Pelaku BerkisahEkonomi Indonesia

1950-an sampai 1990-an

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak CiptaLingkup Hak CiptaPasal 21. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya,

yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Ketentuan PidanaPasal 72:1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49

ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikitRp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00(lima milyar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau baranghasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Editor

Thee Kian Wie

Penerjemah

Koesalah Soebagyo Toer

Penyunting

Candra Gautama

Pelaku BerkisahEkonomi Indonesia

1950-an sampai 1990-an

Jakarta, Desember 2005Penerbit Buku Kompas

Bekerjasama dengan Freedom Institute

Pelaku BerkisahEkonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an

Buku ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judulRecollections: The Indonesian Economy, 1950s – 1990s, disunting olehThee Kian Wie© 2003 Institute of Southeast Asian Studies, Singapore

Pertama kali diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Indonesiaseizin penerbit asli dan The Indonesian Project, Research School of Pacificand Asian Studies, The Australian National University, Canberra, olehFreedom Institute bekerja sama dengan Penerbit Buku Kompas padaDesember 2005.

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagianatau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

KMN: 26005066Penerjemah: Koesalah Soebagyo ToerPenyunting: Candra GautamaDesain sampul dan tataletak isi: Ari PrameswariFoto sampul: Kartono Ryadi, dokumentasi Kompas

Freedom InstituteJl. Irian No. 8MentengJakartahttp://www.freedom-institute.org

Penerbit Buku Kompas PT Kompas Media NusantaraJl. Palmerah Selatan 26-28Jakartahttp://www.kompas.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)Thee Kian Wie,

Pelaku BerkisahEkonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an, Cet. 1Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005lxxviii + 304 hlm.; 14 cm x 21 cmISBN: 979-709-232-1

Isi di luar tanggung jawab Percetakan SMK Grafika Mardi Yuana, Bogor

Untuk Profesor Anne Booth,

Editor Bulletin of Indonesian Economic Studies pada 1980-an, yang

merancang dan memulai seri wawancara ini,

dan

untuk mengenang Profesor H.W. Arndt,

sarjana yang cemerlang, guru yang bijak, dan sahabat yang dermawan.

Daftar Isi viiPrakata untuk Edisi Bahasa Indonesia ixSekapur Sirih xiPendahuluan xvUcapan Terimakasih xixPengantar xxi

1. Sumitro Djojohadikusumo 1 2. Mohammad Saubari 28 3. Sjafruddin Prawiranegara 36 4. Abdoel Raoef Soehoed 54 5. Sarbini Sumawinata 76 6. Mohammad Sadli 96 7. Soedarpo Sastrosatomo 124 8. Suhadi Mangkusuwondo 158 9. Emil Salim 184

Daftar Isi

DAFTAR ISI

viii

10. Subroto 23211. Teuku Mohamad Daud 274

Index 289Tentang Editor 303

Prakata untukEdisi Bahasa Indonesia

TERJEMAHAN BUKU Recollections: The Indonesian Economy,1950s-1990s kini telah tersedia dalam bahasa Indonesia. Untukitu, pertama-tama kami mengucapkan terimakasih banyak ke-pada Mrs. Triena Ong, Managing Editor dan Kepala BagianPenerbitan ISEAS atas izinnya menerbitkan buku ini dalambahasa Indonesia. Kami juga mengucapkan terimakasih ba-nyak kepada Dr Ross McLeod, Editor Bulletin of Indonesian Eco-nomic Studies (BIES), atas izinnya menerbitkan kembali sejum-lah wawancara yang telah dilakukan dengan mantan pejabattinggi dan pengusaha nasional yang diterbitkan dalam BIESdalam kurun waktu 1986-1998.

Kami sudah sepatutnya juga mengucapkan terimakasih ba-nyak kepada Candra Gautama, yang dengan tekun dan pro-fesional telah menyunting buku edisi bahasa Indonesia ini.Ucapan yang sama kami sampaikan pula kepada Bapak Koe-salah Soebagyo Toer, yang telah menerjemahkan naskah Ing-gris ke dalam bahasa Indonesia dengan baik.

PRAKATA

x

Last but not least, kami mengucapkan terimakasih banyakkepada Penerbit Buku Kompas yang telah bersediamenerbitkan buku versi bahasa Indonesia ini, dan kepadaDr Rizal Mallarangeng, Direktur Eksekutif Freedom Institute,yang telah membiayai penerbitan buku ini.

Jakarta, 21 Juli 2005Thee Kian Wie

SEPERTI DIJELASKAN oleh Dr Thee dalam bagian penda-huluan, gagasan penerbitan artikel-artikel bergaya memoar ini,yang didasarkan pada wawancara mendalam dengan sejum-lah orang Indonesia yang telah memainkan peran penting da-lam memengaruhi evolusi ekonomi Indonesia, diprakarsai olehProfesor Anne Booth. Ia, dan pendahulu saya langsung, Pro-fesor Hal Hill, patut diacungi jempol karena telah menerbit-kan artikel-artikel tersebut selama sekitar 14 tahun.

Rubrik ”Survei Perkembangan Mutakhir”, yang dimuat disetiap nomor BIES sejak terbit pertama kali pada 1965, memberiuraian kontemporer yang khas mengenai pertumbuhan eko-nomi Indonesia sejak masa itu. Dengan manis artikel-artikelkenangan tersebut melengkapi rubrik ”Survei PerkembanganMutakhir” lewat serangkaian pandangan orang-dalam menge-nai perkembangan ekonomi Indonesia, seperti dikisahkan olehbeberapa orang yang berperan dalam memengaruhi perkem-bangan tersebut.

Sekapur Sirih

SEKAPUR SIRIH

xii

Selain menghimpun artikel-artikel itu dalam satu buku, DrThee juga memberi pengantar mengenai perkembangan eko-nomi Indonesia selama masa pascakolonial, yang memung-kinkan pembaca memahami konteks di mana orang-orang ter-sebut berperan. Dengan demikian buku ini dapat membantupara ahli yang mempelajari Indonesia memahami berbagai ga-gasan dan realitas politik yang telah memengaruhi berbagaikebijakan pada masa itu. Selain itu, buku ini juga memuatbanyak pelajaran yang berguna bagi para pembuat kebijakandan lainnya, yang kiranya akan memengaruhi jalannya peng-ambilan kebijakan—bila mereka mau menyimak dengan sung-guh-sungguh. Saya memperoleh kesan betapa banyak kebi-jakan yang diambil merupakan langkah coba-coba ketimbanglangkah yang didasarkan pada analisis dan rancangan yangcermat—dan, lebih memprihatinkan lagi, langkah coba-cobadi masa lalu itu amat sering dilupakan. Padahal, seperti kataperibahasa: barang siapa gagal belajar dari sejarah, ia akandikutuk mengulangi sejarah itu.

Bab pengantar yang ditulis oleh Dr Thee memberi perhatiancukup luas pada ”para teknokrat ekonomi”, yang beberapa diantara mereka dihadirkan dalam buku ini. Barangkali pelajaranpaling berharga yang didapatkan oleh para teknokrat itu darimasa Soekarno adalah bahwa hanya sedikit kemajuan yang bisadicapai—dan memang bencana itu menanti—jika kebijakanmakroekonomi gagal menjaga kestabilan moneter dan harga yangmasuk akal. Mereka mampu mencapai kestabilan tersebut denganmenerapkan hukum yang sederhana saja, yaitu bahwa anggaran ne-gara harus berimbang—atau lebih tepatnya, defisit anggaran tidaksemestinya ditutup dengan mencetak uang. Mereka juga menarikpelajaran tentang biaya yang harus ditanggung akibat pemutusanekonomi nasional dengan ekonomi global dan mampu mengoreksikesalahan fatal Orde Lama itu demi keuntungan Indonesia.

SEKAPUR SIRIH

xiii

Para teknokrat itu telah banyak dikritik karena memainkanperan kunci dalam rezim Soeharto, dan karena ekonomi yangmereka rancang ambruk demikian mendadak ketika krisis Asiapecah pada 1997. Namun, seperti dijelaskan oleh Dr Thee, me-reka tetap memilih berada dalam lingkungan kekuasaan danmelakukan apa yang dapat dilakukan demi mempertahankankebijakan ekonomi yang sehat, atau menentang dengan lebihgigih berbagai kebijakan khusus yang melayani kepentingan-kepentingan bercokol yang didukung oleh Soeharto, dengankonsekuensi yang hampir tak terelakkan, yaitu kehilangan pe-ngaruh samasekali.

Kritik terhadap para teknokrat itu sebagian besar menga-baikan berbagai keberhasilan besar yang telah dicapai selamamasa kekuasaan Soeharto, yang hasilnya dapat dinikmati seca-ra luas. Kendati Soeharto telah melakukan berbagai kesalahan,kemajuan yang dicapai dalam tiga dasawarsa itu amat kontrasdengan kemandekan dan kemerosotan ekonomi di bawah Soe-karno, dan juga kontras dengan ketidakmampuan para peng-ganti Soeharto memulihkan ekonomi ke arah pertumbuhanyang cepat. Karena itulah, niscaya, perhatian penelitian sejarahmendatang mengenai perkembangan Indonesia akan tercurahpada ketidakmampuan kementerian-kementerian perekono-mian dan bank sentral menangani secara memadai krisis yangmulai pecah pada pertengahan 1997, dan niscaya cenderungbertanya apakah para teknokrat kiranya mampu berbuat lebihbanyak membangun kapasitas kelembagaan dalam birokrasiitu apabila mereka berada dalam posisi yang sama.

Seperti dinyatakan oleh Hal Hill dalam pengantar nomorkhusus Bulletin tahun 2000, yang menandai masa pensiunnyaThee Kian Wie secara de jure (tapi jelas bukan de facto), sahabatkita tercinta dan sudah berusia lanjut ini, namun tetap berse-mangat, telah menjadi ”pendukung setia Bulletin dan tujuan-

SEKAPUR SIRIH

xiv

tujuannya”. Kian Wie telah memainkan peran kunci dalammenyuguhkan semua memoar ini kepada pembaca Bulletin,dan kini ia memberikan jasa yang lebih besar lagi kepada kitadengan menghimpun semua memoar itu dalam satu kumpul-an yang padu. Atas nama Proyek Indonesia di Australian Na-tional University, Dewan Redaksi dan Dewan Penasihat In-ternasional Bulletin, dan atas nama semua pihak yang pedulidengan Indonesia, di mana Bulletin telah dan akan terus terbit,izinkan saya mengucapkan terimakasih yang tulus kepadaKian Wie atas usahanya yang luarbiasa ini.

Ross H. McLeodEditor BIES

Pendahuluan

AWAL 1986 Profesor Anne Booth, waktu itu Editor BIES, mem-prakarsai seri wawancara BIES dengan sejumlah tokoh pembuatkebijakan ekonomi Indonesia dari masa awal kemerdekaan sam-pai Orde Baru. Diharapkan, seri wawancara itu dapat lebih mem-beri kejelasan tentang bagaimana para pembuat kebijakan cobamemecahkan berbagai masalah ekonomi yang dihadapi, kendala-kendala apa saja yang ditemui, dan kompromi-kompromi macamapa yang dilakukan demi mencapai tujuan.

Sejak awal Profesor Booth telah melibatkan saya dalam pro-yek tersebut. Kami mendiskusikan siapa saja yang harus diwa-wancarai dan persoalan apa saja yang harus diangkat dalamseri wawancara tersebut. Kami kemudian melakukan wawan-cara bersama sampai Profesor Booth pindah dari The Australi-an National University, Canberra, ke School of Oriental andAfrican Studies, University of London, pada 1991. Sejak itusaya meneruskan rangkaian wawancara itu bersama anggotaDewan Redaksi BIES yang lain.

PENDAHULUAN

xvi

Selain dengan para mantan pembuat kebijakan ekonomi,wawancara juga dilakukan dengan para mantan pejabat pe-merintah dan pengusaha senior. Uraian pribadi mereka me-ngenai berbagai peristiwa, masalah, dan kebijakan ekonomidi masa lalu juga memberi wawasan dan informasi yang me-narik mengenai sejarah ekonomi modern Indonesia. Keputus-an mewawancarai para pengusaha pribumi Indonesia yangsukses terutama didasarkan pada pertimbangan bahwa mere-ka umumnya menghadapi kendala awal yang lebih besar me-nyangkut pengalaman bisnis, modal, dan akses pada jaringanbisnis daripada pengusaha etnis China. Diharapkan, uraianmereka dapat memberi informasi yang menarik tentang bagai-mana mereka meraih sukses dalam bisnis, kendati pada awal-nya menghadapi kekurangan.

Pilihan tentang siapa saja yang harus diwawancarai seder-hana sekali, karena jumlah pembuat kebijakan ekonomi yangterkemuka relatif terbatas. Walaupun demikian sejumlah kecilpembuat kebijakan kunci di masa Orde Baru, khususnya Pro-fesor Widjojo dan Ali Wardhana, tidak berhasil diwawanca-rai. Ketika rangkaian wawancara yang dilakukan oleh BIESini berakhir, mereka berdua masih menjadi penasihat khususPresiden Soeharto.

Saya sangat berterimakasih kepada Profesor Hal Hill, man-tan Editor BIES, dan Dr Ross McLeod, Editor BIES sekarang,atas dorongan mereka untuk menerbitkan seri wawancaraBIES itu menjadi satu kumpulan. Saya juga sangat berterima-kasih kepada Profesor Anne Booth, yang telah mengizinkansaya bertindak sebagai editor buku ini.

Saya menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya ke-pada para rekan dan sahabat yang terhormat, Profesor JamieMackie, Anne Booth, Robert Elson, Hal Hill, Dr Thomas Lind-blad, Dr Peter McCawley, Dr Ross McLeod, dan seorang wasit

PENDAHULUAN

xvii

anonim yang telah memberi komentar dan saran yang ber-harga atas rancangan awal bab pengantar buku ini.

Saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada ProfesorChia Siow Yue, mantan Direktur Institute of Southeast AsianStudies (ISEAS), Singapura, yang telah mengundang saya keISEAS selama dua bulan pada 2002 untuk mengedit buku inidan menyusun draf bab pengantarnya. Saya juga mengucap-kan terimakasih kepada Direktur ISEAS sekarang, Mr. K. Kesa-vapany, yang telah mendukung proyek buku ini. Staf peneli-tian dan administratif ISEAS juga telah membangun suasanayang kondusif, dan untuk itu saya mengucapkan terimakasih.Secara khusus saya ingin menyebut Mrs. Triena Ong, Manag-ing Editor dan Kepala Unit Publikasi ISEAS, berserta stafnya,yang telah bekerja keras dan memberi masukan dan saran ber-harga atas penerbitan buku ini; Ms. Ch’ng Kim See, KepalaPerpustakaan ISEAS, beserta stafnya, yang telah banyak mem-bantu mencarikan buku-buku yang saya perlukan; Mrs. Y.L.Lee, Kepala Administrasi, beserta stafnya, atas dukungannyadi bidang administrasi; Profesor Leo Suryadinata, Dr DenisHew, Dr Sakulrat Montreevat, para Peneliti Senior di ISEAS,dan Profesor J. Soedradjad Djiwandono, mantan Visiting Re-search Fellow Senior di ISEAS, atas keramahtamahan merekaselama saya berada di ISEAS.

Saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada Dr ChrisManning, Kepala Proyek Indonesia, Divisi Ekonomi, ResearchSchool of Pacific and Asian Studies, The Australian NationalUniversity, Canberra, atas tawarannya untuk menanggung bia-ya penyusunan indeks buku ini.

Terakhir, dan tidak kalah pentingnya, atas nama DewanRedaksi BIES saya sekali lagi menyatakan penghargaan yangsetinggi-tingginya kepada para pembuat kebijakan ekonomi,pejabat senior, dan pengusaha yang telah bersedia

PENDAHULUAN

xviii

diwawancarai. Saya tidak sangsi lagi bahwa wawasan dan pe-ngetahuan mereka, seperti tercermin pada hasil wawancara,merupakan sumbangan penting untuk memahami sejarah eko-nomi modern Indonesia secara lebih baik. Sayang, disertai rasaduka yang mendalam, sebagian dari mereka tidak lagi beradadi tengah kita untuk menyaksikan terbitnya buku ini.

Jakarta, 14 Juni 2003Thee Kian Wie

Ucapan Terimakasih

SAYA MENYATAKAN penghargaan yang setinggi-tingginyakepada Dr Ross McLeod, Editor BIES, dan Dr Chris Manning,Kepala Proyek Indonesia, Research School of Pacific and AsianStudies, Australian National University, yang telah mengizin-kan saya menerbitkan kembali artikel-artikel yang pernah di-muat di BIES:

1. Sumitro Djojohadikusumo: ”Recollections of My Career”,BIES 22, No. 3, Desember 1986, hlm. 27-39.

2. Mohammad Saubari: ”Reflections on Economic Policy-Making, 1945-51”, BIES 23, No. 2, Agustus 1987, hlm. 118-21.

3. Sjafruddin Prawiranegara: ”Recollections of My Career”,BIES 24, No. 2, Desember 1987, hlm. 100-8.

4. Abdoel Raoef Soehoed: ”Reflections on Industrialisationand Industrial Policy in Indonesia”, BIES 24, No. 2, Agus-tus 1988, hlm. 43-57.

UCAPAN TERIMA KASIH

xx

5. Sarbini Sumawinata: ”Recollections of My Career”, BIES28, No. 2, Agustus 1992, hlm. 43-53.

6. Mohammad Sadli: ”Recollections of My Career”, BIES 29,No. 1, April 1993, hlm. 35-51.

7. Soedarpo Sastrosatomo: ”Recollections of My Career”,BIES 30, No. 1, April 1994, hlm. 39-58.

8. Suhadi Mangkusuwondo: ”Recollections of My Career”,BIES 32, No. 1, April 1996, hlm. 33-49.

9. Emil Salim: ”Recollections of My Career”, BIES 33, No. 1,April 1997, hlm. 45-74.

10.Subroto: ”Recollections of My Career”, BIES 34, No. 2,April 1998, hlm. 67-92.

11.Teuku Mohamad Daud: ”Recollections of My Career”,BIES 35, No. 3, Desember 1999, hlm. 41-50.

PERKEMBANGAN POLITIK yang kacau dan perubahan dra-matis ekonomi Indonesia sejak kemerdekaan telah diteliti dandikaji oleh banyak sarjana. Walaupun demikian, jarang uraianmereka dipaparkan lewat kacamata para tokoh pembuat ke-bijakan, pejabat pemerintah senior, dan pelaku. Uraian pribadipara tokoh itu pun, dengan beberapa perkecualian, juga jarangada. Padahal uraian mereka itu kiranya dapat memberi infor-masi dan wawasan yang menarik tentang berbagai peristiwayang terjadi, tantangan, serta kesempatan yang mereka ha-dapi pada masanya.

Buku ini, yang menampilkan serangkaian wawancara men-dalam dengan sejumlah mantan pembuat kebijakan ekonomidan pejabat pemerintah senior serta pengusaha swasta, meru-pakan usaha untuk menutupi kekosongan tersebut. Wawan-cara dilakukan oleh anggota Dewan Redaksi BIES pada 1986-97. Rangkaian wawancara itu, yang sebagian terbesar pernahdimuat di BIES dengan judul ”Recollections of My Career”

PengantarTHEE KIAN WIE

xxii

THEE KIAN WIE

(Kenangan tentang Karir Saya), bisa menambah pengetahuan danpemahaman kita mengenai sejarah ekonomi modern Indonesia.

Agar dapat memahami uraian mereka secara lebih baik,disajikan tinjauan singkat mengenai tantangan-tantangan be-sar ekonomi yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan dimasa awal kemerdekaan dan era Soeharto (Orde Baru). Semen-tara untuk menyoroti beberapa aspek tinjauan tersebut, per-nyataan-pernyataan mereka yang diwawancarai atas berbagaimasalah yang dijumpai akan disisipkan dalam uraian ini.

AWAL KEMERDEKAAN DANAKHIR ERA SOEKARNO (1950-1965)

Kondisi Ekonomi Awal 1950-anKetika secara efektif Pemerintah Indonesia mengambilalih ke-kuasaan atas wilayah utama bekas Hindia-Belanda pada 27Desember 1949, setelah berlangsung penyerahan kedaulatansecara resmi dari Belanda kepada Indonesia, negeri ini meng-hadapi berbagai masalah serius. Pendudukan Jepang dan ke-mudian perjuangan bersenjata melawan Belanda telah sangatmemiskinkan rakyat Indonesia. Pemerintah pun menghadapiberbagai pemberontakan bersenjata di beberapa daerah, ter-masuk di Aceh, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku,yang kendati dapat dipadamkan tetapi menelan korban jiwamaupun harta sangat besar.

Tugas pertama di bidang ekonomi adalah meningkatkantaraf hidup rakyat, meletakkan dasar ekonomi nasional yangsehat, meningkatkan produksi, dan mendorong perdagangandan industri (Sumitro 1952a: 5). Namun, masalah ekonomijangka pendek yang mendesak untuk diselesaikan adalah ba-gaimana membiayai perbaikan infrastruktur negeri ini dengananggaran pemerintah yang terbatas, yang pada 1950 tercatat

xxiii

PENGANTAR

defisit sekitar Rp1,7 miliar. Kendati demikian, pada 1951, ang-garan yang diperkirakan defisit itu tidak terwujud, karena tan-pa terduga penghasilan ekspor meningkat. Peningkatan men-dadak ini mengakibatkan terjadinya surplus neraca pemba-yaran dan anggaran sebesar Rp1 miliar (Sumitro 1952a: 8).

Penghasilan ekspor, yang tak terduga itu, meningkat karenaterjadi ”Boom Korea” akibat naiknya permintaan PemerintahAmerika akan bahan mentah strategis selama berlangsungnyaPerang Korea. Namun ”Boom Korea” ternyata tidak berlangsunglama. Pada 1952 neraca pembayaran mengalami defisit lebih be-sar lagi dibandingkan 1950 karena produsen barang ekspor me-nukarkan valuta yang diperoleh dengan barang-barang konsumsi(termasuk barang mewah tahan lama), yang jumlahnya separobarang impor pada 1951/52. Berakhirnya ”Boom Korea” meng-akibatkan penghasilan ekspor turun, sehingga pajak perdaganganpun anjlok. Akibatnya, anggaran kembali defisit (Dick 2002: 174).

Pada tahun-tahun sesudah itu defisit anggaran pemerintahselalu menjadi masalah. Pengeluaran pemerintah terus me-ningkat, sebagian besar disebabkan oleh bertambah besarnyagaji pemerintah untuk personel militer dan membengkaknyabirokrasi (Paauw 1963: 186-87). Untuk menutup defisit ang-garan itu, pemerintah, dengan dalih defisit anggaran yang mo-derat kiranya tidak berbahaya, meminta Parlemen menaikkanpagu uang muka bank kepada pemerintah (Higgins 1957: 25).Walaupun defisit anggaran sebesar Rp2,5 miliar relatif mode-rat, ditembusnya pagu itu menciptakan preseden yang berbaha-ya. Pada awal 1960-an pendekatan ini menghantui Indonesia.

Dari pertengahan 1952 sampai pertengahan 1954 Pemerin-tah Indonesia kehilangan cadangan devisanya dengan kece-patan lebih tinggi dibandingkan negara manapun di dunia.Walaupun kemudian posisinya membaik, cadangan devisa itudiproteksi dengan berbagai pembatasan impor yang keras, se-

xxiv

THEE KIAN WIE

hingga muncul pasar gelap untuk beberapa macam barangdan valuta. Untuk mengendalikan permintaan devisa yanglangka itu Pemerintah Indonesia menerapkan pengendalianimpor langsung dan berbagai tindakan ad hoc (Mackie 1971:66-067). Pada pertengahan 1960-an selisih antara kurs resmidan kurs pasar gelap telah melambung luarbiasa.

Konsekuensi Ekonomi Konferensi Meja BundarWalaupun pengakuan kedaulatan kepada Indonesia pada De-sember 1949 disambut gembira oleh kebanyakan orang Indo-nesia, peristiwa itu tidak mendatangkan perasaan lega. Banyakkaum nasionalis merasa sangat tidak senang dengan beratnyapersyaratan yang dibebankan Belanda kepada Indonesia seba-gai imbalan atas pengakuan kedaulatan itu.

Alasannya, pengakuan kedaulatan itu merupakan hasil pe-nyelesaian yang diatur dalam perundingan oleh Komisi Per-serikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia (UNCI). DelegasiIndonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), yang dise-lenggarakan oleh UNCI di Den Haag pada musim gugur 1949,dipaksa berkompromi atas beberapa masalah demi meyakin-kan Belanda agar tercapai persetujuan.

Sejak awal ada empat masalah kontroversial, dua politikdan dua ekonomi, yang mengganggu hubungan Indonesia-Belanda (Dick 2002: 170). Empat masalah itu akhirnya merusakprospek hubungan akrab antara bekas penguasa kolonial danjajahannya. Masalah politik yang pertama adalah tekanan Be-landa untuk tidak menyerahkan kedaulatan kepada RepublikIndonesia, yang telah melancarkan perang kemerdekaan, ter-utama Jawa dan Sumatra, melainkan kepada Republik Indo-nesia Serikat (RIS), yang terdiri atas Republik Indonesia dan15 negara boneka BFO (Bijeenkomst Federaal Overleg) yangdidirikan oleh Belanda selama perang kemerdekaan.

xxv

PENGANTAR

RIS didirikan oleh Belanda untuk melemahkan semangatnasionalis Republik Indonesia. Tekanan terhadap kaum nasio-nalis Indonesia untuk menerima struktur federal itu sangattidak disukai, karena tindakan itu dipandang sebagai cara Be-landa untuk melemahkan Indonesia. Gagasan politik bikin-bikinan ini terbukti rapuh, karena bulan-bulan berikutnya, se-sudah pengakuan kedaulatan, satu demi satu negara bonekaitu membubarkan diri dan menyatakan menjadi bagian Re-publik Indonesia. Pada 17 Agustus 1950, ulangtahun kelimaproklamasi kemerdekaan Indonesia, RIS yang bersifat federal di-bubarkan dan digantikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masalah politik kedua yang lebih ruwet adalah menyang-kut New Guinea Barat (yang oleh kaum nasionalis Indonesiadisebut Irian Barat). Kaum nasionalis Indonesia menganggapdiri mereka ahli waris yang sah Hindia-Belanda. Belanda me-nolak menyerahkan Irian Barat dengan alasan penduduk Pa-pua, menurut ras, budaya, dan bahasa, bukan bagian bangsa(nation) Indonesia. Penolakan Belanda ini sejak awal merusakprospek hubungan akrab Belanda-Indonesia. Penolakan itu ju-ga meningkatkan gesekan yang disebabkan oleh dua masalahekonomi; dua masalah ekonomi itu membuat delegasi Indone-sia dalam KMB terpaksa berkompromi untuk mempercepatpengakuan kedaulatan. Selain itu, penolakan tersebut jugamemungkinkan kaum nasionalis yang lebih radikal lebih ter-pandang daripada para pemimpin yang lebih moderat danpragmatis.

Kedua masalah ekonomi yang melukai perasaan kaum na-sionalis Indonesia adalah pengambilalihan utang luar negeriPemerintah Belanda di Indonesia dan terus beroperasinya bis-nis Belanda di Indonesia. Selama empat tahun perjuangan ber-senjata melawan Belanda (1945-49), kepentingan bisnis Belan-da yang luas di Indonesia berangsur-angsur menyadari, meng-

xxvi

THEE KIAN WIE

gantungkan diri kepada Indonesia akan sia-sia. Prioritas uta-ma mereka adalah membangun kembali bisnis mereka yanghancur akibat pendudukan Jepang dan perjuangan bersenjatamelawan Belanda (Lindblad 2002: 141). Kepentingan bisnis inimenekankan kepada Pemerintah Belanda untuk mengusaha-kan agar KMB menghasilkan persetujuan yang akan menjaminkeberlanjutan kepentingan bisnis mereka yang luas di Indone-sia merdeka.

Dalam usaha menyelamatkan kepentingan ekonomi mere-ka itu, Pemerintah Belanda juga didorong oleh kebutuhan un-tuk mempertahankan pendapatan yang bisa diambil dari ke-pentingan tersebut. Pendapatan itu akan menjadi sumberpenghasilan yang mutlak bagi keuangan Belanda yang kosong,yang diperlukan untuk membangun kembali Belanda pasca-perang. Karena itu transfer laba dan dividen perusahaan-peru-sahaan Belanda di Indonesia yang tak terbatas harus dijamindengan undang-undang (Meijer 1994: 46).

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut delegasi Be-landa dalam KMB bertekad membicarakan masalah-masalahkeuangan dan ekonomi, yang sebisa mungkin menguntung-kan, lewat Persetujuan Keuangan-Ekonomi (Financieel-Econo-mische Overeenkomst—Finec). Tekad ini tercermin pada sikapdelegasi Belanda yang menolak secara tegas pemberian kon-sesi penting apapun dalam masalah-masalah keuangan danekonomi yang dibicarakan dalam KMB. Sebagai imbalannya,Belanda siap memberikan konsesi-konsesi politik (Meijer 1994:46). Itulah sebabnya Finec mencakup jaminan Pemerintah In-donesia bahwa kegiatan bisnis Belanda di Indonesia merdekadapat terus berlangsung tanpa halangan. Nasionalisasi peru-sahaan Belanda diizinkan hanya bila perusahaan itu dipan-dang sebagai kepentingan nasional Indonesia dan bila peru-sahaan tersebut menyetujuinya. Jumlah kompensasi bagi para

xxvii

PENGANTAR

pemilik usaha harus diputuskan oleh seorang hakim dengandasar nilai riil usaha itu. Finec juga mencakup pasal-pasal lainyang menguntungkan kepentingan Belanda, termasuk komit-men Indonesia bahwa negara ini akan berkonsultasi denganBelanda menyangkut kebijakan keuangan dan ekonomi yangdapat memengaruhi kepentingan ekonomi Belanda di Indo-nesia (Meijer 1994: 46-47). Tidak mengherankan bila almarhumProfesor Henri Baudet, sejarawan ekonomi Belanda yang kon-servatif, menyatakan, Finec memuat jaminan-jaminan maksi-mum yang bisa dicapai guna melanjutkan bisnis Belanda tanpahalangan (Baudet & Fennema 1983: 213).

Masalah ekonomi lainnya, yang membuat delegasi Indone-sia dalam KMB terpaksa meluluskan tuntutan delegasi Belan-da, adalah pengambilalihan seluruh utang Pemerintah Hindia-Belanda sebelum perang dan utang NICA (Netherlands IndiesCivil Administration) pascaperang oleh Pemerintah Indone-sia. Seluruh utang itu mencakup tiga miliar gulden utang da-lam negeri dan 3,3 miliar gulden utang luar negeri. Walaupundemikian delegasi Indonesia hanya bersedia mengambilalihutang dalam negeri sebelum perang. Alasannya, utang pasca-perang, yang diperkirakan berjumlah dua miliar gulden, telahdigunakan untuk membiayai agresi militer Belanda terhadapRepublik Indonesia. Mengomentari utang pascaperang ini, Su-mitro, salah seorang anggota delegasi Indonesia, mengatakanbahwa ia ”tak dapat memahami kenapa Indonesia harus meng-ambilalih utang tentara pendudukan” (Sumitro 1986). Akhir-nya delegasi Belanda menyetujui pembatalan tuntutan pemba-yaran utang sebesar dua miliar gulden yang kontroversial itu(Meijer 1994: 47).

Mencapai kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan eko-nomi menghadapkan Pemerintah Indonesia pada masalahyang serius. Lantaran tidak dapat mengawasi segmen-segmen

xxviii

THEE KIAN WIE

penting ekonomi Indonesia, gerak para pembuat kebijakanekonomi Indonesia sangat terbatas. Menurut almarhum Pro-fesor Benjamin Higgins, konsultan Perserikatan Bangsa-Bang-sa (PBB) untuk Pemerintah Indonesia pada awal 1950-an, keba-nyakan sektor modern Indonesia masih dimiliki dan dikuasaioleh orang Belanda. Banyak posisi senior dalam birokrasi pe-merintah Indonesia yang masih muda itu diduduki oleh pe-jabat Belanda, sehingga kesetiaannya terhadap Indonesia mer-deka dengan sendirinya tidak dapat diharapkan. Gubernurdan sebagian besar anggota Dewan Direktur Javasche Bank(yang berfungsi sebagai bank sirkulasi di era kolonial) masihorang Belanda, demikian pula Direktur Dewan PengendalianDevisa (Higgins 1990: 40). Sumitro menyatakan, ketika ia men-jabat Menteri Keuangan pada 1952, Kementerian Keuanganmasih dipenuhi oleh pejabat Belanda. Ia menambahkan, me-reka itu tidak tahu apa-apa tentang ekonomi, tetapi amat mahirdalam prosedur administratif (Sumitro 1986).

Melawan Dominasi Ekonomi Belanda dan MemajukanPertumbuhan Pengusaha Pribumi IndonesiaSeperti di negara-negara berkembang lainnya, yang lahir darikekuasaan kolonial, kebijakan ekonomi yang ditempuh olehkabinet-kabinet Indonesia, yang silih-berganti sejak merdeka,sebagian besar merupakan hasil interaksi antara berbagai ma-salah besar ekonomi dan sosial yang dihadapi, gagasan dasarpara pembuat kebijakan ekonomi, dan persaingan kepentinganberbagai kelompok dalam masyarakat. Pada awal kemerde-kaan, masalah besar yang dihadapi oleh para pembuat kebi-jakan adalah memadukan kebutuhan untuk segera memper-baiki infrastruktur fisik dan alat-alat produksi yang hancurdengan aspirasi nasional yang kuat untuk ”mengubah eko-nomi kolonial menjadi ekonomi nasional”. Aspirasi ini diwu-

xxix

PENGANTAR

judkan dengan cara memiliki dan menguasai aset-aset pro-duktif utama negeri ini.

Seperti kebanyakan kaum nasionalis Indonesia lainnya, pa-ra pembuat kebijakan ekonomi di masa awal kemerdekaanamat terpikat oleh cita-cita kaum sosialis. Mereka menolak ka-pitalisme, karena kapitalisme diasosiasikan dengan kekuasaankolonial. Namun, kecuali kaum komunis, tidak seorang pundari mereka tertarik pada Marxisme-Leninisme atau gagasan-gagasan kiri ekstrem lainnya. Dalam kenyataan, banyak kaumnasionalis itu menafsirkan ”sosialisme” sebagai ”Indonesiani-sasi” atau ”pribumisasi”. Mereka berupaya mematahkan ke-kuasaan modal asing, kebanyakan modal Belanda dan etnisChina, atas sektor perdagangan, industri, dan perkebunan. Wa-laupun demikian terdapat perbedaan pandangan mengenaicara untuk mencapai tujuan itu, apakah lewat nasionalisasinegara atau dengan memajukan golongan pengusaha Indone-sia (Mackie 1971: 44).

Banyak pemimpin nasionalis menyokong pengembangangolongan pengusaha pribumi Indonesia yang kuat. Kaum na-sionalis lainnya menafsirkan ”sosialisme” sebagai pengorga-nisasian ekonomi kolektif yang mesti didasarkan pada ”prinsipkekeluargaan”, seperti tertera dalam pasal 33 Undang-UndangDasar 1945. Dalam tafsiran ini, koperasi dipandang sebagaiungkapan yang cocok untuk cita-cita sosial Indonesia (Mackie1971: 44). Wakil Presiden Hatta, khususnya, merupakan pem-bela koperasi terkemuka. Namun dengan dipaksakannya”Ekonomi Terpimpin” dan ”sosialisme à la Indonesia” olehPresiden Soekarno pada akhir 1950-an, kebijakan pemerintahmenekankan bahwa cabang-cabang penting produksi harusdimiliki oleh perusahaan negara. Perusahaan swasta hanyadiizinkan menjalankan kegiatan yang tidak menguasai pasok-an kebutuhan pokok rakyat (Rice 1983: 61).

xxx

THEE KIAN WIE

Sekalipun tidak senang dengan berlanjutnya dominasi Be-landa atas ekonomi Indonesia, para pembuat kebijakan eko-nomi yang paling berpengaruh pada masa awal kemerdekaan,termasuk Wakil Presiden Mohammad Hatta, Sumitro Djojo-hadikusumo (yang seperti halnya Hatta belajar di SekolahTinggi Ekonomi Belanda di Rotterdam), Sjafruddin Prawira-negara (lulusan Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta), dan Djuan-da (insinyur lulusan Sekolah Tinggi Teknik di Bandung) (Booth1986: 13) adalah orang-orang pragmatis yang, meskipun ter-tarik pada cita-cita sosialis, tidak mengikuti doktrin ideologiyang kaku. Lewat tulisan-tulisan mereka, Hatta, Sumitro, danSjafruddin khususnya sangat berpengaruh dalam pembuatankebijakan ekonomi pada masa awal kemerdekaan (Rice 1983: 60).

Sebagai politisi pragmatis mereka menyadari bahwa prio-ritas utama harus ditujukan pada masalah stabilisasi dan per-baikan ekonomi negara. Higgins mencirikan kelompok ini se-bagai orang-orang yang ”mengutamakan pertimbangan eko-nomi” (economics-minded) (Higgins 1957: 103). Karena banyakdi antara industri ekspor modern, termasuk perkebunan danpertambangan besar, masih dimiliki dan dijalankan oleh Be-landa, para pembuat kebijakan ini menyadari bahwa suka atautidak mereka harus melindungi hak sah perusahaan-perusa-haan Belanda. Karena itu perusahaan-perusahaan Belanda di-izinkan beroperasi tanpa rintangan, seringkali dengan meng-hadapi tentangan kuat kaum nasionalis radikal. Hinggins me-nyebut kelompok terakhir ini orang-orang yang ”menguta-makan pertimbangan sejarah” (history-minded). Orientasi me-reka lebih anti-asing dan lebih peduli pada upaya memperta-hankan lembaga-lembaga budaya tradisional dan keagama-an negeri ini (Higgins 1957: 103).

Klasifikasi Higgins atas dua kelompok nasionalis yang ber-lomba memperoleh pengaruh politik pada 1950-an itu mirip,

xxxi

PENGANTAR

walaupun tidak sepenuhnya sama, dengan klasifikasi Feithyang membedakan antara ”para administrator” (administra-tors) dan ”para penggalang kesetiakawanan” (solidarity mak-ers). ”Para administrator” adalah para pemimpin yang me-nguasai ketrampilan administratif, teknis, hukum, dan bahasaasing yang dibutuhkan untuk menggerakkan aparat modernsuatu negara modern. ”Para penggalang kesetiakawanan”mencakup para pemimpin yang trampil sebagai mediator diantara kelompok-kelompok berbagai tingkat modernitas, se-bagai organisator massa dan manipulator lambang-lambangintegratif (Feith 1962: 113).

Menghadapi masalah-masalah ekonomi Indonesia yang se-rius tersebut, ”para administrator” yang pragmatis berupayamemecahkan persoalan rehabilitasi dan pembangunan ekono-mi. Menyadari perlunya produksi maksimum, kestabilan fis-kal, dan legalitas, mereka membela kehadiran bisnis Belandaterkemuka (Feith 1962: 605). Berhadapan dengan kuatnya sen-timen kaum nasionalis untuk memiliki dan menguasai sendiriaset-aset produktif negeri ini, pada awal 1950-an ”para ad-ministrator” terdesak oleh para penggalang kesetiakawanannasionalis yang lebih radikal.

Walaupun terdapat berbagai kendala akibat pasal-pasal Finec,para pembuat kebijakan ekonomi yang pragmatis bertekad meng-imbangi kemerdekaaan politik Indonesia, yang telah dicapaidengan susah-payah, dengan kedaulatan ekonomi yang berarti,sekalipun mereka sadar untuk itu diperlukan waktu lama dankerja keras. Kaum nasionalis Indonesia beranggapan bahwa re-volusi nasional belum tuntas selama mereka belum mengubahwarisan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, yang di-miliki dan dikuasai oleh bangsa sendiri (Golay et al. 1969: vii).

Karena pasal-pasal Finec mengizinkan nasionalisasi lem-baga atau perusahaan ekonomi tertentu, walaupun dengan

xxxii

THEE KIAN WIE

syarat-syarat khusus, Pemerintah Indonesia dengan cepatmengambil langkah-langkah untuk menasionalisasi lembaga-lembaga penting dan perusahaan-perusahaan besar, termasuknasionalisasi Javasche Bank pada 1951, yang kemudian diberinama Bank Indonesia. Kendati semula Belanda berusaha mem-pertahankan kekuasaan atas Javasche Bank, nasionalisasi lem-baga keuangan ini akhirnya berjalan relatif mulus. Bank inidireorganisasi, karena kekuasaan atas uang dan kredit meru-pakan unsur pokok kedaulatan (Anspach 1969: 137).

Menurut Moh. Saubari, Sekretaris Jenderal Departemen Ke-uangan pada awal 1950-an, nasionalisasi Javasche Bank dilak-sanakan dengan membeli saham-sahamnya dari para pemilikdi dalam maupun di luar negeri (Saubari 1987). Pembeliansaham itu berlangsung mulus, dan dalam waktu singkat 97persen seluruh saham telah dibeli oleh pemerintah. PadaDesember 1951 Javasche Bank secara resmi dinasionalisasi. DrHouwink, Gubernur Javasche Bank Belanda yang terakhir,diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan digantikanoleh Sjafruddin Prawiranegara, yang menjadi Gubernur BankIndonesia pertama (Saubari 1987).

Nasionalisasi perusahaan-perusahaan penting juga men-cakup pengambilalihan sarana transportasi udara domestikPerusahaan Penerbangan Hindia-Belanda, KNILM, oleh Garu-da Indonesian Airways, perusahaan penerbangan baru Indo-nesia. Jalan kereta api di Jawa dan perusahaan-perusahaanumum penting juga dikuasai oleh Pemerintah Indonesia (Bur-ger 1975: 170). Central Trading Company (CTC), perusahaanperdagangan pertama milik Pemerintah Indonesia yangdidirikan di Bukittinggi pada 1947, ditugaskan oleh Wakil Pre-siden Hatta untuk menghadapi monopoli ”Big Five”, lima per-usahaan dagang besar Belanda (Daud 1999).

Menurut Teuku Mohamad Daud, mantan Presiden DirekturCTC, walaupun awalnya merasa waswas, Dewan Direktur

xxxiii

PENGANTAR

CTC memutuskan ”membajak” para manajer Indonesia-Chinadari beberapa perusahaan besar milik pengusaha Indonesia-China. Para manajer itu memiliki pengalaman dan ketrampilanyang diperlukan untuk membangun CTC sebagai perusahaanyang efisien dan tangguh. Dengan merekrut mereka, posisiCTC diharapkan menjadi lebih baik dalam menghadapi per-usahaan-perusahaan Belanda (Daud 1999). Para manajer Indo-nesia-China itu terbukti merupakan orang-orang Indonesiayang loyal, dan hubungan mereka dengan para manajer danstaf pribumi Indonesia sangat baik (Daud 1999).

Program besar pertama untuk mengembangkan golonganpengusaha pribumi Indonesia yang tangguh adalah ProgramBenteng, yang dicanangkan pada April 1950 oleh Djuanda,Menteri Kemakmuran waktu itu (Anspach 1969: 168). MenurutSumitro, Menteri Perdagangan dan Industri pada 1950-51, tu-juan Program Benteng adalah juga membentuk kekuatan peng-imbang kepentingan ekonomi Belanda (Sumitro 1986).

Program Benteng difokuskan pada upaya mengamankanpengendalian nasional atas perdagangan impor. Dalam pro-gram ini lisensi impor berbagai jenis barang yang mudah dijualdiberikan kepada importir pribumi Indonesia. Walaupun de-mikian program ini tidak secara khusus mengecualikan peng-usaha etnis China, yang juga warganegara Indonesia (Mackie1971: 47-48). Namun dalam kenyataannya Program Bentengditujukan untuk melawan kepentingan ekonomi Belanda mau-pun China. Pengusaha etnis China terus mendominasi perda-gangan perantara di pedesaan dan perdagangan eceran di per-kotaan, sama seperti pada masa kolonial.

Fokus Program Benteng dalam perdagangan impor dida-sarkan pada pertimbangan bahwa perdagangan impor palingmudah dikendalikan oleh negara melalui alokasi lisensi im-por. Sektor perdagangan impor juga dianggap paling cocokuntuk memajukan pengusaha pribumi, karena membutuhkan

xxxiv

THEE KIAN WIE

modal dan berbagai sumberdaya usaha yang relatif kecil di-bandingkan kegiatan lain, seperti industri manufaktur, misal-nya. Lewat perdagangan impor ini para pengusaha pribumiIndonesia diharapkan dapat memupuk cukup modal untukmemasuki sektor-sektor lain (Robison 1986: 44).

Di atas kertas, persyaratan yang diperlukan oleh calon im-portir pribumi Indonesia untuk memperoleh alokasi lisensiimpor itu cukup ketat. Namun dalam praktik Program Bentengmenimbulkan cukup banyak pelanggaran, karena importir et-nis China, yang dikecualikan dari program ini, dapat mem-peroleh lisensi impor. Mereka dapat beroperasi lewat peme-gang lisensi boneka pribumi Indonesia, yang biasa disebut”importir aktentas” (Mackie 1971: 48). Program Benteng akhir-nya bukannya membangun golongan pengusaha pribumi In-donesia yang kuat, melainkan malah mendorong terbentuknyakelompok pemburu rente yang tidak produktif secara sosial.

Sumitro, penanggungjawab Program Benteng ketika men-jabat Menteri Perdagangan dan Industri pada 1950-51, menya-takan, ia tidak pernah mengharapkan yang muluk-muluk dariprogram tersebut. Menurut dia, sekalipun tujuh dari sepuluhpeserta program ini terbukti adalah benalu, tiga wiraswastasejati masih bisa muncul (Sumitro 1986). Soedarpo, contohpengusaha sejati pribumi yang berhasil, berkomentar, hasilProgram Benteng itu adalah bencana (Soedarpo 1994). Lisensidiberikan kepada orang-orang yang samasekali bukan peng-usaha sejati. Banyak di antara mereka bahkan tidak memahamitatacara memulai usaha impor, termasuk urusan surat-me-nyurat dan pembiayaan impor. Karena itu mereka harus mintatolong terutama kepada pedagang China yang tahu bisnis itu(Soedarpo 1994).

Untunglah Pemerintah Indonesia segera menyadari dam-pak buruk Program Benteng itu dan mengambil langkah-lang-

xxxv

PENGANTAR

kah untuk memberantas para importir gadungan (Burger 1975:171). Karena gagal mencapai tujuan, pemerintah akhirnyamembatalkan Program Benteng (Anspach 1969: 178). Demiki-anlah, tujuan ganda Program Benteng, yakni mendorong tum-buhnya golongan pengusaha pribumi Indonesia yang kuat se-kaligus mengurangi kendali atas perdagangan impor oleh per-usahaan-perusahaan dagang umum Belanda yang tergabungdalam ”Big Five” tidak tercapai.

Sesudah pertengahan 1950-an hubungan antara Indonesiadan Belanda memburuk dengan cepat, karena Pemerintah Be-landa menolak membicarakan status Irian Barat (sekarang ber-nama Provinsi Papua). Ketika Pemerintah Indonesia pada No-vember 1957 gagal meyakinkan Dewan Keamanan PBB untukmenyetujui resolusi yang menyerukan kepada Pemerintah Be-landa untuk menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, kaumburuh militan mengambilalih manajemen perusahaan pe-layaran interinsuler Belanda, KPM. Dalam dua minggu sesu-dah aksi itu terjadi, yang dilakukan dengan pengawasan mi-liter, berlangsung pengambilalihan serupa terhadap perusa-haan-perusahaan Belanda. Walaupun tidak memulai aksipengambilalihan itu, Pemerintah Indonesia tidak berusahamenghentikannya (Glassburner 1971a: 92). Kendati demikianbeberapa pejabat senior, terutama Sjafruddin Prawiranegara,yang waktu itu menjabat Gubernur Bank Indonesia, secaraterbuka menentang pengambilalihan itu (Sjafruddin 1987).

Pada Februari 1959 pengambilalihan seluruh perusahaan Be-landa secara resmi disahkan, dan kemudian dijadikan perusaha-an milik negara (Dick 2002: 184). Demikianlah, dengan sekali han-tam, keberadaan bisnis Belanda yang telah beroperasi di Indone-sia sejak pertengahan kedua abad ke-19 dilikuidasi.

Tidak seperti melikuidasi kepentingan ekonomi Belandayang relatif mudah, memangkas kegiatan ekonomi etnis China

xxxvi

THEE KIAN WIE

terbukti jauh lebih sukar. Etnis ini tidak hanya jauh lebih ba-nyak daripada orang Belanda, melainkan juga karena merekamencakup warganegara Indonesia dan asing, yakni kaum pe-rantauan warganegara Republik Rakyat China dan warga tanpanegara (stateless) pro-Kuomintang yang berorientasi ke Taiwan.

Karena pengalaman pada masa penjajahan, Pemerintah In-donesia enggan menempuh kebijakan resmi yang mendiskri-minasi warga nonpribumi. Karena itu kebijakan-kebijakan pe-merintah pada 1950-an guna membatasi kegiatan ekonomietnis China hanya ditujukan kepada warga China asing. Ke-bijakan-kebijakan itu, misalnya, penetapan pajak kepala pada1957 dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1959, yang me-larang warga asing menjalankan perdagangan eceran di pe-desaan. Yang dimaksud dengan pedesaan adalah wilayah diluar ibukota provinsi dan kabupaten (Coppel 1983: 37). Wa-laupun juga menimpa pedagang Arab dan India, pada pokok-nya peraturan pemerintah tersebut ditujukan kepada orangChina (Ricklefs 1993: 267). Namun karena peraturan peme-rintah itu menimbulkan kekacauan ekonomi yang luas, pe-laksanaannya kemudian dihentikan.

Memperbaiki Infrastruktur dan Alat-alat ProduksiKarena keadaan kacau akibat pendudukan Jepang dan perju-angan bersenjata melawan Belanda, Pemerintah Indonesiayang baru menghadapi tugas berat memperbaiki infrastrukturfisik negeri ini. Banyak pula perkebunan, pertambangan, danpabrik yang perlu direhabilitasi.

Untunglah pemulihan produksi tanaman pangan ke tingkatsebelum perang, baik di Jawa maupun di luar Jawa, tidak me-merlukan biaya besar dalam perbaikan infrastruktur (Booth1996: 403). Namun demikian masalah-masalah yang dihadapioleh industri ekspor, khususnya perkebunan dan pertambang-

xxxvii

PENGANTAR

an di Jawa dan Sumatra, jauh lebih serius. Di Jawa, banyakpabrik gula rusak berat akibat pendudukan Jepang dan per-juangan bersenjata melawan Belanda. Lebih daripada itu, ba-nyak petani di Jawa tidak bisa dipaksa lagi menyewakan ta-nahnya kepada perusahaan gula Belanda dengan uang sewayang tak menguntungkan (Booth 1996: 403).

Perkebunan-perkebunan besar lainnya, yang menanam ta-naman tahunan, seperti tembakau, dan tanaman keras, sepertikaret, kopi, teh, dan kelapa sawit, tidak lebih baik kondisinya.Selama masa pendudukan Jepang, tentara Jepang telah me-maksa perkebunan-perkebunan itu membabat pohonnya un-tuk ditanami tanaman pangan. Banyak perkebunan tembakaudi Sumatra Timur, yang kebanyakan milik Belanda, telah di-duduki oleh petani lokal yang haus tanah untuk ditanami ta-naman pangan (Booth 1996: 404). Hanya dua macam tanamankeras yang produksinya mencapai tingkat sebelum perang,yaitu karet dan kopra. Kedua komoditas ini kebanyakan dita-nam di perkebunan rakyat di atas tanah yang tidak cocok un-tuk produksi tanaman pangan (Booth 1996: 404). Pada 1950-51 perkebunan besar dan perkebunan rakyat yang menanamkaret juga didorong meningkatkan hasilnya karena ”Boom Ko-rea”. Boom ini timbul karena permintaan Amerika Serikat (AS)akan bahan-bahan strategis, termasuk karet dan minyak, me-ningkat. Walaupun produksi karet pada tahun-tahun sesudah-nya menurun, kedua komoditas tersebut menjadi andalanpenghasilan ekspor Indonesia sampai awal 1970-an (Glass-burner 1971a: 14), seperti pada 1930 (Lindblad 2002: 126).

Bila perkebunan-perkebunan milik asing sulit memulihkanproduksinya ke tingkat sebelum perang, industri minyak ber-jalan lebih baik. Eksplorasi minyak bumi di Indonesia berhentihampir seperempat abad sesudah pecah Perang Pasifik padaDesember 1941. Pada 1959 Pemerintah Indonesia menandata-

xxxviii

THEE KIAN WIE

ngani persetujuan-persetujuan baru menyangkut eksplorasiminyak dengan tiga perusahaan minyak besar asing, Caltex,Stanvac, dan Shell. Ketiga perusahaan ini pernah beroperasidi Indonesia di masa penjajahan. Persetujuan-persetujuan barusemacam juga ditandatangani dengan beberapa perusahaanminyak kecil asing.

Persetujuan-persetujuan baru di bidang perminyakan ter-sebut penting bagi Indonesia, karena mendukung berlanjutnyaproduksi minyak bumi pada tingkat yang mantap. Walaupunjumlahnya banyak, lapangan minyak bumi negeri ini lebih ke-cil dan dangkal dibandingkan struktur minyak bumi di negara-negara Timur Tengah. Tanpa eksplorasi terus-menerus, pro-duksi minyak bumi Indonesia akan mandek dan akhirnya an-jlok (Hunter 1965: 68-69).

Upaya IndustrialisasiSeperti kebanyakan negara-negara yang baru lepas dari ke-kuasaan kolonial, Pemerintah Indonesia yang baru merdekamengkaitkan keterbelakangan ekonomi negeri ini dengan tia-danya minat pemerintah kolonial mengembangkan industrimanufaktur. Selama berlangsungnya penjajahan, hanya fasi-litas pengolahan tanaman ekspor, seperti pabrik gula dan pe-nyulingan minyak bumi, yang didirikan.

Walaupun di masa Hindia-Belanda telah berlangsung in-dustrialisasi substitusi impor secara terbatas, Indonesia sesu-dah merdeka pada pokoknya masih tetap merupakan ekonomipertanian. Diperkirakan, industri manufaktur hanya menyum-bang sekitar 8-10 persen pada produk domestik neto selamakurun waktu 1951-59, sedangkan sektor pertanian sekitar 56persen selama kurun waktu 1953-58 (Paauw 1963: 176-77). Na-mun perkiraan ini merupakan perkiraan rendah, karena ba-nyak produksi kerajinan tangan (yang dihasilkan oleh industri

xxxix

PENGANTAR

rumahtangga) kadang dimasukkan dan kadang dikeluarkan da-ri peranannya dalam pertanian skala kecil (Paauw 1963: 177).

Tidak mengherankan bila sesudah kemerdekaan tercapai, prio-ritas utama ditujukan pada industrialisasi untuk mencapai struk-tur ekonomi yang lebih berimbang. Karena itu pula pada 1951Sumitro, yang waktu itu menjabat Menteri Perdagangan dan In-dustri, mencanangkan rencana industrialisasi yang ambisius. Da-lam rencana itu, yang disebut Rencana Urgensi Ekonomi, sektorindustri manufaktur akan memainkan peran krusial sebagai me-sin pertumbuhan. Karena itu Rencana Urgensi Ekonomi juga di-sebut Rencana Urgensi Industri (Siahaan 1996: 190).

Kebanyakan pemimpin Indonesia menyetujui pandanganSumitro mengenai perlunya industrialisasi. Namun beberapapemimpin, termasuk Sjafruddin, lebih memprioritaskan pe-ngembangan pertanian. Sjafruddin berpendapat bahwa in-dustri manufaktur harus dilandasi pertanian dan sumberdayaalam Indonesia. Ini penting, karena sulit membangun sektorindustri manufaktur apabila sektor pertanian masih kurangberkembang. Lagipula, orang Indonesia harus lebih dulu men-dapat pendidikan manajemen dan teknologi sebelum mema-suki industrialisasi yang dipaksakan (Sjafruddin 1987).

Walaupun selama lima tahun berlangsungnya rencana ter-sebut dapat dibangun beberapa pabrik, pelaksanaannya ber-sifat sporadis. Ketika menilai kemajuan program industri jang-ka panjang, Sumitro menekankan buruknya organisasi, tidakkompetennya manajemen, kurang praktisnya administrasi pe-merintah dan peraturan keuangan, dan langkanya ahli tekniksebagai penyebab tiadanya kemajuan (Higgins 1957: 75). Hasilyang mengecewakan, ditambah keprihatinan yang semakinmendalam terhadap tekanan inflasi akibat pengeluaran pem-bangunan yang membengkak, menyebabkan Rencana UrgensiEkonomi dihapus pada 1956 dan diganti dengan rencana pem-

xl

THEE KIAN WIE

bangunan baru, Rencana Pembangunan Lima Tahun PertamaIndonesia (Anspach 1969: 163).

Rencana Lima Tahun Pertama untuk kurun waktu 1956-60menemui nasib yang sama dengan Rencana Urgensi Ekono-mi. Rancangan rencana tersebut, yang diserahkan kepada Par-lemen pada 1956, baru disetujui pada 1958 (Siahaan 1996: 286).Karena itulah sebagian besar rencana tersebut sudah tidak re-levan (Mackie 1971: 50). Lebih daripada itu, Pemerintah Indo-nesia telah disibukkan oleh krisis politik dan ekonomi yangserius. Pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda danpemberontakan bersenjata di beberapa daerah yang kaya sum-berdaya alam di Sumatra dan Sulawesi Utara juga amat mem-bebani keuangan pemerintah.

Seiring dengan mundurnya demokrasi parlementer di Indo-nesia, pada Juli 1959 Presiden Soekarno memberlakukan kem-bali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Undang-undang da-sar ini Presiden Soekarno menjadi kepala pemerintah sekaliguskepala negara. Dengan langkah ini mulailah masa DemokrasiTerpimpin dan Ekonomi Terpimpin. Sejak itu Indonesia harusmenempuh pola pembangunan ”sosialis”, yang oleh PresidenSoekarno disebut ”sosialisme à la Indonesia”. Itu menandai ber-akhirnya kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh para pembuatkebijakan ekonomi pragmatis pada awal 1950-an. Berlangsung-lah perubahan politik menuju kebijakan yang semakin anti-Ba-rat dan antikapitalisme, dan hubungan yang semakin dekat de-ngan negara-negara blok Soviet dan Republik Rakyat China. Adajuga tekanan untuk ”menyelesaikan revolusi Indonesia”, yangkurang memperhatikan kebijakan ekonomi yang sehat.

Sejalan dengan era baru ”Ekonomi Terpimpin”, PresidenSoekarno menunjuk Dewan Perancang Nasional, yang dike-palai oleh Mohammad Yamin, pemimpin nasional terkemuka.Dewan ini ditugaskan menyusun ”Rencana Pembangunan Se-

xli

PENGANTAR

mesta Delapan Tahun” yang baru. Berlainan dengan RencanaLima Tahun Pertama, yang merupakan suatu dokumen eko-nomi murni, Rencana Delapan Tahun merupakan dokumenpolitik maupun ekonomi, karena Rencana ini menggariskanwujud masyarakat yang hendak dicapai (Higgins 1968: 699).Namun besarnya pengeluaran untuk membiayai kampanyemiliter merebut kembali Irian Barat pada 1961-62, kampanye”Ganyang Malaysia” pada 1963-66, dan kekacauan politik yangterus-menerus membuat Rencana itu mustahil dilaksanakan.

Sampai pertengahan 1960-an, rintangan-rintangan besaryang dihadapi dalam pembangunan industri adalah kurang-nya bahan mentah, masalah yang berkaitan dengan impor ba-rang-barang modal, manajemen dan pemasaran, dan langka-nya fasilitas yang menghasilkan barang modal di Indonesia(Paauw 1963: 180). Selain masalah-masalah teknis tersebut,masalah politik juga mempersulit terlaksananya proyek-pro-yek industri yang ambisius. Akibatnya, tidak banyak proyekindustri yang direncanakan pada 1950-an dan awal 1960-anyang terwujud, kecuali beberapa pabrik berskala besar. Bebe-rapa proyek industri yang dapat dibangun di masa ini adalahpabrik pupuk yang pertama (PT Pusri) di Palembang, SumatraSelatan, dan pabrik semen besar pertama di Gresik (PT Se-men Gresik). Pabrik baja yang sedianya akan dibangun denganbantuan Rusia menghadapi banyak masalah sehingga tidakterwujud (Soehoed 1988).

Namun, menurut Soehoed, Menteri Perindustrian dari 1978sampai 1983, selama masa awal ini telah diterima konsep un-tuk pertama-tama membangun industri dasar dengan meng-gunakan sumberdaya alam yang tersedia, baru kemudian me-ngembangkan industri hilir (Soehoed 1988). Lagipula, bebera-pa pabrik besar yang dibangun dalam periode ini telah mem-beri para insinyur, manajer, dan buruh pabrik Indonesia ke-

xlii

THEE KIAN WIE

trampilan industri dan pengalaman berharga dalam mengo-perasikan pabrik modern. Karena itu, pemerintah baru di ba-wah Jenderal Soeharto tidak mulai dari nol ketika memulaiupaya industralisasinya sendiri pada akhir 1960-an.

Merosotnya Ekonomi dan Berakhirnya Era SoekarnoDengan kebijakan Presiden Soekarno yang semakin anti-Baratdan antikapitalis, kebijakan ekonomi tunduk pada strategi po-litik. Di bawah Presiden Soekarno, slogan-slogan seperti ”me-nyelesaikan revolusi nasional”, membangun ”ekonomi sosialisà la Indonesia, ”berdiri di atas kaki sendiri (berdikari)”, danmenjalin hubungan lebih erat dengan negara-negara sosialislebih penting. Keberhasilan politik diyakini akan memecahkanmasalah ekonomi Indonesia (S.G.; J.G.; L.C. 1965: 1). Tetapikarena kurang memahami beratnya masalah ekonomi yangdihadapi oleh negara, Presiden Soekarno tidak begitu peduliterhadap upaya mencari saran-saran ekonomi yang memung-kinkan pemerintah mengatasi masalah-masalah tersebut. Le-bih daripada itu, karena sibuk ”menyelesaikan revolusi na-sional”, Soekarno tidak cukup berusaha meminimalkan dam-pak slogan-slogan itu terhadap ekonomi (Legge 1972: 328-29).

Walaupun harga-harga di Indonesia telah meroket seiringdengan meningkatnya volume uang sejak 1950, laju inflasi barumelonjak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan sejakawal 1960-an. Inflasi naik tak terkendali dari 19 persen pada1960 dan mencapai puncak sebesar 636 persen pada 1966(Greenville 1981: 108). Penyebab pokok hiperinflasi itu adalahdefisit anggaran pemerintah yang terus melonjak, yang dibia-yai dengan cara sederhana, yaitu mencetak uang.

Hiperinflasi itu membawa akibat politik dan ekonomi yangserius. Kemampuan pemerintah menguasai berbagaisumberdaya, yang sebelumnya dapat digalang, merosot. Aki-batnya, pemerintah kehilangan sebagian besar kemampuannya

xliii

PENGANTAR

untuk mengambil tindakan yang berarti (Bresnan 1993: 58).Korban hiperinflasi yang lain adalah komitmen terhadap keadilansosial, karena pemerintah tidak cukup menguasai seluruh cadang-an beras yang tersedia dengan harga pasti untuk semua orang.Hanya sebagian penduduk yang jumlahnya relatif kecil yang pu-nya akses ke sistem distribusi pemerintah, termasuk pegawai ne-geri, militer, dan pegawai perusahaan negara (Bresnan 1993: 59).

Prihatin dengan memburuknya ekonomi, Subandrio, Wa-perdam I dan Menteri Luar Negeri, pada 1963 menghubungiSoedjatmoko, seorang cendekiawan terkemuka, untuk mem-bantu merumuskan program ekonomi yang baru bagi Indone-sia. Untuk membantunya merancang program ekonomi ter-sebut, Soedjatmoko menghubungi Sarbini, Profesor Ekonomidi Universitas Indonesia dan Kepala Biro Pusat Statistik (BPS)Indonesia yang pertama. Menurut Sarbini, program ekonomiyang mereka rancang terfokus pada dekonsentrasi. Istilah inimirip dengan istilah deregulasi dan debirokratisasi, yang ke-mudian digunakan oleh Pemerintah Orde Baru. Program eko-nomi ini, yang dikenal dengan akronimnya ”Dekon”, merujuktidak hanya pada deklarasi ekonomi, melainkan juga pada fo-kus program tersebut (Sarbini 1992). Namun atas desakan Par-tai Komunis Indonesia (PKI) yang sedang menanjak di bidangpolitik, Dekon harus memuat beberapa pernyataan pembuka.Pernyataan pembuka itu pertama-tama menekankan perlunyaberfokus pada anti-imperialisme. Pernyataan tersebut, tak pe-lak lagi, menetralkan tujuan ”Dekon” dan samasekali tidakada ”dekonsentrasi” (Sarbini 1994). Dengan demikian hilangpula harapan terakhir bagi kebijakan ekonomi yang rasional.

Tahun-tahun terakhir pemerintahan Presiden Soekarno di-tandai dengan amat memburuknya kondisi ekonomi. Hal initercermin pada kontraksi ekonomi Indonesia sebesar tiga per-sen pada 1963 (World Bank 1992: 2.1), hiperinflasi, dan anjlok-nya kapasitas produksi karena terabaikan dan kurangnya de-

xliv

THEE KIAN WIE

visa untuk mengimpor sukucadang dan barang modal. Tetapmemburuknya ekonomi sejak masa awal kemerdekaan dapatdilihat dari fakta bahwa sesudah pulih pada awal 1950-an aki-bat perang dan revolusi, ekonomi Indonesia mulai mandekpada akhir 1950-an, dan kemudian tumbuh negatif dari awalsampai pertengahan 1960-an (van der Eng 2001: 182).

Mengkaji pengalaman Indonesia di era Soekarno, Suhadi, Pro-fesor Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia dan Mantan Di-rektur Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan, me-nyatakan, pelajaran ekonomi terpenting yang dapat ditarik dariera itu adalah bahwa pemerintah perlu memberikan perhatianyang lebih besar pada kekuatan pasar. Program politik yang ter-lalu ambisius dapat membawa biaya ekonomi dan sosial yangtinggi (Suhadi 1996). Apabila tuntutan ambisi politik melebihikapasitas ekonomi, seperti dialami oleh Pemerintah Soekarnopada paruh pertama 1960, ekonomi akan ambruk (Suhadi 1996).

Demikianlah, masa awal kemerdekaan, yang dimulai de-ngan penuh harapan, berakhir dengan kemelut ekonomi dansosial. Pertumpahan darah yang dipicu oleh memuncaknyaketegangan politik dan sosial, suatu kondisi yang didorongdan dibenarkan oleh pemerintah sendiri. Maka Presiden yangkehilangan pamornya, yang sebelumnya dielu-elukan sebagai”Pemimpin Besar Revolusi” Indonesia dan seorang di antaradua proklamator (bersama Mohammad Hatta) kemerdekaanIndonesia pada 17 Agustus 1945, akhirnya jatuh.

Pragmatisme di Masa Awal Kemerdekaan: Suatu PenilaianMemburuknya ekonomi Indonesia sejak akhir 1950 mencer-minkan makin merosotnya pengaruh para pembuat kebijakanekonomi pragmatis. Para pemimpin nasional yang lebih radi-kal, yang lebih tertarik pada retorika revolusioner daripadapertumbuhan ekonomi, makin berperan. Seorang pengamatasing menyatakan dengan tajam:

xlv

PENGANTAR

...dari sudut pandang kebijakan ekonomi, periode 1950 sampai 1957di Indonesia dapat dipahami sebagai tahun-tahun pertarungantanpa harapan antara sekelompok kecil pemimpin politik yang prag-matis dan konservatif dan koalisi politik yang semakin kuat, yangpada umumnya berorientasi radikal (Glassburnuer 1971a: 71).

Kendati memiliki integritas pribadi dan pandangan pragma-tis, para pembuat kebijakan pragmatis itu bukanlah kelompokyang berhubungan erat satu sama lain dan berpandangan sama.Ini amat berbeda dengan para teknokrat di bawah Orde Baru,yang kemudian berkuasa. Lebih daripada itu, tidak seperti halnyapara teknokrat yang apolitik, dua di antara para pembuat kebi-jakan politik paling terkemuka sejak awal 1950-an, Sumitro danSjafruddin, adalah anggota partai yang berbeda. Mereka mem-perdebatkan perbedaan pandangan mengenai cara menanganimasalah ekonomi Indonesia secara terbuka (Sumitro 1952c).

Barangkali penyebab utama merosotnya pengaruh politikkelompok pragmatis adalah penolakan Belanda untuk mem-bicarakan status Irian Barat dan masih bercokolnya dominasiekonomi bisnis Belanda. Dua faktor ini mengganggu rasa na-sionalisme Indonesia yang begitu kuat dan memberikan pe-luang lebih banyak kepada para pemimpin yang lebih radikal.Dilihat dari sisi ini, nasib yang sama menimpa para pembuatkebijakan pragmatis sejak awal 1950-an.

ERA ORDE BARU DI BAWAH SOEHARTO, 1966-1998

Munculnya Orde Baru dan BangkitnyaKaum Teknokrat EkonomiJenderal Soeharto, yang mengambilalih kekuasaan eksekutifdari Presiden Soekarno pada awal 1966, mewarisi kebangkrut-an ekonomi yang berada di tepi jurang kehancuran. Negara

xlvi

THEE KIAN WIE

ini gagal membayar utang luar negeri sebesar US$2,4 miliar, hi-perinflasi sebesar 600 persen, produksi industri hanya di bawah20 persen dari kapasitas, pelayaran, alat transportasi air, keretaapi, dan jalan raya sudah usang, sementara itu seluruh sistemkontrol pemerintah terhadap ekonomi digerogoti korupsi, yangmenjalar ke mana-mana (Panglaykim & Arndt 1966: 8).

Menghadapi kebutuhan mendesak untuk menangani masa-lah-masalah ekonomi yang serius ini, Jenderal Soeharto ber-paling kepada sekelompok ekonom muda dari Fakultas Eko-nomi Universitas Indonesia (FEUI) untuk mendapatkan sa-ran-saran. Para ekonom itu adalah Widjojo, Ali Wardhana, Mo-hammad Sadli, Subroto, dan Emil Salim. Kontak Soeharto de-ngan para ekonom itu sudah dimulai sejak ia mengikuti kursusilmu ekonomi dan pengetahuan sosial lainnya di Sekolah Stafdan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung padaakhir masa Soekarno. Menurut Sadli, Soeharto memperoleh pe-ngetahuan dasar tentang ilmu ekonomi dari para ekonom FEUIsebagaimana peserta kursus Seskoad lainnya (Sadli 1993).

Letjen Soewarto, Komandan Seskoad, telah menyusun kuri-kulum yang mencakup kursus militer dan nonmiliter. Kursusnonmiliter mencakup ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu poli-tik, dan sosiologi. Kursus-kursus nonmiliter dimaksudkan un-tuk mempersiapkan para perwira senior Angkatan Darat agardapat mengemban peran dwifungsi—peran militer dan pe-ran sosial dan politik (Sadli 1993).

Menurut Subroto, ada yang istimewa dalam hubungan an-tara para ekonom itu dan Angkatan Darat. Mereka semua per-nah ambil bagian dalam perang kemerdekaan. Karena pernahmemanggul senjata dan secara umum memiliki cita-cita dansemangat yang sama, hubungan militer-sipil pada 1966 ituunik (Subroto 1998). Para akademisi sipil itu mencakup jajarandi Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Uni-

xlvii

PENGANTAR

versitas Padjadjaran. Walaupun demikian, paling tidak di bi-dang ilmu ekonomi, kelima ekonom FEUI memainkan peranutama (Subroto 1998).

Sesudah Soeharto memegang kekuasaan, Komandan Ses-koad, Letjen Soewarto, menyelenggarakan Seminar AngkatanDarat Kedua pada Agustus 1966. Tujuannya adalah untukmembahas tiga masalah besar, yaitu politik, ekonomi, dan mi-liter. Para peserta seminar dibagi menjadi tiga kelompok, yangdisebut ”sindikat”. Para ekonom dimasukkan ke dalam ”Sin-dikat Ekonomi”, sedangkan para ilmuwan sosial dan politik,termasuk seorang ekonom, Sarbini, dimasukkan ke dalam”Sindikat Politik”. Menurut Sarbini, tujuan seminar ini adalahmencari gagasan-gagasan dari luar lingkungan Angkatan Da-rat. Angkatan Darat tahu apa yang tidak dikehendakinya, ter-utama komunisme, tapi kurang begitu yakin tentang arah tu-juan mereka. Para ilmuwan ekonomi dan sosial yang ambilbagian dalam seminar diundang karena dianggap rasional danantikomunis (Sarbini 1992).

Diskusi di Sindikat Ekonomi terpusat pada masalah stabi-lisasi dan rehabilitasi ekonomi. Diskusi dalam sindikat ini di-pimpin oleh Widjojo, yang telah menyiapkan program opera-sional untuk menangani masalah-masalah ekonomi yang se-rius di negeri ini. Soeharto ternyata terkesan. Segera sesudahseminar ini usai, Soeharto menunjuk kelima ekonom FEUI inisebagai ”penasihat ahli”-nya (Bresnan 1993: 62). Penunjukanini menandai tampilnya para ekonom yang sering disebut”Mafia Berkeley” (karena banyak di antara mereka belajar diUniversity of California, Berkeley) atau ”kaum teknokrat”. Me-nurut Sadli, ”teknokrat” adalah pejabat pemerintah puncakyang dalam menyiapkan kebijakan ekonomi dituntun olehpertimbangan rasional dengan mengutamakan kepentingannasional dan memperhatikan prinsip-prinsip utama ilmu eko-

xlviii

THEE KIAN WIE

nomi, seperti biaya oportunitas dan kelangkaan sumberdaya.Yang diutamakan bukan ”isme” ideologi, melainkan garispragmatisme, yakni prinsip bahwa yang baik adalah yang ber-laku (Sadli 1997: 243).

Menurut Sadli, Widjojo merupakan pemimpin yang tepatuntuk tim itu, karena ia memiliki konsepsi yang lengkap me-ngenai program ekonomi yang dibutuhkan oleh negeri ini. Wi-djojo juga tahu bagaimana memainkan peran politik agar da-pat mencapai tujuan yang diinginkan. Selama bertahun-tahuntim para penasihat ekonomi ini tumbuh menjadi kelompokyang kompak di bawah pimpinan Widjojo (Sadli 1993). EmilSalim mengatakan bahwa Widjojo adalah arsitek kebijakanekonomi Orde Baru yang sesungguhnya. Dia adalah dalang,sedangkan para teknokrat ekonomi lainnya adalah wayang(Salim 1997). Widjojo dapat melaksanakan kebijakan-kebijakanekonominya karena Soeharto memercayainya; Presiden tahuWidjojo tidak menyimpan ”agenda tersembunyi”. Widjojo jugadapat mengandalkan diri pada kawan-kawan teknokratnya,karena mereka semua berpandangan sama mengenai perlunyamenempuh kebijakan ekonomi yang sehat (Salim 1997).

Sesudah memegang kekuasaan pada 1966, Soeharto me-minta tim ekonominya menyusun Program Stabilisasi dan Re-habilitasi. Tujuan utama program ini adalah stabilisasi ekono-mi dengan menghentikan laju inflasi. Instrumen kebijakan po-koknya adalah anggaran berimbang, yang didasarkan padaprinsip bahwa pemerintah tidak semestinya mencetak uang un-tuk menutup defisit anggaran. Agar kebijakan ini lebih mema-dai, penerimaan pemerintah dalam anggaran berimbang jugaakan mencakup bantuan luar negeri (Sadli 1997). Pengandalanpemerintah baru pada bantuan luar negeri sebagai sumber du-kungan keuangan anggaran ini amat berseberangan dengan ucap-an Presiden Soekarno ”go to hell with your aid” yang anti-Barat.

xlix

PENGANTAR

Sejak awal Pemerintah Orde Baru menyadari, sikap anti-Barat bukan hanya merupakan ciri Pemerintah Orde Lamayang sudah kehilangan pamor, melainkan juga merupakan ba-gian masalah yang dihadapi (Hollinger 1996: 25). Karena itupemerintah baru memutuskan meninggalkan kebijakan ”me-mandang ke dalam” pemerintah sebelumnya, dan selanjutnyamenempuh kebijakan ”memandang ke luar”, seperti tercerminpada kebijakan perdagangan dan investasi asing yang lebihliberal. Untuk mencapai hal itu, pemerintah baru memutuskanmembangun kembali hubungan baik dengan negara-negaraBarat dan Jepang. Hubungan baik itu dianggap penting untukmenjadwalkan kembali pengembalian utang luar negeri Pe-merintah Soekarno yang berjumlah besar; juga untuk mencaribantuan luar negeri guna mendukung neraca pembayaran dananggaran pemerintah; dan untuk menarik modal asing(Posthumus 1971: 12). Merasa senang dengan sikap Indonesiayang telah meninggalkan kebijakan anti-Barat dan antikapitalis,komunitas bantuan internasional memberikan respons positif ter-hadap permintaan Indonesia untuk menjadwalkan kembali pem-bayaran utang dan memperoleh bantuan luar negeri baru.

Pada Desember 1966, di Paris, wakil pemerintah mencapaipersetujuan dengan negara-negara Barat dan Jepang untukmenjadwalkan kembali pembayaran utang Indonesia kepadanegara-negara itu yang telah jatuh tempo (Bresnan 1993: 70).Pada 1967, atas prakarsa Pemerintah Belanda, dibentuklah kon-sorsium bantuan internasional untuk Indonesia, Inter-Govern-mental Group on Indonesia (IGGI), yang diketuai oleh Belanda.

Datangnya pemerintah baru berarti juga ditolaknya era eta-tisme (negara sebagai pemain ekonomi yang dominan) Peme-rintah Soekarno. Stigma perusahaan swasta, yang menjadi ciriera akhir Soekarno, disingkirkan (Sadli 1988: 358). Sejak itu, mo-dal swasta, baik domestik maupun luar negeri, dianjurkan un-

l

THEE KIAN WIE

tuk menanamkan modal di berbagai kegiatan ekonomi guna men-dorong pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja (Thee 1994: 6).

Sejalan dengan sikap positif terhadap penanaman modalasing, Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang barudiberlakukan pada Januari 1967. Undang-undang ini berisi ber-bagai insentif dan jaminan kepada para calon investor asing.Di dalamnya termasuk masa bebas pajak dan jaminan tiadanyanasionalisasi, kecuali dianggap perlu bagi kepentingan nasio-nal, itu pun dengan kompensasi penuh sesuai dengan hukuminternasional yang berlaku (Sadli 1972: 204). Kebijakan pintuterbuka bagi modal asing ini menarik para penanam modalasing baru untuk masuk ke negeri ini, terutama di sektor mi-nyak bumi, proyek-proyek pertambangan lainnya, dan sektorindustri manufaktur (Hill 1988: 81).

Kendati memberlakukan pasal-pasal liberal dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Pemerintah Indonesia amatmenyadari tetap hidupnya semangat nasionalisme ekonomi.Menyadari adanya semangat ini, undang-undang itu juga me-muat beberapa pasal yang restriktif. Misalnya, perusahaan mi-lik asing tidak diberikan perlakuan sama seperti perusahaandomestik. Mereka tidak diizinkan mendirikan anak perusa-haan untuk memasarkan produk-produknya, dan harus men-jual produk-produknya lewat distributor lokal. Perusahaanasing juga tidak diizinkan meminjam dana rupiah dari bank-bank negara (Sadli 1988: 361). Seiring dengan berlalunya wak-tu, pasal-pasal mengenai modal asing menjadi lebih restriktif,terutama sesudah boom minyak bumi pada 1970-an meyakin-kan pemerintah bahwa peran modal asing tidak lagi sepentingpada akhir 1960-an.

Pada 1968 diberlakukan Undang-Undang Penanaman Mo-dal Dalam Negeri yang berisi pasal-pasal yang sama bagi parainvestor domestik. Sekalipun sejumlah pihak mencurigai in-

li

PENGANTAR

vestor asing memperoleh insentif lebih banyak dibandingkaninvestor domestik, sebetulnya investor domestik mendapat in-sentif lebih banyak. Investor domestik punya akses kredit yangdiberikan oleh bank-bank negara, sedangkan investor asingtidak. Untuk penanaman modal domestik yang baru, peme-rintah menempuh ”kebijakan menghapus kesalahan masa la-lu” (whitewash policy) guna mendorong pengusaha China, yangkebanyakan warganegara Indonesia, memasukkan kembalimodalnya. Modal tersebut kemungkinan telah ditransfer ataudiselundupkan ke luar negeri selama terjadinya kekacauan po-litik di era Presiden Soekarno. Kebijakan ini agak riskan meng-ingat adanya sentimen anti-China. Namun demikian, mengi-ngat modal baru sangat diperlukan untuk menghidupkankembali ekonomi, risiko itu layak ditempuh. ”Kebijakan meng-hapus kesalahan masa lalu” itu terbukti efektif mendorongmasuknya modal domestik yang baru (Sadli 1997: 244-45).

Bila program stabilisasi difokuskan pada pemulihan stabi-litas makroekonomi, khususnya pengendalian hiperinflasi,maka program rehabilitasi difokuskan pada perbaikan infra-struktur fisik dan fasilitas produksi. Pemerintah mempriori-taskan perbaikan infrastruktur yang berhubungan dengan pro-duksi dan distribusi pangan, seperti irigasi, jalan, dan jemba-tan. Dalam masa ini pemerintah juga lebih memprioritaskanpertanian, khususnya subsektor tanaman pangan, daripadaindustri manufaktur (Sadli 1997: 245).

Kinerja Ekonomi Indonesia di Bawah Orde Baru

Keberhasilan Orde BaruProgram stabilisasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan olehtim ekonomi tersebut mampu memulihkan ekonomi secaramengesankan. Hiperinflasi dengan cepat dapat dikendalikan

lii

THEE KIAN WIE

lewat kebijakan fiskal dan moneter yang ketat. Hal ini tercer-min pada turunnya laju inflasi dari 636 persen pada 1966 men-jadi 9 persen pada 1970 (Grenville 1981: 108).

Dengan pulihnya stabilitas makroekonomi pada akhir 1960-an, ekonomi Indonesia memasuki masa pertumbuhan pesat,yang pada umumnya dapat dipertahankan selama tiga dasa-warsa. Pertumbuhan GDP per kapita Indonesia antara 1967-97 naik rata-rata 4,5 persen, kinerja yang belum pernah terjadisebelumnya, karena pertumbuhan ekonomi itu jauh melam-paui pertumbuhan penduduk (van der Eng 2001: 182).

Seperti halnya ekonomi Asia kinerja tinggi (HPAE) lainnya,yaitu Jepang, empat ”Macan” Asia, Malaysia, serta Thailand,yang dipuji oleh Bank Dunia dalam laporannya mengenai”Mukjizat Asia Timur”, pertumbuhan ekonomi Indonesia yangpesat itu didukung oleh tingginya angka penanaman modaldomestik (World Bank 19943: 8). Pada pertengahan 1990-anIndonesia merupakan salah satu negara yang mencapai angkatertinggi dalam penanaman modal domestik neto di antara ne-gara-negara berkembang. Penanaman modal ini didorong olehtingginya tabungan domestik, yang jumlahnya mencapai 33persen GDP pada 1996 (World Bank 1997a).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat itu juga di-sertai turunnya angka kemiskinan absolut dari 40 persen pen-duduk pada 1976 menjadi 11 persen pada 1996. Walaupun ter-jadi pertumbuhan penduduk, jumlah orang miskin turun darisekitar 54 juta pada 1976 menjadi 23 juta pada 1996 (BPS 1999:576). Suatu penelitian Bank Dunia mengenai angka kemiskinandi sejumlah negara berkembang memperlihatkan, penurunanangka kemiskinan tahunan di Indonesia antara 1970-87 meru-pakan yang tertinggi (World Bank 1990: 45). Turunnya angkakemiskinan absolut ini terjadi baik di pedesaan maupun per-kotaan. Di pedesaan, tempat sebagian besar penduduk Indo-

liii

PENGANTAR

nesia berada, angka kemiskinan turun karena Pemerintah OrdeBaru amat memperhatikan naiknya produksi beras sebagai ma-kanan pokok kebanyakan orang Indonesia. Untuk mencapaitujuan itu, selama 1970-an pemerintah memprioritaskan pem-bangunan pedesaan, yang ternyata menjadi kebijakan pro-pen-duduk miskin yang sangat efektif (McCawley 2002: 263).

Pertumbuhan ekonomi yang pesat juga disertai pertumbuh-an sosial yang pesat pula. Pesatnya pertumbuhan sosial Indo-nesia itu dapat dilihat dari sejumlah indikator sosial, termasukangka pendaftaran murid sekolah dasar neto yang hampirmencapai 100 persen untuk lelaki dan perempuan, turunnyasecara tajam angka kematian bayi dibandingkan tahun 1970,dan naiknya persentase penduduk yang mendapat akses padaair bersih (World Bank 1999: 16-19). Jadi, angka pertumbuhanekonomi dan sosial di Indonesia sejalan dengan di negara-ne-gara Asia Timur lainnya, satu-satunya kawasan di dunia ber-kembang yang dinilai baik selama beberapa dasawarsa, ditin-jau dari kedua kriteria pertumbuhan tersebut (Hill 1996: 195).

Pertumbuhan ekonomi yang pesat juga telah mengubah In-donesia dari ekonomi agraris pada akhir 1960-an menjadi eko-nomi industri baru (NIE) pada awal 1990-an. Sejak akhir 1980-an sektor industri manufaktur Indonesia lebih banyak me-nyumbang penghasilan ekspor dibandingkan ekspor komo-ditas primer, termasuk ekspor minyak bumi dan gas. Kemam-pun sektor industri manufaktur Indonesia ini, yang menjadisumber penting penghasilan ekspor dalam masa kurang darisatu dasawarsa, sangat menonjol. Selama 1970-an sampai awal1980-an, orientasi industri Indonesia paling memandang kedalam. Hal itu dapat dilihat dari luasnya hambatan nontarif(NTB) dan tingkat proteksi nominal dan efektif yang palingtinggi di antara negara-negara ASEAN (Association of South-east Asian Nations) (Ariff & Hill 1985: 17; Naya 1988: 87).

liv

THEE KIAN WIE

Setelah menyelesaikan tahapan pertama substitusi imporyang ”mudah” (menggantikan barang-barang konsumsi impordengan barang-barang buatan lokal) pada pertengahan 1970-an, Indonesia pada akhir 1970-an memasuki tahapan keduasubstitusi impor yang ambisius. Berpegang pada strategi in-dustri jangka panjang, yang digariskan pada 1970-an, Ir Soe-hoed, Menteri Perindustrian antara 1978-83 mengusulkan pem-bangunan 52 industri dasar hulu. Menurut pandangan Soe-hoed, industri-industri dasar ini harus ditangani oleh peme-rintah. Pemerintah harus mengambil prakarsa, karena industridasar memerlukan modal besar, sementara masa tenggang bisasangat lama dan keuntungannya sangat rendah. Sesudah pon-dasi industri dasar ditancapkan dengan bantuan penghasilanminyak bumi yang meningkat pesat, pertumbuhan industriakan berakselerasi sendiri (Soehoed 1988).

Industri dasar yang dimaksud oleh Soehoed dapat dibagidalam dua golongan, yakni golongan industri dasar yang ber-corak proses kimia dan golongan industri dasar yang berda-sarkan pengerjaan logam dan mesin (rekayasa, engineering in-dustries). Industri dasar kimia bersifat padat modal, sedangkanindustri dasar logam/mesin lebih memerlukan dana bagi per-siapan tenaga kerja, sebab fasilitas dan sarana yang diperlukansebagian besar sudah ada, baik berupa peninggalan masa pen-jajahan maupun berkat berbagai program bantuan. Perbedaanyang amat mendasar di dalam penggunaan dana yang tersediatampaknya tidak dipahami oleh pemerintah, sehingga industridasar kimia banyak mendapat dukungan, namun bagi industrilogam/mesin tidak tersedia cukup dana.

Pengembangan industri manufaktur, yang disebut pende-katan struktural bagi pengembangan industri (structuralist ap-proach to industrialisation), banyak dibantu oleh harga minyakbumi yang sedang tinggi. Namun sewaktu harga minyak bumi

lv

PENGANTAR

mulai menurun pada 1982, pemerintah beralih ke strategi yanglebih diarahkan ke industri ekspor. Untuk mencapai sasarantersebut pemerintah mengembangkan beberapa kebijakan de-regulasi guna merangsang penanaman modal swasta yang di-harapkan lebih efisien, termasuk penanaman modal asing. Se-bab utama perubahan kebijakan ini adalah berkurangnya pen-dapatan fiskal pemerintah. Sewaktu harga minyak cukupmenguntungkan, investasi pemerintah berperan penting da-lam membangkitkan berbagai proyek pembangunan.

