PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN BANK … · xiii. Penjelasan Informasi Pokok Bank Pelapor. PENJELASAN INFORMASI POKOK BANK PELAPOR. Informasi yang mencakup beberapa data …

PEDOMAN PENYUSUNAN

LAPORAN BULANAN BANK UMUM (LBU)

BANK INDONESIA

74

ppskTextBoxLAMPIRAN 1

THI_ristiaRectangle

THI_ristiaTextBox Lampiran 1

ristia.iRectangle

xi

Informasi Pokok Bank Pelapor

INFORMASI POKOK BANK PELAPOR

1. Sandi bank :

2. Kurs Laporan : Rp. ................../USD

3. Nama bank :

4. Alamat Bank :

5. Nama kota :

6. Dati II :

7. Kantor pelapor

a. Kantor Pusat (KP) 1

b. Kantor Cabang (KC) 2

8. Status kantor pelapor :

a. Devisa 1

b. Non Devisa 2

9. Status kantor pusat :

a. Devisa 1

b. Non Devisa 2

10. Status Kepemilikan :

a. Bank Persero 1

b. Bank Swasta Nasional 2

c. Bank Asing 3

d. Bank Eks Campuran 4

e. Bank Pemerintah Daerah 5

11. Wilayah BI :

12. Nama pimpinan :

13. Jumlah karyawan :

14. No. telephone :

15. No. fax :

16. No. telex :

17. Penanggung jawab penyusun laporan :

a. Nama :

b. Bagian/Divisi :

c. No. telephone :

d. No. fax :

75

DtiadmRectangle

xii

18. Petugas penyusun laporan :

a. Nama :

b. Bagian/Divisi :

c. No. telephone :

d. No. fax :

19. Jumlah/banyak layanan

a. Kantor Cabang Pembantu (KCP) :

b. Jumlah Anak Perusahaan :

c. Kantor Kas :

d. Kas Mobil :

e. Payment Point :

f. ATM :

g. Kantor Perwakilan Luar Negeri :

h. Offshore Banking Unit (OBU) :

i. Agency :

j. Deposit Taking Company (DTC) :

20. Modal yang dinyatakan (Declared Capital) :

Informasi Pokok Bank Pelapor

76

DtiadmRectangle

xiii

Penjelasan Informasi Pokok Bank Pelapor

PENJELASAN INFORMASI POKOK BANK PELAPOR

Informasi yang mencakup beberapa data penting mengenai bank pelapor yang harus diisi pada saat pertama

kali menyusun Laporan Bulanan Bank Umum (LBU). Untuk penyusunan laporan bulanan berikutnya, cukup dilakukan

penyesuaian (updating) atas data yang telah berubah. Informasi Pokok Bank Pelapor meliputi :

1. Sandi Bank

Adalah sandi laporan bank pelapor, diisi dengan 9 digit.

2. Kurs Laporan

Diisi dengan Kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul

16.00 WIB akhir bulan laporan.

3. Nama Bank

Diisi dengan nama bank pelapor.

4. Alamat

Diisi dengan alamat kantor bank pelapor.

5. Nama kota

Diisi dengan nama kota di mana bank pelapor beroperasi.

6. Dati II

Diisi sandi Lokasi Kabupaten/Kota tempat kedudukan bank pelapor. Sandi Kabupaten/Kota dapat dilihat pada

Daftar Sandi Lokasi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

7. Kantor pelapor

Diisi dengan status kepemilikan cabang bank pelapor apakah sebagai bank tunggal, bank non tunggal (memiliki

kantor cabang) dan bank asing/campuran.

8. Status kantor pelapor

Diisi dengan status kegiatan operasional bank pelapor sebagai bank devisa atau non devisa, sesuai izin operasi

dari Bank Indonesia.

9. Status kantor pusat

Diisi dengan status kegiatan operasional kantor pusat bank pelapor apakah sebagai bank devisa atau non

devisa, sesuai dengan ijin operasi dari Bank Indonesia.

10. Status Kepemilikan

Diisi dengan status kepemilikan bank pelapor apakah sebagai Bank Persero, Bank Swasta Nasional, Bank

Asing, Bank Eks Campuran dan Bank Pemerintah Daerah.

11. Wilayah BI

Diisi dengan sandi Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia tempat kedudukan bank pelapor. Sandi wilayah BI

dapat dilihat pada Daftar Sandi Wilayah Kerja Bank Indonesia.

