PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR : 31/HK-010/B5/2007 TENTANG PEDOMAN STANDARDISASI SARANA DAN
PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA
NASIONAL KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA
NASIONALMenimbang
:
a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya keluarga kecil
bahagia sejahtera melalui program keluarga berencana nasional
diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dan terstandarisasi
secara baik dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi;
b. bahwa, sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu
menetapkan Pedoman Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja di
lingkungan Badan Koordinas Keluarga Berencana Nasional dengan
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
Mengingat
:
Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475); Undang
Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437); Undang Undang RI Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994
tentang Pengelolaan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan
Pekembangan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559); Peraturan Presiden Nomor 7
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah
Tahun 2004-2009; Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja LPND sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; Keputusan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan/ Kepala BKKBN Nomor 10/HK.010/B5/2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN; Keputusan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan/ Kepala BKKBN Nomor 70/HK.010/B5/2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Propinsi dan
Kabupaten/Kota; Keputusan Kepala BKKBN Nomor 401 /HK.010/D5/2005
tentang Rencana Strategis (RESTRA) Program KB Nasional;
v
Keputusan Kepala BKKBN Nomor 182/HK-010/B5/2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Provinsi Kepulauan Riau dan
Provinsi Sulawesi Barat; Keputusan Kepala BKKBN Nomor
159/HK.010/B5/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Provinsi
Irian Jaya Barat;
14. 14. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 28 /HK.010/ B5/2007 tentang
Visi, Misi, danGrand Strategi Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional.
MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama
: : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA
NASIONALTENTANG PEDOMAN STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI
LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL.
Kedua
: Pedoman Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja sebagaimana
dimaksud dalam diktumPertama adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan ini; standardisasi sarana dan prasaran
kerja dan mendukung program keluarga berencana nasional; Keputusan
Menteri Negara Kependudukan / Kepala BKKBN No : 382 / HK-010 / C3 /
94 tentang Standardisasi Sarana Angkutan Di Lingkungan Badan
Keluarga Berencana Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi;
penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ketiga
: Pedoman ini sebagai acuan bagi BKKBN Pusat dan Provinsi dalam
bidang pengelolaan
Keempat
: Dengan berlakunya Peraturan Kepala BKKBN No : 31 / HK-010 / B5
/2007, maka
Kelima
: Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
terdapat kekeliruan dalam
Peraturan ini, disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ditetapkan di Pada tanggal :
Jakarta : 31 Januari 2007.
KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
Dr. SUGIRI SYARIEF, MPA.
vi
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha
Esa atas berkat, rahmat dan hidayahNya telah tersusun Pedoman
Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja di lingkungan BKKBN yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 31/HK.010/B5/07,
Pedoman standardisasi ini merupakan penyempurnaan dari Pedoman
standardisasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara
Kependudukan/Kepala BKKBN No: 382/HK010/C3/1994 tentang,
Standardisasi Sarana Angkutan dilingkungan BKKBN, Keputusan Menteri
Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala BKKBN No: 145/HK-010/B5/2001
tentang Pedoman Penyusunan dan Perumusan Standardisasi Hasil dan
Sarana Kerja di lingkungan BKKBN Pedoman Standardisasi Sarana dan
Prasarana Kerja ini dimaksudkan sebagai acuan baik dalam
perencanaan, pengadaan maupun pendistribusian dan penataan sarana
serta prasarana kerja di lingkungan Badan koordinasi Keluarga
Berencana Nasional baik di Pusat maupun di Propinsi. Dengan
tertibnya pengelolaan sarana dan prasarana kerja, diharapkan akan
memberi kontribusi bagi peningkatan kualitas kinerja dalam
mewujudkan visi: Seluruh Keluarga Ikut KB sehingga misi untuk
Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dapat tercapai.
Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu menyusun Pedoman
Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja tersebut, kami sampaikan
penghargaan dan ucapan terima kasih.