Kebijakan deregulasi meliputi berbagai perubahan peratur-an perniagaan guna meredakan ”bias anti-ekspor” dari pihakyang ingin melindungi perniagaan dan tantangan terhadapkebijakan modal asing. Diharapkan, dengan kebijakan baruini lebih banyak investasi asing yang berorientasi ekspor akanmasuk (Thee 1992: 234-37). Kebijakan ini tampaknya cukupberhasil. Hal ini tercermin dalam peningkatan ekspor hasil-hasil industri sejak 1987 (Hill 1987: 20), khususnya barang-barang jadi yang tidak memerlukan ketrampilan khusus, se-perti tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki. Peningkatan eksporini berlangsung terus sampai pecahnya krisis ekonomi Asia,sungguhpun peningkatan ini mereda pada akhir 1980-an danawal 1990-an.

Sebagaimana telah diutarakan, kebijakan deregulasi ini me-mang memperlihatkan keberhasilan, yakni dengan mening-katnya ekspor hasil-hasil industri, namun hasil tersebut lebihbanyak didorong oleh rendahnya upah, bukan oleh kekuatanstruktur industri itu sendiri. Banyak bahan baku dan alat per-lengkapan yang tetap harus diimpor.

Berkat deregulasi, usaha swasta pun ikut membangun in-dustri dasar, tetapi bukan swasta asing, melainkan swasta do-mestik. Banyak di antara industri-industri ini merugi, karenalemahnya penguasaan teknologi dan manajemen serta terlam-

lvi

THEE KIAN WIE

pau mengandalkan diri pada pinjaman, sehingga akhinya me-nuntut perlindungan pemerintah.

Selain berhasil melepaskan ekonomi dari ketergantunganpada ekspor minyak bumi dan gas alam cair (LNG) sesudahberakhirnya boom minyak bumi, pemerintah juga berhasil me-ngurangi ketergantungannya pada penerimaan minyak dangas. Sesudah pembaruan pajak diberlakukan pada pertengah-an 1980-an, penerimaan domestik nonmigas naik, baik sebagaipersentase penerimaan total pemerintah dan maupun sebagaipersentase produk domestik bruto (PDB). Pada 1989-90 pene-rimaan domestik nonmigas mencapai 11 persen PDB, sedang-kan pada 1984-85 hanya tujuh persen. Pesatnya kenaikan initerutama akibat melonjaknya pajak pertambahan nilai yangbaru dan adanya perbaikan penarikan pajak pendapatan(Booth 1998: 198).

Kegagalan Orde BaruSeperti kebanyakan negara-negara Asia Timur lainnya, pesat-nya pertumbuhan ekonomi di Indonesia di bawah Orde Baruitu berlangsung di bawah iklim pemerintahan yang sangat ter-pusat, otoriter, dan semakin represif. Para pemimpin negara-negara otoriter sering membela pemerintahannya dengan me-nyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak mungkin ber-langsung dalam iklim demokratis yang kacau. Mereka menya-takan, partai-partai politik umumnya sibuk saling cekcok danhanya memikirkan kepentingan politik mereka sendiri dantidak memikirkan kepentingan nasional.

Secara umum, pesat dan berkesinambungannya pertum-buhan ekonomi di masa Orde Baru itu adalah berkat kemam-puan para teknokrat ekonomi menjaga kestabilan makroeko-nomi. Namun, pada awal 1990-an, disiplin keuangan ketat itu,yang telah dijaga oleh para teknokrat ekonomi sejak akhir 1960-

lvii

PENGANTAR

an, mulai merosot. Hal ini dapat dilihat dari naiknya transaksinon-anggaran, yaitu transaksi pemerintah yang tidak terteradalam anggaran resmi pemerintah pusat. Transaksi keuanganini mencakup pengeluaran pemerintah tingkat bawah, lem-baga-lembaga semi-pemerintah (seperti Bulog, Badan UrusanLogistik), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Nasution1995: 18). Pengeluaran non-anggaran ini dialokasikan untukmembantu BUMN yang tidak sehat, perusahaan-perusahaanpara pengusaha kroni, dan ”industri-industri strategis” yangdikuasai oleh Habibie, Menteri Riset dan Teknologi (Nasution1995: 19), terutama IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara).

Merosotnya disiplin keuangan ini merupakan perkembang-an yang mengkhawatirkan. Kondisi ini mencerminkan mero-sotnya pengaruh para teknokrat ekonomi dalam pembuatankebijakan ekonomi dan naiknya pengaruh kaum non-ekonom,kebanyakan para insinyur, dalam mengalokasikan sumber-sumber anggaran yang langka. Akibatnya, kaum teknokratekonomi tidak cukup kuat lagi menolak tuntutan ceroboh un-tuk membiayai proyek-proyek mahal itu (Nasution 1995: 4).

Walaupun keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosialPemerintah Orde Baru sangat mengesankan, di saat yang samaketidakpuasan masyarakat makin meningkat. Meskipun di-bungkam, ketidakpuasan itu meningkat akibat penindasan po-litik yang keras dan pelanggaran berat hak asasi manusia,maraknya korupsi, penggelapan dana-dana pemerintah, prak-tik kolusi yang saling menguntungkan antara pemegang ke-kuasaan politik dan para kroni bisnisnya, banyak di antaranyaadalah pengusaha besar Indonesia-China, dan diberlakukan-nya kebijakan yang merintangi persaingan domestik (Thee2001: 178).

Kebijakan yang merintangi persaingan domestik itu men-cakup pengendalian dalam pemasaran, prosedur pemberian

lviii

THEE KIAN WIE

izin industri yang berbelit-belit, dominasi pemerintah di se-jumlah industri, kartel, instrumen ad hoc dalam industri-in-dustri tertentu, serta pungutan liar dalam perdagangan dalamnegeri (World Bank 1997b: 118). Selain membengkakkan biayausaha dan mengurangi efisiensi, berbagai peraturan dan pem-batasan terhadap persaingan domestik ini membuka jalan bagimunculnya pungutan yang menguntungkan kelompok kroni(Thee 2002: 332). Semua itu, tak pelak lagi, juga berakibat burukterhadap iklim investasi bagi para pengusaha yang bonafide.

Kerusuhan sosial juga pecah di daerah-daerah tertentu ka-rena hak-hak hukum individu atau kelompok diabaikan. Mi-salnya, pengambilan tanah secara paksa oleh penguasa dengandalih demi ”pembangunan” tanpa memberikan ganti-rugiyang memadai. Namun ”pembangunan” itu kadang-kadangberarti membangun lapangan golf untuk kaum elite atau mem-bangun perumahan mewah untuk orang kaya baru.

Korupsi dan penggelapan dana pemerintah itu, yang seba-gian diperoleh dari bantuan luar negeri yang lunak, tidak bisadikritik secara terbuka karena tiadanya kebebasan politik. De-monstrasi mahasiswa yang menyuarakan demokrasi atau me-nentang korupsi dilarang. Sementara itu beberapa suratkabardan majalah yang melaporkan praktik-praktik tersebut dibre-del karena dianggap membahayakan stabilitas politik danmenggerogoti kewibawaan pemerintah. Dengan demikiankonsentrasi kekuasaan politik, yang disertai konsentrasi keka-yaan ekonomi, berada di tangan segelintir orang saja. Keduakonsentrasi itu dapat dilihat dari munculnya konglomerat-konglomerat besar yang dimiliki dan dikuasai oleh keluargaSoeharto dan kroni-kroni bisnisnya, yang seringkali adalahpengusaha besar Indonesia-China. Korupsi, kolusi, dan nepo-tisme yang mencolok (yang oleh orang Indonesia disebut de-ngan akronimnya KKN) tidak hanya menggerogoti kemam-

lix

PENGANTAR

puan dan daya saing ekonomi nasional, melainkan juga meng-ancam tujuan nasional yang diidamkan, yaitu ”masyarakat adildan makmur” (Thee 2001: 177-78).

Walaupun KKN tampak mencolok, Pemerintah Orde Baruberetorika bahwa semuanya demi memajukan kepentinganrakyat. Walaupun menyatakan diri sebagai negara hukum, Or-de Baru, yang menekankan kestabilan politik, boleh dibilanglebih represif dan kejam daripada negara kolonial (Dick 2001:212). Siapapun yang dicurigai atau dituduh menganut pahamkomunis dieksekusi atau dipenjara tanpa ampun, walaupundengan sedikit bukti. Banyak perwira militer dan bintara di-tempatkan pada posisi strategis dalam birokrasi pemerintahpusat dan daerah. Dengan demikian jalur komando yang jelasdapat dibuat oleh Departemen Dalam Negeri, yang selama Or-de Baru selalu dipimpin oleh jenderal Angkatan Darat, dengansatuan-satuan administratif pada tingkat yang lebih rendahdi daerah-daerah. Dengan demikian pula rencana pembangun-an, kebijakan, dan indoktrinasi ideologi negara Pancasila dapatdilaksanakan sesuai jalur komando yang jelas (Dick 2001: 212).

KKN sangat merusak moral masyarakat dan kepercayaanterhadap pemerintah. Walaupun bukti statistik menunjukkanrasio Gini relatif konstan, yang berarti distribusi pendapatantidak memburuk selama pertumbuhan ekonomi yang pesatberlangsung, banyak orang Indonesia berpendapat, pertum-buhan ekonomi, terutama selama masa akhir Orde Baru, telahmenciptakan kesenjangan pendapatan. Pendapat ini diperkuatoleh meningkatnya jumlah minoritas yang kaya-raya dan sa-ngat mencolok. Kondisi ini melahirkan pandangan yang dianutbanyak orang tentang ”melebarnya jurang ekonomi” antaraorang Indonesia yang kaya-raya dan yang miskin-papa sertaantara pribumi dan nonpribumi, yang kebanyakan adalah o-rang Indonesia-China (Thee 2001: 178-79). Sebelum krisis eko-

lx

THEE KIAN WIE

nomi Asia pecah, ketegangan sosial semacam ini juga sudahmeledak dalam bentuk kerusuhan anti-China di berbagai tem-pat di Indonesia.

Jurang ekonomi ini, yang dipandang melebar antara yangkaya-raya dan yang miskin-papa serta antara yang kuat, yangjumlahnya sedikit, dan yang tak berdaya, yang jumlahnya ba-nyak, mengikis kohesi sosial yang dibutuhkan untuk menjagastabilitas politik dan pembangunan nasional. Masyarakat,yang semakin tergantung hanya pada satu lembaga yang kuattetapi tidak berkelanjutan, yaitu Presiden Soeharto, terbuktisangat rapuh ketika lembaga tersebut oleng akibat krisis eko-nomi Asia. Pada akhirnya, lemahnya pembangunan kelem-bagaan di bawah Orde Baru dan timbulnya berbagai pelang-garan telah menggerogoti kemampuan dan keabsahan politikrezim ini. Semua itu mengakibatkan ambruknya PemerintahOrde Baru secara hina pada Mei 1998, menyusul krisis ekono-mi Asia. Demikianlah, Orde Baru menemui akhir yang mema-lukan di tengah ekonomi yang porak-poranda, dan sekali lagibergantung pada suntikan bantuan luar negeri (Thee 2001: 179).

Suatu penilaian terhadap warisan Pemerintah Soekarnodari pertengahan 1960-an menyatakan:

rezim lama telah meninggalkan warisan berupa kebobrokan mo-ral—sogok-menyogok dan korupsi, tiadanya penegakan hukumdan ambruknya supremasi hukum—yang barangkali belumpernah terjadi dalam sejarah modern. Memperbaiki kerusakanitu kiranya lebih sukar daripada memperbaiki kerusakan modalmaterial bangsa ini. Tanpa pemulihan standar minimal bagipemerintahan dan birokrasi pemerintah (sampai ke tingkat yangsemestinya), dan terciptanya kohesi sosial serta semangatmembela kepentingan umum di antara rakyat, sukarlahmembayangkan segala bantuan luar negeri dapat mengemba-

lxi

PENGANTAR

likan Indonesia ke jalan pemulihan ekonomi dan pembangunan(Panglaykim & Arndt 1966: 46).

Suatu hal yang ironis, tetapi juga menyedihkan, adalah bah-wa penilaian mengenai warisan Pemerintah Soekarno tersebutsecara umum juga dapat ditujukan pada warisan PemerintahOrde Baru yang telah kehilangan pamornya itu. Walaupunmencatat banyak keberhasilan ekonomi dan sosial, Orde Baruakhirnya erat terkait dengan represi politik yang kejam, korup-si yang mencolok dan nepotisme, serta tiadanya kepastian hu-kum dan lemahnya penegakan hukum.

Peran Kaum Teknokrat Ekonomi di Masa Orde Baru:Suatu PenilaianSecara umum, pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berke-lanjutan selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru untuk se-bagian besar dimungkinkan berkat kemampuan tim ekonomiyang berpengalaman dalam manajemen krisis dan mendapatkepercayaan Presiden Soeharto (Woo et al. 1994: 148-49). Unsurpenting lain keberhasilan kebijakan ekonomi Orde Baru adalahkepercayaan komunitas keuangan internasional (IMF, BankDunia, dan ADB) terhadap kemampuan tim ekonomi tersebut(Bresnan 1993: 282). Hal ini dapat dilihat dari kuatnyadukungan keuangan yang diberikan oleh komunitas bantuaninternasional kepada Pemerintah Orde Baru selama 32 tahunberkuasa.

”Kinerja terbaik tim ekonomi itu barangkali adalah keber-hasilan mereka dalam Program Stabilisasi dan Rehabilitasi pa-da akhir 1960-an. Program ini berhasil menjinakkan hiperin-flasi, menggerakkan kembali alat-alat produksi, menjadwal-kan pembayaran utang luar negeri yang diwarisi dari Peme-rintah Soekarno, memperoleh kredit-kredit baru dari komunitas

lxii

THEE KIAN WIE

bantuan internasional, dan menarik modal asing yang baru(Arndt 1984: 32).

Sikap positif komunitas bantuan internasional terhadap Pe-merintah Orde Baru dapat dijelaskan karena Soeharto menya-dari bahwa kebijakan anti-Barat dan antikapitalis PemerintahSoekarno telah merugikan Indonesia sendiri. Karena itu iamendukung sepenuhnya pengintegrasian kembali Indonesiadengan ekonomi dunia, seperti disarankan oleh tim ekonomi.Dalam menempuh kebijakan pengintegrasian kembali denganekonomi dunia, Pemerintah Orde Baru berani mengambil risi-ko yang sudah diperhitungkan, karena kebijakan ekonomiyang baru itu bertentangan dengan pandangan politik banyakpemimpin dan cendekiawan mengenai peran bantuan asing,modal asing, dan sektor swasta (Hollinger 1996: 8). Namun,kebijakan baru itu, yang bersahabat terhadap negara-negaraBarat, segera mendatangkan hasil, karena bantuan luar negeriyang baru segera mengalir ke negeri ini, sehingga memperkuatneraca pembayaran dan anggaran pemerintah (Sadli 2001: 122).Karena berhasil menggerakkan ekonomi dalam waktu relatifsingkat, tim ekonomi itu dipercaya oleh Presiden Soeharto.

Para teknokrat ekonomi itu mampu memperkokoh posisi-nya sesudah krisis Pertamina pecah pada Februari 1975, ketikaperusahaan minyak negara itu tidak mampu mengembalikanpinjaman jangka pendek sebesar US$40 juta dari sebuah bankkecil Amerika (Woo et al. 1994: 57). Baru sesudah Pertaminabangkrut, diketahui masalah keuangan Pertamina yang sebe-narnya, yaitu bahwa Pertamina telah menumpuk utang luarnegeri sebesar US$10,5 miliar, sekitar US$1,5 miliar di antara-nya utang jangka pendek (Prawiro 1998: 108). Akibat kebang-krutan Pertamina itu, pemerintah harus melakukan operasipenyelamatan yang sukar dan mahal, yang dilaksanakan olehpara teknokrat ekonomi.

lxiii

PENGANTAR

Sebelum krisis itu pecah, Pertamina disebut ”agen pemba-ngunan Indonesia lainnya” (berlawanan dengan Bappenas,yang disebut agen perencanaan resmi), ”agen pembangunan”,bahkan ”negara di dalam negara” oleh para pengagumnya(Prawiro 1998: 105). Hal itu dimungkinkan karena DirekturUtama Pertamina, Jenderal Ibnu Sutowo, hanya bertanggung-jawab kepada Presiden Soeharto. Karena besarnya penghasilandari ekspor minyak bumi, dan hanya sebagian yang diserah-kan kepada pemerintah, Pertamina dapat membiayai sejumlahproyek ambisius berskala besar, termasuk pabrik baja miliknegara, Krakatau Steel, dan Pulau Batam (Prawiro 1998: 106).

Kebangkrutan Pertamina itu akhirnya memberi para tek-nokrat ekonomi suatu peluang yang sudah lama dinantikan,yakni menempatkan perusahaan minyak negara tersebut kedalam pengendalian pemerintah dan menjadikannya sebagaiperusahaan yang lebih akuntabel dan transparan. Menempat-kan Pertamina di bawah pengendalian yang lebih efektif jugaberarti bahwa para teknokrat ekonomi bisa menerapkan kem-bali kebijakan-kebijakan ekonomi yang berani. Kemampuanpara teknokrat menyelesaikan krisis Pertamina, walaupunmemberatkan kas negara, yang seharusnya dapat bergelimanguang minyak, memperkuat kepercayaan Presiden Soeharto ke-pada para teknokrat.

Keberhasilan Indonesia dalam program keluarga berencanasecara umum juga berhasil berkat para teknokrat. Mereka da-pat meyakinkan Presiden Soeharto tentang pentingnya me-majukan keluarga berencana dengan menunjukkan hubunganantara pesatnya pertumbuhan penduduk, pembangunan per-tanian, peluang kerja, dan kemakmuran (Elson 2001: 173). De-ngan menjamin program keluarga berencana memperoleh da-na yang memadai, dan dengan memberikan dukungan morallewat usaha-usaha yang sangat nyata maupun simbolis, Pre-

lxiv

THEE KIAN WIE

siden Soeharto menunjukkan kepada bangsa bahwa keluargaberencana memperoleh dukungan penuh dari dia (Prawiro1998: 197-98).

Keberhasilan kebijakan para teknokrat ekonomi yang ter-akhir dan signifikan adalah implementasi program penyesu-aian makroekonomi dan pembaruan struktural secara efektif.Kebijakan itu ditempuh untuk menghadapi memburuknya ni-lai tukar internasional Indonesia pada paruh pertama 1980-an. Kondisi ini terjadi akibat merosotnya harga minyak secaratajam pada 1982, dan semakin tajam pada awal 1986. Langkah-langkah penyesuaian makroekonomi itu terbukti sangat efektifmemulihkan stabilitas makroekonomi pada 1985/86.

Sejalan dengan program pembaruan struktural, para tekno-krat, dengan dukungan Presiden Soeharto, memberlakukanserangkaian program deregulasi untuk memajukan perkem-bangan sektor swasta yang lebih efisien dan kompetitif, yangdapat menghasilkan lebih banyak lagi ekspor nonmigas. Rang-kaian deregulasi itu kebanyakan menyangkut liberalisasi ke-bijakan perdagangan dan penanaman modal asing.

Liberalisasi itu sama seperti kebijakan ekonomi liberal yangditempuh pada tahun-tahun awal Pemerintah Orde Baru. Wa-laupun Pemerintah Orde Baru sudah mengurangi luasnya pe-ngendalian terhadap ekonomi (yang diwarisi dari PemerintahSoekarno), boom minyak bumi pada 1970-an telah mendorongpemerintah menciptakan ekonomi yang lebih terkendali, yangterus bertahan sampai awal 1980-an (Prawiro 1998: 286). Na-mun berakhirnya boom minyak bumi telah memaksa peme-rintah, sekali lagi, mengurangi luasnya pengendalian terhadapekonomi lewat deregulasi.

Kemauan dan kemampuan Pemerintah Indonesia menem-puh kebijakan baru dan melakukan pembaruan ekonomi yangmenyakitkan itu, di saat ekonomi mengalami kesulitan, sung-

lxv

PENGANTAR

guh mencengangkan. Betapa tidak. Pada 1981 pemerintah me-nolak laporan Bank Dunia yang mengecam kebijakan-kebijak-an industri dan perdagangan yang ditempuh oleh pemerintah.Laporan itu terutama mengecam struktur insentif yang sangatrumit dan tataniaga yang pincang, yang memajukan industriyang tidak efisien dan padat modal, di mana Indonesia tidakmempunyai keunggulan komparatif (World Bank 1981). Kare-na itulah Bank Dunia menyarankan Pemerintah Indonesia un-tuk memberlakukan beberapa pembaruan kebijakan dalamstruktur insentif dan kebijakan perdagangan guna memper-baiki daya saing internasional industri manufaktur Indonesia(World Bank 1981).

Bahkan sesudah Bank Dunia mengubah beberapa rekomen-dasi kebijakannya yang kontroversial, Pemerintah Indonesiamenolak melaksanakan berbagai temuan dan rekomendasi ha-sil kajian Bank Dunia itu. Namun demikian, secara umum, yangmenonjol dalam pembaruan kebijakan pasca-boom minyak bumijustru langkah-langkah pembaruan dan deregulasi yang direko-mendasikan oleh Bank Dunia beberapa tahun sebelumnya.

Serangkaian deregulasi yang diberlakukan sesudah boomminyak bumi, dipadu dengan pengaturan kurs matauang yangefektif, ternyata sangat berhasil. Ekonomi segera pulih daridampak buruk berakhirnya boom minyak bumi. Pertumbuhanyang pesat terjadi lagi pada 1987, dan bertahan sampai 1996,setahun sebelum Indonesia dilanda krisis ekonomi Asia, 1997.Selama itu Indonesia, untuk pertama kali dalam sejarah ekono-mi modernnya, tampil sebagai eksportir hasil-hasil industriyang berarti, menyusul para tetanggnya di Asia Timur (Hill1996: 17).

Walaupun meraih prestasi tersebut, sejak akhir 1980-an pe-ngaruh para teknokrat ekonomi terhadap pembuatan kebijak-an ekonomi secara berangsur-angsur merosot. Pertimbangan-

lxvi

THEE KIAN WIE

pertimbangan ekonomi dalam pembuatan kebijakan ekonomisemakin diabaikan, sebagaimana bisa dilihat dari meningkat-nya pengeluaran non-anggaran untuk mendanai proyek-pro-yek mahal, yang daya hidupnya dipertanyakan. Merosotnyapengaruh para ekonom itu juga tampak jelas dari semakin me-lambatnya gerak deregulasi sejak awal 1990-an (Nasution 1995:5). Keadaan ini tetap berlangsung walaupun langkah-langkahderegulasi dengan jelas telah berhasil melepaskan ekonomidari ketergantungan pada penghasilan minyak bumi danmemfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang pesat sejak akhir1980-an.

Dalam batas-batas tertentu, turunnya pengaruh itu mung-kin akibat mundurnya generasi pertama teknokrat ekonomisejak akhir 1970-an, termasuk Widjojo, Ali Wardhana, Mo-hammad Sadli, Subroto, dan Emil Salim, yang sudah dikenaloleh Soeharto sejak awal 1960-an. Sesungguhnya para tekno-krat ekonomi yang lebih muda, termasuk Adrianus Mooy, Ari-fin Siregar, Mar’ie Muhamad, dan Soedradjad Djiwandono,sangat mampu dan terus mendapat kepercayaan dari komu-nitas bantuan internasional. Namun mereka tidak memperolehkepercayaan dan memiliki hubungan langsung dengan Presi-den Soeharto, seperti yang dikembangkan oleh para teknokratyang lebih tua, terutama Widjojo.

Faktor penting lainnya, yang menyebabkan pudarnya pe-ngaruh para ekonom, adalah naiknya pengaruh apa yang dina-makan ”para teknolog”, yang kebanyakan adalah insinyur, da-lam pembuatan kebijakan ekonomi. Di bawah pimpinan B.J.Habibie, Menteri Negara Riset dan Teknologi yang kuat dandinamis, ”para teknolog” mempertanyakan kearifan untukmenempuh strategi ekonomi para ekonom. Habibie menyata-kan, di masa lalu diutamakan strategi pembangunan berda-sarkan prinsip keunggulan komparatif. Namun kini sudah tiba

lxvii

PENGANTAR

waktunya mengalihkan tekanan pada pembangunan sumber-daya manusia agar dapat menguasai ilmu pengetahuan danteknologi yang canggih (McLeod 1993: 4). Menurut Habibie,peralihan itu penting untuk membangun proyek-proyek ber-skala besar, padat modal, dan berteknologi tinggi. Di dalamnyatercakup perusahaan perakitan pesawat terbang negara, PTIPTN (McLeod 1993: 5) dan ”industri strategis” lainnya, ter-masuk industri galangan kapal dan industri baja. Para menteriperekonomian, dengan berbagai cara, coba menentang proyek-proyek Habibie itu, yang mahal dan tidak ekonomis. Namunprotes mereka kebanyakan diabaikan oleh Presiden Soeharto,yang agaknya terkesan oleh visi ambisius Habibie tentang In-donesia ”berteknologi tinggi”.

Upaya Habibie untuk memajukan industri padat teknologidan padat ketrampilan bukan hanya didukung oleh Soehartodan ”para teknolog” secara kuat, melainkan juga khalayakumum, terutama para insinyur, cendekiawan, mahasiswa, danpemuda yang tersemangati oleh munculnya ”nasionalisme in-dustri” (Thee 1994: 18). ”Nasionalisme industri” ini diilhamikuatnya aspirasi nasional untuk membangun pabrik-pabrikindustri maju dengan memanfaatkan teknologi terdepan.

Menghadapi meningkatnya ”nasionalisme industri” itu, pa-ra teknokrat ekonomi yang berorientasi pasar hanya bisa ber-tahan. Dalam usahanya agar pemerintah tidak melenceng darikebijakan makroekonomi yang bijak, para teknokrat hanya da-pat menawarkan apa yang barangkali terdengar sebagai resep-resep tawar untuk mempertahankan stabilitas makroekonomi.Berbagai peringatan yang dilontarkan oleh para teknokrat,bahwa industri berteknologi tinggi yang ambisius itu mahaldan tidak layak secara ekonomi, bukannya diperhatikan denganseksama, melainkan malah dipandang sebagai penghalang pro-yek-proyek industri yang ambisius tersebut (Thee 1994: 19).

lxviii

THEE KIAN WIE

Pengaruh penting lainnya yang merugikan pembuatankebijakan ekonomi adalah tampilnya berbagai perusahaanyang dimiliki dan dikuasai oleh anak-anak Soeharto serta parakroninya. Para ekonom generasi yang lebih tua tidak sempatmenghadapi kerakusan anak-anak Presiden, karena anak-anakitu masih kecil ketika mereka memegang kekuasaan pada 1970-an dan awal 1980-an. Namun para ekonom yang lebih mudaterpaksa terus menghadapi meningkatnya tuntutan terhadapsegala macam fasilitas dan perlakuan khusus tanpa kekuatanuntuk menolaknya. Karena Presiden menolak kritik apapunterhadap kegiatan bisnis anak-anaknya, para ekonom seringtidak bisa berbuat lain kecuali meluluskan berbagai tuntutanmereka, berapapun biaya ekonomi yang harus dibayar untukmensubsidi dan melindungi usaha mereka.

Dilema yang harus dihadapi oleh para ekonom itu sungguhsulit. Mereka bisa saja mengundurkan diri untuk menyelamat-kan diri sendiri. Tetapi langkah demikian dapat diartikan me-nolak Presiden Soeharto secara pribadi, dan hal ini tidak akanditolerir. Karena itu tidak ada alternatif lain kecuali bertahandan berusaha sebisa mungkin mengurangi dampak merugikanberbagai kebijakan menyimpang yang dipaksakan kepadapemerintah oleh ”para teknolog” dan anak-anak Presiden.

Sejak awal Orde Baru para teknokrat ekonomi sudah dikri-tik, kadang-kadang dengan keras, oleh sejumlah pengamat In-donesia dan asing karena berbagai kelemahan kebijakan eko-nomi yang ditempuh. Terutama sesudah krisis ekonomi Asia,sejumlah ekonom muda Indonesia mengecam keras para tek-nokrat karena membuat ekonomi Indonesia bergantung padabantuan dan modal asing. Menurut para pengkritik itu, kebi-jakan-kebijakan yang mereka tempuh membuat ekonomi Indo-nesia sangat rentan terhadap gejolak ekonomi dunia. Para tek-nokrat ekonomi juga dikritik karena membiarkan melebarnya

lxix

PENGANTAR

kesenjangan ekonomi, berkembangnya konglomerat dan mo-nopoli pemangsa, dan maraknya korupsi.

Kritik-kritik itu seringkali tidak adil, termasuk tuduhanbahwa para teknokrat ekonomi itu tidak mengabdi pada ke-pentingan nasional sebagaimana para pengkritik itu. Kalauditengok ke belakang, mudahlah mengkritik para ekonom itukarena mereka telah membina hubungan baik dengan komu-nitas bantuan internasional, ketika menerima tanggungjawabuntuk merumuskan kebijakan ekonomi pada akhir 1960-an.Para pengkritik itu tentunya tidak menyadari gawatnya kon-disi ekonomi dan luasnya kemiskinan yang dihadapi oleh In-donesia pada pertengahan 1960-an. Mereka rupanya tidak me-nyadari betapa kecil sumberdaya yang dimiliki oleh Indone-sia waktu itu untuk bangkit dengan kekuatan sendiri. Menolehpada komunitas bantuan internasional, dan meyakinkan me-reka tentang perlunya membantu Indonesia dengan menyo-dorkan seperangkat kebijakan ekonomi yang sehat, merupa-kan satu-satunya jalan untuk melepaskan Indonesia dari krisisekonomi yang dalam waktu itu.

Para pengkritik kaum teknokrat ekonomi juga gagal melihatbahwa para ekonom tidak pernah memonopoli pembuatan ke-bijakan ekonomi. Sejak awal Orde Baru, para teknokrat ekono-mi harus berbagi peran dengan pesaingnya, militer maupunsipil. Pada tahun-tahun awal Orde Baru itu, tiga orang jenderal(Ali Moertopo, Sudjono Humardani, dan Suryo) yang bertugassebagai staf pribadi Presiden juga berfungsi sebagai penasihatekonomi (Glassburner 1978: 33). Dalam kenyataannya, sejakawal Orde Baru dan seterusnya, berbagai kebijakan ekonomirasional yang digariskan oleh para teknokrat ekonomi sering-kali didistorsi atau digerogoti oleh tokoh-tokoh kunci rezim.Kebanyakan jenderal yang menjadi tulang punggung politikrezim Orde Baru sudah lama terlibat berbagai kegiatan mem-

lxx

THEE KIAN WIE

buru rente, seringkali dengan menggunakan ketrampilan per-caloan yang dimiliki oleh para pengusaha Indonesia-China(Elson 2001: 151). Presiden Soeharto sendiri menyetujui kegi-atan bisnis militer itu. Ia memberikan keleluasaan kepada kon-co-konconya, yang memperlihatkan semangat dan bakat usa-ha, seperti Jenderal Ibnu Sutowo, yang waktu itu menjabatDirektur Utama Pertamina, untuk terjun ke dunia usaha (pa-ling tidak sebelum terjadinya krisis Pertamina) (Elson 2001:151). Seperti telah kita lihat, para teknokrat baru bisa bertindaksewaktu timbul kesulitan ekonomi, seperti krisis Pertaminadan berakhirnya boom minyak bumi.

Tentu saja para teknokrat ekonomi bukannya tidak punyakesalahan, tetapi banyak kritik yang dilontarkan kepada me-reka, yang seringkali bernada populis itu, tidak tepat dan tidakadil. Kalaupun kritik dapat dilontarkan, kesalahan mereka ter-utama adalah menitikberatkan usaha pada kebijakan makro-ekonomi yang sehat. Walaupun demikian, kritik ini bisa sajatidak tepat, karena mereka kadang-kadang memang terpaksabekerja keras mencegah erosi kebijakan makroekonomi yangsehat.

Kekurangan lain para teknokrat adalah mereka, barangkalikarena lalai, menyerahkan kebijakan industri terutama kepadapara insinyur. Kebanyakan insinyur ini kebanyakan hanya me-mikirkan kelayakan teknis proyek-proyek industri idaman me-reka, jadi bukan kelayakan ekonominya. Akibatnya, para tek-nokrat Indonesia, tidak seperti rekan-rekan mereka di negara-negara industri baru Asia Timur, kurang memperhatikan pen-tingnya masalah pengembangan sektor industri manufakturyang berdaya saing internasional dan perlunya mengembang-kan kemampuan teknologi industri Indonesia guna mencapaitujuan tersebut. Mereka juga kurang memperhatikan usahauntuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keha-

lxxi

PENGANTAR

diran perusahaan-perusahaan asing, yakni meningkatkankemampuan teknologi perusahaan-perusahaan lokal. Namun,kiranya kritik ini dapat juga dibantah dengan mengatakan bah-wa para teknokrat toh tidak dapat mengisi semua departemenperekonomian yang penting, termasuk Departemen Perindus-trian, dengan para ekonom yang mempunyai pandangan eko-nomi sama. Karena perhatian para teknokrat kebanyakan ter-curah pada usaha menjaga stabilitas makroekonomi, merekacenderung melalaikan masalah-masalah mikroekonomi. Padaera akhir Soeharto, masalah-masalah yang timbul terutamaadalah distorsi mikroekonomi akibat makin banyaknya ham-batan yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap persaingandan perdagangan domestik. Namun mengingat memudarnyapengaruh para teknokrat, barangkali sedikit yang dapat mere-ka perbuat, apalagi meniadakan, distorsi-distorsi mikroeko-nomi dan praktik pemburuan rente itu.

Akhirnya, penilaian yang lebih berimbang terhadap peranpara teknokrat di masa Orde Baru terpaksa menanti datangnyapenilaian yang lebih berimbang mengenai Orde Baru itu sen-diri. Penilaian yang lebih baik tentang keberhasilan ekonomidan sosial Orde Baru tidak-boleh-tidak akan terpusat pada pe-ranan penting para teknokrat dalam mencapai keberhasilanitu. Namun penilaian terhadap Orde Baru bisa saja menimpa-kan seluruh kesalahan pada para teknokrat karena telah me-nimbulkan kebobrokan ekonomi Indonesia, atau mengakui me-rosotnya pengaruh para teknokrat dalam pembuatan kebijakanekonomi karena Orde Baru menjadi lebih represif dan korup.

DAFTAR PUSTAKAAnspach, Ralph, ”Indonesia”, dalam Golay et al. (1969), hlm. 111-

202.

lxxii

THEE KIAN WIE

Anwar, Moh. Arsyad, Aris Ananta & Ari Kuncoro (eds.), Widjojo Nitisastro70 Tahun—Pembangunan Nasional: Teori, Kebijakan, dan Pelaksanaan(Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997. Vol. I).

Ariff, Mohamed & Hal Hill, Export-Oriented Industrialisation: TheASEAN Experience (Sydney: Allen & Unwin, 1985).

BPS, 1999, Statistical Yearbook of Indonesia, 1999 (Jakarta: Badan PusatStatistik, 1999).

Baudet, Henri & M. Fennema, Het Nederlands Belang bij IndiÎ (TheDutch Interests with the Indies) (B.V.: Het Spectrum, 1983).

Booth, Anne, ”The Colonial Legacy and its Impact on Post-Indepen-dence Planning in India and Indonesia”, dalam ITINERARIO—Special Issue: India and Indonesia from the 1920s to the 1950s—TheOrigins of Planning, Vol. X/1986, Leiden, 1986.

_________, ”Growth and Stagnation in an Era of Nation-Building”,dalam Lindblad (ed.) (1996), hlm. 401-24.

_________, The Indonesian Economy in the Nineteenth and TwentiethCenturies–A History of Missed Opportunities (London: MacmillanPress, 1998).

Booth, Anne & Peter McCawley (eds.), The Indonesian Economy dur-ing the Soeharto Era (Petaling Jaya: Oxford University Press, 1981).

Bresnan, John, Managing Indonesia–the Modern Political Economy (NewYork: Columbia University Press, 1993).

Burger, D.H., Sociologisch-Economische Geschiedenis van Indonesie–DeelII: Indonesia in de 20e Eeuw (Sociological-Economic History of In-donesia–Volume II: Indonesia in the 20th Century) (Amsterdam:Koninklijk Instituut van de Tropen, 1975).

Coppel, Charles, The Indonesian Chinese in Crisis (Kuala Lumpur:Oxford University Press, 1983).

Daud, Teuku Mohamad, ”Recollections of My Career”, dalam BIES35, No. 3, Desember 1999, hlm. 41-50.

Dick, Howard, ”The Challenge of Sustainable Development: Econo-mic, Institutional and Political Interactions”, dalam Lloyd & Smith(eds.) (2001), hlm. 200-215.

lxxiii

PENGANTAR

________, ”Formation of the nation-state, 1930s-1966”, dalam Dicket al. (2002), hlm. 153-93.

Dick, Howard, Vincent J.H. Houben, J. Thomas Lindblad & TheeKian Wie, The Emergence of a National Economy–An Economic His-tory of Indonesia, 1800-2000 (Crows Nest, NSW 2065: Allen &Unwin, 2002).

Elson, Robert E., Suharto–A Political Biography (Cambridge: Cambrid-ge University Press, 2001).

van der Eng, Pierre, ”Indonesia’s Economy and Standard of Livingin the 20th Century”, dalam Lloyd & Smith (eds.) (2001), hlm. 181-99.

Feith, Herbert, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia(Ithaca, New York: Cornell University Press, 1964).

Glassburner, Bruce, ”Economic Policy-Making in Indonesia, 1950-1957”, dalam Glassburner (ed.) (1971a), hlm. 70-98.

________, ”The Economy and Economic Policy: General and His-torical”, dalam Glassburner (ed.) (1971b), hlm. 1-15.

_________, The Economy of Indonesia— Selected Readings (Ithaca andLondon: Cornell University Press, 1971c).

_________, ”Political Economy and the Soeharto Regime”, dalamBIES 14, No. 3, November 1978, hlm. 24-51.

Golay, Frank H., Ralph Anspach, M. Ruth Pfanner, & Eliezer B. Ayal,Underdevelopment and Economic Nationalism in Southeast Asia(Ithaca and London: Cornell University Press, 1969).

Grenville, Stephen, ”Monetary Policy and the Formal Financial Sec-tor”, dalam Booth & McCawley (eds.) (1981), hlm. 102-25.

Higgins, Benjamin, Indonesia’s Economic Stabilisation and Development(New York: Institute of Pacific Relations, 1957).

_______, Economic Development–Problems, Principles and Policies (NewYork and London: Norton/Constable, 1968).

________, ”Thought and Action: Indonesian economic studies andpolicies in the 1950s”, dalam BIES 26, No. 1, April 1990, hlm. 37-47.

lxxiv

THEE KIAN WIE

Hill, Hal, ”Survey of Recent Developments”, dalam BIES 23, No. 3,Desember 1987, hlm. 1-33.

_______, Foreign Investment and Industrialization in Indonesia(Singapore: Oxford University Press, 1988).

________, The Indonesian Economy since 1966—Southeast Asia’s Emerg-ing Giant (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).

Hollinger, William C., Economic Policy Under President Soeharto:Indonesia’s Twenty-Five Years Record (Washington DC: UnitedStates-Indonesia Society, 1996).

Hughes, Helen (ed.), Achieving Industrialisation in East Asia (Cam-bridge: Cambridge University Press, 1988).

Icksan, Mohamad, Chris Manning, & Hadi Soesastro (eds.), 80 TahunMohammad Sadli—Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru (Jakarta:Penerbit Buku Kompas, 2002).

Legge, J.D., Sukarno–A Political Biography (Ringwood, Victoria: Pen-guin Books Australia, 1972).

Lindblad, J. Thomas, ”Politieke Economie en de Dekolonisatie inIndonesie” (Political Economy and Decolonisation in Indonesia),dalam Lindblad & van der Meulen (eds.) (2002), hlm. 132-46.

Lindblad, J. Thomas & Willem van der Meulen (eds.), Macht en Ma-jesteit—Opstellen voor Cees Fasseur (Might and Majesty—Essaysfor Cees Fasseur), Semaian 22, Opleiding Talen en Culturen vanZuidoost Azie (Leiden: Leiden Universiteit, 2002).

Lloyd, Grayson & Shannon Smith (eds.), Indonesia Today–Challengesof History (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2001).

McCawley, Peter, ”Economic Policy During the Soeharto Era”, dalamIcksan, Manning, & Soesastro (eds.) (2002), hlm. 259-70.

McLeod, Ross, ”Survey of Recent Developments”, dalam BIES 29,No. 2, Agustus 1993, hlm. 3-42.

McVey, Ruth T. (ed.), Indonesia (New Haven: Southeast Asia Studies,Yale University, HRAF Press, 1963).

Mackie, J.A.C., ”The Indonesian Economy, 1950-1963”, dalamGlassburner (ed.) (1971), hlm. 16-69.

lxxv

PENGANTAR

Meier, Hans, Den Haag–Djakarta: De Nederlands-IndonesischeBetrekkingen, 1950- 1962 (The Hague-Jakarta: The Netherlands-Indonesian Relations, 1950-1962) (Utrecht: Het Spectrum, 1994).

Nasution, Anwar, ”Survey of Recent Developments”, dalam BIES31, No. 2, Agustus 1995, hlm. 3–40.

Naya, Seji, ”The Role of Trade Policies in the Industrialisation of theRapidly Growing Asian Developing Countries”, dalam Hughes(ed.) (1988), hlm. 64-94.

Paauw, Douglas S., ”From Colonial to Guided Economy”, dalamMcVey (ed.) (1963), hlm. 155-247.

Panglaykim, J. & H.W. Arndt, The Indonesian Economy–Facing a NewEra? (Rotterdam: Rotterdam University Press, 1966).

Posthumus, G.A., The Inter Governmental Group on Indonesia (I.G.G.I.)(Rotterdam: Rotterdam University Press, 1971).

Prawiro, Radius, Indonesia’s Struggle for Economic Development–Prag-matism in Action (New York: Oxford University Press, 1998).

Rice, Robert C., ”The Origins of Basic Economic Ideas and their Im-pact on New Order Policies”, dalam BIES 19, No. 2, Agustus 1983,60-82.

Ricklefs, M.C., A History of Modern Indonesia Since c. 1300 (London:Macmillan, 1993. Second Edition).

Robison, Richard, Indonesia–The Rise of Capital (Sydney: Allen &Unwin, 1986).

S.G.; J.G.; L.C., ”Survey of Recent Developments”, dalam BIES No.1, Juni 1965, hlm. 1-12.

Sadli, Mohammad,””Recollections of My Career”, dalam BIES 29,No. 1, April 1993, hlm. 35-51.

_________, ”Technocratic Decision Making in Economic Policy”,dalam Moh. Arsyad Anwar, Aris Ananta, & Ari Kuncoro (eds.)(1997), hlm. 241-52.

_________, ”Widjojo di Tengah Upaya Penyelesaian Krisis Ekonomi”(Widjojo’s Efforts in Overcoming the Economic Crisis), dalammajalah TEMPO, 10 Juni 2001, hlm. 122-3.

lxxvi

THEE KIAN WIE

Salim, Emil, ”Recollections of My Career”, dalam BIES 33, No. 1,April 1997, hlm. 45-74.

Sarbini Sumawinata, ”Recollections of My Career”, dalam BIES 28,No. 2, Agustus 1992, hlm. 43-53.

Saubari, Moh., ”Reflections on Economic Policy Making, 1945-51”,dalam BIES 23, No. 2, Agustus 1987, hlm. 118-21.

Siahaan, Bisuk, Industrialisasi di Indonesia–Sejak Hutang Kehormatansampai Banting Stir (Jakarta: Departemen Perindustrian danPerdagangan RI, 1996).

Sjafruddin Prawiranegara, ”Recollections of My Career”, dalam BIES23, No. 3, Desember 1987, hlm. 100-08.

Soedarpo Sastrosatomo, ”Recollections of My Career”, dalam BIES30, No. 1, April 1994, hlm. 39-58.

Soehoed, A.R., ”Reflections on Industrialisation and Industrial Policyin Indonesia”, dalam BIES 24, No. 2, Agustus 1988, hlm. 43-57.

Subroto, ”Recollections of My Career”, dalam BIES 34, No. 2,Agustus 1998, hlm. 67-92.

Suhadi Mangkusuwondo, ”Recollections of My Career”, dalam BIES32, No. 1, April 1996, hlm. 33-49.

Sumitro Djojohadikusumo, Facing the Situation (Jakarta: Ministry ofInformation, Republic of Indonesia, 1952a).

________, ”Agraria en industrie” (Agraria and industry), dalamSumitro, 19 Maret 1952b.

________, Indonesie’s Economische Opbouw—Aantekeningen opde: beschouwing van mr. Sjafruddin Prawiranegara (Indonesia’sEconomic Development—Notes on the Views of mr. SjafruddinPrawiranegara), dalam Nieuwsgier, 17-22 March 1952c.

_________, ”Recollections of My Career”, dalam BIES 22, No. 3,Desember 1986, hlm. 27-39.

Thee Kian Wie, ”The Investment Surge from the Asian Newly-Industrialising Countries into Indonesia”, dalam Asian EconomicJournal, Vol. VI, No. 3, November 1992, hlm. 231-64.

lxxvii

PENGANTAR

_________, ”Reflections on Indonesia’s Emerging Industrial Nation-alism”, Working Paper No. 41, Asia Research Centre, MurdochUniversity, Perth, Western Australia, 1994.

_________, ”Reflections on the New Order ’Miracle’”, dalam Lloyd& Smitth (eds.) (2001), hlm. 163-80.

_________, ”Competition Policy in Indonesia and the New Anti-Monopoly and Fair Competition Law”, dalam BIES 38, No. 3,Desember 2002, hlm. 331-42.

Woo Wing Thye, Bruce Glassburner & Anwar Nasution, Macroeco-nomic Policies, Crises, and Long–Term Growth in Indonesia, 1965-90(Washington DC: The World Bank, 1994).

World Bank, Indonesia—Selected Issues of Industrial Development andTrade Strategy— The Main Report, 15 Juli 1981.

_________, World Development Report 1990–Poverty (New York: Ox-ford University Press, 1990).

________, 1993, The East Asian Miracle—Economic Growth and PublicPolicy (Oxford: Oxford University Press, 1993).

_________, World Development Indicators 1997 (Washington DC: De-velopment Data Center, 1997a).

_________, Indonesia–Sustaining High Growth With Equity, Report No.16433-IND, Washington DC, 30 Mei 1997b.

________, Indonesia in Crisis–A Macroeconomic Update (WashingtonDC, 1998)

________, World Development Indicators 1999 (Washington DC: De-velopment Data Center, 1999).

Profesor Sumitro Djojohadikusumo adalah salah seorangarsitek utama kebijakan ekonomi Indonesia pascakemer-

dekaan. Ia menduduki posisi penting di bidang ekonomi baikdi masa awal pascakemerdekaan maupun di masa Orde Baru.Selain itu, sebagai Profesor Ilmu Ekonomi di Universitas Indo-nesia, dosen, serta penulis masalah-masalah ekonomi yang takkenal lelah, ia ikut menentukan pendidikan beberapa generasiahli ekonomi di Indonesia, yang banyak di antaranya kini men-duduki jabatan pemerintahan penting. Profesor Sumitro de-ngan senang hati setuju diwawancarai menyangkut karirnyayang panjang oleh dua anggota Dewan Redaksi BIES, AnneBooth dan Thee Kian Wie. Dalam menyiapkan penerbitan wa-wancara ini, para editor berusaha sedapat mungkin memper-tahankan kata-kata Profesor Sumitro sendiri, dengan demikianpernyataan-pernyataannya yang cemerlang dan menggugahdiungkapkan kembali dengan penyuntingan sesedikit mung-kin. Wawancara dimulai dengan pertanyaan mengenai pen-didikan awal Profesor Sumitro dalam ilmu ekonomi. ProfesorSumitro meninggal dunia pada 2001.

SAYA ADALAH korban apa yang pernah disebut oleh CliffordGeertz dalam makalah pendeknya sebagai sindrom terlalusibuk, sebab sibuk mengangkat status sosial. Geertz benar.Saya sebetulnya tak terlalu setuju dengan Geertz, sepertibiasanya saya tak setuju dengan antropolog atau ”Indolog”(Indoloog, lulusan universitas di bidang budaya dan bahasaHindia-Belanda), tetapi dalam hal ini dia benar. Kecuali itusaya sudah melakukan persiapan menghadapi wawancara ini,jadi Anda berdua barangkali perlu bersabar mendengarkancerita saya tentang tahap-tahap pemikiran ekonomi saya, bi-arpun ceritanya barangkali agak melantur. Saya kurang sukamenengok ke belakang. Secara umum saya memang curigaterhadap orang yang punya kebiasaan menengok ke belakang,sebab seringkali itu merupakan usaha untuk membenarkandiri sendiri—orang selalu cenderung memandang diri lebihpenting daripada yang sebenarnya. Belum lagi timbulnyasindrom nostalgia; orang cenderung bicara tentang masa lalu

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

1

2

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

yang baik, padahal menurut saya, masa lalu itu bukan masayang baik. Jadi, inilah pendekatan saya, dan itu sebabnya sayatidak pernah ingin menulis banyak tentang diri sendiri. Na-mun karena sudah mengatakan ”Ya” kepada Dr Thee KianWie, saya jadi nyaris dipaksa menengok ke belakang. Cam-kan betul keengganan saya itu.

Kalau saya menengok diri saya, sekarang maupun di masalalu, saya sadar bahwa diri saya masuk ke dalam kategori eko-nom yang terutama tertarik pada apa yang disebut orang ’eko-nomi politik’. Pendekatan saya terhadap ilmu ekonomi tidakdapat dipisahkan dari lingkungan politik di mana saya tum-buh dan di mana saya masih berkiprah. Tapi kini, dengan kea-rifan untuk menengok ke belakang, saya dapat menjelaskanperan saya sendiri. Saya tidak dapat memisahkan pendidikanawal saya dari lingkungan politik di mana saya tumbuh. Ayahsaya adalah seorang pegawai negeri lapisan menengah atasdalam pemerintahan Belanda, jadi saya bersekolah di sekolahBelanda. Saya ingat pengadilan Soekarno, juga pengadilanHatta di Rotterdam. Saya pikir, mereka berdua menimbulkankesan mendalam pada diri saya. Saya lulus sekolah menengahatas Belanda (Hogere Burgerschool—HBS) di Jakarta tahun1935, seperti halnya Soekarno di Surabaya jauh sebelumnya.Ia dan orang-orang lain, seperti Ali Sastroamidjojo dan RoeslanAbdulgani, kemudian mengatakan saya terlalu ’terbaratkan’.Padahal mereka sama-sama ’terbaratkan’ seperti saya! Sayasenang bahwa pendidikan saya telah menjadikan saya orangyang samasekali tidak rasial—dari perkawinan, saya mem-punyai kerabat orang China dan seorang menantu orang Pran-cis. Tapi saya benci dua macam orang, yaitu orang Eropa cok-lat, atau yang kita sebut Belanda coklat (orang yang oleh o-rang Belanda dikatakan, ”Kamu lain—kamu bagian dari ka-mi” dan muak melihat bagaimana orang-orang kulit coklat

3

PELAKU BERKISAH

itu berbangga dengan pujian tersebut); dan orang Eropa yangmerasa sudah sepatutnya bersikap ’ramah’ terhadap orang Asia.

Saya lulus HBS tahun 1935. Soekarno masuk penjara untukkedua kalinya, lalu dibuang ke Flores dan kemudian ke Beng-kulu. Hatta di Digul—aneh waktu itu saya tidak pernah men-dengar tentang Sjahrir—selalu Soekarno dan Hatta. Tak seo-rang pun dapat menuduh saya menjadi begundal Soekarno,karena ia pernah menjanjikan hadiah untuk kepala saya dalamtahapan tertentu hidup saya, tetapi saya sangat menghormatidia, walaupun kebijakan-kebijakannya saya kritik dengan ke-ras. Saya masih berpendapat bahwa ia adalah seorang pemim-pin politik yang besar. Ia yang menjadikan bahasa Indonesiabahasa nasional; jasanya yang abadi adalah memilih bahasanasional bahasa yang tidak dipakai oleh mayoritas penduduk.Dengan intuisi politik semata dia memilih bahasa Melayu,yang merupakan lingua franca, dan bukan bahasa Jawa. De-ngan Hatta saya baru bertemu tahun 1946. Sebagai manusiadan sebagai politikus ia merupakan contoh kesopanan yangtak ada celanya. Ia mendukung Soekarno sepenuhnya di masapendudukan Jepang dan di masa persiapan kemerdekaan.

Ketika saya siap memasuki perguruan tinggi, tidak adayang dinamakan beasiswa, kecuali kalau kita masuk tentaraatau menjadi ”Indolog” di Leiden. Saya samasekali tidak inginmelakukan hal itu, sebab itu berarti saya nantinya bekerja un-tuk Belanda. Saya tidak ingin belajar di Sekolah Hukum diBatavia atau Sekolah Teknik Tinggi di Bandung. Begitulah, de-ngan pengorbanan yang besar, orangtua saya mengirimkansaya ke Rotterdam untuk belajar di Sekolah Ilmu Ekonomi Be-landa (sekarang Erasmus University). Saya sebetulnya tidaktertarik pada ilmu ekonomi, tapi saya ingin mengerti apa yangterjadi di negara saya sendiri dan di dunia. Sekiranya sayatahu ada yang dinamakan PPE (Ilmu Politik, Filsafat, dan Ilmu

4

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

Ekonomi) di Oxford University, saya kira saya akan mencobamempelajarinya, seandainya saya diterima. Jadi itu pilihanyang betul-betul serampangan—karena saya lebih tertarikpada filsafat dan sastra. Pengarang yang sangat berpengaruhpada saya waktu itu adalah Malraux, khususnya Les Conque-rants dan La Condition Humaine, juga otobiografi Nehru. Semuakarya itu menimbulkan kesan mendalam pada diri saya. Sayamencoba merenungkan, kenapa rakyat saya tertindas, dan apayang dapat dilakukan untuk itu. Secara filsafat saya sangattertarik pada Henri Bergson (l’Evolution Creatrice) dan kemu-dian saya mengikuti kursus yang diberikan oleh muridnya diSorbonne. Kemudian saya membaca Nietzsche dan Machia-velli, tapi semua itu asal-asalan saja, karena saya hanyalah anakzaman itu dan ingin mengetahui apa yang terjadi dan kenapademikian. Dan tentu saja saya membaca pidato pembelaan Soe-karno dan Hatta. Semua itu tidak ada hubungannya dengananalisis ekonomi, tapi bagaimana saya bisa menjawab perta-nyaan Anda yang pertama tentang pendidikan awal saya tanpabicara segala pengaruh itu?

Saya sangat prihatin dengan terjadinya Perang Saudara diSpanyol dan mencatatkan diri sebagai sukarelawan BrigadeInternasional, tapi betapa malunya, karena mereka menolaksaya lantaran saya belum dewasa. Saya harus mendapat suratizin dari orangtua! Jadi saya cuma melintas perbatasan Spa-nyol, dan kemudian saya diusir dari sana. Namun saya tetapaktif dan membantu mengumpulkan dana dan seterusnya.Malraux, Komandan Angkatan Udara Kaum Republik, men-jadi pahlawan saya. Motivasi saya bukan ideologi, cuma ”na-luri semata”. Saya juga membaca karya-karya para penulisseperti Ortega y Gasset dan Freud serta Jung. Saya kira banyakdi antara para pemimpin awal gerakan kemerdekaan di Asiapunya latarbelakang seperti ini juga—di antara pemimpin In-

5

PELAKU BERKISAH

dia dan Vietnam. Vo Nguyen Giap menulis tesisnya mengenaiNeraca Pembayaran Indochina! Rupanya hanya ekonom yangbisa jadi jenderal yang baik.

Tapi saya kira sumbangan ilmu ekonomi kepada saya ada-lah dalam hal mengadakan evaluasi tentang suatu keadaantanpa segera menjatuhkan penilaian baik atau buruk, baru ke-mudian mengambil keputusan. Ini mengajarkan saya untuktidak menjadi tawanan perasaan saya sendiri, sebaliknya sayadapat menghimpun fakta-fakta tentang masalah dan kemu-dian melakukan analisis yang logis. Kita mesti mulai denganmengidentifikasi masalah dan kemudian menghimpun fakta-fakta, namun tidak hanyut oleh logika demi logika itu sendiri.Kalau kita tak memiliki cukup fakta, kita mesti melakukanpenelitian untuk memperolehnya. Baru sesudah itu kita dapatmelakukan analisis logis untuk memperoleh jawabannya. Be-gitu banyak orang keliru menangani masalah. Atau lebih bu-ruk lagi, mereka samasekali tidak mengidentifikasi masalah.Mereka memiliki teknik-teknik, tetapi tidak dapat mengiden-tifikasi masalah.

Demikianlah, saya menjadi seorang ekonom untuk dapatmenjawab berbagai soal—kenapa Orang Belanda memiliki ti-ga macam warganegara, kenapa Mussolini menginginkanAbesinia, dan sebagainya. Yang berpengaruh pada saya adalahRicardo, karena minatnya terhadap masalahan tanah (di sinisaya terpengaruh oleh pekerjaan ayah saya di pedesaan Jawadi masa krisis ekonomi tahun 1930-an, dan Marx serta Schum-peter. Saya tidak mengklaim telah membaca Ricardo secarautuh, tapi saya membaca Marx dan Schumpeter. Saya harusmembaca karya mereka dalam bahasa aslinya, jadi saya mem-baca Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung dalam bahasa Jer-man. Konsep Schumpeter tentang wiraswasta amatmemengaruhi diri saya—saya pikir itulah yang saya inginkan.

6

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

Kita tidak perlu bekerja, sebab orang lain bisa melakukannyauntuk kita—kita tidak perlu memiliki uang sebab kita bisameminjamnya. Satu-satunya yang perlu kita lakukan adalahmelakukan pembaruan-pembaruan dan menanggung risiko!Jalan pikiran j i memengaruhi diri saya. Lama sesudah itu sayamembaca dan mengagumi karya Schumpeter—Capitalism, So-cialism and Democracy. Kemudian saya harus membaca dengansusah-payah Business Cycles—betul-betul mengagumkan.Anehnya, sesudah membaca Schumpeter, saya membaca karyaFrank Knight, Risk, Uncertainty and Profit; ia betul-betul mem-buat saya memahami beda antara risiko yang dapat kita asu-ransikan dan risiko yang tak dapat kita asuransikan. Ini sam-pai sekarang pun membantu saya dalam perjuangan melawan’ekonomi biaya tinggi’, akibat pemerintah menciptakan terlalubanyak ketidakpastian yang tidak dapat diasuransikan olehpengusaha. Dalam hal ini saya berutang budi kepada Knight,walaupun dalam banyak hal saya tidak menyetujui doktrin-doktrin mazhab Chicago itu.

Anda bisa lihat, alangkah kacaunya pendidikan saya. Ten-tu saja kita juga harus mendalami dua jilid karya Taussig, Prin-ciples of Economics, yang betul-betul mengajarkan kepada sayatentang apa semua ini—kegunaan marjinal dan seterusnya.Yang lebih penting lagi adalah Marshall; ia menunjukkan ke-pada saya manfaat berpikir sistematis. Kemudian pada 1937saya mesti membaca karya Chamberlin, Theory of MonopolisticCompetition—saya tidak pernah membaca karya Robinson,Theory of Imperfect Competition. Kemudian saya membaca de-ngan susah-payah karya Keynes, General Theory, dan saya pu-ra-pura memahaminya. Tetapi saya tidak terlalu berkecil hatitidak memahaminya, sebab saya menduga kuat bahwa guru-guru saya pun tidak memahaminya! Baru lama kemudian, se-sudah perang dan terutama berkat tulisan-tulisan Alvin Han-

7

PELAKU BERKISAH

sen (Business Cycles and National Income) saya cukup dapat me-mahami ekonomi Keynes dan tafsir-tafsir post-Keynesian.

Dalam tiap diskusi tentang fungsi pasar—hubungan umumantara permintaan dan penawaran—saya selalu ingin berta-nya, ”Siapakah yang mengendalikan pasar?”; itulah sebabnyasecara khusus saya terkesan dengan buku Chamberlin. Sayamengenali banyak hal dalam buku itu apa-apa yang pernahsaya lihat di desa-desa dan di Jakarta, ketika saya masih kecil.Saya, meskipun dengan agak enggan, mengagumi orang Be-landa, sebab mereka tahu bahwa jika perdagangan dan pasardapat dikendalikan, tidak diperlukan tentara. Lihat saja Cul-tuurstelsel, Sistem Tanam Paksa, ketika orang Belanda memak-sa petani di Jawa menanam tanaman-tanaman ekspor, dan dizaman saya, monopoli perusahaan-perusahaan Belanda ”Big Fi-ve”. Ketika saya membaca Chamberlin, semua itu tampak logis.

Von Boehm-Bawerk dan Irving Fisher juga mengesankansaya. Mereka itu penting bagi disertasi saya, terutama karyaIrving Fisher, Theory of Interest. Ia memperkenalkan konsepbentuk waktu arus pendapatan (time shape of the income stream).Itu sama dengan pengalaman saya di masa kecil di pedesaan—di masa paceklik dan sebagainya—yang membantu saya me-mahami kenapa pedagang perantara China sering dipandangsebagai penyelamat produsen-produsen kecil.

Disertasi saya, Het Volkscredietween di de Depressie (SistemKredit Rakyat di Masa Krisis Ekonomi), juga mencerminkanminat saya. Waktu itu saya masih amat prihatin dengan dam-pak krisis ekonomi terhadap ekonomi pedesaan Jawa. Sayamarah sekali dengan pernyataan orang Belanda bahwa tidakada pengangguran, klaim bahwa mereka yang kehilangan pe-kerjaan upahan semua diserap dalam ekonomi nonmonetisasi”tradisional”. Saya menyaksikan, apa itu artinya bagi keluargasaya sendiri—enam keluarga tinggal dalam satu rumah dan

8

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

seterusnya. Justru waktu itulah saya mulai menyadari bahwapengangguran, pengangguran terselubung, kurangnya peker-jaan, pekerjaan bermutu rendah, atau apapun namanya, se-sungguhnya adalah masalah produktivitas dan pendapatannyata. Inilah yang saya maksud bila saya bicara tentang bebanketergantungan—berapa banyak orang bergantung pada seo-rang pencari nafkah saja. Anda kadang-kadang masih men-dengar argumentasi demikian sekarang ini: ’”orang miskin pe-desaan” itu tidak menderita akibat merosotnya ekonomi, se-bab mereka berada dalam ”ekonomi non-monetisasi”’. Kitatidak bisa membuat pembedaan seperti itu—semua itu hanyaada dalam pikiran orang yang beruang!

Itulah sebabnya saya tidak suka tulisan-tulisan Boeke, bu-kan pada Boeke pribadi, melainkan pada mereka yang menya-takan bahwa orang Indonesia atau ”ras Timur” tidak pernahdapat memperbaiki keadaan, karena mereka memiliki nilai-nilai yang berbeda—pada para penulis yang menekankan du-alisme budaya, dan bukannya dualisme teknologi. Saya me-ngenal Boeke baik sekali; ayah saya adalah anak didiknya. Se-bagai manusia ia punya iktikad baik dan punya perhatian padaorang lain, tapi ia digunakan oleh para ”Indolog” untuk mem-benarkan keyakinan mereka bahwa Indonesia tidak akan per-nah dapat berkembang menjadi ekonomi modern, karena nilai-nilai rakyatnya berbeda. Keberatan saya terhadap sikap ma-cam ini adalah bahwa mereka yang bersikap demikian itu ber-anggapan, situasi pada waktu tertentu merupakan hal yangkonstan dan tidak dapat diubah, jadi mereka tidak meman-dang situasi sebagai hasil konstelasi faktor-faktor historis ter-tentu—faktor teknologi, perang, revolusi, dan sebagainya. Ten-tu saja kita bisa menerima pendapat orang seperti Hla Myint,yang menekankan ciri daerah kantong (enclave) banyak peru-sahaan kolonial, tetapi kita harus menerima ini sebagai titik

9

PELAKU BERKISAH

tolak, dan bukan sebagai hal konstan yang mapan dan tidakdapat diubah. Dualisme itu dapat dan harus diubah. Itu sebab-nya saya terus bertempur melawan para antropolog aliran la-ma. Mereka selalu mengatakan kepada saya, kita tidak dapatmelakukan ini atau itu karena hal itu akan membuat rakyattidak senang! Mereka selalu ingin membenarkan dan mem-pertahankan status quo. Mereka rupanya tidak mengerti bah-wa rakyat memberikan respons terhadap tantangan-tantangandari luar.

Pengaruh lain di masa saya masih mahasiswa adalah tulis-an-tulisan teoretisi siklus, Kondratiev dan Juglar. Pengaruhitu tampak pada 1970-an, ketika kita melakukan penelitian me-ngenai perspektif pertumbuhan jangka panjang Indonesia,yang saya anggap penting untuk perencanaan jangka pendekdan jangka menengah. Saya membaca Kondratiev dalam ba-hasa Jerman, kemudian dalam bahasa Inggris. Saya kira orangtidak begitu memuji pandangan-pandangan mereka; baru se-karang orang menoleh lagi kepada mereka. Tetapi menurutsaya, daya dorong pertumbuhan jangka panjang suatu negeriadalah penduduk, teknologi, dan sumberdaya alam, jadi bu-kan perang atau revolusi.

Saya bertemu dengan Tinbergen tahun 1938, ketika ia men-jadi dosen muda Sekolah Ilmu Ekonomi Belanda. Ia memper-kenalkan ilmu ekonomi matematik, jadi saya harus belajar se-dikit matematika. Ia seorang sosialis dan sangat bersimpatipada gerakan kemerdekaan. Ia selalu menggunakan kata Indo-nesia, dan bukan Hindia-Timur Belanda. Pengaruh lain datangdari Hansen dan Harrod. Saya kira saya pernah menganjurkanDr Thee untuk membaca Harrod—tahun 1950-an saya sukamenjadikan mahasiswa saya kelinci percobaan. Kemudian ta-hun 1950-an saya membaca Rostow, tapi tidak terlalu bermi-nat pada bukunya—terlalu berdemensi tunggal. Ada juga bu-

10

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

ku-buku dan artikel-artikel Rosenstein-Rodan, Kurt Martin,Richard Eckaus, Ragnar Nurkse, dan Hans Singer. Dengan Ar-thur Lewis saya bertemu tahun 1954; saya sangat terkesan olehkecerdasannya. Waktu itu juga saya bertemu dengan PeterBauer.

Semua pengaruh itu masuk ke dalam diri saya ketika me-mimpin FEUI awal 1950-an. Namun saya ingin agar kepadapara mahasiswa diberikan pendidikan yang lebih modern dansistematis daripada yang saya terima, ketika pendekatan sayaterhadap ilmu ekonomi masih serampangan. Sementara itusaya tidak ingin melepaskan karya-karya klasik—semua ituharus dipelajari. Pendekatan ini tampak dalam pidato pengu-kuhan saya sebagai profesor tahun 19531—satu pendekatanpertama yang sangat canggung, tapi pandangan-pandangansaya ada di sana. Saya mengembangkan pendekatan itu de-ngan banyak variasi, dan saya tetap menggunakannya seka-rang; dan pendekatan itu lebih saya sistematisasikan dalambuku saya tahun 1955, Ekonomi Pembangunan, walaupun bu-ku itu pun masih merupakan percobaan. Saya kaget sekalibahwa buku itu masih dipakai sebagai buku teks hingga se-karang. Banyak hal yang ingin saya revisi, tetapi pendekatan-nya, yang lebih dimodernkan, saya kira masih valid. Pende-katan itu semata-mata adalah bahwa kita mesti mengetahuianalisis ekonomi, tapi kita mesti melihatnya dalam kerangkamasyarakat. Anda bisa melihatnya dalam pidato yang sayaucapkan di depan lulusan MBA tahun lalu (1985—peny.), dimana saya menekankan lagi bahwa pembangunan menuntutusaha terus-menerus untuk mengatasi dan meluruskan kesen-jangan dan ketidakseimbangan struktural, terutama yang ber-

1 ”Macro-economics and Public Policy in Economically Undeveloped Ar-eas”, Ekonomi dan Keuangan Indonesia Vo1. 6 (4), April 1953, hlm. 170-83.

11

PELAKU BERKISAH

kenaan dengan sumbangan sumberdaya, alokasi sumber-sum-ber produktif, distribusi kekayaan dan pendapatan, dan ke-rangka kelembagaan yang ada. Tentu saja saya tahu, sepertihalnya para antropolog, bahwa lembaga bisa menjadi peng-halang modernisasi, tapi lembaga itu tidak boleh dianggapkonstan. Kebijakan publik harus diarahkan untuk mengubahkondisi yang dipaksakan oleh kesenjangan struktural. Kita me-ngenal tiga macam kebijakan operasional, yang satu sama lainberhubungan, yaitu: kebijakan yang ditujukan untuk menja-min pertumbuhan yang lebih cepat dalam hal nilai tambah,kebijakan yang ditujukan untuk mencapai peluang kerja yanglebih produktif, dan kebijakan yang ditujukan untuk membelabidang terdepan—neraca pembayaran. Tentu saja kita haruspunya teknik-teknik analisis, tapi teknik analisis saja tidak cu-kup kalau kita tidak memahami sejarah—bagaimana mungkinmahasiswa Indonesia memahami masalah-masalah tanah ka-lau mereka tidak mengenal sejarahnya sendiri? Waktu sayamengajar pada awal 1950-an, saya mulai pelajaran denganAnalisis Ekonomi dan Kebijakan Publik untuk mencoba men-jembatani jurang antara analisis dan kebijakan. Itulah saat-saatyang sulit bagi para mahasiswa—saya paksa mereka mempe-lajari sejarah dan teori! Sekiranya waktu itu saya lebih sistem-atis, para mahasiswa tentu bisa lebih santai, tapi saya mencobamenyadarkan mereka tentang masalah-masalah yang akanmereka hadapi dalam karir mereka selanjutnya.

Pendekatan ini juga yang saya gunakan baru-baru ini dalampekerjaan yang saya lakukan untuk organisasi-organisasi inter-nasional dan perusahaan-perusahaan multinasional, yaitumencoba menyadarkan mereka apa saja masalah-masalah po-kok yang akan mereka hadapi selama beberapa dasawarsa.Banyak di antara pekerjaan yang saya lakukan masih saya ja-lankan ”lewat pertempuran hebat”, bukan dengan renungan

12

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

dingin; contohnya adalah pidato saya di depan para lulusanMBA itu. Saya bergulat dengan Presiden dan siapa saja me-ngenai ekonomi biaya tinggi—tidak seorang pun mau mem-bicarakan hal ini, karena itulah saya pikir saya yang harus me-lakukannya. Saya menulis buku Ekonomi Pembangunan tahun1954 di tengah kampanye pemilihan umum; kemudian bukusaya mengenai Malaysia dan Singapura saya tulis karena sayaperlu uang! Waktu itu saya berada dalam pengasingan. Sayamulai dengan sejarah ekonomi Malaysia—hal ini tidak sejalandengan kekuasaan Inggris di Malaysia waktu itu! Sekarangsaya akan menulis tentang sejarah ekonomi Indonesia berda-sarkan pendekatan saya sendiri; saya lebih suka menuliskanpernyataan-pernyataan yang luas dan menyerahkannya kepa-da orang-orang pandai yang mencemaskan soal 2,5 atau 2,6.Dalam hal ini saya dan Widjojo amat berbeda. Ia ingin agarkoma pun sempurna letaknya. Saya cenderung menyerahkanpekerjaan detil kepada orang lain, tapi saya tahu produk akhirmacam apa yang saya inginkan. Namun saya kira saya tidakperlu bersaing dengan orang lain dalam soal kepakaran. Sayaserahkan kepada para ahli untuk membuat komponen-kom-ponennya, dan saya mengawasi produk akhirnya.

Saya tidak termasuk mafia manapun—saya adalah kerbauyang bekerja di luar kelompok. Tapi tahun 1955 saya katakankepada Widjojo hanya sampai di sini saja saya sebagai gurubisa menyertai Anda. Jadi, begitu ia lulus sebagai sarjana eko-nomi saya angkat dia sebagai Direktur LPEM (Lembaga Pe-nelitian Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi Univer-sitas Indonesia). Saya sadar bahwa saya harus mengirimkanpara lulusan itu ke luar negeri untuk mendapatkan pendidikanlebih lanjut, walaupun saya tidak tahu bagaimana caranya.Tahun 1953, ketika menjabat Menteri Keuangan, saya mengi-rimkan orang-orang ke luar negeri untuk mendapat pelatihan

13

PELAKU BERKISAH

administrasi pajak, tapi sampai tahun 1955 saya menolak me-ngirimkan orang universitas ke luar negeri. Saya memangmencoba mendorong ahli-ahli asing untuk bekerja di Indone-sia: orang Belanda yang tinggal di Indonesia sesudah tahun1950 tidak menguasai masalah, seperti pendapatan nasional.Itulah sebabnya saya minta Neumark membuat perkiraan per-tama tentang masalah itu. Untunglah saya mendapat bantuandari Ford Foundation untuk mengirimkan mahasiswa ke luarnegeri: mula-mula saya kirim mereka satu per satu ke tempat-tempat seperti McGill dan MIT. Berkeley connection terbentuksecara kebetulan, dan anehnya, penyebab utama timbulnyahubungan itu adalah karena saya kenal baik dengan kepaladepartemen ekonominya waktu itu, yang tidak lain adalahAndreas Papandreou!2 Ia punya perhatian yang luas dan sayapun punya perhatian yang luas, sehingga kami pun menjalinhubungan baik. Jadi itulah faktor penentu yang menempa hu-bungan tersebut. Reagan barangkali mendapat serangan jan-tung seandainya ia tahu bahwa salah satu penyebab terben-tuknya ”Mafia Berkeley” di Jakarta adalah Papandreou. Bela-kangan saya bersahabat dengan orang-orang Amerika lain-nya, seperti Walter Heller—ia juga orang yang punya perhatianyang luas dan sekaligus menguasai sekali teknik-teknikanalisis. Ketika saya kembali ke Indonesia tahun 1967, sayatidak mau menjadi dosen tetap, tetapi saya masih mengajarsampai sekarang, dan baru beberapa hari lalu saya mengu-

2 Profesor Andreas Papandreou adalah gurubesar ilmu ekonomi yangtangguh (khususnya teori ekonomi) asal Yunani. Ia pindah ke Ameri-ka dan diangkat sebagai gurubesar dalam ilmu ekonomi di Universityof California, Berkeley. Papandreou kemudian meninggalkan Amerikadan kembali ke Yunani, mungkin karena sebagai seorang sosialis iatidak tahan tinggal di Amerika, yang pada 1960-an sampai 1975 terli-bat dalam perang Vietnam. Papandreou kemudian mengikuti jejakayahnya memimpin partai sosialis di Yunani.

14

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

capkan pidato pembukaan di depan mahasiswa baru. Saya me-nyadari bahwa saya sudah mengajar di sana sebelum merekalahir!

Kembali bicara tentang kehidupan kemasyarakatan, sayapulang ke Indonesia dari Negeri Belanda tahun 1946 dan men-jadi asisten Sutan Sjahrir. Itulah untuk pertama kalinya sayaberjumpa dengan dia. Saya sudah mendengar tentang Manifes-to-nya dan membaca Perjuangan Kita, dan kemudian juga Outof Exile. Waktu itu saya juga menjadi asisten Menteri Keuang-an—dua orang, Surachman dan Sjafruddin. Uang Jepang masihberedar, jadi saya diberi tugas mencari jalan dan cara untukmenarik uang Jepang dan mengeluarkan uang Republik. Ituadalah tugas yang berat. Memang itu tugas pengorganisasian,tapi saya harus mengatur semuanya dan mencetak uang terse-but. Sekarang kita bilang mudah mencetak uang, tapi waktuitu bahan kimia pun kita tidak punya: saya harus melakukanperjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta, dan mengatur pence-takan di Magelang dan Solo, dan di Malang. Kita harus menem-bus blokade Belanda ke Singapura untuk mendapatkan bahan-bahan, dan kemudian mencetak uang itu secara rahasia. Perha-tian pokok saya adalah bagaimana mengedarkan uang Republiklangsung di sini, di Jakarta, yang masih dikuasai oleh Belanda.

Saya mengatur cara menembus blokade—ada kapal berna-ma Martin Behrman yang digunakan untuk menembus blokade,itu kapal sitaan, tapi sudah mengarungi lautan seluruh dunia.Ada juga kampanye ”Beras untuk India”, di mana saya mema-inkan peran pendukung yang tak seberapa. Maksudnya waktuitu mengirimkan beras dari Jawa Timur ke wilayah-wilayahyang tertimpa kelaparan di India. Tujuan satu-satunya adalahpolitik—mengabarkan kepada dunia bahwa kita yang mena-ngani. Tetapi sekali lagi, ini adalah tugas pengorganisasian—beras mesti dikumpulkan, dan para petani dibayar. Kita hen-

15

PELAKU BERKISAH

dak membuktikan bahwa kita dapat mengumpulkan dan me-ngapalkan ribuan ton. Itu tahun 1946/7. Kemudian diputus-kan saya dikirim ke Amerika untuk menyiapkan jalan agarsengketa Belanda-Indonesia masuk dalam agenda DewanKeamanan PBB. Saya tidak punya dana maupun paspor; se-mua diserahkan kepada saya untuk menyiapkannya. Saya ha-rus menembus blokade Belanda ke Singapura dan meyakin-kan Konsulat AS di sana untuk memberikan visa kepada saya,walaupun paspor Republik saya tidak diakui. Akhirnya sayamendapat visa, dengan syarat saya tidak berbisnis di Amerika.Padahal sesungguhnya saya mengatur operasi penyelundupandari Cirebon, terutama kapuk dan vanili. Saya tiba di New Yorkdengan uang $20 di kantong, tapi saya mendapat sedikit uangdari operasi dagang itu. Saya katakan kepada semua orang yangmau membantu saya bahwa ”pemerintah saya sendiri yangmembiayai saya”, walaupun kiriman uang dari Indonesia sama-sekali tidak ada. Tetapi mengucapkan kata-kata ”pemerintah sayasendiri” itu membuat saya bangga sekali. Tidak ada korupsi diantara orang-orang pemerintah waktu itu—ketika kami men-distribusikan uang, kami betul-betul tidak kecolongan, walaupunharus mengandalkan diri pada sejumlah besar relawan.

Tahun 1947 saya menjadi wakil Palar dalam Delegasi In-donesia untuk Dewan Keamanan PBB di Lake Success; itu me-rupakan kehormatan besar. Saya berjumpa dengan banyak ne-garawan besar dunia saat itu. Bidault dari Perancis selalumemveto kita—mereka takut apa yang akan terjadi denganIndochina jika kepada Indonesia diberikan kemerdekaan.Gromyko selalu mendukung kita sampai pecahnya PeristiwaMadiun. Waktu itu ia berbalik haluan samasekali. Kemudian,tahun 1949, Hatta menunjuk saya sebagai anggota penuh de-legasi ke KMB di Den Haag guna mempersiapkan jalan bagipenyerahan kedaulatan. Dua orang anggota delegasi yang pa-

16

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

ling radikal adalah yang termuda—Simatupang dan saya sen-diri. Kami berdua yang masih hidup sekarang (1986—peny).Saya terlibat konflik hebat dengan Hatta mengenai tiga hal:masalah utang, masalah Javasche Bank, dan masalah Irian Ba-rat. Orang Belanda menggunakan utang sebagai alat untukmempertahankan pengaruhnya dalam banyak segi kebijakanekonomi dan perdagangan. Mereka mau mempertahankanpertambangan timah sebagai agunan, dan mereka mau mengo-perasikan Bank Sentral. Saya tidak melihat alasan kenapa kitaharus menanggung utang tentara pendudukan—ketika tentaraAmerika meninggalkan Brussels, mereka membayar orang Bel-gia, dan mereka menjadi tentara pembebasan! Mengenai peranBank Sentral, saya menginginkan agar BNI (Bank Negara Indo-nesia) menjadi Bank Sentral, itu adalah bank kita sendiri. Se-perti Simatupang menginginkan tentara Republik menjadi TNI(Tentara Nasional Indonesia), jadi bukan KNIL (Royal Nether-lands Indies Army), begitulah saya menginginkan BNI menjadiBank Sentral. Simatupang berhasil, sedangkan saya tidak! Be-tapapun primitifnya TNI, ia adalah tentara kita! Sama jugadengan BNI. Saya merasa, itu adalah bank kita.

Kemudian saya menjabat Menteri Perdagangan dan Indus-tri dalam Kabinet Natsir. Ada dua tugas waktu itu. Yang perta-ma adalah membongkar seluruh negara boneka yang diwa-riskan oleh Belanda kepada kita, dan kedua, menyusun kebi-jakan perdagangan yang utuh. Kita bubarkan Negara Indone-sia Serikat, yang kita terima dari Belanda. Waktu itu saya harusmenghadapi perusahaan monopoli Belanda, perusahaan-peru-sahaan perdagangan yang dinamakan ”Big Five”. Tujuan po-kok Rencana Urgensi Ekonomi bukanlah untuk melindungiindustri-industri Indonesia, melainkan menghapus perlin-dungan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan besarBelanda. Orang Belanda selalu bicara tentang ”kepentingan

17

PELAKU BERKISAH

sejarah” mereka: mereka memaksa saya menerima apa yangdisebut para penasihat di Javasche Bank dan Kementerian Ke-uangan, yang penuh dengan pejabat Belanda. Saya tidak be-gitu menaruh hormat kepada siapapun di antara mereka—mereka itu tidak tahu soal ilmu ekonomi—tetapi mereka sa-ngat menguasai prosedur administrasi. Mereka masih memi-liki Lembaga Devisa yang tidak tunduk kepada menteri mana-pun; di masa kolonial lembaga itu bertanggungjawab lang-sung kepada gubernur jenderal.

Jadi tujuan dari apa yang dinamakan Program Benteng ada-lah mencoba membangun kekuatan tandingan terhadap ke-pentingan Belanda. Saya tidak punya khayalan tentang apayang mungkin terjadi, tapi saya pikir, kalau kita memberikanbantuan kepada sepuluh orang, tujuh bisa saja ternyataparasit, tetapi kita bisa mengharapkan yang tiga menjadipengusaha. Saya merasa bahwa tugas saya yang besar adalahmembantu para produsen kecil—ini adalah warisan daripengalaman masa kecil saya, dan dari tesis saya mengenaikredit pedesaan. Saya ingin membantu petani berpindah kekegiatan nonpertanian—pengolahan, transportasi, dansebagainya. Saya tidak percaya pada kebijakan semacam kuotadan restriksi kuantitatif, tetapi saya juga tidak percaya bisamenyerahkan segalanya kepada kekuatan pasar sebagaimanaadanya. Itu adalah resep terbaik untuk bunuh diri secarapolitik bagi rezim manapun. Kita mesti bertanya, apa yangdapat dilakukan untuk meluruskan distorsi yang diakibatkanoleh hubungan antarkekuatan di pasar. Tanpa melakukanusaha di bidang pendidikan, pelatihan, bimbingan kejuruan,koperasi, dan menguatkan daya tawar mereka, produsen kecilakan tetap miskin. Hal ini sudah menjadi pemikiran saya sejak1930-an. Rencana Industri itu adalah hasil pertumbuhan pe-mikiran-pemikiran ini.

18

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

Sekarang kita bicara tentang Sjafruddin Prawiranegara danperbedaan-perbedaan kebijakan saya dengan kebijakan dia.Tetapi untuk mencegah terjadinya salah paham, izinkan sayamulai dengan menegaskan bahwa saya sangat menghormatiintegritas pribadi Sjafruddin dan sangat mengagumi kinerjapolitiknya. Tetapi di antara kami terdapat beberapa perbedaankebijakan ekonomi, tetapi perbedaan itu tidak pernah berdam-pak pada hubungan pribadi kami. Hanya ada beberapa masa-lah. Pertama, saya menentang dia karena ketika menjadi Men-teri Keuangan dalam kabinet pertama pascakemerdekaan iamenyetujui rancangan Belanda untuk memotong rupiah men-jadi dua. Hal itu sudah dirancang oleh Belanda sebelum kemer-dekaan! Kedua, saya rasa ia melalaikan BNI—itu adalah bankkita. Barangkali karena pendidikan hukumnya, atau barang-kali karena ia kenal banyak penasihat Belanda ketika menjabatinspektur keuangan sebelum perang, tetapi terlihat oleh sayaia terlalu banyak mencurahkan perhatian pada pegawai negeriBelanda di Javasche Bank dan Kementerian Keuangan. Tetapimenurut saya kompetensi teknis mereka sangat meragukan.Masa seorang dari mereka pernah mengatakan kepada sayabahwa angka multiplier adalah dua persen! Itu di tahun 1953!Ahli-ahli Belanda—macam Kraal dan Scheffer—yang merupa-kan ekonom-ekonom yang kompeten, dikucilkan di Kemen-terian Keuangan, dan saya temui mereka di fakultas ekonomi!Orang-orang yang menampilkan diri sebagai ekonom itu men-dapat pendidikannya di Leiden sebagai ”Indolog”!

Kemudian Sjafruddin menulis bahwa kita harus memberi-kan lebih banyak tekanan pada pertanian. Ia mungkin saja be-nar, tetapi saya mendengar suara orang-orang yang mengi-nginkan orang Indonesia tetap menjadi produsen kecil produkpertanian murni untuk selamanya. Serupa dengan adu pen-dapat ini adalah tulisan Raul Prebisch yang banyak

19

PELAKU BERKISAH

memengaruhi saya; tentu saja kami terlalu ekstrem, tetapi sayarasa kita memang harus melakukan industrialisasi. Denganmengetahui apa yang saya kerjakan sekarang ini, kiranya sayabisa melakukan modifikasi, tetapi di masa itu saya percayabahwa jika kita melakukan industrialisasi secepat-cepatnya,kita akan sama dengan negara-negara kaya. Ketika Sjafruddinmenjadi Presiden Javasche Bank, ia memperlakukan bank-bank Indonesia seperti yang dilakukan oleh orang Belanda.Dengan alasan teknis bisa saja ia benar, tetapi bukan itu masa-lahnya. Ketika saya menjabat Menteri Keuangan, hal pertamayang saya lakukan adalah menasionalisasi Javasche Bank; dansaya tangani masalah utang dengan ”berkonsultasi dengan Be-landa” seperti yang ditentukan dalam perjanjian KMB, tetapi tan-pa menghiraukan apa yang mereka katakan. Saya nasionalisasibank itu dan pecahlah protes, tetapi saya bisa mengatakan, ”Sayasudah berkonsultasi dengan Anda.” Sejak itu masalah keuangandiputuskan oleh dewan keuangan yang diketuai oleh MenteriKeuangan. Ahli-ahli Belanda tidak diizinkan hadir.

Anda menyinggung peran laporan yang ditulis ahli keu-angan Jerman, Hjalmar Schacht. Ketika saya menjabat MenteriPerdagangan dan Industri, ada seorang wakil PBB di sini—orang India dari Hyderabad yang direkomendasikan olehNehru. Ia seorang reaksioner yang pintar—pada suatu kali iamenyarankan lewat Kementerian Keuangan bahwa ada ba-iknya menggunakan tenaga Schacht di sini. Itu di masa KabinetSukiman, ketika Jusuf Wibisono menjadi menteri.3 Saya bisabekerjasama dengan baik dengan Schacht selama ia di sini,tapi laporannya itu seperti tulisan seorang reaksioner Belanda;

3 Untuk pembahasan lebih jauh tentang Laporan Schacht, lihatSoebagijo I.N., Jusuf Wibisono: Karang Di Tengah Gelombang (Jakarta: P.T.Gunung Agung, 1980), hlm. 107-110.

20

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

ia sangat konservatif. Laporan itu tidak berdampak terhadappemikiran atau kebijakan ekonomi, tetapi orang Belanda sa-ngat gembira karena laporan itu membenarkan apa yang sedangmereka lakukan dengan banyak cara, walaupun kalau kita maubersikap adil terhadap Schacht, bukan itu yang dimaksudkannya.

Sekarang mengenai Kabinet Wilopo, ketika saya menjabatMenteri Keuangan. Saya mempersiapkan pendirian Biro Pe-rancang Negara. Di sana ada ahli-ahli asing yang diperbantu-kan, yaitu Keyfitz, Neumark, dan Hinggins. Higgins jugamembantu di Departemen Keuangan. Waktu itu tidak ada ang-garan samasekali—cuma ada rekening keluar-masuk. Tetapisesudah boom Perang Korea tahun 1951 mereda dan peneri-maan pemerintah merosot, kita masih punya tunggakan pe-ngeluaran. Jadi kita mengalami defisit sebesar Rp4 juta. Sayamenulis tentang masalah ini dalam majalah Ekonomi dan Ke-uangan Indonesia (EKI) tahun 1953, juga dalam satu artikel po-puler, ”Menghadapi Situasi”.4 Waktu itu saya betul-betul beru-saha mengendalikan situasi. Kami bahkan tidak membedakanantara anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Defisit ituterutama karena tunggakan pengeluaran yang dibuat oleh pe-merintah sebelumnya—kedengarannya biasa, bukan? Baru ke-tika Perang Korea berakhir, kami menyadari betapa rentan eko-nomi yang bergantung pada beberapa harga saja—waktu itukaret, sekarang minyak bumi. Saya menyadari waktu itu bah-wa fluktuasi siklis mempergawat masalah-masalah struktural,sehingga menyebabkan kebijakan-kebijakan pembangunansangat sulit diimplementasikan.

