Embed Size (px)
Citation preview
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
Nomor SOP 2.1.01/2010
Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008
Tanggal Refisi 17 Mei 2010
Tanggal Evektif 1 Juni 2010
Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
SEKSI PENANGGULANGAN BENCANA Nama SOP : PEMBERIAN BANTUAN BERAS PENANGGULANGAN BENCANA
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. Undang-undang Nomor 64 tahun 1959, tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT;2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah;3. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, tentang
Penanggulangan Bencana;4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009, tentang
Kesejahteraan Sosial;5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2008, tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008, tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana;7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999, tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;8. Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003, tentang
Pengadaan Barang dan Jasa;9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 01/HUK tahun 2001,
tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban BencanaAlam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan SosialDepartemen Sosial RI Nomor 09.B/BJS tahun 2002,tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program BidangBantuan dan jaminan Sosial;
11. Keputusan Direktorat Jenderal Bantuan dan JaminanSosial Nomor 110/BS.08.04/BJS/XI/2007, tentangPedoman Pengelolaan Bantuan beras Untuk KorbanBencana
12. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun2008, tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah ProvinsiNTB.
1
2
Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, danInovatif, Pendidikan minimal SLTA
Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, danInovatif, Pendidikan minimal D-IV Jurusan Kesejahteraan Sosial.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1.
2.
SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya denganSOP di Lembaga lain.SOP Internal dan Administratif.
1.2.3.4.
Seperangkat Unit Komputer.Kendaraan OperasionalAlat Tulis Kantor.Data
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:1. Hambatan dapat saja terjadi:
a. Petugas Gudang tidak ada ditempat.b. Tidak tersedianya biaya transportasi dari
Provinsi ke Kab/kota.
1.
2.
3.
Seksi Penanggulangan Bencana menerima dan mendistribusikansurat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat.Seksi Penanggulangan Bencana menyimpan arsip suratkeluar/masuk.Seksi Penanggulangan Bencana mencatat keluar/masuk stockberas.
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
1. Dinsos Kab/Kota mengajukansurat permohonan bantuan Beraske Dinsos Provinsi.
Data/Aturan/Disposs/petunjuk
5” Surat/ NotaDinas
2. Dinsos Provinsi meneruskanpermohonan tersebut ke BulogDivre Prov. Untuk ditindak lanjuti
Data/Aturan/Disposs/
5” Disposisi
Mulai
Proses
Proses
lanjutan
2
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
petunjuk3. Dinsos Prov. Membuat DO
sekaligus ditandatangani olehKadis Sosial Prov.
Data/Disposs/petunjuk
30” Konsep/Dokumen
4. Surat DO yang asli diteruskan keDolog Prov. Dan tembusan keDirjen Banjamsos, Gubernur, keDinas Kab/Kota dan Dolog DivreKab/Kota.
Data/AturanDisposs/petunjuk
60” Konsep/Dokumen
5. Dolog Provinsi mengirim DO keDivre Kab/Kota sesuai permintaanKadis Sosial Prov.
Dokumenprogram 30’’ Konsep/
Dokumen
6. Gudang Dolog mengeluarkanbarang sesuai permintaan DODinas Sosial Prov. Ke Dinas SosialKab/Kota
DataSuratPetunjuk
1 Hari Disposisi
7. Penyimpanan/Arsip di BidangBanjamsos
DataDokumenPetunjuk
2 Hari Surat/Dokumen
Proses
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Proses
keputusan
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
Nomor SOP 2.1.02/2010
Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008
Tanggal Refisi 17 Mei 2010
Tanggal Evektif 1 Juni 2010
Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
SEKSI PENANGGULANGAN BENCANA Nama SOP : DAPUR UMUM LAPANGAN
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. Undang-undang Nomor 64 tahun 1959, tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT;2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah;3. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, tentang
Penanggulangan Bencana;4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009, tentang
Kesejahteraan Sosial;5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2008, tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008, tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana;7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999, tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;8. Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003, tentang
Pengadaan Barang dan Jasa;9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 01/HUK tahun 2001,
tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban BencanaAlam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan SosialDepartemen Sosial RI Nomor 09.B/BJS tahun 2002,tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program BidangBantuan dan jaminan Sosial;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun2008, tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah ProvinsiNTB.
1
2
Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, danInovatif, Pendidikan minimal SLTA
Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, danInovatif, Pendidikan minimal D-IV Jurusan Kesejahteraan Sosial.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1.
2.
SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya denganSOP di Lembaga lain.SOP Internal dan Administratif.
1.2.3.4.
Seperangkat Unit Komputer.Kendaraan OperasionalAlat Tulis kantor.Data
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:1. Hambatan dapat saja terjadi:
a. Calon anggota sering tidak sesuai dengankriteria
b. Kurangnya Sosialisasi di tingkat Masyarakattentang program-program PenanggulanganBencana
1.
2.
3.
Seksi Penanggulangan Bencana menerima dan mendistribusikanSurat masuk/Keluar yang berkaitan dengan pendidikan danpelatihanSeksi Penanggulangan mencatat surat masuk/keluar yangberkaitan dengan pelatihanSeksi Penanggulangan Bencana membuat dokumentasi danpelaporan.
