PEDOMAN SUPERVISI PENYELENGGARAAN FASILITASI …ditjenpp.kemenkumham.go.id/images/perda/pedomansupervisi.pdf · 3) Materi supervisi Kegiatan supervisi Fasilitasi Perancangan Peraturan

PEDOMAN SUPERVISI PENYELENGGARAAN

FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

NOMOR: M.HH.PP.04.02-24 TAHUN 2018

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

2018

1

PEDOMAN SUPERVISI PENYELENGGARAAN

FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang seluas-luasnya

bagi daerah dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri, sering

disalahtafsirkan sebagai pemberian kewenangan mutlak sehingga

dalam pembentukan Peraturan Daerah sering bertentangan dengan

peraturan yang lebih tinggi dan tumpang tindih antara kebijakan

daerah dan kebijakan pusat. Selain itu, pembentuk peraturan daerah

kurang memperhatikan teknik dan proses penyusunan peraturan

daerah yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia melalui Unit Eselon I Direktorat Jenderal Peraturan

Perundang-undangan yang melaksanakan tugas penyelenggaraan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan

perundang-undangan, yang salah satunya adalah melaksanakan

pemberian bimbingan teknis dan supervisi. Hal ini sebagaimana diatur

dalam Pasal 226 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang

menentukan bahwa “pemberian bimbingan teknik dan supervisi di

bidang fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan pembinaan

perancang peraturan perundang-undangan”.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan supervisi tersebut, Direktorat

Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang

Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan

2

Perundang-undangan bekerja sama dengan Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk tujuan tersebut, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan

Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

perlu menyusun Pedoman Supervisi Pelaksanaan Fasilitasi

Perancangan Peraturan Daerah. Pedoman tersebut digunakan sebagai

acuan bagi para pelaksana pada Unit Kerja Direktorat Fasilitasi

Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan

dan pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Negara;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor M.HH-01.PP.05.01 Tahun 2016 tentang Pedoman

Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor M.HH-03.PP.01.02 Tahun 2016 tentang Pedoman

Bimbingan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah.

3

C. Tujuan

Pedoman supervisi ditetapkan dengan tujuan memberikan arahan dan

bimbingan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

sebagai wakil dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi di Pusat dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator di daerah,

terutama di bidang fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah.

D. Ruang Lingkup

Lingkup supervisi meliputi kegiatan dan materi supervisi. Ruang

lingkup kegiatan supervisi Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah

dilaksanakan pada 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Hukum dan

Hak Asasi Manusia. Sedangkan lingkup materi supervisi meliputi:

mediasi dan konsultasi, pengharmonisasian, pembulatan, dan

pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, dan pemetaan

Peraturan Daerah.

E. Keluaran

Kegiatan supervisi diharapkan menghasilkan keluaran:

1. Terindentifikasinya permasalahan yang dihadapi di lapangan dan

tindak pemecahan masalah:

2. Terlaksananya pencegahan secara dini akan kemungkinan

terjadinya penyimpangan lebih lanjut berdasarkan indikasi

permasalahan yang ada; dan

3. Tersedianya umpan balik sebagai bahan untuk pengambilan

kebijakan/tindakan yang diperlukan dalam rangka penyempurnaan

penyelenggaraan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah di masa

mendatang.

4

BAB II

GAMBARAN UMUM PEDOMAN SUPERVISI

A. Pengertian

Supervisi diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan

mendampingi atau mendampingkan (KBBI), sedangkan kata

mendampingi adalah menemani, menyertai dekat-dekat, sehingga

secara lengkap pengertian mengenai supervisi kegiatan fasilitasi

Perancangan Peraturan Daerah adalah proses pengawalan atau

pembinaan secara bersama-sama yang dimaksudkan untuk

meluruskan penyelenggaraan kegiatan agar sesuai dengan tujuan

dan sasaran yang diharapkan dan menentukan tindakan koreksi

yang perlu diambil jika terjadi disharmonisasi atau tumpang tindih

antar peraturan satu dengan lainnya. Dengan demikian, supervisi

dimaknai “mengawasi atau mengamati secara seksama, dan jika

perlu dilakukan pendampingan”. Pendampingan di sini merupakan

metode pendekatan dengan cara memperingatkan,

mempertanyakan, memperlihatkan, memperbandingkan,

meluruskan, memberi contoh untuk mengingatkan, atau cara-cara

lainnya dengan tidak mengambil alih posisi sebagai guru atau

pendidik.

Dengan bersumber pada pengertian supervisi di atas, Pedoman

Supervisi kegiatan fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah

merupakan proses pengawalan dan sekaligus pembinaan dengan

melakukan tindakan koreksi dan pemberian saran perbaikan

terhadap materi rancangan peraturan.