Kabinet Wilopo disusul oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo;Iskaq menjadi Menteri Perekonomian dan Ong Eng Die, juga

4 ”The Budget and Its Implications”, Ekonomi dan Keuangan Indonesia Vol.6 (l), 1953, hlm. 3-19. ”Facing the Situation”, Economic Review of Indone-sia Vol. 6 (3), 1952, hlm. 57-64.

21

PELAKU BERKISAH

dari PNI (Partai Nasional Indonesia), diangkat sebagai MenteriKeuangan. Mereka tidak peduli terhadap masalah keuangan—dengan semakin dekatnya pemilihan umum mereka denganterang-terangan mulai memakai sistem lisensi impor untukmembeli dukungan politik. Waktu itu saya melihat, alangkahbanyaknya kebobrokan, dan alangkah besar kemelut yang dia-kibatkan oleh ketidakpastian di dunia usaha.

Menurut pengalaman saya, di masa boom, para eksportirdan perantara mendapat keuntungan besar, tapi di masa eko-nomi merosot beban penyesuaian jatuh ke pundak produsenkecil. Saya percaya terhadap peran aktif negara, tapi saya me-nentang sistem lisensi, dan saya tidak percaya terhadap regu-lasi. Kita mesti mengorganisasi para produsen kecil itu. DalamKabinet Burhanuddin Harahap, yang umurnya sangat pendekdi antara dua Kabinet Ali Sastroamidjojo, di mana saya kembalimenjabat Menteri Keuangan, hal pertama yang saya bongkaradalah sistem lisensi itu. Saya bahkan menutup Kantor Impor.Saya bubarkan Lembaga Devisa, dan menempatkan seluruhperdagangan di bawah pengawasan Dewan Moneter. Saya te-gaskan bahwa semua orang yang memenuhi persyaratan ter-tentu bisa memperoleh devisa. Tindakan ini merupakan per-judian, tapi ia memulihkan kepercayaan dan menyebabkanarus barang berjalan lancar. (Sama dengan yang terjadi pada1967.) Perang melawan ekonomi biaya tinggi yang saya lakukansekarang ini pada pokoknya adalah kelanjutan dari apa yang sayalakukan waktu itu. Saya mewajibkan para importir membayaruang muka, yang berhasil menyerap kelebihan likuiditas. Sayangeksperimen ini berumur pendek, karena Kabinet Burhanudin Ha-rahap diganti oleh Kabinet Ali kedua. Saya menulis tentang pe-ngalaman ini dalam majalah EKI tahun 1956.5

5 ”Stabilization Policies in 1955”, Ekonomi dan Keuangan Indonesia Vo1. 9(1), 1956, hlm. 40-75.

22

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

Anda bertanya tentang sebab ekonomi utama pemberon-takan-pemberontakan di daerah. Saya kira sebabnya adalahbahwa daerah-daerah diterlantarkan oleh pemerintah pusatdan, ironisnya, penilaian yang salah dari Masyumi pada awaltahun limapuluhan. Sampai kini saya tidak bisa mengertikenapa mereka tidak mau memberi status provinsi kepadaAceh—seperti orang Belanda, mereka ingin memerintah dariMedan. Natsir dan Roem sebetulnya bisa mengubahnya, tetapiitu tidak pernah dilakukan. Dan masalah umumnya diperbu-ruk oleh kebijakan lisensi Kabinet Ali Sastroamidjojo Kedua;orang-orang yang dekat dengan pembuat kebijakan mendapatbagian terbesar pendapatan dengan merugikan para produsen.Di masa Pemerintah Burhanuddin Harahap kami membuatperaturan tentang hubungan antara pusat dan daerah, tapiperaturan itu tidak diterapkan. Jadi infrastruktur ditelantar-kan, penanam karet dan kopra menderita. Simpati saya waktuitu tertuju pada daerah, walaupun saya orang Jawa. KetikaPKI berhasil meraih banyak suara di Jawa pada pemilihanumum tahun 1955, daerah pun kehilangan harapan. Barang-kali saya harus mengatakan sesuatu tentang kebijakan mone-ter; kebijakan moneter ini dapat digunakan dengan baik untukmemerangi inflasi, tetapi itu tidak cukup. Dengan mening-katnya likuiditas kita juga harus berusaha agar arus barangberjalan lancar—dalam hal ini perdagangan dan industri ber-peran. Jadi kita harus memikirkan keduanya, arus uang danarus barang. Sampai sekarang saya masih menempuh pende-katan yang sama. Berbicara mengenai masa sekarang, orangsekarang mengira bahwa sukubunga terlalu tinggi. Tetapi sayamenentang turunnya sukubunga; saya samasekali tidak yakinbahwa bila kita menurunkan suku bunga, tindakan ini dengansendirinya akan mendorong kegiatan ekonomi. Sukubungahanyalah satu faktor, walaupun faktor yang penting, di antara

23

PELAKU BERKISAH

beberapa kekuatan yang mencerminkan antisipasi para inves-tor; bila kita tidak membongkar semua peraturan yangmemengaruhi perdagangan dan industri, penurunansukubunga tidak akan berdampak banyak. Hanya denganmenyingkirkan penghalang administratif buatan manusia kitabisa menurunkan sukubunga sampai ke tingkat yangberdampak. Seperti Prancis di tahun 1950-an, seperti AS danInggris sekarang—kecuali jika kita singkirkan faktor-faktoryang menyebabkan terjadinya immobilisme, kebijakan-kebijakan moneter hanya akan berdampak sedikit saja. Kitabisa mengutak-atik kebijakan moneter, tetapi tanpamerestrukturisasi ekonomi yang sesungguhnya dampaknyahanya akan kecil saja. Saya terpengaruh oleh pandangan-pandangan ini pada 1955—kita mesti mengusahakanlancarnya arus barang dan meningkatkan likuiditas. Saya kiraPaket 6 Mei 1986 tidak akan efektif; paket ini tertuju padamasalah-masalah yang salah dan hanya memindahkanpersoalan dari yurisdiksi administratif yang satu ke yurisdiksiadministratif lainnya. Tema umum Paket 6 Mei adalahmemberikan fasilitas yang sama kepada investor asing se-bagaimana kepada investor domestik, dan menghindari dis-kriminasi. Bukan itu masalahnya. Kita mesti menciptakan ik-lim yang tepat bagi para investor domestik dan mempermudahmereka beralih ke sektor-sektor seperti agro-industri.

Mengenai kebijakan-kebijakan dewasa ini, saya berada digelombang yang sama dengan Glassburner dalam BIES (April,1986); saya tidak pernah menjadi penganut dogmatis gagasananggaran berimbang. Saya mendukung gagasan tentang disi-plin dalam negeri, karena saya tahu apa yang harus saya laku-kan terhadap para politikus. Ketika saya berhadapan dengananggota Parlemen tahun 1950-an, mereka selalu menghendakijumlah yang lebih besar. Jadi tahun 1967 saya mendukung ga-

24

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

gasan tentang anggaran berimbang sebagai disiplin internal.Saya menentang pemotongan lebih lanjut dalam pengeluaranuntuk pembangunan. Saya kira pengeluaran untuk pemba-ngunan mesti dipertahankan pada tingkat sekarang, dan ke-mudian perlu memikirkan bagaimana membiayainya. Saya su-dah melihat dampak pemotongan itu, karena saya sudah meli-hatnya di tahun 1930-an, terutama terhadap para petani kecil.Perbedaan besar antara tahun 1930-an dan sekarang adalahbahwa orang sekarang tidak bisa kembali ke desa. Banyak wi-layah pedesaan sekarang sudah menjadi semi-perkotaan. Le-bih daripada sepertiga tenaga kerja sekarang adalah kelompokumur muda, dan 60 persen di antaranya di wilayah perkotaan,bukan di pedesaan. Inilah perbedaan besar antara tahun 1930-an dan sekarang. Orang muda di kota-kota itu mirip sekalidengan buruh migran di Jerman atau Timur Tengah; bedanyaadalah negara-negara itu bisa menyuruh para migran itu kem-bali ke negara asal mereka. Kita tidak dapat menyuruh parapemuda kita untuk kembali. Ini negerinya sendiri. Saya tidakprihatin terhadap mahasiswa perguruan tinggi; mereka itu su-dah menjadi bagian golongan yang mapan. Yang betul-betulsaya prihatinkan adalah para murid sekolah menengah yangputus sekolah.

Kembali pada kebijakan devisa—kalau Anda melihat tu-lisan-tulisan saya tahun 1954/5, saya menekankan pentingnyapengendalian devisa. Waktu itu saya merasa bahwa satu-sa-tunya yang kita miliki adalah negara untuk melawan perusa-haan ”Big Five” Belanda itu. Kemudian saya melihat apa yangterjadi di bawah Ali Sastroamidjojo dan Soekarno. Tahun 1983,sesudah anjloknya harga minyak bumi, ada kecendrungan un-tuk memberlakukan kembali pengendalian devisa. Saya men-datangi Presiden dan berargumentasi keras untuk menolak-nya. Saya tahu betapa mudah menyelundupkan barang, dan

25

PELAKU BERKISAH

saya tahu mereka yang dekat dengan sumber kekuasaan akanmemperoleh devisa itu. Dan ketika Jakarta dan orang Jawamengambilnya, bagaimana kita menjelaskan itu kepada orangdi Manado atau Aceh? Tetapi saya bukan penganut Friedman.Kita bisa membiarkan pasar berfungsi dengan bebas, tetapikita mesti membantu produsen kecil lewat pendidikan danlembaga-lembaga yang lebih baik. Mengenai masalah pe-rencanaan jangka panjang—di dalam Proyek Indonesia Towardthe Year 20006 saya sudah mencoba memperhatikan masalah-masalah yang masih akan dihadapi oleh Indonesia dalam satugenerasi dari sekarang. Ada tiga masalah utama: pertama, ma-salah demografi, kedua, masalah penggunaan berbagai sum-berdaya alam yang tidak dapat diperbarui lagi. Dan terakhir,soal pendidikan dalam ilmu pengetahuan alam dan ilmu pastidan teknologi. Saya kurang sabar dengan segala diskusi ten-tang alih teknologi itu. Saya kira teknologi tidak dapat dialih-kan—hanya diserap dan disesuaikan, dan kemudian dikem-bangkan lebih lanjut. Untuk itu kita mesti melatih orang danmengembangkan komunitas ilmiah.

Saya kira, ketika memperhatikan daftar pertanyaan Anda,saya tidak pernah memenangkan pertempuran politik, namunsaya telah belajar bagaimana mengatasi kekalahan. Saya per-nah berdebat dengan Sjahrir tentang tokoh-tokoh sayap kiriPSI (Partai Sosialis Indonesia) waktu itu—orang-orang sepertiAmir Sjarifuddin dan Tan Ling Djie. Saya tanya, kenapa ia tidakmengeluarkan mereka atau menjebloskannya ke dalam penja-ra. (Ini lama sebelum Lee Kuan Yew berbuat demikian padaawal 1960-an di Singapura.) Ia tidak pernah dapat memba-yangkan menjebloskan sesama sosialis ke dalam penjara. Ia

6 Lihat Prisma Vol. 4 (2), April 1975, untuk pembahasan mengenai pro-yek ini.

26

SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

berpendapat, saya terlampau kejam dan tidak demokratis! Sa-ya telah menyimpulkan bahwa sejarah tidak memaafkan me-reka yang melewatkan kesempatan sejarah, seperti Sjahrirwaktu itu, atau seperti Jenderal Nasution di tahun 1965. Me-reka yang amat pemberani (seperti Lenin dan Mao Zedong,dan dalam konteks lain Churchill dan De Gaulle) dan bertekadmemengaruhi jalannya sejarah akan mendapat kesempatankedua (bila mereka selamat), tetapi tidak bagi mereka yangmelewatkan saat-saat historis.

Saya kira saya tidak dapat disebut sebagai arsitek kebijakanekonomi—yang dapat saya klaim adalah bahwa saya sudahmengangkut sejumlah bahan bangunan. Para arsitek akan da-tang kemudian dan barangkali bisa memanfaatkan blok-blokbangunan saya.

Mohammad Saubari adalah Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan pada awal 1950-an. Sesudah ber-

henti dari dinas pegawai negeri di masa Demokrasi Terpimpin,ia bekerja di beberapa lembaga PBB di Indonesia. Catatan be-rikut ini didasarkan pada komentar-komentarnya mengenaiwawancara dengan Profesor Sumitro (Sumitro 1986), yang di-terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dimuat di harianKompas awal 1987, dalam tulisan yang ia sumbangkan untukbuku kenangan yang diterbitkan sebagai penghormatan ke-pada Sjafruddin Prawiranegara pada 1986, dan pada wawan-cara dengan Anne Booth dan Thee Kian Wie di Jakarta padaAgustus 1986. Mr Saubari meninggal dunia pada 1999.

ADA DUA peristiwa khusus yang disinggung dalam wawan-cara dengan Profesor Sumitro yang ingin saya komentari, kare-na dalam dua peristiwa itu saya pribadi terlibat langsung. Yangpertama menyangkut pengeluaran uang baru oleh PemerintahRepublik Indonesia (Oeang Repoeblik Indonesia—ORI) pada bu-lan-bulan pertama sesudah proklamasi kemerdekaan. Segera se-sudah proklamasi, salah satu masalah yang dihadapi oleh Peme-rintah Republik adalah bagaimana mendapatkan sarana untukmembiayai perjuangan melawan Belanda dan berbagai kegiatandiplomatik yang penting untuk memperoleh pengakuan secarainternasional. Sjafruddin Prawiranegaralah, yang waktu itu masihbertugas di kantor pajak di Bandung, yang meyakinkan BungHatta mengenai perlunya mengeluarkan uang baru sebagai sara-na untuk membiayai kegiatan pemerintah yang penting, dan jugauntuk menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintah yang barudiproklamasikan itu betul-betul mencakup seluruh negeri.1 Awal

MOHAMMAD SAUBARI2

1 Rincian tentang peran Sjafruddin dalam penerbitan ORI dipaparkan

30

MOHAMMAD SAUBARI

1945 ada dua matauang yang masih beredar: uang Hindia-Belanda yang lama dan uang yang dikeluarkan oleh Jepang.Ketika Belanda kembali bersama tentara Sekutu pada Septem-ber 1945, mereka mulai mengeluarkan uang barunya sendiri,walaupun beberapa bulan pertama mereka menggunakanuang Jepang dalam sebagian besar transaksi mereka. Karenaitu volume uang yang beredar melonjak pada akhir 1945 danawal 1946, sehingga laju inflasi meningkat, karena langkanyakebanyakan barang kebutuhan pokok dan jasa. Wakil PresidenHatta memutuskan, Pemerintah Republik akan mengeluarkanuang kertas untuk menggantikan uang kertas yang dikeluar-kan oleh Jepang, sedangkan uang yang dikeluarkan oleh Belan-da tidak akan diakui sebagai alat pembayaran yang sah di wi-layah-wilayah yang dikuasai oleh tentara Republik.

Mencetak uang di Jawa pada akhir 1945 dan 1946 merupa-kan masalah besar. Dua perusahaan yang agaknya paling co-cok adalah perusahaan percetakan G. Kolff di Jakarta, yangtelah mencetak uang kertas untuk Jepang, yang pada 1945 ber-ada dalam pengawasan serikat buruh dan bersimpati kepadaRepublik, dan perusahaan percetakan Belanda lainnya di dekatMalang. Bahan pokok seperti kertas, tinta, dan bahan kimia,demikian juga dengan mesin cetak, tidak ada. Kemudian pa-brik Kolff dikembalikan kepada Belanda, dan karena gawatnyasituasi keamanan di Jakarta, diputuskan untuk memindahkansemua buruh yang terlibat dalam proyek itu bersama uangkertas yang telah dicetak ke Yogyakarta. Walaupun timbul ke-sulitan memperoleh bahan-bahan yang diperlukan (banyakdi antaranya mesti diselundupkan dari wilayah yang dikuasaioleh Belanda), uang itu akhirnya dapat diedarkan pada 30 Ok-

oleh Saubari dalam buku Sjafruddin Prawiranegara: 75 Tahun dalamPandangan Tokoh-Tokoh, yang diterbitkan di Jakarta pada 1986.

31

PELAKU BERKISAH

tober 1946. Walaupun pemerintah sudah berusaha mencegahmasuknya uang kertas Jepang ke wilayah Republik, nilai uangJepang telah merosot dengan tajam pada akhir 1946. Karenaitu diputuskan uang kertas baru itu (ORI) akan ditukar denganuang Jepang dengan kurs 50 uang rupiah Jepang berbandingsatu rupiah (ORI).

Keluarnya uang baru itu disambut dengan riang gembiradi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Republik. Namun ba-gaimanapun, karena langkanya barang, nilai uang itu merosotdengan cepat. Selain itu, sesudah tentara Belanda mendudukiMalang pada pertengahan 1947, pencetakan uang menjadi se-makin sukar. Pemerintah mulai mengeluarkan promes sebagaicara menghimpun uang untuk membiayai pasukan TNI. Uangkertas palsu mulai beredar, dan yang lebih gawat lagi, peme-rintah tidak mampu meningkatkan penerimaan pemerintahlewat pungutan pajak. Karena makin banyak pengeluaran pe-merintah dibiayai dengan uang yang baru dicetak, inflasi me-ningkat dengan cepat. Sesudah aksi militer kedua dilancarkanoleh Belanda pada Desember 1948 dan Yogyakarta diduduki,pencetakan ORI terhenti. Tetapi sesudah persetujuan Roem-van Royen tercapai pada 1949, ORI diterima sebagai alat pem-bayaran yang sah di mana-mana di negeri ini berdampingandengan matauang yang dikeluarkan oleh Belanda, walaupunuang kertas Belanda (uang NICA) akhirnya menjadi lebih luasperedarannya. Pada 1950, volume uang yang beredar jauh me-lebihi pasokan barang dan jasa, dan Sjafruddin Prawiranegarasebagai Menteri Keuangan yang pertama dihadapkan padatugas sulit untuk memulihkan stabilitas moneter.2

Peristiwa kedua yang ingin saya bicarakan adalah soal na-sionalisasi Javasche Bank. Dalam wawancara dengan Profesor

2 Lihat wawancara dengan Sjafruddin Prawiranegara dalam buku ini.

32

MOHAMMAD SAUBARI

Sumitro yang baru-baru ini diterbitkan, ada pembicaraan me-ngenai peranannya dalam masalah ini. Kalimat yang menarikperhatian saya adalah seperti di bawah ini:

Ketika saya menjabat Menteri Keuangan, hal pertama yang sayalakukan adalah menasionalisasi Javasche Bank; dan saya tanganimasalah utang dengan ”berkonsultasi dengan Belanda” sepertiyang ditentukan dalam perjanjian KMB, tetapi tanpa menghi-raukan apa yang mereka katakan. Saya nasionalisasi bank itudan pecahlah protes, tetapi saya bisa mengatakan, ”Saya sudahberkonsultasi dengan Anda.” (Sumitro 1986: 36).

Pernyataan Profesor Sumitro ini menimbulkan pertanyaan.Kapan ia menjabat Menteri Keuangan, dan kapan serta bagai-mana Javasche Bank dinasionalisasi? Ternyata fakta-faktanyatidak sepenuhnya sesuai dengan uraian Profesor Sumitro. Pro-fesor Sumitro menjabat Menteri Keuangan pada April 1952dalam Kabinet Wilopo; Javasche Bank resmi dinasionalisasipada 15 Desember 1951, ketika Kabinet Sukiman Wiryosandjojomemerintah, dan Jusuf Wibisono menjabat Menteri Keuangan.

Ketidakcocokan ini, yang barangkali karena kekhilafan Pro-fesor Sumitro, mendorong saya untuk coba meluruskan kisahtentang nasionalisasi ini. Saya lakukan ini dengan dasar apayang saya ketahui mengenai masalah itu dan para pejabat yangterlibat di dalamnya, yang banyak di antaranya sudah tidakada di tengah kita. Saya percaya peran mereka yang ambilbagian dalam peristiwa penting dalam sejarah kita itu, di awalpascakemerdekaan, harus mendapatkan pengakuan. Menurutingatan saya, proses nasionalisasi Javasche Bank itu terjadisebagai berikut.

Pada 30 April 1951 Menteri Keuangan Jusuf Wibisonomengumumkan niat Pemerintah Indonesia menasionalisasi

33

PELAKU BERKISAH

Javasche Bank selekas mungkin.3 Ia menjelaskan kepada persbahwa Partai Masyumi dalam konferensinya di Yogyakartapada Desember 1949 sudah memutuskan untuk melakukannasionalisasi, dan ia merasa bangga dapat mengimplementa-sikan keputusan itu. Keputusan pemerintah itu kemudian di-sampaikan oleh Perdana Menteri Sukiman kepada Parlemen(DPR) dalam bentuk saran resmi pada 28 Mei 1951. Suatu ko-misi yang disebut Komisi Nasionalisasi Bank Jawa dibentukpada 3 Juli 1951 (Keputusan Pemerintah No. 118). Komisi inidiberi wewenang untuk mengambil segala langkah persiap-an yang diperlukan ke arah nasionalisasi dan merancang per-undang-undangannya. Profesor Sumitro adalah anggota ko-misi itu; anggota lainnya adalah Moh. Sediono, Soetikno Sla-met, T.R.B. Sabaruddin, A. Oudt, dan Khouw Bian Tie.

Atas nasihat Komisi, pemerintah memutuskan melakukannasionalisasi dengan membeli saham-saham dari pemegangsaham domestik maupun asing. Untuk melancarkan pembe-lian saham itu pemerintah mengirim dua pejabat ke Belandapada bulan Juli 1951: mereka adalah Khouw Bian Tie, seorangpenasihat Javasche Bank, dan saya sendiri. Saya waktu itumenjabat Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan. Pembi-caraan kami dengan Menteri Keuangan Belanda (Mr Lieftinck)dan dengan Vereniging voor de Effectenhandel (PerhimpunanPerdagangan Efek) di Amsterdam berjalan lancar dan meng-hasilkan keputusan untuk menghentikan perdagangan sahamJavasche Bank di bursa efek Amsterdam. Pengumuman itu sayatandatangani dan dimuat dalam Het Financieel Dagblad (HarianKeuangan), 4 Agustus 1951, juga di koran-koran Belanda lain.

Sementara itu di Indonesia, Menteri Keuangan Jusuf Wibi-sono mengeluarkan pernyataan mengenai pembelian saham

3 Untuk rincian lebih jauh, lihat Soebagijo I.N. (1980), hlm. 106-67.

34

MOHAMMAD SAUBARI

tersebut pada 3 Agustus 1951 dalam beberapa koran. Sebelumperundangan mengenai nasionalisasi Javasche Bank diumum-kan, pemerintah memberikan kesempatan kepada semua pe-megang saham dan sertifikat Javasche Bank untuk menjualmilik mereka secara sukarela kepada pemerintah dengan hargayang sama dengan 120 persen harga nominal dalam guldenBelanda atau 360 persen dalam rupiah. Pembelian saham-sa-ham itu berjalan lancar, dan dalam waktu singkat 97 persenseluruh saham sudah terbeli oleh pemerintah. Pada 6 De-sember 1951 nasionalisasi menjadi undang-undang (Undang-undang No. 24, Lembaran Negara 1951 No. 120).

Semua langkah tersebut berjalan lancar. Suatu akibat yangagak kurang menyenangkan perihal nasionalisasi itu adalahyang menyangkut Presiden Javasche Bank yang terakhir, DrA. Houwink. Karena tidak diberitahu oleh pemerintah me-ngenai nasionalisasi tersebut sebelum diumumkan, ia menyim-pulkan bahwa ia tidak dipercayai, dan ia mengajukan permo-honan berhenti. Permohonannya dikabulkan, dan ia diberhen-tikan dengan hormat dari jabatannya pada 12 Juli 1951. Ia di-gantikan oleh Mr Sjafruddin Prawiranegara.

DAFTAR PUSTAKA

Soebagijo I.N., Jusuf Wibisono: Karang di Tengah Gelombang (Jakarta:Gunung Agung, 1980).

Sumitro Djojohadikusumo, ”Recollections of My Career”, BIES 22,No. 3, Desember 1986, hlm. 27-39.

Sjafruddin Prawiranergara dilahirkan di Anyar Kidul (JawaBarat) pada 1911 di tengah keluarga keturunan Sultan Ban-

ten. Ayahnya seorang pejabat lokal di Banten, yang kemudiandipindahkan ke Jawa Timur karena dicurigai tidak loyal ter-hadap pemerintah kolonial Belanda. Usai sekolah di Madiundan Bandung, ia kuliah di Sekolah Tinggi Hukum (Rechtshoge-school) di Jakarta, dan lulus serta mendapat gelar dalam ilmuhukum pada 1939. Kemudian ia bekerja di Departemen Keu-angan, bertugas di Inspektorat Pajak di Kediri, dan menjadikepala kantor itu sesudah pendudukan Jepang. Kemudian iapindah ke Bandung, di mana ia mengadakan kontak dengananggota gerakan perlawanan bawah tanah yang dipimpin olehSutan Sjahrir. Pada Oktober 1946 ia menjabat Menteri Keu-angan dalam Kabinet Sjahrir, dan memainkan peran kunci da-lam perkembangan sesudahnya, yang akhirnya menghasilkankemerdekaan penuh Indonesia pada 27 Desember 1949. Ia ada-lah Menteri Keuangan dalam kabinet-kabinet pertama pasca-kemerdekaan yang dipimpin oleh Hatta dan Natsir, dan ke-

mudian menjadi orang Indonesia pertama yang menjabatGubernur Javasche Bank, yang kemudian menjadi Bank Indo-nesia. Pada awal 1950-an, perdebatannya dengan Profesor Su-mitro mengenai kebijakan ekonomi menjadi sangat terkenal.Pada 1958 ia menjabat Perdana Menteri Pemerintah Revolu-sioner Republik Indonesia (PRRI), yang dibentuk di Bukitting-gi untuk melawan Pemerintah Presiden Soekarno di Jakarta.Walaupun mendapat amnesti resmi pada 1961, Sjafruddin di-masukkan ke penjara sekembalinya ke Jakarta pada 1962, danbaru dibebaskan sesudah Soekarno jatuh. Dalam dua dasa-warsa terakhir ia berhubungan dekat dengan berbagai kelom-pok Islam, dan menjadi corong penting pandangan-pandang-an mereka mengenai masalah-masalah politik dan sosial mu-takhir. Pada September 1986 Sjafruddin mengisahkan perja-lanan karirnya kepada Anne Booth dan Thee Kian Wie. Wa-wancara ini dimulai dengan pertanyaan mengenai masa mu-danya, ketika Indonesia masih dalam masa penjajahan. Mr Sja-fruddin kini telah almarhum.

SAYA BERPENDIDIKAN Belanda—saya barangkali lebih me-nguasai bahasa Belanda daripada kebanyakan orang Belanda.Tetapi saya tidak pernah meninggalkan Indonesia, dan selaluberusaha berhubungan dengan segala macam orang. Selainpendidikan Barat yang sekuler, saya juga mendapat pendi-dikan Islam. Dalam hal ini saya lebih beruntung daripada ke-banyakan orang Islam di Indonesia, bahkan di banyak tempatlain di Asia. Mereka itu mengisolasi diri di pesantren, dan se-gala yang datang dari Barat dilarang. Termasuk mengenakancelana panjang! Hanya karena kaum penjajah Belanda orangKristen, agama Kristen dipandang sebagai musuh Islam. Sikapini telah berubah sesudah kemerdekaan, tetapi masih banyakpenganutnya. Saya kira, banyak kesalahan dalam ekonomi danpolitik merupakan akibat tiadanya pemahaman kebanyakanorang Islam terhadap apa yang sesungguhnya diperjuangkanoleh Islam. Saya tahu, karena saya mendapat pendidikan aga-ma, bahwa kemanusiaanlah tujuan akhir segala sesuatunya.

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA3

40

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

Awalnya, ketika masih pelajar pada 1930-an, saya termasukyang dinamakan kooperator. Saya memercayai maksud-mak-sud baik Belanda—keinginan mereka untuk mendidik kita,membangun negara, dan akhirnya memberikan kemerdekaankepada kita. Tetapi ketika Jerman menduduki Belanda, danorang-orang Indonesia di Volksraad (Dewan Rakyat) mengu-sulkan untuk membentuk milisi Indonesia guna membantuBelanda mempertahankan Indonesia, usul itu dengan tegasditolak oleh anggota-anggota orang Belanda. Itu sangat me-ngecewakan saya. Belakangan, ketika Jepang menduduki In-donesia, dan orang Belanda praktis menyerah tanpa perlawan-an, saya pun kehilangan segala kepercayaan kepada mereka.Sesudah Belanda menyerah dan kita mengalami kekejamanJepang, saya menjadi yakin bahwa Indonesia harus merdeka.Itulah agaknya satu-satunya solusi, walaupun saya merasabahwa kita belum cukup matang untuk merdeka. Tetapi lebihbaik merdeka daripada hidup di bawah penjajahan.

Di masa kolonial saya menjadi asisten inspektur keuangan;ini sebetulnya jabatan untuk orang Belanda, tetapi sesudahBelanda diduduki Jerman mereka mulai menempatkan orang-orang Indonesia. Sesudah kekuasaan Belanda di Indonesiaruntuh, saya menjadi kepala kantor pajak di Kediri, kemudianpindah ke Bandung. Rekan-rekan di bawah saya adalah pengi-kut Sjahrir, sehingga saya mulai berkenalan dengan Sjahrir le-wat mereka. Boleh dikata saya menjadi anggota kelompok itu,tapi pendidikan agama saya terlalu kuat untuk menjadi seo-rang materialis sosialis. (Tetapi sekarang sebagian pengikutawal Sjahrir itu telah kembali ke Islam dan naik haji.) Sayabertemu Soekarno pertama kali sesudah proklamasi kemer-dekaan. Di masa Jepang saya membenci Soekarno. Saya merasaia menjual kita kepada Jepang. Saya lebih hormat kepadaHatta. Ia bekerjasama, tetapi itu karena ia dipaksa bekerjasama.

41

PELAKU BERKISAH

Walaupun begitu saya paling hormat kepada Sjahrir, sebabSjahrir samasekali tidak mau bekerjasama.

Kadang-kadang saya merasa Hatta kiranya bersikap terla-lu hati-hati. Ketika saya sampaikan kepadanya tentang ke-mungkinan mencetak uang kita sendiri, ia menjawab tidak.Jawaban itu samasekali tidak saya duga bisa datang dari dia!Saya katakan kepadanya, sekiranya ia ditangkap oleh Belanda,ia akan digantung bukan sebagai pemalsu uang, tetapi sebagaipemberontak terhadap kekuasaan Belanda!

Tawaran pertama Sjahrir kepada saya untuk menjabat Men-teri Keuangan saya tolak. Saya pikir waktu itu saya kurang pe-ngalaman. Saya tidak pernah berkecimpung dalam politik, dantidak punya pengalaman dalam keuangan, kecuali menarik pajak.Ini tidak cukup untuk menjadi seorang Menteri Keuangan. Tetapidalam kabinet yang kedua saya menjadi Menteri Muda, dan se-sudah saya melihat bagaimana menteri keuangan membagi-ba-gi tugas, saya berpikir: Saya bisa kerjakan itu dengan lebih baik!(Belakangan saya pikir, sekiranya saya menjadi presiden, sayabisa lakukan segalanya dengan lebih baik daripada Soekarno!)

Sesudah Peristiwa Solo, saya menjabat Menteri Kemakmur-an dalam Kabinet Hatta. Tetapi apalah yang bisa kita lakukandi saat kacau waktu itu? Sangat sedikit yang dapat saya laku-kan untuk kemakmuran rakyat. Tujuan pokok waktu itu ada-lah memenangkan perjuangan melawan Belanda. Tetapi sayabangga menjadi menteri pertama yang mengeluarkan ORI. Ga-gasan itu awalnya datang dari kawan-kawan saya di Ban-dung.1 Kami ajukan gagasan itu kepada Hatta, dan kemudianmulai menyiapkan pencetakannya. Uang kertas yang pertamaitu ditandatangani oleh A.A. Maramis sebagai Menteri Keuang-

1 Untuk pembahasan lebih lanjut tentang ORI, lihat wawancara denganMohammad Saubari dalam buku ini dan Rosidi (1986).

42

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

an—waktu itu awal 1946. Tetapi saya mendistribusikan uang ituketika kemudian menjabat Menteri Keuangan di tahun itu juga.

Lalu saya menjadi pemimpin Pemerintah Darurat di Su-matra akhir Desember 1948, sesudah Belanda melancarkan se-rangannya yang kedua terhadap Republik pada Desember1948 dan memenjarakan Presiden Soekarno, Wakil PresidenHatta, dan pemimpin penting Republik lainnya. Diputuskandi Yogyakarta bahwa sekiranya Belanda melancarkan serangankedua, dan Yogyakarta jatuh, Hatta harus membentuk peme-rintah darurat di Sumatra. Jadi sebelum itu dilancarakan kamiterbang ke Sumatra. Tetapi begitu kami mendarat di Bukit-tinggi, datang kawat dari Komisi PBB bahwa Hatta harus kem-bali, karena Belanda mau berunding lagi. Saya ditinggal diSumatra. Ketika aksi militer kedua dimulai, dan pemerintahditawan dan dibuang, saya satu-satunya menteri senior di Su-matra. Jadi saya merasa wajib membentuk pemerintah darurat.Waktu itu saya yakin bahwa kita harus memenangkan kemer-dekaan, apapun taruhannya.

Saya adalah Menteri Keuangan pertama dalam KabinetHatta—waktu itu masih RIS—kemudian juga dalam KabinetNatsir. Pada Maret 1950 saya melakukan pengguntingan uang,yang kemudian dinamakan ”Gunting Sjafruddin”. Pada waktuitu ada dua matauang yang beredar, uang Republik dan uangBelanda. Kita harus memiliki matauang yang seragam untukseluruh Indonesia. Jadi perlu menghapus perbedaan antarakedua matauang, dan bersamaan dengan itu mengurangi vo-lume uang yang beredar untuk menurunkan harga. Kita po-tong uang Belanda menjadi dua bagian, sebelah diubah men-jadi uang Republik dan sebelah lagi dikonversikan menjadiobligasi keuangan. Jadi kita tidak dapat dituduh merampokseparuh uang rakyat. Belakangan, ketika inflasi melonjak, rak-yat memang betul-betul dirampok! Gagasan pemotongan uang

43

PELAKU BERKISAH

itu ditemukan oleh orang Yunani—paling tidak demikianlahmenurut penasihat Belanda kami—tetapi di Indonesia dila-kukan dengan cara yang jauh lebih baik daripada di Yunani.Kita berhasil ”membersihkan” sistem moneter, menyatukan-nya, dan memulihkan kepercayaan umum.2

Saya juga memprakarsai sistem kurs ganda. Valuta yangdiperlukan oleh para importir dinilai 50 persen lebih tinggidaripada yang didapat oleh para eksportir. Selisihnya masukdalam kas pemerintah. Sistem ini berlaku selama setahun ataudua tahun; kemudian pemerintah menyeragamkan kurs itu.Waktu itu saya menjadi Presiden Javasche Bank.

Sesudah Kabinet Natsir jatuh, saya bosan menghadapi o-rang-orang ambisius yang tidak memahami demokrasi. Seba-gian besar mereka itu hanya menginginkan kursi di Parlemen.Bahkan kaum nasionalis, seperti Yamin, Chairul Saleh, dansebagainya—idealisme mereka hanyalah idealisme untukmemperoleh kekuasaan, tetapi tidak digunakan demi kepen-tingan rakyat. Soekarno akhirnya juga menjadi orang sepertiitu. Hanya Sjahrir dan Hatta yang tulus. Semula saya amatenggan menerima tugas di Javasche Bank. Saya ingin meng-undurkan diri dari kehidupan publik. Saya mengalami kele-lahan mental. Saya sudah berjuang dari 1945 sampai 1950, me-lewati situasi-situasi yang paling kritis. Selain itu saya merasabahwa saya harus mencari uang yang cukup untuk pendidikananak-anak saya, dan saya hanya dapat melakukan itu dalamkapasitas sebagai orang swasta. Waktu itu—barangkali karenapendidikan Belanda saya—tidak terpikir oleh saya untuk me-manfaatkan kekuasaan, sebagai pelayan masyarakat, untukmemperoleh banyak uang! Waktu itu kita berpendapat bah-

2 Rosidi (1986: 153-63) memberi keterangan lebih jauh tentang peristi-wa ini.

44

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

wa melayani masyarakat adalah tugas terhormat. Jadi saya me-nolak menerima tugas di Javasche Bank, kecuali dengan per-syaratan saya sendiri. Tetapi pemerintah menerima persyarat-an saya—pertama-tama, gaji saya dan gaji semua staf Indone-sia tidak disetarakan dengan tingkat yang ada di Indonesia!Dan, hak-hak istimewa yang dinikmati oleh staf Belanda jugadinikmati oleh staf Indonesia. Demikianlah, persyaratan ituditerima, terutama karena tekanan dari orang-orang Belandayang sangat percaya kepada saya! Houwink sendiri menyetujuisaya menjadi panggantinya.3

Waktu itu saya masih percaya dengan itikad dan ketulusanorang Belanda. Saya merasa saya sudah berjuang, bukan me-lawan orang Belanda, tetapi melawan rezim mereka. Saya tidakmembenci mereka—saya tidak pernah membenci siapapun.Itu bertentangan dengan prinsip-prinsip agama saya. Watakmanusia itu luarbiasa. Musuh yang paling ganas pun bisa men-jadi sahabat jika mereka saling mendekat sebagai makhluk in-dividu. Orang Belanda di Negeri Belanda adalah orang-orangyang sangat sopan. Hanya kalau berada di Indonesia dan me-miliki kekuasaan untuk menindas rakyat, mereka berubahmenjadi barbar. Ketika kita berjuang demi kemerdekaan, o-rang Belanda merasa bahwa ”kalau kita kehilangan Indone-sia, akan terjadi bencana besar” (Indie verloren, rampspoed gebo-ren). Tetapi Negeri Belanda jauh lebih makmur sekarang initanpa Indonesia, jadi kita bisa bersahabat lagi—seperti makh-luk manusia yang normal, dengan Tuhan yang sama, walau-pun agama kita bisa saja berbeda. Demikianlah, saya masihmempunyai banyak sahabat orang Belanda. Bagaimanapun,pendidikan saya pada prinsipnya adalah Belanda.

3 Lihat wawancara dengan Mohammad Saubari untuk keterangan lebihjauh tentang nasionalisasi Javasche Bank.

45

PELAKU BERKISAH

Benar, bahwa sesudah kemerdekaan orang Belanda terusmendominasi ekonomi Indonesia. Tetapi kita memiliki keku-asaan politik untuk mengurangi dominasi ekonomi mereka.Namun itu harus dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal.Pendidikan merupakan alat pokok untuk menyelesaikan ma-salah-masalah sosial. Tentu saja hal itu memerlukan waktu,jadi kita harus sabar. Waktu itu, seperti halnya sekarang, sayakira keadaan tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Te-tapi kita harus memiliki sistem pendidikan yang betul-betuldemokratis, dengan akses yang sama bagi semua orang.

Begitulah, waktu perusahaan-perusahaan Belanda diambil-alih pada akhir 1957, saya menentang hal itu. Sehubungan de-ngan nasionalisasi Javasche Bank, Jusuf Wibisono, yang waktuitu menjabat Menteri Keuangan, mengumumkan tindakan itutanpa berkonsultasi dengan Belanda. Saya rasa itu keliru. Sayagunakan laporan Bank Indonesia bukan untuk mengkritik pe-merintah, melainkan untuk menyatakan tidak setuju, danuntuk mengajukan pandangan-pandangan alternatif mengenaikebijakan ekonomi. Manajemen bank sentral terdiri atas tigaorang ketua, yaitu menteri keuangan; wakilnya, GubernurBank Indonesia; dan menteri kemakmuran. Beberapa kali sayaberbeda pendapat dengan dua orang itu. Sebagai contoh, mere-ka memutuskan mengecualikan menteri-menteri kabinet darikeharusan membayar pajak impor untuk mobil mewah—wak-tu itu yang berkuasa Pemerintah Ali Sastroamidjojo, denganIskaq sebagai Menteri Kemakmuran, dan Ong Eng Die sebagaiMenteri Keuangan. Saya berpendapat, menteri tidak beradadi atas hukum dan harus diperlakukan seperti warganegaralainnya, tetapi saya kalah. Waktu itu bisa saja saya mengun-durkan diri, tetapi saya merasa tidak layak.

Saya merasakan hal itu sebagai pelanggaran hukum. Masa-lahnya adalah banyak di antara kita tidak memahami hukum—

46

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

itulah kesulitan yang utama. Lulusan hukum kita pun kadang-kadang tidak memahami hukum. Baik dulu maupun sekarangpun saya merasa bahwa warganegara harus tunduk kepadahukum, termasuk presiden. Tetapi sikap sebagian orang waktuitu adalah bahwa presiden adalah hukum itu sendiri! Walau-pun demikian saya masih mencoba mendidik orang bahwakalau kita ingin memiliki negara yang demokratis, maka hu-kum harus menjadi panutan, dan tak seorang pun boleh dike-cualikan dari hukum.

Kemudian saya pernah bersengketa dengan Sumitro me-ngenai Rencana Urgensi Ekonomi yang disebut Rencana Ben-teng (rencana untuk memajukan pengusaha pribumi Indone-sia) dan program industrialisasi darurat. Saya berpendapat,kebanyakan rakyat kita menggeluti pertanian. Jadi kita harusmembantu mereka, dan industri harus dilandaskan pada per-tanian dan sumberdaya alam yang ada di Indonesia. Kita harusingat, kemiskinan punya arti material maupun nonmaterial.Kita bisa miskin dalam arti material, tapi kaya dalam arti men-tal atau spiritual. Orang lain bisa kaya dalam arti material, teta-pi miskin dalam arti spiritual. Saya menentang Program Ben-teng Sumitro. Menurut pendapat saya, rakyat seyogianya men-dapat pendidikan dulu dalam manajemen dan teknologi sebe-lum bergegas menangani industrialisasi yang dipaksakan. Ka-lau kita tidak melakukan pendidikan lebih dulu, kita hanyaakan menciptakan barisan Ali Baba!

Saya juga merasa kurang puas dengan situasi yang berke-naan dengan otonomi daerah. Saya merasa kurang puas bahwaAceh tidak diberi status provinsi. Segalanya seperti diatur dandipaksakan dari atas. Saya menginginkan otonomi untuk rak-yat di daerah. Mereka harus ikut ambil bagian dalam urusanmereka sendiri, untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Iniseyogianya mencakup kemampuan untuk meningkatkan

47

PELAKU BERKISAH

jumlah pajak dan melaksanakan proyek-proyek pembangunanmereka sendiri. Provinsi-provinsi yang memiliki sumberdayaalam harus diberi bagian yang layak untuk mengembangkandaerahnya. Dengan demikian, menurut saya, kita dapat men-cegah pertumbuhan Jakarta yang abnormal. Provinsi-provinsikiranya harus bisa berkembang sendiri. Tetapi saya tidak setujudengan RIS; RIS adalah ciptaan Belanda berupa Indonesia yangfederal—RIS juga tidak didasarkan pada perbatasan alamiah.Kita bisa saja mengubah struktur federal sesudah pengakuankedaulatan oleh Belanda. Saya pikir akan lebih baik kiranyadalam beberapa hal jika Indonesia didasarkan pada sistem fe-deral. Paling tidak, ada otonomi yang lebih luas untuk daerah.

Tetapi saya memberikan nasihat untuk tidak membentukPRRI, meskipun saya menentang apa yang dilakukan oleh Soe-karno dan PKI. Saya pikir waktu itu kami mungkin sekali ka-lah, sebab komandan militer Sumatra Selatan, salah satu provinsiyang terkaya dan strategis bagi PRRI, kelihatan memihak Soe-karno. Komandan-komandan daerah itu punya ambisi-ambisisendiri, sebagian menginginkan Sumatra menjadi negara tersen-diri. Kami tidak mungkin sepakat dengan keinginan demikian.

Mengenai transmigrasi, menurut saya, program ini harusberjalan sebagai transmigrasi spontan. Kalau diatur oleh peme-rintah hanya akan memberikan kesempatan korupsi. Pada1950-an kita tidak punya uang, jadi tidak bisa melakukan seper-ti yang kita lakukan sekarang. Tetapi saya samasekali tidakyakin bahwa itu adalah jalan tepat yang harus ditempuh. O-rang yang berhasil melakukan transmigrasi akan menarik o-rang lain. Transmigrasi berencana sangat mahal biayanya, danseringkali tidak terlalu berhasil. Ada beberapa proyek di manaorang ingin kembali lagi ke Jawa.

Saya tidak menentang investasi modal asing; malahan sayaberpendapat bahwa kita membutuhkan modal dari semua

48

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

pihak. Tetapi waktu itu saya berpendapat, dan sekarang punsaya masih berpendapat demikian, kita tidak boleh lebih me-mentingkan modal asing daripada rakyat. Undang-undang ha-rus dibuat sedemikian rupa sehingga orang Indonesia menjadimitra orang asing, dan kemudian mengambil-alih proyek mo-dal asing itu. Jadi saya setuju dengan gagasan mengenai alihteknologi. Saya juga berpendapat bahwa modal asing harusdiarahkan untuk ekspor, bukan untuk konsumsi dalam negeri.Saya pikir kita tidak memerlukan Coca Cola dan sebagainya.Lebih baik biarkan saja orang membuat minuman sendiri.

Saya kira kita harus mengembangkan manusia lewat pen-didikan, dan bukan mengembangkan ekonomi lewat pena-naman modal. Modal adalah ciptaan manusia, jadi kita perta-ma-tama harus mengembangkan manusia, dan bukan me-ngembangkan ekonomi yang didasarkan pada modal. Modaladalah barang mati; ia tidak dapat bergerak tanpa manusiayang dapat menjalankannya. Jadi ketika rezim Orde Baru me-mulai proposisi bahwa Indonesia harus mengembangkan eko-nomi dahulu, saya katakan kepada mereka bahwa itu keliru.Saya berpendapat bahwa kita harus mulai dengan pembangun-an manusia. Perbedaan saya dengan Sumitrodan ekonom lain-nya adalah dalam pendekatan terhadap manusia. Saya meman-dang rakyat sebagai faktor yang paling penting bagi produk-si—bukan barang mati. Ekonomi harus berkembang sesuai ke-butuhan masyarakat, jadi ketika kita mencapai kemerdekaan,gagasan saya adalah bahwa kita pertama-tama harus mem-perbaiki pertanian, dan industri harus didasarkan pada per-tanian. Menurut saya, kalau pertanian kita tidak memadai, ba-gaimana kita akan membangun industri yang menguntung-kan rakyat? Tetapi saya tidak memberikan banyak tekanan padakoperasi seperti Bung Hatta. Kita dapat menyusun ekonomi dibeberapa bidang menurut sistem koperasi, tetapi tidak di semua

49

PELAKU BERKISAH

tempat. Di beberapa sektor kita memerlukan penanaman modalintensif, dan kita tidak bisa memperolehnya dari koperasi.

Industri, pertama-tama harus didasarkan pada sumber-sum-ber material yang ada di Indonesia. Tidak seperti sekarang ini,praktis semua industri didasarkan pada bahan dan sukucadangimpor. Saya kira hal ini tidak pernah dipahami, karena kebanyak-an ekonom kita dididik di negara-negara maju. Sebagai contoh,Dr Sumitro mengikuti Keynes dalam kebijakan-kebijakan mone-ternya, yang menekankan pump priming (pemerintah melakukanpengeluaran besar-besaran untuk memicu pengeluaran industriswasta) dan deficit spending (defisit anggaran ditutup dengan pin-jaman). Saya katakan kepada dia: Anda tidak bisa menerapkanteori-teori itu di Indonesia, karena Indonesia bukan negara indus-tri. Teori-teori Keynes hanya dapat diterapkan di negara yangproduksinya dapat diubah dalam semalam, sesuai permintaan.Kita adalah negara pertanian, jadi deficit spending menurut sayamerupakan kekeliruan yang mendasar. Tidak-boleh-tidak teoriini mengakibatkan inflasi. Saya kira sejak kemerdekaan kita selalumenderita gara-gara orang-orang yang tidak sepenuhnya menger-ti hubungan antara manusia dan perkembangan ekonomi.

Pada awal kemerdekaan, di kebanyakan tempat di Asia,banyak cendekiawan terpengaruh oleh gagasan-gagasanMarxis—gagasan-gagasan sosialis—tetapi bagi saya manusiamerupakan faktor utama. Segala sesuatu tergantung pada ma-nusia. Ini juga, saya kira, perbedaan mendasar antara saya danProfesor Sumitro. Profesor Sumitro terlalu banyak mengikutigaris pikiran Barat karena ia berpendidikan Barat. Ia belajarilmu ekonomi di Rotterdam, di negara dengan industrialisasitinggi. Saya juga berpendidikan Barat, tetapi saya tidak pernahmeninggalkan Indonesia sebelum kemerdekaan. Saya memangmempelajari hukum, tetapi saya punya latarbelakang keaga-maan. Walaupun demikian, kami tetap bisa saling menghargai.

50

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

Saya kira, sekarang ini saya sudah tergolong masa lalu, teta-pi gagasan-gagasan saya barangkali ada gunanya untuk masadepan. Terutama tafsiran saya mengenai Islam. Bahkan denganNatsir pun saya sering berbeda pendapat. Ia dididik di ling-kungan di mana orang Belanda dianggap sebagai musuh bu-kan karena kolonialismenya, melainkan karena agamanya. Sa-yang, kebanyakan orang Islam diajari mengidentikkan agama-agama lain, terutama Kristen yang dianut orang Belanda, de-ngan penindasan. Di tempat-tempat lain di dunia, di manaorang Islam pernah dijajah oleh kekuasan Barat, mereka jugaterpengaruh oleh pengertian yang keliru ini. Saya ingin men-jadi salah seorang pelopor yang akan memperkenalkan visibaru Islam, seperti di masa-masa awal sejarahnya, ketika Is-lam masih sangat liberal dan humanis. Kita harus mengem-balikan Islam pada fungsinya yang sesungguhnya, sebagaikekuatan moral untuk memperbaiki keadaan dunia. Masalahterpenting di dunia sekarang ini adalah menemukan toleransibagi hidup bersama tanpa kekerasan dan paksaan. Kita harusmengusahakan agar pendekatan liberal ini menarik dan meng-ilhami generasi baru Islam di Indonesia. Menurut pendapatsaya, kedaulatan negara bangsa menjadi kuno dengan majunyailmu dan teknologi. Apabila kita dapat memiliki satu panggungdunia yang terdiri atas negara-negara yang otonom, dan bukannegara-negara yang berdaulat seperti sekarang, banyak modalyang sekarang dihabiskan untuk persenjataan dapat digunakanuntuk memperbaiki taraf hidup dan mendorong pendidikan.

Dalam batas-batas tertentu saya tidak melihat alasan kena-pa Islam tidak selaras dengan sistem ekonomi yang berkem-bang menurut garis kapitalisme. Islam memiliki konsep ten-tang riba. Saya tidak setuju dengan orang-orang yang menaf-sirkan riba dengan bunga. Menurut pendapat saya, riba berartikeuntungan yang diperoleh dengan cara-cara tak berperike-

51

PELAKU BERKISAH

manusiaan. Dengan menipu dan menindas rakyat—itulah ri-ba—itu yang dilarang dalam Islam. Juga berjudi—yang berartimenjadi kaya tanpa melakukan sesuatu, dan sekaligus mem-buat orang lain miskin. Ini juga dilarang. Kapitalisme selarasbenar dengan Islam, tetapi ada batas-batasnya. Kita hanya bo-leh memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang tulus, danperdagangan hanya boleh berlangsung dengan persetujuanbersama yang bersifat sukarela hingga kedua belah pihak me-rasa bahwa keuntungan diperoleh lewat persetujuan. Pikiranbahwa orang boleh memperoleh keuntungan dengan menipuatau menindas orang lain itu dibenci oleh Islam. Koperasi ituada aturannya dalam agama Islam. Kita tidak seharusnya me-miliki satu ideologi saja—kapitalisme atau sosialisme. Ajarankapitalisme maupun sosialisme harus diterapkan sesuaikeadaan, untuk kepentingan rakyat, bukan secara dogmatis.Orang tidak akan bisa membentuk koperasi jika tidak mengertimakna dan cara menangani bentuk usaha ekonomi ini. Dengandemikian, bentuk-bentuk usaha ekonomi kapitalis, sepertiperseroan terbatas, harus diizinkan. Yang harus dihindarkanadalah eksploitasi satu orang terhadap orang yang lain, yangbisa terjadi dalam segala bentuk usaha ekonomi. Tugas ma-syarakat dan pemerintah adalah mengatasi terjadinya pelang-garan ini.

Ketika saya mengkritik kebijakan-kebijakan ekonomi pada1950-an itu, saya didorong oleh hati nurani; saya merasa tidakdapat menghindar untuk mengatakan apa yang harus sayalakukan. Sejarah yang akan menilai, siapa yang benar dan sia-pa yang salah. Kita harus belajar dari kekeliruan dan kesalah-an. Selamanya harus ada yang mengingatkan orang agar tetapmenjadi manusia yang rasional. Saya kira, tidak terlalu mema-lukan ditindas oleh pemerintah sendiri daripada dieksploitasioleh orang asing. Sekarang ini, lebih mudah memperbaiki ne-

52

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

geri ini daripada di bawah kekuasaan Belanda. Barangkali ja-lan sejarah Indonesia sejak kemerdekaan memang harus de-mikian—kita lakukan semua itu karena kita belum matang.Kita tidak mungkin mengejar dunia modern dalam 25 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Rosidi, Ajip, Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT(Jakarta: Inti Idayu Press, 1986).

Mohammad Saubari, ”Reflections on Economic Policy-Making, 1945-51”, BIES 23, No. 2, Agustus 1987, hlm. 118-21.

Abdoel Raoef Soehoed dilahirkan di Jakarta pada1920. Lulus dari sekolah menengah atas di Jakarta pada

1939, ia kuliah di sekolah tinggi teknik di Bandung, dan lulussesudah perjuangan kemerdekaan. Pada 1956 Soehoed, yangwaktu itu telah menjadi perwira Angkatan Udara Indonesia,mengundurkan diri dari dinas militer dan menjadi konsultanteknik di sebuah perusahaan swasta. Karirnya sebagai pegawainegeri dimulai ketika ia ditunjuk sebagai Penasihat UtamaMenteri Pembangunan dan Industri. Ia kemudian diangkatmenjadi anggota Komisi Teknik untuk Penanaman Modal,yang kemudian menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal(BKPM). Soehoed ditunjuk menjadi wakil ketua badan terse-but, merangkap Kepala Divisi Promosi Penanaman ModalAsing BKPM. Pada 1976 ia juga ditunjuk menjadi Ketua OtoritaPembangunan Asahan. Pada 1978 ia menjabat Menteri Perin-dustrian dalam Kabinet Pembangunan Ketiga (1978-83) danpada Mei 1983 ditunjuk menjadi anggota Dewan Pertimbang-an Agung.

Sebagai penganjur yang kuat dan persuasif dari apa yangkemudian disebut pendekatan strukturalis industrialisasi, Soe-hoed dapat dipandang sebagai arsitek utama kebijakan indus-tri Indonesia pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Pada 7 Sep-tember 1987 ia memberikan wawancara kepada Thee Kian Wiedan Hal Hill mengenai pandangannya sekitar pembangunansektor manufaktur Indonesia.

ORDE LAMADI MASA Orde Lama saya menjadi pengusaha swasta yangbanyak berkecimpung dalam pengembangan industri. Sejakawal diakui oleh pemerintah bahwa cara terbaik untuk meng-ubah negeri ini menjadi masyarakat industri adalah denganmembangun industri dasar, walaupun apa yang dimaksud de-ngan industri dasar belum dirumuskan dengan jelas. Seingatsaya, Kepala Biro Perancang Nasional (BPN) waktu itu, Ir Dju-anda, mengusulkan pendekatan bercabang dua menyangkutindustrialisasi: (1) industri untuk menghasilkan barang-barangyang diperlukan di dalam negeri, dan (2) industri yang harusmendatangkan penghasilan untuk membiayai pembangunanindustri-industri lain; ini adalah sistem yang saling meleng-kapi. Tidak banyak proyek yang direncanakan pada tahun-tahun sebelum 1965 benar-benar terwujud, walaupun ada pa-brik pupuk pertama di Palembang dan pabrik semen besarpertama di Gresik, yang kemudian masing-masing dikenal

4ABDOEL RAOEF SOEHOED

56

ABDOEL RAOEF SOEHOED

sebagai PT PUSRI dan PT Semen Gresik. Sebuah pabrik baja yangakan dibangun dengan bantuan Rusia menghadapi banyakmasalah dan akhirnya tidak terwujud. Ada beberapa pabrik yangdimulai di masa Orde Lama tetapi terhenti karena masalah politiksekitar 1965, dan akhirnya diselesaikan pada 1970-an.

Walaupun demikian, satu konsep sudah diterima untukpertama-tama mendirikan industri dasar dengan memanfaat-kan berbagai sumberdaya alam yang tersedia, dan kemudianmengembangkan industri hilir.

PERKEMBANGAN INDUSTRI ORDE BARUDi masa Orde Baru saya percaya konsep itu lebih sahih lagi.Kalau di masa Orde Lama sarana amat terbatas, maka di masaOrde Baru tuntutannya berbeda. Pertama-tama pemerintahyang baru menempuh suatu kebijakan yang sangat bijak, yaitumembuka negeri ini bagi penanaman modal swasta asing, danmengintrodusir kebijakan yang ditujukan untuk mengem-bangkan berbagai sumberdaya alam. Pada akhir 1960-an halterakhir ini masih terbatas terutama pada minyak bumi, karenaterdapat kendala keuangan. Awal 1970-an, itulah saat untukmengembangkan strategi jangka panjang yang terpusat padaindustri dasar dan berbagai sumberdaya alam yang diprakar-sai oleh pemerintah, sedangkan industri manufaktur hilir dise-rahkan kepada usaha swasta. Yang pertama akan didanai olehpenghasilan dari minyak bumi dan arus bantuan luar negeridalam jumlah besar, yang pada umumnya diperoleh denganpersyaratan menguntungkan. Pengembangan sumberdayaalam kemudian bukan hanya terbatas pada minyak bumi, te-tapi juga mencakup bahan mineral lainnya dan produk-pro-duk kehutanan. Waktu itu aluminium sudah dipertimbangkansebagai salah satu industri dasar yang mungkin dapat dikem-bangkan. Sementara itu, penanaman modal swasta asing dan

57

PELAKU BERKISAH

domestik tumbuh pesat. Hal ini menarik minat banyak peru-sahaan untuk memproduksi barang-barang baru sebagai subs-titusi impor, khususnya di sektor domestik. Saya tidak setujudengan substitusi impor ini. Walaupun waktu itu saya menye-tujui sejumlah proyek substitusi impor, itu hanya untuk men-jadikannya dasar guna memacu kembali ekonomi dan untukmenciptakan lapangan kerja secepat mungkin.

Saya mempropagandakan gagasan bahwa sudah waktunyapemerintah mengerahkan semua sumberdaya yang tersediauntuk pengembangan infrastruktur dan industri dasar. Tetapidalam hal ini saya tidak memperoleh banyak dukungan. Be-berapa kalangan tertentu berpendapat bahwa gagasan ini ha-nya akan mengulangi apa yang telah dilakukan oleh Orde La-ma tanpa hasil. Namun perbandingan demikian itu tidak sa-hih. Orde Lama gagal karena tidak tersedia sarana yang diper-lukan, negeri ini tidak terbuka, dan tidak ada stabilitas politikdan sosial yang memadai untuk memajukan pembangunansecara besar-besaran. Tidak ada banyak waktu untuk memikir-kan ekonomi dengan serius.

Di bawah Pemerintah Orde Baru, keadaan berubah sama-sekali. Berbagai sarana tersedia, pasar bagi banyak komoditasmenguntungkan, dan bangsa ini sudah siap melaksanakanpembangunan; konsekuensinya adalah terdapat lebih banyakdukungan masyarakat.

INDUSTRI DASAR DANPENDALAMAN STRUKTUR INDUSTRI

Kalangan-kalangan tertentu berpandangan bahwa industri hi-lir harus dikembangkan lebih dulu, sebab industri ini men-ciptakan lapangan kerja dan menyumbangkan apa yang di-namakan pemerataan keadilan pembangunan. Ini memang be-nar, tetapi industri itu dapat diserahkan kepada usaha swasta,

58

ABDOEL RAOEF SOEHOED

asalkan insentif yang benar bisa ditawarkan. Hal ini akan me-mungkinkan pemerintah memusatkan perhatian pada pe-ngembangan industri dasar dan infrastruktur. Kemudian seca-ra berangsur-angsur sektor hilir dapat dihubungkan dengansektor hulu untuk mencapai strategi pertumbuhan industrijangka panjang.

Begitulah jalan pikiran saya, tetapi sebelum saya menjadiMenteri Perindustrian pada 1978 saya tidak dapat menyam-paikan pesan itu. Saya usulkan sekitar 52 industri dasar yangharus diprakarsai oleh pemerintah, karena pengusaha swastabelum siap. Persoalan industri dasar yang dihadapi biasanyaadalah kebutuhan modal yang besar jumlahnya, masa teng-gang yang lama sekali, infrastruktur yang harus dibangun du-lu, dan keuntungannya umumnya rendah. Saya berhasil meya-kinkan pemerintah bahwa kalau kita sudah meletakkan da-sarnya dengan bantuan penerimaan minyak bumi yang me-lonjak, perkembangan industri akan berakselerasi sendiri.Konsep ini disetujui, tetapi saya tidak bisa melaksanakan selu-ruh program di masa bakti saya. Demikian pula banyak proyekyang telah dilaksanakan, termasuk pabrik semen dan pupuk,peleburan aluminium Asahan, pabrik kertas dan kayu lapis,serta inti industri baja dan rekayasa.

Namun saya menyesal bahwa dana yang dialokasikan tidakmemadai untuk melatih tenaga kerja, khususnya dalam indus-tri rekayasa. Orang umumnya yakin bahwa pabrik-pabrikyang ada akan melaksanakan tugas pelatihan itu. Sayang jugabahwa walaupun saya bermaksud menyerahkan sektor hilirkepada usaha swasta, tidak ada cukup petunjuk jangka pan-jang untuk sektor swasta; tumpang-tindihnya wewenang diantara lembaga-lembaga pemerintah seringkali menyebabkanterjadinya perubahan tak menentu atas aturan main, peratur-an, dan prosedur. Contohnya adalah dalam hal industri oto-

59

PELAKU BERKISAH

motif, di mana standardisasi seharusnya dapat menjadi faktorpengatur yang penting, dan bukan segalanya diserahkan kepa-da kekuatan pasar. Semua orang mencoba ikut main, sehinggaterjadi proliferasi bermacam-macam merek dan model (72 me-rek dan lebih daripada 150 model ketika saya menjadi menteri)sehingga mustahil memikirkan industri otomotif nasional se-bagai tujuan akhir. Secara berangsur-angsur saya berlakukanpembatasan, dan mendorong standardisasi. Ketika saya mele-takkan jabatan, jumlah merek telah berkurang separo lebih,dan kondisinya sudah lebih kondusif untuk membuat kompo-nen-komponen bagi perlengkapan standar dan menyusun ke-bijakan jangka panjang. Saya sebutkan industri otomotif khu-susnya karena transportasi mobil memang krusial di Indone-sia, sementara bagian-bagian tertentu industri ini masih sangatbersifat padat karya, sehingga dapat mengakomodasi kebu-tuhan lapangan kerja yang baru.

Di negara-negara dengan sejarah industri yang lebih lama,industri dasar biasanya berkembang dari industri hilir ke in-dustri hulu untuk menjamin pasokan bahan baku dan bahandasar. Proses itu berlangsung alamiah melalui kekuatan pasar.Pola perkembangan dengan mengikuti kekuatan pasar itu kira-nya tidak mungkin terjadi di negara berkembang seperti Indo-nesia. Di awal Orde Baru, usaha swasta enggan memasuki sek-tor hulu karena marjin keuntungannya lebih kecil dan risiko-nya lebih tinggi, sementara kebutuhan modalnya besar sekali.Karena itu saya menyarankan agar pemerintah memeloporiindustri-industri dasar. Sekarang usaha swasta sudah jauh le-bih kuat, dan saya kira wajar membiarkannya, bahkan mendo-rongnya, untuk mengambil prakarsa dan peran yang lebih besar.

Sayang sekali timbul perpecahan di antara pandangan-pan-dangan yang saling bersaing mengenai perlunya industri ”high-tech” (teknologi tinggi). Industri ”high-tech” pasti diperlukan

60

ABDOEL RAOEF SOEHOED

di masa depan, dan membangun fondasinya sekarang bukan-nya tidak bijak. Program-program yang ada sekarang barang-kali agak terlalu luas dalam keadaan sekarang, tetapi kita tidakperlu khawatir, khususnya terhadap industri-industri bertek-nologi tinggi atau proyek-proyek industri berskala besar, apa-bila kelayakannya sudah terbukti. Saya memahami argumenpara ekonom dan perlunya berhati-hati, tetapi kehati-hatiandapat dengan mudah membuat orang terombang-ambing danproyek-proyek besar bisa mandek karena tiadanya ketegasan,sementara orang lain di tempat lain sudah memulai denganmembangun proyek-proyek ini.

Misalnya, rencana membangun Pusat Olefin (Olefin Cen-tre) di Sumatra Utara sudah direncanakan lebih daripada se-puluh tahun lalu. Ketika rencana itu sedang dibahas, proyekini sangat layak; sekiranya waktu itu proyek ini langsung di-mulai, proyek ini tentu akan menguntungkan. Tetapi semen-tara itu Saudi Arabia sudah membangun pabrik besar, dansekarang tidak ada gunanya kita menanamkan modal di sektorini. Zaman kita ini zaman perubahan teknologi yang sangatcepat, jadi kita harus menangani dengan sungguh-sungguhproyek-proyek yang berhubungan dengan teknologi dansensitif terhadap teknologi.

SUBSTITUSI IMPOR DAN MENINGKATKAN EKSPORMengharapkan terjadinya peralihan cepat dari substitusi im-por ke orientasi ekspor bagi saya tidak terlalu realistis. Dalamtiga Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) pertama,ditekankan untuk memproduksi kebutuhan-kebutuhan po-kok, jadi semua industri dipusatkan pada pasar domestik, dansemua itu dilindungi dengan baik sekali. Tidak terbayangkanproduk-produk itu dapat diubah ke arah ekspor dengan cepat.Tentu saja kita harus mencoba mengekspor sebanyak mung-

61

PELAKU BERKISAH

kin, tetapi hal itu tidak bisa dilakukan dalam semalam. Penye-suaian kurs matauang memang bisa membantu di tahap awal,tetapi efek-efek positif penyesuaian itu akan cepat hilang kalautidak disertai tindak lanjut yang lebih bersifat jangka panjang.

Cara altenatif, di tengah resesi sekarang, untuk memperta-hankan neraca pembayaran yang sehat dapat ditempuh de-ngan memberikan lebih banyak perhatian pada sisi pengelu-aran, jadi bukan memusatkan perhatian sepenuhnya padapenerimaan devisa. Devisa dalam jumlah besar pasti akan da-pat dihemat apabila dana yang masuk itu diteliti dengan lebihcermat dalam hubungannya dengan teknologi yang diterap-kan dan dengan kebutuhan devisa tersebut agar dapat diper-oleh keuntungan ekonomi tertentu. Pendapat berlawananyang sering terdengar adalah bahwa pengeluaran dalam ben-tuk valuta lokal yang pasti naik, sehingga akhirnya akan meng-akibatkan inflasi lagi.

Tanpa menyanggah kemungkinan ini, tetap ada gunanyamempertimbangkan alternatif antara kesempatan kerja yanglebih banyak dan penggunaan barang-barang dan jasa lokal.Ambil contoh pembangunan jembatan di suatu tempat di pe-dalaman Sumatra atau Kalimantan, yang untuk volume lalu-lintas sekarang masih bisa dibuat dari kayu, yang tentu sajajauh lebih murah daripada jembatan dari baja atau beton.Jembatan demikian memang tidak memberikan sumbangansebanyak jembatan yang mahal ditinjau dari sudut pengelu-aran untuk pembangunan, tetapi ditinjau dari keuntunganekonominya jembatan kayu pasti mendatangkan efek yangsama; sementara jembatan itu hanya membutuhkan devisayang lebih kecil jumlahnya. Menurut pendapat saya, besarnyapengeluaran untuk pembangunan sebagai ukuran pertumbuh-an terlalu banyak ditekankan, tetapi nilai efektif yang nyatatidak terlalu ditekankan, padahal ini berhubungan dengan na-

62

ABDOEL RAOEF SOEHOED

iknya penerimaan. Ada ruang lingkup yang luas sekali bagipembangunan infrastruktur, bukan sekadar jalan-jalan rayadan jembatan-jembatan besar di kota-kota, melainkan juga diwilayah-wilayah pedesaan, termasuk bendungan-bendungankecil dan irigasi di seluruh negeri. Semua itu dapat menggu-nakan teknologi tepat guna, dengan memanfaatkan metode-metode konstruksi yang padat karya dan bahan lokal sertaperlengkapan yang dihasilkan oleh industri setempat atau bah-kan industri skala kecil. Pengeluaran pemerintah, dengan de-mikian, bisa menciptakan perkembangan yang lebih efektif,dan saya kira kita bisa menyeimbangkan neraca moneter danmenyediakan lapangan kerja dengan jauh lebih cepat daripadamemusatkan perhatian semata-mata pada ekspor, mengingatkita belum sepenuhnya siap untuk mengubah arah kebijakan ini.

Selain itu, walaupun banyak industri sudah dikembangkan,pemasaran dan distribusi tetap menjadi kendala besar. Trans-portasi domestik masih sangat mahal. Ada kebutuhan mere-alokasikan industri-industri untuk menjamin agar transportasimenjadi lebih efektif dan efisien. Investasi dalam transportasidalam negeri akan memajukan perkembangan industri danmenciptakan lapangan kerja serta membantu mengompensasi-kan turunnya penerimaan minyak bumi.

Pemahaman yang lebih komprehensif tentang perdagangandan pemasaran sangat diperlukan. Kita masih terpengaruholeh pandangan mengenai perdagangan yang muncul padazaman ketika pasokan barang-barang kurang, sehingga ber-kembang banyak perdagangan kecil dan percaloan. Akibatnya,timbul pandangan mengenai perdagangan sebagai sekadar tin-dakan membeli dan menjual. Perdagangan dalam arti modern,menurut saya, lebih rumit. Ada kebutuhan mendapatkan in-formasi yang benar dan tepat, waktu, serta kemampuan me-lakukan penyebaran dengan cepat. Orang harus dapat mengi-

63

PELAKU BERKISAH

kuti pola permintaan konsumen yang terus berubah dan dapatmemberikan respons yang tepat. Perusahaan-perusahaan da-gang kita—kalau memang boleh disebut demikian—burukperlengkapannya, dan hampir tidak bisa disebut pedagangmenurut definisi saya. Saya pikir perdagangan merupakan sa-lah satu sektor terlemah ekonomi kita. Kita masih belum me-nguasai ”ilmu dagang”.

INDONESIA SEBAGAI NEGARA INDUSTRI BARU?Di negara seperti Indonesia, di mana terdapat begitu banyakpulau, dengan sumberdaya alam yang berlimpah, dan denganpenduduk yang begitu besar, tidak mudah mengembangkankebijakan yang jelas dan agresif seperti di Jepang, Taiwan, atauKorea Selatan. Pada waktu ini saya belum tahu bagaimanacara agar kita bisa mencontoh pola mereka, dan saya kira tidakbenar bagi Indonesia untuk sekadar meniru model mereka.Pertama-tama kita perlu meningkatkan daya beli domestik kitasendiri, dan itu, antara lain, memerlukan peningkatan efisiensipertanian dan pekerjaan umum. Ini akan menciptakan dayabeli yang diperlukan oleh industri domestik untuk berkem-bang dan secara berangsur-angsur dihadapkan pada persa-ingan dengan luar negeri.

Korea dan Taiwan sudah menetapkan kebijakan-kebijak-annya karena tidak punya banyak pilihan lain. Mereka harusmenerapkan apa saja yang mungkin diterapkan untuk mendu-kung kebijakan-kebijakannya, bahkan dengan mengorbankankepentingan domestik demi ekspor. Indonesia punya banyakpilihan, termasuk mengembangkan pekerjaan umum dengannilai sosial yang nyata, dan dengan meningkatkan efisiensipertanian. Hal ini akan meluaskan pasar domestik, dan me-mungkinkan ekspor tumbuh dengan cara yang lebih alamiah.Kemudian ada faktor-faktor non-ekonomi yang membuat kebi-

64

ABDOEL RAOEF SOEHOED

jakan-kebijakan mereka sulit ditiru oleh Indonesia. GeografiIndonesia, misalnya, tidak memungkinkan adanya pengawas-an pantainya secara ketat. Selain itu, terdapat banyak pusatproduksi asing di dekat Indonesia, hampir-hampir di halamanbelakangnya. Kedua—dan ini sering sekali tidak diperhatikanorang—dibandingkan bangsa-bangsa lain yang sedang ber-kembang, rakyat Indonesia jauh lebih lama menghadapi bera-gam pengaruh dari luar. Indonesia di masa lalu selalu menjadipersilangan dagang dan budaya, dan merupakan paduan ba-nyak latarbelakang etnis. Dengan semua ini, kebijakan yangdapat dengan mudah diterapkan pada masyarakat seperti diKorea atau bahkan India, tidak dapat dengan mudah diim-plementasikan di Indonesia.

PEMBANGUNAN ASAHANSaya sangat terlibat dalam pembangunan Asahan; tujuannyaadalah untuk memanfaatkan potensi listrik tenaga air dari Su-ngai Asahan di Sumatra Utara untuk mengembangkan pro-duk-produk, seperti aluminium batangan, mula-mula untukekspor, tetapi akhirnya untuk industri domestik. Produksi alu-minium primer ini hanya sebagai awal, sesudah itu diikutidengan industri-industri antara, hilir, dan industri-industri ter-kait lainnya. Kini sudah tiba waktunya memikirkan bagaimanamengembangkan penyulingan bauksit untuk memproduksialumina dari bauksit lokal sebagai masukan untuk peleburantersebut. Pulau Bintan di Kepulauan Riau memiliki cadanganbesar, walaupun sudah ditambang beberapa waktu lamanya.Kalimantan Barat juga memiliki cadangan besar yang belumtersentuh. Sudah ada rencana untuk membangun pabrik alu-minium di Pulau Bintan. Pulau Bintan mungkin bukan lokasiyang paling ideal karena beberapa alasan, tetapi pemerintahtelah mengambil keputusan mengenai pulau ini.

65

PELAKU BERKISAH

Walaupun lokasinya kurang ideal, Bintan mungkin masihlayak, karena makin banyak peleburan dibangun di Timur Te-ngah, juga Asia Selatan dan Tenggara, yang sekarang ini hanyadapat mengandalkan Australia sebagai pemasok masukannya(input). India pun sekarang tampil di bidang ini. Pada akhirnyakeadaan ini tidak akan berlangsung lama; sejumlah besar pe-leburan pasti akan membutuhkan landasan pasokan yang le-bih luas. Tidak mustahil bahwa lebih banyak peleburan akandibangun di Asia Tenggara untuk melayani pasar Jepang yangbesar, yang sekarang samasekali tidak memiliki peleburansendiri, bahkan juga Eropa.

Jadi ada peluang baik bagi Penyulingan Alumina Bintanuntuk menjadi penyulingan yang tangguh sebagai sumbertambahan alumina, dan ada peluang untuk membagi pasartanpa saling bersaing. Konsep yang sama juga berlaku bagiproduk-produk karbon yang diperlukan oleh peleburan. Se-cara strategis, Asahan dan pengembangan selanjutnya, yangbertalian dengan aluminium, harus membuktikan tepatnya ke-bijakan pembangunan industri yang didasarkan pada sum-berdaya alam dan komoditas dasar yang tangguh, asalkan ke-duanya dipilih secara benar dengan pertimbangan jangka pan-jang. Sejauh ini konsep tersebut tampak sudah berjalan di sek-tor minyak bumi dan gas alam, produk-produk kayu, alumi-nium, dan tekstil.

Mengenai dipilihnya Sumatra untuk menerapkan konsepini, pertimbangannya tidak hanya terbatas pada sumberdayaalam yang tersedia, melainkan juga didasarkan pada faktor-faktor sosio-ekonomi, seperti infrastruktur yang cukup ber-kembang, fasilitas pendidikan yang memadai, serta tingkatkeberhasilan sosio-ekonomi yang cukup tinggi, yang semua-nya meningkatkan potensi untuk menjadi daerah industri ke-dua di Indonesia sesudah Jawa. Dalam proses ini Asahan dan

66

ABDOEL RAOEF SOEHOED

kompleks gas serta pupuk Lhokseumawe sudah menjadi peng-gerak-penggerak pokok tambahan, selain perkebunan yangselama beberapa dasawarsa merupakan satu-satunya lokomo-tif kemakmuran wilayah tersebut.

PERAN PERUSAHAAN NEGARASaya setuju untuk memberikan peran lebih besar kepada per-usahaan swasta, tetapi tidak hanya untuk mengurangi masalahpenerimaan negara seperti sekarang ini. Seperti sudah sayakatakan, pemerintah harus mengambil prakarsa pada tahap-tahap awal, karena tidak ada perusahaan swasta yang kuatpada periode tersebut. Sayang, kebanyakan perusahaan negaratidak terencana dengan baik dan tidak dikelola dengan baikpula. Maklumlah, manajemennya sebagian besar diambil daripegawai negeri yang pandangan dan sikapnya sangat dipe-ngaruhi oleh pengalamannya sebagai birokrat dan tidak betul-betul cocok di bidang usaha, sehingga akibatnya mayoritasperusahaan negara tidak berjalan terlalu efisien. Karena itusaya melihat swastanisasi pertama-tama sebagai sarana untukmeningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan miliknegara. Hal ini pada akhirnya dapat membantu menciptakansumber penerimaan baru bagi pemerintah, tetapi tujuan uta-manya haruslah demi meningkatkan efisiensi, jadi bukan un-tuk menguasai perusahaan-perusahaan yang tidak mengun-tungkan. Saya menyetujui upaya mengubah perusahaan ne-gara menjadi usaha patungan dengan perusahaan swasta ataubahkan dengan perusahaan asing, atau setidak-tidaknya me-miliki beberapa perusahaan negara yang dijalankan oleh timatau badan manajemen swasta domestik atau asing, sampaiakhirnya terbentuk manajer Indonesia yang cakap dalam jum-lah cukup. Karena itu, yang lebih penting dalam persoalan”swastanisasi atau tidak” adalah menjawab pertanyaan ”apa

67

PELAKU BERKISAH

yang dimaksud dengan swastanisasi” dan ”bagaimana swas-tanisasi dijalankan”.

Persepsi-persepsi tertentu harus ditinjau kembali atau di-modifikasi untuk memberikan peluang terhadap keberhasilanswastanisasi. Sebagai contoh, ada perbedaan pendapat yangtajam mengenai tafsiran Pasal 33 Undang-Undang Dasar ber-kaitan dengan kepemilikan tanah secara luas, yang akan ber-pengaruh terhadap swastanisasi perkebunan-perkebunan mi-lik negara dan partisipasi asing. Ada prasangka untuk menye-tujui kepemilikan tanah kecil ketimbang perkebunan yang di-operasikan secara komersial, sementara itu seringkali diajukanpertanyaan apakah memiliki tanah masih merupakan keingin-an yang umum di kalangan penduduk pedesaan, atau apakahkeuntungan dapat diperoleh dengan menggarap tanah tanpamemilikinya.

Walaupun kepemilikan tanah di tengah masyarakat pede-saan masih menjadi persoalan penting, saya mendapat kesanbahwa tujuan utama sebagian masyarakat, yang terus mening-kat jumlahnya, adalah mampu memenuhi beraneka ragam ke-butuhan dasar, seperti pendapatan tetap, pendidikan, pela-yanan kesehatan, dan seterusnya. Barangkali sekarang memi-liki tanah kurang dominan dibandingkan dengan mendapatkeuntungan lewat pekerjaan tetap dan berpenghasilan denganbekerja di perkebunan modern. Saya yakin, penduduk pede-saan lebih merasa aman dan lebih puas memiliki pekerjaanyang baik di perkebunan, yang memberikan gaji memadai,dan bahwa kepemilikan tanah tidak lagi mendominasi. Tentusaja pemerintah harus menggariskan dengan jelas kewajiban-kewajiban sosio-ekonomi perkebunan-perkebunan itu, danberusaha agar kewajiban-kewajiban itu dipenuhi. Kebijakanitu tidak boleh merugikan program perkebunan rakyat yangdijalankan oleh pemerintah, karena kedua konsep itu dapat

68

ABDOEL RAOEF SOEHOED

diterapkan sesuai dengan kecocokan sesuatu wilayah, dan da-lam beberapa hal bahkan dapat diterapkan berdampingan tan-pa saling mencampuri.

Karena itu masalahnya bukan sekadar mengajukan perta-nyaan apakah swastanisasi adalah langkah yang tepat untukditempuh, melainkan menganalisis dan menilai apa yang ter-kait sebagai akibat swastanisasi. Saya yakin, berbagai langkahmesti ditempuh. Perusahaan-perusahaan kecil yang tidak me-miliki nilai strategis bisa dijual, barangkali dengan potonganharga. Untuk sektor-sektor lain, pasar modal bisa digunakan.Kalau ada sektor swasta yang berminat terhadap Asahan, seca-ra pribadi saya akan menyambut baik keikutsertaan mereka.

Mungkin ada sejumlah perusahaan negara yang sepenuh-nya harus berada di tangan pemerintah karena alasan politisatau strategis. Sebagai contoh, Pertamina, karena perannyayang strategis, khususnya dalam hal penerimaan negara, harustetap dipegang oleh pemerintah. Barangkali ada sejumlah ka-sus demikian itu; pilihannya harus didasarkan pada pertim-bangan pembangunan nasional secara menyeluruh.

ALIH TEKNOLOGI DAN INDUSTRI ”HIGH-TECH”Untuk membangun industri rekayasa nasional, salah satu sya-ratnya adalah adanya standar industri nasional dan fasilitaspelatihan yang cukup; kedua hal ini belum berkembang sepe-nuhnya. Indonesia jelas memiliki potensi yang sangat besaruntuk membuat mesin-mesin, bukan mengimpornya. Pemba-ngunan jalan, misalnya, dengan metode padat karya sekalipun,masih memerlukan mesin penghalus jalan. Demikian pula ben-dungan irigasi kecil, yang dibangun dengan metode padat kar-ya, masih memerlukan beberapa mesin pengaduk semen dansatu-dua buldoser sederhana. Lebih baik mengembangkanstandar manufaktur lokal daripada mengimpor perlengkapan

69

PELAKU BERKISAH

yang canggih tetapi sangat mahal, yang akan menurunkan,bukan menaikkan, peran padat karya. Devisa bisa dihematdemi industri rekayasa domestik. Standar yang tepat bisa me-ningkatkan produksi lokal.

Perlengkapan untuk pekerjaan umum yang sederhana, in-dustri perumahan, dan industri skala kecil, juga untuk pabrikkaret, pabrik pengolah minyak sawit, dan pabrik gula, meru-pakan landasan bagi industri rekayasa. Sebagai contoh, de-ngan 50 pabrik gula yang sekarang beroperasi, dan denganperkiraan umur ekonomisnya 20 tahun, berarti dalam hal be-ban kerja kita harus memproduksi paling tidak setara dengandua pabrik gula setiap tahun, dan ini merupakan dasar yangbaik bagi berkembangnya beberapa industri rekayasa. Kalauditambahkan industri minyak sawit dan minyak goreng,pabrik sabun, pabrik bahan atap, dan sebagainya, kita sudahmemiliki dasar untuk membangun industri rekayasa domestikyang kuat. Dengan awal seperti ini, ditambah orang-orangyang terlatih baik, kita tidak akan sukar beralih ke produksipermesinan yang lebih canggih, termasuk produk-produk ber-teknologi maju.

Untuk negeri yang berpenduduk 170 juta jiwa, kebutuh-annya tidak hanya teknologi maju. Teknologi konvensionalyang sederhana serta ketrampilan rekayasa di tingkat rendahpun sama pentingnya. Walaupun yang sedang kita usahakanadalah teknologi maju, pengembangan teknologi yang lebihkonvensional pun masih diperlukan. Ambillah contoh pe-ngembangan tenaga listrik. Di Jawa sekarang ini kita memilikijaringan tenaga listrik yang secara teknis sangat maju, meliputiseluruh pulau. Ini adalah proyek sangat mahal yang sekarangsudah pasti tidak dapat kita kembangkan di pulau-pulau lain.Untuk wilayah-wilayah yang jarang penduduknya kita perlumengembangkan sistem yang dilokalisir, termasuk mikro-hi-

70

ABDOEL RAOEF SOEHOED

dro dan mini-hidro yang juga dapat menjadi dasar yang baikbagi industri lokal, apalagi jika standardisasi tingkat tinggidipakai. Republik Rakyat China, misalnya, mengembangkan70 persen tenaga listriknya dengan sistem mini untuk pede-saan. Hanya kota-kota besar dan wilayah-wilayah industriyang dihubungkan dengan jaringan tenaga listrik. Argumenmereka, yang memang tepat, adalah bahwa pabrik-pabrik keciltidak perlu diimpor. Lebih murah membuatnya sendiri, wa-laupun barangkali mutunya tidak sama dengan yang impor.

Beberapa proyek harus diimpor sepenuhnya. Masalah ter-penting di sini adalah menilai dengan tepat teknologi dan wak-tunya—mengambil keputusan yang tegas pada saat yang te-pat. Contoh yang baik adalah Proyek Olefin yang sudah di-singgung di depan, yang direncanakan untuk Sumatra Utara,ketika pasar sedang baik. Waktu itu ada tawaran investasi yangmasuk akal, yang bisa saja bukan tawaran yang terbaik, tetapipaling tidak kelihatannya dapat segera diimplementasikanberdasarkan studi kelayakan yang baik. Seperti sudah sayakatakan, perundingan waktu itu berlarut-larut selama bebe-rapa tahun untuk memperoleh perjanjian yang lebih baik, yangberakhir dengan pembatalan proyek itu. Ada waktunya kitaharus mengambil keputusan secara cepat, walaupun dengansejumlah risiko yang sudah kita perhitungkan.

Kini kita harus menilai investasi tidak hanya dari segi be-sarnya modal, melainkan juga dari segi penerimaannya, baikyang nyata maupun yang tak nyata. Kita juga perlu mengu-tamakan mutu investasi—industri yang bisa memperkenalkanmetode-metode kerja baru, produk-produk yang lebih baikmutunya, serta penggunaan bahan dan sumber-sumber yangtersedia secara efisien. Masalah yang pokok tetaplah soal ke-uangan, tetapi secara fundamental masalahnya yang terbesaradalah manajemen. Selama kita tidak memiliki fasilitas pela-

71

PELAKU BERKISAH

tihan yang mencukupi untuk buruh dan manajemen, sangatsukar mengembangkan struktur industri yang sehat. Kita ber-harap dapat mengatasi masalah ini dalam waktu yang tak terla-lu lama, tetapi sekarang ini satu-satunya cara, walaupun bukanyang ideal, untuk memperkenalkan ketrampilan dan disiplin yangdiperlukan adalah lewat investasi asing. Karena itu, barangkali,bukan waktunya sekarang ini kita menekankan masalah-masalahyang sensitif, seperti kepemilikan dan peran para ahli asing.

Tentu saja kita menginginkan alih pengetahuan dan se-bagian posisi kepada kita. Tetapi ini bukan sekadar masalahmelatih atau memasukkan semua itu ke dalam buku petunjuksecara luas. Sekiranya menurut penilaian kita para ahli asingitu betul-betul rela melatih, masih ada pertanyaan, apakah te-naga kerja kita dapat menyerap pengetahuan itu dengan cukupcepat dan betul-betul menguasainya. Terbayang oleh saya bah-wa kapasitas penyerapan para profesional muda kita masihsangat terbatas. Karena itu, bila proses lokalisasi kita dorongterlalu keras, kita bisa ditinggalkan oleh para ahli itu, semen-tara rakyat kita masih belum belajar menjalankan tugasnya.Hal ini terutama karena teknologi terus berubah begitu cepat.Satu contoh adalah hortikultura—ini tidak seperti di masa lalu,ketika tanaman tumbuh dengan mudah di tanah yang sangatsubur, dan segalanya berjalan lancar. Sekarang ini kita harusmenguasai pengetahuan baru, yang muncul hampir-hampirsetiap minggu, dan harus memproduksi produk-produk yanglebih baik mutunya. Orang Jepang dan Korea dengan agresiftelah mengembangkan berbagai program pelatihan dan sisteminformasi yang meliputi seluruh negeri. Di Indonesia hal inibelum ada. Kita perlu lebih menekankan pendidikan, infor-masi, dan peran pemuda. Ini tiga bidang yang sangat penting,tetapi sebegitu jauh saya belum mendapat kesan bahwa ber-bagai masalah di bidang-bidang itu betul-betul sudah ditangani.