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
1. Dinsos Provinsi mengumumkan keKab/Kota tentang adanya kegiatanpelatihan yang berkaitan denganPenanggulangan Bencana
Data/Aturan/Disposs/petunjuk
5” Surat/ NotaDinas
2. Dinsos Provinsi menerima usulancalon peserta dari Kab/Kota yangdi tindak lanjuti oleh KasiPenanggulangan Bencana untuk ditelaah
Data/Aturan/Disposs/petunjuk
5” Surat/aturan/petunjuk
Mulai
Proses
Proses
lanjutan
2
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
3. Pemanggilan calon pesertapelatihan ke Provinsi untukmengikuti pelatihan Dapur UmumLapangan
Data/Disposs/petunjuk
30” Konsep/Dokumen
4 Pelaksanaan Pelatihan DapurUmum Lapangan
Data/AturanDisposs/petunjuk
1 Minggu
5. Laporan hasil pelaksanaanpelatihan Dapur Umum Lapangan
Data/AturanDisposs/petunjuk
3 Hr Konsep/Dokumen
6. Dinsos Provinsi membuat laporanke Dirjen Banjamsos tentangkegiatan pendidikan dan pelatihanpada masyarakat untukpembinaan lebih lanjut
DataDokumenPetunjuk
1 Mingu Konsep/Dokumen
7. Pengarsipan DataDokumenPetunjuk
1 Hari Surat/Dokumen
Dokumen
DokumenArsip/Selesai
Proses
Proses
Proses
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
Nomor SOP 2.1.03/2010
Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008
Tanggal Refisi 17 Mei 2010
Tanggal Evektif 1 Juni 2010
Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
SEKSI PENANGGULANGAN BENCANA Nama SOP : IDENTIFIKASI PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN BBR
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. Undang-undang Nomor 64 tahun 1959, tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT;2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah;3. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, tentang
Penanggulangan Bencana;4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009, tentang
Kesejahteraan Sosial;5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2008, tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008, tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana;7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999, tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;8. Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003, tentang
Pengadaan Barang dan Jasa;9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 01/HUK tahun 2001,
tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban BencanaAlam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan SosialDepartemen Sosial RI Nomor 09.B/BJS tahun 2002,tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program BidangBantuan dan jaminan Sosial;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun2008, tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah ProvinsiNTB.
1
2
Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, danInovatif, Pendidikan minimal SLTA
Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, danInovatif, Pendidikan minimal D-IV Jurusan Kesejahteraan Sosial.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1.
2.
SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya denganSOP di Lembaga lain.SOP Internal dan Administratif.
1.2.3.4.
Seperangkat Unit Komputer.Kendaraan OperasionalAlat Tulis Kantor.Data
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:1. Hambatan dapat saja terjadi:
a. Penerima Bantuan tidak langsungmemanfaatkan bantuan yang diterima
b. Kurangnya pengawasan dari Kab/kota
1.
2.
3.
Seksi Penanggulangan Bencana menerima dan mendistribusikansurat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat.Seksi Penanggulangan Bencana menyimpan arsip suratkeluar/masuk.Seksi Penanggulangan Bencana membuat dokumentasi danpelaporan.
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
1. Dinsos Kab/Kota mengajukansurat permohonan bantuanStimulan BBR ke Dinsos Provinsi.
Data/Aturan/Disposs/petunjuk
5” Surat/ NotaDinas
2. Kadis Sosial Provinsi meneruskanke Bidang Banjamsos untuk diTelaah
Data/Aturan/Disposs/petunjuk
5” Disposisi
Mulai
Proses
Proses
lanjutan
2
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
3. Telaahan dan saran Dari KabidBanjamsos disampaikan ke KasiPB untuk disetujui dan ditindaklanjuti
Data/Disposs/petunjuk
30” Konsep/Dokumen
4. Kasi Penanggulangan Bencanameneruskan proses dan menunjukstaf Bencana melakukan penilaiandan Verifkasi ke lapangan untukmendapatkan data yang otentik
Data/AturanDisposs/petunjuk
1 Hr Konsep/Dokumen
5. Laporan Hasil Penilaian danverifikasi disampaikan kepada KasiPenanggulangan Bencana danditeruskan kepada KabidBanjamsos
Dokumenprogram 30’’ Konsep/
Dokumen
6. Kabid Banjamsos berdasarkanverifikasi data membentuk TimPengadaan Barang dan TimPemeriksa Barang BantuanStimulan BBR
DataSuratPetunjuk
1 Hari Disposisi
7. Tim Pemeriksa Barang dariProvinsi mengadakanPemeriksaan Barang BantuanStimulan BBR ke lokasi penerimabantuan dan Hasilnyadisampaikan ke Kabid Banjamsos
DataDokumenPetunjuk
3 Hari Surat/Dokumen
8. Kabid Banjamsos menyerahkanbantuan kepada Dinas SosialKab/Kota Pemda setempat
DataDokumenPetunjuk
1 Hari Surat/Dokumen
9. Pihak Ketiga/Pemborongmengajukan tagihan kepada KabidBanjamsos selaku PejabatPembuat Komitmen
DataDokumenPetunjuk
1 Hari Surat/Dokumen
10. Bendaharawan memprosestagihan Pihak Ketiga/pemborongke KPKN
DataDokumenPetunjuk
1 Minggu Surat/Dokumen
11. Bendahawan membayar tagihankepada Pihak Ketiga/pemborong
DataSuratPetunjuk
1 Hari Surat/Dokumen
12. Laporan Kabid Banjamsos tentangpelaksanaan Bantuan StimulanBahan Bangunan Rumah
DataDokumenPetunjuk
3 Hari Dokumen
13. Pengarsipan Banjamsos DataDokumenPetunjuk
60’’Dokumen
Proses
Dokumen
Proses
Dokumen
Dokumen
Proses
Proses
Proses
Proses
Dokumen
Arsip/Selesai
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
Nomor SOP 2.1.04/2010
Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008
Tanggal Refisi 17 Mei 2010
Tanggal Evektif 1 Juni 2010
Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
SEKSI PENANGGULANGAN BENCANA Nama SOP : IDENTIFIKASI PEMBERIAN BANTUAN TANGGAP DARURAT
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. Undang-undang Nomor 64 tahun 1959, tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT;2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah;3. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, tentang
Penanggulangan Bencana;4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009, tentang
Kesejahteraan Sosial;5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2008, tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008, tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana;7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999, tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;8. Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003, tentang
Pengadaan Barang dan Jasa;9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 01/HUK tahun 2001,
tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban BencanaAlam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan SosialDepartemen Sosial RI Nomor 09.B/BJS tahun 2002,tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program BidangBantuan dan jaminan Sosial;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun2008, tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah ProvinsiNTB.
1
2
Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, danInovatif, Pendidikan minimal SLTA
Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, danInovatif, Pendidikan minimal D-IV Jurusan Kesejahteraan Sosial.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1.
2.
SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya denganSOP di Lembaga lain.SOP Internal dan Administratif.