77

DtiadmRectangle

xiv

12. Nama Pimpinan

Diisi dengan nama pimpinan yang bertanggung jawab atas operasional Bank Pelapor. Bagi Bank pelapor yang

ber status kantor pusat diisi dengan nama Direktur yang membawahi divisi pelaporan. Bagi bank pelapor

yang berstatus kantor cabang bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun diluar Indonesia,

maka nama pimpinan diisi dengan nama pemimpin/kepala cabang yang bersangkutan.

13 Jumlah karyawan

Diisi dengan jumlah karyawan yang berstatus karyawan tetap, honorer, maupun tenaga kontrak yang bertugas

pada bank pelapor, termasuk jumlah karyawan dari kantor-kantor dibawah kantor cabang, atau dibawah

kantor cabang pembantu bagi bank asing, yang menjadi wewenang kantor bank pelapor.

14. No. telepon

Diisi dengan nomor telepon pimpinan kantor bank pelapor.

15. No. fax

16. No. telex

17. Penanggung jawab penyusun laporan

Diisi dengan data penanggung jawab penyusun LBU.

a. Nama

Diisi dengan nama yang bertanggung jawab atas penyusunan LBU.

b. Bagian/Divisi

Diisi dengan nama bagian/divisi di mana penanggung jawab penyusunan laporan bertugas.

c. No. telepon

Diisi dengan nomor telepon penanggung jawab penyusunan laporan.

d. No. fax

18. Petugas penyusun laporan

Diisi dengan data petugas penyusun LBU.

a. Nama

Diisi dengan nama yang menyusun LBU.

b. Bagian/Divisi

Diisi dengan nama bagian/divisi di mana penyusun laporan bertugas.

c. No. telepon

Diisi dengan nomor telepon penyusun laporan.

d. No. fax

19. Jumlah/Banyak Karyawan

a. Kantor Cabang Pembantu (KCP)

Bagi bank nasional diisi dengan jumlah KCP, bagi bank asing diisi dengan jumlah kantor di bawah KCP,

yang berinduk kepada bank pelapor dalam penyusunan LBU.


78

DtiadmRectangle

xv

b. Kantor kas

Diisi jumlah kantor kas dibawah bank pelapor.

c. Kas mobil

Diisi jumlah kas mobil di bawah bank pelapor.

d. Payment point

Diisi jumlah payment point di bawah bank pelapor.

e. ATM

Diisi dengan jumlah ATM yang menjadi tanggung jawab bank pelapor.

f. Kantor Perwakilan Luar Negeri (KPLN)

Yaitu kantor bank yang berkedudukan diluar negeri dan bertindak semata-mata sebagai penghubung

antara Kantor Pusat atau Kantor Cabang di dalam negeri dengan nasabahnya di luar negeri.

g. Offshore Banking Unit (OBU)

Disi dengan jumlah unit suatu usaha perbankan atau trust yang berada diluar wilayah hukum negara

host-nya.

h. Agency

Diisi dengan jumlah agency

i. Deposit Taking Company (DTC)

Diisi dengan jumlah unit usaha bank pelapor yang kegiatannya hanya menghimpun dana.

20. Modal Yang Dinyatakan (Declared Capital)

Diisi khusus untuk bank asing besarnya Modal Yang Dinyatakan


79

DtiadmRectangle

xvii

Informasi Pokok Perusahaan Anak

INFORMASI POKOK PERUSAHAAN ANAK

1. Sandi Bank :

2. Sandi Perusahaan Anak :

3. Jenis Perusahaan Anak :

a. Milik Negara 01

b. Swasta Nasional 02

c. Patungan 03

4. Nama Lengkap Perusahaan :

5. NPWP :

6. Status Perusahaan :

a. Perusahaan Subsidiari (subsidiart company) 1

b. Perusahaan Partisipasi (participation company) 2

c. Lainnya 9

7. Tahun Pendirian :

8. Izin Usaha :

a. Nomor :

b. Tanggal :

9. Izin Go Public

a. Nomor :

b. Tanggal :

10. Alamat Perusahaan

a. Alamat Lengkap :

b. Kota :

c. Dati II :

11. Bidang Usaha

a. Dana Pensiun 01

b. Modal Ventura 02

c. Perusahaan Pembiayaan 03

d. Perusahaan Sekuritas yang tidak melakukan

kegiatan usaha reksadana 04

e. Perusahaan Sekuritas yang melakukan kegiatan

reksadana 05

f. Reksadana 06

g. Manajer Investasi 07

h. Lainnya 09

80

DtiadmRectangle

xviii

12. Perusahaan Terbuka

a. Modal Dasar :

b. Modal Ditempatkan :

c. Modal Disetor :

13. Koperasi :

a. Simpanan Pokok :

b. Simpanan Wajib :

14. Jumlah Pemegang Saham :

15. Jumlah Komisaris/Pengawas :

16. Jumlah Direksi :

17. Jumlah Kantor Cabang :

Informasi Pokok Perusahaan Anak

81

DtiadmRectangle

DtiadmRectangle

xix

Penjelasan Informasi Pokok Perusahaan Anak

PENJELASAN INFORMASI POKOK PERUSAHAAN ANAK

Formulir ini berisi informasi mengenai profil Perusahaan Pembiayaan.