72

ABDOEL RAOEF SOEHOED

Hal ini juga menyangkut masalah kerjasama dengan luarnegeri lewat sektor swasta. Dalam hal ini kerjasama tidak mestiberarti investasi langsung; kerjasama bisa mencakup pembe-rian lisensi, kontrak bantuan teknik, atau pembagian keun-tungan. Saya berharap BKPM dapat mengembangkan berbagaibentuk kerjasama, tidak sekadar mengandalkan diri pada me-tode penanaman modal asing.

PERANAN JEPANGSaya masih percaya Jepang dapat memainkan peran pentingdalam membantu negara-negara di kawasan ini untuk tinggallandas dan menjadi mitra yang betul-betul setara. Jepang me-miliki potensi; negara ini punya kelebihan, karena letaknyadekat dengan Indonesia, dan terdapat banyak unsur yang ber-sifat saling melengkapi antara Jepang dan Indonesia. Walau-pun demikian masih terdapat satu masalah, dan masalah iniada pada kedua belah pihak. Barangkali hanya waktu dan hu-bungan yang lebih erat yang dapat memecahkan masalah ter-sebut. Negara-negara penerima di Asia, terutama negara-nega-ra yang diduduki Jepang selama perang, masih menyimpanberbagai trauma.

Kekhawatiran ini, tanpa disadari, terus hidup karena lang-kah-langkah bisnis orang Jepang yang cepat dan agresifdewasa ini. Saya sudah berkali-kali berusaha menjelaskan halini kepada teman-teman saya dari Jepang, tetapi rupanya pen-jelasan itu belum cukup dipahami, karena sikap semacam iturupanya ada di kalangan mereka sendiri, yakni cara hidupyang penuh persaingan keras. Orang takut kepada orang Je-pang karena cara mereka yang tak kenal ampun dalam menge-jar kepentingan-kepentingannya. Tentu saja tiap orang harussepenuhnya mengurus kepentingnnya sendiri, tetapi ada ba-nyak cara untuk melakukan hal itu. Terpikir oleh saya masih

73

PELAKU BERKISAH

hidupnya kekhawatiran lama yang lama terpendam di pikiranorang Jepang, yang selama berabad-abad merasa terancam.Jepang dengan penduduknya yang sangat rajin dan cerdas,tetapi masih memiliki semacam mentalitas terkepung, harusmenyadari bahwa kedudukannya di dunia sekarang ini me-nonjol, dan kedudukan itu membawa tanggungjawab; Jepangjuga harus melepaskan diri dari prasangka-prasangka. Di ka-langan akademis dan politik saya sudah melihat ada perubah-an, terutama di kalangan akademis. Tetapi di sektor swastamasih perlu dilakukan banyak penyesuaian, sebelum keun-tungan-keuntungan, sebagai berkah kerjasama, dapat benar-be-nar dinikmati bersama oleh semua pihak yang berkepentingan.

Berkaitan dengan kebijakan industri Indonesia, sistem gariskebijakan industri Jepang barangkali memiliki lebih banyakkeunggulan dibandingkan model Barat, yang berupa kebebas-an bagi semua. Pada prinsipnya saya tidak takut menerapkanhal seperti MITI (Kementerian Perdagangan Internasional danIndustri), yang memainkan peran sangat aktif dalam memba-ngun ekonomi Jepang. Namun dibutuhkan waktu untuk mem-bentuk staf yang diperlukan untuk menjalankan lembaga sepertiitu. Sistem dan staf MITI telah dikembangkan dalam jangka waktulama, sebelum akhirnya menjadi badan yang menonjol sepertisekarang, lengkap dengan birokratnya yang andal, yang terlatihbaik untuk mencapai tujuan-tujuan yang spesifik.

USAHA PRIBUMIBagaimanakah kita mengatasi ”kesenjangan” etnis dalamusaha? Ini masalah yang belum pernah berhasil kita pecahkan.Salah satu caranya adalah dengan melakukan investasi di te-ngah khalayak pribumi, sehingga mereka dapat menjalankanusaha dengan tingkat lebih setara; inilah gagasan yang men-dasari pembentukan kawasan industri mini yang disubsidi di

74

ABDOEL RAOEF SOEHOED

masa jabatan saya sebagai Menteri Perindustrian. Namun ka-wasan-kawasan tersebut tidak mampu mencapai sasarannyakarena tidak diberi sumber anggaran, melainkan harus meng-andalkan diri pada pendanaan bank, yang tentu saja meng-hambat tercapainya sukses.

Akar masalah kesenjangan etnis terpendam dalam sejarahkolonial Indonesia. Kebijakan-kebijakan kolonial telah men-ciptakan kesenjangan tidak hanya dalam usaha, melainkan se-cara sosial. Di masa jabatan saya, saya mencoba mengembang-kan kebijakan berupa gabungan antara petunjuk pengaturansektor-sektor usaha tertentu dan perlakuan istimewa terhadapusaha pribumi, tanpa meniadakan pemberian kesempatanyang adil kepada masyarakat nonpribumi; tetapi sejak sayaberhenti, banyak hal diserahkan lagi sepenuhnya kepada ke-kuatan pasar.

Perlakuan istimewa terhadap usaha pribumi tidak seharus-nya diberikan dalam bentuk kredit keuangan, melainkan da-lam bentuk aset dan kesempatan; ini memang akan menyang-kut subsidi, yang saya lebih suka menyebutnya sebagai in-vestasi dalam masyarakat. Konsep investasi dalam masyarakatdapat diperluas, misalnya mencakup pusat-pusat perbelanjaanbesar yang dibangun oleh orang Indonesia nonpribumi. Pem-bangunan pusat-pusat perbelanjaan ini tidak usah dihalangi,tetapi pemerintah harus membeli, katakanlah, sepertiganyadengan harga pasar dan menyerahkannya kepada pedagang-pedagang Indonesia pribumi untuk dimanfaatkan dengan po-tongan pajak. Ini akan memberi sektor pribumi kemampuanbersaing dengan kelompok nonpribumi dengan landasan yangsama, tanpa tekanan politik yang tidak pada tempatnya. Pra-karsa kelompok nonpribumi tidak usah dihambat, tetapi ke-untungannya harus dapat diakses oleh kelompok-kelompokusaha pribumi, dan ini memerlukan kebijakan dan subsidi ter-

75

PELAKU BERKISAH

tentu. Sayang, ”subsidi” sekarang ini punya konotasi negatifdi kalangan pembuat kebijakan. Pertanyaannya adalah apakahdukungan semacam ini merupakan subsidi dalam arti yangbiasa, ataukah merupakan investasi demi kesejahteraan masadepan masyarakat secara keseluruhan. Secara pribadi, sayapercaya bahwa dukungan ini adalah jenis investasi untuk halyang kedua.

Sarbini Sumawinata, Profesor di FEUI dan Ketua DewanRedaksi majalah dwibahasa Business News, lahir di Madiun,

Jawa Timur, pada 1918. Awal 1950-an ia tinggal di Belanda,AS, dan Kanada, dan ketika pulang ke Indonesia pada 1955menjadi orang Indonesia pertama yang mengepalai Biro PusatStatistik. Jabatan itu dipegang selama hampir sebelas tahun.Selama itu pula ia mengajar ekonomi internasional di Univer-sitas Indonesia. Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, yangpenuh pergolakan politik, ia mengetuai Ikatan Sarjana Eko-nomi Indonesia (ISEI). Pada 1963 Sarbini dan almarhum DrSoedjatmoko menyusun sebuah dokumen berisi garis-garisrencana pembangunan Indonesia, yang kemudian terkenal de-ngan nama Deklarasi Ekonomi (Dekon). Pada tahun-tahunawal Orde Baru ia menjadi koordinator para ahli di bidangpolitik yang memberikan nasihat kepada Presiden Soeharto.Pada April 1989, dan kemudian Oktober 1991, Profesor Sarbinimemberikan wawancara kepada Anne Booth, J.A.C. Mackie,dan Thee Kian Wie, anggota Dewan Redaksi BIES. Dalam ke-sempatan itu ia menguraikan karir dan pandangan-pandang-annya mengenai masalah ekonomi dan sosial yang dihadapiIndonesia.

MASA KECIL DAN PENDIDIKANSaya lahir di Madiun, kota di mana saya mendapat pendidikansekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Lulus dari seko-lah menengah atas (Algemene Middelbare School—AMS) diYogyakarta, saya mendaftar di jurusan teknik sipil SekolahTinggi Teknik (Technische Hogeschool—TH) di Bandung. Te-tapi tidak lama kemudian Jepang menduduki Indonesia, dansaya serta kebanyakan mahasiswa Indonesia lainnya drop outdari TH, karena enggan belajar di sekolah tinggi yang telahmenjadi lembaga yang disponsori Jepang.

Yakin bahwa pendudukan Jepang hanya bersifat sementara,kami mendirikan kelompok studi informal untuk menyiapkandiri menghadapi kemerdekaan. Kelompok itu mencakup bebe-rapa bekas kadet Akademi Militer Belanda di Bandung, ter-masuk Nasution. Karena kebanyakan kami adalah mahasiswateknik sipil, masing-masing kami menyiapkan diri menjadiahli di satu bidang teknik tertentu. Wiweko, yang kelak men-

SARBINI SUMAWINATA

5

78

SARBINI SUMAWINATA

jabat direktur jenderal perusahaan penerbangan nasional,Garuda Indonesia, memutuskan mempelajari industri besi danbaja. Saya memilih mendalami perencanaan ekonomi, satu bi-dang yang menarik minat saya sesudah membaca artikel da-lam majalah teknik Belanda mengenai Gosplan (perencanaanpusat) di Uni Soviet. Waktu itu saya tidak tahu apa-apa tentangekonomi, tetapi saya sudah mulai mengembangkan sejumlahgagasan mengenai soal ini.

Kehidupan keluarga saya sangat bahagia, walaupun kamiadalah keluarga lapisan menengah bawah. Ayah saya pegawaiteknik di Kantor Pekerjaan Umum di Madiun. Dengan tumbuhdi Madiun, saya menyadari kekuasan kolonial Belanda sejakusia dini, dan mengetahui ada perbedaan sosial antara kitadan Belanda. Kami juga mengetahui ada Soekarno dan gerak-annya untuk kemerdekaan, dan kami menjadi nasionalis padausia awal belasan tahun. Singkat kata, sudah ada suasanapemberontakan waktu itu.

Di masa revolusi saya pergi ke Yogyakarta untuk menerus-kan pendidikan teknik di Institut Teknik, yang kemudian men-jadi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Saya memu-tuskan pindah belajar dari teknik sipil ke teknik mesin, tetapisayang tidak ada insinyur-insinyur mesin di fakultas itu,sehingga studi saya terhenti, sementara teman-teman lain, ter-masuk Sadli, dapat lulus sebagai insinyur sipil.

Namun pada 1947 datang tawaran untuk melanjutkanpendidikan teknik di India. Saya terdaftar di salah satu uni-versitas terbaik India, yaitu Hindu University of Benares. Kare-na kemudian saya tertarik pada ekonomi, saya minta diterimadi jurusan ekonomi Fakultas Teknik, karena yang terbayangadalah jurusan ekonomi perusahaan (bedrijfseconomischerichting) di Universitas Teknik di Delft, Belanda. Sayang, Uni-versits Benares tidak memiliki jurusan seperti itu, sehingga

79

PELAKU BERKISAH

sebelum memulai pelajaran saya pulang ke Madiun pada 1948,tidak lama setelah PKI melancarkan kup yang gagal.

KARIR AWAL DAN PENDIDIKAN EKONOMIKetika masih mengikuti kuliah di Institut Teknik di Yogyakartadi masa revolusi, saya juga telah bekerja di Kementerian Pere-konomian sebagai pegawai, karena saya semakin tertarik padailmu ekonomi. Sesudah pengakuan kedaulatan Indonesia pada27 Desember 1949 saya pergi ke Jakarta, dan pada 1951 sayadikirim ke Paris sebagai anggota komisi teknik delegasi Indo-nesia ke suatu konferensi PBB. Kemudian, dengan persetujuanWilopo, yang waktu itu menjabat menteri perekonomian, sayapergi ke Den Haag untuk bekerja di Biro Perencanaan Pusat(Centraal Plan Bureau) di bawah Profesor Tinbergen. Sejak itu-lah untuk pertama kali saya berkenalan dengan teori ekonomi.

Saya diminta bekerja di Biro Perencanaan (Planning Bureau)di Belanda karena saya telah ditempatkan di seksi perencana-an Kementerian Perekonomian Indonesia, dan dijadwalkanuntuk menggantikan kepalanya, orang Belanda. Karena hanyasedikit pengetahuan saya tentang perencanaan ekonomi, sayamencari peluang mempelajari masalah-masalahnya dan bela-jar tentang pendapatan nasional serta distribusinya. Tiba diDen Haag saya minta kepada kepala seksi ekonomi kedutaanbesar kita untuk memperkenalkan saya kepada Profesor Tin-bergen, yang menyambut saya dengan hangat.

Sesudah setahun bekerja di Biro Perencanaan Pusat, sayapergi ke Washington DC, di mana saya dipekerjakan pada Ke-dutaan Besar Indonesia sebagai anggota staf dengan tugasbelajar. Saya laksanakan tugas belajar dengan mengunjungipakar-pakar ekonomi Bank Dunia, Dana Moneter Internasio-nal (IMF), Departemen Pertanian AS, dan sebagainya untukberdiskusi dengan mereka mengenai masalah-masalah pem-

80

SARBINI SUMAWINATA

bangunan ekonomi, khususnya masalah-masalah yang diha-dapi oleh negara-negara Amerika Latin, yang dikenal baik olehpara pakar yang saya temui. Di Departemen Pertanian AS sayatertarik belajar lebih banyak tentang kebijakan Pemerintah ASmengenai dukungan harga pertanian (harga paritas), karenakebijakan itu bertalian dengan ketentuan-ketentuan perda-gangan negeri itu.

Sebagai bagian tugas belajar di Washington DC, saya jugamengikuti kursus ilmu ekonomi di The American University.Karena hasil ujian saya di sana, seorang konsultan Amerikadatang ke Kedutaan Besar Indonesia untuk menyarankan agarsaya mengikuti kuliah guna memperoleh gelar dalam ilmuekonomi, jadi tidak sekadar mengikuti kursus. Sesudah me-ngalami beberapa kesulitan karena tidak memiliki gelar res-mi dalam ilmu ekonomi, dan karena tidak dapat tinggal duatahun seperti disyaratkan untuk mengikuti matakuliah terse-but, saya masuk Harvard University untuk memperoleh gelarMaster dalam ilmu ekonomi, yang dapat saya selesaikan dalamwaktu setahun. Profesor Alvin Hansen adalah ketua komisiujian, sementara Profesor Edward Chamberlin dan ProfesorGuy Orcutt masing-masing adalah penguji untuk teori eko-nomi dan statistik. Selama belajar di Harvard, saya mengikutimatakuliah Profesor Gottfried Haberler, Alvin Hansen, Ed-ward Chamberlin, dan Wassily Leontieff. Terutama Haberlerdan Leontieff sangat mengesankan saya.

MASA BPSUsai menempuh pendidikan Master di Harvard, saya mene-rima kawat dari Kementerian Perekonomian di Jakarta, yangisinya memerintahkan saya segera pulang ke Indonesia untukmenggantikan Direktur Biro Pusat Statistik (BPS), yang waktuitu dijabat oleh orang Belanda. Saya menjawab bahwa BPS

81

PELAKU BERKISAH

bukan tempat untuk seorang ekonom seperti saya, tetapi kalaumereka mendesak, mereka harus memberi saya kesempatanbelajar bagaimana mengelola sebuah kantor statistik yangbesar dan baik. Permintaan saya itu diluluskan, dan denganbeasiswa dari Pemerintah Kanada saya pergi ke Ottawa untukbekerja selama tiga bulan di Biro Statistik Dominion (DBS). Disana saya bertemu Nathan Keyfitz, yang waktu itu menjadiahli statistik senior di kantor tersebut. Karena kunjungan sayadi situ singkat saja, maka saya tidak memusatkan perhatianpada statistik itu sendiri, melainkan pada masalah pengorga-nisasian dan pengelolaan sebuah biro statistik.

Saya kembali ke Indonesia tahun 1955 dan menjadi KepalaBPS, jabatan yang saya pegang hampir sebelas tahun lamanya.Jabatan itu memberi saya kesempatan mereorganisasi biro ter-sebut dan mencoba mengubahnya dari kantor yang relatif kecildan sangat terpusat menjadi lembaga yang dapat menghim-pun data statistik di seluruh negeri. Saya bentuk seksi-seksidi seluruh provinsi, ke bawah sampai tingkat kecamatan. Begi-tulah, kami memiliki ribuan kantor cabang di seluruh negeri,tetapi sayang tanpa ahli statistik.

Di masa penjajahan Belanda, Kantor Statistik Pusat (CKS)hanya terdiri dari satu cabang. Para ahli statistiknya orang Be-landa, sedangkan pegawai tingkat menengah dan menengahbawah orang Indonesia. Orang Indonesia dilatih menghimpundata, pekerjaan statistik tingkat paling bawah. Dalam sebuahkantor yang relatif kecil, dengan beberapa ratus pegawai yangbertugas menghasilkan berbagai statistik, tidak banyak orangyang dapat menghimpun data langsung dari sumber primer.

Saya pikir, cara terbaik memulai kerja di BPS adalah meng-himpun data yang dihasilkan sebagai produk sampingan dinasumum, termasuk statistik mengenai masalah-masalah admin-istratif dan kebijakan serta mengenai urusan ekonomi, seperti

82

SARBINI SUMAWINATA

misalnya produksi berbagai komoditas, harga beras, dan se-bagainya. Data yang kami himpun waktu itu tidak terlalu da-pat diandalkan. Tingkat keakuratannnya bergantung padasumber data dinas umum, jadi tidak bergantung pada mutupegawai BPS sendiri. Tingginya tingkat disiplin pegawai pe-merintah kiranya dapat mendukung dihasilkannya data yanglebih dapat diandalkan. CKS di masa kolonial berfungsi baik,karena pemerintah kolonial Belanda dikelola dengan baik. Ke-banyakan pegawai BPS di masa jabatan saya adalah bekas pe-gawai CKS, dan masih memiliki disiplin, yang diperoleh ketikabekerja di bawah orang Belanda. Disiplin dan kejujuran parapegawai dinas umum waktu itu sangat tinggi, lebih tinggidaripada dewasa ini, walaupun masih lebih rendah ketimbangdi masa pemerintahan kolonial Belanda. Ini karena lapisan pe-mimpinnya umumnya berpendidikan lebih rendah daripadaorang Belanda. Saya khawatir mengatakan bahwa secara buda-ya kita belum mencapai standar disiplin ketat yang berlakudi masa kolonial.

Selama bertugas di BPS saya biasa ambil bagian dalam kon-ferensi tahunan mengenai statistik di Bangkok, yang diseleng-garakan oleh ECAFE (Komisi Ekonomi untuk Asia dan TimurJauh).1 Kebanyakan peserta, seperti halnya saya, masih barumenggeluti pekerjaan, dan dengan ambil bagian dalam kon-ferensi tersebut saya memperoleh pengertian yang jauh lebihbaik mengenai tugas mengumpulkan data statistik, termasukmasalah penyelenggaraan Sensus Penduduk. Tidak seorang pundi antara kami terlatih sebagai ahli statistik dalam arti modern.

Baru pada 1959 dan 1960, ketika mempersiapkan penye-lenggaraan Sensus Penduduk tahun 1961, kami berkesempatan

1 Sekarang bernama ESCAP (Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asiadan Pasifik).

83

PELAKU BERKISAH

membentuk organisasi yang beroperasi di seluruh negeri.2 Iniberarti mendirikan kantor-kantor cabang BPS di tiap provinsidengan nama Kantor Statistik Provinsi. Untuk menyiapkansensus, dua-tiga orang dari tiap kantor provinsi, termasukkepalanya, diminta menghadiri serangkaian konferensi yangdiselenggarakan oleh kantor pusat BPS. Dalam konferensi-konferensi itu, yang dihadiri sekitar 60 orang, para pesertamendapat informasi mengenai arti dan pentingnya sensus, dandiberi petunjuk teknis dan bahan bacaan. Selanjutnya, kantor-kantor provinsi diminta menyelenggarakan konferensi serupadi provinsi masing-masing untuk memberikan petunjukkepada petugas statistik di tingkat kabupaten dan kecamatanmengenai sensus tersebut.

Sekitar waktu itu BPS mendapat satu komputer sederhana(Univac 1004) sebagai alat untuk memindahkan informasi dariformulir sensus ke kartu berlubang (punch-cards). Ini adalah pe-kerjaan yang menghabiskan waktu dan membutuhkan ahli me-mindahkan informasi (puncher) yang terlatih. Kemudian kamimembeli komputer yang lebih baik, tetapi penanganan manualuntuk memindahkan informasi ke punch-cards tetap diperlukan.Tentu saja waktu itu sudah ada komputer yang lebih modern,yang dapat membaca atau menyensor informasi dari kertas dantidak perlu memindahkan informasi tersebut ke punch-cards, te-tapi waktu itu kami belum dapat mengusahakan mesin jenis itu.

Walaupun demikian kami dapat menghasilkan hasil-hasilsensus sementara dengan cukup cepat. Dalam peristiwa ituDjuanda (Menteri Utama) sendiri yang mengumumkan hasil-

2 Sensus ini semula akan diadakan pada 1960, tetapi ditunda sampai1961, terutama karena alasan teknis. Yang jelas sensus ini tidak ditundakarena alasan politik atau ekonomi sebagaimana dinyatakan olehbeberapa orang. Faktanya, waktu pelaksanaan sensus itu jugadibicarakan dalam konferensi ECAFE tentang statistik di Bangkok.

84

SARBINI SUMAWINATA

nya: untuk pertama kalinya Indonesia diakui oleh PBB sebagaisalah satu negeri berpenduduk terbesar di dunia.

Pada akhir 1950-an kami tidak hanya sibuk dengan persiap-an Sensus Penduduk, melainkan juga dengan Sensus Pertani-an, Sensus Industri, dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Suse-nas) . Walaupun demikian kami belum dilibatkan untuk meng-hasilkan statistik tentang pendapatan nasional. Pekerjaan itudiprakarsai oleh Biro Perancang Nasional, yang mempekerja-kan seorang pakar luar negeri, Dr Daniel Neumark, dibantuoleh seorang ekonom Indonesia, Mulyatno, untuk membuatlaporan yang pertama tentang pendapatan nasional Indone-sia sesudah merdeka. Belakangan pekerjaan ini memang di-ambil-alih oleh BPS.

Salah satu hal yang saya lakukan di BPS adalah mendirikanAkademi Statistik, yang memberikan kursus pelatihan selamatiga tahun kepada lulusan sekolah menengah atas. Para dosenakademi tersebut semua dari luar negeri, pakar-pakar statistikdari Finlandia, Swedia, dan India, yang semua dipekerjakandan dibayar oleh PBB. Di akademi itu para pegawai mudaBPS mendapat matakuliah tentang statistik modern dan me-tode-metode survei, terutama tentang teknik-teknik sampling.

JABATAN KETUA ISEIDAN TAHUN-TAHUN TERAKHIR DI BPS

Awal 1960-an Soekarno dan PKI berupaya menguasai segala-nya berdasarkan Manipol (Manifesto Politik) Soekarno. Upayaitu meliputi badan-badan pemerintah dan organisasi-organi-sasi lulusan universitas (ikatan sarjana) yang dianggap sangatpenting oleh PKI. Yang terpenting di antaranya adalah BPS,di satu pihak, dan ISEI, di lain pihak. Waktu itu saya tidakhanya Kepala BPS, melainkan juga Ketua ISEI, sehingga sayaharus menghadapi upaya penguasaan PKI di dua front.

85

PELAKU BERKISAH

Kaum komunis memandang biro statistik sangat penting,dan pada awal 1960-an Aidit, Ketua PKI, dan pengikutnya me-mutuskan bahwa BPS harus ditempatkan di bawah kendali-nya. Untuk itu mereka beberapa kali berupaya menggantikansaya dengan Ir Sakirman, seorang pemimpin PKI yang terke-muka dan berpendidikan insinyur. Saya kira PKI waktu itutidak mempunyai orang di dalam BPS. Saya melawan tekan-an beberapa menteri untuk mengundurkan diri secara suka-rela, tetapi sekitar tiga minggu sebelum Peristiwa Gestapu (Ge-rakan 30 September) saya menerima surat pemberhentian,yang menyatakan saya dibebastugaskan dari tugas saya selakuKepala BPS. Saya tetap menjabat sebagai gurubesar di FEUIdan pejabat pemerintah yang ditempatkan di Sekretariat Nega-ra. Untunglah PKI gagal menguasai BPS. Untuk waktu yangcukup lama tidak ditunjuk kepala yang baru, tetapi mantanwakil saya ditunjuk sebagai pejabat kepala biro itu. Walaupundi BPS, seperti kebanyakan pegawai Indonesia, ia tidak mem-peroleh pendidikan resmi dalam bidang statistik, ia sudah ber-dinas sebagai staf CKS di masa kolonial; pada waktu saya di-berhentikan, dialah orang yang paling senior di BPS, jadi meru-pakan pilihan yang tepat untuk ditugaskan sebagai kepala BPSyang baru.

Saya pun didesak untuk menyerahkan jabatan Ketua ISEIkepada Carmel Budiardjo, seorang lulusan FEUI dan peme-gang kartu anggota PKI. Saya berhasil mempertahankan ISEIdari serangan PKI dengan bantuan sekelompok ekonom lu-lusan Universitas Gadjah Mada dan Sekolah Tinggi EkonomiRotterdam, dan berhasil mencegah partai itu mengambil-alihkedudukan ketua. Saya mengajukan calon kompromi untukjabatan ketua, yaitu Mulyatno, yang saya rasa adalah anggotaHSI (Himpunan Sarjana Indonesia), perhimpunan yang diken-dalikan oleh PKI. Walaupun demikian, menurut saya, Mul-

86

SARBINI SUMAWINATA

yatno orang yang terlampau rasional untuk menjadi seorangkomunis sejati; ia menjadi Ketua ISEI yang baru, dan dengandemikian ISEI selamat dari pengendalian komunis. ISEI menolakmendukung dan ambil bagian dalam pertemuan yang dipra-karsai oleh PKI, walaupun pertemuan itu disponsori dan dihadirioleh Presiden Soekarno.

DEKLARASI EKONOMI (DEKON)Kami, mantan anggota PSI yang terlarang, tentu saja adalahpersona non grata bagi Presiden Soekarno. Tetapi Subandrio,Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, dekat sekalidengan Soedjatmoko.3 Persahabatan mereka berawal dari masarevolusi pada akhir 1940-an, ketika mereka berdua menjadianggota staf delegasi Republik Indonesia yang sedang berju-ang di PBB. Pada suatu hari Subandrio mendatangi Soedjat-moko dan minta bantuan untuk merumuskan program eko-nomi Indonesia yang baru. Pertemuan itu berlangsung ketikaSoedjatmoko dan saya menjadi anggota kelompok yang de-ngan teratur bertemu untuk mendiskusikan berbagai masalahyang dihadapi oleh negeri kita, khususnya masalah-masalahpolitik. Saya ekonom dalam kelompok itu.

Soedjatmoko membahas dengan saya permintaan Suban-drio untuk menyusun program ekonomi bangsa ini. Ia dansaya serta beberapa orang lain yang kami ajak bicara sepakatbahwa secara politis mungkin penting bagi kami menyetujuipermintaan Subandrio itu, karena kami memandangnya se-bagai peluang untuk memisahkan Soekarno dari kaum komu-nis. Cara untuk memisahkan itu adalah suatu program eko-nomi yang, kami harap, akan menghalangi perjuangan PKI

3 Salah seorang cendekiawan Indonesia terkemuka Indonesia danmantan anggota PSI.

87

PELAKU BERKISAH

untuk menjadikan seluruh negeri komunis, yakni denganmengalihkan perhatian pada masalah-masalah ekonomi. Da-lam menyoroti masalah-masalah ekonomi, kami juga dapatmenyoroti masalah pengendalian negara.

Fokus program ekonomi itu adalah dekonsentrasi, yang se-sungguhnya mirip dengan apa yang sekarang kita sebut dere-gulasi dan debirokratisasi. Karena itu akronim Dekon tidakhanya merujuk pada deklarasi ekonomi, melainkan juga padafokus program tersebut. Kami menggunakan istilah dekon-sentrasi, bukan desentralisasi, karena istilah desentralisasi kira-nya tidak akan diterima oleh Soekarno. Dalam rancangan De-kon, kami juga membicarakan masalah-masalah kebebasandan kreativitas. Sebagai produk intelektual, Dekon merupakangabungan pandangan Soedjatmoko dan pandangan saya. Da-lam Dekon ini Soedjatmoko membahas masalah-masalah so-sial dan politik, seperti misalnya, demokrasi,4 kebebasan, krea-tivitas rakyat, dan sebagainya.

Ketika Subandrio membaca rancangan kami, ia senang se-kali dan berseru: ”Inilah yang justru kami butuhkan!” Namun,seperti kami duga, PKI sangat marah dan berusaha keras me-nolaknya. Namun dengan cerdik mereka terima seluruh ran-cangan itu, tetapi menyarankan agar ditambahkan beberapahal pada bagian awal. Dalam Dekon resmi, yang akhirnya diu-mumkan oleh pemerintah, Dekon asli yang telah kami rumus-kan dimulai pada butir 13, sedangkan butir-butir pembukaadalah hal-hal yang disarankan oleh PKI. Yang mereka lakukanuntuk mencapai tujuan sangat sederhana: mereka menyetujui

4 Saya kira istilah demokrasi ekonomi berasal dari Dekon—istilah inijelas sudah digunakan sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR) menggunakannya dalam Resolusinya pada 1968 mengenaiKetetapan-ketetapan MPR tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

88

SARBINI SUMAWINATA

rancangan Dekon yang kami ajukan, tetapi berkeras agar kamimenerima pernyataan bahwa perjuangan nasional terdiri atasbeberapa tahap, dan Indonesia sekarang (tahun 1963) sedangberada pada tahap nasional-demokratis perjuangan rakyat. Pa-da tahap ini fokus harus diletakkan pada anti-imperialisme.Jadi Dekon—paling tidak Dekon ”kami”—itu sepenuhnya di-mentahkan, sehingga tujuan ”dekonsentrasi” dan ”debirokra-tisasi” tidak tercapai.

SEMINAR ANGKATAN DARAT KEDUA 1966Soedjatmoko dan saya juga bekerjasama menulis kertas kerjamengenai ”Masalah Stabilisasi Politik” untuk Seminar Ang-katan Darat Kedua, yang diselenggarakan di Bandung pada25 Agustus 1966, hari-hari pertama Orde Baru. Seminar itu dise-lenggarakan oleh Letjen Soewarto, yang waktu itu Kepala StafAngkatan Darat dan Kepala Seskoad. Tujuannya adalah mem-bicarakan tiga bidang: masalah politik, ekonomi, dan militer.

Untuk menulis kertas kerja tentang tiga bidang masalahtersebut, Letjen Soewarto membentuk tiga ”sindikat”, men-cakup sejumlah orang yang kegiatannya ia tahu betul, karenamereka mengajar di Seskoad. Misalnya, tim ekonomi terdiridari orang-orang seperti Widjojo Nitisastro, Mohammad Sadli,dan Emil Salim, sedangkan tim politik mencakup Selo Soe-mardjan dan Fuad Hasan. Saya yakin, tujuan seminar itu ada-lah mencari gagasan-gagasan dari luar kalangan Angkatan Da-rat. Angkatan Darat tahu apa yang tidak dikehendakinya, mi-salnya komunisme, tetapi tidak tahu benar ke mana harus me-langkah. Saya pikir, saya dan para ekonom serta para ahli ilmusosial lainnya dikerahkan untuk bicara di seminar itu karenakami dianggap rasional dan antikomunis.

Ketiga ”sindikat” itu diketuai oleh anggota militer, misalnyaseksi politik diketuai oleh Mayjen Darjatmo. Namun semua

89

PELAKU BERKISAH

pidato disampaikan oleh wakil ketua, yang merupakan orang-orang sipil. Begitulah, saya mengucapkan pidato untuk timpolitik, dan Widjojo mengucapkan pidato ekonomi. Reaksi per-tama terhadap pidato kami datang dari almarhum SudjonoHumardani, yang menyatakan bahwa pidato itu sangat berani,barangkali karena kami mengemukakan bahaya militerisme”yang menyusup ke dalam” (creeping miltarism), perlunya ke-mitraan antara militer dan sipil, dan perlunya kebebasan pers.(Istilah ”militerisme yang menyusup ke dalam” datang dariSoedjatmoko.) Komentar lain, saya kira, datang dari komandanPolisi Militer (CPM), yang melukiskan pidato itu sebagai”membuat bulu kuduk berdiri”. Saya kira, yang ia maksudadalah bahwa pidato ini agak menyinggung perasaan.

GAGASAN EKONOMI DAN GAGASAN-GAGASAN LAINSaya semula adalah orang yang percaya betul terhadap pemba-ngunan ekonomi. Bagi saya, ini berarti penanaman modal danbantuan teknik, yaitu gagasan-gagasan yang juga mendasariprogram Empat Butir Presiden Truman, dan kemudian jugaprogram-program berbagai organisasi PBB. Kami semuaadalah mahasiswa-mahasiswa yang baik dari Harrod dan Do-mar, Rosenstein-Rodan, dan lain-lain, seperti Raul Prebisch(walaupun saya kira pandangan-pandangannya agak menyim-pang dari masalah pembangunan itu sendiri). Namun padaakhir 1960-an saya mulai berkenalan dengan aspek-aspek so-sial dan budaya pembangunan, barangkali karena hubungansaya yang erat dengan Soedjatmoko. Secara singkat dapat dika-takan bahwa pembangunan bukanlah sekadar pembangunanekonomi, tidak hanya membangun jalan-jalan dan pabrik-pa-brik: karena masih ada masalah keadilan sosial dan keterbe-lakangan budaya. Bisa saja ada ketidaksepakatan mengenaipenggunaan istilah keterbelakangan budaya itu, tetapi yang

90

SARBINI SUMAWINATA

saya maksud dengan istilah itu adalah bahwa bila kita meman-dang pembangunan sebagai perubahan dari budaya pertanianke budaya industri, kita harus mengatasi masalah-masalahperubahan budaya. Dalam arti ini, budaya menjadi bagian yangintegral pembangunan dan tidak boleh ditelantarkan.

Kalau kita perhatikan sejarah usaha pembangunan, misal-nya seperti bisa dilihat pada program-program pembangunanPBB, kita melihat bahwa sesudah melakukan pembangunanekonomi selama lebih daripada tiga dasawarsa, kebanyakannegara Dunia Ketiga masih harus bergulat dengan masalah-masalah seperti yang kita hadapi waktu itu—kemiskinan, pe-ngangguran, kemelaratan, dan melebarnya jurang antara sikaya dan si miskin. Bahkan jurang-jurang tertentu telah men-jadi lebih lebar. Lalu apa artinya pembangunan kalau masalah-masalah esensial Dunia Ketiga itu masih kita hadapi? Kita bisasaja lebih maju dalam hal teknis, tetapi masalah-masalah yangdihadapi oleh mayoritas rakyat hanya sedikit berubah. Inilahyang menyebabkan saya berpikir bahwa pembangunan seba-gaimana digagas dan dilaksanakan oleh apa yang dinamakankaum ideolog pembangunan (developmentalists), dan sebagai-mana tercermin pada konsentrasi mereka pada masalah per-tumbuhan, penanaman modal, dan naiknya produktivitas, sa-masekali belum memadai. Tentu saja tujuan-tujuan tersebutperlu, tetapi kalau kita mengabaikan aspek-aspek kehidupanlainnya berarti kita tidak hanya tidak memecahkan masalah-masalah ini, malahan masalah-masalah yang tak terpecahkanitu bisa menjadi penghalang pembangunan di masa depan.

Bila pembangunan sosial dan budaya masyarakat kita tetapseperti sekarang ini, atau mundur, seluruh usaha pendidikanyang kita lakukan sampai sekarang akan menghasilkan pen-duduk yang hanya terdidik secara lebih baik dalam urusanteknis, tetapi secara budaya masih sama saja sikap mentalnya,

91

PELAKU BERKISAH

dan itu bisa menjadi penghalang pembangunan. Kita bisa sajamemiliki para insinyur, ekonom, dan lain-lainnya yang ber-pendidikan baik, tetapi kalau mereka masih bersikap feodaldan tradisionalis, kita tidak mungkin mengharapkan dari me-reka kepemimpinan atau manajemen yang menunjang pem-bangunan industri.

PEMBANGUNAN IDEOLOGILewat pendidikan dan pengalaman, sekarang saya yakin bah-wa ekonomi pasar lebih produktif dan efisien daripada ekono-mi berencana yang terpusat. Namun seberapa luas ekonomipasar itu harus bebas, hal itu harus dibahas kasus per kasus.

Saya bergabung dengan PSI karena saya tertarik pada po-kok-pokok tertentu sosialisme, tetapi sekarang saya tidak lagimenganut suatu doktrin. Saya menentang doktrin, termasukdoktrin sosialis. Namun saya masih menganut prinsip-prinsiputama sosialisme—demokrasi, keadilan sosial, dan populisme.Dengan istilah terakhir saya maksud perlunya berpihak ke-pada rakyat. Pembangunan Indonesia macam apapun hanyaakan berarti kalau ditujukan untuk mengatasi masalah-masa-lah yang dihadapi oleh rakyat, ditujukan untuk menolong rak-yat. Prinsip-prinsip inilah yang pada hakikatnya masih sayaanut sebagai seorang sosialis. Pengertian-pengertian sepertipengutamaan perusahaan negara, perlawanan terhadap per-usahaan swasta, atau preferensi pada ekonomi berencana sayaanggap sebagai doktrin-doktrin yang bertentangan dengan ke-yakinan intelektual saya.

Kalau kita mau membantu rakyat secara material dan bu-daya, dan secara bersamaan menginvestasikan mereka secaranyata, kita harus memberi mereka alat-alat yang lebih baikuntuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan untukmemperbaiki nasibnya. Itulah sebabnya mengapa, menurut

92

SARBINI SUMAWINATA

pandangan saya mengenai industrialisasi, industrialisasi pe-desaan menjadi penting sekali tidak hanya sebagai sarana un-tuk memperbaiki produktivitas penduduk pedesaan, melain-kan juga untuk mengantarkan mereka memasuki masyarakatindustri modern. Ini tidak mungkin dicapai dengan slogan-slogan atau himbauan, tetapi dengan menghadapkan merekapada dunia industri yang nyata. Karena itu saya yakin, kitaharus melakukan industrialisasi terus ke bawah sampai ke desa.

Rencana pembangunan yang berorientasi pada rakyat seyo-gianya memusatkan perhatian pada usaha pembangunan se-cara besar-besaran di wilayah pedesaan. Tentu saja wilayahperkotaan dan pelabuhan juga perlu dikembangkan secara wa-jar, tetapi sesuai dengan dan berorientasi pada kebutuhan pem-bangunan daerah pedesaan. Terutama dalam pembangunanindustri dasar, industri ekspor, dan industri produk massaluntuk mendukung industrialisasi wilayah pedesaan, teknologiyang paling canggih harus diterapkan untuk mencapai pro-duktivitas dan efisiensi tertinggi serta menjamin daya saingdi pasar internasional.

Industrialisasi pedesaan dalam konteks ini harus dipahamidalam makna yang lebih luas daripada sekadar pembangunanpabrik-pabrik. Ia harus ditujukan pada mekanisasi semua kegi-atan ekonomi, termasuk pertanian, industri manufaktur, dantranspor, dengan memperkenalkan teknologi madya dan se-cara berangsur-angsur meningkatkannya ke teknologi mo-dern. Kegiatan-kegiatan ekonomi lain, seperti perdagangandan pemerintahan, akan dimodernisasi juga sesudah indus-trialisasi pedesaan.

Keberhasilan di berbagai bidang yang telah dicapai seka-rang ini pertama-tama adalah keberhasilan rakyat Indonesia,sebagai hasil kemauan dan kemampuan mereka menyesuai-kan diri. Keberhasilan ini memperlihatkan kepada semua o-

93

PELAKU BERKISAH

rang, pertama, kecerdasan rakyat Indonesia, dan kedua, bahwadalam setiap keadaan, mereka, sampai tingkat tertentu, mam-pu mempertahankan kebebasan mereka. Rakyat Indonesia ti-dak pernah dijajah sepenuhnya oleh siapapun. Kebebasan itupenting bagi mereka, dan ini, saya percaya, merupakan unsurutama keberhasilan yang dicapai di wilayah pedesaan, terma-suk dalam hal produksi padi, keluarga berencana, dan hal-hallain yang dekat dengan kepentingan mereka sendiri. Karenaitu sayang sekali kalau kecerdasan rakyat pedesaan dan ke-cintaannya terhadap kebebasan tidak dikembangkan lebih lan-jut ke arah yang positif. Revolusi Hijau telah menunjukkan,jika modernisasi diperkenalkan dalam skala besar dan dengancara yang intensif dalam waktu lama, rakyat Indonesia cukupluwes dan cerdas menerapkannya. Kalau dalam Revolusi Hi-jau bisa demikian, kenapa tidak mungkin dalam industrialisasidan bentuk-bentuk revolusi ke arah emansipasi lainnya?

DEMOKRASI DAN PEMBANGUNANMungkin dengan perkecualian Malaysia, semua kasus lain diwilayah ini bertentangan dengan pandangan saya, seolah de-mokrasi tumbuh mengikuti pembangunan, dan bukan seba-liknya. Bagaimanapun, di mana tidak ada demokrasi, di situpembangunan terhenti. Eropa Timur dan Uni Soviet terhenti ditengah jalan, dan pembangunan mereka melambat. Apabila tidakada demokrasi, di situ terdapat masalah motivasi rakyat, masalahkreativitas, dan semua hal lain yang berkaitan dengan kebebasan.Sebaliknya, dalam kasus seperti Jepang, di mana rakyat hidup diareal yang relatif terbatas dan secara budaya homogen, kelihat-annya bisa mendorong rakyat lewat cara pengendalian.

Pengalaman pribadi saya menunjukkan, rakyat Indonesiatidak akan terlalu senang hidup dengan pengendalian sepertiitu. Dibandingkan rakyat India, misalnya, rakyat Indonesia

94

SARBINI SUMAWINATA

selalu memiliki kebebasan lebih banyak, sekarang pun. Bicaratentang kebebasan, saya tidak membatasinya hanya pada ke-bebasan politik: kebebasan harus dipahami dalam arti yanglebih luas. Kembali pada kami-kami, pada Sarbini-Sarbini, pa-da Sadli-Sadli, dan seterusnya: di mana pun kami berada, du-lu maupun sekarang, kebebasanlah yang membuat kami men-jadi seperti sekarang ini. Kami tidak pernah dikendalikan, ti-dak pernah diperintah untuk berpikir dengan cara tertentu.Kebebasanlah yang memungkinkan para intelektual berkem-bang. Bicara tentang demokrasi, saya tidak memandangnyasecara doktriner, tetapi dalam pengertian esensinya.

Mohammad Sadli, Profesor Emeritus di FEUI dan KetuaLembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi

(LP3E) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), adalahsalah seorang anggota kelompok ekonom yang menyusun ke-bijakan ekonomi Indonesia di bawah Pemerintah Orde Baru,sesudah Orde Baru mengambil-alih kekuasaan pada 1966. Pro-fesor Sadli pernah menjabat Ketua Komite Teknik PenanamanModal (1967-73), Menteri Tenaga Kerja (1971-73), Menteri Per-tambangan (1973-78), Sekretaris Jenderal Kadin, dan kemudianDirektur Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan PengembanganEkonomi Kadin (LP3E-Kadin) yang pertama. Walaupun sudahpensiun dari UI pada 1987, ia masih sibuk menulis dan meng-ikuti seminar, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pada1992 ia memberikan wawancara kepada Thee Kian Wie danChris Manning dari Dewan Redaksi BIES untuk membicarakankarir, perumusan kebijakan ekonominya pada tahun-tahunpertama Orde Baru, juga masalah-masalah seperti penanamanmodal asing, tenaga kerja dan hubungan perburuhan, krisisPertamina pada 1975, serta hubungan antara pemerintah dansektor swasta.

MASA KECIL DAN PENDIDIKANSaya lahir di Sumedang, Jawa Barat, pada 10 Juni 1922. Sesu-dah lulus dari sekolah dasar Belanda, saya belajar di HBS diSemarang dan lulus tahun 1940. Kemudian saya mendaftarkandiri di jurusan teknik sipil Sekolah Tinggi Teknik di Bandung.Bagian terbaik pendidikan Belanda saya adalah di HBS, yangmenyeluruh dan luas, dan berlangsung selama lima tahun. Jadisaya adalah produk pendidikan Belanda sebelum perang, yangberpengaruh penting pada karir saya.

Saya tidak meneruskan pendidikan teknik di masa pendu-dukan Jepang, melainkan pergi ke Yogyakarta untuk menjadiguru. Tahun-tahun itu merupakan unsur lain yang mempe-ngaruhi jalan hidup saya: karena bergaul dengan pemuda-pe-muda lain, seperti Sarbini Sumawinata, saya mulai tertarik pa-da politik dan ekonomi. Karena Jepang melarang penggunaanbahasa Belanda, teman-teman dan saya, untuk pertama kali,harus bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia; di masa kolonialBelanda kami berbicara dengan bahasa Belanda atau Jawa.

MOHAMMAD SADLI

6

98

MOHAMMAD SADLI

Walaupun tidak pernah menjadi aktivis politik semasa ku-liah di Bandung, saya bersama teman-teman di Yogyakarta se-gera terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tahun1945. Di masa revolusi sesudah proklamasi kemerdekaan, sayameneruskan kuliah di Sekolah Tinggi Teknik di Universitas Ga-djah Mada, yang baru didirikan di Yogyakarta, dan lulus pada1952. Kemudian saya mengajar mekanika teoretis selama se-tahun di Sekolah Tinggi Teknik itu, dan pada 1953 pergi keJakarta atas undangan Profesor Sumitro, yang waktu itu men-jabat Dekan FEUI yang baru.

KARIR AWAL DAN PENDIDIKAN EKONOMISaya heran, bagaimana Profesor Sumitro bisa mengenal saya.Barangkali itu lewat teman-teman, dan karena di Yogyakarta,ketika minat saya terhadap ekonomi berkembang, saya mulaimenulis artikel mengenai masalah-masalah ekonomi di ma-jalah-majalah mahasiswa.

Sesudah masuk FEUI saya berkesempatan mengikuti Har-vard Summer Seminar Program yang diselenggarakan oleh DrHenry Kissinger, yang waktu itu masih seorang asisten profesormuda. Program itu berupa kursus selama enam minggu me-ngenai pembangunan ekonomi, dan itulah untuk pertama kali-nya saya mempelajari ekonomi Amerika. Selagi berada di Har-vard saya mendengar tentang proyek penelitian mengenai tiganegara—Itali, India, dan Indonesia—yang sedang dilakukanoleh Center for International Studies, Massachusetts Instituteof Technology (MIT), yang seperti Harvard, terletak di KotaCambridge, Massachusetts. Kepala Proyek Indonesia ialah Pro-fesor Benjamin Higgins.

Karena proyek itu saya ingin belajar ekonomi di MIT. Ha-rapan saya terpenuhi, yakni ketika pada 1954 mendapat bea-siswa dari International Cooperation Administration (ICA),

99

PELAKU BERKISAH

lembaga bantuan luar negeri Pemerintah Amerika.1 Walaupuntidak memiliki pendidikan prasarjana dalam ilmu ekonomi,saya diizinkan mengikuti kuliah ekonomi pascasarjana berkatgelar teknik saya. MIT waktu itu hanya menawarkan programpascasarjana ekonomi untuk mendapat gelar PhD. Kalau berha-sil menyelesaikan kuliah selama setahun atau dua tahun, seoranglulusan BSc mendapat gelar MSc dalam teknik dan ekonomi.

Saya dapat menyelesaikan studi Master saya dalam duatahun. Salah seorang profesor yang terkemuka di MIT adalahPaul Samuelson, yang sepenuhnya menggunakan pendekatanmatematik. Kuliah-kuliahnya didasarkan pada disertasi PhD-nya, ”Foundations of Economic Analysis”. Teori mikroekono-mi diberikan oleh Profesor Bishop yang menggunakan berbagaidiagram, yang tidak sukar bagi saya. Dari Bishop saya mendapatnilai A, dari Samuelson nilai B+, dan itu cukup baik untuk saya.Pengajar statistik adalah Robert Solow, yang seperti halnya Sa-muelson, adalah pemenang Hadiah Nobel untuk Ilmu Ekonomi.

Sementara itu Profesor Sumitro telah menyusun programafiliasi dengan University of California, Berkeley, dengan biayaFord Foundation. Teman-teman seangkatan saya, Widjojo, Su-hadi, dan lain-lain, belum menyelesaikan kuliah mereka diFEUI, jadi saya yang mendapat beasiswa pertama dari FordFoundation; sesudah meraih gelar MSc di MIT, saya masukUniversity of California, Berkeley, untuk meneruskan kuliah pas-casarjana selama setahun. Pembimbing akademis saya di sanaadalah Profesor Fred Balderston, seorang ekonom matematik.Saya habiskan waktu setahun di Berkeley untuk menyiapkanbuku teks tentang ekonomi industri dan mengumpulkan bahanuntuk disertasi doktor, yang ingin saya sampaikan di FEUI.

1 Kemudian bernama United States Agency for International Develop-ment (USAID).

100

MOHAMMAD SADLI

Ketika menyiapkan buku teks tentang ekonomi industriyang cocok untuk mahasiswa Indonesia, saya menghadapi ke-sulitan, karena di AS tidak ada matakuliah yang dapat secaralangsung diterapkan untuk Indonesia. Saya pikir, cara terbaikmengatasi soal itu adalah dengan memadukan dua pokok ma-salah yang relevan, yaitu organisasi industri dan ekonomi pem-bangunan, khususnya ekonomi industrialisasi. Saya masukkanpula bahan matakuliah Walter Isard mengenai masalah-ma-salah sekitar lokasi industri dan ekonomi transportasi. Denganitu saya mencoba memberikan kepada para mahasiswa eko-nomi industri di FEUI pengertian dasar mengenai mekanismepasar, organisasi industri, dan pembangunan industri dinegara-negara berkembang.

MENGAJAR DI FEUIKetika kembali ke Indonesia tahun 1957, saya dapati FEUI da-lam keadaan hampir kosong. Widjojo, Suhadi, dan sejumlahdosen muda lainnya, yang sudah menyelesaikan kuliah diFEUI, baru saja berangkat ke AS untuk mengikuti pendidikanpascasarjana. Profesor Sumitro, Dekan FEUI, telah berangkatke Padang karena perbedaan politik dengan pemerintah pusat,sedangkan Profesor Tan Goan Po, Sekretaris FEUI dan pem-bantu dekat Sumitro, sedang bersiap-siap meninggalkan Indo-nesia. Hanya ada tiga orang Indonesia anggota fakultas yangtinggal untuk mengurusi FEUI: Subroto, yang telah pulang dariMcGill University dengan gelar Master, Maryono, dan saya.Untunglah, Profesor Djokosutono, Dekan Fakultas HukumUniversitas Indonesia, yang selama itu memberikan kuliahpengantar ilmu hukum kepada mahasiswa ekonomi tahun per-tama, ditunjuk menjadi Penjabat Dekan FEUI dan memberikanperlindungan politik kepada Subroto dan saya. Subroto diang-kat menjadi sekretaris fakultas menggantikan Tan Goan Po,

101

PELAKU BERKISAH

sedangkan saya menjadi Direktur Lembaga Penelitian Ekono-mi dan Masyarakat (LPEM-FEUI). Urusan sehari-hari fakultasditangani oleh Subroto, Maryono, dan saya.

Program afiliasi dengan University of California, Berkeley,yang dimulai tahun 1957, memungkinkan kekosongan yang di-tinggalkan oleh dosen-dosen Indonesia dan juga dosen-dosen Be-landa yang telah mengundurkan diri karena sengketa Irian Ba-rat, diisi oleh para profesor dan dosen Amerika, termasuk Profe-sor Bruce Glassburner, kepala tim afiliasi University of California,Profesor Leon Mears, Profesor Leonard Doyle, dan Hans Schmitt,yang waktu itu masih menulis disertasinya untuk gelar PhD. Jadikebanyakan dosen FEUI masa itu adalah orang Amerika.

Mengapa Profesor Djokosutono perlu memberikan perlin-dungan politik kepada Subroto dan saya? Tekanan politik masaitu memang tidak seburuk awal 1960-an, tetapi ada keteganganyang disebabkan oleh konflik dengan Belanda, dan nasionalismetelah melambung tinggi. Kami memerlukan seorang tokoh seni-or yang dihormati dan bisa kami percayai sebagai dekan, karenauntuk kedudukan itu Subroto, Maryono, dan saya masih terlaluyunior. Ketika Profesor Djokosutono mengundurkan diri seba-gai Penjabat Dekan FEUI, seorang tokoh senior lainnya ditunjuksebagai dekan, yaitu Profesor Soeriaatmadja, yang waktu itu mem-berikan kuliah tentang koperasi dan pembangunan pedesaan.

Subroto dan saya menghadapi masalah lain: karena ProfesorTan Goan Po akan segera berangkat, kami perlu menyelesaikandisertasi doktor kami dalam waktu beberapa bulan saja. Kamiberdua menyerahkan disertasi itu pada hari yang sama di bu-lan November 1957. (Sekarang ini agak lebih sukar menyele-saikan disertasi doktor di FEUI!)

LPEM-FEUI yang saya pimpin pada akhir 1950-an didirikanoleh Sumitro beberapa tahun sebelumnya, ketika saya berada diYogyakarta. Ia menugaskan Widjojo, yang waktu itu masih ma-

102

MOHAMMAD SADLI

hasiswa, untuk mengurus lembaga itu. Waktu itu seluruh stafLPEM-FEUI terdiri atas mahasiswa tingkat sarjana. Penelitianlapangan Widjojo yang pertama untuk LPEM dilakukan di Ke-bumen, Jawa Tengah, yang merupakan pengalaman pentingbagi dia.

FEUI betul-betul ciptaan Sumitro. Ia ingin fakultas itu dise-but Jakarta School of Economics, yang memiliki identitas danorientasi filosofis sendiri, seperti London School of Econom-ics, dan menekankan ekonomi pembangunan, jadi bukan se-kadar ilmu ekonomi. Sejalan dengan pandangannya, yang jugadianut oleh para dosen FEUI lainnya, ia memperkenalkan ma-takuliah seperti koperasi dan pembangunan pedesaan untukmenanamkan kesadaran kepada para mahasiswa tentang eko-nomi di tingkat rakyat miskin.

Ideologi yang berlaku masa itu jelas bukan berkiblat kepadapasar bebas; sebaliknya, ada kepercayaan pada perencanaandan peran kuat pemerintah dalam memajukan pembangunanekonomi dan mengendalikan puncak-puncak kegiatan eko-nomi yang strategis. Waktu itu model perencanaan di Indiamenurut garis-garis Mahalanobis kelihatannya sangat menarik.Dasar teoretis perencanaan yang kami bayangkan adalah mo-del Harrod-Domar, yang menekankan betapa pentingnya pe-nanaman modal. Karena itu masalah dilihat dalam kerangkamobilisasi dana modal yang diperlukan. Barulah kemudiankami menyadari pentingnya pasar.

Tahun 1963-64 saya berkesempatan lagi berkunjung ke ASselama setahun sebagai Visiting Fellow di Harvard Universi-ty, karena Widjojo, Ali Wardhana, dan dosen FEUI lainnya su-dah kembali dari studi pascasarjana di AS. Kembali di Indo-nesia, saya melihat banyak perubahan telah terjadi, dan polar-isasi politik sudah memburuk. Di FEUI terjadi perjuangan po-litik terhadap Carmel Budiardjo dan tokoh-tokoh kiri lainnya.

103

PELAKU BERKISAH

Semua tekanan politik itu harus ditampung oleh Widjojo, yangkarena kepergian Sumitro telah dengan mudah menempatkandirinya sebagai pemimpin para dosen FEUI yang lebih muda,karena dialah yang paling cemerlang dan memiliki kepriba-dian paling kuat. (Bahkan pada 1950-an, ketika Widjojo masihmenjadi mahasiswa, Sumitro sudah memperkenalkannya seba-gai ekonom terkemuka masa depan dari generasinya.) Kendatitekanan politik dari luar dan dalam FEUI menimpa kami, yangbetul-betul meningkat pada 1964, rasa senasib-sepenanggung-an di antara para ekonom pada umumnya masih kuat, walau-pun kami perlu mengerahkan segala akal agar dapat bertahan.

MASA AKHIR ORDE LAMAPada masa akhir Orde lama yang berbahaya itu, Letjen Soe-warto, Komandan Seskoad di Bandung dan bekas teman baiksaya ketika masih di Yogyakarta, mengundang saya dan rekan-rekan saya di FEUI untuk mengajar di Seskoad. Ia berpendapatbahwa para perwira senior Angkatan Darat yang dididik disana harus siap menjadi pemimpin kemasyarakatan melebihiperan militernya. Untuk menyiapkan mereka ke arah ini, Soe-warto telah menyusun kurikulum yang 50 persen hanya terdiriatas kursus militer, sedangkan selebihnya terdiri atas ilmu eko-nomi, hukum, ilmu politik, sosiologi, dan filsafat. Kursus eko-nomi diberikan oleh para dosen FEUI, termasuk Widjojo, Su-broto, Emil Salim, dan saya, sedangkan kursus ilmu politikdan filsafat dipercayakan kepada para dosen dari UniversitasGadjah Mada; para dosen dari Universitas Padjadjaran di Ban-dung mengajarkan kursus hukum.

Di antara perwira senior Angkatan Darat yang mengikutikursus Seskoad selama delapan bulan itu adalah Jenderal Soe-harto, yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesiakedua. Seperti peserta kursus lainnya, Soeharto memperoleh

104

MOHAMMAD SADLI

pengetahuan dasar tentang ekonomi, hukum, ilmu sosial, danpolitik di Seskoad.

Semula hubungan antara militer dan akademisi itu bersifatpenjajakan, tetapi ikatan itu kemudian menjadi bersifat kelem-bagaan, karena teraturnya kursus yang belakangan juga dibe-rikan di Seskoau dan Seskoal (Sekolah Staf dan Komando Ang-katan Udara dan Angkatan Laut). Namun Angkatan Darat me-rupakan angkatan yang paling terikat pada kurikulum di Ses-koad; angkatan ini memandang kursus-kursus nonmiliter itusebagai masukan penting untuk menyiapkan Angkatan Ber-senjata melaksanakan dwifungsi—peran militer dan politikserta kemasyarakatan. Hubungan kelembagaan antara militerdan para akademisi itu, yang berkembang sebagai hasil kur-sus-kursus di Seskoad, Seskoau, dan Seskoal, menjadi bagianpenting aliansi militer-sipil yang pada 1966 menggulingkanPemerintah Orde Lama dan membangun Orde Baru.

TAHUN-TAHUN AWAL PEMERINTAH ORDE BARUDasar kebijakan ekonomi yang harus ditempuh oleh Peme-rintah Orde Baru diletakkan di Seminar Angkatan Darat Ke-dua, yang diadakan di Bandung pada 25 Agustus 1966, hari-hari pertama Orde Baru.2 Seminar itu diselenggarakan olehLetjen Soewarto untuk menyiapkan program bagi AngkatanDarat di masa Orde Baru dan membicarakan tiga masalah be-sar yang dihadapi negeri ini: masalah politik, ekonomi, danmiliter. Para peserta seminar dibagi menjadi tiga kelompok(yang disebut ”sindikat”). Diskusi dalam sindikat ekonomi di-pimpin oleh Widjojo, yang menyiapkan program operasionalmengenai masalah-masalah ekonomi Indonesia yang serius.

2 Lihat juga wawancara dengan Sarbini Sumawinata dalam buku ini danToruan dan Sasongko (1988), hlm. xxx.

105

PELAKU BERKISAH

Saya tidak menjadi anggota kelompok ekonomi; bersama de-ngan Sarbini, Selo Soemardjan, dan beberapa orang lainnya,saya menjadi anggota sindikat politik. Tidak seperti kelompokekonomi, yang diawasi secara ketat oleh Widjojo, kelompokpolitik kami agak longgar. Saya menulis pidato untuk Soe-warto, yang kemudian menjadi dasar pidato yang disampai-kan oleh Jenderal Panggabean. Saya juga menulis kertas kerjauntuk sindikat politik mengenai peran perusahaan negara.

Beberapa bulan sebelum seminar ini, pada Januari 1966,Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) cabang FEUI,yang telah memainkan peran penting dalam aksi-aksi massalmahasiswa melawan Pemerintah Orde Lama, bekerjasama de-ngan FEUI, menyelenggarakan seminar selama sepuluh harimengenai masalah-masalah ekonomi dan sosial yang dihadapioleh Indonesia. Baik Seminar KAMI-FEUI maupun SeminarAngkatan Darat Kedua merupakan forum penting untukmembicarakan garis-garis kebijakan ekonomi baru PemerintahOrde Baru. Seminar KAMI-FEUI disebut Seminar ”Tracee Ba-ru” (Jalan Baru), karena untuk pertama kalinya langkah-lang-kah kebijakan untuk menangani masalah-masalah ekonomiIndonesia yang serius dibicarakan secara terbuka dan realististanpa tekanan politik. Widjojo, Ali Wardhana, Emil Salim, SeloSoemardjan, dan saya semuanya menampilkan kertas kerjadalam Seminar ”Tracee Baru” tersebut. Kertas kerja saya sen-diri membahas masalah-masalah ekonomi dan moneter yangstruktural, khususnya masalah inflasi, hubungan harga, biro-krasi pemerintah yang membengkak, ekspor yang merosot,dan alam pikiran Indonesia yang terlalu terfokus pada sasaran-sasaran politik dan bukan pada pemecahan masalah-masalahekonomi struktural negeri ini (Sadli 1984).

Seminar Angkatan Darat Kedua di Bandung bahkan lebihpenting lagi dalam sejarah awal Orde Baru, karena seminar

106

MOHAMMAD SADLI

ini memberi pemimpin Angkatan Darat—yang merupakan un-sur penting Orde Baru—”buku masak” berisi ”resep-resep”untuk menangani masalah-masalah ekonomi Indonesia yangserius. Jenderal Soeharto, sebagai komandan tertinggi Ang-katan Darat, tidak hanya menerima buku masak itu, melainkanjuga menginginkan para penyusunnya menjadi penasihat eko-nominya. Dan kami pun menjadi anggota tim penasihat eko-nomi Jenderal Soeharto, yang pada 1968 diangkat oleh MajelisPermusyawaratan Rakyat Sementara (MPR Sementara), badanlegislatif tertinggi di Indonesia, menjadi Pejabat Presiden Re-publik Indonesia. Tim Ahli Ekonomi Presiden Republik Indo-nesia terdiri atas Widjojo, Subroto, Ali Wardhana, Emil Salim,dan saya, dan tentu saja dipimpin oleh Widjojo.

PERAN PARA PENASIHAT EKONOMIWidjojo terbukti merupakan pemimpin yang tepat untuk timitu. Ia tidak hanya memiliki konsepsi yang sempurna mengenaiprogram ekonomi yang tepat untuk negeri ini, tetapi ia puntahu bagaimana memainkan peran politik yang akan dapat men-capai tujuan-tujuan yang diinginkan. Emil Salim pun terbukti ca-kap dalam politik, karena ia adalah mantan pemimpin mahasiswayang menonjol. Saya sendiri tidak begitu baik di bidang ini, karenasaya menganggap diri saya semata-mata sebagai seorang ekonom.

Beberapa tahun kemudian tim penasihat ekonomi itu, yangdikenal sebagai ”para teknokrat”, menjadi suatu kelompokyang kompak di bawah kepemimpinan Widjojo yang kuat. Pa-ra anggotanya bekerjasama dalam waktu yang lama, dan teru-tama di masa awal sering bertemu untuk membahas arah kebi-jakan ekonomi secara luas, demikian juga langkah-langkahyang diperlukan untuk memulihkan stabilitas makroekonomidan memperbaiki ekonomi Indonesia, termasuk infrastrukturfisiknya yang rusak. Sesudah stabilitas makroekonomi tercapai

107

PELAKU BERKISAH

pada akhir 1960-an dan perbaikan ekonomi yang paling men-desak terlaksana, tim masih sering bertemu untuk menyiapkanRencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita I) untukmasa 1969/70-1973/74.

Widjojo memberikan kepada setiap anggota kelompok itusatu tugas operasional tertentu. Saya diserahi tugas mempro-mosikan penanaman modal dalam dan luar negeri, yang men-jadi penting sesudah berlakunya Undang-Undang PenanamanModal Asing dan Dalam Negeri yang baru, masing-masingpada 1967 dan 1968. Menyusul berlakunya Undang-UndangPenanaman Modal Asing, Pemerintah Orde Baru membentukTim Teknis Penanaman Modal Asing. Saya diangkat sebagai ke-tuanya yang pertama. Sebagai anggota tim ini, saya dan rekan-rekan lainnya, termasuk Suryo Sediono, Soehoed, Pamungkas,dan Priasmoro, mendapat tugas mengumpulkan informasi me-ngenai para investor asing potensial dan rencana investasi mereka.Informasi ini diserahkan kepada kabinet, dan kabinet memutus-kan apakah menyetujui investasi yang direncanakan itu atau ti-dak. Tim teknis itu juga ditugaskan mendorong investasi asing.

Pada awal 1970-an tim penasihat ekonomi sebagai pusatpemikiran (think tank) tidak ada lagi, karena tiap anggota me-musatkan perhatian pada tugas khusus yang diembannya. Ha-nya kadang-kadang, seperti waktu timbul krisis Pertamina,kelompok itu bertemu—salah satu kehebatan Widjojo adalahdalam mengelola krisis. Sesudah krisis itu teratasi, masing-masing kembali berkutat pada pekerjaannya masing-masing.Namun karena pentingnya hubungan dengan Bank Dunia danIMF, muncul kelompok inti di antara para penasihat ekonomi.Anggotanya adalah mereka yang bertanggungjawab atas ko-ordinasi urusan ekonomi, keuangan, dan industri (Ekuin),Bank Sentral (Bank Indonesia), dan Badan Perencanaan Pem-bangunan Nasional (Bappenas). Mereka yang bertanggungja-

108

MOHAMMAD SADLI

wab atas bidang-bidang lain, seperti penanaman modal asing,berada di luar kelompok inti ini. Maklumlah, masa itu kepu-tusan-keputusan penting dan usaha-usaha besar terpusat padamasalah mendapatkan bantuan resmi (ODA) negara-negaradonor Barat (termasuk Jepang), yang telah membentuk IGGI,dengan Belanda sebagai ketuanya. Kelompok inti inilah yangbertanggungjawab menjaga hubungan baik dengan IGGI. (Se-belum IGGI, tentu saja kita menghadapi masalah penjadwalanutang, yang kita warisi dari Pemerintah Orde Lama; masalahini dengan cekatan ditangani oleh Widjojo dan Emil Salim, de-ngan peran penting Sultan Hamengku Buwono IX dan FransSeda, yang waktu itu menjabat Menteri Keuangan.) Dalam halpenanaman modal asing, Tim Teknis terutama berlaku sebagainelayan; kami hanya menunggu.

Hubungan antara para teknokrat dan wakil-wakil IMF danBank Dunia di Indonesia sangat baik, dan lambat-laun ber-kembang menjadi hubungan yang lebih bersifat pribadi. Wakilutama IMF di Indonesia ialah Kemal Siber, orang Turki, sedang-kan Bernard Bell adalah wakil utama Misi Bank Dunia. Widjojo,Emil Salim, dan Sumarlin berhasil menjalin hubungan akrabdengan kedua orang tersebut berdasarkan sikap saling percayadan saling menghormati. Barangkali hal itu sebagian karenamereka sendiri adalah ekonom akademis, sehingga mereka bisamenggunakan bahasa yang sama. Alasan penting lainnya ada-lah dukungan penuh Presiden Soeharto kepada para teknokratekonomi, dan itu melindungi mereka dari tekanan politik luardan memungkinkan mereka menjalankan tugasnya dengan te-nang. Karena militer Indonesia umumnya juga menerima pro-gram ekonomi yang disiapkan oleh para teknokrat, merekatidak mencampuri tugas kami.

Pada awal 1970-an mulai terdengar protes mahasiswa yangmenyangsikan manfaat modal asing. Di masa dini itu para te-

109

PELAKU BERKISAH

knokrat masih dapat berbicara dengan mahasiswa, khusus-nya mahasiswa ekonomi, karena para teknokrat adalah guru-guru mereka. Namun pada 1973 bulan madu antara para pro-fesor dan mahasiswa sudah berlalu. Akhir 1973 Profesor Sumi-tro mencoba mengadakan dialog antara para teknokrat danpara mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB), tetapi dia-log itu tidak berhasil: akhirnya Profesor Sumitro meninggalkanpertemuan begitu saja. Kalau para teknokrat masih dapat ber-bicara dengan mahasiswanya sendiri di Jakarta, tidak demi-kian halnya di Bandung. Sesudah peristiwa di Bandung itu,hubungan antara para teknokrat dan para mahasiswa makinlama makin memburuk. Bila pada 1966 mahasiswa menjadipengibar panji-panji Orde Baru, maka pada 1973-74 munculgenerasi baru mahasiswa yang kecewa dengan perkembanganekonomi terakhir, seperti kehadiran proyek modal asing Je-pang yang terdapat di mana-mana.

TIM TEKNIS PENANAMAN MODAL ASINGPada tahun-tahun awal Orde Baru, menarik modal asing keIndonesia dipandang sangat penting mengingat tipisnya ta-bungan domestik untuk penanaman modal, dan karena ban-tuan luar negeri dari IGGI terutama digunakan untuk restruk-turisasi, menegakkan stabilitas makroekonomi, dan memper-baiki ekonomi yang ambruk. Widjojo sangat sibuk denganIGGI dan memberi saya kebebasan penuh untuk menjalankanTim Teknis Penanaman Modal Asing. Walaupun kebijakan”pintu terbuka” Pemerintah Orde Baru berbeda sekali denganpendekatan ”pintu tertutup” pemerintah sebelumnya, kebi-jakan penanaman modal asing menyadari pentingnya nasional-isme ekonomi, yang mencerminkan realisme baru tentang per-lunya menarik dan menggunakan investasi modal asing tanpamengorbankan kedaulatan nasional dan kepentingan nasional.

110

MOHAMMAD SADLI

Pada akhir 1960-an saya sering melakukan perjalanan keluar negeri untuk tujuan promosi investasi. Waktu itu tidaksukar menarik modal asing, sebab Indonesia tidak menghadapipersaingan negara-negara lain. Pada waktu itu pemerintah be-lum memberlakukan syarat bahwa modal asing hanya bisa ma-suk Indonesia dalam bentuk usaha patungan (joint ventures),walaupun kita memang merekomendasikan agar para inves-tor asing membentuk usaha patungan dengan mitra Indone-sia. Thailand dan Filipina masa itu mempunyai peraturan yanglebih restriktif terhadap modal asing dan mewajibkan partisi-pasi modal domestik. Faktor lain yang menguntungkan Indo-nesia adalah dihapuskannya pengendalian devisa, walaupunsampai kini pun penghapusan ini tetap merupakan masalahkontroversial di Indonesia. Sebagian pengkritik menyatakanbahwa negara berkembang seperti Indonesia jangan mengin-trodusir neraca transaksi modal terbuka (open capital account).Tetapi, apapun segi negatif tiadanya pengendalian devisa, ituhal yang sangat baik sebagai promosi bagi penanaman modalasing. Selain itu kita dapat menawarkan masa bebas pajak ke-pada para investor asing. Jadi kepemilikan asing 100 persen,tiadanya pengendalian devisa, masa bebas pajak, dan peluangmengeksploitasi berbagai sumberdaya alam Indonesia yangmelimpah—semua itu merupakan faktor yang menjadikan In-donesia sebagai tempat penanaman modal asing yang cocok.

Para investor Jepang semula terutama tertarik pada inves-tasi berorientasi sumberdaya alam, kemudian pada industrisubstitusi impor. Begitu seorang investor asing memasuki in-dustri tertentu, yang lain akan menyusul. Ini sesuai benar de-ngan teori investasi asing dalam industri oligopoli, bahwa be-gitu satu perusahaan memasuki industri tertentu, para pesa-ingnya tidak-dapat-tidak akan melakukan hal yang sama.

Dalam usaha menarik investasi modal asing, saya percayabahwa hal yang terpenting adalah cara memikat investor asing

111

PELAKU BERKISAH

ke Indonesia. Begitu mereka masuk dan melakukan investasi,mereka tidak bisa lagi pergi dengan mudah: mereka telah men-jadi semacam sandera kita.

Saya menjadi Ketua Tim Teknis dari 1967 sampai 1973, tetapipada September 1971 saya juga diangkat sebagai Menteri Te-naga Kerja, jabatan yang saya pegang sampai 1973, ketika Ka-binet Pembangunan Kedua diresmikan. Pada 1973 Tim TeknisPenanaman Modal Asing direorganisasi menjadi BKPM, yangmemiliki tanggungjawab lebih luas, tidak hanya mempromo-sikan dan mengatur modal asing, melainkan juga penanamanmodal dalam negeri. Profesor Barli Halim dari FEUI menjadiketua baru BKPM, sedangkan saya diangkat menjadi MenteriPertambangan dalam Kabinet Pembangunan Kedua.

DEPARTEMEN TENAGA KERJAKenapa Departemen Tenaga Kerja tidak disebut DepartemenPerburuhan? Istilah perburuhan telah berkonotasi buruk sejakmasa Orde Lama, karena dihubungkan dengan agitasi buruhkomunis. Lebih daripada itu, Pemerintah Orde Baru ingin me-nekankan peran tenaga manusia atau tenaga kerja sebagai fak-tor penting dalam pembangunan ekonomi. Dari orientasi kearah hubungan industrial, tekanan departemen ini berpindahke pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Salah satu tugas saya yang lebih sukar sebagai Menteri Tena-ga Kerja adalah menyangkut peranan gerakan buruh di masaOrde Baru. Waktu itu saya mencari model yang cocok, karenakegiatan serikat buruh yang sangat berbau politik pada akhir masaOrde Lama jelas tidak sesuai lagi. Model yang menurut saya pa-ling cocok untuk Orde Baru adalah model Jerman Barat sesudahperang; serikat-serikat buruh di negara itu tidak berafiliasi padapartai-partai politik yang besar, tetapi lebih mirip sebagai serikatburuh seluruh industri. Saya kira model hubungan industri diInggris atau Amerika tidak cocok untuk Indonesia, karena kedua

112

MOHAMMAD SADLI

model itu melibatkan tawar-menawar yang keras antara buruhdan manajemen sebelum kontrak ditandatangani. Indonesiamenerima gagasan tawar-menawar kolektif dan persetujuanburuh kolektif, bukan tawar-menawar bermusuhan seperti an-tara buruh dan manajemen di Amerika, yang seringkali denganposisi antagonistik buruh. Pada akhir masa jabatan saya seba-gai Menteri Tenaga Kerja pada 1973, Serikat Buruh SeluruhIndonesia (SBSI) dibentuk, yang kurang-lebih berpola padamodel serikat buruh Jerman.

Kami tahu banyak tentang peran gerakan buruh Jerman Ba-rat sesudah perang karena Yayasan Ebert Friedrich (FriedrichEbert Stiftung) aktif di Indonesia. Yayasan ini mengeluarkanbanyak dana untuk melatih para pemimpin serikat buruh da-lam teknik-teknik tawar-menawar kolektif. Sebagai Ketua TimTeknis Penanaman Modal Asing, saya mendukung kegiatan Ya-yasan Ebert Friedrich, karena yayasan ini merupakan kekuatanpenyeimbang investor asing. Waktu itu tidak ada pandangan yangserupa, bahwa serikat buruh yang kuat juga diperlukan di proyek-proyek penanaman modal dalam negeri dan perusahaan-peru-sahaan negara. Jadi boleh dikata, dengan sengaja perkembanganserikat buruh di perusahaan-perusahan swasta nasional danperusahaan-perusahaan negara tidak banyak dianjurkan.

Sekarang keadaannya berbeda. Terjadi lebih banyak pemo-gokan di perusahaan dalam negeri (PMDN) daripada di per-usahaan asing (PMA) (walaupun ada sejumlah sengketa dibeberapa perusahaan Korea). Saya kira hal ini disebabkan ka-rena tidak ada serikat buruh yang terorganisasi di proyek-pro-yek PMDN. Namun sebagian perusahaan-perusahaan PMDNyang besar itu sesungguhnya adalah PMA yang menyamar;sebagai contoh, modal China perantauan kadang-kadang ma-suk ke Indonesia lewat jaringan China lokal dan kemudianditanamkan dalam bentuk proyek PMDN agar lebih luwes.

113

PELAKU BERKISAH

Barangkali ada manfaatnya melakukan penelitian apakah tia-danya atau jarangnya pemogokan di perusahaan adalah karenahadirnya serikat buruh yang terorganisasi dan adanya perse-tujuan buruh kolektif yang terkait. Saya yakin hubungan itu ada.Lagi pula, di mana ada persetujuan buruh kolektif, upah biasanyalebih tinggi daripada di perusahaan lain. Maklumlah, pasar tenagakerja di negara berkembang seperti Indonesia biasanya terfrag-mentasi, dan karena itu tidak mungkin seragam. Kalau pasar te-naga kerja terfragmentasi, tingkat upah yang berlaku akan cen-derung lebih rendah di ekonomi yang kelebihan tenaga kerja,sehingga akan sangat menguntungkan investor asing.

Dalam pasar tenaga kerja yang terfragmentasi seperti diIndonesia, sukar bagi pencari kerja dan pengusaha yang men-cari pekerja dipertemukan. Pasar tenaga kerja memang bero-perasi, tetapi itu bukan pasar yang transparan, yang berjalansecara efisien dan wajar.

Departemen Tenaga Kerja memperoleh banyak gagasan me-ngenai masalah-masalah tenaga kerja dari ILO (Organisasi Per-buruhan Internasional), yang pertemuan tahunannya di Jene-wa saya hadiri tiap tahun dalam masa jabatan saya sebagaiMenteri Tenaga Kerja. ILO memiliki lembaga-lembaga yangbergiat di setiap aspek pengembangan tenaga kerja, yangmengajukan berbagai gagasan untuk mempengaruhi kita. Da-lam teori, kita menerima pandangan ILO mengenai masalah-masalah seperti gerakan buruh demokratis dan hak dasar, teta-pi dalam praktik gagasan-gagana tersebut harus terintegrasidalam sistem yang berlaku.

DEPARTEMEN PERTAMBANGANSesudah pemilu pertama di bawah Orde Baru pada Juni 1971dan diangkatnya kembali Presiden Soeharto oleh MPR yangbaru terpilih, Kabinet Pembangunan Kedua diumumkan pada

114

MOHAMMAD SADLI

28 Maret 1973. Saya diangkat sebagai Menteri Pertambangan,jabatan yang saya pegang sampai akhir Maret 1978.

Salah satu masalah penting yang saya hadapi di masa jabat-an saya selaku Menteri Pertambangan adalah menyangkut re-visi yang ingin dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadapkontrak-kotrak awal dengan perusahaan-perusahaan asingyang beroperasi di industri-industri berbasis sumberdayaalam, khususnya pertambangan, agar kontrak-kontrak itu le-bih menguntungkan Indonesia. Pemerintah telah menanda-tangani kontrak ”generasi pertama” dengan perusahaan AS,Freeport Sulphur, yang menambang tembaga di Provinsi IrianJaya (sekarang Papua—peny.). Menurut persyaratan kontrakitu, Freeport memperoleh masa bebas pajak selama tiga tahun,konsesi pajak (sebesar 35 persen untuk tujuh tahun berikutnya,dan pembebasan segala macam pajak atau royalti selain limapersen pajak penjualan (World Bank 1980: 10). Namun segerasesudah kontrak ”generasi pertama” ini ditandatangani, pe-merintah menyadari bahwa kontrak itu perlu direvisi agarmemberikan lebih banyak keuntungan ekonomi bagi Indone-sia. Karena itu kontrak-kontrak ”generasi kedua” dibuat lebihrestriktif dan kurang menguntungkan investor asing, termasukuntuk perusahaan Kanada, Inco, yang menambang nikel diSoroako, Sulawesi Selatan. Di masa jabatan sebagai MenteriPertambangan, saya hanya berkesempatan merundingkankontrak-kontrak ”generasi kedua”; kebanyakan kontrak ”ge-nerasi ketiga” dirundingkan sesudah masa jabatan saya lewat.Dalam menandatangani kontrak generasi yang lebih baru, pe-merintah berusaha memperoleh lebih banyak keuntungan fis-kal, selain berusaha menjamin bahwa kontrak baru tersebutmasih tetap menarik bagi pemodal asing.

Krisis terbesar yang saya hadapi sebagai Menteri Pertam-bangan adalah krisis Pertamina pada 1975. Sejak semula saya

115

PELAKU BERKISAH

merasakan bahwa menangani Pertamina itu memang berat.Walaupun secara resmi Pertamina berada di bawah Departe-men Pertambangan, presiden direkturnya, Ibnu Sutowo, ada-lah seorang jenderal yang sangat senior. Karena Indonesia me-nerapkan transaksi modal terbuka, Pertamina bebas melaku-kan segala macam transaksi devisa, dan banyak di antara pro-yek-proyeknya didanai oleh luar negeri. Akibatnya, perusa-haan itu menanggung banyak tunggakan dollar yang tidakterkontrol oleh pemerintah. Krisis itu pecah pada awal 1975,ketika Pertamina tidak mampu membayar sebagian utang jang-ka pendeknya. Krisis itu merupakan peristiwa nasional yang amatserius, sehingga diambil-alih dari tangan Menteri Pertambangandan ditaruh di bawah kendali para teknokrat yang bertanggung-jawab dalam masalah keuangan, khususnya Sumarlin.

Akibat krisis itu timbul perbedaan pendapat antara IbnuSutowo dan para teknokrat mengenai kontrak bagi hasil antaraPertamina dan perusahaan-perusahaan minyak asing. Kon-trak-kontrak itu menyangkut pembagian keuntungan 65-35persen antara Pertamina dan perusahaan minyak asing; kon-trak-kontrak tersebut dirancang oleh Ibnu Sutowo dan berlakuuntuk akhir 1960-an dan awal 1970-an, ketika harga minyakmasih $3,50 per barrel. Ketika harga minyak melonjak menjadi$15 dan kemudian $30, timbul pertanyaan apakah pembagianitu perlu dimodifikasi untuk keuntungan Indonesia, ataukahIndonesia harus menjunjung tinggi prinsip bahwa suatu kon-trak mengikat—yaitu sekali kontrak ditandatangani, kontrakitu harus dipatuhi. Ibnu Sutowo berpendapat, Indonesia harustunduk kepada kontrak asli yang telah ditandatangani denganperusahaan-perusahaan minyak asing, karena ia sudah berjanjidemikian, walaupun keadaan telah berubah. Sebaliknya, parateknokrat ekonomi berpendapat bahwa krisis Pertamina danharga minyak yang melonjak itu telah mengubah keadaan, dan

116

MOHAMMAD SADLI

Indonesia kini memerlukan jumlah uang sangat besar untukmelunasi utang Pertamina yang sangat besar: tidak ada alter-natif kecuali memodifikasi kontrak-kontrak itu. Akhirnya parateknokrat menang, dan pembagian keuntungan diubah men-jadi 85 persen untuk keuntungan Pertamina (plus ekstra satudollar per barrel untuk kontrak dengan Caltex).3

Prinsip keharusan untuk mematuhi kontrak memang meru-pakan masalah yang sangat mendasar dalam menghadapi ne-gara-negara Barat, khususnya negara-negara Anglo-Saxon; ti-dak demikian halnya dengan Jerman dan Jepang. Negara-ne-gara yang kaya sumberdaya alam, sebaliknya, berpendapatbahwa kondisi yang sedang berubah harus tercermin padakontrak sesuai waktunya. Itulah sebabnya terjadi evolusi kon-trak dari ”generasi pertama” ke ”generasi kedua” dan ke ”ge-nerasi ketiga” dengan perusahaan-perusahaan pertambanganasing, termasuk perusahaan-perusahaan minyak.

Krisis Pertamina itu ditangani oleh Widjojo sendiri. Keter-libatan para teknokrat keuangan, khususnya Sumarlin, dalamusaha memecahkan masalah ini dapat dimengerti, karena yanghilang adalah uang pemerintah. Sebelum krisis itu Ibnu Sutowoberpendapat bahwa perusahaan-perusahaan minyak asing ituadalah kontraktor Pertamina, bukan kontraktor PemerintahIndonesia, karena kontrak-kontrak itu ditandatangani oleh Per-tamina. Jadi hasil dari minyak itu dibagi antara Pertamina danperusahaan-perusahaan minyak sesuai dengan rasio yang su-dah disepakati, dan pendapatan dari penjualan minyak yangmenjadi bagian Pertamina ditransfer ke pemerintah sesudahmasa tertentu, dan selama masa itu Pertamina dapat menyim-pan uang tersebut untuk digunakan sesuai kebutuhannya.

3 Pembagian keuntungan gas alam, di pihak lain, tidak bisa diubah karenaini merupakan industri baru yang membutuhkan investasi substansial.

117

PELAKU BERKISAH

Kontrak bagi hasil antara Pertamina dan perusahaan mi-nyak asing itu amat berbeda dengan kontrak karya yang ditan-datangani oleh Pemerintah Indonesia dengan perusahaan-per-usahaan pertambangan yang beroperasi di bidang lain. Karenaminyak bumi dianggap sebagai sektor strategis, pengelolaan-nya diserahkan kepada Pertamina sebagai pengawas sehari-hari. Namun dalam konflik antara Pertamina dan pemerintahmengenai perubahan kontrak bagi hasil itu, pemerintah me-nang dalam segala hal, termasuk dalam hal otonomi keuanganPertamina. Ini kemenangan yang sangat penting bagi para tek-nokrat, karena Pertamina selama itu adalah benteng beberapaanggota militer. Untunglah Presiden Soeharto tidak membe-rikan perlindungan mutlak kepada Pertamina, tetapi mendu-kung para teknokrat, karena ia melihat perlunya menyelamat-kan penerimaan negara. Soeharto adalah kepala pemerintahdan sekaligus Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Na-mun di saat-saat seperti krisis Pertamina itu ia bertindak seba-gai kepala pemerintah yang bertanggungjawab. Saya cende-rung berpendapat bahwa keberhasilan ini sebagian karena da-ya persuasif para teknokrat, khususnya Widjojo, yang mampumeyakinkan Presiden bahwa ia harus bertindak sebagai kepalapemerintah, demikian juga karena kemampuan Soeharto meli-hat kepentingan jangka panjang negeri ini. (Hal ini tampaksekali lagi dalam krisis menyusul terjadinya Insiden Dili padaNovember 1991, ketika Soeharto bertindak sebagai kepalapemerintah dan bukan sebagai ”godfather” Angkatan Darat.)

Orang bisa saja bertanya apakah krisis Pertamina dapat di-hindarkan jika kepada Ibnu Sutowo tidak diberikan kebebasanyang begitu luas untuk menjalankan perusahaan tersebut. IbnuSutowo lebih tua daripada Presiden, dan dalam kepangkatanAngkatan Darat lebih senior, dan ia juga pejuang kemerdekaanIndonesia. Presiden Soeharto sangat menghargainya tidak ha-

118

MOHAMMAD SADLI

nya sebagai jenderal, tetapi juga sebagai dokter dan cendekia-wan. Pendek kata, Presiden memandang Ibnu Sutowo sebagaiorang yang tidak mungkin berbuat salah. Sebaliknya, Ibnu Su-towo mungkin terlampau menyepelekan Presiden Soeharto.

Apakah para teknokrat menarik pelajaran dari krisis Perta-mina? Ya, walaupun sebetulnya pada tahun-tahun awal OrdeBaru mereka sudah mengidentifikasi masalah-masalah besarperusahaan negara Indonesia (BUMN). Salah satu hasilnyaadalah Undang-Undang Perusahaan Negara Tahun 1969, yangmengklasifikasikan BUMN menjadi tiga kategori besar sesuaimisi khususnya: Perusahaan Umum (Perum, perusahaan yangmemberikan jasa pelayanan dasar kepada umum), PerusahaanJawatan (Perjan, perusahaan yang didirikan oleh instansi pe-merintah untuk menyediakan pelayanan khusus, seperti ke-retaapi), dan Perusahaan Persero (Persero, perseroan terbatasyang berorientasi komersial). Persero diharapkan beroperasisebagai perusahaan komersial biasa yang berorientasi pada ke-untungan. Kesulitan dengan Pertamina adalah bahwa sejakawal perusahaan ini menolak diklasifikasikan sebagai Persero.Sebagai akibat kekuasaannya, dirancanglah satu undang-un-dang khusus untuk Pertamina, yang menggolongkan dirinyadalam kategori terpisah, yaitu perusahaan negara (PN). Karenakeuntungannya sangat besar, perusahaan ini diminta menyum-bang banyak bidang ekstrabujeter, dan dengan demikian ber-kembang hubungan khusus antara Pertamina dan pemerintah.