1.2.3.4.
Seperangkat Unit Komputer.Kendaraan OperasionalAlat Tulis Kantor.Data
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:1. Hambatan dapat saja terjadi:
a. Petugas Posko dan Gudang tidak ada ditempat.b. Tidak tersedianya biaya transportasi dari
Provinsi ke Kab/kota.
1.
2.
3.
Seksi Penanggulangan Bencana menerima dan mendistribusikansurat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat.Seksi Penanggulangan Bencana menyimpan arsip suratkeluar/masuk.Seksi Penanggulangan Bencana mencatat keluar/masuk baranglogistik.
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
1. Dinsos Kab/Kota mengajukansurat permohonan bantuanTanggap Darurat ke DinsosProvinsi.
Data/Aturan/Disposs/petunjuk
5” Surat/ NotaDinas
2. Kadis Sosial Provinsi meneruskanke Bidang Banjamsos untuk diTelaah
Data/Aturan/Disposs/petunjuk
5” Disposisi
Mulai
Proses
Proses
2
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
3. Telaahan dan saran Dari KabidBanjamsos disampaikan ke KasiPB untuk disetujui dan ditindaklanjuti
Data/Disposs/petunjuk
30” Konsep/Dokumen
4. Kasi Penanggulangan Bencanameneruskan proses untukpengeluaran Barang dari gudang
Data/AturanDisposs/petunjuk
60” Konsep/Dokumen
5. Petugas Gudang membuat BeritaAcara Serah Terima Barangbantuan Tanggap Darurat
Dokumenprogram 30’’ Konsep/
Dokumen
6. Petugas Gudang mengeluarkanBarang atas perintah KasiPenanggulangan Bencana
DataSuratPetunjuk
1 Hari Disposisi
7. Pengiriman Barang oleh BidangBanjamsos kepada Pemohon(Kab/Kota)
DataDokumenPetunjuk
2 Hari Surat/Dokumen
8. Penyimpanan Arsip Seksi PB
Proses
Dokumen
Proses
Dokumen
Dokumen
Proses
Arsip/selesai
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
Nomor SOP 2.1.05/2010
Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008
Tanggal Refisi 17 Mei 2010
Tanggal Evektif 1 Juni 2010
Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
SEKSI PENANGGULANGAN BENCANA Nama SOP : KESERASIAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. Undang-undang Nomor 64 tahun 1959, tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT;2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah;3. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, tentang
Penanggulangan Bencana;4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009, tentang
Kesejahteraan Sosial;5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2008, tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008, tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana;7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999, tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;8. Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003, tentang
Pengadaan Barang dan Jasa;9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 01/HUK tahun 2001,
tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban BencanaAlam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan SosialDepartemen Sosial RI Nomor 09.B/BJS tahun 2002,tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program BidangBantuan dan jaminan Sosial;
11. Pedoman Keserasian Sosial Berbasis MasyarakatDirektorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial tahun2009;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun2008, tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah ProvinsiNTB.
1
2
Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, danInovatif, Pendidikan minimal SLTA
Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, danInovatif, Pendidikan minimal D-IV Jurusan Kesejahteraan Sosial.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1.
2.
SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya denganSOP di Lembaga lain.SOP Internal dan Administratif.
1.2.3.4.
Seperangkat Unit Komputer.Kendaraan OperasionalAlat Tulis kantor.Data
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:1. Hambatan dapat saja terjadi:
a. Tidak adanya dana dampingan dari PEMDAsetempat
b. Terjadinya kecemburuan sosial di tengahmasyarakat penerima bantuan
1.
2.
3.
Seksi Penanggulangan mendata penerima bantuan keserasiansosialSeksi Penanggulangan Bencana memonitoring kegiatan keserasiansosial di daerahSeksi Penanggulangan Bencana membuat dokumentasi danpelaporan.
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
1. Dinsos Kab/Kota mengusulkanlokasi calon penerima bantuan keDinsos Provinsi
Data/Aturan/Disposs/petunjuk
2 Hr Surat/ NotaDinas
2. - Dinsos Provinsi melakukanseleksi ke lokasi calonpenerima bantuan
Data/Aturan/Disposs/
3 Hr Disposisi
Mulai
Proses
Proses
Lanjutan
2
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
petunjuk3. Pemantapan Petugas
pendamping/koordinatorpelaksana keserasian sosial
Data/AturanDisposs/petunjuk
3 Hr Konsep/Dokumen
4. Pendampingan Sosial kegiatan inidilaksanakan oleh parapendamping yang telah dilatih diProvinsi maupun pusat
Data/AturanDisposs/petunjuk
1 Hr Konsep/Dokumen
5. Mengadakan musyawarah wargadimaksudkan untuk membuatsebuah komunikasi antar petugasdan masyarakat
Dokumenprogram 1 Hr Konsep/
Dokumen
6. Dinas Sosial Provinsi dan Kab/Kotasecara bersama-samamelaksanakan pembinaan dilokasi calon penerima bantuan
DataSuratPetunjuk
3 Hari Disposisi
7. Pencariran dana keserasian sosialharus mengetahui Kepala DinasSosial Provinsi dan Kab/Kota yangdi lakukan oleh Forum di Bankyang telah ditunjuk oleh DirekturBSKBS
DataDokumenPetunjuk
1 MingguDisposisi
8. Melaksanakan kegiatankeserasian sosial oleh Forumtentang apa yg telah disepakatisebelumnya
DataDokumenPetunjuk
1 TahunDokumen
9. Dinsos Provinsi dan Kab/Kotamelaksanakan Monitoring danEvaluasi Kegiatan
DataDokumenPetunjuk
3 HariDokumen
10. Pembuatan Laporan oleh ForumKeserasian Sosial yang meliputi :- Realisasi Keuangan- Realisasi Fisik- Realisasi Fungsional
DataDokumenPetunjuk
3 HariDokumen
7. Pengarsipan Banjamsos DataDokumenPetunjuk
30’’Dokumen
Proses
Proses
Proses
Proses
Proses
Dokumen
Arsip/Selesai
Dokumen
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
Nomor SOP 2.1.06/2010
Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008
Tanggal Refisi 17 Mei 2010
Tanggal Evektif 1 Juni 2010
Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
SEKSI PENANGGULANGAN BENCANA Nama SOP : MITIGASI BENCANA
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. Undang-undang Nomor 64 tahun 1959, tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT;2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah;3. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, tentang
Penanggulangan Bencana;4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009, tentang
Kesejahteraan Sosial;5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2008, tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008, tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana;7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999, tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;8. Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003, tentang
Pengadaan Barang dan Jasa;9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 01/HUK tahun 2001,
tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban BencanaAlam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan SosialDepartemen Sosial RI Nomor 09.B/BJS tahun 2002,tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program BidangBantuan dan jaminan Sosial;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun2008, tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah ProvinsiNTB.