Jakarta, 31 Januari 2007 Plt. Sekretaris Utama,
Sudibyo Alimoeso, MA
vii
DAFTAR ISIKATA PENGANTAR DAFTAR ISI PERATURAN KEPALA BKKBN BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan C. Ruang Lingkup D. Batasan
Pengertian BAB II POKOK-POKOK STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA
KERJA A. Tanah dan Bangunan B. Perlengkapan Ruang Kantor C.
Kendaraan D. Rumah Negara BAB III KETENTUAN STANDARDISASI SARANA
DAN PRASARANA KERJA A. TANAH DAN BANGUNAN 1. Pusat 2. Provinsi B.
PERLENGKAPAN RUANG KANTOR 1. Pusat 2. Provinsi C. KENDARAAN 1.
Pusat 2. Provinsi D. RUMAH NEGARA BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI A.
PEMANTAUAN B. EVALUASI BAB V PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN
viii
BAB I PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG Program Keluarga Berencana
Nasional di Era Desentralisasi sekarang ini menghadapi berbagai
tantangan dan perubahan, terutama berkaitan dengan upaya
menciptakan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. Tantangan dan
perubahan ini salah satunya ditandai dengan tuntutan kualitas
pelayanan publik yang berkembang sejalan dengan tuntutan
demokratisasi dan keterbukaan. Menyikapi fenomena perubahan seperti
dimaksud diatas, menjadi keharusan yang perlu disikapi adalah
peningkatan kualitas kinerja para pengelola program KB nasional.
Peningkatan kualitas kinerja pengelola program KB Nasional harus
didukung oleh kesiapan Sarana dan Prasarana Kerja yang memadai dan
terstandarisasi secara nasional mulai dari tingkat pusat sampai
provinsi agar dapat berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu
perlu dilakukan penetapan standarisasi sarana dan prasarana kerja
dengan memperhatikan factor-faktor efisiensi, efektif, manfaat,
kepatutan serta kondisi kemampuan keuangan yang tersedia. Untuk
maksud tersebut, perlu ditetapkan suatu Pedoman Standadisasi Sarana
dan Prasarana Kerja di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) B. TUJUAN Tujuan Umum Tertatanya sarana
dan prasarana kerja yang standar di lingkungan BKKBN dalam rangka
mendukung pelaksanaan proses manajemen program Keluarga Berencana
Nasional secara efektif dan efisien.
ix
Tujuan Khusus a. b. c. d. Tersedianya standardisasi luas tanah
dan bangunan Tersedianya standardisasi rumah negara Tersedianya
standardisasi perlengkapan kantor Tersedianya standardisasi
kendaraan/angkutan dinas
C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup standarisasi sarana prasarana
kerja di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) ini meliputi : 1. Sasaran Terdiri atas : Luas Tanah dan
Bangunan, Rumah Negara, Perlengkapan Kantor, Kendaraan dinas 2.
Jangkauan Terdiri atas : BKKBN Pusat dan Provinsi. D. BATASAN
PENGERTIAN Agar dapat diperoleh kesamaan pemahaman, perlu
ditetapkan batasan pengertian sebagai berikut : 1. Standard adalah
suatu kesepakatan ketentuan minimal yang harus dipenuhi untuk
mencapai kualitas tertentu. Ketentuan pada pedoman ini meliputi
jenis, ukuran, serta syarat-syarat teknis lainnya yang diperlukan
2. Standarisasi adalah suatu proses untuk merumuskan, merevisi,
menetapkan dan menerapkan standar agar dapat dilaksanakan secara
tertib dan memudahkan kerjasama dengan semua pihak (pemerintah, dan
atau pengguna)
x
3.
Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung
berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja Aparatur
dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya, seperti gedung kantor.
4.
Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi
sebagai penunjang proses penyelenggaraan kegiatan program KBN dalam
mencapai sasaran yang telah ditetapkan antara lain, ruang kantor,
peralatan kerja dan kendaraan dinas
5.