1. Sandi Bank

Diisi dengan sandi bank yang merupakan perusahaan induk dari perusahaan anak, sebanyak 9 digit.

2. Sandi Perusahaan Anak

Diisi dengan sandi perusahaan anak sebanyak 6 digit.

3. Jenis Perusahaan Anak

Diisi dengan salah satu jenis Perusahaan Anak yaitu Perusahaan Milik Negara, Perusahaan Patungan (Joint

Venture) atau Perusahaan Swasta nasional.

4. Nama Perusahaan Anak

Diisi dengan nama lengkap perusahaan anak

5. NPWP

Cukup jelas

6. Status Perusahaan

Diisi dengan salah satu status Perusahaan Anak yaitu Perusahaan Subsidiari, Perusahaan Partisipasi (Joint Ventura)

atau Perusahaan lainnya. Definisi status perusahan anak terdapat di Bab II Penjelasan Umum Kolom Daftar

Rincian

7. Tahun Pendirian

Cukup jelas

8. Izin Usaha

a. Nomor

Cukup jelas

b. Tanggal

Diisi dengan tanggal bulan dan tahun dikeluarkannya surat surat izin usaha.

9. Izin Go Publik

a. Nomor

Cukup jelas

b. Tanggal

Diisi dengan tanggal bulan dan tahun dikeluarkannya surat izin go publik.

10. Alamat Perusahaan

a. Alamat Lengkap

Cukup jelas

b. Nama Kota

Diisi dengan nama kota dimana perusahaan anak beroperasi.

82

DtiadmRectangle

xx

c. Dati II

Lihat daftar sandi Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

11. Bidang Usaha

Diisi dengan salah satu jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan, yaitu Dana Pensiun,

Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Sekuritas, Reksadana, Manajer Investasi dan lainnya.

12. Perusahaan Terbuka

- Modal dasar

- Modal Ditempatkan

- Modal Disetor

13. Koperasi

- Simpanan Pokok

- Simpanan Wajib

Cukup jelas.

14. Jumlah Pemegang Saham

Diisi dengan jumlah pemegang saham

Bagi Perusahaan Anak yang telah go public, penyebutan pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku

di pasar modal.

Apabila badan hukum berbentuk koperasi diisi dengan banyaknya jumlah anggota.

15. Jumlah Anggota Dewan Komisaris/Pengawas

16. Jumlah Direksi

Untuk Perusahaan Anak yang berbadan hukum Perseroan Terbatas diisi dengan banyaknya jumlah anggota

dewan komisaris dan jumlah direksi. Bagi yang berbadan hukum koperasi jumlah anggota dewan komisaris diisi

dengan banyaknya jumlah anggota dewan pengawas dan jumlah direksi diisi dengan banyaknya anggota dewan

pengurus.

17. Jumlah Kantor Cabang

Diisi dengan jumlah kantor cabang Perusahaan Anak pelapor.

Penjelasan Informasi Pokok Perusahaan Anak

83

DtiadmRectangle

Penjelasan Umum LBU

I-1

BAB I

PENJELASAN UMUM

I.1 Tujuan Pelaporan

Dalam melakukan fungsi kebansentralan yang diamanatkan dalam Undang-undang, khususnya fungsi di

bidang moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan perbankan, maka Bank Indonesia memerlukan

informasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dimaksud, yang antara lain mencakup informasi

mengenai kondisi dan kinerja keuangan serta kegiatan usaha perbankan.

Sejalan dengan berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi, maka dipandang perlu untuk melakukan

penyempurnaan sistem dan format laporan yang selama ini digunakan untuk pelaporan kepada Bank Indonesia

melalui Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), sehingga diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan akan

informasi yang lebih utuh, komprehensif dan berkualitas.

Di bidang pengawasan perbankan, dengan semakin kompleksnya perkembangan produk dan usaha bank

maka tuntutan kebutuhan informasi untuk mendukung fungsi pengawasan perbankan dalam rangka menjaga

stabilitas dan kesehatan sistem perbankan semakin meningkat sebagai konsekuensi dari penyempurnaan

sistem pengawasan berbasis risiko secara konsolidasi, penyempurnaan berbagai ketentuan kehati-hatian

dan standar akuntansi keuangan serta penerapan Basel II.