1
2
Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, danInovatif, Pendidikan minimal SLTA
Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, danInovatif, Pendidikan minimal D-IV Jurusan Kesejahteraan Sosial.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1.
2.
SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya denganSOP di Lembaga lain.SOP Internal dan Administratif.
1.2.3.4.
Seperangkat Unit Komputer.Kendaraan OperasionalAlat Tulis Kantor.Data
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:1. Hambatan dapat saja terjadi:
a. Kurangnya pemahaman masyarakatb. Tidak adanya anggaran di daerah untuk
melaksanakan kegiatan mitigasi
1.
2.
3.
Seksi Penanggulangan Bencana menginventarisir lokasi/daerahrawan bencanaSeksi Penanggulangan Bencana membuat data peta rawanbencana.Seksi Penanggulangan Bencana mencatat surat keluar/masuk.
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
1. Dinsos Kab/Kota mengajukansurat permohonan daerah rawanbencana ke Dinsos Provinsi.
Data/Aturan/Disposs/petunjuk
5” Surat/ NotaDinas
2. Kadis Sosial Provinsi meneruskanke Bidang Banjamsos untuk diTelaah
Data/Aturan/Disposs/petunjuk
5” Disposisi
Mulai
Proses
Proses
2
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
3. Telaahan dan saran Dari KabidBanjamsos disampaikan ke KasiPB untuk disetujui dan ditindaklanjuti
Data/Disposs/petunjuk
30” Konsep/Dokumen
4. Kasi Penanggulangan Bencanameneruskan proses untukmenyurvei ke lokasi yang diusulkan Dinsos Kab/Kota
Data/AturanDisposs/petunjuk
1 Minggu Konsep/Dokumen
5. Melaksanakan kegiatan MitigasiBencana dengan metodepartisipatif dan pendekatan padamasyarakat1. Sosialisasi tentang bencana2. Mengadakan Diskusi dengan
masyarakat (FGD)3. Memberikan pengetahuan
tentang cara-caramengurangi resiko terjadinyakorban bencana
4. Mengadakan simulasi geladilapang penanggulanganbencana
Dokumenprogram 2 Minggu Konsep/
Dokumen
6. Dinas sosial Provinsi membuatlaporan tentang pelaksanaankegiatan mitigasi bencana danselanjutnya disampaikan kepadaKementerian Sosial RI
DataSuratPetunjuk
1 Hari Disposisi
7. Pengiriman laporan kepada DinasSosial Kab/Kota
DataDokumenPetunjuk
2 Hari Surat/Dokumen
8. Penyimpanan Arsip Seksi PB DataDokumenPetunjuk
1 Hari Surat/Dokumen
Proses
Dokumen
Proses
Dokumen
Dokumen
Proses
Arsip/selesai
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
Nomor SOP 2.1.07/2010
Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008
Tanggal Refisi 17 Mei 2010
Tanggal Evektif 1 Juni 2010
Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
SEKSI PENANGGULANGAN BENCANA Nama SOP : PEMETAAN DAERAH RAWAN BENCANA
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. Undang-undang Nomor 64 tahun 1959, tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT;2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah;3. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, tentang
Penanggulangan Bencana;4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009, tentang
Kesejahteraan Sosial;5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2008, tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008, tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana;7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999, tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;8. Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003, tentang
Pengadaan Barang dan Jasa;9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 01/HUK tahun 2001,
tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban BencanaAlam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan SosialDepartemen Sosial RI Nomor 09.B/BJS tahun 2002,tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program BidangBantuan dan jaminan Sosial;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun2008, tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah ProvinsiNTB.
1
2
Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil,dan Inovatif, Pendidikan minimal SLTA
Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil,dan Inovatif, Pendidikan minimal D-IV Jurusan Kesejahteraan Sosial.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1.
2.
SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya denganSOP di Lembaga lain.SOP Internal dan Administratif.
1.2.3.4.
Seperangkat Unit Komputer.Kendaraan OperasionalAlat Tulis kantor.Data
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:1. Hambatan dapat saja terjadi:
a. Keterbatasan sarana dan prasanab. Belum adanya persamaan pemahaman antar
instansi terkait
1.
2.
3.
Seksi Penanggulangan Bencana mensosialisasikan peta daerahrawan bencanaSeksi Penanggulangan Bencana mencatat dan mendata lokasidaerah rawan bencana.Seksi Penanggulangan Bencana membuat dokumentasi danpelaporan.