Standardisasi Sarana Kerja adalah suatu persyaratan atau
ketentuan minimal yang harus dipenuhi, meliputi : jenis, ukuran,
spesifikasi teknis dan syarat lainnya yang diperlukan untuk
mencapai hasil kerja yang ditentukan.
6.
Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai
dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang akan
dilaksanakan.
7.
Bangunan Gedung adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat
manusia melakukan kegiatannya untuk kegiatan hunian atau tinggal,
kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya, dan/atau kegiatan
khusus.
8.
Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan
dinas yang menjadikan/akan menjadi kekayaan milik negara. Antara
lain seperti : Gedung kantor, gudang, dan rumah negara
9.
Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi
sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga
serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai
Negeri
10.
Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan
bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus
bertempat tinggal dirumah tersebut, serta hak penghuniannya
terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan
tertentu tersebut.
xi
11.
Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai
hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya
disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri sipil dan apabila
telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara.
BAB II POKOK-POKOK STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
Sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam rangka mendukung
penyelenggaraan kegiatan program, yang jenisnya beragam, diperlukan
xii
pengaturan dalam bentuk standardisasi dan berlaku secara
nasional agar secara optimal menunjang penyelenggaraan program KB
Nasional. Standardisasi ini menyangkut 4 (empat) jenis kelompok
sebagai berikut : A. TANAH DAN BANGUNAN 1. berikut : a. b. c. d. e.
2. berikut : a. b. c. Bentuk/Estetika Luas tanah Pembagian ruangan
serta tata letak Luas bangunan Lapangan parkir Lapangan upacara
Taman Jalan Pembangunan gedung kantor perlu memperhatikan hal-hal
sebagai Pengadaan tanah untuk kantor perlu memperhatikan hal-hal
sebagai
B. PERLENGKAPAN RUANG KANTOR Peralatan kantor sangat bervariasi
baik dari segi jenis, merk, bahan serta spesifikasinya sehingga
perlu diberikan batasan-batasan minimal yang harus dipenuhi.
Perlengkapan ruangan kantor dimaksud adalah sebagai berikut : 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. Meja Kursi Filing kabinet Lemari Kulkas Televisi
Mesin ketik xiii
8. 9.
Telepon Faksimile
10. Komputer 11. Viewer 12. Line Internet 13. AC/kipas angin 14.
White board 15. Jam dinding 16. Mesin penggandaan 17. Mesin Foto
copy 18. Tempat sampah C. KENDARAAN Kendaraan merupakan sarana
angkutan baik untuk orang maupun barang, sehingga untuk kepentingan
tertentu memerlukan alat angkutan yang berbeda satu sama lainnya
untuk setiap jenis kegiatan. Mengingat wilayah satu dengan lainnya
sangat berbeda kondisi geografisnya, maka diperlukan penetapan
untuk masing-masing wilayah yaitu kendaraan darat kendaraan air.
Kendaraan/angkutan dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Kendaraan
darat Kendaraan bermotor roda 4 : a. b. c. d. e. Sedan Jeep Pick up
Bus Mini Bus dan
Kendaraan bermotor roda 2 Sepeda motor 2. Kendaraan air
Kendaraan air meliputi : a. Speed boat
xiv
D. RUMAH NEGARA Untuk menentukan golongan Rumah Negara dilakukan
penetapan status rumah negara oleh pimpinan Instansi yang
bersangkutan, dalam hal ini oleh Kepala BKKBN. Rumah Negara yang
dikuasai BKKBN yang ada saat ini adalah Rumah Negara Golongan I dan
Rumah Negara Golongan II. Surat izin penghunian Rumah Negara dengan
Surat Keputusan Kepala BKKBN Pusat untuk Rumah Negara yang
berlokasi di Pusat, dan Rumah Negara yang berlokasi di Provinsi
Surat Keputusan izin penghuniannya oleh Kepala BKKBN Provinsi yang
bersangkutan dengan mencantumkan besarnya nilai sewa yang harus
dibayar oleh penghuni.
