PELAKSANAAN DEMOKRASI DI NEGARA INDONESIA

Istilah Demokrasi secara etimologis kata demokrasi berasal dari

bahasa Yunani, yaitu demos dankratos. Demos berarti rakyat dan

kratein/kratos berartipemerintahan.

Jadi Demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip kebangsaan

yang bermakna harkat dan martabat manusia yang bertujuan berikan

kesejahteraan dan bahagia sebagai manusia yang mandiri.

Ada bermacam-macam demokrasi yang sudah menjadi bagian dari

pemerintahan negara-negara di seluruh dunia. Dari berbagai macam

demokrasi tersebutpengertianya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Demokrasi Langsung (Direct Democracy)

Dalam sejarah yunani, suatu tatanan demokrasi diawali dengan adanya

aspirasi rakyat yang di salurkan secara langsung, yaitu suatu pemerintahan

dimana rakyat dalam menyelanggarakan pemerintahannya tanpa melalui

perwakilan. Hal ini sangat dimungkinkan dalam suatu negara kota (city

state) dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit, sebagai contoh yaitu

yang terjadi di kota Athena, di mana rakyat menyalurkan kehendak dan

aspirasinya, dan pemerintahan menaggapinya secara langsung. Oleh sebab

itu, dikenal dengan nama demokrasi lansung.

Demokrasi Langsung dilaksanakan apabila :

1)Ukuran negara relatif kecil (sebesar kota)

2)Jumlah penduduk relatif sedikit,

3)Adanya tempat yang memungkinkan untuk menampung rakyat,

b.Demokrasi TidakLangsung (Indirect Democracy)

1

Disamping demokrasi langsung, terdapat demokrasi tidak langsung yaitu

pahamdemokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan, artinya

rakyat menyerahkan kedaulatannya kepada para wakil yang telah dipilih dan

dipercaya. Rakyat yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan

diperhatikan oleh wakil rakyatdalam melaksanakan kekuasaan negara.

Dalam kaitanya lain negara Indonesia menganut demokrasi tidak langsung

karena dalam sistem penyaluran aspirasinya melalui lembaga- lembaga

perwakilan rakyat.

Pengertian lain tentang demokrasi yang didasarkan pada prinsip ideologi,

berdasarkan paham ini terdapat dua bentuk demokrasi, yaitu sebagai

berikut.

1. Demokrasi Konstitusional (Demokrasi Liberal)

Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau inbdividualisne. Demokrasi konstitusional juga dapat diartikan sebagai demokrasi yang mencita-citakan tercapainya pemerintahan yang tunduk pada rule oflaw. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusionalisme adalah kekuasaan pemerintahanya terbatas dan tidak diperkenankan terdapat banyak campur tangan dan tindakan sewenang-wenang terhadap warga negaranya.

2

Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Pada intinya, yang banyaklah yang menang dan yang banyak dianggap sebagai suatu kebenaran. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

Demokrasi di Indonesia

Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, UUD 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan

3

Soeharto, Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan PDI-P sebagai pemenang Pemilu.

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Beserta Contohnya

Meski pada awalnya banyak yang meragukan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kenyataannya demokrasi di Indonesia saat ini telah berusia 10 tahun dan akan terus berkembang. Sebagian orang pernah berpendapat bahwa demokrasi tidak akan berlangsung lama di Indonesia, karena masyarakatnya belum siap. Mereka juga pernah mengatakan bahwa negara Indonesia terlalu besar dan memiliki persoalan yang kompleks. Keraguan tersebut bahkan menyerupai kekhawatiran yang dapat membuat Indonesia chaos yangdapatmengakibatkanperpecahan.Sementara itu, mantan wakil perdana menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang turut hadir menyebutkan bahwa demokrasi telah berjalan baik di Indonesia dan hal itu telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi 4 besar dunia yang berhasil melaksanakan demokrasi. Hal ini juga membuat Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia yang telah berhasil menerapkan demokrasi. Dia juga berharap agar perkembangan ekonomi juga makin meyakinkan sehingga demokrasi bisa disandingkan dengan kesuksesan pembangunan. Hal tersebut tentunya bisa terjadi bila demokrasi dapat mencegah korupsi dan penumpukan kekayaan hanya pada elit tertentu.Demokrasi, menurut Anwar Ibrahim, adalah pemberian kebebasan kepada warga negara, sedangkan kegagalan atau keberhasilan ekonomi menyangkut sistem yang diterapkan.