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
1. Dinsos Provinsi mengadakanpemetaan daerah rawan bencanamenggunakan metode deskriptifanalitis
Data/Aturan/Disposs/petunjuk
7 Hr Surat/ NotaDinas
2. Melakukan analisis dengantekhnik pengumpulan data- Wawancara- Observasi- Diskusi kelompok terfokus- Studi dokumentasi
Data/Aturan/Disposs/petunjuk
10 Hr Disposisi
Mulai
Proses
Proses
Lanjutan
2
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
3. Pembentukan Tim Pemetaanuntuk setiap lokasi pemetaan diKab/Kota yg terdiri dari :- Dinsos Provinsi- Bappeda- Korem- Polda dan- Akademisi
Data/Disposs/petunjuk
2 Hr Konsep/Dokumen
4. Melaksanakan pemetaan denganpenyusunan instrumen, uji cobainstrumen pembahasan danlokakarya, pengolahan datapenyusunan laporan danmenseminarkan hasil pemetaan
Data/AturanDisposs/petunjuk
14 Hr Konsep/Dokumen
5. Pemetaan dilaksanakan selama 4(empat) hari efektif.
Dokumenprogram 7 Hr Konsep/
Dokumen
6. Berkoordinasi dengan pihak-pihakterkait di setiap daerah rawanbencana
DataSuratPetunjuk
10 Hr Disposisi
7. Pengarsipan Banjamsos DataDokumenPetunjuk
30 “Dokumen
Proses
Proses
Dokumen
Dokumen
Arsip/Selesai
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
Nomor SOP 2.1.08/2010
Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008
Tanggal Refisi 17 Mei 2010
Tanggal Evektif 1 Juni 2010
Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
SEKSI PENANGGULANGAN BENCANA Nama SOP : PEMULIHAN TRAUMA KORBAN PASCA BENCANA
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. Undang-undang Nomor 64 tahun 1959, tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT;2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah;3. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, tentang
Penanggulangan Bencana;4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009, tentang
Kesejahteraan Sosial;5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2008, tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008, tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana;7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999, tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;8. Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003, tentang
Pengadaan Barang dan Jasa;9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 01/HUK tahun 2001,
tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban BencanaAlam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan SosialDepartemen Sosial RI Nomor 09.B/BJS tahun 2002,tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program BidangBantuan dan jaminan Sosial;
11. Panduan Tim Pemulihan Psikososial Korban BencanaDirektorat Bantuan Sosial Korban Tindak kekerasan danPekerja Migran tahun 2008
12. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun2008, tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah ProvinsiNTB.
1
2
Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, danInovatif, Pendidikan minimal SLTA
Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, danInovatif, Pendidikan minimal D-IV Jurusan Kesejahteraan Sosial.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1.
2.
SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya denganSOP di Lembaga lain.SOP Internal dan Administratif.
1.2.3.4.
Seperangkat Unit Komputer.Kendaraan OperasionalAlat Tulis kantor.Data
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:1. Hambatan dapat saja terjadi:
a. Kurangnya petugas/psikiater yang ada saatterjadinya bencana
b. Kurangnya pengetahuan petugas tentangkorban pasca bencana
c. Tidak tersedianya anggaran di Kab/kota bagikorban pasca bencana
1.
2.
Seksi Penanggulangan Bencana menerima dan mendistribusikansurat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat.Seksi Penanggulangan Bencana menyimpan arsip suratkeluar/masuk.
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
1. Dinsospencapil Provinsi Dalamrangka pelaksanaan pemulihanTrauma Pasca Bencana hal-halutama yang dilakukan :
Data/Aturan/Disposs/petunjuk
5” Surat/ NotaDinas
2. Melakukan pendekatan awal yangmeliputi kontak dan kontrak
Data/Aturan/Disposs/
3 Hari Disposisi
Mulai
Proses
Proses
2
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
petunjuk3. Melakukan pengungkapan dan
pemahaman masalahklien/Assesment, kemudianmelakukan identifikasi masalah.
Data/Disposs/petunjuk
1 Minggu Konsep/Dokumen
4. Membuat rencana tindakanintervensi.
Data/AturanDisposs/petunjuk
1 Hari Konsep/Dokumen
5. Melakukanpenentuan/rekomendasipenempatan korban
Dokumenprogram 2 Hari Konsep/
Dokumen
6. Memberikan bimbingan/konselingdan motivasi sosial agar korbanmampu mengatasi segalapermasalahan yang dialaminya.
DataSuratPetunjuk
1 Bulan Disposisi
7. Melaksanakan pengembangankemampuan individu dankelompok dalam mendayakanpotensi dan sumber-sumber.
DataDokumenPetunjuk
1 Bulan Konsep/Dokumen
8. Membantu penyaluran informasidan kemudahan lainnya yangdibutuhkan untuk meningkatkanpotensi korban.
Data/ Surat/Petunjuk 2 Hari Surat/
Dokumen
9. Membuat beberapa catatantentang perkembangan korban(antara lain profil korban, catatanproses, kunjungan rumah, catatankasus dan lain-lain).
DataDokumenPetunjuk
1 Hari Konsep/Dokumen
10. Merujuk kepada Tim lain untukmendapatkan layanan secaraprofesional sesuai dengan layanandan kebutuhan korban.
Data/ Surat/Petunjuk 1 Hari Surat/
Dokumen
11. Mengadakan pertemuanpembahasan kasus (caseconference) secara rutin danberkala antar Tim/Petugaslainnya, agar salingmengisi/melengkapi kekuranganmasing-masing.
Data/ Surat/Petunjuk 1 Minggu Surat/
Dokumen
12. Penyimpanan Arsip Seksi PB DataDokumenPetunjuk
1 Hari Surat/Dokumen
Proses
Dokumen
Proses
Dokumen
Dokumen
Proses
Arsip/selesai
Proses
Proses
Proses
Proses
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
Nomor SOP 2.1.09/2010
Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008
Tanggal Refisi 17 Mei 2010
Tanggal Evektif 1 Juni 2010
Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
SEKSI PENANGGULANGAN BENCANA Nama SOP : PENDAYAGUNAAN KEARIFAN LOKAL
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. Undang-undang Nomor 64 tahun 1959, tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT;2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah;3. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, tentang
Penanggulangan Bencana;4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009, tentang
Kesejahteraan Sosial;5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2008, tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008, tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana;7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999, tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;8. Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003, tentang
Pengadaan Barang dan Jasa;9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 01/HUK tahun 2001,
tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban BencanaAlam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan SosialDepartemen Sosial RI Nomor 09.B/BJS tahun 2002,tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program BidangBantuan dan jaminan Sosial;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun2008, tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah ProvinsiNTB.
1
2
Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, danInovatif, Pendidikan minimal SLTA
Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, danInovatif, Pendidikan minimal D-IV Jurusan Kesejahteraan Sosial.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1.
2.
SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya denganSOP di Lembaga lain.SOP Internal dan Administratif.