Sesudah para teknokrat berhasil memecahkan krisis Perta-mina, Widjojo merancang undang-undang baru untuk Perta-mina. Undang-undang ini menentukan adanya dewan penga-was, yang semua anggotanya memegang jabatan menteri. Se-bagai Menteri Pertambangan saya diangkat sebagai ketua ex-officio dewan itu. Anggota ex-officio lainnya terdiri atas KetuaBappenas dan Sekretaris Negara. Dengan demikian kekuasaan

119

PELAKU BERKISAH

dan otonomi Pertamina berangsur-angsur dipangkas. Pertama,Pertamina tidak diizinkan menyimpan penghasilan dari tran-saksi bagi hasil, tetapi diharuskan menyerahkannya langsungkepada pemerintah. Akhirnya Ibnu Sutowo diberhentikan se-bagai Presiden Direktur Pertamina. Pemberhentian itu meru-pakan keputusan pribadi Presiden. Sebagai penggantinyadiangkat Piet Haryono, Direktur Jenderal Departemen Keu-angan yang dekat dengan Menteri Keuangan Ali Wardhana.

PARA TEKNOKRAT EKONOMI:SUATU PANDANGAN PRIBADI

Para teknokrat ekonomi, secara pribadi, tidak akrab satu samalain. Widjojo sangat dekat dengan Emil Salim, Ali Wardhana,dan Sumarlin, sedangkan saya lebih tepat disebut orang luar,karena saya datang dari Universitas Gadjah Mada. Emil Salimpun kemudian tidak lagi dekat dengan para teknokrat sesudahmenjadi Menteri Lingkungan hidup. Ikatan di antara kami le-bih bersifat fungsional. Walaupun demikian, jika timbul ma-salah penting seperti krisis Pertamina, kami bekerja erat ber-sama, duduk bersama sepanjang hari membahas masalah dancara-cara memecahkannya. Ikatan itu didasarkan pada loyal-itas kepada kelompok dan kepada kepentingan nasional, danbarangkali unik dalam sejarah ekonomi negara-negara ber-kembang. Kami boleh saja saling kritik, tetapi kami tidak per-nah tidak loyal. Bahkan sesudah Widjojo dan Ali Wardhanamengundurkan diri dari kabinet, mereka selalu hadir membe-rikan saran kepada rekan-rekan lebih muda yang telah meng-gantikan mereka sebagai menteri, khususnya di saat-saat kri-sis. Ikatan saling loyal di antara para teknokrat ini tidak pernahditiru oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya—tidak di Fili-pina, dan tidak juga di Thailand. Saya kira satu-satunya kele-mahan kami adalah bahwa kami bukan manajer yang baik.

120

MOHAMMAD SADLI

Widjojo tidak terlalu menekankan manajemen ketika ia men-jabat Kepala Bappenas. Ia mampu menghasilkan Repelita dananggaran pembangunan bertahun-tahun lamanya, tetapiBappenas tidak terlalu dihormati sebagai lembaga waktu itu.

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIASampai belakangan ini sektor swasta di Indonesia dianggapinferior dan secara sosial tidak berarti, barangkali karena parapengusaha generasi pertama umumnya tidak berpendidikanbaik. Karena skala sektor swasta relatif kecil—maksud sayasektor swasta domestik, dan bukan investor asing—maka sek-tor ini bukan merupakan tandingan pemerintah. Tetapi lambat-laut sektor swasta Indonesia menjadi lebih kuat, dan dalamwaktu dekat akan mampu menandingi kekuatan profesionalpara pengusaha swasta asing yang beroperasi di negeri ini.Saya melihat, interaksi antara sektor swasta dan pemerintahmeliputi dialog kebijakan. Di satu pihak pemerintah membuatkebijakan untuk sektor swasta, di lain pihak sektor swasta ha-rus dapat merespons dan berdialog dengan pemerintah di ataslandasan yang sama. Walaupun demikian faedah dialog sepertiitu bergantung pada tingkat keseimbangan antara pemerintahdan sektor swasta, suatu keseimbangan yang belum pernah adadan belum juga tercapai sampai sekarang. Ketika Sukamdanimenjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia(Kadin), ia mengakui adanya masalah ini dan membentuk ”thinktank” untuk Kadin, yakni LP3E, yang anggotanya bukan terdiriatas kaum pengusaha, melainkan kaum akademisi danprofesional. Tujuan LP3E-Kadin adalah memberi masukan bagikebijakan kepada dewan pengurus dan anggota Kadin dalam ben-tuk analisis perkembangan ekonomi domestik dan internasional.

Ketika saya tidak lagi menjadi anggota kabinet, Sukamdanimeminta saya aktif dalam Kadin. Barangkali maksudnya ada-

121

PELAKU BERKISAH

lah ”menangkap pencuri dengan pencuri”, dalam hal ini ”me-nangani” para teknokrat dengan mantan teknokrat. Saya me-nerima tawaran Sukamdani itu dan menjadi Sekretaris JenderalKadin selama tiga tahun. Sesudah itu saya tetap menjadi Di-rektur LP3E-Kadin, jabatan yang saya pegang sampai sekarang.

Menurut saya, usaha Kadin untuk menjadi mitra pemerin-tah, kendati mitra yunior ditinjau dari kekuatan intelektualnya,agak berhasil. Paling tidak, pemerintah semakin menghargaiperan dan arti penting Kadin sebagai lembaga yang mewakilisektor swasta di Indonesia. Peran Kadin meningkat karena sek-tor swasta bertambah besar, sebagian karena pertumbuhan pe-sat perusahaan-perusahaan konglomerat. Sektor swasta kinitelah menjadi lebih terhormat. Para pengusaha generasi baruumumnya berpendidikan lebih baik dibandingkan denganpendahulunya, dan lambat-laun keseimbangan akan tercapaiantara sektor swasta dan Pemerintah Indonesia. Namun apa-kah negeri ini akan lebih sejahtera dengan adanya keseimbang-an antara sektor swasta yang dinamis dan pemerintah, di manaKadin memegang posisi yang kuat mirip dengan yang dinik-mati oleh Keidanren (Federasi Organisasi-organisasi Ekonomi)di Jepang? Walaupun sebagian orang luar menduga Kadin me-rupakan organisasi yang kuat, organisasi ini samasekali belummencapai status terkemuka seperti Keidanren. Sebagai aka-demikus, sikap saya agak ambivalen terhadap sektor swastayang kuat. Di Indonesia, sebagaimana di negara-negara lain,sektor swasta kadang-kadang bersikap plin-plan. Di satu pihakia mendukung prinsip liberal pasar bebas, tetapi di lain pihaktiap perusahaan menginginkan pasarnya dilindungi. Pengu-saha swasta seringkali bicara tentang kepentingan nasional,tetapi ucapan dan praktik mereka kadang-kadang berlainan.Sektor swasta pada prinsipnya mendukung kebijakan dere-gulasi pemerintah, tetapi dalam praktik beberapa industri ma-

122

MOHAMMAD SADLI

nufaktur minta perlindungan untuk sementara. Sekarang inimasalah terpenting yang dihadapi oleh Kadin adalah perda-gangan yang fair, transparansi peraturan, kemantapan kebi-jakan pemerintah, dan tidak dikehendakinya monopoli. Seba-gai seorang demokrat saya percaya adanya ”keseimbanganantara kekuasaan dan pengaruh”, di mana tiap kekuasaan me-miliki kekuatan penyeimbang untuk ”meluruskan suatu ma-salah dan menjaga agar hal ini tetap lurus”.

DAFTAR PUSTAKASadli, Mohammad, ”Masalah-masalah Ekonomi dan Moneter Kita

yang Strukturil”, dalam KAMI–Fakultas Ekonomi Universitas In-donesia, Jalan Baru Sesudah Runtuhnya Ekonomi Terpimpin: TheLeader, the Man and the Gun (Jakarta: Sinar Harapan, 1984. Cet.Kedua), hlm. 98–109.

Sarbini Sumawinata, ”Recollections of My Career”, BIES 28, No. 2,Agustus 1992, hlm. 43-53.

Toruan, Raymond dan Indrawan Sasongko, ”Tentang ManusiaSarbini Sumawinata”, dalam Syahrir et al. (eds.), MenujuMasyarakat Adil dan Makmur: 70 Tahun Professor Sarbini Sumawinata(Jakarta: Gramedia, 1988).

World Bank, Selected Issues of Industrial Development and Trade Strat-egy, Annex 5: Direct Private Foreign Investment, East Asia and Pa-cific Regional Office, Washington DC, 15 Juli 1980.

Rangkaian wawancara dengan para ekonom generasi tuayang kadang-kadang dimuat dalam Bulletin, sejauh ini

terfokus pada mereka yang pernah memegang jabatan menteriatau kedudukan tinggi di pemerintahan. Perspektif agak lainmengenai ekonomi dan kebijakan ekonomi di bawah Orde La-ma dipaparkan di sini oleh salah seorang veteran pengusahapribumi Indonesia, Soedarpo Sastrosatomo, yang terkenal ka-rena kaitan eratnya dengan Bank Niaga dan kelompok peru-sahaan pelayaran Samudera Indonesia. Menonjol sebagai seo-rang dari sedikit pengusaha pribumi yang mampu bertahandi barisan depan bisnis sejak tahun-tahun awal Kemerdeka-an, Soedarpo mengarahkan usahanya untuk menjadi wahanakemajuan sosio-ekonomi, yang tetap menjadi tujuan usahanya.Pengalamannya meliputi bidang impor, peralatan kantor, dankomputer (Soedarpo Corporation didirikan pada 1952), asu-ransi (Asuransi Bintang, didirikan awal 1955), perbankan(Bank Niaga, didirikan akhir 1955), dan industri transportasi,yang meliputi keagenan, bongkar-muat pelabuhan, pelayaran,dan ekspedisi barang (Samudera Indonesia dan perusahaan-perusahaan terkait, tahun 1964, dst.).Mengingat sesudah kemerdekaan ada prioritas untuk mendo-rong tampilnya elit pengusaha pribumi Indonesia, dan hasil-

1 Wawancara berlangsung di Jakarta pada 4 Oktober 1991 dengan TheeKian Wie dan Howard Dick, yang kemudian menyunting transkrip wa-wancara dan menuliskan pengantar. Wawancara selanjutnya berlang-sung pada Juli 1993. Keterangan dalam kurung adalah keterangan tam-bahan Thee Kian Wie dan Howard Dick.

nya umumnya mengecewakan, tema yang mendasari wawan-cara ini adalah faktor produksi yang sulit ditemukan, yaitukewiraswastaan. Karena itu wawancara1 berfokus pada masa-lah keluarga dan latarbelakang pendidikan Soedarpo yang la-in daripada yang lain, sebagai awal ia memperoleh ketram-pilan perbankan dan kontak-kontak dengan luar negeri selamabertugas di PBB di New York (1948-50). Pada 1952, ketikamengawali karir bisnisnya, ia masih belum berpengalaman,tetapi lebih siap daripada kebanyakan orang sezamannya. Ba-gian tengah wawancara terfokus pada masalah-masalah pem-bentukan modal, lisensi impor, dan inflasi di masa Orde Lama.Akhirnya, peran Samudera Indonesia dalam pembangunanpelayaran samudra Indonesia ditelusuri sejak pertengahan1960-an sampai 1980-an, yang memperlihatkan betapa perusa-haan yang matang pun ketahanan hidupnya masih bergantungpada paduan yang bijaksana antara pengetahuan lokal, hubung-an luar negeri, dan modal yang langka.

LATARBELAKANG KELUARGA DAN PENDIDIKANKalau saya lihat latarbelakang keluarga saya, yang sebagiandi antaranya baru saya ketahui baru-baru ini, dapatlah sayamemahami dengan lebih baik sepak-terjang saya yang tidakbiasa. Sekiranya saya ini anak suatu keluarga desa, dan kemu-dian menjadi pegawai negeri, saya sangsi apakah saya akanmelakukan hal-hal seperti yang telah saya lakukan. Tentu adaunsur gen yang lain. Tentu ada hal lain yang diturunkan.

Saya berasal dari keluarga dengan sembilan orang anak,dua di antaranya akhirnya berkecimpung di dunia usaha, sayasendiri (nomor tujuh) dan adik saya, Soegianto. Ayah saya bisadigolongkan sebagai pejabat pemerintah, tetapi karirnya me-nunjukkan beberapa unsur yang bisa membantu menjelaskankenapa dua orang anaknya kemudian berhasil dalam bisnis.Dibesarkan di suatu desa dekat Klaten (antara Solo dan Yogya-karta) akhir abad ke-19, ayah saya adalah salah seorang di anta-ra sedikit orang yang masuk sekolah yang sekarang disebut

SOEDARPO SASTROSATOMO

7

128

SOEDARPO SASTROSATOMO

sekolah guru (kweekschool), yang untuk masa itu agak isti-mewa. Guru pembimbingnya ialah salah seorang pendiri ke-lompok studi Budi Utomo, dan juga pelopor perusahaan Asu-ransi Jiwasraya Bumiputera 1912. Ketika ayah saya lulus seko-lah, Pemerintah Belanda terlibat dalam ”pasifikasi” kepulauanini, dan memerlukan banyak pejabat pemerintah untuk mem-perluas aparatur pemerintahannya. Satu-satunya sumber tena-ga adalah sekolah guru—yang untuk orang Indonesia meru-pakan satu-satunya sekolah yang dianggap baik. Guru itu me-minta ayah saya melamar, karena ayah saya tidak terlalu sa-bar dalam mengajar, lagi pula ia akan mendapat gaji lebih be-sar. Ayah saya diterima, ditempatkan di dinas Opium Regie(monopoli candu negara), dan ditempatkan di Buleleng, BaliUtara (yang merupakan pintu belakang penyelundupan can-du ke Jawa). Kemudian ia dipindahkan dari Buleleng ke Pang-kalan Brandan di Sumatra Utara. Di panglong (permukimanpenebang hutan di daerah pantai) ada banyak orang Chinayang semua mengisap candu.

Ibu saya anak asisten wedana di Surakarta yang dipecatoleh pemerintah karena menolak menyewakan sawah yangterbaik kepada pabrik gula Belanda, yang berdekatan letaknya.Kalau ditelusuri lebih lanjut, ternyata kakek ibu saya adalahketurunan pejabat pemerintah yang didatangkan oleh SunanPaku Buwono (dari Surakarta) dari Demak (Kadilangu) untukmembangun kembali pemerintahannya, karena ia tidakmemercayai orang-orang setempat. Sunan Kalijagadimakamkan di Kadilangu, dan penduduk Kadilangu tidakpernah menerima kekuasaan Belanda.2 Jadi dari kedua sisikeluarga, saya ini mewarisi sifat yang agak bebas.

2 Sunan Kalijaga adalah satu dari sembilan wali yang dipercaya menye-barkan Islam di Jawa (abad ke-14).

129

PELAKU BERKISAH

Saya lahir di Sumatra Utara, di kota ladang minyak, Pang-kalan Susu, pada 1920. Kami kemudian pindah ke Medan, dimana saya masuk sekolah dasar. Selagi di Pangkalan Brandan,walaupun ayah saya seorang pejabat pemerintah, karena pe-ngaruh gurunya, ia mendirikan cabang kelompok studi BudiUtomo. Jadi suasana keluarga kami sudah diwarnai nasional-isme. Rumah kami di Medan sering didatangi oleh para pe-muda pamong perguruan Taman Siswa (sekolah nasionalis be-bas) atau anggota Indonesia Muda dan tokoh nasionalis, MrIwa Kusumasumantri, yang kemudian menjadi pengacara di Me-dan. Teman-teman abang-abang saya itu mengajarkan kepadakami berbagai hal, seperti lagu kebangsaan nasional Indonesia.

Pada 1929, ketika saya berusia sembilan tahun, ayah sayameninggal. Dengan ongkos perjalanan dari pemerintah, Ibumembawa kami pulang ke desa ayah saya di dekat Klaten, dimana ada tempat untuk tinggal, sebuah rumah dengan tanahdi sekitarnya. Ia masih punya sejumlah uang karena, yang me-ngagumkan untuk zaman itu—sekali lagi karena pengaruh gu-runya—ayah saya telah mengambil asuransi jiwasraya dari Bu-miputera 1912. Namun karena tak seorang pun dari kami, sem-bilan orang anak itu, bekerja—baru dua tahun kemudian abangsulung saya menjadi dokter—ibu saya harus mencari sumberpendapatan yang baik. Semula ia menyewa pohon-pohon ke-lapa di desa itu setahun-dua tahun, kemudian mempekerjakandua orang untuk mengupas buah kelapa. Dengan demikiania dapat menjual banyak buah kelapa. Lalu di masa panen iamenebas padi di sawah. Ia tahu mutu padi yang dibelinya.Para petani selalu kekurangan uang tunai. Ibu saya membayarpemanen dalam bentuk barang pada akhir panen, menum-bukkan padi itu menjadi beras, dan menjualnya. Sementaraitu ia membuka warung kecil yang menjual barang apa sajayang diperlukan. Itulah cara kami bertahan hidup. Bagi anak

130

SOEDARPO SASTROSATOMO

seorang asisten wedana, melakukan semua itu hampir tidak ter-bayangkan.

Saudara saya dan saya mulai mandiri sejak dini. Selagi du-duk di sekolah menengah di Yogyakarta, saudara saya, Soe-badio, sudah menjadi anggota gelap Indonesia Muda, suatuorganisasi terlarang. Dalam peringatan hari ulang tahun se-kolah itu, kelompok itu menyelenggarakan protes hingga di-rekturnya, orang Belanda, sangat malu. Untuk masa itu, hal-hal seperti itu tidak terpikirkan. Belakangan, ketika kami se-mua masuk Sekolah Kedokteran di Jakarta (GeneeskundigeHogeschool—GH), tidak mengherankan bila kami duduk ber-sama dalam satu kelompok dan melakukan hal yang sama.

Pada Maret 1942, ketika Jepang mendarat di Jawa, massapemuda terpecah menjadi tiga: satu kelompok yang sangatpercaya Jepang adalah pembebas dan akan memberikan ke-merdekaan kepada kita; kelompok kedua bersikap masabo-doh, bahkan sedikit pro-Belanda; dan ketiga, kelompok kecilkami yang berhubungan dengan Sjahrir, yang memandang Je-pang sebagai fasis. Fasisme adalah sesuatu yang kita terimadengan bergairah atau kita benci. Kami membencinya. Kelom-pok kecil ini merupakan inti massa mahasiswa yang membe-rontak terhadap Jepang. Peninggalannya adalah peran maha-siswa dalam proklamasi kemerdekaan. Sementara itu, karenaulah kami, seperti menolak digunduli, kami dikeluarkan dariSekolah Kedokteran. Soedjatmoko bagian dari kami. Sjahrir,yang menjadi pemimpin kami, sadar bahwa Jepang tidak akanmemenangkan perang; kami tidak dapat memberikan perla-wanan nyata—itu bisa berarti bunuh diri—tetapi kami cobamenemukan orang-orang lain yang masih dapat menjaga pi-kirannya tetap jernih. Dan kami mengambil prakarsa lain. Sau-dara saya ditahan oleh Jepang, karena bersama Takdir Alisjah-bana ia merancang konstitusi Indonesia Merdeka pada 1944.

131

PELAKU BERKISAH

Jepang hendak menafsirkan tindakan itu sebagai pemberon-takan, tetapi kemudian jelas bahwa tidak ada kekuatan untukmemberontak, karena itu mereka akhirnya dibebaskan.

DINAS LUAR NEGERI DI NEW YORK (1948-1950)Kelompok kami dapat menguasai bahasa Inggris selama pen-dudukan Jepang dengan cara mendengarkan siaran luar negeriBBC dan Voice of America. Sesudah proklamasi kemerdekaanpada Agustus 1945, Soedjatmoko dan saya diminta mengepalaiSeksi Luar Negeri Kementerian Penerangan, karena selama itukami terutama berhubungan dengan para koresponden perangasing berbahasa Inggris yang datang dari Vietnam. Ketika Ing-gris mendarat pada Oktober 1945, kami menjadi penghubungantara orang Inggris dan pemerintah kita, karena waktu ituSjahrir menjabat Perdana Menteri.

Tafsiran kami mengenai Persetujuan Linggadjati (persetu-juan Belanda-Indonesia yang disponsori oleh PBB pada Maret1947) adalah bahwa kini kita berhak mengadakan hubunganluar negeri dan perdagangan luar negeri sendiri. Karena ituSjahrir mengirim Sumitro, Soedjatmoko, dan wartawan CharlieTamboe ke New York untuk mewakili Republik sebagai bangsayang merdeka dan membuka hubungan perdagangan denganAS. Sesudah Belanda melanggar Persetujuan Linggadjati de-ngan melancarkan agresi pertama (”Aksi Polisionil”) pada Juli1947, kasus kita dibawa ke Sidang Dewan Keamanan PBB, danmereka bertiga menjadi delegasi peninjau inti. Sebagai pihak yangbersengketa, kami mendapat kursi, ketika kasus kita dibicarakan.

Ketika delegasi baru tiba, mereka tidak mendapatkan seo-rang pun di dunia bisnis, apalagi berpikir berbicara denganRepublik. Kemudian datang produser film Matthew Fox, yangberpikir bahwa ia bisa melakukan banyak bisnis seperti kon-trak dagang luar negeri monopoli yang pernah ia lakukan,

132

SOEDARPO SASTROSATOMO

kalau tidak salah dengan Liberia. Sumitro berwenang penuhmenandatangani kontrak, sehingga ia berikan kepada Fox mo-nopoli perdagangan luar negeri antara Republik dan AS. De-ngan kontrak itu kami mendapat banyak devisa, tetapi hal itumendapat tentangan keras dari Departemen Luar Negeri AS.Garis resminya adalah bahwa monopoli adalah tidak sah, te-tapi masalah sesungguhnya adalah karena Pemerintah AS ti-dak mengendalikan kami. Jadi, karena kontrak itu, sejak awalsudah timbul ketegangan antara Departemen Luar Negeri ASdan orang-orang kita. Namun hubungan dengan Matthew itubermanfaat ganda, karena lewat dia kami dapat menjalin ba-nyak kontak lainnya.

Pada 1948 saya diminta bergabung dengan delegasi Repu-blik di New York sebagai petugas pers, sehingga dengan demi-kian saya memasuki Dinas Luar Negeri. Sungguh, itu masayang mempesonakan! Segalanya terserah pada kita. Satu-satu-nya instruksi adalah berargumentasi dan memenangkan kasus,membubuhkan Indonesia pada peta. Saya mendarat di NewYork pada Juli 1948. Dengan bantuan Matthew Fox dan kawan-kawan, pada Oktober kami mendapat kantor di 40 Wall Street,di tengah distrik keuangan. Keberhasilan itu lebih hebat lagi,karena pada waktu itu diskriminasi rasial masih sangat kuatdi AS, dan kami orang Indonesia adalah delegasi ”kulit ber-warna” sebuah republik yang belum diakui.

Saya diserahi tugas mengelola devisa, keuntungan dari per-dagangan luar negeri Republik. Apa yang oleh Belanda disebut”penyelundupan” itu adalah perdagangan komoditas eksporbiasa, seperti karet, kopi, dan juga candu. Di masa penjajahan,produksi dan perdagangan candu merupakan monopoli (regie)Belanda, yang kebanyakan dijual kepada orang China. Pabrik-nya ada di daerah FEUI sekarang—sisa-sisa simpang jalan ke-retaapi itu masih kelihatan di belakang. Orang Jepang tidak

133

PELAKU BERKISAH

mengutak-atik pabrik itu. Ketika kita memproklamasikan ke-merdekaan, kita sita seluruh cadangan yang berharga itu dankita bawa ke Yogyakarta. Perdagangan itu jalan lewat Singa-pura dan Malaya, dan dari sana, juga dari kota-kota sepertiKarachi, Delhi, Kairo, Manila, dan Bangkok, keuntungannyadisalurkan ke tempat-tempat lain lewat New York. Karena me-miliki banyak dana untuk diinvestasikan, tetapi tidak tahu apa-apa, maka atas nasihat seorang teman saya pergi ke sebuahbank. Untuk menghindari penyitaan Belanda, saya dinasihat-kan untuk memasukkan dana itu ke dalam rekening dengannama-nama palsu, tetapi dengan wewenang notaris untuk me-nariknya. Selain itu kami harus menyimpan sebagian dana da-lam kotak penyimpanan yang aman. Kami ikuti nasihat itu,dan tiap bulan kami harus mengeluarkan uang itu. Di situlahsaya belajar tentang arbitrase. Pada 1950, sebagai Bankers’Trust, bank itu menjadi bank koresponden pertama BNI.

Ekspor Republik ke AS diangkut oleh perusahaan pelayaranAmerika bernama Isthmian Lines milik United States Steel Cor-poration. Anehnya, wakil presiden eksekutifnya adalah orangyang mendukung kita. Pada 1950, tepat sesudah pengakuankedaulatan, Republik mendapat pinjaman sebesar $100 jutadari United States Export-Import (Exim) Bank. Kami meng-anggap pinjaman itu sebagai pembayaran kembali utang moralberupa perlakuan buruk AS kepada kita setahun sebelumnyasesudah ”Aksi Polisionil” Belanda kedua (Desember 1948, ke-tika Belanda merebut ibukota Republik, Yogyakarta, dan me-menjarakan anggota kabinet.) Pinjaman itu untuk mendanaibanyak pembelian, dan tentu saja kami kapalkan semua keIndonesia dengan Isthmian Lines, yang sangat mengecewakan’Kongsi Tiga’ berbendera Belanda (konsorsium tiga pelayaranBelanda) yang merupakan pihak lain dalam persetujuan kon-ferensi New York/Jawa. Saya katakan kepada mereka dengan

134

SOEDARPO SASTROSATOMO

terus-terang, ”Kalian musuh kami, mereka teman kami. Untukapa saya mendukung kalian?” Semua pengalaman ini meng-arahkan karir saya selanjutnya dalam pelayaran.

Akhir tahun 1950 saya tidak dapat lagi hidup dalam apayang telah menjadi belenggu birokrasi. Sebelumnya kita dapatmelakukan apapun tanpa berkonsultasi dengan siapapun. Se-karang, kalau kita diminta mengucapkan pidato, kita mestimembuat garis besarnya dan mengirimkannya kepada atasankita (yaitu dutabesar) untuk mendapat persetujuan. Ini bukanhal yang bisa saya ubah. Karena itu saya mengajukan permin-taan mengundurkan diri. Permintaan itu tak diterima, dan sayadipanggil pulang untuk berkonsultasi. Mereka tahu bahwa sa-ya tak sejalan dengan dutabesar, dan menyimpulkan bahwainilah akar masalahnya. Hanya Hatta, waktu itu menjabatMenteri Luar Negeri, yang memahami kekesalan saya denganbirokrasi, tetapi ia meminta saya menunggu. Roeslan Abdul-gani, yang waktu itu menjadi Sekretaris Jenderal KementerianPenerangan, menyarankan agar saya melakukan perjalanankeliling pulau-pulau lain agar mengenal keadaan di luar Jawadan barangkali menemukan orang yang dapat menggantikansaya. Saya lakukan itu selama tiga bulan. Kemudian saya kem-bali ke New York dengan membawa nama dua orang yangkiranya dapat mengambil-alih pekerjaan saya. Setelah menim-bang-nimbang dan mencoba memikat saya dengan pos-pos diLondon dan lain-lain tempat yang menarik, akhir tahun 1950 me-reka menerima pengunduran diri saya. Begitulah, saya tinggalkanNew York bulan Februari 1952, pergi ke Rotterdam dengan kapalRijndam, dan kembali ke Indonesia dengan kapal Oranje.

BISNIS SWASTASelama tiga bulan berkeliling Indonesia, saya melihat banyaksekali peluang bisnis, dan saya takut terlambat. Semula saya

135

PELAKU BERKISAH

menjadi direktur sebuah perusahaan milik Matthew Fox ber-nama Zorro Corporation (kata Spanyol untuk ’rubah’). Setelahpengakuan kemerdekaan Indonesia ia mendapat hak monopoliuntuk Dodge, Chrysler, dan jip Willys Overland yang populer,dan di Tanjung Priok ia mendirikan pabrik perakitan bernamaIndonesian Service Corporation (ISC). Mitra Indonesianyayang merupakan minoritas adalah PT Putera. Ketika Sumitromenekankan agar ISC tidak berada di bawah kendali asing,maka kepemilikan saham diubah: Hasjim Ning yang pernahmenjadi pembantu Hatta, tetapi sejak itu telah mendirikanbengkel mobil, diangkat menjadi presiden direktur, dan sayamenjadi Direktur Zorro Corporation. Sementara itu Zorro jugamemegang hak monopoli Remington (mesin tulis dan per-mesinan kantor) dan Radio Corporation of America (RCA),tetapi tidak dapat memperoleh lisensi untuk distribusi domes-tik, karena lisensi harus berada di tangan orang Indonesia.Ada juga kesulitan dengan wakil Zorro Corporation di Indone-sia, karena ia seorang alkoholik. Jadi saya mengundurkan diridari Zorro, dan pada bulan Oktober 1952 mendirikan perusa-haan perdagangan saya sendiri, Soedarpo Corporation. Sayamendapat lisensi impor yang diperlukan dan kemudian meng-ambil-alih hak distribusi Remington dan RCA, berbagi keun-tungan dengan Matthew Fox yang masih memegang hak mo-nopoli. Tahun 1958, ketika Indonesia memutuskan hubungandengan Belanda, Soedarpo Corporation mengambil-alih hakdistribusi untuk Univac dari perusahaan dagang Belanda yangsebelum perang telah menangani bisnis Remington. Itulah ri-wayatnya bagaimana kami memasuki bisnis komputer.

Sementara itu saya sudah betul-betul menikmati hidup. Ka-lau saya bekerja enam jam sehari, itu sudah banyak. Saya sudahmulai main golf selagi berada di Washington DC, dan ketikakembali ke Jakarta saya menggabungkan diri dengan sebuah

136

SOEDARPO SASTROSATOMO

klub golf. Jam dua siang Anda akan menemukan saya di la-pangan Rawamangun. Tetapi pada bulan November 1952 be-berapa orang dari Isthmian Lines datang ke Jakarta. Sesudahmenikmati makan siang, Archibald (Archie) King, wakil pre-siden eksekutif, meminta saya datang malam itu ke Hotel desIndes untuk membicarakan beberapa hal sambil minum. Ialangsung menyinggung pertolongan yang pernah diberikan-nya di masa lalu, dan sebagai gantinya kini ia meminta perto-longan saya: agar saya mengambil-alih perusahaan lokal milikBelanda, ISTA (Indonesian Shipping and Transport Agency),yang bertindak selaku agen mereka, dan menasionalisasikan-nya. Dengan tiga kapal sebulan, Isthmian Lines ingin memper-luas keagenan, tetapi kendalanya ialah karena keagenan itudimiliki oleh Belanda. Induk perusahaan sudah diminta untukmenerima pengambilalihan. Saya harus melakukan negosiasi.

Kedua pemegang saham, Jacobson van den Berg (salah satuperusahaan dagang Belanda dari kelompok ”Big Five”) dansebuah perusahaan Belanda di Negeri Belanda mengirimkanKepala Jacobson van den Berg dan seorang bankir untuk berne-gosiasi. Saya meminta bantuan almarhum Tan Goan Po (dariFEUI). Semula orang-orang Belanda itu menghadapi saya de-ngan sikap agak curiga, sebagai salah seorang oknum yanghanya ingin memetik buah revolusi, tetapi tidak lama kemu-dian kami dapat melakukan negosiasi bisnis dengan baik.Orang-orang Belanda itu mau menjual sampai 75 persen sa-hamnya, tetapi menetapkan harga tinggi untuk iktikad baik(goodwill). Saya katakan kepada mereka bahwa iktikad baikitu omong-kosong. Kalau prinsipal mereka mengundurkan di-ri, tidak ada iktikad baik itu. Saya sudah pegang iktikad baikitu. Lagi pula, saya tidak betul-betul memerlukan perusahaanmereka. Saya sudah hidup senang tanpa itu, dan memberikanpenawaran hanya untuk menolong para prinsipal mereka. Lalu

137

PELAKU BERKISAH

mereka berkonsultasi, dan sesudah beberapa hari kami berte-mu lagi, dan mereka menerima tawaran saya. Waktu itu bulanFebruari 1953. Tanggal 1 Maret 1953 saya menjadi ManagingDirector ISTA dengan 75 persen kepemilikan saham. Itulahawal karir saya dalam pelayaran. Dasar pemikiran saya yangtak terucapkan di balik negosiasi itu terwujud pada bulan Ja-nuari 1954, ketika saya dapat menyediakan ISTA dua keagenanpenting, yaitu Hapag (Hamburg America Line, kemudianmenjadi Hapag-Lloyd, dan sebelum Perang Pasifik merupakanperusahaan pelayaran non-Belanda terpenting ke Eropa) danTokyo Senpaku Kaisha (perusahaan pelayaran Jepang terpen-ting sebelum perang), yang masih beroperasi ke Indonesia.

Para pemegang saham Belanda, yang merupakan minoritas,merasa senang, dan ini menyebabkan lahirnya usaha-usahalain. Seorang saudara sepupu Kepala Jacobson van den Bergadalah juga kepala perusahaan asuransi Nationale Nederlan-den 1835. Kami berdua telah main golf satu putaran, dan padahole kesembilanbelas ia mulai bicara tentang asuransi. ’Kamimemerlukan mitra Indonesia dalam bisnis asuransi. Maskapai-perusahaan asuransi Indonesia yang ada ini tidak main me-nurut aturan. Saudara sepupu saya mengatakan bahwa sayabisa bicara lugas dengan Tuan!’ Saya setuju mendirikan sebuahperusahaan asurasi Indonesia dengan syarat perusahaan Be-landa itu menyediakan untuk kami seorang tenaga dari ka-langan mereka sendiri dan melatih dua orang staf kami di Ne-geri Belanda. Maskapai ini, Asuransi Bintang, masih ada sam-pai sekarang.

Asuransi Bintang hanya direncanakan sebagai perusahaanasuransi. Tidak lama kemudian kami menyadari bahwa tidakbanyak uang yang dapat diperoleh hanya dari bisnis asuransi.Kami sudah berkecimpung dalam bisnis uang, tetapi untukmemperoleh uang banyak dari uang, kita perlu sebuah bank

138

SOEDARPO SASTROSATOMO

untuk mengelola uang itu. Itulah riwayat kelahiran Bank Nia-ga. Gagasannya datang dari kalangan kawan-kawan, sepertiSumitro, almarhum Panglaykim, dan almarhum Wibowo yangbertanggungjawab melaksanakan gagasan tersebut. Wibowoadalah bekas kawan mahasiswa kedokteran yang ketika revo-lusi menjadi prajurit. Karena latarbelakang militernya, tahun1950 ia menjadi penasihat Oerlikon dan wakil Bofors,3 dan darikeduanya itu ia mendapat uang. Tetapi dia adalah seorangnasionalis sejati, dan tidak peduli dengan uang kecuali sebagaisarana untuk melaksanakan gagasan-gagasan besarnya. Se-sungguhnya ia seorang pengusaha yang sangat buruk. Orangyang diangkat menjadi presiden direktur bank itu, seperti jugaPresiden Direktur Asuransi Bintang, adalah bekas mahasiswakedokteran yang lain—jadi fakultas kedokteran itu merupakantempat pembibitan para pengusaha! Saya menjadi ketua bank,dan kami berdua berdinas bersama dalam kedudukan itu se-lama 30 tahun!

Kedua usaha ini bermula dari negosiasi awal mengenaiISTA. Orang-orang Belanda itu melihat bahwa ada orang yangdapat diajak bicara bisnis, bukan seorang dari ’oknum-oknumrevolusioner’ yang ingin mengambil segalanya dari mereka.Tahun-tahun 1952 sampai 1958 (ketika orang Belanda diusir),kami membina hubungan yang sangat akrab. Ketika kamimendirikan Bank Niaga dan memerlukan ikut dalam kliring,kami lakukan itu lewat sebuah bank Belanda, NationaleHandelsbank (kemudian menjadi Bank Bumi Daya), bukanlewat BNI. Jadi memang ada gunanya bersahabat dengan be-kas musuh kita!

3 Pemasok persenjataan.

139

PELAKU BERKISAH

PEMBENTUKAN MODALModal untuk membeli saham mayoritas ISTA dihimpun lewat,menurut istilah modern, leverage. Bagian saya—sekitar duapertiga—berasal dari dua sumber, sejumlah uang yang sayasisihkan, dan sebagian dari keuntungan dagang. Sepertiganyalagi berasal dari Sultan Hamengku Buwono IX dari Yogya-karta. Kami berteman, dan karena itu saya hubungi dia. Iamenjelaskan bahwa kebijakan yang ditempuhnya adalah tidakmeminjamkan uang kepada pengusaha Indonesia karena hal-hal yang disaksikannya sendiri, termasuk uang yang dihilang-kan oleh Mangkunegaran (satu dari dua keraton Surakarta).Tetapi, bagaimanapun, dia setuju untuk menyumbang, dengansyarat kami tidak akan menyebutkan namanya. Tahun 1964,ketika kami mendirikan perusahaan pelayaran Samudera In-donesia dan perlu memberikan nama para pemegang yangsesungguhnya, dia abaikan syarat itu dengan mengatakan ti-dak lagi menjadi soal.

Modal awal saya sendiri terbentuk dari spekulasi matauangselama pendudukan Jepang. Sesudah dikeluarkan dari sekolahkedokteran, saya tinggal di rumah saudara saya di Tasikma-laya. Di sana saya diangkat anak oleh seorang saudagar tekstilIndia yang telah disembuhkan oleh saudara saya dari sakitlever yang gawat. Orang itu pasien yang demikian tidak disi-plin, sehingga saudara saya menolak berhubungan lagi de-ngannya. Secara mengejutkan saudagar itu mengajukan ga-gasan bahwa saya bisa mengawasinya, karena saya masih be-lajar untuk menjadi dokter, dengan kunjungan secara diam-diam. Orang itu sungguh saudagar sejati. Dia memborong de-ngan sangat murah uang Belanda yang tidak laku lagi, dandisimpannya sampai keadaan membaik. Saya mengikuti con-tohnya secara kecil-kecilan. Ketika saya meninggalkan Tasik-malaya pada bulan Agustus 1945 sesudah proklamasi kemer-

140

SOEDARPO SASTROSATOMO

dekaan, saya tinggalkan padanya cadangan uang Belanda sa-ya. Setelah saya kembali dari Amerika, ia datang ke Jakartadan menyerahkan kepada saya uang itu sebagai modal usahaswasta.

Bagian lain modal saya adalah keuntungan dari impor (Soe-darpo Corporation). Waktu itu yang ada adalah pasar penjual(seller’s market). Banyak pihak datang kepada kami menawar-kan harga terbaik, karena mereka ingin membuka pasar diIndonesia. Kami berhubungan dengan pemasok kertas korandan kertas tulis dari Skandinavia; kemudian kami menjadidistributor mesin ketik Remington dan RCA. Waktu itu, untukmengimpor, yang pertama-tama kita butuhkan adalah lisensiimpor dan alokasi impor, yang memungkinkan kita menga-jukan permohonan izin membeli devisa dengan kurs resmipada LAAPLN (Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri).Kemudian kita minta secara proforma faktur dari pemasokkita untuk jumlah barang dengan harga yang barangkali 10-15 persen lebih tinggi daripada harga sesungguhnya, sehinggakita dapat mengirimkan jumlah uang tambahan dengan kursresmi. Selisih antara yang kita kirimkan dengan harga yangsesungguhnya akan disimpan oleh pemasok. Selain itu, pe-masok akan memberikan komisi—inilah yang dinamakanseller’s market—yang juga dapat berakumulasi dalam rekeningluar negeri (dalam bentuk matauang si pemasok). Sementaraitu kita gunakan modal kerja itu untuk mengimpor barang-barang berharga mahal yang dapat kita jual kembali denganmudah—saya menjual kembali segalanya selagi masih ada diatas kapal—untuk memperoleh uang guna membayar pabeandan bank, dan kita tinggalkan sedikit saja untuk pengeluaranlain. Bagian ini yang kita laporkan untuk dipajaki, tetapi keun-tungannya—yang masih belum dikirim—bebas pajak! Ketikapada akhirnya kita perlu membawa pulang keuntungan kita,

141

PELAKU BERKISAH

kita buka saluran lain untuk mengirimkannya ’dengan gelap’(dengan kurs tak resmi), dan ini merupakan sumber modallebih lanjut. Dan kita memiliki banyak rupiah! Walau ada pe-ngendalian devisa yang sangat ketat, tidak sukar bagi seorangimportir yang baik untuk menghasilkan dana bagi pembentu-kan modal. Tetapi kita harus memiliki pemasok yang jujur,yang tidak melarikan uang kita. Perbedaan antara orang-orangseperti kami dan kelompok Benteng (importir pribumi berli-sensi) ialah bahwa mereka tidak mengenal pemasoknya. Yangmereka lakukan adalah menjual izin memiliki devisa denganharga sekian rupiah. Mereka tidak pernah menggunakan pe-luang untuk membentuk organisasi yang sesungguhnya de-ngan sumber dana bagi pembentukan modal.

Untuk mendirikan Asuransi Bintang dan Bank Niaga tidakdiperlukan banyak modal. Masing-masing perusahaan itu pu-nya sekitar 30 pemegang saham. Sedikit-sedikit menjadi bukit!Ada banyak pemegang saham, tetapi kami saling kenal. Dankebanyakan orang itu masih menjadi pemegang saham sampaisekarang. Apabila ada yang meninggal, ahli warisnya akanmenjual sahamnya kepada orang lain, tetapi kelompok itu te-tap. Ketika kami mendirikan Bank Niaga, Asuransi Bintangmenjadi salah satu pemegang sahamnya (sampai sekarang).Tidak ada yang aneh dalam hal ini. Kami memenuhi persya-ratan minimum untuk modal yang dibayar penuh. Ketram-pilan yang sesungguhnya terdapat di sisi operasional.

Dalam mendirikan Bank Niaga, yang merupakan salah satubank swasta pertama, kesulitan utamanya adalah memperolehlisensi perbankan dari Bank Indonesia. Untunglah Sumitrowaktu itu menjabat Menteri Keuangan, dan itu membuat ke-sulitan tersebut sedikit lebih mudah diatasi. Kantor kami adadi Kota (yang waktu itu masih merupakan daerah bisnis ChinaJakarta). Praktik di Kota waktu itu ialah jika kita mengenal

142

SOEDARPO SASTROSATOMO

nasabah kita, kita beri dia uang pagi hari, dan sore hari ia me-ngembalikannya. Atau, kalau kita mengenalnya lebih baik, bisakita beri dia waktu seminggu. Peredaran uang waktu itu sangatcepat dan sukubunga sedikit lebih tinggi, tetapi kalau kitamenggunakan prosedur sederhana seperti kami, kita dapatmembangun basis nasabah yang baik. Karena banyak perusa-haan tidak tahu ke mana harus pergi untuk membeli barang,mereka menggunakan perantara, tetapi perantara itu tak pu-nya uang. Maka ia akan meminjamnya dari kita, membeli ba-rang, menjualnya kembali kepada si pembeli, dan membayarkembali pinjamannya kepada kita. Kebanyakan bisnis ber-langsung seperti itu. Kadang-kadang seorang nasabah reguler,seorang importir, akan membuka rekening dengan batas mar-jin hanya 30 persen, dan kemudian melihat bahwa ia tidakdapat segera menjual kembali barangnya dan memerlukan le-bih banyak dana untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan.Berlawanan dengan praktik yang sudah umum di Kota, BankNiaga menciptakan basis nasabah pertama-tama dengan me-nawarkan sukubunga yang lebih rendah kepada calon nasa-bah. Ia tidak punya jaminan, tetapi kita kenal dia: begitu diadapat memperoleh barangnya, ia akan membayar kembali pin-jamannya. Selama kita dapat mempertahankan para nasabahreguler kita, selama itu kita dapat mempertahankan peredarancepat dana kita. Begitu terjadi kelambatan pembayaran kem-bali, kita akan mulai menggunakan uang itu untuk orang be-rikutnya, dst.

PERDAGANGAN SENTRAL DAN KEBIJAKAN BENTENGSesudah mendirikan negara, kita baru menyadari bahwa kitamemerlukan bank sentral, dan begitulah BNI lahir. CentralTrading Company (CTC) didirikan oleh Hatta untuk meng-hasilkan devisa guna membiayai Revolusi dengan berdagang

143

PELAKU BERKISAH

dengan dunia luar—yang oleh Belanda disebut ’penyelundup-an’. Ia percayakan manajemennya kepada dua orang yang me-nurut dia tidak terbebani oleh sikap feodal orang Jawa. Keduadirektur itu sama-sama orang Aceh, Teuku Abdul Hamid Az-war dan Teuku Mohamad Daud—di samping itu juga dilibat-kan seorang dari Palembang, Haji Tahir, yang kemudian be-kerja untuk Pertamina. Kegiatan utama CTC adalah mengeks-por karet ke Singapura, Malaya, dan Thailand. Sesudah Kemer-dekaan, CTC berkembang menjadi salah satu perusahaan im-por-ekspor besar yang bersaing dengan lima perusahaan da-gang (”Big Five”) Belanda. CTC merupakan sukses, suatu peru-sahaan yang baik dan mantap, yang memiliki kantor-kantordi seluruh dunia. Ia baru berantakan kemudian, ketika peme-rintah membuatnya bersifat birokratis.

Di masa kemerdekaan itu, seluruh sistem distribusi dalamkeadaan berantakan. Di zaman Belanda distribusi ditanganioleh kerjasama antara perusahaan-perusahaan besar Belandadan China. Kaum nasionalis berpandangan, kita sendiri yangharus menguasai impor dan ekspor. Impor memang mudahdiatur, karena pemerintah sudah menguasai pembagian lisensi.Kebijakan ’Benteng’ yang konsekuen melahirkan kelas importirbaru. Lisensi diberikan kepada orang-orang yang bukan peng-usaha, tetapi percaya bahwa mereka berhak menikmati fasilitassebagai buah revolusi. Hasilnya adalah bencana. Langkah-langkah dalam bisnis impor pun mereka tak mengerti, bahkantidak mengerti bagaimana mendokumentasikan impor, ataubagaimana mendanainya. Mereka harus meminta pertolonganterutama pada para pedagang China yang mengenal bisnis itu;tetapi mereka mempunyai pandangan feodal seolah-olah parapedagang itu adalah kelas rendah. Karena itu kerjasama itutidak lancar. Itu bukan kemitraan, tetapi suatu keadaan sepertidi birokrasi pemerintah. Hasilnya adalah terbentuknya ko-

144

SOEDARPO SASTROSATOMO

munitas pedagang yang prospeknya dari awal sudah tidakbaik.

Apapun kesannya, tidak terjadi peralihan dari perdagangansentral (central trading) ke kebijakan Benteng. Perusahaan-peru-sahaan dagang masih menyelenggarakan bisnis impor-eksporyang sesungguhnya. CTC adalah aparat pemerintah. Kebijak-an Benteng dimaksudkan untuk melengkapinya dengan mem-berikan fasilitas guna mengimpor barang-barang konsumsi po-kok, seperti tekstil, bagi mereka yang menjadi basis kelas me-nengah baru. Sejak zaman kolonial kita telah punya anggap-an bahwa tidak ada kelas menengah di Indonesia. Orang se-perti Hatta, Sumitro, dan ayahnya (Margono) semua yakin de-mikian. Mereka ingin menciptakan kelas menengah yang se-sungguhnya, yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri, bu-kan dikendalikan oleh pemerintah, tetapi oleh swasta. Diha-rapkan juga orang-orang itu akan membangun organisasi-or-ganisasi bisnis yang baik, tetapi semua itu tak terwujud.

Saya memasuki dunia bisnis akhir tahun 1952, ketika sistemBenteng sudah dimodifikasi dan tidak lagi ada orang-orangyang punya hak istimewa dan akses mudah pada lisensi imporyang baru. Lisensi Benteng dianggap telah beralih ke tanganorang China. Tahun 1952 itu pemerintah mencoba, walau tidaksungguh-sungguh, membatasi alokasi lisensi impor kepadapengusaha pribumi yang bonafid, yang ingin mendirikan per-usahaan-perusahaan dagang sesungguhnya.

MASA SOEKARNOKetika Soekarno menasionalisasi bisnis Belanda dan mengusirorang Belanda di tahun 1958, secara teoretis hal itu merupakankesempatan baik bagi kita untuk berkembang. Kesulitannyaialah bahwa mereka yang berkuasa kini mengira segalanyaharus dilakukan oleh pemerintah. Groothandel (perdagangan

145

PELAKU BERKISAH

besar) dan perbankan khususnya harus berada di tangan pe-merintah. Saya berikan contoh. Pelayaran waktu itu dalam ke-adaan berantakan. Saya susun proposal ringkas untuk mem-perbaiki operasinya. Wakil Perdana Menteri Leimena melihat-nya dan mengatakan, ’Kita telah membentuk pemerintah na-sional bukan untuk membangun kaum kapitalis yang kuat!’Jadi proposal itu dimatikan, karena menurut pandangannyaproposal itu akan membawa kita kepada kaum kapitalis. Kalaupandangan ini kita anggap sebagai falsafah yang berlaku wak-tu itu, jelaslah bahwa tidak ada jalan bagi kita untuk menjadipengusaha swasta yang baik. Kemudian, ketika mereka me-ngajukan program-program ekonomi, seperti Dekon,4 jelas seka-li bahwa peranan usaha swasta akan dikecilkan. Kami pengu-saha swasta menjadi sampah masyarakat yang hanya ditoleransi.

Coba lihat kasus kami. Soedarpo Corporation adalah distri-butor untuk Remington dan RCA, tetapi perusahaan perda-gangan negara Panca Niaga (bekas CTC) diberi monopoli un-tuk barang elektronika dan perlengkapan kantor. Manajer Pan-ca Niaga meminta saya menyerahkan bisnis saya kepada mere-ka. Ia tidak senang ketika saya memprotes bahwa seharusnyaia tahu bahwa ia harus berbicara dengan prinsipal kami! Sesu-dah tahun 1958 satu-satunya jalan untuk mempertahankanusaha impor adalah memiliki kontrak, umumnya kontrak pe-merintah, kemudian bekerja lewat perantara yang berlisensi.Saya bekerja lewat pengusaha pribumi lainnya, Hasjim Ning,yang waktu itu memegang hak monopoli untuk Chrysler Mo-tors, dan mengizinkan kami melakukan transaksi atas nama-nya dengan imbalan persentase tertentu. Itulah cara kita ber-tahan waktu itu. Di pihak lain, kami beruntung bahwa orang-

4 Tentang Dekon, lihat wawancara dengan Sarbini Sumawinata dalambuku ini.

146

SOEDARPO SASTROSATOMO

orang yang mengambil-alih perusahaan-perusahaan Belandaitu adalah militer, bukan orang-orang dari kalangan perda-gangan. Mereka samasekali tak tahu bagaimana melakukanbisnis! Yang paling penting bagi mereka adalah bagaimanamendapat kedudukan bagus, rumah bagus, mobil. Jadi dalamperistiwa itu kami dapat mempertahankan hak waralaba kami,tetapi kita harus punya koneksi. Semua orang punya koneksi,entah dengan cara bagaimana. Anda bisa membayangkan ke-adaan itu. Situasi ini berlangsung sampai diberlakukannya pa-sar devisa bebas tahun 1968. Ketika Undang-Undang Pena-naman Modal Asing dikeluarkan pada tahun 1967, pasar devi-sa bebas menjadi bagian paket itu.

Masalah utama kita di bawah Orde Lama itu adalah masa-lah politik. Kendala saya adalah hubungan saya dengan PSI(Partai Sosialis Indonesia—Sjahrir, bekas pemimpin PSI danPerdana Menteri, dipenjarakan oleh Soekarno.) Untuk dapatbertahan sebagai pengusaha, makin sedikit kita bicara politik,makin baik. Itulah jurus politik yang mesti kita ambil: hindariterlibat dalam masalah politik. Jauhi politik. Dan tampilkandiri di hadapan mereka hanya sebagai pengusaha yang sangatkotor.

Inflasi tidak begitu menjadi masalah. Berkat kegiatan da-lam perdagangan, saya dapat hidup cukup dengan $150 se-bulan. Ditukarkan dengan kurs pasar gelap, $150 itu menjadibanyak sekali. Kita dapat hidup seperti pangeran dengan uangrupiah yang kita peroleh dari $150 dengan kurs pasar gelapitu. Mengenai bisnis, kami bisa jalan terus. Tidak ada gunanyamenanam modal. Bukan tidak ada banyak tawaran. Misalnya,Achmad Bakrie meminta saya bergabung dengannya dalamNV Kawat, yang merupakan usahanya yang pertama dalamindustri, tetapi sampai sekarang saya belum pernah menanammodal dalam industri manufaktur apapun. Saya takut. Peme-

147

PELAKU BERKISAH

rintah terlalu sering berubah-ubah peraturannya. Ia menawar-kan segala macam fasilitas, tetapi biaya-biaya ekstra terlalutinggi. Pabean mengisap darah kita. Saya bisa saja menerimaperlakuan itu, dan tetap untung, tetapi itu berlawanan denganwatak saya. Kalau kita jalan terus dan berhasil, dalam dua ta-hun mereka bisa mengubah peraturan. Ada terlalu banyak ke-tidakpastian. Saya tak punya keberanian menghadapi keadaantersebut. Namun, dengan terus bertahan pada sikap tersebutbelakangan ini, saya melewatkan banyak peluang yang baik.Pandangan bisnis saya adalah pandangan seorang yang me-nyediakan pelayanan. Untuk berhasil dalam industri manufakturkita memerlukan pandangan yang berbeda.

Di masa Soekarno peluang bagi Bank Niaga untuk tumbuhjuga minim. Sesungguhnya kami beruntung dapat bertahan.Banyak bank ambruk karena tekanan politik dan mencobamenghindari hal-hal yang menurut buku tidak boleh dilaku-kan. Kami berdiri di latarbelakang. Bank Niaga merupakansatu dari sedikit bank yang mengikuti petunjuk buku, dan da-pat bertahan. Idham mendapat banyak pengalaman dalam halini, dan watak Bank Niaga sebagai bank yang hati-hati dankonservatif berasal dari masa itu. Bank ini baru di masa OrdeBaru mulai berkembang, tetapi semula kami terhambat olehkecilnya modal. Kesempatan mulai terbuka tahun 1968, sesu-dah diberlakukannya Undang-Undang Penanaman ModalAsing yang baru pada tahun 1967, tetapi kami bertekad untuktetap menjadi perusahaan pribumi. Sesudah mencari-cari pe-megang saham pribumi lainnya yang kuat, tahun 1971 kamimengajak Julius Tahija. Berbeda dengan Hasjim Ning dan IbnuSutowo, ia tidak ada komitmen dengan bank-bank lain, dansejak tahun 1964 duduk sebagai Ketua Samudera Indonesia—sebagai perusahaan pelayaran samudra kami memerlukantokoh yang dihormati secara internasional.

148

SOEDARPO SASTROSATOMO

PELAYARANAkhir November 1953, ketika mengambil-alih keagenan pela-yaran ISTA, kami bertindak hanya untuk Isthmian Lines, tetapisudah terpikir oleh kami bahwa kami akan dapat mempero-leh keagenan untuk pelayaran Hapag dari Jerman dan TokyoSenpaku Kaisha dari Jepang, yang keduanya bermaksud mem-buka kembali pelayaran ke Indonesia. Sesudah mendirikanISTA sendiri, saya ketahui bahwa uang lebih baik ditanam-kan untuk bongkar-muat kapal. Sebagai agen, kita mendapatkomisi untuk muatan ekspor dan upah penanganan muatanimpor yang jauh lebih kecil jumlahnya, dan itu hanya sebagiankecil dari keseluruhan. Namun kalau kita menangani muatanitu sebagai pembongkar-muat, kita mendapat jauh lebih ba-nyak. Dan tentu saja sebagai agen kita dapat menentukan siapayang ditunjuk sebagai pembongkar-muat. Karena itu pada ak-hir 1953 kami bergabung dengan beberapa orang yang sudahaktif dalam bisnis ini (Indonesia Veem) untuk mendirikanInstel (Indonesian Stevedoring Ltd). Dari langkah awal di Ja-karta ini, Instel segera membuka cabang-cabang di Surabayadan di Makassar, yang waktu itu merupakan kota yang sa-ngat sibuk sebagai pusat distribusi untuk seluruh IndonesiaTimur. Tahun 1956 mulailah implementasi peraturan PP 61/1954, di mana perusahaan bongkar-muat kapal harus beradadi tangan nasional. Maskapai bongkar-muat kapal dan per-gudangan yang terbesar di Surabaya adalah StroohoedenVeem. Bulan-bulan terakhir 1956 kami bernegosiasi denganpara pemilik Belanda, ’Factorij’ (Netherlands Trading Com-pany—NHM) untuk membelinya lewat Instel. Karena kamisebagai agen menguasai sebagian besar bisnis, kami beradapada kedudukan tawar-menawar yang kuat, dan dapat mem-bayar sebagian besar harga pembelian kami di luar pendapatankami. Kami mempertahankan tiga orang Belanda sampai ta-

149

PELAKU BERKISAH

hun 1958, ketika mereka harus pulang. Dan karena semua milikBelanda diambil-alih oleh pemerintah, Pemerintah Indonesiakini menjadi kreditor kami. Kami harus terus membayarjumlah yang sama itu kepada keagenan yang mengontrol milik’musuh’ itu. Belakangan kami juga mendirikan keagenan (Des-ta) di Medan dan sebuah kantor kecil di Palembang.

Tahun 1964 Presiden Soekarno memutuskan bahwa sebagainegara kepulauan Indonesia memerlukan armada dagangyang kuat dan tangguh. Begitulah ’Panglima Tertinggi’ itumenciptakan Kementerian Pelayaran dan menunjuk Ali Sadi-kin sebagai penanggungjawabnya. Sadikin meminta nasihatpada orang-orang dari kalangan industri ini. Kami menjelaskanbahwa bongkar-muat kapal dan keagenan merupakan sumberdevisa, karena keduanya dibayar sebagai bagian muatan, te-tapi kita harus menyerahkan pendapatan itu kepada Lemba-ga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri untuk ditukar denganrupiah dengan kurs resmi yang rendah. Tidak ada jalan seba-liknya, sebab mereka tahu nilai pembayaran untuk bongkar-muat dan keagenan. Kita tak bisa membuat faktur palsu. Jadidi sini kita kehilangan banyak uang. Saya katakan kepada Sa-dikin bahwa kalau ia ingin agar kami membeli kapal, ia harusmemberikan kepada kami kebebasan untuk menggunakan de-visa. Sadikin bukannya pergi menemui Menteri Keuangan, te-tapi Presiden, dan mengatakan, ’Bapak telah memerintahkanbahwa Bapak menginginkan adanya armada dagang. KalauBapak memberikan perintah ini, saya jamin kita akan punyaarmada dagang.’ Dan itulah yang terjadi. Ia mengumumkanDekrit Pemerintah No. 5 Tahun 1964 yang menentukan bahwasemua kegiatan pelayaran harus dilaksanakan oleh perusahaanpelayaran: keagenan, bongkar-muat, dan pergudangan. Ia jugamerasionalisasi jumlah perusahaan pelayaran dan mencipta-kan kantor pemesanan untuk menjamin faktor muatan bagi

150

SOEDARPO SASTROSATOMO

perusahaan-perusahaan pelayaran dalam perdagangan dome-stik maupun luar negeri. Bersamaan dengan itu, ia member-lakukan peraturan agar setiap perusahaan pelayaran, domestikmaupun luar negeri, memiliki surat izin bongkar-muat, daninilah asal mula SKU yang ’tidak populer’ (surat izin muat—dibatalkan dengan Inpres No. 4/1985). Itulah asal-usul peme-sanan muatan: semua muatan untuk proyek pemerintah harusdiangkut di bawah bendera Indonesia, dan jika kapal berben-dera asing mencoba mengangkut muatan demikian, kepada-nya tidak akan diberikan SKU. Dalam salah satu pidato sayauntuk memperingati perusahaan kami, saya katakan bahwaAli Sadikin adalah Bapak Armada Dagang Indonesia. Pernya-taan saya ini tidak begitu diterima umum, tetapi itu benar.Inilah satu-satunya keberhasilan Orde Lama.

Jadi Samudera Indonesia dibentuk tahun 1964 denganinti ISTA dan perusahaan-perusahaan bongkar-muat kami.Kami mengonsolidasikan apa yang sudah kami miliki. Mu-la-mula kami wajib memasukkan dua perusahaan pelayaranlainnya, tetapi usaha itu meleset sesudah tiga bulan, ketikakedua perusahaan itu gagal menyumbangkan kapalnya. Ka-rena tidak memiliki dukungan politik, kami membiayai ka-pal-kapal kami lewat sewa-beli, membelinya dari induk ka-mi, Hapag-Lloyd, bertentangan dengan cara leverage kea-genan kami. Kami katakan kepada mereka bahwa jika me-reka ingin mempertahankan kami sebagai agen mereka, me-reka harus memberikan kapal dengan harga murah. Kalautidak, kami tidak akan dapat membayarnya! Mereka tahuberapa banyak mereka membayar kami untuk upah kea-genan. Kami mulai dengan sewa-beli dua kapal dan memba-ngun armada yang terdiri atas sembilan kapal yang bero-persi pertama ke Eropa dan kemudian juga ke Jepang. Wak-tu itu betul-betul hebat!

151

PELAKU BERKISAH

Sementara itu, untuk memberikan pelayanan yang lebihbaik, kami terus membentuk jaringan keagenan dan perusa-haan bongkar-muat. Tahun 1964, selama kampanye konfron-tasi melawan Malaysia, ketika muatan kapal Indonesia tidaklagi diangkut lewat Singapura, kami mendirikan cabang-ca-bang di Panjang (Lampung) dan Balikpapan. Tahun 1966 kamimempunyai sekitar 12 cabang. Sekarang kami memiliki 24 atau25 cabang. Selalu ada keuntungan yang diperoleh dari bong-kar-muat kapal, tetapi tidak banyak. Keuntungan utamanyaialah bahwa dengan menguasai secara langsung semua mata-rantai dalam rantai pelayaran itu, kita dapat menyediakanstandar pelayanan yang dapat diandalkan kepada prinsipalkita. Kami, misalnya, menjadi terkenal di Jepang, dan juga diEropa, sebagai agen yang dapat mengirimkan muatan lebihdini daripada orang lain dan dalam kondisi yang lebih baik.Misalnya, dengan perusahaan-perusahaan lain, kalau kita per-gi ke gudang pelabuhan membawa perintah pengiriman (de-livery order) pengganti konosemen (bill of lading), kepala gudangakan berpura-pura, ’Coba saya lihat, sebagian barang ada disana, tetapi di mana sisanya?’ Sampai seluruh kiriman ditemu-kan, kita tidak dapat pergi ke Pabean untuk melunasinya, jadikita terpaksa membayar untuk menghindari keterlambatanlebih lanjut. Sedangkan kami, siapapun yang datang memba-wa delivery order, kami tanya nomornya, dan barang kirimantersimpan sesuai dengan denah gudang. Reputasi itu mem-berikan kami keuntungan dalam menarik muatan luar negeri.

Ketika harga minyak bumi merosot tahun 1982, proyek kar-go itulah yang tetap menjadi andalan kami. Itu adalah saatuntuk menarik diri dari pelayaran konvensional. Pada waktuitu kontainer sudah mulai dipakai. Proyek kargo sukar dima-sukkan kontainer, tetapi tanpa basis kargo itu armada kamiusang. Kami minta nasihat pada prinsipal kami. Kepala Hapag-

152

SOEDARPO SASTROSATOMO

Lloyd menjelaskan bahwa untuk beroperasi dengan kapal 1.000-TEU5 atau 2.000-TEU, total biayanya sama: untuk kapal 2.000-TEU biaya satuannya lebih rendah, jadi kita dapat menawarkanruangan dengan tarif angkutan lebih rendah. Tetapi investasi yangdibutuhkan untuk itu sungguh mengerikan. Maskapai-per-usahaan kecil seperti milik kami tidak dapat menyediakan danasebesar itu. Dan itu bukan semata-mata masalah kapal. Ada jugamasalah kontainer, perlengkapan pantai, dan sistem komputer.Lebih daripada itu, orang kita tidak punya pengetahuan tentangkontainer. Secara intelektual mereka akan bisa memahamikonsepnya, tetapi untuk menyesuaikan diri sepenuhnya dengancara baru dalam melakukan sesuatu, seperti menyesuaikan diridengan budaya baru, dibutuhkan waktu hampir sepuluh tahun.Sementara itu kita harus memensiunkan banyak staf yang baik,yang tidak dapat mempelajari ketrampilan baru itu.

Sebagian pesaing kami, seperti Gesuri Lloyd dan TrikoraLloyd, menginvestasikan kapal-kapal serbaguna (dirancangbaik untuk muatan breakbulk maupun muatan berkontainer),tetapi sesudah lama menimbang masak-masak, akhirnya kamiputuskan untuk tidak melakukan hal itu. Kemungkinan untukmendapatkan untung akan bergantung pada waktu putar ka-pal, dan itu masih akan ditentukan oleh muatan breakbulk. Lagi-pula kami tak punya modal untuk membeli kapal-kapal sepertiitu. Karena itu kami memutuskan untuk keluar dari pelayaransamudra jarak jauh. Antara tahun 1982 dan 1985 berangsur-angsur kami jual semua kapal konvensional kami, dan kamimelakukan pencarteran agar dapat tetap berpijak dalam usahatersebut. Keputusan itu mengubah perusahaan kami menjadiperusahaan yang tangguh, aman, dan dapat memperoleh

5 TEU (twenty-foot equivalent unit) adalah ukuran daya muat kontaineryang diakui.

153

PELAKU BERKISAH

muatan untuk perusahaan prinsipal kami. Ini adalah ke-putusan bisnis yang benar, tetapi tidak populer untuk waktuitu. Saya didamprat oleh Direktur Jenderal Perhubungan Lautsebagai pengkhianat terhadap konsep Wawasan Nusantara.Tetapi lihat, apa yang terjadi dengan para pesaing kami! TrikoraLloyd harus diselamatkan oleh Grup Bimantara, dan kapal-kapal Gesuri Lloyd dikuasai kembali oleh para pemberi modal-nya; Djakarta Lloyd harus dirasionalisasi oleh pemerintah.Kami satu-satunya perusahaan yang tidak perlu meminta per-tolongan. Kami kalah bertaruh dengan menjual kapal-kapalkonvensional kami, tetapi kami tidak membuang-buang uangpercuma, karena kami memperolehnya kembali dalam bentuktunai, di samping mendapat cash flow yang mantap dari kea-genan dan usaha bongkar-muat. Dengan uang tunai itu kamidapat melakukan apapun juga.

Jadi sebab utama Samudera Indonesia dapat bertahan danmenjadi perusahaan seperti sekarang adalah hubungan kamidengan perusahaan prinsipal kami. Kami terus mengajak me-reka bicara, tidak hanya mengenai tingkat pelayanan sekarang,melainkan juga mengenai kecenderungan pelayaran di masadepan. Untuk contoh terakhir, sesudah surat izin SKU ditia-dakan tahun 1985, kami membicarakan bagaimana mencip-takan pelayanan pengumpan (feeder) untuk berhubungan de-ngan kapal-kapal kontainer samudra di Singapura. Kami se-karang mengadakan 16 pelayaran tetap per minggu antara pe-labuhan-pelabuhan Indonesia dan Singapura: lima dari Jakarta,tiga dari Surabaya, masing-masing dua dari Semarang, Bela-wan dan Palembang, dan masing-masing satu dari Jambi danPanjang. Tetapi kami tidak lagi punya kapal sendiri, kami ha-nya mengoperasikannya. Kami memandang diri kami sendirisekarang bukan sebagai perusahaan pelayaran, tetapi sebagaiperusahaan transportasi.

154

SOEDARPO SASTROSATOMO

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASIDi umur senja, saya baru menghargai bahwa ketrampilanmembentuk organisasi merupakan produk lingkungan dan ke-adaan. Tahun lalu kami menyelenggarakan reuni dwitahunanbekas siswa AMS di Yogyakarta, yang sebelum Perang meru-pakan satu dari enam saja sekolah demikian di seluruh Hindia-Belanda. Yang termuda di antara kami sudah berumur 70 ta-hun. Kami menyadari bahwa kami memiliki ikatan dan keku-atan khusus. Satu sebabnya ialah karena kami orang pribumiharus membuktikan bahwa kami setara atau lebih baik dari-pada mereka yang punya privilese dapat belajar di sekolahmenengah elit Belanda (HBS). Begitulah, kami membentukklub-klub olahraga dan klub-klub budaya. Kemudian, ketikakami meneruskan belajar di universitas dan hidup di tengahmasyarakat, sikap ingin membuktikan kemampuan diri itutetap ada. Di zaman Jepang kami mengelompok bersama, kare-na kami saling memercayai. Itulah basis organisasi kami. Rasanasionalisme, rasa harga diri, lahir waktu itu sebagai produkorganisasi. Sesudah tahun 1950 kami menyadari bahwa tanpaorganisasi kami tidak dapat berbuat apa-apa.

Saya butuhkan beberapa dasawarsa untuk mengubah orga-nisasi ini menjadi bisnis yang rasional. Saya kemukakan contohkesulitan-kesulitannya. Sesudah tahun 1964, ketika SamuderaIndonesia menjadi perusahaan pelayaran yang sesungguhnya,saya sadari bahwa kami harus memenuhi persyaratan barudalam hal administrasi dan pendanaan. Begitulah, tahun 1967saya datang kepada International Service Corps yang meng-himpun para pensiunan pengusaha, dan meminta seorangpensiunan direktur keuangan untuk memberikan nasihat ke-pada kami. Sekitar enam bulan kemudian kamimenyimpulkan bahwa kami perlu berkonsentrasi untukmeningkatkan volume muatan dan kecepatan serta keakuratan

155

PELAKU BERKISAH

pelaporan kami. Hal itu menyebabkan kami mengakuiperlunya melakukan komputerisasi. Karena Soedarpo Corpo-ration sudah bergerak dalam komputer, hal itu menjadiperkembangan yang wajar. Direktur keuangan menyusungaris-garis kebijakan dalam bentuk bagan-bagan organisasi,deskripsi tugas, dsb. Tahun 1971-72, ketika kami memutus-kan bahwa Soedarpo Corporation harus memiliki sistem in-house sendiri, kami membangun gedung baru sebagai pusatpelayanan untuk mengantisipasi kontainerisasi. Anakperempuan saya pulang dari Jerman untuk menjalankan tugasini, dan kami datangkan Arthur Andersen sebagai penasihat.Tetapi orang kami sendiri tidak mau mengandalkan komputer.Mereka mengenal pengoperasian perusahaan kami, dan or-ang yang bertanggungjawab dalam hal rekening percayabahwa kami bisa melakukan semua itu secara manual.Dibutuhkan waktu sampai akhir tahun 1980-an untukmenggantinya. Kami menghadapi sikap konservatif seperti itujuga untuk beralih ke pasar modal. Tahun 1989 kamibermaksud menjual saham kami di bursa saham Jakarta, tetapiyang kami lakukan akhirnya adalah membentuk modal usahalewat pasar obligasi. Tantangan untuk menjadi perusahaan ter-buka ialah kehilangan sebagian pengendalian atas perusahaan,tetapi kami mendapat sarana untuk memperluas perusahaan,sehingga dapat berpartisipasi dalam pertumbuhan negeri.

Aspek lain organisasi adalah kepedulian terhadap kesejah-teraan pegawai. Pada waktu ini kelompok ini mempekerja-kan sekitar 2.500 orang—ketika kami masih terlibat dalam pe-layaran konvensional, jumlah itu dipekerjakan oleh SamuderaIndonesia. Masalah pokoknya adalah bagaimana menjaga agarorang-orang itu tetap bekerja di perusahaan kami. Kami tidakbisa menggaji lebih daripada jumlah yang umum berlaku. Te-tapi ketika mendirikan Samudera Indonesia, kami merupakan

156

SOEDARPO SASTROSATOMO

salah satu perusahaan yang membentuk yayasan yang mem-peroleh 10 persen saham atas nama pegawai. Dengan demikianpegawai tidak hanya mendapat bagian dalam kepemilikan sa-ham perusahaan, melainkan juga mendapat bagian keuntung-an. Dana ini digunakan untuk maksud-maksud sosial. Karenakondisi perusahaan membaik, kami dapat mulai membayar-kan bonus tengah tahunan, ketika tahun ajaran mulai dan o-rangtua membutuhkan uang untuk pendaftaran sekolah anak-anaknya. Bonus empat bulanan sekarang dibayarkan padawaktu itu, dan bonus lain pada hari Lebaran dan Natal, ketikaorang hendak berlibur. Awal tahun 1970 kami membangunseratus rumah di Depok untuk pegawai rendahan, seperti so-pir, dan mengatur pembayarannya kembali hingga mereka da-pat memiliki rumah itu sesudah 15 tahun. Untuk ini perusa-haan membayar tidak lebih daripada jumlah subsidi sewa se-belumnya, dan praktik ini membantu menciptakan suasanayang baik. Untuk pegawai yang berlayar, kami lakukan halserupa itu sekitar delapan tahun yang lalu, sehingga merekadapat membayar kembali pembeliannya dengan matauangasing harian yang mereka terima selama berada di pelabuhandi luar negeri. Indikasi tentang adanya semacam loyalitas yangikut diciptakan oleh kebijakan ini ialah ketika salah satu prin-sipal kami baru-baru ini memutuskan mendirikan keagenansendiri dan mencoba menarik staf kami dengan gaji yang jauhlebih tinggi, 95 persen pegawai kami memutuskan tetap ber-sama kami. Mereka itu orang-orang baik, dan kami dapat me-relokasi mereka ke bagian-bagian lain dalam grup kami yanglemah. Kami berpendapat bahwa dengan cara itu kami mem-bantu memperbaiki keadaan di dunia kecil kami sendiri. Tetapisukar sekali memindahkan model ini ke tengah masyarakatseluruhnya. Ada terlalu banyak kepentingan bercokol.

Suhadi Mangkusuwondo, Profesor Emeritus di FEUI, lahirdi Solo, Jawa Tengah, Desember 1927. Usai ambil bagian

dalam perang kemerdekaan, ia kembali meneruskan pendi-dikan menengah di Malang, lulus pada 1949. Ia kemudian be-lajar ekonomi di UI, dan menjadi asisten pengajar di sana. Se-lama dua tahun ia menempuh studi pascasarjana di MIT dankemudian mendapat gelar PhD dalam ilmu ekonomi di Uni-versity of California, Berkeley. Setelah kembali ke Indonesiadan mengajar di FEUI, ia juga menjadi editor majalah Ekonomidan Keuangan Indonesia (EKI). Dari 1973 sampai 1975 ia menja-bat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan DepartemenPerdagangan, yang dijabat lagi dari 1983-88. Dari 1975 sampai1983 Professor Suhadi menjabat Direktur Jenderal Perda-gangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan. Profesor Su-hadi adalah wakil Pemerintah Indonesia di Putaran Uruguay,ketika Putaran Uruguay diluncurkan pada 1986, dan sejak 1992

menjadi anggota Kelompok Orang Terkemuka (Eminent Per-sons Group) APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). Ke-giatannya yang lain mencakup keanggotaan di Dewan RisetNasional (DRN) dan organisasi-organisasi lain, seperti Regio-nal Advisory Board, ASEAN Economic Bulletin, jurnal ASEANEconomic Research Unit, Institute of Southeast Asian Studiesdi Singapura. Ia juga menjabat Wakil Ketua Trade and Develop-ment Institute Jakarta. Pada 8 Juli 1994 Profesor Suhadi mem-berikan wawancara kepada H.W. Arndt, Hal Hill, dan TheeKian Wie tentang pandangan-pandangannya mengenai pem-bangunan ekonomi Indonesia di bawah Orde Baru, khusus-nya mengenai kebijakan perdagangan. Pada 19 September1995, dalam wawancara kedua dengan H.W. Arndt, Mari Pa-ngestu, dan Thee Kian Wie, ia merinci lebih lanjut kegiatannyadi Departemen Perdagangan dan partisipasinya dalam Putar-an Uruguay dan APEC Eminent Persons Group (EPG).

MASA KECIL DAN PENDIDIKAN DASARSaya lahir di Solo pada 27 Desember 1927, anak seorang pega-wai negeri di Departemen Keuangan pemerintah kolonial. Lu-lus pendidikan dasar di sekolah bumiputra berbahasa Belanda(Hollands-Inlandsche School—HIS) di Bondowoso, Jawa Ti-mur, pada 1940, saya meneruskan pendidikan di sekolah mene-ngah tingkat atas (HBS) di Malang, di mana saya menjadi seo-rang dari dua orang saja anak Indonesia di antara 40 muridyang terdaftar di kelas satu. Tahun berikutnya Perang Pasifikmeletus, dan orangtua saya pindah ke Bandung.

Selama pendudukan Jepang saya belajar di sekolah mene-ngah pertama Jepang di Bandung, yang memberi saya kesem-patan belajar berbicara dan membaca dalam bahasa Jepang,khususnya tulisan katakana. Hasilnya, saya dapat membaca su-ratkabar yang ditulis dengan katakana dan hiragana.

SUHADI MANGKUSUWONDO8

162

SUHADI MANGKUSUWONDO

PERANG KEMERDEKAANKetika revolusi meletus pada 1945, para pemuda seperti sayabiasa mendengarkan pidato Soekarno yang membangkitkansemangat revolusioner. Bersama dua abang saya, saya meng-gabungkan diri dengan pejuang kemerdekaan nasional yangmengangkat senjata, dan kemudian menggabungkan diri de-ngan tentara pelajar (TRIP) di Malang. Kami bermaksud me-rebut kekuasaan dari tangan Jepang dengan mencoba mem-peroleh senjata. Namun perbuatan itu berakibat buruk terha-dap keluarga: militer Jepang menggerebek rumah kami danmembawa pergi ayah saya. Kami mendengar dari orang lainbahwa Ayah dibawa ke sebuah kamp tawanan Jepang, dankami tidak pernah melihatnya lagi.

Di TRIP saya diangkat menjadi komandan kompi dengananggota sekitar 60 orang, termasuk seorang prajurit muda Wi-djojo,1 yang waktu itu sudah dianggap sangat cerdas oleh ka-wan-kawannya. TRIP itu bukan bagian dari TNI yang barudibentuk. Kami berjuang berdampingan dengan TNI melawanBelanda, dan kami hanya bersenjata ringan, dengan senapandan beberapa senapan mesin dan mortir. Ketika tentara Belan-da menduduki Malang pada Juli 1947, TRIP pindah ke pegu-nungan untuk melanjutkan perang gerilya. Karir saya sebagaipejuang revolusi berakhir ketika saya ditangkap oleh Belandadan dimasukkan ke kamp tawanan, mula-mula di Bondowososelama sebulan, kemudian di Surabaya selama sembilan bulan.2

1 Profesor Widjojo Nitisastro adalah Kepala Bappenas dan MenteriEkuin dari 1969-1983. Ketika hasil wawancara ini diterbitkan di BIES,April 1996, Widjojo menjadi penasihat ekonomi Presiden Soeharto.

2 Satu peristiwa yang tidak akan saya lupakan dari masa ini adalahtewasnya (karena kehabisan napas) tawanan yang memadati satugerbong barang dalam pengangkutan dari Bondowoso ke Surabaya.Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai peristiwa kereta maut.

163

PELAKU BERKISAH

Selama dalam penjara saya mengalami kekerasan fisik, dan harusmelakukan kerja paksa untuk militer Belanda. Saya membu-tuhkan beberapa waktu untuk memulihkan fisik dan mentalakibat pengalaman ini, sesudah saya dibebaskan menyusulditandatanganinya Persetujuan Renville pada awal 1948. Sayakemudian kembali ke Malang untuk melanjutkan pendidikansekolah menengah, dan pergi ke Jakarta sesudah pengakuankemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada Desember 1949.

PENDIDIKAN UNIVERSITAS DI FEUISaya lulus dari sekolah menengah atas di Malang bersama duateman sekelas, Widjojo dan Rachmat Saleh,3 dan kemudianmendaftar di Universitas Nasional di Jakarta bersama DaudJusuf,4 sebelum akhirnya masuk ke FEUI yang baru didirikandi Jakarta. Saya bermaksud mempelajari ilmu politik, tetapikarena disiplin ini tidak diajarkan, saya putuskan mengganti-nya dengan ilmu ekonomi.

Seperti umumnya pemuda Indonesia waktu itu, minat sayaterhadap masalah-masalah sosial dan politik bangkit akibat re-volusi. Saya membaca terutama buku-buku tulisan para sarjanaBelanda, seperti Profesor Wertheim, sosiolog yang telah menulissecara luas tentang masyarakat dan sejarah masyarakat Indonesia.

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda padaDesember 1949, saya menggabungkan diri sebentar denganTNI. Tidak lama kemudian saya mendapat beasiswa dari Ten-tara untuk meneruskan pendidikan tinggi di UI. Ketika lulustingkat sarjana muda, Profesor Sumitro meminta saya menjadi

3 Drs Rachmat Saleh adalah Gubernur Bank Indonesia dari 1973-1983,dan Menteri Perdagangan dari 1983-1988.

4 Dr Daud Jusuf adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari 1978-1983.

164

SUHADI MANGKUSUWONDO

asisten pengajar. Saya tidak kesulitan mendapatkan izin me-ninggalkan Tentara, karena Menteri Pertahanan waktu itu, Sul-tan Hamengku Buwono IX, dekat dengan Sumitro. Tugas sayasebagai asisten pengajar mencakup memberikan kuliah ten-tang pengantar ekonomi dan pengantar ekonomi Indonesia.

Ketika saya memulai kuliah, di universitas belum ada pro-fesor Indonesia dalam ilmu ekonomi. Yang ada baru ProfesorSunarjo Kolopaking, seorang sosiolog, dan Profesor Djokosu-tono, yang mengajar hukum. Kebanyakan staf fakultas adalahprofesor dan dosen Belanda, yang mengajar dalam bahasa Be-landa dan mengharuskan kami membaca terutama buku-bukuteks Belanda. Ketika fakultas ekonomi didirikan secara terpi-sah, saya dipilih menjadi ketua pertama senat mahasiswa, danbersama dengan beberapa rekan saya minta Sumitro, yangwaktu itu Menteri Keuangan, menjadi dekan fakultas. Sumitromemodifikasi kurikulum ekonomi dengan memberikan lebihbanyak tekanan pada pengajaran makroekonomi daripadaekonomi perusahaan (bedrijfseconomie), yang menjadi fokus do-sen-dosen Belanda.

Banyak mahasiswa ekonomi, termasuk saya, terpengaruholeh gagasan-gagasan sosialis karena kuatnya perhatian kamiterhadap kesejahteraan rakyat. Akibatnya, kami tertarik mem-pelajari masalah-masalah ekonomi berencana. Di masa Demo-krasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin awal 1960-an, per-hatian kami terpusat pada masalah bagaimana mengoperasi-kan ekonomi berencana yang didasarkan pada prinsip-prinsipsosialis, di mana perusahaan negara harus menduduki ”pun-cak komando ekonomi” dan menjadi daya dorongnya. Sebagaiekonom, kami mengusahakan agar mekanisme pasar diberihak hidup di tengah ekonomi berencana yang didasarkan padaprinsip-prinsip sosialis. Karena itu pandangan Oscar Langemengenai ekonomi sosialis pasar menjadi model bagi pan-

165

PELAKU BERKISAH

dangan kami mengenai cara menjalankan Ekonomi TerpimpinIndonesia.

PENDIDIKAN PASCASARJANA DI ASSaya termasuk rombongan pertama staf FEUI yang dikirimke AS untuk mengikuti kuliah pascasarjana pada 1957. Widjojodan Barli Halim dikirim ke University of California di Berke-ley, J.E. Ismael dan Teuku Umar Ali ke Cornell University diIthaca, dan saya ke MIT di Cambridge, Massachusetts. Sayalihat suasana intelektual di MIT waktu itu baik sekali, karenasejumlah besar ekonom besar mengajar di sana—Charles Kind-leberger, Rosenstein-Rodan, Paul Samuelson, Robert Solow,Everett Hagen, Evsey Domar, dan lain-lain. Ada pula hubung-an dekat dengan Harvard University, yang memiliki departe-men ekonomi sendiri yang terkenal. Sewaktu saya belajar diMIT, Profesor Kindleberger menyarankan saya untuk meng-ambil gelar PhD, tetapi ketika beasiswa dari Ford Foundationyang berlaku dua tahun habis, saya diminta pulang ke possaya sebagai pengajar di FEUI.

Untunglah, sesudah empat tahun mengajar di UI, saya da-pat melanjutkan kuliah pascasarjana pada 1963 di Universityof California di Berkeley. Saya memperoleh gelar PhD dalamekonomi pada 1967 dengan disertasi mengenai ”Usaha-usahaIndustrialisasi di Indonesia: Peran Pertanian dan PerdaganganLuar Negeri dalam Pembangunan Sektor Industri”. Saya me-milih topik tersebut karena topik ini kurang mendapat perha-tian para ekonom Indonesia maupun asing dibandingkan de-ngan topik-topik seperti pertanian, perdagangan luar negeri,keuangan negara, uang, dan perbankan; hal ini terutama dise-babkan karena langkanya data statistik. Ketika saya melakukanpenelitian pada pertengahan 1960-an, hasil-hasil sensus indus-tri tahun 1964 belum diumumkan. Yang jelas, ada seri data

166

SUHADI MANGKUSUWONDO

primer yang teratur dari masa kolonial, tetapi hanya untukindustri-industri yang dicakup Ordonansi tentang Pengenda-lian Industri, jadi bukan seluruh sektor industri manufaktur.BPS di Jakarta waktu itu menghimpun data tambahan me-ngenai industri berskala besar dan menengah yang harus men-daftarkan diri di Kementerian Perburuhan menurut undang-undang keselamatan industri; namun statistik ini tidak men-cakup industri-industri manufaktur tertentu, seperti industriyang tergabung dengan perkebunan (pabrik gula, karet, danteh) dan kegiatan pertambangan (peleburan timah, penyuling-an minyak).

Disertasi PhD saya mencoba menganalisis apakah pertum-buhan sektor manufaktur dirintangi atau, sebaliknya, dido-rong oleh pembangunan sektor pertanian dan perdaganganluar negeri, dan seberapa luas kendala atau dorongan itu. Padawaktu itu, di Indonesia, terdapat kecenderungan untuk me-mandang pembangunan ekonomi negeri ini dengan modeldua-sektor tertutup. Konsep ini, yang dikenal sebagai ”Berdi-kari” (berdiri di atas kaki sendiri), mendapat dukungan luaskalangan resmi pada masa 1960-65, dan ditetapkan sebagaikebijakan pokok pembangunan pemerintah. Namun pada ak-hirnya kebijakan itu samasekali tidak terlaksana. Walaupunprinsip ”Berdikari” tidak pernah dirumuskan dengan jelas,konotasinya, umumnya, adalah pola pembangunan denganmodal asing dan perdagangan luar negeri sekecil mungkin.Sebagai model ”tertutup”, yang mirip dengan tipe pemba-ngunan industri Uni Soviet, prinsip ”Berdikari” itu merupa-kan pengingkaran secara radikal pola pembangunan Indone-sia di masa kolonial, ketika pertumbuhan ekonomi terkait eratdengan modal asing dan perdagangan luar negeri. Karena itusaya ingin mendalami lebih lanjut peran perdagangan luarnegeri dan modal asing dalam pertumbuhan ekonomi Indone-

167

PELAKU BERKISAH

sia, khususnya di sektor industri manufaktur. Salah satu tujuanutama penelitian itu adalah meneliti apakah kondisi dan po-tensi ekonomi Indonesia membenarkan pasar tertutup, atauapakah kondisi sosial dan ekonomi yang mendasarinya me-merlukan model pertumbuhan ”terbuka”.

Penyebab lain mengapa saya memilih topik itu adalah per-nyataan H.W. Sitsen, seorang sarjana Belanda, yang dalam pe-nelitiannya, yang merupakan perintis penelitian mengenaipembangunan sektor industri manufaktur Indonesia (Sitsen1943), mengatakan, sebab mendasar cepatnya pertumbuhansektor industri manufaktur di masa kolonial adalah naiknyapendapatan penduduk pedesaan di atas tingkat subsistensi.

Pelajaran utama yang saya tarik dari pengalaman Indone-sia di masa Orde Lama adalah bahwa pemerintah seyogianyamemberi lebih banyak perhatian pada kekuatan pasar; pro-gram politik yang terlalu ambisius akan mendatangkan biayaekonomi dan sosial yang tinggi. Bila tuntutan ambisi politikmelebihi kapasitas ekonomi, ekonomi akan runtuh. Inilah pe-ngalaman Pemerintah Orde Lama. Jadi, cara yang paling amanbagi pemerintah agar dapat terus berjalan adalah bukan de-ngan terlalu mencampuri mekanisme harga untuk memajukanpembangunan industri, melainkan membantu industri dengankredit, pelatihan, reorganisasi, dan rasionalisasi agar dapat me-ningkatkan efisiensi, kalau perlu dengan bantuan konsultanasing yang berpengalaman.