Terkait dengan pelaksanaan fungsi di bidang moneter, penyempurnaan LBU ditujukan agar dapat memberikan

tambahan informasi, antara lain melalui:

1. Pengkayaan sandi sektor ekonomi secara lebih detail, misalnya disektor konsumsi yaitu kredit mobil,

motor, elektronik, dan lain-lain.

2. Penambahan informasi data pelimpahan kredit pada bulan laporan.

3. Penambahan informasi mutasi transaksi bank pelapor dengan bukan penduduk (Non Resident). Hal ini

untuk menampung kepentingan pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD).

Dalam penyampaian laporan keuangan kepada Bank Indonesia, bentuk LBU yang disusun oleh bank tetap

disajikan menurut sistematika yang ditetapkan dalam buku pedoman ini, yaitu menggunakan definisi yang

seragam serta sandi-sandi dan angka-angka yang ditetapkan. Penyusunan dan penyampaian LBU secara

seragam ini dimaksudkan agar laporan keuangan bank dapat diolah oleh Bank Indonesia secara gabungan

sebagai industri perbankan.

I.2 Kantor Bank Pelapor

1. Kantor pusat atau Kantor cabang bagi bank asing

Kantor pusat bank yang memiliki kantor cabang wajib menyampaikan laporan secara gabungan dari

kantor cabangnya baik kantor cabang yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di

luar Indonesia. Bagi kantor cabang bank asing laporan gabungan dimaksud adalah gabungan dari kantor

cabang pembantunya yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia. Sementara itu, Kantor pusat

bank yang memiliki anak perusahaan, wajib menyampaikan laporan perusahaan anak dan laporan

secara konsolidasi dari bank sebagai perusahaan induk dengan perusahaan anaknya.

2. Kantor cabang atau Kantor pusat (bank tunggal)

Setiap kantor bank yang melakukan kegiatan operasional diwajibkan membuat dan menyampaikan

LBU adalah :

84

DtiadmRectangle

Penjelasan Umum LBU

I-2

a. Bank yang berkantor pusat di Indonesia

i. Kantor pusat dan kantor-kantor cabang yang berkedudukan di Indonesia

Kantor pusat bank yang tidak memiliki kantor cabang dan setiap kantor cabang bank wajib

menyusun LBU secara individu. Dalam kaitan ini, kantor cabang pembantu dan kantor kas atau

kantor-kantor dibawah kantor pusat atau cabang lainnya yang melakukan kegiatan operasional

di Indonesia pelaporannya digabungkan dengan kantor pusat atau kantor cabang yang menjadi

induknya. Kantor pusat bank atau kantor wilayah yang tidak menjalankan kegiatan operasional,

laporan perkantornya digabungkan dengan kantor operasional yang ditunjuk oleh kantor pusat

atau kantor wilayah bank yang bersangkutan.

ii. Kantor-kantor operasional bank di luar Indonesia

Laporan kantor-kantor yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia dilakukan oleh

kantor pusat bank yang bersangkutan secara tersendiri untuk masing-masing kantor tersebut.

b. Bank yang berkantor pusat di luar Indonesia

Kantor pelapor adalah kantor cabang dan kantor cabang pembantu bank asing yang melakukan

kegiatan operasional di Indonesia.

I.3 Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi yang mencakup pencatatan dan penilaian atas transaksi kegiatan usaha bank wajib

mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Perbankan dan Pedoman Akuntansi Perbankan

Indonesia (PAPI).

I.4 Metode Penyajian Laporan

Dalam laporan ini dianut metode penyajian berdasarkan karakteristik produk perbankan. Sebagai contoh :

1. Penempatan dan Kewajiban kepada Bank Indonesia

Penempatan dan kewajiban bank pelapor dalam rupiah dan valuta asing kepada Bank Indonesia,

dilaporkan pada pos Penempatan atau Kewajiban Pada Bank Indonesia.

2. Penempatan dan Kewajiban kepada Bank Lain

Penempatan dan kewajiban bank pelapor dalam rupiah dan valuta asing kepada bank lain baik bank

yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia, dilaporkan pada pos

Penempatan atau Kewajiban Pada Bank Lain. Penempatan bank pelapor kepada bank lain dalam

bentuk surat berharga dan spot dan derivatif, dilaporkan pada pos Surat Berharga dan pos Tagihan Spot

dan Derivatif.