1.2.3.4.
Seperangkat Unit Komputer.Kendaraan OperasionalAlat Tulis kantor.Data
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:1. Hambatan dapat saja terjadi:
a. Kurangnya Pemahaman di tingkat masyarakattentang kearifan lokal.
b. Kurangnya perhatian pemerintah setempatkepada daerah-daerah rawan konflik
1.
2.
3.
Seksi Penanggulangan Bencana Menginventarisir daerah rawankonflikSeksi Penanggulangan Bencana menyimpan arsip suratkeluar/masuk.Seksi Penanggulangan Bencana memiliki data daerah rawankonflik
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
1. Dinsos Kab/Kota mengajukansurat tentang daerah-daerahrawan konflik
Data/Aturan/Disposs/petunjuk
5” Surat/ NotaDinas
2. Kadis Sosial Provinsi meneruskanke Bidang Banjamsos untuk diTelaah
Data/Aturan/Disposs/petunjuk
5” Disposisi
Mulai
Proses
Proses
2
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
3. Telaahan dan saran Dari KabidBanjamsos disampaikan ke KasiPB untuk disetujui dan ditindaklanjuti
Data/Disposs/petunjuk
30” Konsep/Dokumen
4. Kasi Penanggulangan Bencanameneruskan proses untukmelakukan assesment atas usulantersebut
Data/AturanDisposs/petunjuk
60” Konsep/Dokumen
5. Kasi Penanggulangan Bencanabeserta staf melakukanpendekatan-pendekatan kpdmasyarakat dgn pendekatankualitatif, pemilihan informan,pengumpulan data dgn FGD(Focus Group Discussions) danmenganalisis data sertapenentuan lokasi
Dokumenprogram 2 Minggu Konsep/
Dokumen
6. Pemberdayaan kearifan lokalberbasis masyarakat di daerahrawan konflik
DataSuratPetunjuk
1 Tahun Disposisi
7. Pembuatan Laporan tentangkegiatan Kearifan Lokal
DataDokumenPetunjuk
4 Hai Surat/Dokumen
8. Penyimpanan Seksi PB
Proses
Dokumen
Proses
Dokumen
Dokumen
Proses
Arsip/selesai
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
Nomor SOP 2.1.10/2010
Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008
Tanggal Refisi 17 Mei 2010
Tanggal Evektif 1 Juni 2010
Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
SEKSI PENANGGULANGAN BENCANA Nama SOP : PENDAYAGUNAAN SARANA DAN PRASARANA PB
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. Undang-undang Nomor 64 tahun 1959, tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT;2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah;3. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, tentang
Penanggulangan Bencana;4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009, tentang
Kesejahteraan Sosial;5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2008, tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008, tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana;7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999, tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;8. Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003, tentang
Pengadaan Barang dan Jasa;9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 01/HUK tahun 2001,
tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban BencanaAlam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan SosialDepartemen Sosial RI Nomor 09.B/BJS tahun 2002,tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program BidangBantuan dan jaminan Sosial;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun2008, tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah ProvinsiNTB.
1
2
Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, danInovatif, Pendidikan minimal SLTA
Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, danInovatif, Pendidikan minimal D-IV Jurusan Kesejahteraan Sosial.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1.
2.
SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya denganSOP di Lembaga lain.SOP Internal dan Administratif.
1.2.3.4.
Seperangkat Unit Komputer.Kendaraan OperasionalAlat Tulis kantor.Data
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:1. Hambatan dapat saja terjadi:
a. Petugas Posko dan Gudang tidak ada ditempat.b. Tidak tersedianya Dana Operasional dari
Pemda.
1.
2.
3.
Seksi Penanggulangan Bencana menerima dan mendistribusikansurat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat.Seksi Penanggulangan Bencana menyimpan arsip suratkeluar/masuk.Seksi Penanggulangan Bencana Merawat dan MengoperasikanKendaraan Operasional PB.
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
1. Dinsos Kab/Kota mengajukansurat permohonan peminjamankendaraan operasional TanggapDarurat ke Dinsos Provinsi.
Data/Aturan/Disposs/petunjuk
5” Surat/ NotaDinas
2. Kadis Sosial Provinsi meneruskanke Bidang Banjamsos untuk diTelaah
Data/Aturan/Disposs/petunjuk
5” Disposisi
Mulai
Proses
Proses
2
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
3. Telaahan dan saran Dari KabidBanjamsos disampaikan ke KasiPB untuk disetujui dan ditindaklanjuti
Data/Disposs/petunjuk
30” Konsep/Dokumen
4. Kasi Penanggulangan Bencanameneruskan proses untukpengeluaran kendaraanoperasional
Data/AturanDisposs/petunjuk
60” Konsep/Dokumen
5. Staf Seksi PB membuat BeritaAcara Serah Terima PeminjamanKendaraan Operasional
Dokumenprogram 30’’ Konsep/
Dokumen
6. Staf Seksi PB mengeluarkanKendaraan atas perintah KasiPenanggulangan Bencana
DataSuratPetunjuk
60” Disposisi
7. Penyerahan Kendaraan olehBidang Banjamsos kepadaPemohon (Kab/Kota)
DataDokumenPetunjuk
60” Surat/Dokumen
8. Penyimpanan Arsip Seksi PB DataDokumenPetunjuk
60” Surat/Dokumen
Proses
Dokumen
Dokumen
Arsip/selesai
Proses
Dokumen Proses
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
Nomor SOP 2.1.11/2010
Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008
Tanggal Refisi 17 Mei 2010
Tanggal Evektif 1 Juni 2010
Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
SEKSI PENANGGULANGAN BENCANA Nama SOP : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. Undang-undang Nomor 64 tahun 1959, tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT;2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah;3. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, tentang
Penanggulangan Bencana;4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009, tentang
Kesejahteraan Sosial;5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2008, tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008, tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana;7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999, tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;8. Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003, tentang
Pengadaan Barang dan Jasa;9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 01/HUK tahun 2001,
tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban BencanaAlam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan SosialDepartemen Sosial RI Nomor 09.B/BJS tahun 2002,tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program BidangBantuan dan jaminan Sosial;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun2008, tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah ProvinsiNTB.