BAB III KETENTUAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA Dalam
rangka standardisasi sarana dan prasarana kerja baik jumlah, jenis
dan spesifikasi, maka ditetapkan ketentuan sebagai berikut : xv
A. TANAH DAN BANGUNAN 1. Tanah Dalam menyediakan alokasi tanah
dan memperhatikan rencana umum tata ruang (RUTR) serta dilengkapi
dokumen status kepemilikan berupa sertifikat agar memperhatikan
hal-hal sebagai berikut : a. b. c. d. f. Luas bangunan (bertingkat
/ tidak bertingkat) Luas Lapangan parkir Luas Lapangan upacara
Luas/panjang Jalan Prasarana lainnya
e.Luas Taman Dengan memperhatikan butir a s/d f standar luas
tanah BKKBN Provinsi disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan 2.
Bangunan terdiri dari a. b. c. d. Bangunan Gedung Kantor Bangunan
Diklat Bangunan Gudang Bangunan Rumah Negara
Dalam membangun gedung kantor harus dilengkapi dengan dokumen
berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
a. Luas Lantai Luas lantai ditentukan dengan kebutuhan
ruangan-ruangan yang diperlukan yaitu : 1) a) Tingkat Pusat Ruang
kerja Kepala BKKBN Ruang Sekretaris Kepala 12 m2 60 m2
xvi
Ruang tunggu Ruang tamu Ruang rapat Kamar mandi/toilet b) Ruang
kerja Es I Ruang Sekretaris Eselon I Ruang tunggu Kamar
mandi/toilet c) d) e) f) g) h) Ruang kerja Eselon II Ruang kerja
Eselon III Ruang kerja Eselon IV Ruang kerja Staf Ruang rapat
komponen Pendidikan dan Latihan Ruang Widyaiswara Ruang kelas
20 m2 40 m2 48 m2 9 m2 40 m2 10 m2 25 m2 7 m2 25 m2 14 m2 7 m2
/es.IV 5 m2/staf 30 m2 7 m2/ WI 100 m2/30 or 100 m2 50 m2 50 m2
1000 m2 25 m2 9 m2 100 m2
Ruang perpustakaan Diklat Ruang Diskusi Ruang AVA Asrama Dapur
Kamar mandi Ruang makan
i) -
Gudang Ruang penyimpanan Alokon 2 unit 1300 m2/unit Ruang
penyimpanan Non alokon 1000 m2 Ruang administrasi Ruang Satpam
Ruang Kamar Mandi 100 m2 10 m2 8 m2
xvii
j)
Ruang sarana Lain-lain Auditorium Ruang pertemuan 6 unit Ruang
teknisi Pos keamanan Ruang arsip Ruang Data Pegawai Ruang
penggandaan Ruang data Program Ruang Bendahara Ruang sentral telpon
Ruang tunggu/Lobi Ruang perpustakaan Ruang Poliklinik Ruang
komputer Ruang mesin AC sentral Ruang Generator Garasi Bengkel
Menara Air Tempat Ibadah 600 m2 100 m2/unit 50 m2 25 m2 75 m2 75 m2
50 m2 50 m2 150 m2 25 m2 200 m2 100 m2 50 m2 50 m2 50 m2 30 m2 75
m2 80 m2 15 m2 100 m2
2) a)
Tingkat Provinsi Ruang Kepala Ruang kerja Ruang Sekretaris
Kepala Kamar mandi/toilet 40 m2 9 m2 6 m2 12 m2 7 m2/es.IV 5
m2/staf
b) c) d) e)
Ruang kerja Eselon III Ruang kerja Eselon IV (kolektif) Ruang
kerja Staf (kolektif) Pendidikan dan Latihan
xviii
Ruang Kepala Diklat Ruang kerja Eselon IV (kolektif) Ruang kerja
Staf (kolektif) Ruang Widyaiswara (kolektif) Ruang Pola Ruang
Tunggu/Tamu Ruang kelas Ruang perpustakaan Ruang peralatan/AVA
Asrama Kamar mandi/Toilet Ruang Lobi Dapur Ruang makan Ruang Ibadah