 Demokrasi di Indonesia hanyalah perubahan rezim, demokrasi akan memicu ekstrimisme dan radikalisme politik di Indonesia.Beliau pun menambahkan bahwa demokrasi di Indonesia menunjukkan Islam dan moderitas dapat berjalan bersama. Dan terlepas dari goncangan hebat akibat pergantian 4 kali presiden selama periode 1998-2002, demokrasi Indonesia telah menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga telah berhasil menjadi sebuah negara demokrasi terbesar di dunia dan melaksanakan pemilu yang kompleks dengansangatsuksesMeski pada awalnya banyak yang meragukan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kenyataannya demokrasi di Indonesia saat ini telah berusia 10 tahun dan akan terus berkembang. Sebagian orang pernah berpendapat bahwa demokrasi tidak akan berlangsung lama di Indonesia, karena masyarakatnya belum siap. Mereka juga pernah mengatakan bahwa negara Indonesia terlalu besar dan memiliki persoalan yang kompleks. Keraguan

4

tersebut bahkan menyerupai kekhawatiran yang dapat membuat Indonesia chaos yang dapat mengakibatkan perpecahan.Sementara itu, mantan wakil perdana menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang turut hadir menyebutkan bahwa demokrasi telah berjalan baik di Indonesia dan hal itu telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi 4 besar dunia yang berhasil melaksanakan demokrasi. Hal ini juga membuat Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia yang telah berhasil menerapkan demokrasi. Dia juga berharap agar perkembangan ekonomi juga makin meyakinkan sehingga demokrasi bisa disandingkan dengan kesuksesan pembangunan. Hal tersebut tentunya bisa terjadi bila demokrasi dapat mencegah korupsi dan penumpukan kekayaan hanya pada elit tertentu.

Demokrasi, menurut Anwar Ibrahim, adalah pemberian kebebasan kepada warga negara, sedangkan kegagalan atau keberhasilan ekonomi menyangkut sistem yang diterapkan.

DEMOKRASI

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk

rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi,

yang diketahui oleh hampir semua orang. Demokrasi merupakan bentuk

pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat,

baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan

(demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία –

(dēmokratía) "kekuasaan rakyat", yang dibentuk dari kata δῆμος (dêmos)

"rakyat" dan κράτος (Kratos) "kekuasaan", merujuk pada sistem politik yang

muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani

Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM.

Berbicara mengenai demokrasi adalah memburaskan (memperbincangkan)

tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan

secara beradab. Ia adalah sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh

nilai-nilai dan etika serta peradaban yang

5

menghargai martabat manusia. Pelaku utama demokrasi adalah kita semua,

setiap orang yang selama ini selalu diatasnamakan namun tak pernah ikut

menentukan. Menjaga proses demokratisasi adalah memahami secara

benar hak-hak yang kita miliki, menjaga hak-hak itu agar siapapun

menghormatinya, melawan siapapun yang berusaha melanggar hak-hak

itu. Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang (people rule), dan di

dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan

dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di

dunia publik. Sedang demokrasi adalah keputusan

berdasarkan suara terbanyak. Di Indonesia, pergerakan nasional  juga

mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-

feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk

masyarakat sosialis. Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan,

dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti

juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk

mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia ingini. Jadi masalah

keadilan menjadi penting, dalam arti dia mempunyai hak untuk menentukan

sendiri jalan hidupnya, tetapi harus dihormati haknya dan harus diberi

peluang dan kemudahan serta pertolongan untuk mencapai itu.

Prinsip-prinsip demokrasi

Setiap prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam suatu konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi." Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:

1. Kedaulatan  rakyat;

2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;

3. Kekuasaan mayoritas;

4. Hak-hak minoritas;

5. Jaminan  hak asasi manusia;

6. Pemilihan yang bebas dan jujur;

7. Persamaan di depan hukum;

6

8. Proses hukum yang wajar;

9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;

10. Pluralisme  sosial, ekonomi, dan politik;

11. Nilai-nilai tolerensi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

Asas pokok demokrasi

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah

pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai

kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar

tersebut terdapat 2 (dua) asas pokok demokrasi, yaitu:

1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan

wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara

langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jurdil; dan

2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan

pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi

kepentingan bersama.

Ciri-ciri pemerintahan demokratis

Istilah demokrasi diperkenalkan kali pertama oleh Aristoteles sebagai suatu

bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa

kekuasaan berada di tangan banyak orang (rakyat). Dalam

perkembangannya, demokrasi menjadi suatutatanan yang diterima dan

dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan

demokrasi adalah sebagai berikut.

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan

keputusan politik, baiklangsung maupun tidak langsung (perwakilan).