1
2
Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, danInovatif, Pendidikan minimal SLTA
Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, danInovatif, Pendidikan minimal D-IV Jurusan Kesejahteraan Sosial.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1.
2.
SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya denganSOP di Lembaga lain.SOP Internal dan Administratif.
1.2.3.4.
Seperangkat Unit Komputer.Kendaraan OperasionalAlat Tulis kantor.Data
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:1. Hambatan dapat saja terjadi:
a. Calon anggota sering tidak sesuai dengankriteria
b. Kurangnya Sosialisasi di tingkat Masyarakattentang program-program PenanggulanganBencana
1.
2.
3.
Seksi Penanggulangan Bencana menerima dan mendistribusikanSurat masuk/Keluar yang berkaitan dengan pendidikan danpelatihanSeksi Penanggulangan mencatat surat masuk/keluar yangberkaitan dengan pelatihanSeksi Penanggulangan Bencana membuat dokumentasi danpelaporan.
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
1. Dinsos Provinsi mengumumkan keKab/Kota tentang adanya kegiatanpelatihan yang berkaitan denganPenanggulangan Bencana
Data/Aturan/Disposs/petunjuk
5” Surat/ NotaDinas
2. Dinsos Provinsi menerima usulancalon peserta dari Kab/Kota yangdi tindak lanjuti oleh KasiPenanggulangan Bencana untuk ditelaah
Data/Aturan/Disposs/petunjuk
5” Surat/aturan/petunjuk
Mulai
Proses
Proses
lanjutan
2
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
3. Pemanggilan calon pesertapelatihan ke Provinsi untukmengikuti pelatihan
Data/Disposs/petunjuk
30” Konsep/Dokumen
4. Laporan hasil pelaksanaanpelatihan Pendidikan danPelatihan
Data/AturanDisposs/petunjuk
3 Hr Konsep/Dokumen
6. Dinsos Provinsi membuat laporanke Dirjen Banjamsos tentangkegiatan pendidikan dan pelatihanpada masyarakat untukpembinaan lebih lanjut
DataDokumenPetunjuk
1 Mingu Konsep/Dokumen
8. Pengarsipan DataDokumenPetunjuk
1 Hari Surat/Dokumen
Dokumen
DokumenArsip/Selesai
Proses
Proses
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
Nomor SOP 2.1.12/2010
Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008
Tanggal Refisi 17 Mei 2010
Tanggal Evektif 1 Juni 2010
Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
SEKSI PENANGGULANGAN BENCANA Nama SOP : PROSEDUR PERMOHONAN BANTUAN PEMULANGAN ORANGTERLANTAR DAN TERDAMPAR DI LUAR NEGERI
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. Undang-undang Nomor 64 tahun 1959, tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT;2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah;3. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, tentang
Penanggulangan Bencana;4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009, tentang
Kesejahteraan Sosial;5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2008, tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008, tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana;7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999, tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;8. Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003, tentang
Pengadaan Barang dan Jasa;9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 01/HUK tahun 2001,
tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban BencanaAlam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan SosialDepartemen Sosial RI Nomor 09.B/BJS tahun 2002,tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program BidangBantuan dan jaminan Sosial;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun2008, tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah ProvinsiNTB.
1
2
Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, danInovatif, Pendidikan minimal SLTA
Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, danInovatif, Pendidikan minimal D-IV Jurusan Kesejahteraan Sosial.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1.
2.
SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya denganSOP di Lembaga lain.SOP Internal dan Administratif.
1.2.3.4.
Seperangkat Unit Komputer.Kendaraan OperasionalAlat Tulis kantor.Data
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:1. Hambatan dapat saja terjadi:
a. Tidak adanya surat keterangan dari aparat yangberwenang
b. Sering terjadinya pemulangan orang yang sama
1.
2.
3.
Seksi Penanggulangan Bencana menerima dan Suratmasuk/Keluar yang berkaitan dengan pemulangan orang terlantarSeksi Penanggulangan mencatat surat masuk/keluar yangberkaitan dengan pemulangan orang terlantarSeksi Penanggulangan Bencana membuat dokumentasi danpelaporan.
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
1. Pemberitahuan adanya OrangTerlantar oleh Kepolisian/Aparatberwenang ke Dinsos Provinsi
Data/Aturan/Disposs/petunjuk
5” Surat/ NotaDinas
2. Dinsos Meneruskan suratpermohonan ke Biro Administrasidan Kesra Setda Provinsi
Data/Aturan/Disposs/petunjuk
15” Surat/aturan/petunjuk
Mulai
Proses
Proses
2
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
3. Dinsos Provinsi memberikanrekomendasi tentang pemulanganorang terlantar ke Gubernurmelalui Biro Administrasi danKesra Setda Provinsi
Data/Disposs/petunjuk
30” Konsep/Dokumen
4. Penyerahan orang terlantar keBiro Administrasi dan Kesra untukdi telaah dan di tindak lanjuti
Data/AturanDisposs/petunjuk
1 Hr Konsep/Dokumen
5. Dinsos Provinsi membuat laporanke Dirjen Banjamsos tentangkejadian pemulangan orangterlantar ke daerah asal
DataDokumenPetunjuk
1 Mingu Konsep/Dokumen
6. Pengarsipan Seksi PB DataDokumenPetunjuk
60”Surat/Dokumen
Dokumen
Proses
Proses
DokumenArsip/Selesai
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
Nomor SOP 2.1.13/2010
Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008
Tanggal Refisi 17 Mei 2010
Tanggal Evektif 1 Juni 2010
Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
SEKSI PENANGGULANGAN BENCANA Nama SOP : REKRUITMEN TARUNA SIAGA BENCANA
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. Undang-undang Nomor 64 tahun 1959, tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT;2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah;3. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, tentang
Penanggulangan Bencana;4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009, tentang
Kesejahteraan Sosial;5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2008, tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008, tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana;7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999, tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;8. Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003, tentang
Pengadaan Barang dan Jasa;9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 01/HUK tahun 2001,
tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban BencanaAlam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan SosialDepartemen Sosial RI Nomor 09.B/BJS tahun 2002,tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program BidangBantuan dan jaminan Sosial;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun2008, tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah ProvinsiNTB.