MENGAJAR DI FEUI DAN BERDINASDI DEPARTEMEN PERDAGANGAN

Setelah kembali dari Berkeley pada 1967, saya meneruskantugas mengajar di FEUI. Selain itu saya diserahi tugas-tugaslain. Saya bertugas sebagai Wakil Dekan Urusan Akademikdan Direktur Extension FEUI, dan editor majalah EKI, yang

168

SUHADI MANGKUSUWONDO

diterbitkan oleh LPEM-FEUI. Untuk memajukan pendidikanekonomi di universitas-universitas negeri, saya juga diangkatsebagai Ketua Subkonsorsium Ekonomi Konsorsium Ilmu-il-mu Sosial Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, jabatanyang saya pegang selama empat tahun (1972-76). Di masa itusaya juga menjadi anggota dewan redaksi penerbitan buku-buku teks ekonomi, suatu kegiatan yang diprakarsai oleh Ba-dan untuk Memajukan Ilmu Ekonomi dan Sosial (Bineksos)Indonesia. Awal 1980-an Bineksos telah menghasilkan serang-kaian buku teks ekonomi yang bermanfaat, misalnya mengenaiekonomi statistik dan ekonomi matematik, dan, dengan ban-tuan Profesor Arndt dari Australian National University, suatubuku teks pengantar makroekonomi. Saya juga mengajar diLembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) dan di SekolahStaf dan Komando Angkatan Bersenjata Republik Indonesia(Sesko-ABRI).

Pada 1968, untuk pertama kali, saya ditarik masuk ke dinaspemerintah oleh Profesor Sumitro, yang waktu itu menjabatMenteri Perdagangan. Di masa jabatannya (1968-73) Sumitromembentuk tim penelitian kebijakan yang tidak menjadi ba-gian struktur organisasi Departemen Perdagangan. Selain paraekonom dari dunia akademik, seperti Billy Joedono, Soedra-djad Djiwandono, dan saya, tim ini juga terdiri atas beberapapengusaha seperti Achmad Bakrie dan Ciputra. Tim ini ditu-gaskan meneliti berbagai masalah kebijakan perdagangan yangdihadapi oleh Indonesia, seperti kebijakan untuk karet, ceng-keh, semen, pupuk, dan insektisida guna menjamin lebih man-tapnya pasokan komoditas-komoditas ini di pasar domestikketimbang untuk ekspor. Tim juga memperhatikan masalah-masalah khusus, seperti pengolahan lebih lanjut lateks menjadikaret remah (crumb rubber), tidak hanya menjadi karet asaplembaran (smoked sheets).

169

PELAKU BERKISAH

Sebagai Menteri Perdagangan, Sumitro juga memprihatin-kan kenyataan bahwa pasar dunia untuk sebagian komoditasekspor Indonesia, seperti lada, didominasi oleh satu-dua pem-beli saja. Ia berkeyakinan, Indonesia perlu memperkuat segipasokan pasar, sehingga para eksportir Indonesia dapat meng-hadapi para pembeli monopolistik dengan kekuatan yang lebihsetara.

Pada 1973 saya menjadi pejabat di Departemen Perdagang-an, ketika Menteri Perdagangan yang baru, Radius Prawiro,meminta saya menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengem-bangan di departemen itu. Departeman Perdagangan waktuitu belum memusatkan perhatian pada upaya memajukan eks-por hasil-hasil industri manufaktur. Perhatian untuk mema-jukan ekspor hasil-hasil industri manufaktur baru muncul se-sudah boom minyak bumi berakhir. Perhatian utama waktu ituadalah menjamin agar komoditas utama dan bahan-bahanmentah industri tersedia dengan baik. Waktu itu masalah ini men-jadi tanggungjawab perusahaan-perusahaan dagang negara. Ke-mudian mulai banyak perusahaan dagang swasta yang berope-rasi, tetapi perusahaan-perusahaan dagang negara tetap penting.

Di Departemen Perdagangan terdapat satu direktorat jen-deral terpisah untuk mengurusi masalah penelitian dan pe-masaran, yang kemudian direorganisasi dan dinamakan BadanPenelitian dan Pengembangan. Saya mengepalai badan ini duakali, periode 1973-75, ketika Radius Prawiro menjadi MenteriPerdagangan, dan periode 1983-88, ketika Rachmat Saleh men-jadi menterinya. Badan Penelitian dan Pengembangan terdiriatas tiga pusat, masing-masing untuk perdagangan luar nege-ri, perdagangan dalam negeri, dan lembaga-lembaga perda-gangan. Sejak pertengahan 1980-an, Badan Penelitian dan Pe-ngembangan Pusat Perdagangan Luar Negeri terutama bertu-gas meneliti potensi ekspor berbagai komoditas. Pusat Perda-

170

SUHADI MANGKUSUWONDO

gangan Luar Negeri juga meneliti dampak Putaran Uruguayterhadap Indonesia serta potensi berbagai negara sebagai pasarekspor produk-produk Indonesia.

Fungsi utama Badan Penelitian dan Pengembangan adalahmenyiapkan kebijakan-kebijakan Menteri Perdagangan ber-dasarkan argumen-argumen yang sehat secara ekonomi danberdasarkan bukti-bukti empiris. Badan ini bertugas:• Menyiapkan laporan penelitian;• Menilai kebijakan-kebijakan perdagangan yang ada; dan• Memberikan garis-garis kebijakan (misalnya menetapkan

harga pedoman atau harga rujukan yang pantas untukkebanyakan komoditas ekspor).5

Ketika harga minyak bumi anjlok pada 1982, DepartemenPerdagangan mendapat tekanan kuat untuk melindungi in-dustri-industri manufaktur yang didirikan masa industrialisasisubstitusi impor pada 1970-an. Sebagai Direktur Jenderal Per-dagangan Luar Negeri, saya harus membicarakan kebijakanimpor dengan Dr R.B. Suhartono, yang waktu itu menjabatKepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Per-industrian. Dr R.B. Suhartono berpendirian bahwa perlu mem-berikan lebih banyak proteksi terhadap industri dalam negeri.Akhirnya kami sepakat bahwa tata niaga impor yang sudahdisetujui harus dibatasi selama dua tahun. Sayang, dalam ke-putusan-keputusan yang kemudian dikeluarkan, ketentuan

5 Awal 1970-an pemerintah menetapkan harga pedoman untuk sebagi-an besar barang ekspor. Praktik itu didasarkan pada keyakinan bahwapara eksportir Indonesia, khususnya eksportir kecil dan petani, men-jual produk-produknya tanpa mengetahui dengan baik harga pasardunia. Harga pedoman yang ditetapkan oleh Departemen Perdagang-an itu dirancang untuk memberikan perlindungan kepada eksportirdan petani terhadap para pembeli yang kuat.

171

PELAKU BERKISAH

ini dibatalkan samasekali karena ada tekanan-tekanan yangsangat proteksionis.

Suatu peristiwa yang saya ingat dengan jelas di masa ja-batan saya selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeriadalah konfrontasi dengan Inggris pada 1982 mengenai eksportekstil Indonesia ke negara itu. Waktu itu kita mengadakanpersetujuan dengan Komisi Eropa bahwa untuk kategori gar-men tertentu Komisi Eropa bisa berkonsultasi dengan Peme-rintah Indonesia, yang tujuannya adalah membatasi ekspor,jika ekspor itu sudah melampaui tingkat tertentu. Pada 1982Pemerintah Inggris mengambil tindakan sepihak melarang im-por beberapa kategori garmen dari Indonesia dengan alasanimpor itu sudah sangat melampaui ambang batas. PemerintahIndonesia membalas dengan melarang perusahaan-perusaha-an Inggris ambil bagian dalam penawaran untuk proyek-pro-yek Pertamina. Larangan ini bisa mengakibatkan perusahaan-perusahaan Inggris kehilangan kontrak senilai lebih daripada$1 miliar.

Peristiwa itu mendapat banyak perhatian, khususnya darinegara-negara berkembang lainnya, yang menghadapi pem-batasan serupa terhadap ekspor tekstil ke pasar MasyarakatEropa. Akhirnya tercapai kompromi. Indonesia mendapat kuo-ta lebih besar, dan itu membuat Komisi Eropa di Brussels kaget,dan larangan terhadap perusahaan-perusahaan Inggris pundicabut. Belakangan kita ketahui bahwa Perdana Menteri Mar-garet Thatcher tidak mendukung keinginan industri tekstilInggris untuk terus mendapat proteksi terhadap tekstil imporyang lebih murah, dan menolak mengambil tindakan terhadapIndonesia. Saya ingat benar peristiwa ini karena saya terlibatlangsung dalam negosiasi, yang di pihak Indonesia dipimpinoleh Menteri Perdagangan Radius Prawiro dan Menteri EkuinWidjojo Nitisastro.

172

SUHADI MANGKUSUWONDO

DIALOG UTARA-SELATANPada 1975 saya tinggalkan Badan Penelitian dan Pengembang-an untuk menjadi Direktur Jenderal Perdagangan Luar NegeriDepartemen Perdagangan. Tahun itu pula di Paris diseleng-garakan Konferensi Internasional Kerjasama Ekonomi (Inter-national Conference on Economic Cooperation—ICEC), yangdikenal dengan nama populernya ”Dialog Utara-Selatan”. Me-nyusul pecahnya krisis energi pada 1973-74, ketika OrganisasiNegara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) secara sepihakmenaikkan harga minyak bumi, negara-negara berkembang,yang bertambah semangat dengan keberhasilan OPEC itu, mu-lai menyerukan untuk membentuk Tata Ekonomi InternasionalBaru (New International Economic Order—NIEO). Sebagai res-pons terhadap seruan ini, ICEC bersidang untuk membicara-kan masalah-masalah ekonomi yang menonjol di antara ne-gara-negara maju dan negara-negara berkembang.

Saya ditunjuk sebagai ketua delegasi Indonesia ke sidangICEC. Anggotanya adalah Dr Adrianus Mooy, Wakil KetuaBappenas, Ali Alatas, Dutabesar Indonesia di Jenewa, dan DrArifin Siregar, seorang Direktur Bank Indonesia. Salah satumasalah besar yang dibicarakan dalam sidang ICEC adalahperdagangan internasional dalam komoditas primer. Negara-negara berkembang, yang sebagian besar adalah eksportir ko-moditas primer, berkepentingan dengan kestabilan harga-har-ga komoditas primer di pasar dunia. Indonesia mendukunggagasan ini, terutama karena harga-harga sebagian komoditasprimer Indonesia, seperti kopi, karet, dan timah, berfluktuasisecara tajam. Salah satu hasil pembicaraan dalam ICEC adalahgagasan untuk membuat Dana Bersama (Common Fund) un-tuk berbagai komoditas primer, yang kemudian dikembang-kan lebih rinci dalam UNCTAD IV di Nairobi pada 1976. Wa-laupun prioritas Indonesia sendiri sudah berubah sejalan de-

173

PELAKU BERKISAH

ngan perkembangan industrinya yang cepat, namun kepen-tingan terhadap akses pasar negara maju bagi ekspor hasil-hasil industri manufaktur membuat Indonesia berpihak padanegara-negara berkembang lainnya dan mendukung DanaBersama untuk membiayai skim stok penyangga (buffer stock)internasional. Dalam UNCTAD IV delegasi Indonesia dipim-pin oleh Profesor Widjojo, yang memainkan peran penting da-lam diskusi-diskusi krusial yang menghasilkan terbentuknyaDana Bersama.

Seperti diketahui, Dana Bersama memiliki dua jendela.Yang pertama, yang mengurus stabilisasi harga komoditas,sejauh ini tidak efektif, tetapi yang kedua, yang mengurus ker-jasama teknis dalam komoditas primer, masih berjalan sampaisekarang. Keberhasilan ICEC lainnya, yang lebih tahan lama, ada-lah terbentuknya Dana Internasional untuk Pembangunan Per-tanian International Fund for Agricultural Development—IFAD)untuk memajukan pembangunan pertanian (khususnya tanamanpangan) dan peluang kerja di negara-negara berkembang.

MASALAH-MASALAH ASEANDepartemen Perdagangan sejak awal telah dilibatkan dalamurusan ekonomi ASEAN, khususnya dalam Komite Perda-gangan dan Pariwisata Committee on Trade and Tourism(COTT). COTT terutama mengurus komoditas pokok, sepertiberas dan minyak bumi. Pasokan beras yang cukup dianggappenting bagi keamanan pangan negara-negara ASEAN, khu-susnya Indonesia. Sebaliknya, negara-negara ASEAN yangpengimpor minyak bumi lebih berkepentingan dengan kea-manan energi. Untuk mewujudkan dua jenis keamanan itu—pangan dan energi—disusunlah skim di mana semua negaraanggota ASEAN menyumbang untuk cadangan beras dan mi-nyak bumi bersama, yang pada saat-saat darurat bisa ditarik.

174

SUHADI MANGKUSUWONDO

Pada 1972 Laporan Kansu (Kansu Report) tentang kerjasa-ma industri regional mengajukan beberapa usul mengenai ber-bagai proyek industri, usaha patungan industri, dan skimkomplementasi industri di ASEAN. Namun sejak awal Indone-sia menyatakan keberatan terhadap konsep perdagangan be-bas di wilayah ini, bahkan sebagai tujuan jangka panjang pun.Gagasan tentang perdagangan bebas pertama kali disuarakanoleh Singapura, dan didukung oleh Filipina. Namun karenatentangan keras Indonesia, maksud pembentukan kawasanperdagangan bebas itu ditangguhkan dua dasawarsa lamanya.Sebagai gantinya, ASEAN menerima Tata Perdagangan Prefe-rensi (Preferential Trading Arrangement—PTA) ASEAN.

Dalam pertemuan Puncak ASEAN di Singapura pada Janu-ari 1992 Indonesia akhirnya menyetujui pembentukan KawasanPerdagangan Bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area—AFTA)dalam 15 tahun. Perubahan sikap ini disebabkan oleh keberha-silan ekspor hasil-hasil industri manufaktur Indonesia dewasaini, dan tumbuhnya keyakinan bahwa negeri ini dapat mengha-dapi persaingan para tetangganya di ASEAN. Indonesia sekarangmerasa mampu bergerak ke arah perdagangan bebas regional.

Sebelum AFTA, Departemen Perdagangan Indonesia, ber-sama dengan Departemen Pertanian, Perindustrian, dan Kese-hatan, menyusun daftar panjang produk-produk yang harusdikecualikan dari PTA ASEAN. Namun ketika daftar itu disu-sun, tim interdepartemental tidak mempunyai perkiraan me-ngenai tingkat proteksi efektif semua produk tersebut. Lang-kah liberalisasi perdagangan ASEAN lewat skim PTA itu lam-bat, karena hambatan prosedur yang birokratis. Akhirnya,skim itu hanya mengeluarkan hasil yang tak berarti, karenaproduk-produk yang dicakup bukan produk-produk terpen-ting yang diperdagangkan di kawasan ini. Selanjutnya, yangdiperhitungkan hanya rintangan tarif, padahal hambatan non-

175

PELAKU BERKISAH

tarif (NTB) seringkali lebih penting dalam menghambat per-dagangan intraregional.

PUTARAN URUGUAYKetika Putaran Uruguay menyangkut negosiasi perdaganganmultilateral diluncurkan di Punta del Este, Uruguay, pada Sep-tember 1986, Rachmat Saleh, yang waktu itu Menteri Perda-gangan, ditetapkan sebagai pemimpin delegasi Indonesia. Na-mun pada September 1986 itu Indonesia mendevaluasi mata-uangnya sebagai reaksi terhadap anjloknya harga minyak bu-mi pada awal 1986, sehingga Rachmat Saleh terpaksa mena-ngani banyak masalah tak menyenangkan sehubungan dengandevaluasi tersebut. Karena itu saya ditunjuk sebagai pemimpindelegasi Indonesia dalam peluncuran resmi Putaran UruguayPersetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan GeneralAgreement on Tariffs and Trade—GATT)

Banyak masalah baru dibicarakan dalam Putaran Uruguayitu, seperti perlindungan terhadap hak milik intelektual (In-tellectual Property Rights—IPR), aturan investasi yang berta-lian dengan perdagangan (Trade-Related Investment Mea-sures—TRIM), dan perdagangan jasa (trade in service). Negara-negara berkembang pada umumnya keberatan menegosiasi-kan masalah-masalah perdagangan yang baru ini, karena me-reka merasa negosiasi GATT belum dapat memecahkan ma-salah-masalah perdagangan yang lama secara memuaskan,seperti akses lebih luas kepada pasar-pasar negara maju untukekspor komoditas primer dan hasil-hasil industri manufakturmereka. Karena itulah mereka mencoba menghindari ataumenghambat negosiasi mengenai masalah-masalah baru ter-sebut. Apabila hal itu tidak mungkin, mereka mencoba me-misahkan masalah-masalah baru itu dari masalah-masalah ak-ses terhadap pasar tradisional, walaupun usaha itu tidak begi-

176

SUHADI MANGKUSUWONDO

tu berhasil. Mereka juga berusaha memperoleh alokasi kuotayang lebih besar untuk ekspor tekstil dalam rangka Persetu-juan Multi-Serat (Multi-Fibre Agreement—MFA) dan mende-sak agar MFA ditiadakan tahap demi tahap.

Demi solidaritas ASEAN, Indonesia juga mendukung upa-ya Thailand membuka pasar bagi produk-produk pertanian,walaupun Indonesia kini lebih merupakan importir daripadaeksportir produk-produk pertanian, khususnya tanaman pangan.

APECNegara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, tergabung dalamKerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (Asia-Pacific Economic Co-operation—APEC) pada 1989, walaupun dengan enggan. Pe-nyebab utama keengganan itu adalah:• Kekhawatiran tererosinya kerjasama ekonomi regional

ASEAN, termasuk AFTA, jika menggabungkan diri de-ngan APEC;

• Kekhawatiran bahwa APEC akan menjadi forum bagi ne-gosiasi perdagangan yang didominasi negara-negara in-dustri besar, khususnya AS dan Jepang.

Negara-negara ASEAN lebih menyukai GATT sebagai fo-rum multilateral untuk negosiasi perdagangan. Setelah dila-kukan lobi intensif (khususnya oleh Australia), Indonesia dannegara-negara ASEAN lainnya setuju bergabung denganAPEC dan menghadiri pertemuan menteri yang pertama diCanberra pada November 1989. Sebelum bergabung, negara-negara ASEAN berkeras mencapai persetujuan terlebih dulutentang prinsip-prinsip dasar yang mengatur kerjasama eko-nomi di dalam APEC:• Bahwa APEC tidak akan berevolusi menjadi blok ekonomi

regional;

177

PELAKU BERKISAH

• Bahwa kepentingan anggota APEC pada tahap-tahap per-kembangan yang berbeda akan diperhatikan;

• Bahwa tata perdagangan dan persetujuan yang dicapaioleh APEC akan konsisten dengan prinsip-prinsip GATT.

Ketika proses APEC mulai memperoleh momentum, terjadiperbedaan penting antara apa yang bisa saya sebut pendekatanevolusioner ”Asia” dengan pendekatan legalistik dan institu-sional ”Amerika” mengenai kerjasama ekonomi regional. Pen-dekatan ”Asia” adalah menyetujui prinsip-prinsipnya terlebihdulu, dan kemudian membiarkan segala sesuatunya berkem-bang berangsur-angsur, dengan mengandalkan diri pada pasaryang akan berkembang menuju integrasi ekonomi, dengansesedikit mungkin campur-tangan dan arahan pemerintah. Pe-merintah hanya boleh campur-tangan dalam memfasilitasiproses integrasi ekonomi dengan dorongan pasar lewat per-dagangan dan investasi. Pendekatan ”Amerika”, menurut pan-dangan banyak orang di Asia, terlalu legalistik dan institusio-nal. Perbedaan pendekatan ini barangkali dapat diilustrasikandengan membandingkan volume dokumen yang berhubung-an dengan persetujuan Kawasan Perdagangan Bebas AmerikaUtara (North American Free Trade Area—NAFTA), yang se-tahu saya mencapai sekitar 2.000 halaman, dengan persetujuanAFTA yang panjangnya hanya enam halaman.

Memulai aktivitas dengan komitmen-komitmen yangmengikat dari segi hukum, yang mencakup sejumlah besarmasalah, cenderung menggelisahkan orang Asia. Saya kira itu-lah sebabnya banyak orang lebih suka APEC tetap menjadiforum konsultasi, dan bukan sebagai forum negosiasi. Harap-an ini mungkin agak kurang realistis, tetapi beberapa kom-promi yang melibatkan prinsip-prinsip berikut ini mungkindapat diterima semua orang:

178

SUHADI MANGKUSUWONDO

• Memberikan peluang kepada pasar untuk memainkanperan lebih besar;

• Campur-tangan pemerintah bersifat selektif dan terkendali;• Memberikan peluang kepada ”arsitektur” skim untuk tam-

pil berangsur-angsur.

Jika tujuan APEC adalah menjamin keberlanjutan pertum-buhan pesat kawasan ini, maka sangat penting meneruskankebijakan-kebijakan nasional yang meliberalisasi perdagang-an dan investasi secara unilateral. Langkah-langkah demikiansudah diambil dalam beberapa tahun terakhir ini oleh banyaknegara berkembang di Asia, termasuk Indonesia, dan telahterbukti mempercepat pertumbuhan negara-negara tersebut.Masalahnya kini adalah bagaimana APEC dapat memfasilitasilangkah-langkah liberalisasi unilateral, karena langkah-lang-kah demikian pada hakikatnya bersifat non-diskriminatorisdan diterapkan berdasarkan prinsip Bangsa yang Paling Diis-timewakan (Most Favoured Nation—MFN), dan karena itukonsisten dengan GATT. Langkah-langkah demikian tidak me-merlukan negosiasi bilateral yang bertele-tele, berbiaya mahal,dan seringkali rumit, seperti umum terjadi dengan skim libe-ralisasi regional atau perdagangan global. Dorongan bagi lang-kah-langkah liberalisasi unilateral harus merupakan bagianesensial proses APEC. Saya pun percaya bahwa negara-negaraberkembang anggota APEC, termasuk Indonesia, harus men-dapat kesempatan yang wajar untuk mengejar anggota-ang-gota yang maju sebelum negara-negara berkembang itu dimin-ta ambil bagian secara penuh dalam negosiasi mengenai skim-skim liberalisasi investasi di tingkat regional Asia-Pasifik.

Saya kira APEC tidak seharusnya mengurus skim tata per-dagangan preferensial regional. Memulai suatu tata perda-gangan eksklusif, walaupun dimaksudkan hanya untuk se-

179

PELAKU BERKISAH

mentara, merupakan langkah pertama menuju terbentuknyablok ekonomi. Kelompok-kelompok ekonomi regional yanglain bisa saja kemudian bereaksi dengan memperkuat protek-sinya, dan itu dengan mudah dapat mengakibatkan terjadinyakonfrontasi ekonomi di antara blok-blok yang saling bersaing.

Saya kira ada alasan lain mengapa Indonesia tidak mendu-kung gagasan tentang tata perdagangan preferensial APEC.Sampai November 1995 Indonesia adalah Ketua Gerakan Non-Blok (GNB), dan di forum ini telah diupayakan secara aktifkerjasama Selatan-Selatan yang bertujuan mencapai perkem-bangan lebih pesat dalam kerjasama perdagangan, investasi,dan teknik di antara negara-negara berkembang. Karena itusukar bagi Indonesia bergabung dengan kelompok perdagang-an preferensial regional di antara negara-negara industri maju,yang dapat menyingkirkan banyak negara berkembang daripasar-pasar yang berkembang pesat di kawasan Asia-Pasifik.Menurut pendapat saya, kebijakan terbaik bagi Indonesia adalahterus memajukan kerjasama Selatan-Selatan secara lebih luas, danbersamaan dengan itu bergabung dengan kelompok perdaganganregional terbuka di antara negara-negara maju anggota APEC.

Suatu hal menarik dari APEC adalah bahwa dalam Perte-muan Puncak ASEAN pada 1992, dan juga dalam PertemuanPemimpin-pemimpin APEC Pertama di Seattle pada Novem-ber 1993, pandangan para pemimpin itu ternyata lebih majudaripada para menteri mereka. Setelah pertemuan di Seattleitu Presiden Soeharto segera membentuk suatu komite di ting-kat menteri yang dikoordinasi oleh Hartarto, Menteri Koordi-nator Bidang Perdagangan dan Industri, dan asisten khususyang bertugas menyiapkan Pertemuan Pemimpin-pemimpinASEAN Kedua di Bogor pada November 1994.

Ketika EPG APEC dibentuk pada 1992, saya ditunjuk seba-gai anggota dari Indonesia. EPG harus mengembangkan visi

180

SUHADI MANGKUSUWONDO

mengenai evolusi APEC, yang boleh jadi beberapa langkahlebih maju daripada pandangan-pandangan yang berlaku me-ngenai kerjasama ekonomi Asia-Pasifik. Walaupun demikiantidak boleh terlalu maju, karena jangan-jangan justru menda-tangkan reaksi negatif.

Salah satu peristiwa penting dalam karir saya selaku ang-gota EPG adalah pertemuan dengan Presiden Soeharto di sua-tu hotel menjelang Pertemuan Pemimpin-pemimpin APEC pa-da 1993 di Pulau Blake. Waktu itu saya berkesempatan menje-laskan kepada Presiden terobosan utama rekomendasi yangdimuat dalam Laporan Visi EPG yang pertama. Presiden men-dengarkan penjelasan saya dengan seksama, dan saya yakinbenar Presiden memahami apa yang dimaksud dalam LaporanEPG ketika esok harinya Presiden pergi ke Pulau Blake untukmenghadiri pertemuan pertama Pemimpin-pemimpin Eko-nomi APEC yang bersejarah itu.

Tugas pertama EPG adalah menyiapkan visi untuk perte-muan di Seattle. Kemudian EPG diminta menguraikan lang-kah-langkah mencapai visi jangka panjang itu, dan melapor-kannya kepada Pertemuan Pemimpin-pemimpin APEC Keduadi Bogor. Sesudah pertemuan kedua itu, EPG diminta menyu-sun laporan ketiga berupa penilaian atas kemajuan yang telahdicapai oleh APEC dan memberikan rekomendasi lebih lanjutmengenai bagaimana meningkatkan kerjasama APEC. Reko-mendasi itu diserahkan kepada para pemimpin sebelum per-temuan ketiga mereka di Osaka, November 1995.

Menurut pendapat saya, sesudah Osaka, EPG seharusnyaberhenti bekerja. Tidak semestinya EPG menguraikan lebihlanjut rincian rekomendasi-rekomendasinya. Lebih baik kira-nya jika APEC kemudian membentuk kelompok-kelompok adhoc untuk meneliti masalah-masalah yang dipilih, seperti, mi-salnya, aliran modal di kawasan ini. Bagaimanapun, para pe-

181

PELAKU BERKISAH

mimpin APEC tidak hanya mengandalkan diri pada laporanyang disiapkan oleh EPG, tetapi juga mengacu pada laporan-laporan lain seperti yang disiapkan oleh Forum Bisnis Pasifik(Pacific Business Forum—PBF).

GERAKAN NON-BLOKSebagai ketua Gerakan Non-Blok dari 1992 sampai 1995, Pre-siden Soeharto langsung memfokuskan diri pada tiga masalah:• Bagaimana memajukan dan meluaskan kerjasama teknik

di antara negara-negara berkembang, misalnya denganpertukaran guru dan pelatihan ahli-ahli teknik di berba-gai bidang;

• Bagaimana memajukan dan meluaskan kerjasama di an-tara negara-negara berkembang dalam program keluargaberencana;

• Bagaimana membantu negara-negara yang dililit utang,khususnya negara-negara miskin yang dililit utang diAfrika, memecahkan masalah-masalah utangnya. Untukmaksud tersebut Presiden Soeharto meminta tujuh eko-nom Indonesia, termasuk saya, memberikan saran me-ngenai pemecahan masalah utang tersebut. Dalam kelom-pok itu, enam orang adalah mantan menteri kabinet—Wi-djojo, Sadli, Emil Salim, Ali Wardhana, Radius Prawiro,dan Rachmat Saleh. Saya satu-satunya anggota yang ti-dak pernah menjadi menteri kabinet.

Kelompok penasihat itu memutuskan dua pendekatan ter-hadap masalah utang. Yang pertama adalah meminta perhatiannegara-negara donor maju terhadap penting dan perlunya me-mecahkan masalah itu secara internasional. Sebagian anggotakelompok berkunjung ke negara-negara donor besar untuk mem-bicarakan masalah utang tersebut. Saya pergi ke markas besar

182

SUHADI MANGKUSUWONDO

OECD di Paris dan ke Komisi Eropa di Brussels. Secara umum,negara-negara donor sangat mendukung gagasan-gagasan yangdiajukan oleh Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Ketua GNB.

Pendekatan kedua yang lebih sukar adalah meyakinkan ne-gara-negara Afrika yang terlilit utang bahwa mereka terpaksaharus ”merapikan rumahnya sendiri” jika ingin masalahutangnya terpecahkan. Pada Agustus 1994 Presiden Soehartomengundang para pemimpin negara-negara yang terlilit utangberkunjung ke Jakarta untuk membicarakan bagaimana mere-ka bisa memecahkan masalah itu, khususnya dengan mengu-sahakan stabilitas makroekonomi, yang akan mendorong pe-nanaman modal swasta dalam negeri dan asing. Ini berartimenerapkan kebijakan-kebijakan fiskal, moneter, dan kursmatauang yang sehat.

KONSORSIUM EKONOMIPada tahun 1970-an dan awal 1990-an saya juga menjadi KetuaSubkonsorsium Ekonomi Konsorsium Ilmu-ilmu Sosial yangdibentuk oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untukmemberikan nasihat tentang cara memperbaiki pengajaranekonomi di universitas. Subkonsorsium itu, yang kemudianditingkatkan menjadi konsorsium penuh, bertugas memberikansaran kepada departemen itu menyangkut empat masalah besar:• Kurikulum baku pengajaran ekonomi;• Peningkatan ketrampilan staf pengajar;• Penilaian atas berbagai fakultas ekonomi;• Seleksi buku-buku teks.

Kurikulum baku ternyata merupakan masalah besar. Adapendapat bahwa fakultas ekonomi harus berpegang padakurikulum yang sama, khususnya untuk kuliah inti, sepertimakroekonomi dan mikroekonomi, dan bahwa kurikulum ba-

183

PELAKU BERKISAH

ku ini harus ditinjau ulang setiap lima tahun. Konsorsium eko-nomi dibentuk pertama-tama untuk memutuskan apa yangharus diajarkan di fakultas ekonomi, mengingat pesatnya per-kembangan ilmu ekonomi dan ekonomi di Indonesia. Kon-sorsium amat sadar bahwa penetapan kurikulum baku dapatmenimbulkan masalah anggaran di sebagian fakultas yangada, khususnya di universitas-universitas yang kurang baikkeadaannya; banyak di antara universitas-universitas itu ter-letak di tempat yang jauh dari pusat. Memperbaiki pengajaranekonomi di universitas masih terus merupakan keprihatinankonsorsium, yang dewasa ini dikepalai oleh Profesor M. Ar-syad Anwar, mantan Dekan FEUI.

CATATAN:Editor mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnyakepada Tjoe Thee atas bantuannya mentranskrip wawancaraini.

DAFTAR PUSTAKASitsen, Peter H.W., Industrial Development of the Netherlands Indies

(New York: Bulletin 2 of the Netherlands and Netherlands IndiesCouncil of the Institute of Pacific Relations, 1943).

Sebagai bagian rangkaian wawancara dengan para ekonomyang telah ikut membentuk Orde Baru, pada Januari 1996

Anne Booth dan Thee Kian Wie berbincang-bincang denganProfesor Emil Salim. Profesor Salim lulus dari FEUI pada 1959.Setelah memperoleh gelar PhD dalam ilmu ekonomi dari Uni-versity of California, Berkeley, 1964, ia kembali ke Indonesiadan mengajar di FEUI. Pada 1977 ia diangkat sebagai profesordalam ekonomi pembangunan di FEUI. Profesor Salim me-megang sejumlah jabatan eksekutif senior dan jabatan mente-ri yang penting dalam Pemerintah Orde Baru. Pada 1966 iabertugas dalam Tim Penasihat Ekonomi Jenderal Soeharto, danpada 1967-68 menjadi anggota Tim Penasihat Menteri TenagaKerja. Ia adalah Ketua Tim Teknis Dewan Stabilitas Ekonomiserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dari1967 sampai 1969. Pada 1969 ia diangkat menjadi Wakil KetuaBappenas, dan pada 1971 menjadi Menteri Negara PenertibanAparatur Negara. Dari 1973 sampai 1978 ia menjabat MenteriPerhubungan, dari 1978 sampai 1983 menjadi Menteri NegaraPengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, dan dari1983 sampai 1993 menjabat Menteri Negara Kependudukan danLingkungan hidup. Profesor Salim terus menaruh minat padapembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan denganmengetuai Yayasan Pembangunan Berkelanjutan dan Yayasan Ke-hati untuk melestarikan keaneka-ragaman hayati. Ia masih mem-berikan kuliah di FEUI dan menjadi anggota Ikatan CendekiawanMuslim Indonesia (ICMI). Dalam wawancara ini ia berbicara ten-tang masa kecilnya, karirnya, dan pandangan-pandangannya me-ngenai pembangunan Indonesia sejak kemerdekaan.

LATARBELAKANG KELUARGA DAN MASA KECILSaya lahir di Lahat, Sumatra Selatan, dari orangtua Minang.Kedua orangtua saya berasal dari desa yang sama, Koto Ge-dang di Sumatra Barat. Saya bersaudara lelaki lima orang—empat di antaranya lebih tua daripada saya—dan seorang sau-dara perempuan. Kakak lelaki ayah saya adalah Haji Agus Sa-lim, salah seorang bapak pendiri Republik Indonesia dan Men-teri Luar Negeri pada awal 1950-an.

Walaupun pendidikan ibu saya hanya sekolah agama, pe-ngaruh ibu saya besar terhadap pendidikan anak-anaknya. Se-bagai seorang Muslimah yang saleh ia mendorong kami meng-gali lebih lanjut ajaran agama Islam. Barangkali karena ku-rangnya pendidikannya sendiri, ia mendorong kami memper-oleh sebanyak mungkin pendidikan, dan berharap semuaanaknya menjadi dokter.

Di masa penjajahan Belanda, ayah saya menjadi pegawaiDepartemen Pekerjaan Umum, bekerja di bidang konstruksi

EMIL SALIM9

186

EMIL SALIM

jalan dan bangunan. Ia merancang Kantor Imigrasi di ujungJalan Teuku Umar di Jakarta Pusat, yang masih ada sampaisekarang. Walaupun tidak memiliki pendidikan resmi sebagaiinsinyur, ayah saya menguasai matematika dan mampu me-laksanakan pekerjaan rancang-bangun. Belakangan ia menjadiKepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum di SumatraSelatan. Sebagai pegawai Departemen Pekerjaan Umum, ayahsaya ditempatkan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Ka-limantan dan Sumatra; karena itu kami sempat mengenal banyakdaerah negeri ini. Ketika ditempatkan di Sumatra Selatan, di masaliburan ia biasa membawa kami anak-anaknya berjalan-jalan dihutan mencari durian sisa gajah. Gajah-gajah itu suka memakankulit durian, bukan isinya, karena itu isinya tetap utuh.

Jadi dari ibu saya memperoleh agama dan pendidikan, dandari Ayah memperoleh kemampuan logika dan cinta kepadaalam. Ayah biasa menasihati kami untuk bekerja keras mencapaiyang terbaik dalam pekerjaan apapun yang kami lakukan.

Saya mulai pendidikan prasekolah di Banjarmasin, Kali-mantan Selatan, pada 1935. Karena ayah saya pegawai dinaskolonial Belanda, pada 1936 saya dapat mendaftarkan diri diSekolah Rendah Eropa (Europese Lagere School—ELS), yangmuridnya terutama adalah anak-anak Belanda. Ketika saya du-duk di kelas lima, keluarga saya pindah kembali ke Lahat, dandi sini saya kembali masuk ELS.

Saya masih duduk di kelas lima ketika Perang Pasifik me-letus dan Indonesia diduduki Jepang. Saya kemudian pindahke sekolah dasar Indonesia di Palembang, Sumatra Selatan.Karena bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia, bukanBelanda, saya harus mengulang di kelas lima—di rumah kamibiasa berbicara bahasa Belanda. Setelah lulus pendidikan dasar,saya dapat masuk sekolah menengah Jepang, juga di Palem-bang. Kami tinggal di asrama, harus berbicara bahasa Jepang,

187

PELAKU BERKISAH

dan dilatih ala Jepang. Kami terutama makan makanan yangkami tanam sendiri, seperti singkong, ubi, dan sayur-mayur.Masa tiga setengah tahun pendidikan Jepang itu merupakanpengalaman penting bagi saya.

Sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada Agustus1945, saya sekali lagi pindah ke sekolah menengah Indonesia.Sekolah itu sangat tidak rapi, muridnya amat banyak, namungedungnya amat sedikit. Itulah masa berkecamuknya keka-cauan nasional. Di masa perang kemerdekaan itu saya aktifdalam Ikatan Pemuda dan Pelajar Indonesia atau IPPI danmenjadi Ketua Badan Pertahanan, yang merupakan cikal-bakalTentara Pelajar. Salah seorang abang saya adalah pemimpingerakan pemuda itu, jadi saya seringkali ambil bagian dalamkegiatan mereka. Pada Januari 1947, beberapa bulan sebelumclash pertama dengan Belanda pada bulan Juli, saya ambil ba-gian dalam pertempuran di Palembang. Tetapi peran saya didalam kelompok sia-sia, karena senapan saya tidak meletuswaktu saya mencoba menembakkannya. Ternyata penyebab-nya adalah karat, karena kami biasa menyembunyikan senjata-senjata itu di dalam tanah. Itulah pengalaman pertama sayadalam pertempuran, di mana saya menghadapi peluru betulan.

Sesudah pertempuran itu, kelompok kami mengundurkandiri ke Prabumulih, dan saya ditunjuk sebagai komandan Ten-tara Pelajar di sana. Masalah yang kami hadapi waktu itu ada-lah tiadanya komunikasi dengan front. Kelompok kami ter-paksa berjalan menyusuri jalan keretaapi untuk mencapaifront, karena jalan-jalan diblokade oleh Belanda. Akhirnya ka-mi tiba di sebuah stasiun kecil di mana kami berhenti dan me-nginap. Esoknya pasukan Belanda menguasai jalan keretaapiitu, dan saya ditangkap. Saya dimasukkan ke sebuah kamardi stasiun keretaapi di Palembang yang begitu gelap hinggaorang yang menginterogasi saya pun tidak kelihatan.

188

EMIL SALIM

Untunglah ayah saya menemukan di mana saya berada danmenggunakan koneksinya untuk mengusahakan pembebasansaya. Namun saya dilarang meninggalkan Palembang, kecualiuntuk belajar di kota lain. Saya setuju dengan syarat itu danpergi ke Bogor, di mana banyak kawan saya belajar di sekolahmenengah ”Republik”, sekolah yang dikuasai oleh kaum na-sionalis Indonesia. Kemudian, pada Desember 1948, clash ke-dua dengan Belanda meletus, dan para pelajar sekolah mene-ngah Republik dimobilisasi untuk membantu Divisi Siliwangi.Saya diserahi tugas mengurus logistik Divisi di Pelabuhan Ratu,di selatan Sukabumi. Komandan saya Kapten Burhanuddin, yangkemudian gugur karena tertembak perutnya. Saya harus men-dapatkan bahan pangan pokok seperti beras, minyak goreng, dangaram, dan mengangkutnya dari tempat yang satu ke tempatyang lain di dalam wilayah yang dikuasai oleh kaum Republik.Hal ini harus dilakukan dengan menghindari jalan raya yangdipatroli oleh pasukan Belanda. Jadi tugas saya merupakan pa-duan logistik pangan dan perencanaan lalu-lintas. Kami juga me-ngajar penduduk setempat, dan untuk itu saya harus banyakmembaca. Walaupun waktu itu saya baru seorang pelajar sekolahmenengah, saya sudah membaca segala yang dapat saya temu-kan, termasuk buku-buku Hatta. Persinggungan saya dengan ma-salah ini memengaruhi keputusan saya untuk kemudian mem-pelajari ekonomi sesudah lulus dari sekolah menengah.

PENDIDIKAN TINGGI DI UNIVERSITAS INDONESIA DANUNIVERSITY OF CALIFORNIA

Kelompok Diskusi HattaUsai permusuhan dengan Belanda pada Desember 1949, sayameneruskan pendidikan sekolah menengah dan lulus pada1951. Kemudian saya mendaftarkan diri di Fakultas Hukumdan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Indonesia untuk

189

PELAKU BERKISAH

mempelajari ekonomi. Ketika fakultas ekonomi didirikan ter-pisah pada 1951, saya segera pindah ke sana.

Di masa ini saya sangat terpengaruh oleh Hatta1 dan Soe-karno. Kami semua memandang Hatta sebagai model seorangekonom Indonesia. Saya mengaguminya sebagai seorang pe-mimpin nasional, sebagai seorang ekonom, dan pemimpin ma-hasiswa—ia pernah menjadi Ketua Perhimpunan Indonesiaketika menjadi mahasiswa di Negeri Belanda. Saya juga sangatterkesan oleh pidato-pidato Presiden Soekarno yang menge-cam kapitalisme—”Di Bawah Bendera Revolusi”, misalnya—dan selalu berusaha hadir bila ia berpidato. Tetapi adakah al-ternatif untuk kapitalisme? Konsep masyarakat koperasi Hattamemberikan jawaban kepada kita.2

Ketika menjabat Wakil Presiden pada awal 1950-an, Hattamengorganisasi kelompok diskusi di tempat kediaman res-minya di Jalan Medan Merdeka Selatan, biasanya pada hariRabu siang. Kelompok itu terdiri atas sekitar sepuluh maha-siswa, termasuk Suhadi Mangkusuwondo,3 Kartomo, BennyMulyana, Deliar Noer, dan saya sendiri. Hatta banyak berbi-cara tentang koperasi dalam diskusi-diskusi tersebut, sehinggamendorong minat saya mencari ”jalan tengah” antara kapi-talisme dan sosialisme. Saya merasa, baik kapitalisme maupunkomunisme tidak cocok untuk Indonesia, dan bahwa sistemekonomi yang terbaik adalah yang ada di antara keduanya.

1 Hatta adalah pemimpin gerakan kemerdekaan yang menjabat PerdanaMenteri dan Wakil Presiden Indonesia di masa Orde Lama. Ia lahir diSumatra Barat dan mewakili kepentingan luar Jawa pada tahun-tahunawal pascakemerdekaan. Sebagai pemimpin yang moderat, pada 1956ia mengundurkan diri karena semakin tidak setuju dengan kebijakanDemokrasi Terpimpin Presiden Soekarno. Ia kemudian menjadi pena-sihat khusus Presiden Soeharto.

2 Hatta disebut ”Bapak Koperasi Indonesia”. Terjemahan sebagian tu-lisannya mengenai ekonomi terdapat dalam Feith dan Castles (1970).

3 Lihat wawancara dengan Suhadi Mangkusuwondo dalam buku ini.

190

EMIL SALIM

Saya kemudian menjajaki masalah ini lebih lanjut dalamtesis PhD yang saya ajukan di University of California di Ber-keley. Di dalam disertasi itu saya membahas peran lembaga-lembaga dalam pembangunan ekonomi. Saya teliti khususnyatata kelembagaan yang bukan kapitalis dan bukan sosialis, te-tapi dapat memajukan pembangunan ekonomi seperti yangdijelaskan garis-garis besarnya oleh Marcuse untuk Swediaatau oleh Gamal Abdul Nasser (1955) untuk Mesir. Dalam tu-lisan mengenai ekonomi Indonesia itu saya gunakan ungkapanSistem Ekonomi Pancasila untuk melukiskan jalan tengah ter-sebut. Keyakinan saya adalah bahwa mekanisme pasar harusdibiarkan berjalan di tengah ekonomi berencana, tetapi peme-rintah harus campur-tangan ketika pasar gagal membantu o-rang miskin. Kemudian, dalam pemerintahan, pandangan inisangat memengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi kita.

Hatta selalu berusaha berbicara dengan kami para maha-siswa, dan pada 1956 ia mengatakan kepada kami bahwa iabermaksud mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Sayamenentangnya dengan alasan bahwa seorang pemimpin po-litik tidak seharusnya mengundurkan diri, karena di dalampolitik sekali mengundurkan diri kita akan keluar untuk sela-manya. Saya sangat sedih ketika ia betul-betul mengundur-kan diri, walaupun kemudian saya dapat memahami kepu-tusannya itu dengan lebih baik. Sesudah Pemilu 1955 dan pe-resmian Konstituante pada 1956 untuk merumuskan undang-undang dasar dan membuat peraturan mengenai pemilihanpresiden dan wakil presiden, Hatta waktu itu merasa bahwasepatutnya wakil presiden dipilih oleh rakyat.

Pengunduran diri Hatta mempunyai beberapa konsekuensi:pertama, gagasan tentang sebuah masyarakat sosialis nonko-munis kehilangan dasarnya, dan kedua, luar Jawa kehilanganseorang pemimpin yang kuat. Akibatnya, Indonesia menjadi

191

PELAKU BERKISAH

lebih tersentralisasi dan kepemimpinan Soekarno semakin ko-koh. Kalau ditengok ke belakang, kita bisa mengatakan kea-daan ini baik, karena terutama lewat Soekarnolah Indonesiamenjadi bangsa yang bersatu. Saya sendiri merasa bahwa sayaorang Sumatra Barat, sebelum saya menjadi orang Indonesia.Jadi dari sudut pandangan ini Soekarno benar bermaksudmembentuk pemerintah sentral yang kuat, bahkan mem-bentuk kebijakan Demokrasi Terpimpin yang kuat dan men-dorong pembangunan bangsa (nation building).

Hatta, sebaliknya, lebih tepat disebut seorang pendidik atautokoh yang berusaha meyakinkan orang. Ia ingin mengajukangagasan-gagasannya bukan dengan kekerasan, melainkan le-wat pendidikan. Pendekatan ini kiranya dapat berjalan jika iapunya cukup waktu, dan mungkin lebih baik bagi negeri inijika substansi Hatta dihubungkan dengan taktik-taktik Soe-karno. Ketika dwitunggal Soekarno-Hatta pecah, konsekuensi-konsekuensi buruk pun menimpa Indonesia.

Kerja Lapangan di LampungKetika pemberontakan meletus di Sumatra Barat pada 1958,saya masih seorang mahasiswa sarjana muda di FEUI. Sebagaiseorang Sumatra saya bersimpati dengan kesulitan-kesulitanekonomi di Luar Jawa. Sumber ketidakpuasan mereka itu di-sampaikan kepada saya sewaktu saya melakukan kerja la-pangan di Provinsi Lampung di Sumatra Selatan. Sebagai ba-gian persyaratan untuk ujian sarjana muda (tahun ketiga), sayamenulis tesis mengenai transmigrasi di Sumatra Selatan. Un-tuk melakukan penelitian itu, saya habiskan waktu tiga bulandi Lampung melakukan survei lapangan. Survei itu dikoordi-nasi oleh Dr Heeren, seorang dosen sosiologi Belanda di FEUIyang telah menulis buku tentang transmigrasi di Indonesiaberdasarkan penelitiannya. Selama kunjungan itu saya melihat

192

EMIL SALIM

betapa kondisi ekonomi di Lampung jauh lebih buruk daripadadi Jakarta. Sukar bagi kami melaksanakan penelitian lapangansecara wajar: jalan-jalan buruk, tidak ada kendaraan umum,dan kami harus pergi ke sana-kemari dengan sepeda.

Salah satu tempat yang kami kunjungi adalah Sri Bawono,yang kemudian dirancang sebagai tempat transmigrasi untukveteran tentara. Salah satu tujuan penelitian kami adalah meng-identifikasi tempat-tempat yang cocok untuk transmigrasi; per-syaratan utama yang segera kami sadari adalah adanya airyang cukup dan tanah yang baik. Sri Bawono memiliki duapersyaratan tersebut, dan saya yakin tempat itu merupakanyang terbaik untuk transmigrasi di seluruh Provinsi Lampung.Kami membicarakan hal ini dengan Tentara, dan kemudianSri Bawono pun tumbuh menjadi pusat transmigrasi yang mak-mur dan kota besar dan sibuk.

Minat saya terhadap transmigrasi didorong oleh Hatta, yangyakin transmigrasi tidak hanya bisa menjadi cara untuk me-ngurangi tekanan penduduk di Jawa dan memberi penghunidi wilayah-wilayah yang jarang penduduknya di Sumatra, me-lainkan juga menjadi sarana untuk membangun bangsa yangbersatu. Pandangan tentang transmigrasi ini juga terungkapdalam buku Heeren (Heeren 1967), yang memusatkan perha-tian pada masalah bagaimana konflik antara penduduksetempat dan pendatang mengenai status tanah dan masalahlain dapat dihindari atau diminimalisasi lewat asimilasi bu-daya. Hal ini kemudian terbukti benar. Asimilasi budaya diProvinsi Lampung terjadi di antara berbagai kelompok etnis,yang menunjukkan lahirnya masyarakat Indonesia.

Keterlibatan Awal dalam Pembangunan Masyarakat DesaKarena memperoleh pengalaman di Lampung, saya menjadisangat tertarik pada masalah pembangunan masyarakat desa.

193

PELAKU BERKISAH

Sesudah lulus ujian sarjana muda, saya mengikuti WidjojoNitisastro ke Biro Perancang Nasional (BPN), yang dipercayamerumuskan Rencana Pembangungan Lima Tahun Indone-sia yang pertama (1956-60). Dua orang ahli pembangunan ma-syarakat desa dari India, S.K. Dey dan Bongirwar, bekerja disana. Saya diperbantukan pada mereka sebagai asisten selamamereka melakukan kerja lapangan ke berbagai tempat di Indo-nesia, dari Jawa sampai Indonesia Timur, walaupun waktuitu saya tidak tahu apa-apa tentang pembangunan masyarakatdesa. Waktu itulah saya mulai mengenal Indonesia Timur. Ber-dasarkan perjalanan dan rekomendasi para ahli India itu, suatuprogram pengembangan masyarakat desa dikembangkan un-tuk Indonesia. Program itu dilaksanakan oleh Direktorat Jen-deral Pembangunan Masyarakat Desa, yang baru dibentuk dibawah Departemen Dalam Negeri. Pak Boediono, mantan Gu-bernur Jawa Timur, menjadi direktur jenderalnya yang pertama.

Prinsip dasar pembangunan masyarakat desa yang diajar-kan kepada kami oleh Dey adalah bahwa pekerja masyarakatdi tingkat desa bisa bertindak selaku penghubung antara pen-duduk desa dan ahli-ahli teknik pemerintah; mereka akan me-nyampaikan kebutuhan dan keinginan penduduk desa kepadapara ahli teknik, dan, sebaliknya, meneruskan teknologi perta-nian dan saran para ahli teknik. Menurut saya, pendekatanbottom-up terhadap pembangunan masyarakat desa ini bagus.Terbukti, pendekatan ini juga yang dilakukan oleh berbagailembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam skim-skim pem-bangunan masyarakat desa.

Pada tahun 1950-an dan awal 1960-an, konsep pembangun-an masyarakat desa mendapat nama buruk karena sebab-sebabpolitik, sehigga tidak diteruskan. Program itu diurus oleh Ach-mad, seorang politikus muda yang idealis. Dalam iklim politikberkecenderungan kiri, yang berlangsung pada awal 1960-an,

194

EMIL SALIM

pembangunan masyarakat desa mulai disamakan dengan”mobilisasi rakyat”. Konsep dan semangat pembangunan ma-syarakat desa mengalami kebangkrutan, mundur beberapa da-sawarsa. Pada 1990-an pendekatan bottom-up dalam pemba-ngunan masyarakat desa kembali dalam paket kebijakan ba-ru berupa transfer pusat-daerah, yang dikenal dengan namaInpres Desa Tertinggal (IDT). Dalam program ini dana peme-rintah disalurkan langsung ke desa-desa miskin, dan kegiatanpembangunan ditentukan oleh masyarakat desa sendiri. Jadikita bisa mengatakan bahwa pembangunan masyarakat desamenjalani siklus sepenuhnya di Indonesia. Saya percaya halini telah mendapat tempat terdepan dalam pelaksanaan ”pem-bangunan berorientasi rakyat”—walaupun istilah demikianbelum digunakan ketika kita memulai program ini pada 1955.

Mengajar di FEUI dan Kegiatan MahasiswaSetelah menyelesaikan tugas di BPN, saya kembali menekunistudi di FEUI dan tugas selaku asisten pengajar Profesor Su-mitro.4 Dalam mengajar pembangunan ekonomi kepada ma-hasiswa sarjana muda, saya menarik pelajaran dari pengala-man ketika saya menjadi perwira di Tentara Pelajar, ketikamengadakan penelitian lapangan di Lampung, dan ketika be-kerja di bidang pembangunan masyarakat desa di BPN, ter-masuk berbagai perjalanan yang saya lakukan di seluruh Indo-nesia. Saya menikmati pekerjaan sebagai pengajar dan diskusidengan para mahasiswa, di mana saya memberikan pan-dangan-pandangan saya mengenai pembangunan ekonomi In-donesia, menurut seorang Indonesia—”non-Jawa” atau ”luar

4 Dekan fakultas pada 1950-an dan menteri dalam pemerintahan OrdeLama maupun Orde Baru. Lihat wawancara dengan Sumitro Djojoha-dikusumo dalam buku ini.

195

PELAKU BERKISAH

Jawa”. Di antara para asisten pengajar di FEUI, sayalah satu-satunya yang tidak berasal dari Jawa. Yang lain—Widjojo, Sa-dli,5 Subroto, dan Ali Wardhana—semua dari Jawa.

Sebagai asisten pengajar Profesor Sumitro, saya belajar me-nyesuaikan teori ekonomi Barat untuk negara-negara berkem-bang. Sebagai contoh, teori pump-priming Keynes menyatakanbahwa mendorong permintaan agregat pada gilirannya akanmendorong penawaran agregat, sehingga hasilnya adalahpertumbuhan ekonomi. Namun Sumitro menyatakan, di In-donesia pemasokan agregat tidak akan terdorong, karenakapasitas produksi tidak ada atau tidak cukup. Sebaliknya,impor yang akan terdorong, sehingga berakibat buruk terha-dap neraca pembayaran. Karena itu Sumitro menekankan bah-wa teori-teori ekonomi Barat yang sudah mapan jangan dite-rima begitu saja, tetapi kesahihannya harus dipertanyakan dandiuji secara kritis dengan kondisi ekonomi yang ada. Ia na-makan itu ”Jakarta School of Economics”.

Karena Profesor Sumitro sangat sibuk—waktu itu ia men-jabat Menteri Keuangan—ia harus mempercayakan sebagianbeban pengajaran kepada para asistennya. Buku teks Sumitromengenai ekonomi pembangunan (Sumitro 1955) harus men-jadi dasar kuliahnya. Sebagai tambahan ia meminta kamimembaca karya Harvey Leibenstein, kertas kerja R.N. Rosen-stein-Rodan mengenai teori big push dan kuliah-kuliah Rag-nar Nurkse mengenai teori balanced growth. Tugas saya adalahmenerjemahkan karya-karya itu ke dalam bahasa Indonesiadan mendiskusikannya dengan para mahasiswa. Saya jugadapat menggunakan catatan-catatan yang telah dibuat olehSumitro untuk kuliahnya.

5 Lihat wawancara dengan Mohammad Sadli dalam buku ini.

196

EMIL SALIM

Selama di FEUI saya pun aktif di sejumlah organisasi ma-hasiswa. Waktu itu mahasiswa tidak harus mengikuti jadwalkuliah secara ketat seperti pada sistem semester dewasa ini;mahasiswa hanya diminta menempuh ujian propaedeuse (tahunpertama), kandidaats (tahun ketiga), dan doktoraal (tahun kelima)dalam jangka waktu tertentu. Ini memberi waktu senggangyang cukup kepada kami untuk aktivitas lain. Namun sejakawal saya merasa terganggu dengan masuknya politik ke da-lam kehidupan mahasiswa, dan infiltrasi partai-partai politikke dalam kampus. Saya prihatin bahwa mahasiswa tidak di-biarkan membentuk pikirannya sendiri, tetapi sebaliknya,”dari jauh dikendalikan” oleh markas besar partai-partai po-litik. Saya pernah berdebat sengit mengenai topik ini denganalmarhum Maruli Silitonga—suami adik Sumitro—yang waktuitu menjadi Ketua Gerakan Mahasiswa Sosialis (GMS).

Maruli berpendapat, mahasiswa harus memainkan peranpenting dalam politik. Saya, sebaliknya, merasa bahwa mes-kipun mahasiswa harus memiliki pengertian tentang politik,mereka tidak harus terlibat dalam politik partai. Pemikiran ini-lah yang menyebabkan saya mengajukan gagasan tentangpembentukan ”Parlemen” atau ”pemerintah” mahasiswa, dimana para mahasiswa akan dilatih menjadi warganegara yangsadar politik. Kami di UI merupakan yang pertama kali men-dirikan dewan mahasiswa. Dewan ini memutuskan, partai-partai politik tidak diizinkan masuk kampus, keadaan yangmasih berlaku hingga hari ini. Namun ini tidak berarti maha-siswa apolitik. Sebagai contoh, pada 1950-an dewan mahasiswamelakukan demonstrasi mendukung perjuangan kemerdekaanAljazair, karena kami membenci kolonialisme. Sesudah itu ka-mi mendirikan Permusyawaratan Dewan-dewan MahasiswaIndonesia, yang mewakili semua dewan mahasiswa berbagaiuniversitas di Indonesia. Bersama dengan PPMI (Perserikatan

197

PELAKU BERKISAH

Perhimpunan Mahasiswa Indonesia), kami menyelenggarakanKonferensi Mahasiswa Asia-Afrika Pertama pada 1956 di Ban-dung. Waktu itu saya kecewa dengan kuatnya orientasi anti-Barat utusan India dan orientasi pro-Amerika utusan Filipina.Yang terjadi sesungguhnya adalah benturan antara Timur danBarat, antara kapitalisme dan komunisme, yang mencermin-kan Perang Dingin antara dua blok besar. Jelaslah bahwa ma-hasiswa berbagai negara tidak mampu menghindari politikPerang Dingin. Karena kecewa, saya memutuskan memusatkanperhatian pada studi, dan akhirnya lulus dari FEUI pada 1959.

Studi Pascasarjana di University of CaliforniaSebagai bagian usaha meningkatkan ketrampilan staf pengajarFEUI, saya dipilih untuk mengikuti studi pascasarjana di Uni-versity of California, Berkeley. Saya berangkat ke Berkeley pa-da Juni 1959, dan lulus dengan gelar PhD dalam ilmu ekonomipada Juni 1964.

Widjojo dan Ali Wardhana sudah ada di sana ketika rom-bongan kami, yang juga terdiri atas Saleh Afiff dan Arief Dja-nin, tiba pada 1959. Widjojo mengatakan kepada kami bahwaada dua cara belajar di Berkeley. Cara yang ”mudah” adalahmemperoleh gelar Master dan menghabiskan waktu musimpanas yang indah dengan berkelililing AS. Cara yang ”sukar”adalah mengikuti sesi musim panas selama liburan untuk men-dapatkan kredit ekstra yang disyaratkan guna memperolehPhD. Atas dorongan Widjojo, dan mengingat nasihat Ayah un-tuk selalu berusaha mencapai yang terbaik, saya putuskan meng-ikuti studi untuk PhD, walaupun bahasa Inggris saya belum men-cukupi. Saya harus mengikuti kuliah kalkulus untuk para pemula,karena matakuliah ini menjadi syarat matakuliah ekonometri, dankuliah bahasa asing. Semua ini menyita seluruh waktu, sehinggasaya tidak aktif dalam politik selama berada di Berkeley.

198

EMIL SALIM

Para profesor saya di Berkeley adalah Gregory Grossman(sistem-sistem ekonomi), Harvey Leibenstein (ekonomi pem-bangunan), Henry Rosovsky (sejarah ekonomi Jepang danumum), dan Andreas Papandreou serta Tibor Scitovsky (teoriekonomi). Sebagian dari mereka kemudian pindah ke Harvard.Saya sangat menikmati kuliah kelima profesor tersebut, khu-susnya kuliah Leibenstein, walaupun sangat sukar. Sebagaipembimbing utama disertasi saya, Leibenstein mengajarkansaya bagaimana menulis secara jelas dan ringkas. Ia menasihatisaya untuk menulis segala yang harus saya katakan mengenaisatu masalah, katakanlah dalam 100 halaman, dan kemudianmeringkasnya dalam sepuluh halaman. Ini latihan yang berat,tetapi baik. Disertasi PhD saya berketebalan 300 halaman. Inisudah merupakan ringkasan yang asli, yang panjangnya limaatau enam kali disertasi tersebut!

Disertasi saya membahas masalah tata kelembagaan dan pem-bangunan ekonomi di Mesir. Saya memilih Mesir karena negaraini lebih tepat disebut sosialis daripada kapitalis, dan karena datayang komprehensif dan informasi mengenai ekonominya terse-dia, khususnya dari Bank Sentral Mesir. Waktu itu sedikit sekalitersedia data mengenai ekonomi Indonesia kontemporer. Yangmenarik dari Mesir adalah bahwa negara ini agaknya menempuh”jalan tengah” antara kapitalisme dan komunisme.

Dalam menulis disertasi itu saya banyak memanfaatkan te-laah dan pengetahuan Leibenstein, yang berminat besar besarterhadap peran lembaga-lembaga dalam pembangunan eko-nomi. Saya pada dasarnya percaya ekonomi pasar, tetapi pasaritu sendiri ”bebas nilai”. Yang penting adalah pelaku-pelakupasar dan lembaga-lembaga yang memengaruhi tindakan-tin-dakan mereka. Pemerintah punya peran krusial dalam men-ciptakan kondisi di mana lembaga-lembaga itu beroperasi un-tuk mendorong ”kepentingan-diri para pelaku yang luhur”.

199

PELAKU BERKISAH

Namun demikian, sesudah membaca studi komparatif Gre-gory Grossman mengenai sistem-sistem ekonomi dan tulisanPeter Wiles mengenai kinerja ekonomi komunis, saya menjadiyakin bahwa sistem ekonomi Soviet bukanlah model yang te-pat untuk Indonesia. Grossman menerjemahkan sejumlah teksekonomi Soviet ke dalam bahasa Inggris. Analisisnya dida-sarkan tidak hanya pada karya para ekonom Amerika, mela-inkan juga pada sumber-sumber Soviet, seperti Malishev danKantorovich. Demikianlah, ketika kami para ekonom mulaibekerja untuk Pemerintah Orde Baru, kami diarahkan olehprinsip mengandalkan diri pada ekonomi pasar. Kami beru-saha tidak mencampuri pasar kecuali untuk memperkuat parapelaku yang menghadapi medan permainan tidak seimbang.

Di Berkeley Widjojo memprakarsai diskusi hari Sabtu diantara para mahasiswa ekonomi Indonesia, termasuk Ali War-dhana, Sumarlin, Harun Zain, dan saya sendiri. Yang selaludibahas adalah sekitar tema bagaimana Indonesia harus diba-ngun. (Boleh dibilang asal-usul ”Mafia Berkeley” dapat dite-lusuri dari kelompok diskusi hari Sabtu ini.) Dalam membi-carakan berbagai masalah, masing-masing berusaha bertolakdari spesialisasinya sendiri. Misalnya, Sumarlin membahas as-pek-aspek keuangan negara dalam pembangunan, sedangkanHarun Zain, yang spesialisasinya adalah ekonomi perburuhan,membahas masalah-masalah perburuhan. Sumarlin kemudianhari menjabat Menteri Keuangan, sedangkan Harun Zain men-jabat Menteri Tenaga Kerja. Walaupun Widjojo tertarik padamasalah-masalah pembangunan ekonomi Indonesia padaumumnya, disertasi PhD-nya membahas masalah kependu-dukan Indonesia, karena waktu itu data kependudukanlahyang relatif tersedia lengkap untuk Indonesia.

Baru di masa kuliah pascasarjana di Berkeley itu saya mulaimemperoleh pengertian lebih mendalam mengenai ekonomi.

200

EMIL SALIM

Pendidikan awal saya diberikan oleh para profesor Belandadi FEUI, termasuk Weinreb, Kraal, Konijnenburg, Scheffer, vander Velde, van der Straaten, dan Beerling. Mereka memberikanpengertian mengenai aspek-aspek filosofis ekonomi, sedang-kan para profesor di Berkeley mengajarkan tentang alat-alatkebijakan ekonomi. Dalam kuliah Profesor Weinreb, misalnya,saya belajar banyak tentang filsafat yang mendasari konseptentang modal, tetapi sedikit sekali tentang bagaimana meru-muskan kebijakan untuk mendorong pembentukan modal. Da-lam hal ini studi pascasarjana saya di AS sangat bermanfaat.Saya beruntung bahwa profesor-profesor saya di Berkeley sa-ngat bermutu.

MASA AKHIR ORDE LAMADAN TAHUN-TAHUN AWAL ORDE BARU

Kembali ke IndonesiaSaya terguncang ketika kembali ke Indonesia pada Juli 1964.Di AS saya terbiasa mengemukakan apa-apa yang ada dalampikiran, tetapi kembali ke Jakarta saya diberitahu bahwa Pre-siden Soekarno telah memerintahkan menghancurkan buku-buku teks ekonomi Barat. Sementara itu, banyak kawan belajarsaya di FEUI telah mengembangkan gagasan dan pandanganyang amat berlainan dengan gagasan dan pandangan saya.Beberapa orang telah menjadi pemimpin aktif organisasi kiri,seperti Pemuda Demokrat atau Pemuda Rakyat. Saya tidakkenal lagi negeri saya.

Untunglah anggota FEUI memiliki esprit de corps yang kuatdan bersatu menghadapi tantangan dari luar. Sebagai anggotafakultas, saya ditugaskan bekerja di Lembaga Ekonomi danKemasyarakatan Nasional (Leknas) yang baru dibentuk di Ma-jelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI), yang dikepalai oleh

201

PELAKU BERKISAH

Widjojo. Sesungguhnya Leknas lebih berfungsi sebagai lem-baga penelitian, karena kelompok ekonom dan ilmuwan sosialyang bekerja di sana—Widjojo, Sadli, Sarbini, Koentjaraningrat,Selo Soemardjan, Nathanael Iskandar, dan saya—juga mendis-kusikan masalah-masalah yang sedang hangat. Leknas waktuitu memiliki suasana yang relatif bebas berdasarkan sikap sa-ling percaya, dan saya senang bekerja di sana.

Karena sudah beberapa tahun hidup di luar negeri, sayatidak sepenuhnya paham apa yang terjadi di negeri saya. Sayaperlu mendapat penjelasan mengenai perkembangan terakhir.Harus saya akui, saya sulit menyesuaikan diri. Seluruh suasanatelah berubah sejak saya pergi ke AS lima tahun sebelumnya.Di masa inilah saya mulai memahami budaya Jawa. Kami orangMinang biasa berbicara terus-terang. Tetapi orang Jawa berbicaratidak langsung. Kalau ada yang berkulit hitam, misalnya, merekalebih suka mengatakan ”bukan putih”. Kawan-kawan saya orangJawa menganggap saya terlalu terpengaruh budaya Amerika, dancoba ”mengindoktrinasi” saya dengan cara Jawa. Saya pembantuyang patuh, dan mendengarkan dengan tekun nasihat kawan-kawan saya orang Jawa yang mempesonakan.

Suatu contoh kesulitan saya menyesuaikan diri padabudaya Jawa terjadi pada tahun-tahun awal Orde Baru, yaknidalam suatu pertemuan yang diadakan untuk memperkenal-kan beras tiruan yang dinamakan ”beras tekad”. Dalam perte-muan yang diketuai oleh Jenderal Soeharto, yang waktu itumenjadi ketua presidium pemerintah baru, orang yang inginmemperkenalkan ”beras tekad” itu menjelaskan keunggulanberas tersebut. Saya pikir semua itu omong-kosong belaka: be-ras tiruan itu belum pernah berhasil di negara manapun, danhanya didukung oleh para pelobi yang sekadar ingin menjualperalatan yang menghasilkan beras tekad ini. Selesai presen-tasi tentang beras tekad ini, Soeharto meminta komentar para

202

EMIL SALIM

hadirin. Kebanyakan orang bersikap sebagai orang Jawaumumnya, dan dengan sopan tinggal diam. Namun saya, yangbelum sepenuhnya ’dicuci otak’, mengatakan dengan terus-terang bahwa gagasan tentang beras tekad omong-kosong danmerupakan penipuan orang banyak. Widjojo kemudian me-nasihati saya untuk tidak lagi berbicara seperti itu! Demi-kianlah, ”beras tekad” diperkenalkan (walaupun menghilangbeberapa bulan kemudian) dan saya menjadi orang Jawa.

Selama di Leknas kami membahas masalah-masalah eko-nomi serius yang dihadapi oleh Indonesia, khususnya inflasi.Dalam satu pertemuan menteri-menteri perekonomian KabinetPresiden Soekarno di Cipanas, satu orang menyarankan untukmengatasi inflasi dengan memotong uang kertas yang beredarmenjadi dua. Saya sangat terperanjat. Bagaimana mungkinorang-orang yang bisa dianggap pintar, yang mendapat pen-didikan dalam ilmu ekonomi, bisa berpikir bahwa inflasi dapatditurunkan dengan memotong uang kertas? Saya tidak dapatmemahami pandangan itu, yang menurut saya keliru, tetapiProfesor Sumitro kemudian mengatakan kepada saya bahwakepekaan politik saya masih agak lemah.

Seskoad dan Seminar Angkatan Darat KeduaTugas penting lain saya sekembali di Indonesia adalah meng-ajar di Seskoad di Bandung bersama dengan Widjojo, Sadli,Subroto, dan Ali Wardhana setiap kali selama 10 hari. Tiap ka-li mengajar, kami naik bis ke Bandung bersama keluarga. Sayamendapat hak istimewa mengajar beberapa jenderal terkemu-ka, termasuk Jenderal Umar Wirahadikusuma, yang kemudianmenjadi Wakil Presiden antara 1983-88. Saya tidak mengajarJenderal Soeharto, Sadli yang mengajarnya.

Pada suatu petang, Letjen Soewarto, Kepala Seskoad, meng-undang kami para ekonom ke suatu pertemuan. Ia mengatakan

203

PELAKU BERKISAH

bahwa kami boleh mengemukakan apa saja yang terpikir, danbahwa ia bertanggungjawab sepenuhnya dengan apapun yangterjadi dalam pertemuan itu. Kami membicarakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan ekonomi Indone-sia, termasuk stabilisasi keuangan dan perbaikan fisik infra-struktur. Diskusi itu mendorong terselenggarnya Seminar Ang-katan Darat Kedua yang terkenal itu, yang diadakan pada 25Agustus 1966 di masa awal Orde Baru, di mana masalah-masa-lah stabilisasi dan perbaikan ekonomi dibahas secara luas.

Kami, para ekonom, dimasukkan dalam apa yang dinama-kan ”Sindikat Urusan Ekonomi”, satu dari tiga kelompok yangdibentuk untuk membicarakan masalah-masalah politik, eko-nomi, dan militer yang dihadapi oleh pemerintah yang baru.Di situlah kami bertemu dengan Soeharto untuk pertama kali-nya, yang waktu itu menjadi ketua presidium pemerintah baru.Soeharto bertanya kepada kami tentang masalah-masalah eko-nomi Indonesia, seperti inflasi dan defisit anggaran, dan kamimenjelaskan tindakan-tindakan apa yang diperlukan untukmenanganinya. Usul-usul kami diterima, dan kami dimintamerancang Program Stabilisasi dan Rehabilitasi. Program inikemudian digabungkan, persis seperti yang kami tulis dalamDekrit Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. 231966. Kebijakan ekonomi tanggal 3 Oktober 1966, yang diru-muskan berdasarkan dekrit tersebut, mengemukakan kebijak-an-kebijakan mengenai anggaran berimbang, neraca pemba-yaran, perbaikan infrastruktur fisik, produksi pangan, pemba-ngunan pertanian pada umumnya, dan seterusnya.

Kebijakan-kebijakan Ekonomi di Masa Orde BaruStrategi-strategi yang harus ditempuh dalam tahun-tahunmendatang di bidang pembangunan pertanian, khususnya dibidang produksi tanaman pangan, menjadi pokok perdebatan

204

EMIL SALIM

di Indonesia. India dan China telah memulai kampanye indus-trialisasi yang ambisius, sehingga timbul pertanyaan apakahIndonesia mesti mengusahakan usaha serupa. Namun kami,para teknokrat ekonomi, berpendapat bahwa karena sebagianbesar penduduk Indonesia masih tinggal dan bekerja di sektorpertanian, daya beli mereka yang harus pertama-tama diting-katkan dengan menaikkan produktivitas pertanian. Selamamasa awal itu pembangunan pertanian dan pedesaan perludiprioritaskan—dengan kata lain, pembangunan masyarakatdesa; industrialisasi berskala besar, yang terutama akan meng-untungkan pusat-pusat perkotaan besar, dianggap belum per-lu. Menaikkan produksi padi, misalnya, harus dilakukan bu-kan oleh negara atau perkebunan besar, melainkan oleh petanisendiri. Dalam pidato pengukuhan sebagai profesor dalamekonomi pembangunan di FEUI pada 1977, saya menguraikanlebih lanjut pengertian pembangunan berencana itu denganpemerataan. Jadi sejak semula kami sudah memusatkan per-hatian pada pembangunan dengan pemerataan. Karena itu sa-ya heran mendengar tuduhan seolah-olah kaum teknokrat ba-ru belakangan memusatkan perhatian pada pemerataan. Se-sungguhnya, masalah ini sudah menjadi pertimbangan pen-ting sejak awal.

Sudah ada persetujuan bulat di antara staf pribadi JenderalSoeharto—termasuk para penasihat politiknya, Sarbini Suma-winata, Deliar Noer, Hariry Hadi, dan Fuad Hasan—mengenaiperlunya memprioritaskan pembangunan pertanian. Sejakawal kami mendorong perbaikan infrastruktur fisik Indone-sia yang buruk, termasuk perluasan dan perbaikan irigasi, ja-lan-jalan, pasokan air, dan sanitasi. Hal ini dimaksudkan untukmenguntungkan penduduk pedesaan, khususnya para petani.Belakangan, ketika kita memiliki lebih banyak uang karenaboom minyak bumi, kami memprakarsai proyek-proyek Ins-

205

PELAKU BERKISAH

truksi Presiden (Inpres), seperti Inpres Desa dan Inpres Kabu-paten, yang sebagian besar difokuskan pada penduduk pede-saan. Dalam istilah masa kini, proyek-proyek itu ditujukan untuk”memberdayakan” rakyat. Tahun-tahun awal kita tidak meng-gunakan istilah-istilah demikian, tetapi tetap saja proyek-proyekpembangunan itu ditujukan untuk memperkuat kedudukan eko-nomi penduduk pedesaan.

JABATAN DI PEMERINTAH ORDE BARU

Wakil Ketua Bappenas (1969-1973)Pada tahun-tahun awal Orde Baru kami terobsesi masalah pe-ngendalian inflasi. Kenapa? Ketika menjabat Wakil KetuaBappenas, saya sering berhadapan dengan para birokrat yangmeminta uang untuk melaksanakan proyek; mereka tidak me-miliki gambaran yang jelas mengenai tugas yang harus dila-kukan atau bagaimana memprioritaskan tugas-tugas yang ha-rus dilakukan. Tentu saja mereka tahu apa yang mereka laku-kan, tetapi seringkali mereka tidak tahu untuk apa dan tidakmemikirkan alternatifnya. Studi kelayakan tentu saja belumdikenal waktu itu.

Hal itu mengakibatkan diberlakukannya daftar isian proyek(DIP) sebagai dasar penetapan alokasi sumber dana. Formuliritu mengharuskan para birokrat menuliskan apa yang di-inginkan dan berapa besar biayanya, dan itu memaksa merekamenentukan prioritas. Kemudian Bappenas mengalokasikansumber dana untuk berbagai proyek berdasarkan kebutuhanseperti tertera di dalam formulir.

Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (1971-1973)Ketika menjabat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara,saya belajar mengenai berbagai tipe korupsi birokrasi. Saya

206

EMIL SALIM

juga berkesimpulan bahwa para menteri perlu bersikap tegasmenutup pintu bagi mereka yang ingin menyuap mereka ataukeluarga mereka, khususnya ketika mengumumkan tenderyang menguntungkan. Masalah pokok di Indonesia adalahkonflik kepentingan; kalau bos menginginkan sesuatu, ia akanmemperolehnya, dan kita tidak bertanya kepada dia bagai-mana cara mendapatkannya. Pola feodal ini terus berlangsungdi masa Indonesia modern, di mana para menteri kabinet, paradirektur jenderal, dan seterusnya ”dilayani” oleh para bawah-annya. Dengan mentalitas seperti itu, bagaimana mungkin kitaberbicara tentang ”konflik kepentingan”? Saya menghadapikesulitan besar untuk menjelaskan apa yang dinamakan kon-flik kepentingan itu.

Saya berasal dari komunitas yang egaliter, jadi saya tidakpunya ”rasa instingtif” untuk feodalisme Jawa ini. Di SumatraBarat, kepala desa bukan satu-satunya bos di tengah komuni-tas; datuk,6 guru, dan pemimpin agama juga pemimpin ko-munitas, dan secara kemasyarakatan sama derajatnya. Dalamupacara keagamaan, pemimpin keagamaan harus lebih diuta-makan daripada kepala desa, dan ia duduk di atas tikar. Dalamupacara adat, pemimpinnya adalah orang terpenting yang hadir.

Untuk memerangi konflik kepentingan yang saya hadapidi Jawa, saya mengusulkan agar para menteri kabinet dan di-rektur jenderal tidak diizinkan memberikan pelayanan khususbagi bawahannya, dan agar sanak-saudaranya tidak diizinkanbekerja di sektor yang mereka kuasai. Sebagai orang SumatraBarat yang tidak akrab dengan mentalitas feodal Jawa, sayasulit menyampaikan apa yang menurut saya merupakan ar-gumentasi yang cukup jelas. Pendek kata, saya tidak berhasilmenjelaskan apa yang saya maksud. Lebih daripada itu, masa

6 Datuk adalah pemimpin adat suku Minang.

207

PELAKU BERKISAH

jabatan saya sebagai Menteri Negara Penertiban Aparatur Nega-ra begitu pendek untuk bisa mencapai hasil-hasil yang konkrit.

Pengawasan internal atas korupsi, artinya pengawasan da-lam sistem, memang perlu untuk mencegah kolusi, tetapi itujuga harus dilengkapi dengan pengawasan eksternal, artinyapengawsan dan audit dari luar sistem oleh pers yang bebas,LSM, dan sebagainya. Saya lihat prinsip pengawasan dari luar,yaitu adanya ”orang yang memperhatikan kita” sukar diterimaoleh kebanyakan birokrat Indonesia. Saya bahkan memper-timbangkan untuk memperkenalkan onbudsman, karena sayaterpesona oleh peran onbudsman di Skandinavia. Namun kare-na pendeknya masa jabatan saya sebagai menteri, satu-satunyayang bisa saya lakukan adalah membuat prosedur baru peng-gajian pegawai pemerintah secara transparan dan terbuka atasdasar formasi dan profesionalisme seperti ditetapkan oleh ins-tansi pemerintah yang bersangkutan.

Menteri Perhubungan (1973-1978)Sebagai Menteri Perhubungan saya dapat menarik pelajarandari pengalaman di Tentara; semua direktur jenderal depar-temen adalah jenderal. Ketika pertama kali menduduki jabatanitu, saya mencoba meminta pandangan mereka tentang ber-bagai soal dengan bermain sebagai ’penasihat hukum setan”atau devil’s advocate. Namun tidak lama kemudian saya melihatbahwa untuk dapat bekerja dengan militer kita harus me-nerangkan dengan jelas cara melakukan sesuatu, dan saya ter-paksa mulai mengeluarkan berbagai instruksi. Sebagai men-teri, saya adalah pemimpin, pengambil keputusan, yang tahuapa yang harus dilakukan. Ini amat berbeda dengan pengala-man saya di Bappenas, lembaga yang cukup akademis, di ma-na umumnya berlangsung dialog ”timbal-balik”. Perdebatanakademis sukar dilakukan di Departemen Perhubungan, tetapi

208

EMIL SALIM

para pegawai memang berusaha betul memperjuangkan ke-satuan negeri ini.

Sewaktu menjadi anggota Tim Penasihat Ekonomi JenderalSoeharto, saya sering dikirim ke daerah karena saya berasaldari daerah. Misalnya, saya dikirim ke Indonesia Timur untukmenjelaskan kebijakan ekonomi baru pada 3 Oktober 1966,dan mengunjungi Makassar, Manado, Ambon, Kupang, danJayapura. Kunjungan itu berlangsung ketika transportasi an-tarpulau masih buruk. Di setiap tempat kita naik pesawat yanglain jenisnya untuk terbang ke tempat berikutnya. Saya melihat,di beberapa tempat komandan militer masih bersikap seperti pe-mimpin perang (warlord), dan sekembali ke Jakarta saya laporkanhal itu kepada Jenderal Soeharto. Selanjutnya ia memanggil parapemimpin perang itu ke Jakarta dan segera menggantinya.

Dari pengalaman-pengalaman seperti itu saya menyadaripentingnya pemerintah pusat yang kuat untuk membangunsatu bangsa, satu negeri, dan satu ekonomi yang utuh. Jalanpintas untuk mencapai tujuan ini adalah lewat sistem ko-munikasi satelit Palapa. Namun waktu itu hal tersebut diang-gap proyek mercu suar mahal yang bakal ditolak, terutamakarena proyek itu diajukan justru ketika terjadi krisis Perta-mina.7 Negara yang waktu itu memiliki sistem tersebut baruAS dan Kanada. Tentu saja ada risiko proyek itu gagal sehinggauang jutaan dollar yang dipakai bisa hilang. Tetapi kontra-argumennya adalah bahwa itulah satu-satunya sarana efisienmenurut pandangan saya untuk menyatukan negeri kita yangluas ini. Maklum, komunikasi dengan kapal atau bahkan de-ngan pesawat terbang memerlukan waktu dan membutuhkanpembangunan atau perluasan pelabuhan dan bandara. Na-

7 Pada 1975 perusahaan ini harus diselamatkan oleh pemerintah karenatidak mampu membayar utang.

209

PELAKU BERKISAH

mun, dalam kasus ini, proyek tersebut ternyata berhasil. Dalamupacara peresmiannya, Presiden Soeharto berbicara lewat te-lepon dengan Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh dan de-ngan Gubernur Irian Jaya (sekarang Papua—peny.) di Jayapu-ra. Pentingnya peristiwa itu, secara simbolis, sangat jelas.

Sebagai Menteri Perhubungan saya bisa melihat bahwa ken-dala besar pembangunan Indonesia Timur adalah tidak cukup-nya infrastruktur fisik. Banyak kapal tidak dapat berlayar ke tem-pat-tempat lain di Indonesia karena tidak ada fasilitas bahan ba-kar. Misalnya, untuk melayari kepulauan Maluku kita membu-tuhkan pangkalan tanker minyak dan fasilitas pendukung un-tuk pemeliharaan tanker dan kapal-kapal lainnya. Sulawesi Se-latan, yang sangat buruk keadaannya pada 1950-an, sekarangmengalami boom karena pembangunan infrastrukturnya tercapai.

Karena begitu pentingnya infrastruktur untuk menyatukandan membangun negeri kita—dan karena perusahaan swastabelum memasuki bidang ini—saya berpikir campur-tanganpemerintah diperlukan. Itulah alasan diberlakukannya pe-nerbangan dan pelayaran perintis. Pemberlakuan kebijakanitu didasarkan pada logika sederhana saja, bahwa jika sektorswasta tidak berminat memasuki sektor ini, pemerintah harusmelakukannya. Pemerintah mensubsidi pelayanan penerbang-an ke daerah-daerah terpencil, yang kadang-kadang hanyamemiliki lapangan sepakbola sebagai landasan pendaratan.Inilah satu-satunya jalan untuk menyediakan pelayanan kese-hatan ke daerah-daerah terpencil di Kalimantan, Sulawesi, Nu-sa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya.

Menteri Negara Pengawasan Pembangunandan Lingkungan Hidup (1978-1983)Sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Ling-kungan Hidup, saya berusaha meneruskan pekerjaan saya se-

210

EMIL SALIM

belumnya sebagai Menteri Negara Penertiban Aparatur Nega-ra, yakni mendorong pengawasan eksternal terhadap sistemguna mencegah korupsi. Namun waktu itu saya sadar bahwadi sini juga terdapat risiko, sebab si agen yang melakukan pe-ngawasan eksternal itu—pers misalnya—juga bisa memilikiagenda tersembunyi. Apabila orang mengecam sesuatu, kitamulai bertanya-tanya siapakah orang itu, mengapa ia memu-satkan perhatian pada aspek itu dan bukan aspek lainnya, danmengapa ia menyerukan dilakukannya pengawasan eksternal.Masalah ini mengganggu pikiran saya, dan itu membuat sayasadar bahwa pengawasan eksternal memang diperlukan, te-tapi tidak cukup untuk mengurangi korupsi. Kita juga perlumembenahi masalah tata kelembagaan yang begitu pentingdalam pembangunan ekonomi.

Saya perhatikan Malaysia dan India yang memiliki korpspegawai negeri yang baik peninggalan Inggris. Pegawai negeridi sana memiliki esprit de corps yang kuat; para pegawai loyalbukan kepada departemen, tetapi hanya kepada korps pega-wai negerinya sendiri. Tidak demikian halnya di Indonesia.Pegawai negeri kita lebih loyal pada departemen di mana me-reka bekerja ketimbang pada negeri mereka. Mengapa? Karenadepartemen itulah yang ”menghargai” mereka, yang membe-rikan tunjangan tambahan kepada mereka berupa perumahandan mobil. Saya telah mencoba mendirikan satu-satunya Se-kolah Staf Pegawai Negeri (Sespanas) interdepartemental, sema-cam Seskoad yang telah saya singgung di atas. Namun sayangSespanas diserap ke dalam organisasi departemen secara terpisah.

Ketika saya mulai mendirikan lembaga itu untuk KantorMenteri Negara Lingkungan Hidup, saya melihat kenyataanyang gamblang bahwa kita tidak memiliki korps pegawai ne-geri nasional. Sebagai menteri negara saya tidak memiliki staf,karena itu saya perlu merekrut orang dari departemen-depar-

211

PELAKU BERKISAH

temen lain—Departemen Pekerjaan Umum, Kesehatan, danseterusnya. Tetapi karena saya tidak dapat memberikan ke-untungan-keuntungan yang lazim, seperti perumahan danmobil, mereka tidak mau bekerja untuk saya. Untunglah be-berapa LSM membantu saya di tahun-tahun pertama itu.

Diperkuat oleh pengalaman sebelumnya dalam pemba-ngunan secara bottom-up, dan didukung oleh LSM yang be-kerja untuk saya tanpa minta bayaran, saya mulai menghargaisemangat para pekerja muda LSM itu. Harus saya akui, seba-gian aktivis LSM itu radikal, tetapi secara umum saya lihatmereka baik sebagai teman kerja, dan sangat idealis. Namununtuk menghindari kesulitan, LSM-LSM itu perlu belajar caraberkiprah dan tidak berkonfrontasi langsung dengan peme-rintah. Dalam buku Tulisan-Tulisan dari Sahabat-sahabat Soehartosaya menulis satu artikel di mana saya membahas pandanganSoeharto mengenai menang tanpa ngasorake. Itulah satu hal yangsaya pelajari selama beberapa tahun bekerja dengan Presiden:berpegang pada tujuan pokok, dan berkiprah untuk menang.Kebetulan, itu juga gaya Widjojo. Tetapi justru karena saya telahbelajar bagaimana bersikap tidak konfrontatif, beberapa LSM dansebagian mahasiswa saya menuduh saya seorang oportunis.

Hal pertama yang saya lakukan sebagai Menteri Lingkung-an Hidup adalah menyampaikan pesan kepada industri bahwasaya adalah telinga Presiden. Saya telah bertanya kepada Pre-siden Soeharto apa yang ia inginkan dari saya dalam kedu-dukan saya yang baru, dan ia meyakinkan saya bahwa ia inginagar saya berusaha keras menangani masalah-masalah ling-kungan. Ia mengatakan tidak ingin Indonesia selama proses in-dustrialisasi berlangsung melakukan kesalahan yang sama be-rupa kerusakan dan kehancuran lingkungan seperti di negara-negara maju. Ia menginstruksikan kepada saya untuk mencarijalan bagi pembangunan berkelanjutan, di mana pembangunan

212

EMIL SALIM

ekonomi dapat dipadukan dengan perlindungan lingkungan. Jadibukan pilihan alternatif antara pembangunan dan perlindunganlingkungan, melainkan gabungan di antara keduanya.

Di masa jabatan saya selaku menteri, saya juga menjadi ang-gota Komisi Dunia untuk Lingkungan Hidup dan Pembangun-an (World Commission on Environment and Development atauBrundtland Commission). Bekerja di bawah Presiden yang sa-ngat mendukung upaya saya, dan sekaligus menjadi anggotaKomisi Brundtland sangat membantu pekerjaan saya. Komisiitu diketuai oleh Gro Brundtland, Perdana Menteri Norwegiayang ingin memajukan pertumbuhan ekonomi global dan ter-tarik pada upaya pelestarian lingkungan hidup global. Sayaberuntung bertugas sebagai menteri, ketika lingkungan hiduptelah menjadi masalah keprihatinan internasional, seperti tercer-min, misalnya, pada debat mengenai batas-batas pertumbuhan.