B. Penyusunan Pedoman Supervisi Pelaksanaan Fasilitasi Perancangan

Peraturan Daerah bertujuan untuk digunakan acuan Direktorat

Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang

Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan

pendampingan kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah di

5

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

dengan cara:

a. mengetahui permasalahan yang dihadapi di lapangan dan

tindak pemecahan masalah:

b. melakukan pencegahan secara dini akan kemungkinan

terjadinya (disharmonisasi atau timpang tindih peraturan)

berdasarkan indikasi permasalahan yang ada; dan

c. menyediakan umpan balik sebagai bahan untuk

pengambilan kebijakan/tindakan yang diperlukan dalam

rangka penyempurnaan penyelenggaraan Fasilitasi

Perancangan Peraturan Daerah pada masa mendatang.

C. Ruang lingkup

Kegiatan superivisi terdiri dari unsur:

a. Pelaksana, adalah Pejabat setingkat Pimpinan Tinggi, Pejabat

Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional tertentu,

dan Pejabat Fungsional Umum di lingkungan Direktorat

Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan

Perancang Peraturan Perundang-undangan;

b. Penerima, adalah Pejabat setingkat Pimpinan Tinggi, Pejabat

Administrator, Pejabat Pengawas, dan Perancang Peraturan

Perundang-undangan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia di Daerah; dan

D. Syarat, Tugas, dan Materi Supervisi

1) Syarat Supervisor

Supervisor pada dasamya memiliki kompetensi dibandingkan

dengan yang didampingi agar memiliki kepercayaan diri dalam

proses supervisi serta tidak menimbulkan resistensi kepada yang

didampingi. Syarat yang dipenuhi untuk menjadi Supervisor

adalah:

6

a. memiliki pemahaman kegiatan fasilitasi Perancangan

Peraturan Daerah;

b. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan

pihak yang didampingi;

c. mampu memberikan bimbingan teknis jika diperlukan

terkait dengan proses penyelenggaraan dan penilaian

sesuai dengan pedoman ini.

2) Tugas Supervisor adalah:

a) membangun empati dan komunikasi awal sebelum proses

supervisi dilakukan dengan maksud agar tidak timbul

resistensi antara si penerima dan Supervisor sekaligus

menjelaskan bahwa tugas supervisi bukan untuk

mengevaluasi proses, melainkan untuk memperkuat

proses.

b) mengamati proses penyelenggaraan berdasarkan kebijakan

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

selaku (sebagai) pembina bidang Fasilitasi Perancangan

Peraturan Daerah dan mengamati proses

penyelenggaraan di dalam pertemuan sehingga dapat

mengetahui masalah yang muncul dalam proses

penyelenggaraan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah.

c) mendiskusikan proses penyelenggaraan dan

evaluasi yang diamati. Tugas ini dimaksudkan

untuk memberikan bimbingan secara tidak langsung

kepada penerima yang didampingi berdasarkan hasil

pengamatannya selama mengikuti proses

penyelenggaraan dan penilaian. Tujuan diskusi bukan

untuk mencari kelemahan dalam proses

penyelenggaraan dan penilaian sesuai dengan konsep

dan mekanisme kegiatan, tetapi untuk membangun

persamaan persepsi tentang konsep dan implementasi

kebijakan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-

7

undangan dan penguatan proses penyelenggaraan dan

penilaian sesuai dengan konsep dan mekanisme kegiatan

serta tidak mengesankan menggurui atau adanya

superioritas dan inferioritas.

d) melakukan refleksi atas proses penyelenggaraan dan

penilaian yang sedang dilakukan kepada yang

didampingi. Refleksi bersama diperlukan untuk

mengetahui kesulitan yang dihadapi dalam

mengimplementasikan konsep dan mekanisme kebijakan

Pusat mengenai kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan

Daerah dan upaya pemecahannya.

3) Materi supervisi

Kegiatan supervisi Fasilitasi Perancangan Peraturan

Daerah difokuskan pada penguatan penerapan kegiatan

Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, terutama kegiatan

mediasi dan konsultasi, pengharmonisasian, pembulatan, dan

pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, dan

Pemetaan Peraturan Daerah. Materi supervisi yang dilakukan

mencakup pemahaman terhadap:

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta

Lampirannya;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

c. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan;

d. Peraturan Perundang-undangan terkait; dan

e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PP.05.01 Tahun 2016

8

tentang Pedoman Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum

Daerah.

E. Metode

Teknik supervisi dapat diterapkan dengan beberapa metode yaitu:

a. kunjungan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia;

b. observasi proses kegiatan fasilitasi; dan

c. pengajaran contoh yang sifatnya pendampingan dengan tidak

mengambil alih posisi sebagai guru atau pendidik.

F. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan supervisi:

1. penyusunan program;

2. Persiapan dengan menyediakan;

a. instrumen supervisi;

b. materi supervisi;

c. buku catatan; dan

d. data hasil pemetaan laporan Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Pelaksanaan, diarahkan pada sasaran yang telah ditetapkan;

dan

4. Tindak Lanjut hasil supervisi merupakan pembinaan dan

perbaikan dari hasil temuan pada saat supervisi.

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam 1 (satu) tahun mulai bulan

Januari sampai dengan Desember, yang digambarkan sebagai

berikut:

9

Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah

1. Persiapan

supervisi kegiatan

fasilitasi

Perancangan

Peraturan Daerah

dilakukan

terhadap Raperda

dan permasalahan

hukum yang

berkaitan dengan

penyusunan

Peraturan Daerah

2. Pelaksanaan

supervisi

3. Laporan akhir

untuk

menindaklanjuti

Kegiatan Fasilitasi

Perancangan

Peraturan Daerah

dan tindak lanjut

hasil supervisi

G. Perencanaan Biaya

Perencanaan biaya penyelenggaraan kegiatan supervisi disusun

sebagai berikut:

1. Pembiayaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;

dan

2. mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan

oleh Kementerian Keuangan setiap tahun.

Berdasarkan anggaran yang berasal dari Direktorat Jenderal

Peraturan Perundang-undangan dan Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyusun Kerangka Acuan

10

Kerja (Term of Reference) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

kegiatan supervisi yang terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

11

BAB III

PELAKSANAAN SUPERVISI

Kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah dilaksanakan

dengan metode yaitu: 1. Kunjungan

Metode kunjungan adalah dalam rangka mengunjungi objek

kegiatan dimaksud untuk melaksanakan kegiatan supervisi

Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah.

2. Pelaksanaan Kunjungan Kegiatan

Pelaksanaan kunjungan Kegiatan dilakukan oleh pelaksana yang

berfungsi sebagai Supervisor yang dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Kunjungan tanpa pemberitahuan

Dengan melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan, tim

supervisi mendapatkan kondisi di lapangan yang nyata dan

apa adanya sehingga tim supervisi dapat mengamati

kekurangan dari si penerima dalam melaksanakan

penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan

Daerah.

b. Kunjungan dengan pemberitahuan

kunjungan dengan pemberitahuan dilaksanakan oleh tim

supervisi untuk dapat melihat kesiapan si penerima dalam

melaksanakan kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan

Daerah sehingga Supervisor dapat memberikan penguatan

terhadap proses Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah.

3. Observasi

Observasi dalam kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan

Daerah adalah melihat dan memperhatikan secara teliti terhadap

permasalahan yang muncul. Tujuannya adalah untuk

memperoleh data yang objektif mengenai aspek penilaian

terhadap si penerima dalam menyampaikan materi dan kesulitan

yang dihadapi.

12

Observasi dalam pelaksanaan secara umum merupakan

rangkaian dalam tahap pengamatan pada supervisi kunjungan

kegiatan yang prosesnya dilaksanakan dengan:

a. usaha-usaha dan aktivitas pendamping dan penerima dalam

proses kegiatan;

b. cara penggunaan media dalam penyampaian materi dalam

proses sebuah kegiatan;

c. tanggapan para peserta dalam proses fasilitasi.

Pelaksanaan observasi dilakukan beberapa tahap, yaitu:

a. persiapan observasi.

b. pelaksanaan observasi.

c. penilaian hasil observasi.

d. tindak lanjut dari hasil observasi.

Ketika Supervisor melaksanakan observasi menggunakan

instrumen observasi tertentu, antara lain daftar periksa evaluasi

(evaluative check-list) dan daftar periksa (activity check-list)

sebagaimana terurai di bawah ini.

Keterangan Skor:

Penilaian secara individual:

4 = memuaskan

3 = baik

2 = cukup

1 = kurang

Penilaian terhadap keseluruhan si penerima dapat dilakukan masing-masing

unsur dengan rentan nilai

D = paling rendah 0% s.d 25 %

C = sedang 26% s.d 50%

B = baik 51% s.d. 75%

A = baik sekali 76% s.d 100%

13

a. Activity daftar periksa/check list proses kegiatan fasilitasi

Perancangan Peraturan Daerah.