f)
12 m2 7 m2/es.IV 5 m2/staf 7 m2/WI 50 m2 50 m2 100 m2 50 m2 50
m2 200 m2 9 m2 50 m2 20 m2 50 m2 50 m2
Bangunan Gudang alokon Ruang penyimpanan Ruang administrasi
Kamar mandi/Toilet 300 m2 25 m2 6m2
g)
Ruang sarana lain-lain Ruang arsip Ruang Rapat Ruang peralatan
Ruang teknisi Pos keamanan Ruang sentral telpon Ruang tunggu/Lobi
Ruang perpustakaan Ruang komputer Ruang Generator Garasi 25 m2 100
m2 50 m2 25 m2 50 m2 25 m2 50 m2 25 m2 25 m2 50 m2 50 m2 xix
Menara Air Tempat Ibadah 3. Bentuk dan Estetika Bangunan
25 m2 50 m2
Dalam menentukan bentuk dan estetika bangunan kantor, Diklat,
gudang dan Rumah negara, perlu diperhatikan kemampuan pembiayaan
dan disesuaikan dengan situasi kondisi budaya, serta peraturan
daerah setempat. B. PERLENGKAPAN RUANG KANTOR Penyediaan
Perlengkapan ruang kantor disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat
jabatan yang ada, yang antara lain : 1. Tingkat Pusat a. Meja besar
Biro Kursi kerja Kursi hadap Sice (kursi tamu) Meja rapat Kursi
rapat Pesawat telepon Pesawat Televisi Lemari/rak (buku/kaca)
Filing kabinet Komputer Meja telepon Faksimile White board Papan
acara Kulkas Lambang Garuda Foto Presiden dan Wapres Kepala BKKBN 1
bh 1 bh 2 bh 1 set 2 bh 10 bh 2 bh 1 bh 2 bh 2 bh 2 set 1 bh 1 bh 1
bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 set xx
Jam dinding AC Peta Indonesia b. Meja besar Biro Kursi kerja
Kursi hadap Sice (kursi tamu) Meja rapat Kursi rapat Pesawat
telepon Pesawat Televisi Lemari/rak (buku/kaca) Filing kabinet
Komputer Meja telepon Faksimile White board Papan acara Kulkas
Lambang Garuda Foto Presiden dan Wapres Jam dinding AC Peta
Indonesia c. Meja besar Biro Kursi kerja Kursi hadap Sice (kursi
tamu) Meja rapat Eselon II Eselon I
1 bh 1 bh 1 set
1 bh 1 bh 2 bh 1 set 2 bh 10 bh 2 bh 1 bh 2 bh 2 bh 2 set 1 bh 1
bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 set 1 bh 1 bh 1 bh
1 bh 1 bh 2 bh 1 set 1 bh xxi
Kursi rapat Pesawat telepon Pesawat Televisi Lemari/rak
(buku/kaca) Filing kabinet Komputer Meja telepon Faksimile White
board Papan acara Kulkas Jam dinding AC d. Meja besar Biro Kursi
kerja Kursi hadap Sice (kursi tamu) Pesawat telepon Lemari/rak
(buku/kaca) Komputer e. Meja Biro Kursi kerja Kursi hadap Filing
kabinet Komputer Pesawat telepon f. Meja staf Staf Eselon IV Eselon
III
6 bh 2 bh 1 bh 2 bh 1 bh 2 set 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1
bh
1 bh 1 bh 2 bh 1 set 1 bh 2 bh 1 set
1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 set 1 bh
1 bh xxii
Kursi kerja Filing kabinet g. Meja Biro Kursi kerja Kursi hadap
Filing kabinet Komputer
1 bh 1 bh Pejabat Fungsional 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 set
Setiap unit kerja (Biro/Direktorat/Pusat/Inspektorat) di
lengkapi dengan meja rapat dengan jumlah kursi 15 30 buah. 2.