3. Tagihan dan Kewajiban Spot dan Derivatif

Tagihan dan kewajiban bank pelapor dalam rupiah dan valuta asing kepada bank dan pihak ketiga

bukan bank dalam bentuk spot dan derivatif, dilaporkan pada pos Tagihan dan kewajiban Spot dan

Derivatif.

4. Surat Berharga

Tagihan bank pelapor dalam rupiah dan valuta asing kepada bank dan pihak ketiga bukan bank dalam

bentuk surat berharga, dilaporkan pada pos Surat Berharga. Termasuk dilaporkan dalam pos ini adalah

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

5. Kredit Yang Diberikan

Tagihan bank pelapor dalam rupiah dan valuta asing kepada bank dan pihak ketiga bukan bank dalam

bentuk kredit, dilaporkan pada pos Kredit Yang Diberikan.

85

DtiadmRectangle

Penjelasan Umum LBU

I-3

I.5 Pengukuran Dalam Mata Uang

LBU wajib disajikan dalam mata uang rupiah kecuali untuk daftar rincian yang diatur secara tersendiri. Aset,

kewajiban dan komitmen serta kontinjensi yang dimiliki bank pelapor dalam valuta rupiah dilaporkan pada

kolom Rupiah dan apabila dalam valuta asing dilaporkan pada kolom Valas setelah dijabarkan ke dalam

mata uang rupiah.

Dalam menjabarkan valuta asing ke dalam rupiah, berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI)

I.6 Jenis Laporan

Setiap kantor bank pelapor sebagaimana tersebut pada butir I.2, setiap akhir bulan wajib menyampaikan

laporan sebagai berikut :

1. Laporan gabungan Kantor Pusat atau Kantor Cabang bagi bank asing

Kantor pusat yang memiliki kantor cabang atau kantor cabang bank asing yang memiliki kantor cabang

pembantu, termasuk kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang beroperasi secara syariah

sebagaimana tersebut pada butir I.2.1, wajib menyampaikan laporan secara gabungan dari seluruh kantornya,

yang meliputi :

1. Neraca dan Rekening Administratif Gabungan (Form-01)

2. Laporan Laba/Rugi Gabungan (Form-02)

3. Daftar Rincian Aset Antarkantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Indonesia

(Gabungan) (Form-03)

4. Daftar Rincian Aset Antarkantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Luar Indonesia


5. Daftar Rincian Rupa-Rupa Aset Gabungan (Form-05)

6. Daftar Rincian Kewajiban Antarkantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Indonesia


7. Daftar Rincian kewajibab Antarkantor pada Kantor yang Melakukan Kegiatan Operasional di Luar

Indonesia (Gabungan) (Form-07)

8. Daftar Rincian Rupa-Rupa Kewajiban Gabungan (Form-08)

Penjelasan laporan tersebut di atas sebagaimana penjelasan pada Bab II dan Bab III. Khusus untuk

Rekening Antar Kantor dilaporkan secara netto.

2. Laporan per Kantor Bank Pelapor

Setiap kantor bank atau kantor pusat bank yang tidak memiliki kantor cabang (bank tunggal) atau bank

asing yang tidak memiliki kantor cabang pembantu sebagaimana tersebut pada butir I.2.2 hanya wajib

menyampaikan laporan sebagai berikut :

A. Neraca dan Daftar Rincian Pos Neraca

1. Neraca Bulanan Bank Umum dan Rekening Administratif (Form-01)

2. Laporan Laba/Rugi (Form-02)

3. Daftar Rincian Kas (Form-03)

4. Daftar Rincian Penempatan pada Bank Indonesia (Form-04)

5. Daftar Rincian Penempatan Pada Bank lain (Form-05)

6. Daftar Rincian Tagihan Spot dan Derivatif (Form-06)

7. Daftar Rincian Surat Berharga (Form-07)

8. Daftar Rincian Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) (Form-08)

86

DtiadmRectangle

Penjelasan Umum LBU

I-4

9. Daftar Rincian Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse

Repo) (Form-09)

10. Daftar Rincian Tagihan Akseptasi (Form-10)

11. Daftar Rincian Kredit yang diberikan (Form-11)

12. Daftar Rincian Penyertaan (Form-12)

13. Daftar Rincian Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (Form-13)

14. Daftar Rincian Aset Tidak Berwujud (Form-14)

15. Daftar Rincian Aset Tetap dan Inventaris (Form-15)

16. Daftar Rincian Properti Terbengkalai (Form-16)

17. Daftar Rincian Aset yang diambil alih (Form-17)

18. Daftar Rincian Rekening Tunda (Form-18)

19. Daftar Rincian Aset Antar Kantor Yang Melakukan kegiatan operasional di Indonesia (Form-19)

20. Daftar Rincian Kewajiban Antar Kantor Yang Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

(Form-20)