No. Aspek yang dinilai SKOR

1. Kesiapan memberikan materi

dan/atau kegiatan

1 2 3 4

2. Keteraturan dan Ketertiban

penyelenggaraan kegiatan

fasilitasi

1 2 3 4

3. Kemampuan menghidupkan

suasana kegiatan

1 2 3 4

4. Kejelasan menyampaikan

materi dan jawaban terhadap

pertanyaan dalam tanya

jawab

1 2 3 4

5. Pemanfaatan Media 1 2 3 4

TOTAL

b. Evaluasi daftar periksa/check-list substansi kegiatan

Perancangan Peraturan Daerah

1) Mediasi dan Konsultasi

No Aspek yang dinilai SKOR

1. Mediasi dan Konsultasi Langsung

atau Mediasi dan Konsultasi tertulis

1 2 3 4

2. Sudahkah pelaksana dari kegiatan

mediasi dan konsultasi menyiapkan

materi berupa:

- peraturan perundang-undangan

mengenai bidang yang

dikonsultasikan.

1 2 3 4

3. Sudahkan pelaksana mediasi dan

konsultasi memahami proses dalam

kegiatan mediasi dan konsultasi

1 2 3 4

4. Sudahkah pelaksana mediasi dan

konsultasi memahami materi yang

dikonsultasikan.

1 2 3 4

14

TOTAL

2) Kegiatan Pengharmonisasian, Pembulatan dan

Pemantapan Konsepsi


1. Sudahkah rancangan peraturan

daerah/peraturan daerah Provinsi,

Kabupaten/Kota mengkaitkan dan

menyelaraskan substansi dengan

Pancasila, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun

1945, dan peraturan perundang-

undangan lain

1 2 3 4

2. Sudahkah rancangan peraturan daerah/peraturan daerah Provinsi,

Kabupaten/Kota pembentukannya sesuai dengan asas hukum

1 2 3 4



Kabupaten/Kota disesuaikan

dengan putusan Mahkamah

Konstitusi mengenai pengujian

Undang-Undang terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945

1 2 3 4



Kabupaten/Kota disesuaikan

dengan putusan Mahkamah Agung

mengenai pengujian peraturan

perundang-undangan di bawah

Undang-Undang

1 2 3 4

15



Kabupaten/Kota pembentukannya

sesuai dengan yurisprudensi

1 2 3 4




sesuai dengan alasan pembentukan

1 2 3 4




sesuai dengan dasar kewenangan

pembentukan dan dasar

pembentukan

1 2 3 4




sesuai dengan arah dan jangkauan

pengaturan

1 2 3 4



Kabupaten/Kota mengkaitkan

dengan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah

Nasional, dan Rencana Kerja

Pemerintah

1 2 3 4



Kabupaten/Kota menghubungkan

terhadap kelembagaan yang sudah

ada

1 2 3 4

16



Kabupaten/Kota melihat

konsekuensi terhadap keuangan

negara

1 2 3 4




sesuai dengan unsur lainnya

1 2 3 4




sesuai dengan Teknik Penyusunan

1 2 3 4



Kabupaten/Kota sesuai dengan

lampiran II teknik Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan

1 2 3 4

TOTAL

3) Pemetaan Peraturan Daerah


1. Sudahkah Kegiatan Pemetaan

Peraturan Daerah pada Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM sesuai dengan Pedoman

Fasilitasi Pembentukan Produk

Hukum Daerah

1 2 3 4

17

2. Sudahkah rumusan Inventarisasi

Rancangan Peraturan


Kabupaten/Kota dilakukan dengan

berkoordinasi dengan Pemerintahan

Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota

terhadap peraturan daerah yang

telah ditetapkan maupun rancangan

peraturan daerah yang disusun

berdasarkan Program Pembentukan

Peraturan Daerah.

1 2 3 4

3. Sudahkah terdapat rumusan

Klasifikasi terhadap rancangan

peraturan daerah/peraturan daerah

Provinsi, Kabupaten/Kota

1 2 3 4

4. Sudahkah Analisis terhadap

rancangan peraturan


Kabupaten/Kota berdasarkan

ketentuan Pasal 35 Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan

1 2 3 4

5. Sudahkah terdapat rekomendasi

sebagai bahan pertimbangan bagi

Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota dalam

pembentukan peraturan daerah

Provinsi, Kabupaten/Kota

1 2 3 4

TOTAL

18

4. Pengajaran contoh

Pengajaran contoh dapat dilakukan oleh Supervisor dengan cara

pendampingan, namun dengan tidak mengambil alih posisi

sebagai guru atau pendidik, misalnya, Perancang yang salah

memberikan penjelasan mengenai hierarki peraturan perundang-

undangan, Supervisor memperingatkan dengan menunjuk Pasal 7

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sambil memperingatkan

Perancang dan selanjutnya Supervisor melakukan Daftar

Periksa/check list terhadap Perancang tersebut dengan

memberikan skor.

Scanned by CamScanner

Documents

PEDOMAN SUPERVISI PENYELENGGARAAN FASILITASI …ditjenpp.kemenkumham.go.id/images/perda/pedomansupervisi.pdf · 3) Materi supervisi Kegiatan supervisi Fasilitasi Perancangan Peraturan