Tingkat Provinsi a. Kursi Kepala 1 bh 1 bh 2 bh 1 set 1 bh 6 bh 2
bh 1 bh 2 bh 1 bh 2 set 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh xxiii
kerja Meja besar Biro Kursi hadap Sice (kursi tamu) Meja rapat
Kursi rapat Pesawat telepon Pesawat Televisi Lemari/rak (buku/kaca)
Filing kabinet Komputer Meja telepon Faksimile White board Papan
acara Kulkas Jam dinding AC
Lambang Garuda Foto Presiden dan Wakil Presiden Foto Gubernur
dan Wakil Gubernur Peta Wilayah b. Eselon III Meja besar Biro Kursi
kerja Kursi hadap Pesawat telepon Lemari/rak (buku/kaca) Komputer
Meja telepon c. Eselon IV Meja Biro Kursi kerja Kursi hadap Filing
kabinet Komputer
1 bh 1 bh 1 bh 1 bh
1 bh 1 bh 2 bh 1 bh 2 bh 1 set 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1
set
d. Staf Meja staf Kursi kerja Filing kabinet e. Pejabat
Fungsional Meja Biro Kursi kerja Kursi hadap Filing kabinet
Komputer 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 set 1 bh 1 bh 1 bh
xxiv
C. KENDARAAN Kendaraan di lingkungan BKKBN terdiri dari
kendaraan roda empat dan atau lebih, kendaraan roda dua, dan
kendaraan air adalah kendaraan milik BKKBN yang dipergunakan hanya
untuk kepentingan dinas, meliputi : kendaraan dinas jabatan,
kendaraan dinas operasioanal. 1. Tingkat Pusat a. Kendaraan dinas
jabatan kepala dan eselon I. Jenis kendaraan dimaksud adalah :
Kepala BKKBN, berupa mobil sedan ukuran 2.600 3.000 cc. Eselon I,
berupa Sedan ukuran 2.000 2.300 cc.
b. Kendaraan dinas jabatan eselon II adalah sarana angkutan yang
digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung
jawab. Jenis kendaraan yang dimaksud adalah : Sedan ukuran 1800
2000 cc atau Jeep ukuran 1.500 2.300 cc
c. Kendaraan operasional terdiri dari pelayanan perkantoran,
pelayanan tamu, pelayanan pegawai, Dharma wanita, serta pelayanan
kesehatan diperlukan sarana angkutan sesuai dengan fungsi, sifat
pelayanan dan beban tugas dalam bentuk : 1). Pelayanan kantor -
Minibus ukuran . 1.300 2.300 cc - Pick up ukuran . 1.500 2.300 cc -
Sepeda motor ukuran 90 125 cc 2). Pelayanan tamu - Minibus ukuran
1.300 2.300 cc 3). Pelayanan pegawai - Bus ukuran 2.500 4.000 cc
xxv
4).
Pelayanan Dharma Wanita - Mini Bus ukuran. 1.300 2.300 cc
5).
Pelayanan kesehatan - Mini Bus ukuran 1.300 2.300 cc
(ambulance)
d.
Kendaraan operasional diklat terdiri dari : Bus ukuran 2.500
4.000 cc Minibus ukuran 1.300 2.300 cc
f.
Kendaraan operasional gudang terdiri dari : Pick up ukuran 1.500
2.300 cc Sepeda motor ukuran 90 125 cc
g.
Kendaraan operasional lapangan terdiri dari : Jeep Mupen ukuran
1.600 2.300 cc Bus Pelkon ukuran 2.500 3.000 cc Kendaraan dinas
Kepala BKKBN Provinsi sarana angkutan yang digunakan untuk
kelancaran
2.