Ketika berbicara dengan para pengusaha, saya menjelaskanbahwa saya tidak menentang bisnis sebagai bisnis, tetapi menen-tang tindakan-tindakan yang merusak lingkungan hidup. Misal-nya, ketika berbicara dengan wakil-wakil industri perkayuan, sayamengemukakan bahwa hutan Indonesia merupakan sumber stra-tegis yang dapat dieksploitasi, tetapi hanya dengan cara berke-lanjutan. Saya terapkan pendekatan Jawa untuk tidak berkon-frontasi dengan para wakil industri itu, tetapi, sebaliknya, ber-usaha memperoleh kepercayaan mereka dan menekankan kepa-da mereka bahwa saya tidak mempunyai agenda tersembunyi.

Saya gunakan juga pendekatan ini ketika berbicara tentangProgram Kali Bersih (Prokasih) dengan para wakil perindus-trian. Saya sebutkan nama-nama perusahaan yang bersalahmengotori lingkungan, dan kebetulan dimiliki oleh para peng-usaha yang mempunyai koneksi politik yang baik. Saya sam-paikan kepada wakil-wakil mereka agar melaporkan kepadabos mereka bahwa saya menghendaki mereka membersihkan

213

PELAKU BERKISAH

sungai-sungai yang telah mereka kotori, dan saya peringatkanbahwa saya akan melaporkan kepada Presiden jika pembersi-han tidak dilakukan dalam jangka waktu tertentu. PresidenSoeharto selalu mendukung saya sepenuhnya. Tetapi kita ha-rus jujur kepada dia dan menyampaikan kepadanya tindakan-tindakan apa yang sedang diambil terhadap perusahaan-peru-sahaan yang melakukan pelanggaran itu, yang sebagian dimi-liki oleh warganegara yang berpengaruh. Dalam segala halPresiden Soeharto meminta saya untuk jalan terus, walaupunia menasihatkan untuk memberitahu perusahaan-perusahaanyang melakukan pelanggaran tentang langkah-langkah yangakan diambil terhadap mereka. Ia juga meminta saya mem-beritahukan dia tentang perkembangan selanjutnya.

Saya mendapat kesan Presiden Soeharto memang betul-be-tul menaruh perhatian pada perlindungan lingkungan hidup.Misalnya, ketika saya pertama kali diangkat sebagai MenteriLingkungan Hidup, ia cerita kepada saya bahwa ia adalahorang desa: ia lahir di desa, tumbuh dan sering bermain dihutan dan sungai yang berdekatan. Pada suatu kali PresidenSoeharto mengucapkan pidato yang indah di Wonogiri ketikameresmikan sebuah bendungan. Ia mengatakan, di dekat iaberdiri sekarang, dulu ada hutan di mana ia pernah berjalandan melihat banyak binatang, dan satu sungai di mana ia per-nah berenang. Sekarang tidak ada yang tersisa. ”Bagaimanakita dapat mempertanggungjawabkan hal ini kepada anak-anak dan cucu-cucu kita?” tanyanya. Saya lihat, ia mengatakansemua itu dengan penuh perasaan.

Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup(1983-1993)Presiden Soeharto adalah seorang pemancing yang tekun. Iabiasa memancing di Teluk Jakarta, tetapi kemudian pindah

214

EMIL SALIM

ke Selat Sunda, dan akhirnya ke perairan dekat taman peles-tarian alam Ujung Kulon, karena berkurangnya cadangan ikan.Pada 1983 saya berjanji bertemu Presiden di kapalnya di TelukJakarta. Kami berbicara tentang banyak hal, termasuk soal me-mancing. Kemudian, sambil memandang ke teluk, Presidenberkomentar tentang betapa kotor air teluk itu, dan ia mintaitu dibersihkan. Itulah awal penugasan baru saya sebagai Men-teri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup.

Saya jarang berkecil hati dalam kedudukan ini, meskipunkadang-kadang merasa kecewa berbicara dengan menteri-menteri lain mengenai apa yang perlu dilakukan di sektor yangmereka kuasai. Seorang menteri meyakinkan saya bahwa iaingin sekali bekerjasama, tetapi ia minta waktu lima tahun duluuntuk membuktikan kinerjanya sebagai menteri, baru sesudahitu saya bisa menangani masalah-masalah lingkungan hidup.Kalau semua menteri berpikir seperti itu, saya tidak akan bisamelakukan pekerjaan saya. Ini adalah masalah yang di Indone-sia kita sebut ”egoisme sektoral”. Untuk menangani masalahini saya tempuh taktik ”menggulai teh”. Kalau ”gula” adalahlingkungan hidup dan ”teh” adalah pembangunan sektoral,maka dapat dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah bum-bu yang diperlukan bagi keberhasilan sektor termaksud, seper-ti halnya gula meningkatkan rasa teh. Jadi Hartarto, yangwaktu itu menjabat Menteri Perindustrian, akan dianggap ber-hasil sebagai menteri jika industri-industri manufaktur jugamemikirkan perlindungan lingkungan hidup.

Kendala utama saya adalah bahwa saya bukan eksekutifpelaksana dan harus bekerja lewat menteri-menteri lain. Wa-laupun gagasan-gagasan saya untuk menangani masalah-ma-salah lingkungan hidup harus dilaksanakan lewat menteri-menteri lain, tentu saja beberapa menteri tidak menyukai ga-gasan-gagasan saya, apalagi melaksanakannya. Namun jika

215

PELAKU BERKISAH

masalah lingkungan hidup betul-betul mencuat, saya yangakan dianggap bertanggungjawab. Jadi kesulitan yang sayahadapi adalah meyakinkan Presiden dan Bappenas, yang ber-tanggungjawab memberikan alokasi anggaran kepada kemen-terian-kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah, sehing-ga saya memerlukan badan pengelola untuk melaksanakanperlindungan terhadap lingkungan hidup. Akhirnya disetujuiuntuk membentuk suatu badan pengelola: Badan PengawasDampak Lingkungan (Bapedal).

Dalam menangani masalah lingkungan, soal waktu pentingsekali. Akan jauh lebih sukar kiranya mendirikan Bapedal pada1978, ketika baru sedikit orang menyadari keberadaan badanitu penting. Harus diciptakan dulu kondisi bagi orang banyakuntuk merasakan bahwa perlindungan lingkungan diperlukan.Walaupun demikian, konflik tidak terhindarkan, termasuk—sayang sekali—konflik dengan rekan-rekan sendiri. Misalnya,dalam kasus proyek real estate Pantai Indah Kapuk (PIK) yangsedang dibangun di atas lahan yang tadinya merupakan hutanbakau yang dilindungi, saya berkonflik dengan satu konglo-merat besar. Saya tahu bahwa keprihatinan saya terhadap dam-pak buruk proyek itu bagi lingkungan dapat dibenarkan, danbahwa konglomerat itu salah untuk meneruskan proyek ini.Karena tahu menghadapi kasus yang sulit, saya berjuang kerasmembatalkan proyek tersebut. Namun ketika saya berjumpadengan pemilik konglomerat itu guna membicarakan duduksoalnya, ia mengatakan bahwa tentangan saya itu sia-sia, ka-rena ia sudah mendapat lisensi dari menteri lain. Sekiranyasaya mengambil tindakan terhadap konglomerat itu, saya jugaakan mengambil tindakan terhadap menteri yang bersangkutan,yang akibatnya adalah konflik internal di antara para menteri.

Kemudian terungkap bahwa surat izin dan dokumen pen-dukung lainnya telah diberikan kepada konglomerat itu jauh

216

EMIL SALIM

sebelum saya menjadi Menteri Lingkungan Hidup, walaupunbaru di masa jabatan saya proyek itu dilaksanakan. Pemilikmengatakan bahwa dirinya tidak bisa dipersalahkan, karenaia telah mengajukan permohonan secara resmi dan mempero-leh izin untuk proyek itu dari Pemerintah Indonesia. Kemudiansaya tanyakan kepada rekan saya kenapa izin itu diberikan.Alasan dia, waktu itu belum ada Menteri Lingkungan Hidup,sehingga ketika memberikan izin itu dampak proyek terhadaplingkungan tidak diperhatikan. Sayang sekali, pertimbanganmengenai lingkungan tidak dapat diterapkan secara retroaktif,dan sekali diberikan, persetujuan itu tidak dapat ditarik kem-bali. Sayang juga bahwa semua bukti mengenai dampak burukproyek terhadap lingkungan baru ketahuan sesudah semuadokumen yang diperlukan dari pihak menteri, pemerintah da-erah, dan berbagai badan lain telah diberikan. Namun akhirnyasaya mencapai persetujuan dengan konglomerat itu bahwa da-lam pembangunan proyek tersebut hutan bakau yang dilin-dungi akan dilestarikan.

Walaupun terjadi berbagai kemunduran, saya menda-pat kepuasan besar dari kerja saya sebagai Menteri LingkunganHidup. Saya dapat membangun hubungan baik dengan sejum-lah kelompok keagamaan yang memiliki pengertian baik me-ngenai masalah-masalah lingkungan. Saya juga dapat menjalinhubungan kerja yang baik dengan kelompok-kelompok pemu-da, organisasi perempuan, dan LSM, dan mereka semua ba-nyak memberikan dukungan dan dorongan kepada saya. Da-lam arti tertentu aktivitas berbagai kelompok itu menandailahirnya masyarakat madani, walau waktu itu istilah yangagung ini belum digunakan.

Menengok kembali pengalaman saya sebagai menteri kabi-net selama lebih dari dua dasawarsa, saya ingin mengemuka-kan bahwa Widjojolah arsitek sesungguhnya kebijakan-kebi-

217

PELAKU BERKISAH

jakan ekonomi Orde Baru. Dialah dalang yang memimpinpermainan, sedang kami, para teknokrat ekonomi lainnya, ha-nyalah pemain, wayang. Kami biasa menyebutnya lurah, dansampai sekarang kami masih menyebutnya demikian. Widjojodapat melaksanakan kebijakan-kebijakan ekonominya karenaSoeharto mempercayainya; Presiden tahu Widjojo tidak punya”agenda tersembunyi”. Widjojo juga dapat mengandalkan dirikepada kami, rekan-rekan ekonomnya, karena kami semua ber-pandangan sama mengenai perlunya menempuh kebijakan-kebijakan ekonomi yang sehat.

KEGIATAN PASCAMENTERI

Profesor Ekonomi di FEUIPada waktu ini kegiatan pokok saya adalah mengajar diFEUI—khususnya untuk program pascasarjana—yang sangatsaya sukai. Saya mengajar ekonomi lingkungan, pembangunanberkelanjutan, dan masalah-masalah kebijakan, dan saya lihatpara mahasiswa sangat tertarik dengan topik-topik ini. Sayamenggunakan teks Pearce, Tietenberg, Warford, Kahn, dan la-in-lain. Ekonomi lingkungan merupakan matapelajaran baruyang masih dalam tahap awal perkembangannya. Saya ber-harap dapat menulis buku mengenai topik ini.

Lingkungan Hidup dan Kegiatan yangBerhubungan dengan PembangunanSejak berakhirnya masa jabatan saya sebagai Menteri NegaraKependudukan dan Lingkungan Hidup pada 1993, saya terusterlibat dalam berbagai kegiatan yang berhubungan denganpembangunan dan lingkungan hidup. Pada 1994 dan 1995, ditingkat internasional, saya ikut menyiapkan Konferensi Pem-bangunan Masyarakat di Kopenhagen, yang disponsori oleh

218

EMIL SALIM

PBB. Dalam sidang-sidang persiapan banyak dibicarakan me-ngenai lahirnya masyarakat madani di negara-negara berkem-bang. Mendengarkan pembicaraan itu saya merasa bahwa sayasudah menyaksikan perkembangan demikian di negeri sayasendiri: Tiada pembahasan mengenai hal yang kita di Indone-sia belum mengetahuinya. Saya mendapat pengalaman serupaketika saya di tingkat internasional ikut menyiapkan Konfe-rensi Kependudukan di Kairo, yang disponsori oleh PBB. Da-lam konferensi itu dikemukakan bahwa penduduk bukan ha-nya masalah demografi, melainkan juga masalah kualitatif danmasalah keluarga. Kita sudah lama berpandangan demikian,bahkan Undang-Undang Kependudukan No. 10/1992 secaraeksplisit menyebutkan hal itu. Namun sayang, pandangan-pandangan kita belum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.Saya merasa agak terganggu bila orang-orang dari negara-ne-gara maju mengatakan kepada negara-negara berkembang ten-tang pentingnya ”pembangunan yang berorientasi pada rakyat”atau ”jalan lain pembangunan”, seperti terjadi di Kopenhagen.Kita sudah bertahun-tahun lamanya melaksanakan ”pembangun-an yang berorientasi pada rakyat”.

Baik Kismadi—asisten saya ketika menjabat Menteri Ling-kungan Hidup—maupun saya pernah aktif di Komisi Duniauntuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Sesudah me-ngundurkan diri dari komisi itu, kami mendirikan YayasanPembangunan Berkelanjutan (YPB). Kami yakin, syarat untukmencapai pembangunan berkelanjutan bukanlah ketrampilan,melainkan pembangunan kapasitas. Untuk mencapai tujuanini, yayasan bekerjasama dengan Leaders on Environment andDevelopment (LEAD), yang diketuai oleh Sridath Ramphal,mantan Sekretaris Jenderal Persemakmuran. LEAD menyedia-kan program pelatihan global untuk para pemimpin lingkung-an dan pembangunan, dan Indonesia, atau khususnya yayasan

219

PELAKU BERKISAH

kami, menjadi pesertanya. Kami memilih ”bintang-bintang”muda yang banyak potensi di bidang usaha, dunia akademik,pers, dan seterusnya—orang-orang yang menurut penilaiankami dapat memainkan peran penting dalam memajukan danmerealisasikan pembangunan berkelanjutan—untuk ikut sertadi dalam program pelatihan tersebut. Maria Hartiningsih dariharian Kompas, misalnya, yang kini aktif menulis tentang ma-salah-masalah pembangunan berkelanjutan, telah mengikutiprogram tersebut.

Atas permintaan Sarwono Kusumaatmadja, Menteri Ne-gara Lingkungan Hidup yang baru, baru-baru ini saya jugamendirikan Yayasan Kehati (Yayasan Keanekaragaman Hayati).

Sarwono mengatakan kepada saya bahwa Presiden Soehar-to telah memintanya menghubungi saya agar mendirikan ya-yasan ini. Yayasan telah menerima bantuan keuangan sebesar$16 juta dari Pemerintah AS dengan syarat uang disalurkan bu-kan kepada pemerintah, melainkan langsung kepada LSM-LSM.

Kerja saya dengan LSM telah membenarkan pendapat sayabahwa pada umumnya mereka merupakan komunitas yangsangat baik, dan tidak korup. Pada waktu ini pemerintah me-miliki ketrampilan, otak, dan secara keseluruhan kapasitasyang sangat kuat, khususnya Departemen Keuangan danBappenas. Karena ini pemerintah membutuhkan penyeim-bang, yang dapat diberikan oleh LSM. Untuk dapat memain-kan peran demikian, sektor nonpemerintah, termasuk LSM,perlu segera memusatkan upaya membangun kapasitas. Kitasekarang memiliki sektor usaha swasta yang kuat, yangmempekerjakan banyak PhD dan MBA berpendidikan tinggi,demikian juga sektor pemerintah, tetapi sektor sipil lemah.Saya kira masyarakat kita memerlukan organisasi-organisasiseperti LSM, di mana orang-orang muda yang idealis dan ber-pendidikan baik berkiprah.

220

EMIL SALIM

Lembaga ketiga yang baru-baru ini saya dirikan, kali iniatas permintaan Menteri Kehutanan, adalah Lembaga Pela-belan Lingkungan. Lembaga ini dianggap penting karena Indo-nesia telah setuju memenuhi janjinya kepada Organisasi KayuTropis Internasional International Tropical Timber Organisa-tion—ITTO) pada 2000.

Di samping kegiatan ini, saya juga terlibat dalam pekerjaanyang ada hubungannya dengan PBB. Misalnya, saya adalah ang-gota Dewan Penasihat urusan Pembangunan Berkelanjutan PBBtingkat tinggi. Saya diundang ke pertemuan-pertemuan hampirsetiap bulan, tetapi yang saya hadiri hanya yang paling menarik.

Anggota ICMISaya adalah anggota aktif Ikatan Cendekiawan Muslimin In-donesia (ICMI). Beberapa orang heran, kenapa saya mengga-bungkan diri dengan ICMI. Kenyataannya ialah bahwa di Indo-nesia kita masih mencari jalan pembangunan yang tidak terlalu”Barat”. Yang menggelisahkan saya dalam model pembangun-an Barat adalah terlalu ditekankannya materialisme dan dia-baikannya, bahkan ditelantarkannya, agama; kalau saya ber-bicara tentang agama di AS atau Eropa, maka saya tahu itukedengaran agak aneh. Indonesia ingin membangun ekono-minya, tetapi sesudah kebutuhan pokok rakyatnya terpenuhi,timbul gagasan tentang bagaimana memberikan lebih banyakperhatian pada tujuan-tujuan yang nonmaterialistik dan spiri-tual. Islam dalam hal ini memberikan sebagian jawabannya,karena Islam dapat dipandang sebagai agama yang universal,artinya ia adalah agama yang tidak hanya untuk Muslim, ataubahkan seluruh umat manusia, melainkan juga untuk alam se-mesta, termasuk semua organisme yang hidup.

Bagaimana kita dapat memajukan pembangunan tanpa ter-lalu menekankan materialisme; bagaimanakah kita dapat men-

221

PELAKU BERKISAH

capai keseimbangan antara material dan spiritual? Saya lihat,saya tidak sendiri mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, dansaya lihat para cendekiawan Muslim lainnya, seperti NurcholisMadjid, Abdurrahman Wahid, dan Amien Rais juga memilikiperhatian yang sama. Tentu saja, ketika ICMI didirikan adasejumlah oportunis yang bergabung dengan maksud-maksudtersembunyi atau supaya dapat dekat dengan ketuanya, Ha-bibie, Menteri Negara Urusan Riset dan Teknologi. Namunkebanyakan orang bergabung karena mereka ingin mencapaikeseimbangan antara yang material dan spiritual, karena me-rasa, seperti saya, model pembangunan Barat maupun model”Islam fundamentalis” tidak memberikan jawaban.

Penting untuk ditekankan bahwa keberadaan ICMI tidakakan menyebabkan sektarianisme. Orang tidak perlu menjadiseorang Muslim untuk menjadi seorang direktur jenderal, se-orang dosen, atau apapun yang lain. Dengan kata lain, menjadiseorang Muslim tidak merupakan syarat untuk mengembang-kan karir. Islam bukan agama yang menyetujui sektarianisme.Ketika Nabi Muhammad menaklukkan Madina, di mana ter-dapat banyak kelompok agama, ia mengumumkan bahwa se-mua orang punya hak untuk terus memeluk agamanya sendirisepanjang agama itu membantu mereka menjadi orang yanglebih baik akhlaknya, menjadi manusia yang lebih baik. Ha-kikat Islam adalah akhlak, jiwa.

Yang ingin kita proyeksikan ke masa depan adalah keseim-bangan yang lebih baik antara pembangunan material danpembangunan spiritual, masyarakat yang lebih seimbang. Pa-da dasarnya Indonesia memiliki masyarakat yang selaras; ka-rena tidak ada nama yang lebih baik, dapatlah disebut sebagaimasyarakat Pancasila. Tentu saja ICMI memainkan peran po-litik, terutama karena hubungan erat antara Habibie dan Pre-siden. Namun kalau kita menghadiri rapat-rapat ICMI, kita

222

EMIL SALIM

akan melihat keprihatinan yang besar, rasa risi, terhadap terlaluditekankannya pembangunan material. Karena itu menarik un-tuk dicatat bahwa selama liburan Natal dan Tahun Baru lalu(1996—peny.), lebih banyak orang kelas menengah yang pergi keMekkah untuk umroh daripada ke AS. Bahkan militer memben-tuk rombongan-rombongan untuk melakukan umroh ke Mekkah.

Anggota Tim P-7Saya adalah anggota Tim Penasihat (Tim P-7) Presiden untukPancasila, yang diketuai oleh Sudharmono, mantan Wakil Pre-siden. Anggota lainnya adalah almarhum Ali Said, Ismail Saleh,Bintoro Tjokroamidjojo, Bustanul Arifin, Cosmas Batubara, danbeberapa orang lagi. Apa yang menurut saya menarik dari TimP-7 ini adalah diskusi-diskusi kami tentang topik-topik sepertihakikat Indonesia dan arti Pancasila. Indonesia berlainan de-ngan Malaysia, walaupun rakyatnya sama-sama ras Melayu.Jadi tentu memiliki watak atau barangkali ”jiwa” yang berlainan.

Penasihat AfrikaTahun-tahun belakangan ini kelompok lama penasihat eko-nomi—Widjojo, Ali Wardhana, Sadli, Suhadi, dan saya sendi-ri—mendapat tugas baru dari Presiden Soeharto. Dalam kedu-dukannya sebagai Ketua GNB dari 1992-1995, Soeharto mintakami menjajaki cara-cara untuk membantu negara-negara Afri-ka. Bahkan sesudah masa jabatannya sebagai Ketua GNB ber-akhir pada 1995, Presiden menginginkan kami meneruskanpekerjaan mengenai urusan Afrika.

Bersama Sadli, saya mengunjungi sejumlah negara Afrika,termasuk Zambia, Ghana, Mozambik, Ethiopia, Pantai Gading,Tanzania, Kenya, dan Zimbabwe. Saya terperangah melihatbahwa negara-negara itu menghadapi masalah-masalah yangpernah kita hadapi pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Apa-

223

PELAKU BERKISAH

kah kesamaannya? Seorang pemimpin yang kuat, pemerintahyang terpusat, inflasi yang meroket, dan infrastruktur yangburuk. Banyak negara Afrika menghadapi kesulitaan besarmelaksanakan pembaruan penyesuaian struktural, sepertipernah kita alami. Untuk menyeimbangkan anggaran, merekaharus mengurangi pengeluaran untuk pembangunan masya-rakat, termasuk pengeluaran untuk kesehatan umum dan pen-siun—walaupun saya melihat pengeluaran militer tidak ter-pengaruh. Ketika saya tanyakan masalah ini, dijawab bahwapengeluaran demikian adalah di luar anggaran normal. Ba-nyak negara Afrika mempunyai dua anggaran, anggaran yanglazim dan anggaran tentara, dan tentu saja ini mengakibatkanluasnya korupsi. Dana yang diperoleh dari korupsi ditransferdan ditanamkan di luar negeri, dan bukan digunakan di dalamnegeri untuk membangun infrastruktur. Bahkan jalan-jalandi dalam kota di negara-negara itu pun buruk sekali! Tentusaja di Indonesia terdapat banyak korupsi, tetapi setidak-tidaknyasebagian besar dana ditanamkan kembali di dalam negeri.

Suatu pertemuan yang diketuai oleh Robert McNamara,yang waktu itu menjabat Ketua Koalisi Global untuk Afrika(Global Coalition on Africa), dan dihadiri oleh wakil ketuanya,Jan Pronk (Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda), dansemua presiden Afrika meneliti masalah-masalah yang di-hadapi oleh negara-negara tersebut: pengeluaran militer, in-flasi, korupsi, dan infrastruktur yang buruk. McNamara mem-berikan nasihat kepada orang-orang Afrika itu untuk belajardari Indonesia tentang cara menata ekonomi mereka. Meng-ambil keputusan untuk mengendalikan inflasi memang sulitdan membutuhkan keberanian. Saya kira dalam hal ini Soe-harto telah memberikan sumbangan besar pada akhir 1960-an.

Mengambil keputusan ekonomi yang sulit memang memba-wa dampak yang sangat menentukan. Hal itu jelas dari kinerja

224

EMIL SALIM

ekonomi Indonesia dibandingkan beberapa negara berkembanglain yang besar. Ketika saya bertugas di Bappenas, Bank Duniamenasihati kami untuk berkunjung ke Nigeria—yang seperti In-donesia memiliki minyak bumi—dan Pakistan. Kedua negara ter-sebut waktu itu dipandang sebagai cerita keberhasilan yang dapatditiru oleh Indonesia. Sekarang Indonesia memiliki pendapatanper kapita lebih tinggi daripada Nigeria maupun Pakistan.

RENUNGAN TENTANG MASA KINI DAN MASA DEPANMasalah besar sekarang ini adalah suksesi Presiden. Saya ingat,pada 1964 pun kita dikhawatirkan oleh tiadanya penggantiPresiden Soekarno. Maka apabila orang bicara tentang masalahsuksesi ini, pembicaraannya mengingatkan saya pada pembi-caraan masa itu. Sudah pasti akan ada pemecahan atas masalahini di Indonesia, asalkan tidak ada maksud atau rencana tertentu.Kekhawatiran saya lebih pada pertanyaan apakah pergantian ituakan menjadi ”soft landing”, ataukah ”hard landing” seperti pada1965. Namun, tidak seperti di masa lalu, kita sekarang memilikibanyak orang berpendidikan dan berpengetahuan tinggi. Pastiada di antara mereka yang dapat menunaikan tugas tersebut.

Tuntutan terhadap seorang presiden tergantung pada sema-ngat zaman, dan tiap zaman membutuhkan tipe kepemimpin-an yang berbeda. Di masa Soekarno sulit, kalau tidak hendakdikatakan mustahil, menjalankan pembangunan ekonomi, ka-rena negeri ini belum bersatu; kita masih terpecah-belh dalambanyak kelompok etnis. Waktu itu kita perlukan Soekarno un-tuk menyatukan negeri ini. Sumbangan besar Soekarno adalah,dengan daya tarik dan karismanya, membangun Indonesiamenjadi satu bangsa. Kemudian kita memerlukan presidenyang rendah hati seperti Soeharto untuk memprakarsai pem-bangunan ekonomi. Dalam tahap pembangunan selanjutnya,saya kira kita memerlukan seorang pemimpin yang lebih

225

PELAKU BERKISAH

mengutamakan demokrasi dan desentralisasi, memberikan isikepada pengertian bhinneka tunggal ika. Saya yakin, pemim-pin yang tepat akan tampil pada waktunya.

Satu masalah yang harus dihadapi adalah perlunya lebihbanyak desentralisasi. Itu sebabnya kebijakan otonomi daerah,yang diumumkan pada April 1995, sangat penting. Kecende-rungan ke arah desentralisasi ini mengikuti meningkatnya de-regulasi ekonomi: tidak mungkin kita menjalankan deregulasitanpa desentralisasi administrasi pemerintahan. Saya yakin,pada 2003 bisa terjadi perubahan sistem pemilu ke arah sistemproporsional daerah yang dimodifikasi. Sistem demikian lebihcocok untuk sistem politik yang lebih terdesentralisasi. Bagai-manapun, kita bergerak ke arah yang benar, walaupun langkahperubahan ini agak terlalu lambat.

Soeharto masih percaya pada pentingnya stabilitas. KetikaPresiden Cory Aquino berkunjung ke Indonesia, Soeharto me-nasihati dia untuk memprioritaskan stabilisasi. Tetapi apa artistabilisasi bagi langkah demokratisasi? Kalau stabilisasi dite-kankan di semua bidang, kemajuan ke arah demokrasi akanlambat. Tetapi, dengan adanya pembangunan, demokrasi bisatumbuh. Jadi pertanyaannya yang penting adalah, seberapaketat seyogianya cengkeraman kita terhadap demokrasi? Ba-rangkali perumpamaan yang tepat untuk itu adalah jangansampai cengkeraman kita membunuh burung di tangan, tetapijangan pula sampai burung itu terbang. Tidak ada rumus pastibagi kebijakan demikian, kita hanya perlu meraba-rabanya.Filipina, misalnya, adalah contoh negara di mana terdapat ba-nyak demokrasi tetapi sedikit stabilitas. Indonesia sekarang ha-rus bergerak ke arah demokrasi yang lebih luas, demi stabilitas.

Walaupun semboyan nasional Indonesia adalah BhinnekaTunggal Ika, selama lebih daripada 25 tahun kita telah terlalumenekankan tunggal daripada bhinneka. Dengan desentrali-

226

EMIL SALIM

sasi timbul pertanyaan, seberapa jauh kita dapat atau bolehmelaksanakan prinsip bhinneka. Menurut saya, kita dapatmempertahankan identitas budaya semua kelompok etnis—dalam kasus saya, misalnya, identitas Minang saya—dengantetap melestarikan sistem nasional Indonesia. Lambat-launorang pasti lebih mengidentifikasikan dirinya dengan ”Indone-sia” daripada dengan sesuatu kelompok etnis; saya melihatkecenderungan itu dalam diri anak saya sendiri. Karena itusaya melihat, secara keseluruhan kita sudah berada di jalanyang benar. Bisa saja sebagian orang menyatakan bahwa prosesperubahan itu seharusnya lebih cepat, tetapi seyogianya tidakterlalu cepat agar tidak terjadi destabilisasi. Harus diakui bah-wa sistem ini tidak sempurna, tetapi kita sedang berjalan kearah yang benar, seperti ditunjukkan oleh usaha-usaha yang se-karang ada menuju deregulasi, desentralisasi, dan demokratisasi.

Bahwa kita menuju ke arah yang benar ditunjukkan pulaoleh komitmen kuat Soeharto pada APEC.8 Komitmen ini me-rupakan keputusannya sendiri, dan didasarkan semata-matapada akal sehat. Soeharto berpendirian bahwa karena Indone-sia menghadapi globalisasi dan revolusi informasi, dan terletakdi antara dua samudra dan dua benua, Indonesia niscaya akanmenjadi ekonomi terbuka, dan karena itu Indonesia harusmenggabungkan diri dengan APEC. Tidak seperti banyak pe-mimpin lainnya, Soeharto berpegang pada argumen ini, me-ngembangkannya, dan kemudian memberikan komitmen pe-nuh pada APEC—tentu saja dengan kesadaran bahwa hal itutidak mudah. Sejumlah orang, termasuk beberapa menterinyasendiri, tidak yakin atas komitmen Presiden pada APEC. Jadidalam hal ini Soeharto lebih maju daripada para menterinya.

8 Mengenai keterlibatan Indonesia dan ASEAN dalam APEC, lihat pulawawancara Suhadi Mangkusuwondo dalam buku ini.

227

PELAKU BERKISAH

Akal sehat merupakan kekuatan khas Soeharto. Tahun-ta-hun pertama pemerintahannya ia mencatat apa yang ia dengar;sekarang kamilah yang mencatat! Walaupun demikian, sayaharap ia dapat terus menghargai nasihat yang baik. Sekalimengambil keputusan, tidak mudah Soeharto mengubahnya.Contohnya adalah keputusan mendevaluasi rupiah pada Sep-tember 1986. Dalam pidatonya kepada DPR tanggal 16 Agus-tus, Presiden Soeharto menyatakan, tidak akan ada devaluasirupiah, tetapi karena harga minyak bumi anjlok dan yen tera-presiasi, maka akal sehat mendiktekan bahwa rupiah harusdidevaluasi. Pertanyaannya adalah apakah pertimbangan po-litik atau akal sehat dapat diterima? Walaupun banyak orangdi sekitar Presiden, termasuk para pengusaha dan tentara, me-nentang devaluasi, namun Soeharto mengambil keputusanyang sulit dan tidak populer itu.

Keputusan lain Soeharto yang tidak populer adalah mem-buka transaksi modal neraca pembayaran. Pada tahun-tahunawal Orde Baru saya menghadiri satu pertemuan untuk mem-bicarakan Rencana Impor Barang (RIB), di mana kami harusmemutuskan bagaimana membelanjakan uang bantuan Jepangsebesar lebih-kurang $60 juta (yang sebetulnya merupakanbantuan pengganti sementara). Saya kaget sewaktu mengeta-hui bahwa uang itu akan digunakan untuk membeli vetsin,ban, semen, dan produk-produk lain, yang menurut para biro-krat penting bagi stabilisasi ekonomi. Sebagai ekonom pasarsaya ngeri melihat bagaimana uang bantuan berjumlah besarini akan dipakai, dan ini saya sampaikan kepada Widjojo. Wi-djojo menemui Soeharto untuk membicarakan masalah-masa-lah ekonomi komando, termasuk kebijakan RIB itu. Sesudahmendengarkan Widjojo, dengan menggunakan akal sehat, Soe-harto mengambil keputusan untuk menghapus pengendaliandevisa pada 1967, sehingga Indonesia menjadi negara sedang

228

EMIL SALIM

berkembang pertama yang melakukan hal itu. Keputusan ituternyata merupakan keputusan yang baik, dan dapat mengu-rangi korupsi. Memang banyak pengusaha dan birokrat yangbiasa mendapat keuntungan dari RIB terkejut ketika pengen-dalian devisa dihapuskan.

Walaupun banyak yang telah dicapai selama lebih daripada25 tahun ini, ada saja orang Indonesia sekarang yang merasatidak puas. Untuk menanggapi keprihatinan mereka itu, dalam25 tahun mendatang Indonesia perlu lebih mencurahkan per-hatian pada desentralisasi dan sistem politik yang demokratis;secara pribadi saya lebih menyukai sistem pemilihan distrik.Kita perlu mengurangi tekanan pada stabilitas. Ketika sayamembicarakan hal ini dengan para mahasiswa, mereka menu-duh saya atau para teknokrat umumnya bertanggungjawabatas meningkatnya perusahaan konglomerat, melebarnya ke-senjangan sosial dan ekonomi, dan kurangnya pembangunansosial; mereka menganjurkan model pembangunan yang baru.Saya tidak menyalahkan mereka, karena mereka tidak menga-lami keadaan ekonomi sulit sebagaimana generasi saya padaawal 1960-an, seperti harus antre membeli barang. Saya masihingat bagaimana saya harus pergi ke Tanjung Priok untuk men-dapatkan susu Camelpo untuk bayi saya. Tetapi anak saya ti-dak mengerti apa yang saya bicarakan ketika saya ceritakanhal itu kepadanya.

Namun pemecahan masalahnya bukan dengan mengubahmodel pembangunan, melainkan dengan memperbaiki imple-mentasi model itu. Dalam banyak hal, pasar didistorsi olehperdagangan yang dikelola dengan memberikan hak istimewapada orang atau monopoli bisnis tertentu. Dalam sistem eko-nomi kita, koneksi dan nepotisme memainkan peran pentingsehingga melemahkan berfungsinya pasar secara wajar; hasilsampingnya adalah korupsi, kolusi, dan perilaku amoral. Ka-

229

PELAKU BERKISAH

rena itu tugas besar Rencana Pembangunan Jangka Panjang25 Tahun Kedua adalah bagaimana membuka pasar dan me-niadakan distorsi harga.

Kalau saya perhatikan statistik yang diterbitkan oleh BPS—dalam Fifty Years of Indonesia’s Statistics (BPS 1995), misalnya—tampak gambaran yang sangat indah mengenai ekonomi Indo-nesia. Saya sedikit khawatir, apakah segalanya betul-betul se-baik itu, atau apakah ada yang diabaikan. Kemiskinan absolutmemang menurun, tidak peduli garis kemiskinan mana yangdipakai, seperti halnya angka kematian bayi. Tingkat harapanhidup juga naik. Mengingat Indonesia berpenduduk sekitar200 juta orang, kemajuan dalam pembangunan sosio-ekonomitampak mencolok. Masalahnya sekarang adalah bagaimanamengurangi tidak hanya jumlah orang yang hidup di bawahgaris kemiskinan, melainkan juga perbedaan antara si kayadan si miskin. Keberhasilan pembangunan telah membuat o-rang lebih sadar terhadap masalah-masalah keadilan. Aksesyang sama pada kredit, peluang, teknologi, dan kemajuan ha-rus menjadi aturan pokok pembangunan, jika kita mau mengu-rangi perasaan dengki dan tidak puas.

Saya juga prihatin dengan mutu pendidikan. Makalah-ma-kalah mahasiswa saya buruk, dan tidak ada banyak debat ataudiskusi di kelas. Seolah-olah apa yang saya sampaikan kepadapara mahasiswa adalah kebenaran mutlak. Benar bahwa sayabaru belajar menulis makalah, berdebat, dan mendiskusikanbahan kuliah ketika berada di Berkeley. Saya heran ketika ma-hasiswa di sana mengajukan pertanyaan kepada gurubesar,karena sebelumnya saya menganggap gurubesar tak bisa salah.Sikap ini, yang memang dapat dimengerti untuk negeri denganekonomi terbelakang dan agraris, pasti berubah apabila kitabergerak menuju industrialisasi dan globalisasi. Untuk mem-bantu mahasiswa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang

230

EMIL SALIM

sedang berubah, ”guru” sekarang harus menjadi ”sparring part-ner”. Hal yang sama berlaku untuk sikap kita terhadap pemim-pin. Walaupun di masa lalu para pemimpin tidak dipersoalkan,perubahan waktu akan menuntut hubungan yang lebih trans-paran dan setara. Tentu saja hal ini harus dilakukan dengansopan, sambil terus menjunjung tinggi etika dan standar moralyang tinggi. Saya lihat mahasiswa juga sulit berpikir. Saya sen-diri merasa bahwa berpikir logis harus diajarkan di sekolahdasar, mulai dengan matematika. Lewat matematika orang be-lajar berpikir logis. Inilah yang tidak ada dalam pendidikankontemporer di Indonesia.

Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam tiga da-sawarsa pembangunan yang lalu. Indonesia masa kini sama-sekali tidak sama dengan Indonesia pada 1966; sama juga Indo-nesia pada 2020 tidak akan sama dengan Indonesia hari ini.Dalam proses perubahan itu kita harus menggunakan ilmupengetahuan, teknologi, dan pikiran rasional, namun tanpakehilangan pandangan terhadap perlunya mengembangkanmoral, etika, dan budaya kita. Walaupun Indonesia akan beru-bah, ia tidak harus kehilangan watak dasarnya. Suatu generasibaru akan lahir, dan mereka memiliki sarana yang baik dalammenjawab tantangan-tantangan itu.

Kalau saya tengok ke masa silam 30 tahun lebih, di manaIndonesia telah berubah secara signifikan dengan berhasil, sa-ya yakin kita punya kapasitas dan kemampuan untuk menja-wab tantangan-tantangan 30 tahun mendatang. Dalam sema-ngat inilah saya optimis pada masa depan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKABPS, Fifty Years of Indonesia’s Statistics (Jakarta: BPS, 1995).Feith, Herbert dan Lance Castles (eds.), Indonesian Political Thinking,

231

PELAKU BERKISAH

1945–65 (Ithaca NY: Cornell University Press, 1970).Heeren, H.J., Transmigratie in Indonesie (Meppel: J.A. Boom en Zoon,

1967). Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judulTransmigrasi di Indonesia (Jakarta: PT Gramedia, 1979).

Nasser, Gamal Abdel, Egypt’s Liberation: The Philosophy of the Revolu-tion (Washington DC: Public Affairs Press, 1955).

Sadli, Mohammad, ”Recollections of My Career”, BIES 29, No. 1,April 1993, hlm. 35–51.

Suhadi Mangkusuwondo, ”Recollections of My Career”, BIES 32,No. 1, April 1996, hlm. 33–49.

Sumitro Djojohadikusumo, Ekonomi Pembangunan (Djakarta: PTPembangunan, 1955).

________, ”Recollections of My Career”, BIES 22, No. 3, Desember1986, hlm. 27–39.

Subroto, Profesor di FEUI, adalah salah seorang arsitekkebijakan ekonomi yang mendatangkan kemakmuran be-

sar bagi Indonesia di masa Orde Baru. Lulus dari sekolah ko-lonial Belanda dan sekolah Jepang di masa pendudukan Je-pang, ia ikut dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, dankemudian belajar ekonomi di FEUI, McGill University, MIT,Stanford University, dan Harvard University. Ia mengajar eko-nomi internasional dan konjungtur di FEUI, di samping menja-bat sekretaris fakultas. Bersama Widjojo Nitisastro, MohammadSadli, Ali Wardhana, dan Emil Salim, Subroto diangkat sebagaipenasihat pribadi untuk ekonomi oleh pemerintah baru Soehartopada 1966. Pada 1968 ia masuk Departemen Perdagangan, dankemudian memegang jabatan menteri di departemen-departe-men yang mengurusi transmigrasi, koperasi, serta pertambangandan energi. Sesudah 17 tahun meniti karir dalam empat kabinetberturut-turut, Subroto menjabat Sekretaris Jenderal OPEC selamaenam tahun mulai 1988. Ia tetap aktif di Indonesian Institute forEnergy Economics (IIEE), organisasi nonpemerintah, menulis ten-tang masalah-masalah energi, dan menjabat Rektor UniversitasPancasila, universitas swasta di Jakarta Selatan. Sebagai bagianseri wawancara dengan para ekonom yang ikut membantu mem-bentuk Indonesia masa Orde Baru, Profesor Subroto memberi-kan wawancara kepada Chris Manning dan Thee Kian Wie dariDewan Redaksi Bulletin tentang pengalamannya sebagai mente-ri kabinet dan Sekretaris Jenderal OPEC, dan tentang pandangan-pandangannya sekitar pembangunan ekonomi Indonesia, khu-susnya sekitar masalah-masalah energi.

LATARBELAKANG KELUARGA DAN MASA KECILSaya lahir pada 19 September 1928 di Solo, anak Bapak Sindu-redjo, pegawai istana Sunan Surakarta yang kemudian menjadibupati. Saya dibesarkan di lingkungn keagamaan, karena baikAyah maupun Ibu adalah aktivis Muhammadiyah, organisasiMuslim modernis yang moderat. Pada usia dini saya masukHisbulwathon, gerakan kepanduan Muhammadiyah. Hisbul-wathon berarti ”tentara Allah”, dan semboyannya adalah ”Fas-tabikulkhairot”—berlomba-lomba dalam kebaikan. Nilai”memberikan pelayanan” ini sangat berpengaruh pada sayadi kemudian hari. Hal itu ditekankan oleh ayah maupun ibusaya. Dalam filsafat Indonesia disebut darma—melakukan se-suatu untuk masyarakat.

Karena Ayah adalah pejabat Sunan Paku Buwono X, yangdipandang sebagai Sunan Surakarta besar terakhir, saya dima-sukkan ke sekolah dasar berbahasa Belanda untuk anak Indo-nesia (Holandsch Inlandsche School—HIS). Di sini saya menda-

SUBROTO10

234

SUBROTO

pat pelajaran dalam bahasa Belanda dan Jawa sebagai bahasapengantar untuk sebagian besar pelajaran.

Lulus dari HIS saya melanjutkan pendidikan Belanda diMULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) di Solo, sekolahmenengah pertama tiga tahun, yang memberikan pelajaranlebih luas daripada apa yang diberikan di sekolah dasar. Me-reka yang beruntung, seperti Profesor Sadli, dapat masuk HBS,yang dalam hal kedalaman intelektual memberikan pendidik-an lebih baik daripada MULO. Saya duduk di kelas dua MULOketika Perang Pasifik meletus.

Sesudah menduduki Solo pada awal 1942, tentara Jepang men-dirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), MULO versi Jepang.Saya melanjutkan pendidikan menengah di sebuah SMP di dekatrumah, yang di masa penjajahan Belanda dikenal dengan namaVillapark, tetapi sekarang disebut Banjarsari. Di situ kami diajarbahasa Jepang, yang berhasil saya kuasai dengan agak baik.

Lulus dari SMP pada 1944 saya pergi ke Yogyakarta untukmelanjutkan ke Sekolah Menengah Tinggi (SMT), yang sesudahkemerdekaan menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA). SMT Je-pang itu sepadan dengan AMS di masa penjajahan Belanda.

Di SMT saya memutuskan bergabung dengan Peta (Pem-bela Tanah Air), korps tentara Indonesia ciptaan Jepang un-tuk mempertahankan Indonesia dari kemungkinan seranganpasukan Sekutu. Namun permohonan saya ditolak karena sa-ya dianggap terlalu kurus, barangkali karena malnutrisi, yangmemang umum waktu itu. Di masa pendudukan Jepang tim-bul kerawanan pangan, sehingga bahan makanan pokok, se-perti beras dan gula, diransum.

PERANG KEMERDEKAANSesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus1945 kami pelajar SMT di Yogyakarta menggabungkan diri

235

PELAKU BERKISAH

dengan Peta untuk melawan dan melucuti tentara Jepang yangbermarkas di Kotabaru, di luar kota lama.

Di masa itu Menteri Pertahanan Indonesia dalam kabinetyang baru dibentuk mengumumkan rencana membuka aka-demi militer yang pertama di negeri ini. Jenderal Soedirman,panglima tentara Indonesia yang masih baru, menginstruksi-kan kepada Jenderal Oerip Soemohardjo, seorang perwira mili-ter didikan Belanda, untuk membentuk akademi tersebut diYogyakarta. Saya mengajukan lamaran, dan diterima manjaditaruna akademi itu pada Oktober 1945. Waktu itu usia saya 17tahun. Satu-satunya tujuan saya adalah ambil bagian dalammempercepat dekolonisasi Indonesia, jadi bukan untuk men-jadi prajurit profesional sepanjang hidup saya.

Aspek yang paling menarik dari pendidikan militer sayaadalah bahwa sebagai taruna kami segera ambil bagian dalampertempuran yang sesungguhnya. Pada Oktober 1945 JenderalMansergh, Komandan Angkatan Perang Sekutu dari Inggrisdi Surabaya, mengirim ultimatum kepada para pejuang kemer-dekaan Indonesia di kota itu untuk menyerahkan senjata yangmereka rampas dari tentara Jepang. Sebagai jawaban atas an-caman ini, Bung Tomo (Soetomo), salah seorang pemimpin pe-juang kemerdekaan Indonesia di Surabaya, mengeluarkan se-ruan kepada para sukarelawan untuk ambil bagian dalam per-tempuran melawan Angkatan Perang Sekutu di Surabaya. Ka-mi para taruna muda menyambut seruan ini dan pergi ke Sura-baya di bawah pimpinan Mayjen Soewardi, komandan aka-demi militer yang dididik sebagai perwira artileri di bawahBelanda.

Kebetulan ada dua pucuk meriam yang ditinggalkan olehtentara Jepang di sekolah Katolik (sekolah Don Bosco) di Su-rabaya. Dengan instruksi Mayjen Soewardi, kami pindahkankedua meriam itu ke suatu tempat di luar Surabaya dengan

236

SUBROTO

maksud membom Tanjung Perak, pelabuhan Surabaya. Kamitidak punya kompas waktu itu, dan hanya mengandalkan petauntuk sedapat mungkin mengarahkan meriam itu ke TanjungPerak. Proyektil-proyektil yang pertama tidak jatuh di TanjungPerak, tetapi di lapangan kosong, sehingga tidak menimbulkankerugian di pihak musuh. Kemudian kami mencoba memper-kirakan dengan lebih baik ke mana meriam itu mesti diarah-kan. Menurut beberapa laporan, kami berhasil mengenai bebe-rapa kapal di pelabuhan, tetapi kami tidak dapat menguji kebe-naran laporan itu. Namun demikian, bagi kami taruna muda,ambil bagian dalam pertempuran di Surabaya dengan caraitu merupakan pengalaman yang menarik.

Angkatan Perang Sekutu di Surabaya jauh lebih kuat dari-pada para pejuang kemerdekaan, sehingga kami pun beralihpada perang gerilya, menghindari kontak langsung denganmusuh, dan berusaha sebanyak mungkin mengganggunya. La-ma-kelamaan kami terdesak dari Surabaya, dan terpaksa me-narik diri sampai ke Malang dan tempat-tempat lain di luarSurabaya.

Kemudian kami mendapat pengalaman lain berupa pertem-puran di Bandung dan sekitar Lembang. Bandung waktu itudiduduki oleh NICA, yang didukung oleh tentara Jepang yangsudah dilucuti. Tentara Jepang itu ditempatkan di bawah ko-mando militer Sekutu yang dipimpin oleh Belanda.

Pada 1948 saya lulus dari akademi militer dengan tanda peng-hargaan sebagai lulusan terbaik kedua. Saya terus aktif di tentara,karena waktu itu kita masih bertempur melawan Belanda.

Sesudah Negeri Belanda akhirnya mengakui kedaulatan In-donesia pada 27 Desember 1949 dengan syarat-syarat perse-tujuan yang dicapai dalam KMB di Den Haag, saya anggapkarir militer saya berakhir. Saya melapor kepada komandan,minta izin untuk mengundurkan diri dari tentara dan mene-

237

PELAKU BERKISAH

ruskan pendidikan, sebab saya tidak bermaksud mengejar ka-rir sebagai militer.

STUDI DI UNIVERSITASKeluar dari tentara saya mendaftarkan diri di FEUI, yang telahdidirikan oleh Profesor Sumitro Djojohadikusumo. Waktu itumasih banyak profesor Belanda mengajar di fakultas itu, danhanya dua orang profesor ekonomi Indonesia, yaitu Sumitrodan Tan Goan Po. Saya aktif dalam gerakan mahasiswa, danmenjabat Ketua Perserikatan Mahasiswa Indonesia Universi-tas Indonesia.

Sesudah lulus ujian persiapan (propaedeuse) di FEUI, sebagaiKetua Perserikatan Mahasiswa saya kebetulan harus bertemudengan wakil sebuah universitas Kanada yang sedang ber-kunjung ke Indonesia dengan sponsor WUS (World Universi-ty Service) untuk memajukan pertukaran mahasiswa. WUSingin mengundang seorang mahasiswa Indonesia belajar diKanada, dan, sebaliknya, menginginkan seorang mahasiswaKanada diberi kesempatan belajar di Indonesia. Sesudah per-temuan, wakil universitas Kanada itu menyimpulkan bahwamenurut dia sayalah calon yang cocok.

Demikianlah, pada 1952 saya menerima beasiswa untukbelajar ekonomi di McGill University di Montreal, dan mendaf-tarkan diri untuk memperoleh gelar Master. Biasanya diper-lukan waktu dua tahun untuk menempuh kuliah ini, tetapikarena saya datang dari Indonesia, saya memerlukan waktulebih panjang untuk menyelesaikan program tersebut.

Karena waktu itu tidak banyak mahasiswa Asia belajar diKanada, saya menjadi semacam ’orang aneh’ di universitasitu. Saya diterima dengan baik sekali, dan diterima sebagaianggota persaudaraan mahasiswa, PhiKappaPi. Saya sangatmenikmati masa kuliah di McGill University.

238

SUBROTO

Walaupun dianggap sebagai salah satu universitas terbaikdi Kanada, Departemen Ekonomi McGill University itu tidakterlalu kuat waktu itu, karena tidak ada profesor yang terkenal.Departemen yang terkenal di McGill University adalah depar-temen kedokteran, yang telah membangun kekuatan khusus-nya di bidang bedah syaraf.

Saya memilih perdagangan internasional sebagai mataku-liah utama, dan tesis Master saya membahas masalah kuatnyafluktuasi harga komoditas primer dan fluktuasi yang terkaitdalam nilai tukar perdagangan, suatu masalah yang serius baginegara-negara berkembang pada tahun 1950-an.

Saya memperoleh gelar Master pada 1956. Sebetulnya sayabermaksud meneruskan studi untuk meraih gelar PhD, tetapitidak memperoleh dana tambahan dari WUS. Sebagai lembagamahasiswa dan dibiayai oleh mahasiswa, WUS tentu saja tidakmempunyai banyak dana. Karena itulah saya harus mengak-hiri studi di McGill.

Sebelum pulang ke Indonesia saya menerima telepon dariProfesor Sumitro, yang menyatakan bahwa masih ada sejum-lah uang dari Ford Foundation yang bisa saya pakai untukmembiayai studi sampai mencapai gelar doktor. Disarankanagar saya pergi ke MIT, yang waktu itu mempunyai ProyekIndonesia di bawah pimpinan Profesor Benjamin Higgins. Sayaditaruh di bawah bimbingan Profesor Benjamin Higgins danWilliam Hollinger untuk menyiapkan disertasi doktoral.

Di MIT saya sempat mengenal Profesor Charles Kindleber-ger, pakar perdagangan internasional terkemuka waktu itu.Saya juga bertemu dengan Pak Sadli, yang waktu itu menem-puh studi untuk mencapai gelar Master dalam ekonomi. Wa-laupun saya mahasiswa nongelar, saya merasa beruntung bisamengikuti kuliah-kuliah Profesor Kindleberger, Samuelson,dan Bishop. Saya menghabiskan banyak waktu dengan Pro-

239

PELAKU BERKISAH

fesor Kindleberger untuk membahas rencana penelitian dok-toral saya tentang ”Nilai Tukar Perdagangan: Studi Kasus Indo-nesia” (The Terms of Trade: An Indonesian Case Study). Ia banyakmembantu dan menunjukkan banyak sekali bahan bacaan me-ngenai nilai tukar perdagangan yang sangat berharga bagi pe-nelitian saya.

MASA DI FEUISesudah setahun berada di MIT, saya kembali ke Indonesia padaakhir 1956. Sekitar waktu itu juga Pak Sadli meraih gelar Masterdalam ilmu ekonomi dari MIT. Namun tidak lama sesudah kamiberdua kembali ke Indonesia, Profesor Sumitro, Dekan FEUI,harus meninggalkan negeri ini karena alasan politik. Profesor TanGoan Po, Sekretaris FEUI, juga harus pergi ke luar negeri.

Walaupun Profesor Tan Goan Po adalah promotor disertasidoktor saya, keadaan tidak memberikan banyak peluang ke-pada kami untuk berinteraksi. Namun ia memang memberisejumlah bimbingan akademis dan sejumlah bahan bacaanyang berharga untuk disertasi saya. Karena itulah saya dapatmenyelesaikan disertasi, yang saya pertahankan dalam sidangterbuka di Universitas Indonesia pada akhir 1957. Profesor TanGoan Po bertindak selaku promotor resmi saya dan Pak Sadli,yang juga mempertahankan disertasi doktornya pada hari yangsama, satu jam lebih dulu daripada saya.

Kenyataan bahwa Pak Sadli mempertahankan disertasi dok-tornya satu jam lebih dulu daripada saya kemudian menjadipola karir kami berdua—saya selalu satu langkah di belakangdia. Saya menjadi Menteri Tenaga Kerja sesudah Pak Sadli, dankemudian mengambil-alih jabatan Menteri Pertambangan danEnergi dari dia.

Sesudah kepergian Profesor Sumitro, Pak Sadli dan sayatidak hanya memikul tanggungjawab mengajar, melainkan ju-

240

SUBROTO

ga menjalankan roda FEUI. Saya memberi kuliah mengenaikonjungtur, menjadi Sekretaris FEUI, dan diserahi tugas meng-urus administrasi fakultas, sedangkan Pak Sadli dipercaya me-mimpin LPEM-FEUI. Sesudah Profesor Sumitro, tidak ada De-kan FEUI, walaupun Profesor Djokosutono, Dekan FakultasHukum, bertindak selaku ”pelindung” dan””pengawas” kami.

Itu adalah masa yang sulit, karena unsur-unsur kiri men-coba menginfiltrasi dan mempengaruhi FEUI. Untunglah Pro-fesor Sumitro telah meletakkan dasar bagi perkembangan lebihlanjut fakultas ini, dan untuk itu ia telah menyusun programafiliasi dengan University of California di Berkeley. Sebagaibagian program itu, beberapa profesor dan dosen Amerika da-tang untuk mengajar di FEUI, termasuk Profesor Bruce Glass-burner, Leon Mears, dan Donald Blake.

Pada 1960 saya melepaskan jabatan Sekretaris FEUI, dandigantikan oleh Pak Barli Halim. Kemudian saya mendapattawaran melakukan studi pascasarjana di bidang manajemen,yang waktu itu merupakan bidang studi yang terabaikan diFEUI. Profesor Sumitro telah membentuk program ekstensidi fakultas itu dengan nama Perguruan Ketatalaksanaan danKetataniagaan, di mana saya juga bertugas sebagai sekretaris.Program ini kemudian berkembang menjadi Divisi Adminis-trasi Bisnis FEUI, yang untuk pertama kali memberikan pen-didikan dalam bidang ini di Indonesia.

Saya mendapat tawaran beasiswa dari Ford Foundation un-tuk mempelajari administrasi bisnis di Stanford University diPalo Alto, California, pada International ICAME (Center forthe Advancement of Management Education). Pusat ini menye-lenggarakan empat program latihan manajemen, yaitu keu-angan, produksi, pemasaran, dan tenaga kerja, keempatnyadilakukan berturut-turut, masing-masing selama setahun. Ka-rena saya hanya punya beasiswa untuk satu tahun, saya ambil

241

PELAKU BERKISAH

program latihan pertama yang ditawarkan—program keuang-an. Itulah perkenalan saya yang pertama dengan masalah-ma-salah manajemen keuangan.

Selesai dengan program latihan di Stanford, saya menerimatawaran lain, kali ini dari Harvard University, untuk mengikutiInternational Teachers Program (ITP), yang memperkenalkankepada dosen universitas ”case study method”. Kembali ke FEUIsaya gunakan metode ini dalam mengajar.

Pada awal 1960-an PKI mencoba menginfiltrasi UI, khu-susnya FEUI. Profesor Widjojo, yang telah kembali ke Indone-sia pada 1961, cepat tampil sebagai ekonom yang terkemuka,sebagian karena perannya dalam menyusun Dekon.1 Pada 1963Profesor Widjojo, untuk pertama kali, mengungkapkan pan-dangannya mengenai cara mengelola ekonomi lewat peren-canaan negara. Pada tahun itu pula Profesor Sadli menyam-paikan pidato penting mengenai cara mengelola ekonomi beren-cana. Gagasan-gagasan kedua ekonom ini menyiapkan panggungbagi pemikiran ekonomi di masa Ekonomi Terpimpin.

Para ekonom berada dalam posisi yang tidak menguntung-kan di masa itu, karena profesi itu dipandang rendah oleh Pre-siden Soekarno dan rezimnya. Karena itu tindakan ProfesorWidjojo dan Sadli tersebut, yang mengungkapkan secara ter-buka pandangan mereka tentang bagaimana menjalankan eko-nomi berencana, merupakan tindakan yang berani, karenapandangan-pandangan itu berlawanan dengan arus besar ma-sa itu. Saya yakin penting sekali bahwa gagasan-gagasan ter-sebut dikumandangkan ketika itu. Tidak mengherankan bilaberbagai suratkabar kiri mengecilkan arti penting pandangan-pandangan Widjojo dan Sadli tersebut.

1 Lihat wawancara dengan Profesor Sarbini Sumawinata dalam bukuini.

242

SUBROTO

SEMINAR MAHASISWA DANSEMINAR ANGKATAN DARAT KEDUA

Dari 10 sampai 20 Januari 1966, KAMI dan KASI (KesatuanAksi Sarjana Indonesia) menyelenggarakan Seminar tentangEkonomi dan Keuangan yang pertama di FEUI. Dekan FEUIwaktu itu Profesor Widjojo. Sejumlah tokoh penting berbicaradalam seminar tersebut, termasuk Mayjen Soeharto, dalam ke-dudukannya sebagai Panglima Angkatan Darat. Pembicara la-innya, antara lain, Jenderal Nasution, Sultan Hamengku Bu-wono IX dari Yogyakarta, dan Adam Malik. Para ekonom FEUIjuga berbicara, termasuk Widjojo, Sadli, Ali Wardhana, EmilSalim, dan saya sendiri, juga anggota fakultas-fakultas lainnyayang ada di UI, di antaranya Selo Soemardjan dan Fuad Hasan.Dalam pidato-pidato itu coba digambarkan strategi-strategiuntuk menangani masalah-masalah ekonomi dan keuanganserius yang menimpa Indonesia, dan mengelola ekonomi.Seminar ini kemudian mendapat julukan seminar tentang ”TheLeader, the Man, dan the Gun”,2 maksudnya adalah kebutuhanakan seorang ”pemimpin” untuk mengubah keadaan dari ”Or-de Lama” menjadi ”Orde Baru”, sebuah rencana (”Senjata”), danrakyat (”Manusia”) yang harus melaksanakan rencana tersebut.

Seminar penting kedua diadakan oleh KAMI dan KASIpada 6-9 Mei 1966 di UI. Seminar ini kemudian disebut ”Semi-nar Kebangkitan Semangat 1966—Menjelajah Tracee Baru”. Didalam seminar ini dirumuskan gagasan-gagasan tentang ”jalanbaru” dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Ali Wardhanabertindak selaku ketua dan Emil Salim sebagai rapporteur. Arti

2 Kumpulan makalah yang disampaikan dalam seminar ini mula-muladiterbitkan sebagai buku oleh PT Matos, Jakarta, pada 1966 denganjudul The Leaders, the Man, and the Gun; kemudian diterbitkan ulangpada 1984 dengan judul Jalur Baru Sesudah Runtuhnya Ekonomi Terpim-pin—Seminar KAMI oleh Sinar Harapan, Jakarta.

243

PELAKU BERKISAH

penting seminar itu terletak pada fokusnya terhadap masalah-masalah ekonomi, politik, dan budaya, dan juga terhadap poli-tik luar negeri Indonesia. Seminar itu merupakan diskusi luasyang hakikatnya merupakan wacana mengenai pembangunanIndonesia selanjutnya. ”Jalan Baru” tersebut kemudian dibi-carakan dan diterima oleh MPRS sebagai cetak biru pemba-ngunan ekonomi Indonesia.

Tindak lanjutnya yang penting adalah Seminar AngkatanDarat Kedua pada Agustus 1966, yang diselenggarakan olehJenderal Soewarto, Komandan Seskoad.3 Kelima ekonom FEUI,Widjojo, Sadli, Ali Wardhana, Emil Salim, dan saya juga me-nampilkan makalah dalam seminar itu, di mana kami untukpertama kali berjumpa dengan Jenderal Soeharto.

Ada yang istimewa dalam hubungan antara kami, para eko-nom, dan tentara, sebab kami semua pernah ambil bagian da-lam perang kemerdekaan. Sesudah kemerdekaan tercapai, se-bagian dari kami terus ”mengenakan baju hijau”, sedangkansebagian lagi ”mengenakan baju putih”. Tetapi karena kamisemua punya pengalaman dalam perjuangan kemerdekaanyang sama, dan kurang-lebih memiliki gagasan dan semangatyang sama, hubungan militer-sipil pada 1966 itu menjadi unik.Akademisi sipil itu tidak hanya mencakup anggota UI, tetapijuga para akademisi dari Universitas Gadjah Mada dan Padja-djaran. Namun, paling tidak di bidang ilmu ekonomi, kelimaekonom FEUI memainkan peran yang lebih besar.

Pada waktu itu Pak Sadli, untuk pertama kali, berbicara ten-tang dwifungsi tentara. Gagasan aslinya datang dari JenderalSoewarto, yang mengembangkan konsep ”sistem senjata gan-da”: ”sistem senjata militer” dan ”sistem senjata sosio-eko-

3 Lihat juga wawancara Prof Mohammad Sadli dalam buku ini

244

SUBROTO

nomi”. Gagasan itu akhirnya berkembang menjadi konsep ten-tang dwifungsi militer.

Kinerja kami dalam seminar Angkatan Darat itu menarikperhatian Jenderal Soeharto. Waktu itu Mayjen Alamsyah di-percaya oleh Jenderal Soeharto untuk meneruskan hubungankerja dengan kelima akademisi FEUI. Pada 12 September 1966Jenderal Soeharto, selaku Ketua Presidium Kabinet, menge-luarkan dekrit mengenai pembentukan Tim Ahli Bidang Eko-nomi dan Keuangan dan Tim Ahli Bidang Politik. Tim AhliBidang Ekonomi terdiri atas kelima ekonom FEUI, sedangkanTim Ahli Politik terdiri atas Profesor Sarbini, Sulaiman Sumar-di, Fuad Hasan, Deliar Noer, dan Hariry Hadi. Tim Ahli Politikdikoordinasi oleh Mayjen Alamsyah, sedangkan Tim Ahli Eko-nomi di bawah koordinasi Mayjen Sudjono Humardani.

Pada 13 September 1966 Jenderal Soeharto mengeluarkandekrit lain, yang memerintahkan Tim Ahli Ekonomi menyi-apkan ”sinkronisasi rumusan mengenai perencanaan dan ko-ordinasi empat tim: untuk ekspor; rehabilitasi industri dantekstil; perencanaan infrastruktur; dan produksi pangan”.

Pada 25 Juni 1968 satu dekrit lagi dikeluarkan, yang secararesmi membubarkan Tim Ahli Ekonomi. Kami terus bekerjauntuk pemerintah yang baru, tetapi kini dalam kapasitas pri-badi. Saya kira Ali Wardhana yang untuk pertama kali diang-kat sebagai Menteri Keuangan, sedangkan saya diangkat seba-gai Direktur Jenderal Pemasaran Departemen Perdagangan.Menteri Perdagangan adalah Jenderal Yusuf; ia kemudian di-gantikan oleh Ashari, yang selanjutnya digantikan oleh Pro-fesor Sumitro. Jadi saya menjabat Direktur Jenderal Pemasarandi bawah tiga Menteri Perdagangan antara 1968 dan 1971. Wi-djojo dan Sadli masih berada di luar pemerintah waktu itu.

Sebagai Menteri Perdagangan, Sumitro mencoba mencabutberbagai rintangan administratif yang dikenakan pada per-

245

PELAKU BERKISAH

dagangan luar negeri, khususnya rintangan yang disebabkanoleh aturan kurs valuta ganda (multiple foreign exchange rateregime). Menurut aturan ini semua pendapatan dalam bentukvaluta harus diserahkan kepada Bank Indonesia, dan Bank In-donesia kemudian mengalokasikannya kepada para importir,yang kemudian mengimpor berbagai barang yang digolong-kan sesuai dengan kepentingan relatifnya. Kurs devisa yangberbeda-beda dikenakan pada berbagai kategori barang impor.Profesor Sumitro dan Ali Wardhanalah yang bertanggungja-wab atas pencabutan aturan yang rumit itu.

Di departemen itu kami mencoba mengurangi penghalang-penghalang lain atas perdagangan luar negeri, termasuk perlin-dungan tarif. Yang juga menjadi bagian tanggungjawab sayaadalah membantu Indonesia memasuki pasar ekspor baru. Na-mun waktu itu kita belum ikut dalam negosiasi perdaganganmultilateral. Dalam masa jabatannya ini Menteri PerdaganganSumitro mencoba memajukan importir dan eksportir pribumiIndonesia. Saya lihat ia adalah pembimbing dan guru yangbaik sekali, dan pengalaman yang saya peroleh selama masajabatan saya di Departemen Perdagangan itu sangat bergunaketika kemudian saya menjadi menteri kabinet.

Selama bertugas di pemerintah, saya dan keempat ekonomFEUI masih tetap mengajar di fakultas, karena ada pengertianantara Presiden Soeharto dan FEUI. Dengan kata lain, kami’dipinjamkan’ kepada pemerintah. Ketika kami bertugas diluar negeri, tanggungjawab pemberian pelajaran diemban olehpara asisten pengajar. Saya terus memberikan kuliah tentangekonomi internasional.

MENTERI TRANSMIGRASI DAN KOPERASIPada 1971, di masa Repelita I, saya diangkat sebagai MenteriTransmigrasi dan Koperasi. Penunjukan saya selaku menteri

246

SUBROTO

bukanlah bagian perombakan kabinet. Saya menggantikan Jen-deral Sarbini, seorang perwira artileri, sebagai Menteri Trans-migrasi. Koperasi waktu itu berada di bawah Departemen Da-lam Negeri, tetapi kemudian berpindah dari departemen yangsatu ke departemen yang lain, mula-mula disatukan denganTransmigrasi ketika saya menjabat menteri, kemudian denganPerdagangan dalam Departemen Perdagangan dan Koperasi, danakhirnya dengan Pengembangan Usaha Kecil di bawah Depar-temen Koperasi dan Pengembangan Usaha Kecil. Walaupun de-mikian, pada 1971 embrio Departemen Koperasi telah berkem-bang, meskipun digabungkan dengan Transmigrasi: sampai wak-tu itu yang ada adalah Direktorat Jenderal, jadi bukan Departe-men Koperasi. Jadi saya adalah Menteri Koperasi yang pertama.

TransmigrasiSelama memegang jabatan ini saya harus mencurahkan per-hatian dan energi yang sama pada transmigrasi dan koperasi.Di masa jabatan saya, kami mengembangkan landasan pemi-kiran mengenai transmigrasi yang tidak didasarkan semata-mata pada pertimbangan demografi. Di masa penjajahan Be-landa, transmigrasi dipandang sebagai cara untuk memukim-kan penduduk dari Jawa yang padat ke daerah luar Jawa yangjarang penduduknya. Kini kita mengembangkan model trans-migrasi yang merupakan bagian usaha pembangunan nasio-nal. Kita menggunakan model ini untuk memperkirakan ba-gaimana transmigrasi bisa mendatangkan tidak hanya efek”pendorong” tetapi juga””penarik”. Efek ”pendorong” adalahkarena kenyataan bahwa Jawa berpenduduk padat sehinggabanyak petani menjadi tidak memiliki tanah. Efek ”penarik”diciptakan dengan memindahkan petani yang tidak memilikitanah ke daerah-daerah luar Jawa dan membuka ”pusat-pusatpembangunan” di daerah-daerah tersebut. ”Pusat-pusat pem-

247

PELAKU BERKISAH

bangunan” akan menciptakan berbagai aktivitas baru dan me-narik penduduk dari Jawa. Efek ”penarik” dan ”pendorong”itu diharapkan menjadi mekanisme untuk memindahkan pen-duduk; awalnya, perpindahan sepenuhnya didorong dan di-biayai oleh pemerintah, tetapi kemudian diharapkan berlang-sung secara sukarela. Di masa jabatan saya sebagai MenteriTransmigrasi, kita juga memberlakukan Undang-undang ten-tang Transmigrasi, yang berarti meletakkan dasar pemikiranmengenai transmigrasi dalam kerangka hukum.

Kalau mengamati falsafah pembangunan di Indonesia wak-tu itu, pendekatan terhadap transmigrasi itu didorong olehtujuan swasembada beras. Jadi program transmigrasi meru-pakan ekstensifikasi pembangunan pertanian dengan mem-buka lahan baru untuk bercocok tanam. Kemudian transmi-grasi melibatkan tidak hanya tanaman pangan, melainkan jugatanaman perdagangan. Inilah tujuan ”pusat-pusat pemba-ngunan yang baru”, yang diharapkan akan menciptakan efekpengganda di daerah-daerah, dan sekaligus mengurangi te-kanan penduduk di Jawa.

Namun tekanan penduduk di Jawa tidak dapat dikurangidengan transmigrasi semata, karena lebih banyak orang ber-pindah ke Jawa dengan alasan pendidikan dan ekonomi. Ka-rena itu efek migrasi neto perpindahan penduduk interregio-nal di wilayah Indonesia positif untuk Jawa hanya pada tahun-tahun pertama. Perlu tidaknya dan keefektifan program trans-migrasi tidak dapat dinilai dengan pertimbangan demografisemata, sebab hal itu tidak dapat memecahkan masalah de-mografi Indonesia. Tujuan transmigrasi adalah menciptakan”pusat-pusat pembangunan baru” di daerah-daerah luar Jawa,dan dilihat dari perspektif sejarah, keputusan Presiden Soe-harto untuk menjadikan transmigrasi sebagai prioritas pro-gram pembangunan adalah bijaksana.

248

SUBROTO

Masalah besar transmigrasi yang dihadapi waktu itu adalahbagaimana menyeimbangkan permintaan akan lahan transmi-grasi yang cocok dengan pasokan secara sepadan. Waktu itu ter-jadi lonjakan permintaan petani yang tidak memiliki tanah diJawa untuk melakukan transmigrasi, di mana pertumbuhan pen-duduk pada awal 1970-an masih sangat tinggi, sekitar dua per-sen setahun. Bukti empiris menunjukkan, petak tanah yang ter-sedia bagi petani di Jawa makin lama makin sempit akibat te-kanan penduduk, dan jumlah petani yang tidak memiliki tanahterus meningkat. Ketika kita membuka lahan transmigrasi yangbaru, terjadi kelebihan permintaan akan tanah, karena kita hanyadapat mengakomodasi jumlah orang yang relatif terbatas.

Karena tujuan transmigrasi waktu itu adalah membuka la-han yang siap untuk bercocok tanam, penyiapan lahan baruitu terbukti menjadi hambatan besar. Kita tidak memiliki sum-berdaya untuk menangani hal ini secara terpadu, denganmenggunakan buldozer dan peralatan lainnya.

Ada dua macam tanah yang tersedia untuk transmigrasi:tanah milik pemerintah dan tanah milik marga. Untuk mem-peroleh tanah milik marga, kita harus bernegosiasi dengan me-reka, dan hasilnya harus didasarkan pada prinsip saling meng-untungkan. Marga sendiri berhak mengembangkan bagian-bagian tanah tertentu yang dikuasai oleh pemerintah, dan pe-merintah diminta mencadangkan sebagian tanah yang tersediauntuk mereka garap. Tentu saja kadang-kadang timbul masa-lah dalam pengalihan tanah itu, tetapi masalah itu dapat dipe-cahkan secara damai lewat negosiasi.

Kesulitan-kesulitan terjadi karena pemerintah setempat (ka-bupaten) ingin menarik transmigran, namun kadang-kadangmenempatkan mereka di lokasi-loksi yang agak terpencil un-tuk membuka wilayah-wilayah tersebut. Sebagian amat sukardicapai karena tidak punya hubungan dengan pusat-pusatkonsumen yang besar. Dalam kasus-kasus demikian, trans-

249

PELAKU BERKISAH

migrasi tidak terlalu behasil. Pelajaran yang dapat ditarik daripengalaman ini adalah bahwa lahan transmigrasi tidak bolehditempatkan jauh dari pusat-pusat yang ada, kecuali jalan-jalan sudah dibangun untuk menghubungkan lahan transmi-grasi dengan lokasi pusat terdekat.

Ada dua program pemukiman yang saya pelajari waktuitu. Yang pertama adalah skim Brazil, yang membuka daerahtimur laut di sepanjang Sungai Amazon. Ini adalah programbesar-besaran: kepada para petani dibagikan petak-petak ta-nah seluas 150 hektar, yang dibuka dengan buldozer-buldozerbesar. Program besar-besaran seperti ini tidak layak untuk In-donesia. Program kedua yang saya pelajari adalah skim Fede-ral Land Development Authority (FELDA) Malaysia, yang me-nyediakan tanah baru bagi para petani kecil, namun ini adalahskim yang sangat mahal.

Kita harus mengembangkan suatu skim yang tidak terlalumahal, tetapi menarik bagi petani. Kita berikan dua hektartanah kepada seorang petani baru. Seperempat tanah pemba-gian itu digunakan sebagai tempat tinggal, dan tiga perempatuntuk budidaya padi atau tanaman lain. Satu hektar diguna-kan untuk tanaman perdagangan, yang memungkinkan petanihidup secara ekonomi.

Segi negatif memindahkan penduduk secara berkelompokdari Jawa ke wilayah transmigrasi adalah bahwa seringkaliterdapat orangtua di dalam kelompok itu. Memang ada segipositifnya memindahkan penduduk sebagai satu komunitas,sehingga mereka tidak merasa asing di lingkungan yang baru,tetapi kerugiannya adalah produktivitas mereka terpengaruholeh hadirnya orang-orang tua itu.

KoperasiDengan fokus pemerintah mengembangkan koperasi, inten-sifikasi pertanian harus dicapai dengan membentuk Koperasi

250

SUBROTO

Unit Desa (KUD) dan Badan Usaha Unit Desa (BUUD). LewatKUD dan BUUD diluncurkan program-program intensifikasipertanian berupa Bimbingan Massal (Bimas) dan IntensifikasiMassal (Inmas).

Kampanye Bimas mencakup lima unsur ”usaha” (pancausaha): penyediaan pupuk; penggunaan pestisida; penggu-naan benih padi hibrida baru (varitas unggul atau high-yield-ing varietes); perluasan dan perbaikan irigasi; dan perbaikanteknik-teknik budidaya—menanam benih dalam barisan, danbukan menyebarnya secara acak, untuk memudahkan pem-bersihan petak tanaman.

Hasil (padi) petani yang meningkat diserahkan kepadaKUD, dan KUD membelinya dengan harga dasar yang sudahdisepakati, atau lebih tinggi daripada itu. Dengan kata lain,petani bebas menjual padinya, tetapi KUD diminta membantumereka dengan membelinya dengan harga yang menjaminpendapatan minimum petani.

Di masa jabatan saya sebagai Menteri Koperasi kita jugamemberlakukan Undang-undang Koperasi. Dasar pemikiranmembentuk KUD di tahun-tahun awal Pemerintah Orde Baruadalah bahwa proses pembangunan ekonomi di Indonesia ha-rus dimulai dengan pembangunan di wilayah pertanian, ka-rena mayoritas penduduk Indonesia tinggal dan bekerja di sa-na. Dengan membangun wilayah pertanian lebih dulu, per-mintaan efektif terhadap produk-produk industri manufakturakan terbentuk dengan naiknya produktivitas dan pendapatanriil yang dapat dibelanjakan. Pembangunan sektor industri ma-nufaktur akan didorong dengan meningkatnya permintaanefektif. Tujuan gerakan koperasi di desa adalah membantu sek-tor pertanian memasarkan produk-produknya dan menye-diakan pinjaman dan masukan-masukan penting, termasukpupuk dan benih unggul.

251

PELAKU BERKISAH

Gagasan membangun sektor pertanian lebih dulu itu diba-has secara intensif di antara lima orang teknokrat ekonomi.Satu model pembangunan yang populer waktu itu adalah mo-del India, yang sejak awal menekankan pembangunan industriberat. Namun tekanan kita adalah memulai pembangunan darisektor pertanian. Untunglah, ketika mengajukan gagasan inikami mendapat tanggapan yang sangat simpatik dari PresidenSoeharto, berkat latarbelakang yang dimilikinya. Model kamiyang sederhana itu didasarkan pada asumsi bahwa ”gerak spi-ral ke atas” merupakan hasil meningkatnya permintaan efektifsektor pertanian dan meningkatnya pasokan masukan (input)pertanian, yang mendorong pertumbuhan sektor industri.Sektor industri akan memanfaatkan masukan pertanian untukmenghasilkan luaran (output), yang pada gilirannya akan digu-nakan oleh sektor pertanian sebagai masukan.

Saya percaya koperasi akan berkembang sebagai bagian ge-rakan sukarela, terdorong oleh keinginan anggota untuk mem-perbaiki taraf hidup mereka. Ketika saya menjabat menteri,kami tidak ”memanjakan” koperasi baru, kami lebih banyakmelatihnya untuk menjadi koperasi yang aktif dan memotivasidirinya. Kami memberikan kredit kepada koperasi hanya jikakoperasi itu dapat dengan jelas menunjukkan bagaimana kre-dit tersebut akan digunakan, dan jika koperasi itu memilikiprospek yang baik untuk tumbuh lebih lanjut.

Pendekatan terhadap koperasi sekarang berlainan. Koperasidimanjakan, dan itu tidak sehat ditinjau dari segi pendidikan,karena dengan demikian koperasi tidak didorong untuk ”me-macu diri sendiri’. Karena itu, walaupun dewasa ini terdapatbanyak koperasi, kebanyakan mutunya tidak seperti yang di-harapkan. Saya kira kecenderungan ini mulai terjadi ketikatanggungjawab KUD diambil-alih oleh Bulog (Badan UrusanLogistik).

252

SUBROTO

MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN KOPERASISesudah Profesor Sadli meninggalkan Departemen TenagaKerja pada Maret 1973 untuk menjadi Menteri Pertambangandalam Kabinet Pembangunan Kedua, bekas departemennyadan departemen saya digabungkan menjadi Departemen Tena-ga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi, dan saya menjabat seba-gai menterinya. Di masa jabatannya sebagai Menteri TenagaKerja, Profesor Sadli telah meletakkan dasar gerakan perbu-ruhan dengan mendorong pembentukan serikat buruh baru,yang disponsori oleh pemerintah (Serikat Pekerja Seluruh In-donesia—SPSI). Saya percaya akan pentingnya mempunyaiorganisasi buruh waktu itu. Saya ingat, ketika mengunjungiYugoslavia bersama Sadli untuk mempelajari hubungan an-tara buruh dan manajemen: di sana buruh tidak ditempatkandi bawah manajemen, tetapi bekerja bersama manajemen ber-dasarkan kesetaraan. Menurut Sadli, SPSI dapat menetapkanupah dan persyaratan buruh atas dasar posisi tawar kolektifdengan manajemen.

Saya tidak melakukan perubahan penting dalam kebijakanburuh, tetapi kurang-lebih melanjutkan kebijakan yang telahditempuh oleh Sadli. Tetapi untuk melindungi buruh dalamkasus kecelakaan, saya berlakukan skim Astek (Asuransi Tena-ga Kerja), yang pada hakikatnya merupakan Dana Darurat(Provident Funds) bagi buruh. Itu bukan skim asuransi jiwa,tetapi dimaksudkan untuk memberi buruh jaminan apabilaterjadi kecelakaan, sekaligus mendorong mereka menabung.Buruh harus menyisihkan sebagian pendapatannya untuk asu-ransi, sedangkan majikan berkewajiban memberikan asuransi.Skim asuransi Astek hanya tersedia bagi buruh yang menjadianggota serikat buruh dan bekerja di perusahaan besar ataumenengah yang mapan. Kita tidak dapat memberikan perlin-dungan kepada buruh tak tetap yang bekerja secara harian,

253

PELAKU BERKISAH

yang berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Se-betulnya jumlah buruh tak tetap dan tak terorganisasi ini sa-ngat besar. Pada umumnya skim Astek diterima dengan baik,karena kecelakaan memang biasa terjadi di tempat kerja, danbila seorang buruh mengalami kecelakaan, keluarganya men-dapat dukungan dari Astek.

Program yang lain adalah skim BUTSI (Badan Urusan Te-naga Kerja Sukarela Indonesia) untuk sarjana, semacam PeaceCorps, di mana para sarjana bekerja dalam program-programpembangunan di desa secara sukarela. Semula skim ini tidakberhubungan dengan karir peserta, tetapi kalau mereka ke-mudian melamar pekerjaan di sektor pemerintah, mereka men-dapat prioritas.

BUTSI tidak dimaksudkan untuk menciptakan peluang ker-ja bagi para sarjana yang menganggur, karena kita tidak adamasalah pengangguran sarjana waktu itu. Kami merasa parasarjana dapat memperoleh pengalaman yang bermanfaat de-ngan bekerja dan menghadapi masalah-masalah pembangun-an secara nyata di desa, dan lebih cenderung memandang skimitu sebagai sarana untuk memberikan peluang pendidikan ke-pada mereka. Para lulusan fakultas kedokteran yang masihmuda, dan bekerja dalam rangka skim yang lain, diminta men-jalankan tugas di wilayah pedesaan selama dua tiga tahun,dan sarjana akuntansi punya kewajiban serupa untuk bekerjadi kota kecil untuk masa tertentu. Untuk para ekonom, sarjanahukum, dan lain-lain yang tidak punya kewajiban demikian,BUTSI memberi kesempatan untuk memperoleh pengetahuanlangsung mengenai masalah-masalah pembangunan di desa.

Di masa jabatan saya sebagai Menteri Tenaga Kerja, kitajuga mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) di ibukota-ibukotaprovinsi. Fasilitas latihan ini dimulai dengan hibah PemerintahJerman (Barat), dan diadakan untuk mereka yang bekerja di

254

SUBROTO

lapangan teknik tertentu, seperti teknisi listrik, buruh mesin,dan tukang kayu. Balai-balai latihan khusus didirikan di ibu-kota provinsi sesuai dengan kekhususan tiap provinsi, sehing-ga teknisi yang dilatih adalah mereka yang memang diperlu-kan oleh provinsi tersebut.

Indonesia adalah anggota Organisasi Perburuhan Interna-sional (International Labour Organisation—ILO), dan kita ha-rus menerima konvensi ILO mengenai hak-hak buruh, terma-suk hak mogok dan membentuk serikat buruh. Walaupun kitamenerima konvesi tersebut, kita sedikit memodifikasi tafsiranatas hak-hak itu; misalnya, walaupun kita menghormati hakburuh untuk mogok, kita tambahkan ketentutan bahwa me-reka harus memberitahu dahulu rencana mereka kepada De-partemen Tenaga Kerja. Begitu kami mengetahui rencana itu,kami gerakkan mesin untuk mempertemukan manajemen per-usahaan yang terkena itu dengan buruhnya, dan wakil De-partemen Tenaga Kerja bertindak sebagai mediator. Dengandemikian kami dapat menciptakan masa teduh, yang sering-kali memungkinkan kami menghindari pemogokan, paling ti-dak jika sebagian tuntutan utama kaum buruh dapat dipenuhi.Namun harus diakui bahwa tahun-tahun itu ketidakpuasanburuh belum menjadi masalah besar.

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGISesudah masa jabatan saya selaku Menteri Tenaga Kerja berakhirpada 1978, saya diangkat sebagai Menteri Pertambangan danEnergi, jabatan yang saya pegang untuk dua masa jabatan (1978-88). Di masa jabatan Profesor Sadli sebagai Menteri Pertambang-an, urusan energi, seperti tenaga listrik dan energi nuklir, beradadi luar bidang Departemen Pertambangan, tetapi sebagai Men-teri Pertambangan dan Energi saya diserahi tugas tidak hanyamengurusi eksploitasi mineral, melainkan juga masalah energi.

255

PELAKU BERKISAH

Pada waktu saya mulai memegang jabatan ini, kebanyakanmasalah besar yang dihadapi oleh Profesor Sadli di masa ja-batannya sehubungan dengan krisis Pertamina pada 1975 te-lah terpecahkan, dan Jenderal Ibnu Sutowo telah digantikanoleh Piet Haryono. Masalah-masalah tersisa yang saya warisidapat dikelola dengan baik; tantangan pokoknya adalah men-dorong Pertamina melakukan kegiatan eksplorasi minyakyang baru.

Untuk mendorong eksplorasi, maka konsep-konsep berikutini diperkenalkan, yang sampai sekarang tetap merupakanunsur-unsur penting dalam kebijakan energi Indonesia. Yangpertama adalah intensifikasi eksplorasi. Ada banyak cadanganenergi potensial di Indonesia, tetapi cadangan-cadangan itutersebar di seluruh negeri ini dalam bentuk cekungan-cekung-an kecil stratigrafik. Kalau Indonesia ingin terus memproduksidan mengekspor minyak, ia harus mengintensifkan eksplorasiguna mendapatkan cadangan-cadangan minyak baru.

Pilar kedua kebijakan energi Indonesia adalah diversifikasisumber energi. Ini berarti Indonesia tidak boleh mengandal-kan diri semata-mata pada minyak bumi, tetapi harus meng-gunakan segala bentuk sumberdaya energi yang ada di negeriini, termasuk batubara, gas alam, dan energi panas bumi. Itu-lah masa ketika kita mendorong penggunaan batubara di pa-brik-pabrik pembangkit tenaga, eksplorasi sumberdaya energipanas bumi, dan pembangunan pabrik-pabrik pembangkit te-naga air di dekat bendungan-bendungan besar yang baru di-bangun di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Pilar ketiga kebijakan energi adalah konservasi sumberenergi. Walaupun habisnya sumberdaya energi belum meru-pakan masalah urgen, kita dapat memperkirakan bahwa ke-mungkinan itu akan terjadi di masa dekat. Karena itu dipan-dang layak untuk segera memulai konservasi sebelum terlam-

256

SUBROTO

bat. Untuk itu kita perkenalkan program nasional konservasienergi, sekaligus menyebarkan pesan lewat petunjuk-petunjukpemerintah, kuliah, kantor-kantor pemerintah, dan industri.Namun dalam hal ini kita tidak terlalu berhasil: kita segeramelihat bahwa konservasi energi merupakan gaya hidup yangharus diinternalisasikan sebagai bagian sistem nilai masing-masing orang.

Pilar keempat kebijakan energi adalah apa yang waktu itukita sebut indeksasi. Yang dimaksud adalah bahwa untuk ak-tivitas khusus kita harus menggunakan jenis energi khusus.Sebagai contoh, untuk transportasi kita masih harus menggu-nakan bensin, tetapi untuk menghasilkan tenaga kita dapatmenggunakan batubara, gas alam, atau tenaga listrik air. Un-tuk industri kita dapat menggunakan gas alam, yang waktuitu cepat dikembangkan di Indonesia. Tujuan utamanya ada-lah bahwa kita harus terus mengekspor minyak bumi, sedang-kan penggunaan energi domestik sedapat mungkin mengan-dalkan berbagai sumberdaya energi yang tidak dapat diekspor,seperti energi panas bumi.

Indonesia memiliki banyak sekali cadangan batubara, tetapisebagian besar terdiri atas batubara coklat yang bermutu ren-dah, yang sangat mengotori lingkungan, karena kadar diok-sida arang (carbon dioxide—CO2) dan asam belerang (sulphurdioxide— SO2)-nya sangat tinggi. Batubara yang terbaik adalahanthracite, yang Indonesia hanya memiliki dalam jumlah ter-batas. Mutu terbaik kedua adalah batubara bitumin, ketiga ada-lah batubara subbitumin, dan yang terendah adalah batubaracoklat. Sayang, kebanyakan cadangan batubara Indonesia ada-lah kedua jenis terakhir, yang tidak dapat diekspor. Namunbatubara bermutu rendah ini dapat dipakai untuk mempro-duksi tenaga, karena sekarang kita dapat menggunakan tekno-logi batubara bersih untuk mengurangi kandungan asam be-

257

PELAKU BERKISAH

lerangnya dalam jumlah besar, dan dengan demikian mengu-rangi efek polusinya.