1
2
Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, danInovatif, Pendidikan minimal SLTA
Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, danInovatif, Pendidikan minimal D-IV Jurusan Kesejahteraan Sosial.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1.
2.
SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya denganSOP di Lembaga lain.SOP Internal dan Administratif.
1.2.3.4.
Seperangkat Unit Komputer.Kendaraan OperasionalAlat Tulis Kantor.Data
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:1. Hambatan dapat saja terjadi:
a. Calon anggota sering tidak sesuai dengankriteria
b. Kurangnya Sosialisasi di tingkat Masyarakattentang Taruna Siaga Bencana
1.
2.
3.
Seksi Penanggulangan Bencana sebagai pembina anggota Tagana.Seksi Penanggulangan memiliki Data By Name By Adress anggotaTaganaSeksi Penanggulangan Bencana membuat dokumentasi danpelaporan.
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
1. Dinsos Provinsi mengumumkanperekrutan calon anggota Taganamelalui Dinsos Kab/Kota untuk ditindak lanjuti
Data/Aturan/Disposs/petunjuk
5” Surat/ NotaDinas
2. Dinsos Provinsi mengirimkan suratperekrutan dan persyaratan calonanggota Tagana ke DinsosKab/Kota
Data/Aturan/Disposs/petunjuk
5” Surat/aturan/petunjuk
1. Usia18 s/d40tahun
Mulai
Proses
Proses
2
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
3. Dinsos Provinsi menerima usulancalon anggota Tagana dariKab/Kota yang di tindak lanjutioleh Kasi PenanggulanganBencana untuk di telaah
Data/Disposs/petunjuk
30” Konsep/Dokumen
2.Berbadansehat3. Tinggaldi daerahrawanbencana4. Pemanggilan calon anggota
Tagana ke Provinsi untukmengikuti pelatihan
Data/AturanDisposs/petunjuk
3 Hr Konsep/Dokumen
5. Laporan hasil pelaksanaanpelatihan Taruna Siaga Bencana
Dokumenprogram 3 Hr Konsep/
Dokumen
6. Verifikasi dan revitalisasi anggotaTagana Se-NTB untuk di jadikanrelawan Penanggulangan Bencanadi masing-masing Kab/Kota
DataDokumenPetunjuk
1 Mingu Konsep/Dokumen
7. Dinsos Provinsi membuat laporanke Dirjen Banjamsos tentangkeberadaan anggota Tagana
DataDokumenPetunjuk
3 Hari Surat/Dokumen
8. Pengarsipan DataDokumenPetunjuk
1 Hari Surat/Dokumen
Dokumen
Proses
Dokumen
Dokumen
Proses
Arsip/Selesai
Dokumen
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
Nomor SOP 2.1.14/2010
Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008
Tanggal Refisi 17 Mei 2010
Tanggal Evektif 1 Juni 2010
Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
SEKSI PENANGGULANGAN BENCANA Nama SOP : SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGANBENCANA SOSIAL
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. Undang-undang Nomor 64 tahun 1959, tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT;2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah;3. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, tentang
Penanggulangan Bencana;4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009, tentang
Kesejahteraan Sosial;5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2008, tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008, tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana;7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999, tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;8. Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003, tentang
Pengadaan Barang dan Jasa;9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 01/HUK tahun 2001,
tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban BencanaAlam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan SosialDepartemen Sosial RI Nomor 09.B/BJS tahun 2002,tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program BidangBantuan dan jaminan Sosial;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun2008, tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah ProvinsiNTB.
1
2
Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, danInovatif, Pendidikan minimal SLTA
Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, danInovatif, Pendidikan minimal D-IV Jurusan Kesejahteraan Sosial.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1.
2.
SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya denganSOP di Lembaga lain.SOP Internal dan Administratif.
1.2.3.4.
Seperangkat Unit Komputer.Kendaraan OperasionalAlat Tulis Kantor.Data
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:1. Hambatan dapat saja terjadi:
a. Calon anggota sering tidak sesuai dengankriteria
b. Kurangnya Sosialisasi di tingkat Masyarakattentang program-program PenanggulanganBencana Sosial
1.
2.
3.
Seksi Penanggulangan Bencana menerima dan mendistribusikanSurat masuk/Keluar yang berkaitan dengan penyuluhan danpenyebaran informasiSeksi Penanggulangan mencatat surat masuk/keluar yangberkaitan dengan penyuluhanSeksi Penanggulangan Bencana membuat dokumentasi danpelaporan.
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
1. Dinsos Provinsi mengumumkan keKab/Kota tentang adanya kegiatanSosialisasi Kebijakan dan ProgramPenanggulangan Bencana Sosial
Data/Aturan/Disposs/petunjuk
5” Surat/ NotaDinas
2. Dinsos Provinsi menerima usulancalon peserta dari Kab/Kota yangdi tindak lanjuti oleh KasiPenanggulangan Bencana Sosialuntuk di telaah
Data/Aturan/Disposs/petunjuk
5” Surat/aturan/petunjuk
Mulai
Proses
Proses
lanjutan
2
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
3. Pemanggilan calon pesertapelatihan ke Provinsi untukmengikuti Kegiatan SosialisasiPenanggulangan Bencana Sosial
Data/Disposs/petunjuk
30” Konsep/Dokumen
4. Laporan hasil pelaksanaanKegiatan Sosialisasi Kebijakan danProgram Penanggulangan BencanaSosial
Data/AturanDisposs/petunjuk
3 Hr Konsep/Dokumen
6. Dinsos Provinsi membuat laporanke Dirjen Banjamsos tentangkegiatan Sosialisasi kebijakan danProgram Penanggulangan BencanaSosial
DataDokumenPetunjuk
1 Mingu Konsep/Dokumen
8. Pengarsipan DataDokumenPetunjuk
1 Hari Surat/Dokumen
Dokumen
DokumenArsip/Selesai
Proses
Proses