Tingkat Provinsi .a adalah
pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab. Jenis kendaraan
yang dimaksud adalah : - Sedan ukuran 1800 2000 cc atau Jeep ukuran
1.500 2.300 cc b. Kendaraan operasional terdiri dari operasional
bidang, pelayanan perkantoran, pelayanan tamu, Dharma wanita 1)
Operasional Bidang Jeep ukuran. 1.800 2300 cc Sepeda motor ukuran
90 125 cc 2) Pelayanan kantor
xxvi
Jeep ukuran. 1.800 2300 cc Sepeda motor ukuran 90 125 cc 3)
Operasional Gudang Pick up ukuran 1.500 2.300 cc Sepeda motor
ukuran 90 125 cc
4) Pelayanan tamu - Minibus ukuran 1.300 2.300 cc 5) Operasional
BALATBANG - Jeep 1.800 2.300 cc - Mini Bus ukuran 2.500 4.000 cc -
Sepeda Motor ukuran 90 -125 cc 6) Pelayanan Dharma Wanita - Jeep
atau Mini Bus ukuran. 1.800 2.300 cc
7) Operasional Diklat Cabang - Jeep 1.800 2.300 cc - Mini Bus
ukuran 2.500 4.000 cc - Sepeda Motor ukuran 90 -125 cc 8) Kendaraan
operasional lapangan terdiri dari : - Jeep Mupen ukuran 1.600 2.300
cc - Bus Pelkon ukuran 2.500 3.000 cc
D.
RUMAH NEGARA Rumah Negara berfungsi sebagai tempat
tinggal/hunian yang meliputi :
xxvii
Rumah Negara Golongan I yang dipergunakan bagi pemegang jabatan
tertentu, selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan
negara Rumah Negara Golongan II untuk didiami oleh Pegawai Negeri
selama menjadi PNS, diprioritaskan pada Pejabat Eselon II di Pusat,
dan Eselon II, III di tingkat Provinsi
BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI Dalam rangka memperoleh gambaran
pemanfaatan Pedoman Standardisasi
Sarana dan Prasarana kerja yg menyangkut penyediaannya di
lingkungan BKKBN perlu dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi,
sebagai berikut : A. 1. BKKBN Pusat Sekretaris Utama cq Kepala Biro
Tata Usaha melaksanakan koordinasi, pemantauan implementasi pedoman
standardisasi sarana dan prasarana di lingkungan BKKBN Pusat
Pemantauan
xxviii
2. BKKBN Provinsi Kepala BKKBN Provinsi cq Sekretaris
melaksanakan koordinasi, pemantauan penerapan pedoman standardisasi
sarana dan prasarana di lingkungan BKKBN Provinsi B. Evaluasi 1.
BKKBN Pusat Sekretariat Utama cq Biro Tata Usaha bersama Biro
Hukum, Organisasi dan Tata laksana serta Inspektorat melaksanakan
evaluasi penerapan Pedoman Standardisasi sarana dan prasarana kerja
di lingkungan BKKBN 1 (satu) kali dalam satu tahun. 2. BKKBN
Provinsi
BKKBN Provinsi cq. Sekretariat bersama Bidang Supervisi
melaksanakan evaluasi penerapan Pedoman Standardisasi sarana dan
prasarana kerja di lingkungan BKKBN Provinsi 1 (satu) kali dalam
satu tahun.
BAB V PENUTUP Buku Pedoman Standardisasi Sarana dan prasarana di
lingkungan BKKBN ini merupakan acuan yang baku dalam penyediaan dan
pemanfaatannya untuk meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi
perkantoran dan operasional dalam mendukung pengelolaan program KB
Nasional di era reformasi. Disamping itu penyediaan buku pedoman
sarana dan prasarana kerja di lingkungan BKKBN ini bertujuan untuk
meningkatkan kinerja pengelola program KBN dari tingkat pusat
sampai provinsi di lingkungan BKKBN, Dengan adanya buku pedoman
standardisasi sarana dan prasarana kerja, diharapkan dapat lebih
meningkatkan keseragaman pemanfaatan antar unit xxix
kerja dan antar provinsi di lingkungan BKKBN yang pada akhirnya
dapat mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.
xxx