Eksploitasi gas alam dimulai pada 1976 ketika Pertamina,yang waktu itu masih dikepalai oleh Jenderal Ibnu Sutowo,membuka ladang gas pertama di Arun, Provinsi Aceh. Jenderalini memiliki keberanian dan pandangan ke depan untuk mengem-bangkan deposit gas alam yang melimpah di Arun dan Badak,Kalimantan Timur, bekerjasama dengan Mobil Oil dan Huffing-ton, keduanya dari AS. Mobil Oil mengembangkan ladang Arun,sementara Huffington mengembangkan ladang Badak.

Di masa jabatan saya selaku Menteri Pertambangan danEnergi, kita juga mengembangkan ladang Duri di Minas, Suma-tra. Ladang ini berisi minyak bumi sangat berat yang tidakdapat dieksploitasi dengan cara konvensional. Air, bahan-ba-han kimia, atau zat-zat lain harus dipompakan ke dalam sumuruntuk membuat minyak bumi berat itu lebih encer dan men-dorongnya ke atas. Cara ini disebut enhanced oil recovery (EOR).

Pengalaman menarik dalam masa jabatan saya dalam Per-tambangan dan Energi adalah pertemuan OPEC, yang sayaselenggarakan di Bali pada akhir 1980, segera sesudah perangIran-Irak pecah. Salah satu tugas kita waktu itu adalah menye-lenggarakan Konferensi Menteri OPEC. Dalam pertemuan itusemua utusan menolak mempertemukan wakil Irak dan Irandalam satu ruangan, karena ada kemungkinan timbul konflikbesar di antara mereka. Namun saya merasakan pentingnyamenunjukkan kepada dunia bahwa perang di antara dua ang-gota pendiri pun tidak dapat menggagalkan jalannya OPEC.Ketika menjadi menteri pada awal 1978, saya segera menyadariarti penting dan besarnya kekuasaan OPEC: pada akhir 1970-an, gabungan negara-negara anggota OPEC merupakan sum-ber minyak bumi besar yang menghasilkan 30 juta barrel sehari,sedangkan gabungan negara-negara non-OPEC hanya mem-

258

SUBROTO

peroduksi 18 juta barrel sehari. Tidak mengherankan bilaOPEC merupakan organisasi internasional yang sangat per-kasa dan ditakuti oleh negara-negara Barat. Karena itu sayamerasakan pentingnya menjaga integritas dan kesatuan OPEC,walaupun perang sudah meletus di antara dua anggotapendirinya.

Untunglah saya dapat meyakinkan negara-negara anggotaOPEC lainnya bahwa pertemuan harus dapat membuktikankepada dunia luar bahwa OPEC masih merupakan organisasiyang efektif. Saya juga dapat meyakinkan mereka untuk meng-adakan pertemuan di Indonesia. Semua orang heran melihatwakil-wakil Irak maupun Iran hadir. Sebelum pertemuanOPEC itu berlangsung, saya berkunjung ke dua negeri itu un-tuk meyakinkan mereka tentang perlunya kehadiran mereka,karena kerjasama ekonomi di dalam OPEC harus terus berjalanwalaupun perang berlangsung.

Bahaya perang Iran-Irak adalah kalau Iran menutup SelatHormuz. Kalau hal itu terjadi, maka minyak bumi dari TimurTengah, yang jumlahnya mencapai 5-6 juta barrel sehari, tidakdapat mencapai pasar internasional. Kemungkinan itu menim-bulkan panik di pasar minyak bumi dunia, dan sebagai aki-batnya harga minyak bumi melejit dari $12 per barrel sebelumperang Iran-Irak menjadi $24 per barrel segera sesudah perangpecah pada 1980. Kemudian harga naik lagi menjadi $32 perbarrel.

Kalau saya tengok kembali ke masa itu, saya kira keliruOPEC mempertahankan harga minyak bumi setinggi itu, sebabmelejitnya harga itu bukan karena usaha sendiri, melainkankarena faktor ekstra, yaitu perang Iran-Irak. Dunia luar secarakeliru mempercayai bahwa OPEC berada di balik kenaikanharga itu. Kekeliruan OPEC adalah bahwa ia mempertahan-kan harga minyak bumi setinggi itu.

259

PELAKU BERKISAH

OPEC mencoba mempertahankan harga itu dengan apayang dinamakan ”manajemen pasokan” (supply management).Manajemen itu kemudian mengakibatkan ditetapkannya kuo-ta ekspor untuk masing-masing negara anggota OPEC. Namunketika harga minyak bumi melonjak sampai $32 per barrel,negara-negara pengimpor minyak bumi mengalami kesulitanbesar membayar tagihan mereka. Tidak mengherankan bilamereka kemudian mencari jalan untuk mengurangi ketergan-tungannya pada minyak bumi. Organisasi negara-negarapengimpor minyak, International Energy Agency (IEA), yangdidirikan sesudah terjadi guncangan minyak bumi yang per-tama pada 1973/74, mengintensifkan usaha-usaha untukmengkoordinasikan segala langkah negara-negara anggotanyauntuk mengurangi ketergantungan mereka pada minyak bu-mi. Akibat usaha-usaha tersebut, dalam hal permintaan, terjaditekanan ke arah penurunan harga minyak bumi. Namun da-lam hal pasokan, daerah-daerah produsen minyak bumi, yangsecara ekonomi tidak langsung terpengaruh oleh perang Iran-Irak, terdorong mengintensifkan eksplorasi dan produksi mi-nyak, seperti daerah di sekitar Teluk Meksiko, daerah LerengUtara Alaska, dan daerah Laut Utara. Usaha-usaha ini berhasildengan baik sehingga melejitkan produksi minyak negara-ne-gara penghasil minyak non-OPEC.

OPEC kini menghadapi masalah bagaimana mempertahan-kan tingginya harga minyak bumi. Organisasi ini mencobamembatasi produksi minyak bumi, tetapi peningkatan pro-duksi negara-negara non-OPEC telah memasuki pasar minyakbumi, sehingga memberi tekanan ke arah menurunnya hargaminyak bumi. Untuk merebut kembali pangsa pasar, OPECharus menurunkan harga jualnya. Hal ini memicu perlombaandi antara negara-negara anggota OPEC dan non-OPEC dalammempertahankan pangsa pasar. Negara-negara non-OPEC te-

260

SUBROTO

rus-menerus menaikkan produksinya, yang pada gilirannyamemberi tekanan lebih lanjut ke arah turunnya harga minyakbumi. Kecenderungan turunnya harga itu akhirnya menim-bulkan keadaan yang tak tertahankan pada Oktober 1986, keti-ka penurunan produksi minyak bumi harus dilakukan untukmempertahankan harga yang ada. Kritisnya keadaan waktuitu tampak jelas pada kenyataan bahwa Saudi Arabia, produ-sen minyak bumi terbesar, yang pada 1979 menghasilkan 11juta barrel sehari, telah mengurangi produksinya sampai ha-nya tiga juta barrel sehari pada 1986. Tindakan itu dirasakanperlu, karena sebagai produsen minyak bumi terbesar dalamOPEC, Saudi Arabia merupakan ”swing supplier” organisasitersebut.

Pengurangan produksi secara tajam itu tidak dapat diterimaoleh Saudi Arabia. Negara ini menolak untuk terus menjadi”swing supplier” atau ”residual supplier” OPEC, dan mulai me-naikkan produksinya lagi sampai 4-5 juta barrel sehari. Aki-batnya, harga minyak bumi turun lagi. Beberapa pertemuanOPEC diadakan di Wina untuk menangani masalah ini danmencapai persetujuan dengan Saudi Arabia untuk membatasiproduksinya lagi. Akibatnya, harga minyak bumi pulih kembali.

Para anggota OPEC tentu saja senang sekali dengan melon-jaknya harga minyak bumi yang benar-benar menjadi sumberrezeki nomplok. Indonesia telah menginvestasikan sebagianbesar rezeki nomploknya itu dalam pembangunan pertaniandan pedesaan, dan investasi itu akhirnya menyebabkan terca-painya swasembada beras pada 1985. Harga minyak bumitetap tinggi sampai 1982, sewaktu harga mulai turun akibatmelemahnya pasar minyak bumi dunia, yang disebabkan olehnaiknya produksi negara-negara non-OPEC.

Berkat kearifan Profesor Widjojo dan Presiden Soeharto, me-reka berdua lebih dulu melihat bahwa harga minyak suatu

261

PELAKU BERKISAH

waktu akan turun, dan memang itu yang terjadi pada 1982.Dalam suatu sidang kabinet pada 1983 Pemerintah Indonesiauntuk pertama kali memutuskan mencari sumber-sumber barupendapatan pemerintah dan penerimaan devisa, karena pe-merintah menyadari tidak dapat lagi mengandalkan pengha-silan dari minyak bumi. Untuk mencapai tujuan ini dirancangundang-undang perpajakan yang baru guna menyerap sum-ber-sumber baru pendapatan pajak nonmigas untuk mengim-bangi anjloknya penerimaan pajak migas.

Masalah yang tetap ada berkaitan dengan konsumsi bahanbakar domestik, karena harga minyak mentah di pasar duniamasih relatif tinggi, berkisar sekitar $23-25 per barrel. Padatahap-tahap awal pembangunan ekonomi, banyak orang mis-kin Indonesia menggunakan minyak tanah sebagai bahan ba-kar untuk penerangan dan memasak. Ketika pembangunanekonomi maju dan kelas menengah semakin tumbuh, permin-taan akan bensin meningkat, yakni sebagai bahan bakar kenda-raan bermotor yang semakin meningkat, yang kini dapat dibelioleh orang-orang itu. Masalahnya adalah bahwa sementaraharga minyak bumi mentah tinggi, harga minyak tanah untuksebagian besar orang yang berpenghasilan rendah harus tetapdipertahankan pada tingkat yang relatif rendah. Pemberiansubsidi oleh pemerintah untuk menjembatani perbedaan hargaini dianggap penting. Sewaktu harga minyak bumi naik, sub-sidi pun harus dinaikkan.

Keadaan sekarang amat berlainan, karena harga minyakbumi terus-menerus turun, dan sekarang sudah lama tetap dibawah $20 per barrel. Di sisi lain, harga bahan bakar domestikterus meningkat sejalan dengan naiknya pendapatan pendu-duk, sementara subsidi bahan bakar turun. Sebetulnya kitatidak memerlukan lagi subsidi bahan bakar. Pada awalnya sayaberpendapat bahwa subsidi itu penting, paling tidak ketika

262

SUBROTO

harga minyak bumi masih di atas $20 per barrel, dan penda-patan per kapita di bawah $500. Pada pertengahan 1990-an(sebelum krisis keuangan Asia) subsidi tidak diperlukan lagi.Subsidi itu sudah harus diakhiri, kecuali untuk minyak tanah,yang harga domestiknya masih di bawah harga internasionalminyak bumi. Subsidi untuk minyak tanah dibiayai lewat pem-berian subsidi silang harga bensin.

SEKRETARIS JENDERAL OPECSelama masa jabatan saya selaku Menteri Pertambangan danEnergi antara 1978 dan 1988, saya sering harus bertindak sela-ku Presiden OPEC. Lazimnya masa jabatan Presiden OPECadalah satu tahun, tetapi ini dapat diperpanjang. Dalam kenya-taan, saya memegang jabatan ini lima atau enam kali. JabatanSekretaris Jenderal OPEC digilir menurut abjad nama negara.Sekretaris Jenderal bertanggungjawab menangani urusan ad-ministratif dan organisasi OPEC sehari-hari, dan menjadi jurubicara organisasi. Pada 1963-64 seorang Indonesia, Dr Sanger,seorang pejabat Pertamina, untuk pertama kali memegang ja-batan Sekretaris Jenderal OPEC. Sekretaris Jenderal yang per-tama adalah Dr Rohani, seorang utusan Iran yang sangat aktifdi OPEC. Sesudah Iran, seorang wakil dari Irak menjabat Se-kretaris Jenderal kedua, diikuti oleh utusan dari Indonesia.

Untuk masa 1978-83, Menteri Pertambangan Gabon menja-bat Sekretaris Jenderal OPEC, sedangkan seorang Irak menja-bat sebagai wakilnya. Sesudah perang Iran-Irak meletus, OPECterpecah menjadi dua kubu yang saling bertentangan, di satupihak Iran, dan di lain pihak negara-negara Arab. Di sampingkedua kubu tersebut, ada kubu ketiga yang netral, terdiri atasIndonesia, Nigeria, dan Venezuela. Ketika harus memilih Se-kretaris Jenderal yang baru pada 1983, kubu Irak menampilkancalonnya, tetapi diveto oleh Iran. Kemudian Iran mengusulkan

263

PELAKU BERKISAH

calonnya, yang pada gilirannya diveto oleh Irak. Antara 1983dan 1988 OPEC tidak mempunyai Sekretaris Jenderal, karenatidak dapat mencapai konsensus mengenai penunjukannya.Karena jalan buntu ini, Wakil Sekretaris Jenderal OPEC, orangIrak, bertindak selaku Penjabat Sekretaris Jenderal untuk masatersebut.

Ketika masa jabatan saya sebagai Menteri Pertambangandan Energi berakhir pada Maret 1988, OPEC sedang membi-carakan kemungkinan mengangkat orang Indonesia sebagaiSekretaris Jenderal, karena Indonesia netral. Karena para ang-gota OPEC sudah mengenal saya, dengan segera saya diusul-kan untuk menduduki jabatan tersebut pada Juli 1988. MenurutAnggaran Dasar OPEC, pemilihan Sekretaris Jenderal harusdidasarkan pada kinerja, dan penunjukan berlaku untuk masatiga tahun, dengan kemungkinan diperpanjang satu masa ja-batan berikutnya. Pada 1991 saya dipilih kembali untuk masajabatan kedua, 1991-1994. Ini rekor, sebab belum pernah adayang menjabat Sekretaris Jenderal untuk dua masa jabatan.

OPEC menghadapi beberapa tantangan sejak kurun 1970-an. Salah satu masalah besar yang saya hadapi adalah perti-kaian yang tak kunjung reda antara negara-negara produsenminyak bumi dan negara-negara konsumen minyak bumi.OPEC dipandang sebagai ”big boy” oleh dunia industri, karenabelum pernah dalam sejarah sekelompok negara berkembangberani menentukan harga satu komoditas strategis yang sangatpenting. Arsitek utama strategi melawan OPEC waktu itu ada-lah Henry Kissinger, Menteri Luar Negeri AS, yang ingin meng-hancurkan organisasi tersebut. Semangat yang berlaku waktuitu adalah semangat konfrontasi keras antara negara-negara pro-dusen minyak bumi dan negara-negara konsumen minyak bumi.

Sikap konfrontasi itu masih hidup sampai sekarang. Halitu dapat dilihat dari kenyataan bahwa perusahaan-perusa-

264

SUBROTO

haan minyak asing masih dipandang dengan penuh kecuriga-an, paling tidak di Indonesia. Mereka diyakini datang ke negeriini hanya untuk mengejar keuntungan maksimum dankemudian menghilang secepatnya. Ini dipandang sebagai pe-nyebab gerak gila-gilaan harga minyak bumi: $1 per barrelpada 1970, $4 sesudah perang Arab-Israel berakhir pada 1973,kemudian mencapai $12 dan $32 sesudah meletusnya perangIran-Irak pada 1980, kemudian turun menjadi $9 pada 1986,naik lagi sampai $40 selama Perang Teluk pada awal 1991, dankemudian turun lagi sampai $11.

Fluktuasi harga itu tidak baik untuk produsen maupun kon-sumen minyak bumi. Kedua pihak memerlukan tingkat hargayang lebih stabil, yang naik-turun hanya dalam koridor ter-tentu. Saya pikir sekarang ini terdapat saling pengertian yanglebih baik antara produsen dan konsumen minyak bumi. Halitu dapat dilihat dari kenyataan bahwa kedua belah pihak se-karang dapat duduk bersama dan bertukar gagasan tentangproduksi dan permintaan akan minyak bumi. Akibatnya, pasarminyak bumi menjadi lebih transparan dan stabil.

Ketika saya menjabat Sekretaris Jenderal OPEC, urusan po-kok saya adalah mempertemukan pihak produsen dan kon-sumen—OPEC dan IEA. Kebetulan Direktur Eksekutif IEAwaktu itu, Ny. Helga Steeg, adalah orang yang saya temui da-lam kunjungan saya di Jerman Barat, ketika saya menjabatMenteri Tenaga Kerja. Kenyataan itu sangat membantu, ketikakami bertemu kembali, masing-masing sebagai wakil OPECdan IEA, dan mencoba memperbaiki hubungan di antara ke-dua organsasi. Dasar pemikiran untuk melakukan usaha ituadalah bahwa kedua organisasi sesungguhnya berada di atas”kapal yang sama”. Saya tekankan bahwa bukan tujuan OPECuntuk mencapai harga tertinggi, dan juga bukan tujuan negara-negara konsumen minyak bumi untuk memperoleh harga se-

265

PELAKU BERKISAH

rendah mungkin, karena harga yang rendah akan meningkat-kan permintaan lagi. Dengan kata lain, usaha-usaha untukmencapai harga tertinggi atau terendah dengan sendirinyaakan mengakibatkan keadaan yang tidak stabil dan tidak tetap.Karena itu saya merasa bahwa kami perlu mencapai meka-nisme harga yang dapat diterima oleh konsumen dan dapatdijalankan oleh produsen.

Dengan adanya kontak reguler antara OPEC dan IEA, ter-jalin hubungan kerja di tingkat teknis. Namun hubungan baikdi tingkat politik belum dapat dicapai, karena negara-negarakonsumen minyak bumi Barat masih memandang OPECsebagai organisasi ”kotor” yang bermaksud mencederai me-reka. Tetapi dengan selalu berkunjung ke IEA dan bertukarpikiran, saya mencoba menciptakan saling pengertian yanglebih baik mengenai tujuan OPEC pada pihak negara-negarakonsumen minyak bumi. Usaha-usaha ini terbukti bermanfaatdengan terlaksananya dialog pertama antara negara-negaraprodusen minyak bumi dan negara-negara konsumen minyakbumi di Paris pada 1991. Ini betul-betul merupakan terobosan,karena itulah untuk pertama kalinya wakil-wakil negara-ne-gara produsen minyak bumi dan negara-negara konsumen mi-nyak bumi duduk di satu meja untuk membicarakan masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama.

Walaupun dalam dialog yang pertama itu kami tidak men-capai satu pun kesepakatan substantif, kami menyimpulkanbahwa duduk bersama membicarakan masalah-masalah yangmenjadi kepentingan bersama adalah bermanfaat. Karena itu-lah pertemuan kedua diselenggarakan di Sarpsborg, Norwe-gia, pada 1992, dan pertemuan ketiga akan diadakan di Car-tagena, Spanyol, pada 1993. Pertemuan ketiga ini ditunda ke-tika Pemerintah Gonzales di Spanyol jatuh, dan sebagai gan-tinya diadakan pada 1994 di Madrid. Pada 1995 pertemuan

266

SUBROTO

keempat diadakan di Caracas, Venezuela; itu juga untuk per-tama kalinya pertemuan diadakan di sebuah negara anggotaOPEC.

Sungguh menyenangkan melihat berlangsungnya transisidari konfrontasi ke kerjasama antara OPEC dan IEA. Peru-bahan pendekatan ini adalah hasil meningkatnya kesadarankedua pihak, bahwa masing-masing bertujuan mencapai kesta-bilan dengan mengurangi ketidakpastian dan meningkatkantransparansi.

Tentu saja ada orang-orang skeptis yang mempertanyakanmanfaat pertemuan-pertemuan seperti itu, di mana masalahyang paling esensial—harga minyak bumi—tidak dibahas.Alasannya adalah bahwa orang-orang Amerika pada prinsip-nya berkeberatan membicarakan masalah harga. Mereka ber-anggapan OPEC adalah sebuah kartel, dan penetapan hargajual kartel tidak dapat diterima. Lebih daripada itu, undang-undang antitrust Amerika tidak mengizinkan Pemerintah ASambil bagian dalam negosiasi dengan suatu kartel untuk me-netapkan harga produk kartel tersebut. Mengingat keberatanpihak Amerika tersebut kami mencoba menangani masalahharga itu dengan cara tidak langsung, yakni dengan membi-carakan permintaan dan penawaran di pasar dunia. Dengandemikian kami mencapai saling pengertian secara diam-diammengenai masalah harga yang menjadi masalah besar itu tanpamenyebutkannya secara eksplisit. Menghindari membicarakanharga sesungguhnya merupakan satu-satunya peraturan taktertulis yang disetujui bersama dalam pertemuan-pertemuantersebut.

Pertemuan OPEC-IEA kelima diadakan di India. Walaupunbukan anggota OPEC ataupun IEA, India dalam waktu dekatakan menjadi konsumen minyak bumi neto yang sangat pen-ting. India memang menghasilkan minyak bumi di daerah de-

267

PELAKU BERKISAH

kat Bombay, yang dinamakan Bombay High, dengan jumlahmencapai sekitar 800.000 barrel sehari, tetapi jumlah ini jauhdaripada cukup bagi permintaan India yang cepat meningkat.

Ketika menjabat Sekretaris Jenderal OPEC, hasrat saya yanglain adalah menjalin hubungan kerjasama yang baik dengannegara-negara produsen minyak bumi non-OPEC. Ini tentusaja tidak mudah, karena para produsen minyak bumi itu se-muanya saling bersaing tajam. (Di dalam OPEC pun masing-masing negara anggota adalah pesaing ketat.) Tidak menghe-rankan bila ada skeptisisme terhadap usaha-usaha saya untukmencapai hubungan kerjasama dengan para produsen minyakbumi non-OPEC. Namun saya merasa, setidak-tidaknya kamidapat membentuk forum di mana kami dapat duduk bersama,dan, misalnya, bertukar informasi tentang pasar.

Usaha memajukan kerjasama antara OPEC dengan paraprodusen minyak bumi non-OPEC itu terbukti berhasil danmenyebabkan terbentuknya organisasi baru yang disebut IPEC(Independent Petroleum Exporting Countries). Negara-negaraanggota IPEC yang utama mencakup semua produsen minyakbumi non-OPEC yang masih merupakan negara-negara ber-kembang. Negara maju produsen minyak bumi non-OPEC,seperti Inggris, tidak menjadi anggota IPEC. Satu-satunya ne-gara maju produsen minyak bumi IPEC adalah Norwegia. Ne-gara-negara anggota IPEC meliputi Meksiko, Angola, China,Malaysia, Mesir, Oman, dan Norwegia. Selama masa jabatansaya sebagai Sekretaris Jenderal, OPEC dan IPEC sering meng-adakan pertemuan untuk membicarakan masalah yang men-jadi kepentingan bersama.

Malaysia tidak pernah bergabung dengan OPEC, karenaPerdana Menteri Mahathir menganggap Malaysia adalah pro-dusen minyak bumi terlalu kecil, dengan hasil hanya sekitar300.000 barrel sehari. Saya katakan kepadanya bahwa anggota

268

SUBROTO

OPEC juga meliputi produsen minyak bumi kecil seperti Eku-ador—yang bahkan menghasilkan minyak bumi lebih sedikitdaripada Malaysia—dan Gabon. Tetapi Mahathir memang sa-ngat cerdik dengan tidak mau masuk OPEC, karena negaraanggota harus membayar iuran kepada orgnisasi dan tundukpada manajemen pasokan OPEC, di samping dalam kondisitertentu harus membatasi produksi minyak bumi mereka. De-ngan tidak bergabung, suatu negara dapat menghindari per-syaratan tersebut: jika harga minyak bumi naik, negara itu akanberuntung, dan jika harga turun ia tidak perlu berkorban de-ngan mengurangi produksi minyaknya. Selain itu, karena Ma-laysia merupakan produsen yang relatif kecil, maka lang-kahnya tidak akan berpengaruh terhadap harga minyak bumidi pasar dunia.

Tidak seperti OPEC, IPEC merupakan organisasi longgartanpa sekretariat permanen. OPEC dan IPEC melakukan per-temuan secara periodik untuk membicarakan masalah-ma-salah yang menjadi kepentingan bersama, seperti teknologidan pertukaran informasi mengenai pasar. Namun karenaNorwegia menjadi anggota IPEC dan juga IEA, maka sukarmembicarakan harga minyak bumi.

Keberhasilan mempertemukan OPEC dan IPEC untukmembicarakan masalah-masalah yang menjadi kepentinganbersama itu memberi kepuasan besar pada saya, karena iklimsaling pengertian demikian belum pernah ada sebelumnya.Harus diakui, bicara tentang hasil-hasil konkrit memang tidakbanyak yang sudah tercapai, tetapi menurut pendapat saya,kenyataan bahwa kedua organisasi mau duduk bersama, itusudah merupakan keberhasilan. Saya menganggap ini sebagaipuncak dalam karir saya sebagai Sekretaris Jenderal OPEC.Sebaliknya, titik rendahnya adalah Perang Teluk, yang meng-akibatkan blokade dan embargo internasional terhadap Irak,

269

PELAKU BERKISAH

yang berlangsung begitu lama dan menurut saya sangat me-nyedihkan. Bagaimanapun, Irak adalah salah satu negara ang-gota pendiri OPEC, bersama Iran, Saudi Arabia, Kuwait, danVenezuela, ketika organisasi ini didirikan pada 1960 di Bagh-dad. Selain itu, larangan PBB terhadap ekspor minyak bumiIrak sangat menyengsarakan rakyat Irak.

Saya ingat pertemuan di Riyadh, Saudi Arabia, pada awal1990, sebelum Irak menyerbu Kuwait, di mana Menteri Per-minyakan Irak Hisyam Challabi minta agar harga minyak bu-mi ditetapkan $23 per barrel. Waktu itu harga minyak bumiberkisar sekitar $18 per barrel. Challabi menyatakan, ia telahdiinstruksikan oleh Presiden Saddam Hussein untuk meya-kinkan OPEC agar mau menaikkan harga menjadi $23 perbarrel, dan jika ia tidak berhasil, ia bisa digantikan oleh menteriyang lain. Saudi Arabia dan Kuwait tidak setuju dengan tun-tutan Irak itu, dan dua hari kemudian Irak menyerbu Kuwait.

Hubungan di antara berbagai menteri perminyakan negara-negara OPEC sangat bergantung pada kepribadian mereka.Namun demikian ada rasa setiakawan, terutama ketika SheikhZaki Yamani masih menjabat sebagai Menteri PerminyakanSaudi Arabia. Yamani adalah tokoh yang memiliki sifat-sifatyang sangat baik, dan juga berwibawa. Ia adalah diplomatyang sangat lembut dan sopan, yang dapat membuat oranglain sepakat dengannya bukan dengan tekanan terbuka, me-lainkan dengan kekuatan argumen-argumennya. Yamani sa-ngat dihormati di dalam OPEC, tetapi sayang tidak ada lagitokoh-tokoh demikian di dalam organisasi ini. Bukan Yamaniyang memicu guncangan minyak yang pertama, seperti ditu-duhkan oleh sebagian orang. Sebetulnya, guncangan minyakyang pertama itu disebabkan oleh faktor luar, perang Arab-Israel pada akhir 1973. Akibat perang itu negara-negara Arabmemberlakukan embargo terhadap ekspor minyak bumi. Wak-

270

SUBROTO

tu itu embargo dapat berjalan karena ada ”swing supplier” besar,Saudi Arabia, yang setuju membatasi produksi minyaknya.

Di masa jabatan saya dan kemudian Ginandjar Kartasas-mita sebagai Menteri Pertambangan dan Energi, Indonesia me-mainkan peran sederhana namun penting sebagai moderatordan fasilitator di antara negara-negara anggota OPEC. Namundi masa ini saya melihat ada perubahan watak para wakilnya.Di masa lalu, walaupun mereka itu kaum teknokrat, menteri-menteri perminyakan itu juga memiliki bobot politik. Menteri-menteri yang sekarang hanya teknokrat semata, sehingga per-gantian menteri terasa sangat cepat. Terjadi kemerosotan da-lam kesinambungan kebijakan tertentu, dan OPEC kini teruskehilangan pengaruh politiknya.

PANDANGAN TERHADAP BERBAGAISUMBERDAYA ENERGI INDONESIA

Indonesia masih memiliki berbagai sumberdaya energi asliyang dapat dieksploitasi dengan biaya lebih murah daripadatenaga nuklir. Karena itu saya tidak setuju mengandalkan diripada tenaga nuklir sebagai sumber tenaga yang besar di masadepan. Sebuah instalasi nuklir seperti pernah dibayangkan un-tuk Indonesia, yang dapat menghasilkan tenaga dua kali 900MW (megawatt) berharga $7 miliar, sedangkan instalasi yang da-pat menghasilkan tenaga tiga kali 900 MW berharga $9 miliar.

Dilihat dari biaya per kwh, sebuah instalasi nuklir membu-tuhkan biaya $5,58, sedangkan instalasi siklus kombinasi (com-bined cycle) bertenaga gas membutuhkan biaya $4,10. Jadi ins-talasi bertenaga gas lebih murah daripada instalasi nuklir. Ins-talasi bertenaga batubara yang menghasilkan tenaga 600 MWdengan perlengkapan disel-berpulverisasi membutuhkanbiaya $6,30 per kwh, jadi lebih mahal daripada instalasi nuklir.Karena itu, dari tiga sumberdaya energi alternatif tangguh un-

271

PELAKU BERKISAH

tuk Indonesia di masa depan, instalasi bertenaga gas merupa-kan yang termurah, dan instalasi bertenaga batubara merupa-kan yang termahal. Walaupun instalasi bertenaga batubara se-dikit lebih mahal dibandingkan instalasi nuklir, Indonesia da-pat mengandalkan diri pada sumber batubaranya sendiri, se-dangkan bahan bakar untuk instalasi nuklir harus diimpor.

CATATAN TAMBAHAN: KRISIS DEWASA INISaya merasa sedih dengan apa yang terjadi di Indonesia sejakkrisis moneter dan keuangan menimpa negeri ini pada Juli1997. Kerja 30 tahun lalu seolah lenyap begitu saja. Pertumbuh-an ekonomi yang pesat dengan angka 7-8 persen per tahunmerupakan masa lalu, dan ramalan suram tahun 1998 menga-takan bahwa ekonomi akan berkontraksi dengan angka lebihdari 10 persen. Angka inflasi, yang bertahun-tahun dapat dita-han pada satu digit, diperkirakan akan mencapai paling tidak80 persen pada akhir 1998. Hilanglah anggaran berimbangyang mendominasi hampir sepanjang tiga dasawarsa terakhir.Dengan pengeluaran subsidi untuk pangan dan bahan bakar,yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah, dan dengan tu-runnya penerimaan akibat kontraksi ekonomi, defisit anggaranyang besar jumlahnya tidak terhindarkan. Rupiah, yang sebe-lum Juli 1997 bernilai sekitar Rp2.500 per dollar AS, sekaranghampir tak ada nilainya, merosot sampai Rp12.000-15.000 perdollar AS. Indonesia, dalam bentuk yang lebih buruk, lebihterpuruk dibandingkan dengan Thailand dan, dalam tingkatyang kurang parah, Malaysia.

Dari segi politik, harapan juga tidak menentu. Hanya sedikitorang yang berharap Presiden Habibie dapat berperan lebihdaripada sekadar tokoh transisi. Beberapa prediksi tentang na-iknya dia membuat orang Indonesia tidak bisa tidur. Ada ke-khawatiran bangkitnya Islam politik; tentara bisa menganggap

272

SUBROTO

gambaran ekonomi terlalu suram sehingga kegiatan politikyang memecah-belah tidak akan dibiarkan; negara ini bisa ter-benam dalam kemelut dan bahkan pecah. Tetapi boleh jadijuga kita dapat membalikkan kejatuhan ekonomi ini dan men-cegah terjadinya kerusakan ekonomi.

Mungkin dibutuhkan waktu tiga-empat tahun untuk mem-bangun kembali ekonomi Indonesia. Perlu dilakukan prosespengejaran besar-besaran, dan kita harus bekerja keras danefisien dengan menerapkan manajemen dan teknik-teknik pro-duksi moderen. Harapan saya yang tulus adalah bahwa dalambeberapa tahun saja Indonesia akan ”melompat” lagi.

Teuku Mohamad Daud, perintis pengusaha Indonesia,lahir di Perlak, Aceh, 1920. Setelah menyelesaikan pendi-

dikan di Aceh dan Jakarta, ia bergabung dengan Tentara Na-sional Indonesia (TNI), sesudah proklamasi kemerdekaan 1945.Karena diserahi tugas mendapatkan perlengkapan militer un-tuk TNI Komando Sumatra yang berpusat di Bukittinggi, Su-matra Barat, Daud terpaksa membiayai pengadaan perleng-kapan tersebut dengan menyelundupkan komoditas pertaniandengan bantuan pamannya, Teuku Abdul Hamid Azwar. Pada1947, atas saran Wakil Presiden Hatta, Daud dan pamannyamendirikan perusahaan dagang umum Indonesia milik negarayang pertama, yaitu Central Trading Corporation (CTC). Namaperusahaan ini kemudian diubah menjadi PN Tri Bhakti pada1961, dan kemudian PN Panca Niaga, berpusat di Bukittinggi.Daud menjadi salah seorang Direktur CTC, tetapi tetap berdi-nas sebagai staf TNI, dan kemudian menjabat Presiden Direk-tur CTC sampai pensiun pada 1966. Ia kemudian mendirikankelompok perusahaan swasta yang bergerak terutama di bi-dang konstruksi bersama beberapa rekannya.

Pada 1 Oktober 1996 dan, sekali lagi, pada Juni 1997 TeukuMohamad Daud memberikan wawancara kepada HowardDick dan Thee Kian Wie dari Dewan Redaksi BIES tentangpengalamannya menjalankan CTC, baik di masa perjuanganrevolusi Indonesia maupun di masa awal kemerdekaan, sertapandangan-pandangannya mengenai peran pemerintah dalamperdagangan. Rujukan tentang kebijakan pemerintah berhu-bungan dengan pemerintahan Soeharto. Teuku Mohamad Daudmeninggal pada 1999.

MASA MUDA DAN PENDIDIKANSetelah menyelesaikan pendidikan dasar di Aceh, saya pergike Jakarta (waktu itu bernama Batavia) untuk meneruskanpendidikan menengah di HBS. Saya bisa memperoleh pendi-dikan Belanda di sekolah eksklusif ini karena ayah saya seo-rang hulubalang (kepala distrik di Aceh). Selama menempuhpendidikan menengah di Jakarta, saya menumpang pada ke-luarga Belanda.

Ketika Perang Pasifik meletus dan Jepang menduduki Ma-laya-Inggris, saya dipanggil pulang ke Aceh oleh orangtua.Waktu itu tidak ada transportasi udara, sementara melakukanperjalanan lewat laut berbahaya. Jadi saya naik keretaapi dariJakarta ke Merak, lalu menyeberangi Selat Sunda dengan ferisampai Tanjung Karang di ujung selatan Lampung. Ayah sayasudah mengirim mobil dari Aceh untuk menjemput kami. Adiksaya dan saya menghabiskan waktu empat hari empat malamuntuk sampai di rumah kami di Samalanga, sekitar 100 km

TEUKU MOHAMAD DAUD

11

276

TEUKU MOHAMAD DAUD

dari Lhokseumawe. Selama pendudukan Jepang saya tinggaldi sana.

PERJUANGAN KEMERDEKAANSelama pendudukan Jepang saya mendapat latihan kemili-teran di Aceh, seperti latihan yang diberikan kepada pemudaIndonesia di Jawa yang masuk Peta, yaitu tentara dengan spon-sor Jepang yang disebut gyogun. Latihan berlangsung sekitar18 bulan.

Setelah Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerde-kaan Indonesia pada Agustus 1945, saya memutuskan untukambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan dengan meng-gabungkan diri pada Tentara Keamanan Rakyat (TKR) , yangkemudian diubah namanya menjadi TNI. Waktu itu saya tidakpunya pekerjaan lain, dan saya telah terpengaruh oleh propa-ganda Jepang, bahwa pada suatu ketika Indonesia akan merdeka.

Kami segera membentuk kekuatan militer sendiri di distrikkelahiran saya, dan saya menjadi komandan resimen yang meli-puti daerah luas, termasuk Lhokseumawe. Dari segi militer ka-mi sangat kuat waktu itu, sebab satu resimen Jepang dengan sen-jata lengkap telah menyerahkan seluruh senjatanya kepada kami.

Pada 1947 saya ditugaskan ke Staf Komando Militer DivisiV TNI di Aceh. Saya tinggal di sana selama enam bulan, sampaikemudian dipindahkan ke Komando Militer Sumatra yangberpusat di Bukittinggi, Sumatra Barat. Di sana saya diserahitugas mengurus transpor, perlengkapan, dan persenjataan.Perlengkapan kami waktu itu sangat buruk, karena itu tan-tangannya adalah mendapatkan perlengkapan militer dan sen-jata yang sangat dibutuhkan.

Untuk membiayai semua itu saya dan paman saya, TeukuAbdul Hamid Azwar, mulai menyelundupkan komoditas per-tanian dari Riau, daerah yang terdekat dengan Singapura. Ini

277

PELAKU BERKISAH

ternyata sangat sukar, karena kami tidak berpengalaman da-lam apa yang sesungguhnya merupakan perdagangan barter.Kami mencoba mengumpulkan segala macam komoditas yangdapat diekspor, termasuk teh, kopi, dan karet. Dengan demi-kian kami menjadi pedagang.

MENDIRIKAN CTCPada suatu kali Wakil Presiden Hatta mengunjungi kami diSumatra. Dihadiri oleh panglima kami, Jenderal Suhardjo,Hatta mengatakan kepada kami bahwa walaupun ia menyetu-jui apa yang kami lakukan, ditinjau dari sudut politik hal itujanggal. Di dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)di Yogyakarta banyak dilancarkan kritik terhadap penyelun-dupan, dan sebagai prajurit tentara revolusi kami diharapkanuntuk tidak melakukannya. Ia sarankan kepada kami untukmemecahkan masalah itu dengan melegalkan operasi kami.Ini dapat dicapai dengan memisahkan operasi militer dari ope-rasi penyelundupan atau operasi perdagangan. Karena itu da-pat dikatakan bahwa Central Trading Company (CTC) adalahgagasan Hatta.

Pak Azwar dan saya mendirikan CTC sebagai perusahaandagang milik pemerintah di Bukittinggi pada 1947. Nama Ing-gris dipakai untuk menunjukkan prestise dan memberikankesan bahwa perusahaan itu besar dan berorientasi ke luar.Dalam waktu singkat kami telah mendirikan cabang-cabangdi seluruh Sumatra, termasuk Jambi, Sumatra Barat, dankhususnya Aceh. Dengan demikian kegiatan penyelundupankami dilegalkan. Kadang-kadang, dengan suntikan modal, ka-mi menerima kiriman peti-peti berisi opium mentah dari Jawadengan pesawat kecil. Kami jual barang itu dan barang-baranglain kepada pedagang China di Pekanbaru, yang kemudianmenyelundupkannya ke Malaya.

278

TEUKU MOHAMAD DAUD

Kami sendiri juga memperjualbelikan barang dagangan.Di Aceh kami memiliki sarana pelayaran sendiri, kebanyakanberupa perahu, tapi kami juga punya speedboat PT-58 yang di-komandani oleh perwira Angkatan Laut, Laksamana John Lie(John Lie adalah tokoh etnis China yang terkenal karena jasa-jasanya menyelundupkan berbagai produk primer ke luarIndonesia untuk ditukarkan dengan senjata yang diperlukanbagi perjuangan kemerdekaan dalam menghadapi blokade la-ut Belanda. Waktu itu ia berpangkat kapten—ed.). Beberapakali Belanda mencoba memblokade kami, tetapi mereka tidakdapat menemukan kami karena ada banyak teluk di Aceh, darimana kami dapat melancarkan operasi. Produk-produk sepertikaret dari Langsa kami selundupkan ke Penang, di mana CTCpunya kantor cabang. Dari keuntungan yang diperoleh kamimembeli seragam, sepatu, kendaraan, dan senjata yang sangatdibutuhkan oleh tentara. Kami membutuhkan barang, bukanuang, jadi penyelundupan kami itu betul-betul merupakanperdagangan barter.

Pada Desember 1948 Belanda melancarkan serangan ke-dua terhadap Republik. Sembilan belas hari sebelumnya sa-ya membawa sebuah pesawat dari Bukittinggi ke Kutaraja diAceh. Pesawat itu, ”Seulawah”, telah terbang dari Yogyakartamembawa beberapa perwira senior Angkatan Laut. Karenapesawat itu harus mengisi bahan bakar di Bukittinggi, istrisaya, saya, dan kedua anak kami mendapat tempat duduk dipesawat. Saya tadinya bermaksud pergi ke Aceh untuk me-lakukan inspeksi rutin, tetapi ketika Belanda mendudukisemua wilayah Republik kecuali Aceh, keadaan berubah sa-masekali. Pada waktu ditahan oleh Belanda, Presiden Soe-karno telah mengangkat Sjafruddin Prawiranegara sebagi pe-jabat Kepala Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)yang akan berpusat di Aceh. Saya dapat menjalankan kegi-

279

PELAKU BERKISAH

atan CTC dari sana, sedangkan Pak Azwar meloloskan dirike Penang lewat Singapura. Di Penang Inggris membiarkansaja kegiatan kami lewat para pedagang China setempat,yang juga memiliki hubungan dengan orang China di In-donesia. Karena Jawa diduduki oleh Belanda, barang-barangimpor yang kami dapat dari penyelundupan dikapalkan ke Aceh.Karena pasokan persenjataan cukup baik, maka yang kami bu-tuhkan terutama adalah beras, pakaian, dan perlengkapan khusus.

MASA AWAL KEMERDEKAANKetika Belanda mengakui kemerdekaan kita pada Desember1949, Pak Azwar dan saya merasa bahwa tugas kami sudahselesai. Bagaimanapun, kami hanyalah pedagang amatir. Lagipula, karena berkecimpung dalam perdagangan, saya tidakpernah terlibat dalam bisnis pemerintah.

CTC 99 persen adalah milik pemerintah, khususnya BNI1946, sebuah bank negara. Karena menurut peraturan tentangbadan hukum perusahaan itu harus memiliki dua pemegangsaham, maka Pak Azwar memegang satu persen saham lebih-nya. Waktu itu Dewan Direktur CTC terdiri atas tiga orangdirektur, Teuku Abdul Hamid Azwar, Haji Ahmad Thaher, dansaya. Anggota Dewan Komisaris adalah Teuku Mohamad Ha-san, Gubernur Sumatra (waktu itu merupakan satu provinsi),Jenderal Suhardjo, Mr Lukman Hakim (kemudian menjabatDirektur Bank Indonesia dan Dutabesar untuk Jerman), MrAbdul Karim, dan Mr Soeriaatmadja, seorang pejabat DinasKoperasi di masa penjajahan Belanda. Semua anggota DewanKomisaris CTC adalah orang pemerintah. Dewan Direkturmendapat kebebasan luas untuk mengelola perusahaan, danmemberikan laporan kepada Dewan Komisaris setiap tiga bulan.

Tidak lama sesudah pengakuan kemerdekaan, kami meng-adakan rapat lengkap Dewan Komisaris di Hotel des Indes,

280

TEUKU MOHAMAD DAUD

hotel paling terkemuka di Jakarta di masa penjajahan Belanda.Rapat juga dihadiri juga Wakil Presiden Hatta. Pak Azwar dansaya menyampaikan kepadanya dan kepada Dewan Komisarisbahwa kami menganggap tugas kami telah selesai, dan me-nyarankan untuk melikuidasi CTC. Hatta menolak permin-taan kami dengan menyatakan bahwa kini ia punya tugas la-in untuk kami, yaitu melawan monopoli ”Big Five”, lima per-usahaan dagang besar Belanda. Menurut syarat-syarat perse-tujuan kemerdekaan dengan Belanda yang ditandatangani se-sudah KMB, kelima perusahaan tersebut dan perusahaan-per-usahaan Belanda lainnya berhak penuh meneruskan kegiat-annya di Indonesia.

Pak Azwar dan saya menyadari betapa sukar tugas itu, ter-utama karena kami tidak lebih daripada ’orang kampung’yang tak berpengalaman, yang tak tahu apa-apa tentang bisnisinternasional. Pengalaman kami hanya dalam penyelundupandan perdagangan barter. Kami pun membicarakan apa yangharus kami lakukan. Karena tak punya pengalaman bisnis,kami menyadari bahwa kami harus mencari orang yang me-miliki pengalaman dan ketrampilan yang dibutuhkan. Waktuitu, satu-satunya orang macam itu adalah orang Indonesia ke-turunan China. Karena itu kami mulai mendekati para manajeretnis China yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaanbesar milik orang Indonesia keturunan China, termasuk peru-sahaan Liem Goan Seng dan Kian Gwan. Seorang manajer se-nior maskapai Liem Goan Seng, Drs Koo Liong Bing, bersediamembantu kami. Lewat Pak Koo kami dapat merekrut paramanajer etnis China lainnya. Pak Liem King Gie (ahli produkekspor), Pak Tan Hong Tjay, dan Pak Tan Soen Kie, yang kamirekrut dari maskapai Kian Gwan. Mereka semua adalah mana-jer yang sangat berpengalaman, dan kami beruntung dapat”membajak” mereka. Drs Koo kemudian menjadi Direktur CTC.

281

PELAKU BERKISAH

Semula Pak Azwar dan saya sulit meyakinkan Dewan Ko-misaris untuk merekrut manajer Indonesia-China. Akhirnyakami berhasil, karena jelas kami tidak bermain politik danhanya berkepentingan menjadikan CTC sebagai perusahaanyang efisien dan tangguh. Kami sampaikan kepada DewanKomisaris bahwa tugas pertama CTC adalah mengurangi do-minasi perusahaan-perusahaan Belanda atas ekonomi Indone-sia. Hal ini tidak bisa kita capai dengan tangan-kosong. Jadikami minta Dewan untuk mempertimbangkan para manajerIndonesia-China itu sebagai sarana CTC melawan perusahaan-perusahaan Belanda.

Saya lihat para manajer Indonesia-China itu adalah orang-orang Indonesia yang loyal. Hubungan mereka dengan paramanajer dan staf CTC pribumi umumnya baik sekali. Tentusaja sangat membantu bahwa kebanyakan kami berpendidikanBelanda dan datang dari lingkungan sosial yang sama, sehing-ga kami dapat berkomunikasi dengan gelombang yang sama.Lebih sukar kiranya berkomunikasi dengan para konglomeratIndonesia-China sekarang ini, yang kebanyakan adalah Chinatotok,1 tidak berpendidikan Belanda, dan datang dari lingkung-an budaya dan sosial yang benar-benar berbeda, sehingga caraberpikir mereka dan cara berpikir kami samasekali berbeda.

Berbicara tentang orang Indonesia pribumi dan nonpribu-mi, saya sendiri bukan 100 persen asli atau pribumi orangAceh. Nenek-moyang saya datang dari daerah yang sekarangbernama Semenanjung Malaysia. Pada awal abad ke-17 seo-rang leluhur saya adalah Datuk Bendahara (Perdana Menteri)

1 China totok adalah etnis China yang lahir di Negeri China (atau orang-tuanya lahir di Negeri China). Karena itu secara budaya merekaadalah orang China yang bahasa pertamanya adalah bahasa Chinaatau salah satu dialek China (Kanton, Hokkian, atau Hakka).

282

TEUKU MOHAMAD DAUD

Johor yang keempat. Datuk Bendahara Johor yang pertamadan kedua masih bernama India, jadi saya simpulkan merekatentu orang Hindu, sedangkan yang ketiga bernama Muslim.Selama pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Aceh, pecahperang antara Aceh dan Johor. Perang berakhir dengan dika-lahkan dan ditaklukkannya Johor, dan sultan serta Datuk Ben-dahara Johor yang keempat ditangkap dan dibawa ke Aceh.Sekitar waktu itu juga Hulubalang Samalanga meninggal, dansuatu delegasi besar menghadap Sultan Aceh untuk memohonagar diangkat hulubalang yang baru. Sultan mengangkat man-tan datuk bendahara dari Johor. Pada masa yang cukup lamaAceh merupakan tempat tinggal berbagai ras—India, Arab,China, bahkan Portugis. Itu sebabnya kami orang Aceh padaumumnya bersikap toleran.

Kembali ke soal CTC: selain merekrut para manajer berpe-ngalaman, kami juga mencoba mendapatkan orang-orang mu-da yang nantinya dapat menjadi manajer perusahaan yangtrampil. Kami menyelenggarakan berbagai kursus pelatihanyang pada waktunya menghasilkan cadangan besar manajerberkualitas. Dari direktur sampai personel terendah, anggotastaf dibayar baik, tidak menurut skala gaji pegawai negeri.Ini memungkinkan mereka hidup layak dengan gaji mereka,sehingga tidak perlu melakukan korupsi.

Semula kami tidak optimis menghadapi perusahaan-per-usahaan besar Belanda tersebut, karena kami tahu betapa ku-atnya mereka. Tetapi dengan kesabaran, keuletan, dan kerjakeras, pelan-pelan kami berhasil meluaskan operasi kami, danmembuka kantor-kantor cabang di luar negeri. Cabang-cabangpertama yang kami buka awal 1950-an adalah di Singapuradan Penang, diikuti dengan kantor-kantor di Tokyo, Osaka,Amsterdam, Hamburg, London, dan New York. Membukakantor cabang di London dan New York penting, karena kedua

283

PELAKU BERKISAH

kota itu merupakan tujuan utama sebagian besar produk eks-por kita, terutama karet. Memiliki kantor cabang di Tokyo jugakrusial, karena Jepang telah menjadi pemasok besar berbagaibarang konsumen yang kita butuhkan, termasuk tekstil danproduk-produk tekstil. Ketika bisnis dengan Jepang meluas,kami merasa perlu membuka kantor di Osaka. Kami juga mem-buka departemen pelayaran untuk bertindak sebagai agen pe-layaran ke Eropa, AS, dan Jepang.

Distribusi dalam negeri untuk kebanyakan produk waktuitu berada di tangan pedagang etnis China. Karena mewarisisistem distribusi ini dari masa penjajahan Belanda, kita harusbekerja dengan sistem itu. Untuk dapat bersaing dengan per-usahaan-perusahaan dagang Belanda yang besar itu, kita harusmenjual produk-produk kita dengan harga lebih murah. Initidak mudah, karena kita menghadapi kekuatan monopoli per-usahaan-perusahaan tersebut yang sudah mengakar. Sebagaicontoh, impor tepung waktu itu sepenuhnya dikuasai oleh per-usahaan-perusahaan dagang Belanda itu, yang mengimpornyadari AS. Untuk mematahkan monopoli tersebut kami memu-tuskan mengimpor tepung dari Australia, dan kemudian men-coba bersaing dengan perusahaan-perusahaan dagang Belandaitu lewat program promosi penjualan secara aktif. Kami me-muji-muji keunggulan tepung Australia dengan menekankanbahwa mutu roti yang dibuat dari tepung Australia sangat ting-gi. Untuk membuktikan pernyataan itu, kami mengundangseorang ahli pembuat roti Australia untuk berkunjung ke Indo-nesia. Itulah kontak komersial pertama CTC dengan perusa-haan Australia. Sesudah itu kami menerima banyak undanganuntuk berkunjung ke Australia, tetapi pada waktu itu kamimemusatkan usaha pada AS dan Eropa Barat.

Awalnya, kebanyakan produk yang kami impor adalah ba-rang-barang konsumsi seperti tekstil. Lambat-laun, secara ber-

284

TEUKU MOHAMAD DAUD

angsur-angsur, kami memasuki bidang-bidang yang lebihbersifat teknik, dengan mengimpor mesin disel dan barang-barang mesin lainnya. Karena itu kami harus membangun di-visi teknik yang kuat. Untuk maksud itu kami mempekerjakanseorang insinyur Jerman; kebanyakan barang mesin yang kamiimpor berasal dari Jerman; sebagian lagi dari Inggris.

Kami menjalin hubungan baik dengan beberapa perusa-haan Jerman, termasuk Henschell dan Stulcken di Hamburg,yang menunjuk CTC sebagai wakil resmi mereka di Indone-sia. Stulcken adalah perusahaan galangan kapal yang mem-buat kapal layar latih ”Dewarutji” untuk Angkatan Laut Indo-nesia. Kami pun menjadi wakil resmi perusahaan Prancis, PontMousson, yang memproduksi pipa, dan wakil resmi galangankapal Belgia di Brielle, dekat Antwerpen. Lewat kontak kamidengan galangan kapal ini, CTC dapat memasok sekitar 20kapal pantai berukuran 400-600 ton untuk Pelni, perusahaanpelayaran domestik baru milik negara Indonesia, dan untukperusahaan-perusahaan pelayaran swasta Indonesia yang lain.

CTC menjadi wakil resmi suatu perusahaan gerbong kere-taapi Jerman, Zimmering, Gratz, und Pauker, dan juga pro-dusen lokomotif Henschell. Lewat kedua perusahaan ini sudahbeberapa tahun kami memasok Perumka, perusahaan kereta-api milik negara, dengan ratusan gerbong. Kontras dengansituasi hari ini (1996-97—ed.), semua pembelian itu harus di-lakukan lewat tender.

Kami juga menjadi wakil resmi suatu galangan kapal Je-pang, Ishikawajima. Sebagai agennya, kami mengurus pasok-an beberapa kapal perang yang dipesan oleh Angkatan LautIndonesia, dan untuk itu kami mendapat komisi. Perusahaan-perusahaan dagang umum Jepang belum berperan banyaksampai tercapainya persetujuan mengenai pampasan perangJepang untuk Indonesia pada 1957.

285

PELAKU BERKISAH

Kendati kami menghadapi banyak peraturan selama 1950-an, umumnya implementasinya tidak sukar, karena tujuannyajelas sekali. Sesudah 1961 pemerintah mulai semakin campur-tangan dalam ekonomi dan pengelolaan perusahaan-perusa-haan negara. Semula campur-tangan itu tidak begitu menda-lam, tetapi satu-dua tahun kemudian peraturan-peraturanyang ada menjadi semakin rumit hingga saya merasa situasi-nya hampir tak tertahankan lagi.

Ketika CTC diserahkan kepada Pemerintah Indonesia pada1961, saya mau berhenti, karena saya melihat tidak ada guna-nya lagi bekerja di perusahaan negara. Sayang, Menteri Perda-gangan waktu itu, Arifin Harahap, dan penggantinya, AdamMalik, adalah sahabat-sahabat saya, dan mereka meyakinkansaya untuk tetap bertahan. Saya bertahan pada perusahaan(yang waktu itu bernama PN Panca Niaga) sampai 1966, ketikasaya tidak bisa lagi sejalan dengan Menteri Perdagangan yangbaru. Sesudah menyampaikan permohonan berhenti, saya ha-rus menunggu tiga-empat bulan sebelum permohonan tersebutdikabulkan. Ketika pada suatu hari kebetulan saya bertemudengan Pak Leimena, yang waktu itu menjabat Wakil PerdanaMenteri, ia berkata pada saya, ’Daud, kamu ini seorang deser-tir!’ Saya menjawab, ’Bukan, Pak, saya bukan seorang desertir,saya cuma mau merdeka!’

MASA PASCA PANCA NIAGASesudah berhenti dari Panca Niaga, saya menganggur bebe-rapa bulan. Karena merasa belum cukup tua untuk pensiun,bersama beberapa teman saya mendirikan kelompok usahaswasta baru yang masing-masing bersifat independen. Kamiputuskan membuat struktur yang longgar karena semua pe-megang saham adalah teman yang secara teratur bertemu tigabulan sekali. Salah satu perusahaan yang kami dirikan adalah

286

TEUKU MOHAMAD DAUD

Otis Indonesia, yang sampai sekarang menjadi agen dan dis-tributor tunggal Otis Elevators di AS lebih daripada 25 tahunlamanya. Sesudah punya hubungan bisnis yang baik denganperusahaan Otis, mereka mengusulkan untuk mendirikan per-usahaan patungan dengan kami.

Perusahaan lain yang kami dirikan adalah Takeda Indone-sia, perusahaan patungan dengan Takeda PharmaceuticalsCompany dari Jepang. Di bidang konstruksi kami mendirikanBillfinger-Berger Indonesia, perusahaan patungan dengan per-usahaan konstruksi Jerman, Billfinger dan Berger, yang ber-gerak di bidang konstruksi sipil, terutama real estate. Pada 1995kami luaskan perusahaan patungan ini dengan mengundangperusahaan konstruksi Australia yang terkenal, BaulderstoneHornibrook, pembangun Sydney Opera House, untuk menjadimitra yang ketiga. Yang lain adalah perusahaan patungan de-ngan perusahaan Jepang, Sumitomo Construction, yang teru-tama bergerak di bidang pembangunan gedung.

MEMBANDINGKAN ORDE LAMA DENGAN ORDE BARUMenarik pengalaman dalam bisnis pada 1950-an dan awal1960-an, saya berpendapat bahwa masa itu masih ada persa-ingan yang sehat. Sekarang (Oktober 1996—ed.) samasekalitidak ada persaingan yang sehat. Dalam bisnis harus ada per-saingan yang sehat, karena lewat persaingan itu kita dipaksabekerja keras, mendapatkan lebih banyak pengalaman, danbertindak lebih efisien. Persaingan ini menjadi lebih pentinglagi, karena dalam beberapa tahun ini kita akan dihadapkanpada tuntutan AFTA, APEC, dan WTO. Saya khawatir peme-rintah sekarang tidak menyadari sepenuhnya serba tantang-an yang akan dihadapi oleh ekonomi Indonesia. Tetangga-te-tangga kita di Asia Timur, termasuk Malaysia, jauh berada didepan kita. Kita perlu mengambil langkah-langkah konkrit

287

PELAKU BERKISAH

sebagai persiapan menghadapi tantangan-tantangan tersebut,dan bukan sekadar membicarakannya.

Dalam konteks ini saya ingin menyinggung kebijakan Ben-teng pada awal 1950-an, yang dimaksudkan untuk memajukanpengusaha pribumi.2 Saya menentang kebijakan itu, namundengan cara-cara lain kebijakan itu masih juga ditempuh sam-pai sekarang. Tak dapat disangkal, kebijakan-kebijakan seka-rang lebih buruk lagi. Memang, CTC memperoleh keuntungandari kebijakan Benteng itu. Pada 1950-an saya bisa memahamidan mendukung tujuan pemerintah kita, yang coba mengu-rangi dominasi ekonomi Belanda atas ekonomi kita guna me-luaskan usaha yang dimiliki dan dikuasai oleh kaum nasionalisIndonesia, pribumi maupun nonpribumi.

Sayang, pelaku bisnis nonpribumi, yang sebagian besar ada-lah orang Indonesia-China, lebih berhasil ketimbang orang In-donesia pribumi dalam mengambil keuntungan peluang bisnisyang dibuka bagi mereka dan dalam memupuk modal. Peme-rintah Malaysia jauh lebih berhasil memajukan perkembanganpengusaha ”bumiputra” (orang Malaysia pribumi). Walaupuntujuan Pemerintah Indonesia mencapai semacam keseimbang-an antara usaha Indonesia pribumi dan nonpribumi baik, im-plementasi kebijakan itu masih banyak kekurangannya. Menu-rut pendapat saya, banyaknya pengusaha pribumi yang maucepat kaya merupakan salah satu sebab tidak berhasilnya ke-bijakan Benteng.

Demi mencapai tujuan mengembangkan kelas pengusahapribumi Indonesia yang kuat, pemerintah harus merancangstrategi-strategi yang konkrit untuk memperlengkapi pengu-

2 Untuk pembahasan lebih lanjut tentang kebijakan Benteng, lihat wa-wancara dengan Profesor Sumitro Djojohadikusumo, Sjafruddin Pra-wiranegara, dan Soedarpo Sastrosatomo dalam buku ini.

288

TEUKU MOHAMAD DAUD

saha pribumi agar dapat mengatasi persaingan domestik daninternasional. Sekarang ini pemerintah tidak memiliki lang-kah-langkah untuk meningkatkan daya saing, bahkan bagikonglomerat besar sekalipun, baik yang dimiliki oleh pengu-saha pribumi maupun nonpribumi. Satu-satunya kebijakanyang jelas sekarang ini adalah kebijakan seperti ”mobil nasio-nal” Timor (Manning dan Jayasuriya 1996: 18-21). Itu bukanlahkebijakan industri yang masuk akal.

Saya akan memberikan contoh kecil tentang tiadanya keber-hasilan dalam meningkatkan daya saing produk-produk kitasendiri. Pada 1950 saya mengunjungi Eropa untuk pertamakalinya. Waktu itu penerbangan dengan pesawat Constella-tion ke Eropa memakan waktu empat hari. Saya meninggalkanJakarta pagi hari dan tiba sore hari di Bangkok, di mana sayatinggal di satu hotel sederhana tak jauh dari bandara. Untukmakan malam, saya memesan steak, sayuran, dan buah. Buahdihidangkan dalam keranjang, berupa jeruk, pisang, danmangga. Saya tidak makan buah itu karena betul-betul rendahmutunya. Sekarang kita mengimpor buah Thailand yang tinggimutunya dalam jumlah besar. Kita harus menarik pelajaranyang benar dari contoh-contoh seperti ini. Jelas ada yang salahmenyangkut kebijakan pertanian kita sekarang.

AAbdulgani, Roeslan, 2, 134Aceh, 22, 25, 143, 209, 257, 275-

278Achmad, 193Afiff, Saleh, 197Afrika

anggaran, 223bantuan, 181kondisi infrastruktur, 223korupsi, 223problem utang, 182

AFTA (ASEAN Free TradeArea), 174

Aidit, D.N., 85Akademi Statistik, 84Aksi Polisionil, 131Alamsyah, Mayjen, 244Alatas, Ali, 172Alisjahbana, Sutan Takdir

konstitusi IndonesiaMerdeka, 130

aluminium, 56, 64, 65AMS (Algemene Middelbare

School), 77anggaran berimbang, 24Angkatan Bersenjata

dwifungsi, 104Angkatan Darat, 88

kurikulum di Seskoad, 104Angkatan Perang Sekutu, 235Anwar, M. Arsyad, 183APEC (Asia-Pacific Economic

Cooperation), 176-178EPG (Eminent Persons

Group), 179pertemuan pertama di Seattle,

AS, 179Asahan, 54, 65, 68ASEAN (Association of

Southeast Asian Nations), 173Committe on Trade and

Tourism, 173Astek (Asuransi Tenaga Kerja), 252

Index

290

INDEX

Asuransi Bintang, 124, 137,138, 141

Asuransi JiwasrayaBumiputera 1912, 128

Australian National University,168

Azwar, Teuku Abdul Hamid,143, 274, 276, 279

BBakrie, Achmad, 168

NV Kawat, 146Balderston, Fred, 99Bank Dunia, 79, 107, 108, 224Bank Indonesia, 245Bank Niaga, 124, 141-142, 147Bapedal (Badan Pengawas

Dampak Lingkungan), 215Bappenas (Badan Perencanaan

dan PembangunanNasional), 108, 205, 207, 219

batubara, 255Bauer, Peter, 10Bawono, Sri, 192BBC (British Broadcasting

Corporation), 131Belanda

aksi militer kedua, 31Bell, Bernard, 108beras tekad, 201Berdikari (berdiri di atas kaki

sendiri), 166Bergson, Henri, 4Berkeleyconnection, 13Big Five, 16, 24, 143, 280Bimas (Bimbingan Massal), 250Bineksos (Badan untuk

Memajukan Ilmu Ekonomidan Sosial), 168

Biro Perancang Nasional, 55, 84,193-194

Biro Perancang Negara, 20Biro Statistik Dominion (DBS), 81Bishop, Prof., 99BKPM (Badan Koordinasi

Penanaman Modal), 54, 111Blake, Donald, 240BLK (Balai Latihan Kerja), 253BNI (Bank Negara Indonesia),

16, 133, 138, 279Boediono (Dirjen Pembangunan

Masyarakat Desa), 193Boehm-Bawerk, Von, 7Bofors, 138Bondowoso, 162boom Korea, 20boom minyak bumi, 169BPS (Biro Pusat Statistik), 80-85,

166, 229,230Brundtland Commission, 212Brundtland, Gro, 212budaya Jawa, 201Budi Utomo, 129Budiardjo, Carmel, 85, 102Bukittinggi, 276Bulog (Badan Urusan Logistik),

251BUMN (Badan Usaha Milik

Negara), 118BUTSI (Badan Urusan Tenaga

Kerja Sukarela Indonesia),253

BUUD (Badan Usaha UnitDesa), 250

CCaltex, 116Capitalism, Socialism and

Democracy, 6

291

INDEX

Centraal Plan Bureau, 79Challabi, Hisyam, 269Chamberlin, Edward, 6, 7, 80China perantauan

modalnya, 112Chrysler Motors, 145Ciputra, 168Cirebon, 15creeping miltarism, 89CTC (Central Trading

Company), 142, 144, 277,278, 279, 282cabang-cabangnya, 282kegiatan utamanya, 143manajer Indonesia-China, 281perubahan menjadi Panca

Niaga, 285perusahaan Jerman, 284

DDarjatmo, Mayjen, 88Daud, Teuku Mohamad, 143

tentang kebijakan Benteng, 287Dekon (Deklarasi Ekonomi),

76, 87, 145, 241isinya, 87

Dekrit MajelisPermusyawaratan RakyatSementara No. 23 1966, 203

Dekrit Pemerintah No. 5 Tahun1964, 149

Demokrasi Terpimpin, 164Departemen Koperasi dan

Pengembangan Usaha Kecil,246

Departemen Pendidikan danKebudayaanKonsorsium Ilmu-ilmu

Sosial, 182Departemen Perdagangan, 169

Departemen Pertambangan, 254Departemen Tenaga Kerja, 252,

254Departemen Tenaga Kerja,

Transmigrasi, dan Koperasi,252

desentralisasi, 225, 228Dewan Moneter, 21Dialog Utara-Selatan, 172DIP (daftar isian proyek), 205Djakarta Lloyd, 153Djanin, Arief, 197Djojohadikusumo, Sumitro, 28,

32, 33, 37, 46, 49, 98, 99, 100,101, 103, 131, 132, 135, 138,141, 144, 163, 164, 168, 169,194, 195, 202, 237, 238, 239,240, 244, 245buku Ekonomi Pembangunan, 10dialog di ITB, 109disertasinya, 7jabatan menteri di Kabinet

Natsir, 16jabatan Menteri Keuangan, 19Jakarta School of Economics,

102kampanye Beras untuk

India, 14penyelundupan, 15pidato pengukuhan sebagai

profesor, 10tentang alih teknologi, 25tentang beban

ketergantungan, 8tentang Boeke, 8tentang orang Belanda, 17tentang pencetakan uang

Republik, 14tentang pengendalian

devisa, 24

292

INDEX

tentang Program Benteng, 17tentang Rencana Urgensi

Ekonomi, 16tentang Sjafruddin

Prawiranegara, 18tentang Soekarno, 3tentang sukubunga, 22tentang Widjojo, 12tugas di PBB, 15

Djokosutono, Prof, 100, 101, 164Djuanda, Ir, 55, 83DRN (Dewan Riset Nasional),

159Dunia Ketiga

masalah-masalahnya, 90

EECAFE (Komisi Ekonomi

untuk Asia dan Timur Jauh),82

efek pengganda, 247egoisme sektoral, 214Ekonomi Terpimpin, 164ELS (Europese Lagere School),

186Empat Butir Presiden Truman,

89Erasmus University, 3Eropa Timur, 93

FFEUI (Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia), 76,85, 98, 99-101, 103, 105, 111,132, 163, 165, 167, 191, 194,196-197, 200, 217, 237, 239-241, 243-245esprit de corps, 200

Filipinakebijakan modal asing, 110

Fisher, Irving, 7Ford Foundation

beasiswa, 240Fox, Matthew, 131, 132, 135Freeport Sulphur, 114Friedrich Ebert Stiftung

pelatihan pemimpin serikatburuh, 112

GG. Kolff (percetakan), 30gas alam, 255Gasset, Ortega y, 4GATT (General Agreement on

Tariffs and Trade), 175, 178Geertz, Clifford, 1Gestapu (Gerakan 30

September), 85Gesuri Lloyd, 152GH (Geneeskundige

Hogeschool), 130Glassburner, Bruce, 23, 101, 240GNB (Gerakan Non-Blok), 179Gosplan, 78Gromyko, 15groothandel, 144Grossman, Gregory, 198, 199Gunting Sjafruddin, 42gyogun, 276

HHabibie, B.J., 221, 271Hadi, Hariry, 204, 244Hakim, Lukman (Mr), 279Halim, Barli, 111hambatan nontarif, 175Hamengku Buwono IX, Sultan,

108, 164, 242modal ISTA, 139

Hansen, Alvin, 7, 80

293

INDEX

Hapag-Lloyd, 137, 150, 152Harahap, Arifin, 285Hartarto, 214Hartiningsih, Maria, 219Harvard University, 80, 102Hasan, Fuad, 88, 204, 242, 244Hatta, Mohammad, 2-4, 15, 29,

134-135, 144, 188uang Republik (ORI), 30CTC, 142kelompok diskusi, 189pengunduran diri sebagai

Wakil Presiden, 190konsekuensi pengunduran

diri sebagai Wapres, 190tentang transmigrasi, 192tentang penyelundupan, 277rencana likuidasi CTC, 280

HBS (Hogere Burgerschool), 2, 275Heeren, Dr

survei di Lampung, 191Heller, Walter, 13Het Financieel Dagblad, 33Higgins, Benjamin, Prof, 238high-yielding varietes, 250Hindu University of Benares, 78HIS (Hollands-Inlandsche

School), 161, 234Hotel des Indes, 136Houwink, A., 34Huffington, 257Humardani, Sudjono, 89, 244Hussein, Saddam, 269

IICA (International Cooperation

Administration), 98ICAME (Center for the

Advancement ofManagement Education), 240

ICEC (International Conferenceon Economic Cooperation),173Dana Bersama, 172

ICMI (Ikatan CendekiawanMuslim Indonesia), 220, 221

identitas budaya, 226ideolog pembangunan

(developmentalists), 90IDT (Inpres Desa Tertinggal), 194IEA (International Energy

Agency), 259kontak dengan OPEC, 265

IFAD (International Fund forAgricultural Development),173

IGGI, 108, 109ILO (International Labour

Organisation), 113, 254IMF (Dana Moneter

Internasional), 79, 107-108Inco, 114India

pertemuan OPEC-IEAkelima, 266

Indolog, 1, 3, 8Indonesia

cadangan batubara, 256diversifikasi sumber energi,

255empat pilar kebijakan

energi, 255geografinya, 64konfrontansi dengan

Inggris, 171kontrak industri

pertambangan, 114neraca transaksi modal

terbuka, 110pasar tenaga kerja, 113

294

INDEX

sumberdaya alam, 110Indonesia Timur

infrastruktur fisik, 209Inmas (Intensifikasi Massal),

250Inpres (Instruksi Presiden), 205Inpres No. 4/1985, 150Instel (Indonesian Stevedoring

Ltd), 148IPEC (Independent Petroleum

Exporting Countries), 267pertemuan dengan OPEC,

268IPPI (Ikatan Pemuda dan

pelajar Indonesia), 187Irak, 258

embargo internasional, 268serbuan ke Kuwait, 269

Irian Barat, 16, 101ISC (Indonesian Service

Corporation), 135ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi

Indonesia), 86Iskandar, Nathanael, 201Iskaq, 20ISTA (Indonesian Shipping and

Transport Agency), 136Isthmian Lines, 133, 136, 148ITP (International Teachers

Program), 241ITTO (International Tropical

Timber Organisation), 220

JJacobson van den Berg, 136-137Jakarta School of Economics, 195Javasche Bank, 18, 31-33, 43, 44

nasionalisasi, 32, 33, 45perundangan mengenai

nasionalisasinya, 34

Jawatekanan penduduk, 247

Jepang, 63dan prasangka-

prasangkanya, 73investor, 110kedudukannya di dunia, 73MITI, 73

Jerman Baratserikat buruh, 111

Joedono, Billy, 168John Lie, 278

KKabinet Ali Sastroamidjojo, 20Kabinet Ali Sastroamidjojo

Kedua, 22Kabinet Burhanuddin

Harahap, 21Kabinet Hatta, 41-42Kabinet Natsir, 43Kabinet Pembangunan Kedua,

113Kabinet Sjahrir, 36Kabinet Sukiman, 19, 32Kabinet Wilopo, 20, 32Kadilangu, 128Kadin (Kamar Dagang dan

Industri Indonesia), 120, 122Kalimantan Barat, 64KAMI (Kesatuan Aksi

Mahasiswa Indonesia, 105,242

Kantor Menteri NegaraLingkungan Hidup, 210

Kantor Statistik Provinsi, 83kapitalisme, 51, 189Karim, Abdul (Mr), 279Kartasasmita, Ginandjar, 270Kartomo, 189

295

INDEX

KASI (Kesatuan Aksi SarjanaIndonesia), 242

Keidanren, 121Kementerian Keuangan, 18Kementerian Penerangan, 131Kementerian Perekonomian, 80Keyfitz, Nathan, 81Khouw Bian Tie, 33Kindleberger, Charles, 238King, Archibald, 136Kissinger, Henry, 98

OPEC, 263Klaten, 129KMB (Konferensi Meja

Bundar), 15, 19, 236, 280Knight, Frank, 6KNIL (Royal Netherlands

Indies Army), 16KNIP (Komite Nasional

Indonesia Pusat), 277Koalisi Global untuk Afrika, 223Koentjaraningrat, 201Kolopaking, Sunarjo, 164Komisi Eropa, 171, 182

ekspor garmen, 171Komisi Nasionalisasi Bank

Jawa, 33Kondratiev, 9Konferensi Kependudukan, 218Konferensi Mahasiswa Asia-

Afrika Pertama, 197Konferensi Pembangunan

Masyarakat, 217Konstituante, 190Koo Liong Bing, Drs, 280Korea Selatan, 63krisis keuangan Asia, 262KUD (Koperasi Unit Desa),

250-251dasar pemikirannya, 250

kurs valuta ganda, 245Kusumaatmadja, Sarwono, 219Kusumasumantri, Iwa, Mr, 129kweekschool, 128

LLAAPLN (Lembaga Alat-alat

Pembayaran Luar Negeri), 140ladang Arun, 257ladang Badak, 257ladang Duri, 257Lange, Oscar, 164Laporan Kansu, 174LEAD (Leaders on

Environment andDevelopment), 218

Lee Kuan Yew, 25Leibenstein, Harvey, 195, 198Leimena, J., 145, 285Leknas (Lembaga Ekonomi

dan KemasyarakatanNasional), 200, 202

Lembaga Devisa, 17, 21Lembaga Pelabelan

Lingkungan, 220Leontieff, Wassily, 80Lewis, Arthur, 10Lhokseumawe, 66, 276Lieftinck, Mr, 33Liem Goan Seng (maskapai), 280Liem King Gie, 280London School of Economics,

102LP3E-Kadin (Lembaga

Penelitian danPengembangan EkonomiKadin), 120

LPEM-FEUI (LembagaPenelitian Ekonomi danMasyarakat, Fakultas

296

INDEX

Ekonomi UniversitasIndonesia), 12, 101, 168

LSM (lembaga swadayamasyarakat), 193, 207, 211,216, 219

MMachiavelli, 4Madiun, 78Madjid, Nurcholis, 221Mafia Berkeley, 13, 199Magelang, 14Makassar, 148, 208Malang, 14, 30, 31, 158, 161-163,

236Malaya, 133Malaysia

Federal Land DevelopmentAuthority, 249

Malik, Adam, 242, 285Malraux, Andre, 4Maluku, 209Mangkusuwondo, Suhadi, 189,

222Manipol (Manifesto Politik), 84Mansergh, Jenderal, 235Maramis, A.A., 41Maryono, 100, 101masyarakat Pancasila, 221Masyumi, 23, 33McGill University, 100, 237, 238McNamara, Robert, 223Mears, Leon, 240MFA (Multi-Fibre Agreement),

176MIT (Massachusetts Institute of

Technology), 99, 165, 238Mobil Oil, 257modal asing

protes mahasiswa, 108

Mooy, Adrianus, Dr, 172MPRS (Majelis

Permusyawaratan RakyatSementara), 243

MuhammadiyahHisbulwathon, 233

MULO (Meer Uitgebreid LagerOnderwijs), 234

Mulyana, Benny, 189Mulyatno, 84, 86Myint, Hla, 8

NNAFTA (North American Free

Trade Area), 177Nasser, Gamal Abdul, 190Nasution, A.H., Jenderal, 26,

242nation building, 191Nationale Handelsbank, 138Nationale Nederlanden 1835,

137Natsir, Moh. 22negara berkembang, 172Neumark, Daniel, Dr, 84NICA (Netherlands Indies

Civil Administration), 236Nietzsche, 4Nigeria, 224Ning, Hasjim, 135, 145, 147Nitisastro, Widjojo, 12, 88-89,

99-109, 117, 119, 162-163,165, 171, 173, 181, 193, 195,197, 201-202, 211, 217, 222,241, 241-244, 260diksusi hari Sabtu, 199krisis pertamina, 116rancangan undang-undang

untuk Pertamina, 118Rencana Impor Barang, 227

297

INDEX

Noer, Deliar, 189, 204, 244Nusa Tenggara, 209

OOng Eng Die, 20, 45OPEC (Organisation of the

Petroleum ExportingCountries), 172, 257-258,262, 268”big boy”, 263manajemen pasokan, 259negara-negara non-OPEC,

259Orde Baru, 199

modal asing, 109Orde Lama, 167OrdeLama, 56, 111ORI (Oeang Repoeblik

Indonesia), 29Otis Indonesia, 286Oudt, A., 33Oxford University, 4

Ppajak nonmigas, 261Paku Buwono X, Sunan, 233Paku Buwono, Sunan, 128Palembang, 186Pamungkas, 107Panca Niaga, 145, 285Panglaykim, 138Pantai Indah Kapuk, 215Papandreou, Andreas, 13, 198PBB (Perserikatan Bangsa-

Bangsa)Sidang Dewan keamanan,

131PBF (Pacific Business Forum, 181PDRI (Pemerintah Darurat

Republik Indonesia), 278

pembangunan sosial danbudaya, 90

penanaman modal, 90pendudukan Jepang, 3, 36, 77,

97, 131, 139, 161, 234, 276penyelundupan, 132, 143, 277-

279Penyulingan Alumina Bintan, 65perang Arab-Israel, 264, 269perang Iran-Irak, 257-259, 264

dampaknya, 258Perang Saudara Spanyol, 4Perang Teluk, 264, 268Peristiwa Solo, 41Persetujuan Linggadjati, 131Persetujuan Renville, 163Pertamina, 116, 118, 257

konfliknya denganpemerintah, 117

kontrak bagi hasil, 117krisis, 115, 255

Peta (Pembela Tanah Air), 234, 235Piet Haryono, 119PKI (Partai Komunis

Indonesia), 22, 47, 79, 84-87,241

PMA (penaman modal asing), 112PMDN (penanaman modal

dalam negeri), 112PNI Partai Nasional

Indonesia), 21PPMI (Perserikatan

Perhimpunan MahasiswaIndonesia), 197

Prawiranegara, AlamsyahRatu, 244

Prawiranegara, Sjafruddin, 14,18-19, 29, 31, 34, 278perdebatannya dengan

Sumitro, 46

298

INDEX

tentang Aceh, 46tentang Hatta, 41tentang industri, 49tentang modal asing, 47tentang orang Belanda, 44tentang ORI, 41tentang pembangunan

manusia, 48tentang pengertian riba, 50tentang PRRI, 47tentang Sjahrir, 40tentang transmigrasi, 47tentang visi baru Islam, 50

Prawiro, Radius, 169, 171, 181Prebisch, Raul, 18, 89Priasmoro, 107Program Benteng, 46Prokasih (Program Kali

Bersih), 212Proyek Indonesia Toward the

Year 2000, 25Proyek Olefin, 70PRRI (Pemerintah

Revolusioner RepublikIndonesia), 37, 47

PSI (Partai Sosialis Indonesia),25, 86, 91, 146

PT PUSRI, 56PT Putera, 135PT Semen Gresik, 56Pulau Bintan, 64Putaran Uruguay, 175

isi pembicaraan, 175

RRais, Amien, 221Ramphal, Sridath, 218RCA (Radio Corporation of

America), 135Rencana Urgensi Ekonomi, 46

Repelita (RencanaPembangunan Lima Tahun),60

Repelita I, 107Republik Rakyat China

tenaga listrik, 70Revolusi Hijau, 93Riau, 276RIB (Rencana Impor Barang),

227RIS (Republik Indonesia

Serikat), 42, 47Rosenstein-Rodan, R.N., 195Rosovsky, Henry, 198Rostow, 9

SSabaruddin, T.R.B., 33Sadikin, Ali, 149

Kementerian Pelayaran, 149Sadli, Mohammad, 88, 181, 195,

202, 222, 239, 241, 243, 244,254tentang Kadin, 121tentang swasta Indonesia, 120tentang teknokrat ekonomi,

119tentang Widjojo, 119sikapnya terhadap sektor

swasta yang kuat, 121pidatonya yang penting, 241

Sakirman, Ir, 85Saleh, Chairul, 43Saleh, Rachmat, 163, 169, 175,

181Salim, Emil, 88, 103, 105-106,

108-119, 181, 184, 242-243disertasinya, 198gagasan ”pemerintah”

mahasiswa”, 196

299

INDEX

pandangan menang tanpangasorake, 211

pidato pengukuhan sebagaiprofesor, 204

Sistem Ekonomi Pancasila,190

sistem komunikasi satelitPalapa, 208

tentang keanggotaannya diICMI, 220

tentang konflikkepentingan, 206

tentang korupsi birokrasi,205

tentang mutu pendidikan,229

tentang pengawasaneksternal, 210

tentang suksesi, 224tentang Widjojo, 216

Salim, Haji Agus, 185Samudera Indonesia, 124, 154-

155Samuelson, Paul, 99, 165Sastroamidjojo, Ali, 2, 24, 45Sastrosatomo, Soebadio

Indonesia Muda, 130Sastrosatomo, Soedarpo

tentang pembentukanorganisasi, 154

Saubari, Mohammadtentang pencetakan ORI, 29

Saudi Arabia, 60”swing supplier”, 260produksi minyak bumi, 260

SBSI (Serikat Buruh SeluruhIndonesia), 112

Schacht, Hjalmar, 19, 20Schumpeter, J.A., 5Scitovsky, Tibor, 198

Seda, Frans, 108Sediono, Moh., 33Seminar Angkatan Darat

Kedua, 105, 203, 243Seminar Kebangkitan

Semangat 1966—MenjelajahTracee Baru, 242

Seminar Tracee Baru, 105Sensus Penduduk, 82, 84Seskoad (Sekolah Staf dan

Komando Angkatan Darat),202

Seskoal (Sekolah Staf danKomando Angkatan Laut),104

Seskoau (Sekolah Staf danKomando Angkatan Udara,104

Sespanas (Sekolah StafPegawai Negeri), 210

Seulawah, 278Siber, Kemal, 108Silitonga, Maruli, 196Simatupang, T.B., 16Singapura, 133Siregar, Arifin, Dr, 172Sitsen, H.W., 167Sjahrir, Sutan, 3, 14, 25, 26,, 36,

40, 41, 43, 130, 131, 146sikapnya terhadap Jepang,

130Skandinavia

onbudsman, 207Slamet, Soetikno, 33SMT (Sekolah Menengah

Tinggi), 234Soedarpo Corporation, 124,

135, 140, 145, 155Soedjatmoko, 76, 86-89, 130-131Soedradjad, 168

300

INDEX

Soeharto, 106, 113, 179-182,202-204, 217, 219, 223-224,227, 242-245, 251, 260, 274”beras tekad”, 201akal sehat, 227dukungan kepada teknokrat

ekonomi, 108Insiden Dili, 117kesukaan memancing, 213Ketua GNB, 222komitmennya pada APEC,

226krisis Pertamina, 117masalah lingkungan, 211nasihatnya kepada Cory

Aquino, 225pendidikan di Seskoad, 103pengendalian devisa pada

1967, 227peresmian satelit Palapa,

209perlindungan lingkungan

hidup, 213pidato di Wonogiri, 213program transmigrasi, 247Prokasih, 213sikapnya kepada Ibnu

Sutowo, 117Soehoed, A.R., 107

tentang 52 industri dasar, 58tentang ”high-tech”, 59tentang pembangunan

Asahan, 64tentang penduduk

pedesaan, 67tentang peran Jepang, 72tentang perusahaan negara, 66tentang substitusi impor, 57tentang swastanisasi, 67tentang usaha pribumi, 74

Soekarno, 2, 4, 24, 40, 86, 189,224, 241nasionalisasi bisnis Belanda,

144pertemuan di (Istana)

Cipanas, 202tentang armada dagang, 149

Soemardjan, Selo, 88, 105, 201, 242Soemohardjo, Oerip, Jenderal,

235Soeriaatmadja, Mr, 279Soetomo (Bung Tomo), 235Soewarto, Letjen, 88, 103-105,

202, 243Solo, 14Solow, Robert, 99, 165sosialisme, 51, 91, 189SPSI (Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia), 252Steeg, Helga (Ny), 264Veem, Stroohoeden, 148Subandrio, 86-87Subroto, 100-101, 103, 106, 195, 202

disertasinya, 239tentang energi nuklir, 270tentang koperasi, 251tentang krisis moneter, 271tentang program

transmigrasi, 246subsidi, 261

tentang Orde Lama, 167Suhardjo, Jenderal, 279Suhartono, R.B., 170Sukamdani, 120Sukiman (Perdana Menteri), 33Sumardi, Sulaiman, 244Sumarlin, J.B.,108, 115, 116, 119,

199Sumawinata, Sarbini, 97, 105,

201, 204, 244, 246

301

INDEX

tentang demokrasi, 93tentang industrialisasi

pedesaan, 92tentang pembangunan

Indonesia, 91Surabaya

Tanjung Perak, 235Surachman, 14Susenas (Sensus Pertanian,

Sensus Industri, dan SurveiSosial Ekonomi Nasional), 84

Sutowo, Ibnu, 115, 117, 119,255, 257tentang kontrak Pertamina, 116

TTahija, Julius, 147Tahir, Haji, 143Taiwan, 63Takeda Indonesia, 286Taman Siswa, 129Tamboe, Charlie, 131Tan Goan Po, 100, 101, 136, 237,

239Tan Hong Tjay, 280Tan Soen Kie, 280Taussig, 6teknokrat ekonomi

gagasan pembangunansektor pertanian, 251

pandangan mengenai masaawal pembangunan, 204

teknologi tepat guna, 62TH (Technische Hogeschool),

77, 97Thaher, Haji Ahmad, 279Thailand

kebijakan modal asing, 110Thatcher, Margaret, 171The American University, 80

The Leader, the Man, dan theGun, 242

Theorie der WirtschaftlichenEntwicklung, 5

Theory of Interest, 7Theory of Monopolistic

Competition, 6Tim Ahli Ekonomi Presiden

Republik Indonesia, 106Tim P-7, 222Tim Teknis Penanaman Modal

Asing, 109, 111Tinbergen, 9, 79TKR (Tentara Keamanan

Rakyat), 276TNI (Tentara Nasional

Indonesia), 16, 31, 162transmigrasi

efek ”penarik”, 246efek ”pendorong”, 246masalahnya yang besar, 248swasembada beras, 247

Trikora Lloyd, 152Grup Bimantara, 153

TRIP (Tentara RepublikIndonesia Pelajar), 162

UNCTAD IV, 172Undang-Undang

Kependudukan No. 10/1992, 218

Undang-Undang PenanamanModal Asing, 107, 146

Undang-Undang PerusahaanNegara Tahun 1969, 118

Uni Soviet, 78, 93pembangunan, 166

United States Export-Import(Exim) Bank, 133

Universitas Gadjah Mada, 103,119, 243

302

INDEX

University of California, 13, 99,101, 165, 190, 197, 240

USAID (United States Agencyfor InternationalDevelopment), 99

Vereniging voor deEffectenhandel, 33

Vo Nguyen Giap, 5Voice of America, 131Volksraad, 40Wahid, Abdurrahman, 221Wardhana, Ali, 102, 105-106,

119, 181, 195, 197, 199, 202,222, 242-245

warlord, 208Wawasan Nusantara, 153Wertheim, Prof., 163Wibisono, Jusuf, 19, 32-33, 45Wibowo, 138Wilopo, 79Wirahadikusuma, Umar, 202Wiweko, 77WUS (World University

Service), 237Yamani, Sheik Zaki, 269Yayasan Kehati, 219Yogyakarta, 14, 30-31, 33, 42,

97-98, 101, 103, 127, 130, 133,139, 154, 234, 235, 278

YPB (Yayasan PembangunanBerkelanjutan), 218

Yugoslaviahubungan buruh-

manajemen, 252Zain, Harun, 199Zorro Corporation, 135

303

Tentang Editor

THEE KIAN WIE, lahir di Jakarta 1935, adalah Staf Ahli P2E-LIPI. Dia juga menjadi anggota Dewan Riset Nasional danAkademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Fokus penelitiannyaadalah sejarah ekonomi Indonesia moderen, industrialisasi,dan peran PMA di negara-negara Asia Timur, khususnya In-donesia. Bukunya yang mutakhir adalah Pembangunan,Kebebasan, dan ”Mukjizat” Orde Baru (Jakarta: Penerbit BukuKompas bekerjasama dengan Freedom Institute, 2004), TheEmergence of a National Economy—an economic history of Indone-sia, 1800–2000 bersama Howard Dick, Vincent Houben, dan J.Thomas Linblad (Sydney: Allen & Unwin, 2002).