21. Daftar Rincian Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya dan PPA Non Produktif (form-

21)

22. Daftar Rincian Rupa-Rupa Aset (Form-22)

23. Daftar Rincian Giro (Form-23)

24. Daftar Rincian Tabungan (Form-24)

25. Daftar Rincian Simpanan Berjangka (Form-25)

26. Daftar Rincian Kewajiban Kepada Bank Indonesia (Form-26)

27. Daftar Rincian Kewajiban Kepada Bank lain (Form-27)

28. Daftar Rincian Kewajiban Spot dan Derivatif (form-28)

29. Daftar Rincian Kewajiban atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) (Form-

29)

30. Daftar Rincian Kewajiban Akseptasi (Form-30)

31. Daftar Rincian Surat Berharga yang diterbitkan (Form-31)

32. Daftar Rincian Pinjaman yang diterima (Form-32)

33. Daftar Rincian Setoran Jaminan (Form-33)

34. Daftar Rincian Kewajiban Antar Kantor Yang Melakukan kegiatan operasional di Indonesia

(Form-34)

35. Daftar Rincian Kewajiban Antar Kantor Yang Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

(Form-35)

36. Daftar Rincian Rupa-rupa Kewajiban (Form-36)

37. Daftar Rincian Modal Pinjaman (Form-37)

38. Daftar Rincian Modal Disetor (Form-38)

39. Daftar Rincian Modal Sumbangan (Form-39)

40. Daftar Rincian Pendapatan komprehensif lainnya (Form-40)

41. Daftar Rincian Dana setoran modal (Form-41)

B. Daftar Rincian Pos Rekening Administratif dan Informasi Lainnya

1. Daftar Rincian Posisi Pembelian dan Penjualan Spot dan Derivatif (Form-42)

2. Daftar Rincian Irrevocable L/C Yang Masih Berjalan (Form-43)

3. Daftar Rincian Garansi Yang Diberikan (Form-44)

4. Daftar Rincian Penerusan Kredit (Form-45)

5. Daftar Rincian Kredit yang dihapusbuku (Form-46)

87

DtiadmRectangle

Penjelasan Umum LBU

I-5

6. Daftar Rincian Persetujuan dan Realisasi Kredit Baru pada Bulan Laporan (Form-47)

7. Daftar Rincian Pelimpahan Kredit pada Bulan Laporan (Form-48)

C. Lain-Lain

1. Daftar Rincian Rupa-Rupa Aset Lainnya (Form-49). Daftar rincian ini wajib dilaporkan apabila

jumlah jenis Lain-lain (Sandi 99) pada Daftar Rincian Rupa-Rupa Aset melebihi 25% jumlah Daftar

Rincian Rupa-Rupa Aset.

2. Daftar Rincian Rupa-rupa Kewajiban Lainnya (Form-50). Daftar rincian ini wajib dilaporkan apabila

jumlah jenis Lain-lain (Sandi 99) pada Daftar Rincian Rupa-Rupa Kewajiban melebihi 25% jumlah

Daftar Rincian Rupa-Rupa Kewajiban.

3. Daftar Rincian Pendapatan Non-operasional Lainnya (Form-51). Daftar rincian ini wajib dilaporkan

apabila jumlah Pendapatan Non-operasional subpos Lainnya (Sandi 4300) melebihi 25% jumlah

Pendapatan Non-operasional.

4. Daftar Rincian Beban Non-operasional Lainnya (Form-52). Daftar rincian ini wajib dilaporkan

apabila jumlah Beban Non-operasional subpos Lainnya (Sandi 4400) melebihi 25% jumlah Beban

Non-operasional.

Dalam hal bank pelapor tidak memiliki salah satu daftar rincian A, B, dan C di atas, maka tidak perlu

mengisi daftar rincian dimaksud.

3. Laporan Perusahaan Anak

Bank yang memiliki dan atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, wajib menyampaikan

laporan Perusahaan Anak, yang meliputi :

1. Neraca dan Rekening Administratif (Form-01)

2. Laporan Laba/Rugi (Form-02)

3. Daftar Rincian Penempatan Pada Bank (Form-03)

4. Daftar Rincian Tagihan Spot dan Derivatif (Form-04)

5. Daftar Rincian Surat Berharga (Form-05)

6. Daftar Rincian Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo) (Form-06)

7. Daftar Rincian Tagihan Atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual kembali (Reverse Repo)

(Form-07)

8. Daftar Rincian Tagihan Akseptasi (Form-08)

9. Daftar Rincian Kredit yang Diberikan (Form-09)

10. Daftar Rincian Penyertaan (Form-10)

Penjelasan laporan tersebut di atas sebagaimana penjelasan pada Bab II dan Bab III. Khusus untuk Rekening

Antar Kantor dilaporkan secara netto.