2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak

asasi rakyat (warga negara).

7

3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala

bidang.

4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang

independen sebagai alat penegakan hukum

5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.

6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan

informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.

7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di

lembaga perwakilan rakyat.

8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan

(memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga

perwakilan rakyat.

9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama,

golongan, dan sebagainya).Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.atau dengan kata lain, Demokrasi dapat dikatakan sebagai kekuasaan atau pemerintahan da di tangan rakyat, yaitu kekuasaan yang berasaldari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Macam-Macam Demokrasi:1. Demokrasi Sederhana (terdapat di desa).2. Demokrasi Barat (kontinen dan Amerika, terdapat di barat).3. Demokrasi Kapitalis.4. Demokrasi Timur (Negara sosialis seperti Unisoviet, cina, Korut).5. Demokrasi Tengah6. Demokrasi Parlementer7. Demokrasi sistem pemisahan kekuasaan.8. Demokrasi sistem referendum.

Model Demokrasi:1. Model demokrasi berwawasan radikal (radical democracy)adalah

8

demokrasi yang ditandai dengan kuatnya pandangan bahwa hak-hak setiap warganegara dilindungi dengan prinsip persamaan di depan hukum.

1.Model demokrasi berwawasan liberal (liberal democracy) merupakan demokrasi yang lebih menekankan pada pengakuan terhadap hak-hak warganegara, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat.

2.Model demokrasi klasik Athena.

3.Model demokrasi republikanisme protektif dan republika-nisme perkembangan.

4. Model demokrasi pro-tektif dan demokrasi developmental, dimana demokrasi ini menempatkan penge-tahuan berpolitik bagi individu, dan bukan menyandarkan mereka pada perlindungan penguasa.

5.Model demokrasi langsung, yang menempatkan tiap individu memilih dan merealisasikan keinginan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.

6.Model demokrasi kompetisi elite, yang berisi metode pemilihan elite politik yang mampu mengambil keputusan yang diperlukan.

7.Model pluralisme, yaitu mementingkan kebebasan politik bagi minoritas.

8.Model demokrasi legal, yang mementingkan prinsip mayoritas yang mampu berfungsi dengan pantas dan bijak.9.Model demokrasi partisipatif, yaitu sebuah hak yang sama pada kebebasan dan pengem-bangan diri yang dapat diperoleh dalam sebuah ‘masyarakat partisipatif’.

10.Model demokrasi deliberatif, yaitu persya-ratan kelompok politik yang dilakukan dengan kesepakatan warga negara yang bebas dan berdasarkan pada nalar.

11.Model otonomi demokrasi dan demo-krasi kosmopolitan, yaitu demokrasi yang mementingkan kesetaraan dalam sebuah komunitas nasib yang saling melengkapi.

9

12.Model demokrasi Terpimpin.

13.Model demokrasi Pancasila.

Pelaksanaan Demokrasi Di IndonesiaPelaksanaan Demokrasi di Indonesia dibagi menjadi beberapa periodesasi:

1. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi ( 1945 - 1950 ).Tahun 1945 - 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbnyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden denan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan :

• Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.• Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.• Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahn presidensil menjadi parlementer.

2. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lamaa. Masa demokrasi Liberal 1950 - 1959Masa demokrasi liberal yang parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik.Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan :• Dominannya partai politik• Landasan sosial ekonomi yang masih lemah• Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950 atas dasar kegagalan itu maka presiden mengeluarkan Dekrit presiden :• Bubarkan konstituante• Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950• Pembentukan MPRS dan DPAS

10

b. Masa demokrasi Terpimpin 1959 - 1966Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri:1. Dominasi Presiden2. Terbatasnya peran partai politik3. Berkembangnya pengaruh PKI

Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain:1. Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan2. Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR3. Jaminan HAM lemah4.Terjadi sentralisasi kekuasaan5.Terbatasnya peranan persAkhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI.

3. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru 1966 - 1998Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab:1. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada2. Rekrutmen politik yang tertutup3. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis4. Pengakuan HAM yang terbatas5. Tumbuhnya KKN yang merajalela

11

Sebab jatuhnya Orde Baru:1. Hancurnya ekonomi nasional ( krisis ekonomi )2. Terjadinya krisis politik3. TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba4. Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden5. Pelaksanaan demokrasi pada masa Reformasi 1998 s/d sekarang.

Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:1. Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi2. Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum3. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN4. Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI5. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV.6. Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur).

Pada Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan pemiluhan umum sudah dua kali yaitu tahun 1999 dan tahun 2004.

12