4. Laporan Konsolidasi

Bank yang memiliki dan atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, wajib menyampaikan

laporan Keuangan Konsolidasi Bank sebagai perusahaan Induk dengan Perusahaan Anaknya,yang meliputi:

1. Neraca dan Rekening Administratif Konsolidasi (Form-01)

2. Laporan Laba/Rugi Konsolidasi (Form-02)

Adapun cakupan pelaporan konsolidasi adalah berdasarkan hubungan kepemilikan langsung antara

perusahaan induk dan perusahan anak dan/atau kriteria pengendalian lain sebagaimana diatur dalam

88

DtiadmRectangle

DtiadmRectangle

Penjelasan Umum LBU

I-6

ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Yang dimaksud dengan hubungan kepemilikan langsung dan

tidak langsung dalam pengertian Perusahaan Anak dapat diilustrasikan dalam Bagan I.1.sebagai berikut :

Bagan I.1. Ilustrasi Hubungan Kepemilikan Langsung dan Tidak Langsung

a. Bank II tidak dikonsolidasi karena kepemilikan < 50%.

b. Bank III tidak dikonsolidasi karena kepemilikan < 50%.

c. Bank IV, V dan VI dikonsolidasi karena kepemilikan > 50%.

d. Bank VII tidak dikonsolidasi karena kepemilikan < 50%, yaitu sebesar 7,5% (15% x 50%)

e. Bank VIII tidak dikonsolidasi karena kepemilikan < 50%, yaitu sebesar 18% (60% x 30%)

f. Bank IX dikonsolidasi karena meskipun kepemilikan < 50% (70% x 70%) namun terdapat

pengendalian dari Bank I terhadap Bank IX, yaitu melalui kepemilikan Bank I di Bank V sebesar

70% dan kepemilikan Bank V di Bank IX sebesar 70%.

g. Perusahaan Asuransi tidak dikonsolidasi sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai Transparansi

Kondisi Keuangan Bank.

h. Perusahaan Pembiayaan I dan II dikonsolidasi karena kepemilikan > 50%, yaitu sebesar 100%

untuk perusahaan pembiyaan I dan 51% untuk perusahaan pembiayaan II.

Sementara itu, untuk tata cara penyampaian laporan perusahaan induk dan perusahaan anak adalah

sebagai berikut :

1.1.Bank sebagai perusahaan induk dan tidak memiliki perusahaan anak berupa bank, maka laporan

yang disampaikan adalah:

1. Laporan Gabungan Kantor Pusat (butir I.6.1) dan Laporan Per Kantor Bank Pelapor secara individual

(butir I.6.2) yang mencakup Neraca, Rekening Administratif, dan Laporan Laba Rugi beserta

seluruh rinciannya (Laporan Keuangan Per Kantor Bank Pelapor).

Bank II Bank III Bank

IV

Bank V Bank

VI

Bank VII

Bank VIII

Bank

IX

Perusahaan

Pembiayaan I

Perusahaan

Pembiayaan

II

Asuransi

100%

100%

51%

30%

70%

100%70%60%15%5%

50%

Bank I

Dikonsolidasi

Tidak

Dikonsolidasi

89

DtiadmRectangle

Penjelasan Umum LBU

I-7

2. Laporan Keuangan Perusahaan Anak Secara Individual yang mencakup Neraca, Rekening

Administratif, dan Laporan Laba Rugi beserta seluruh rinciannya (butir I.6.3).

3. Laporan Keuangan Konsolidasi yang mencakup Neraca Konsolidasi, Rekening Administratif

Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Konsolidasi (butir I.6.4).

1.2.Bank sebagai perusahaan induk (Bank Perusahaan Induk I) dan memiliki perusahaan anak berupa

bank (Bank Perusahaan Anak), dan Perusahaan Pembiayaan maka:

1. Bank Perusahaan Induk menyampaikan laporan:

1) Laporan Keuangan Bank Secara Individual.

2) Laporan Keuangan Perusahaan Anak Secara Individual, yaitu Perusahaan Pembiayaan I dan

Perusahaan Pembiayaan II. Perusahaan anak berupa bank tidak perlu dilaporkan oleh Bank

Perusahaan Induk I.

3) Laporan Keuangan Konsolidasi.

Ilustrasi:

Bank I akan melaporkan:

1) Laporan Keuangan Bank I Secara Individual.

2) Laporan Perusahaan Anak Secara Individual (Perusahaan Pembiayaan I dan Perusahaan

Pembiayaan II)

3) Laporan Keuangan Konsolidasi (Bank I dengan seluruh perusahaan anak yaitu Bank IV,

Bank V, Bank VI, Bank IX, Perusahaan Pembiayaan I dan Perusahaan Pembiayaan II).

2. Bank Perusahaan Anak menyampaikan Laporan Keuangan Bank Secara Individual.

Ilustrasi:

Bank IV dan Bank IX hanya akan melaporkan Laporan Keuangan Bank Secara Individual.

Dalam hal Bank Perusahaan Anak juga memiliki perusahaan anak maka laporan yang

disampaikan adalah:

1) Laporan Keuangan Bank Secara Individual

2) Laporan Keuangan Perusahaan Anak Secara Individual.


Ilustrasi:

a. Bank VI akan melaporkan:


2) Laporan Keuangan Perusahaan Anak Secara Individual, yaitu Perusahaan Pembiayaan

I dan Perusahaan Pembiayaan II.

3) Laporan Keuangan Konsolidasi (Bank VI dengan Perusahaan Pembiayaan I dan

Perusahaan Pembiayaan II).

b. Bank V akan melaporkan:


2) Laporan Keuangan Konsolidasi (Bank V dan Bank IX).

Bank V tidak perlu melaporkan Laporan Keuangan Bank IX Secara Individual.

90

DtiadmRectangle

Penjelasan Umum LBU

I-8

Bagan I.2. Ilustrasi Kepemilikan Bersama

(Dalam bagan ini diasumsikan terdapat pengendalian untuk kepemilikan < 50%).

1.3.Bank I dan Bank II bersama-sama memiliki perusahaan anak (joint venture) berupa Perusahaan

Pembiayaan A berdasarkan suatu perjanjian kontraktual untuk melakukan pengendalian bersama

(joint control) (Bagan I.2). Sesuai PSAK yang berlaku, Bank I dan Bank II dapat menerapkan metode

proportionate consolidation atau metode ekuitas (equity method) dalam penyajian laporan keuangan.

Jika menggunakan metode proportionate consolidation, untuk pelaporan LBU, Bank I dan Bank II

melaporkan perusahaan anaknya yaitu Perusahaan Pembiayaan A secara proporsional berdasarkan

bagian partisipasi masing-masing Bank pada Perusahaan Pembiayaan A dengan jenis laporan sebagai

berikut:

1. Bank Perusahaan Induk I menyampaikan laporan :


2) Laporan Keuangan Perusahaan Anak (Perusahaan Pembiayaan A) berdasarkan bagian

partisipasi Bank I


Ilustrasi:

Bank I akan melaporkan:

1) Laporan Keuangan Bank I Secara Individual.

2) Laporan Keuangan Perusahaan Pembiayaan A berdasarkan bagian partisipasi Bank I

3) Laporan Keuangan Konsolidasi (Bank I dengan Perusahaan Pembiayaan A secara

proporsional).

2. Bank Perusahaan Induk II menyampaikan laporan :


2) Laporan Keuangan Perusahaan Anak (Perusahaan Pembiayaan A) berdasarkan bagian

partisipasi Bank II


Ilustrasi:

Bank II akan melaporkan:

1) Laporan Keuangan Bank II Secara Individual.

2) Laporan Keuangan Perusahaan Pembiayaan A berdasarkan bagian partisipasi Bank II

Bank I Bank II

Perusahaan

Pembiayaan A

45% 40%

91

DtiadmRectangle

Penjelasan Umum LBU

I-9

3) Laporan Keuangan Konsolidasi (Bank I dengan Perusahaan Pembiayaan A secara

proporsional).

Jika menggunakan metode ekuitas, maka untuk pelaporan LBU, Bank I dan Bank II hanya

akan menyampaikan Laporan Keuangan Bank Secara Individual.

I.7 Cara Pengisian Laporan

Cara memasukkan data LBU dilakukan secara otomasi sebagaimana diatur dalam buku petunjuk

pengoperasian otomasi sistem penyampaian LBU.

I.8 Waktu Penyampaian Laporan

Waktu Penyampaian Laporan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Bulanan Bank

Umum.

I.9 Penyampaian Laporan

1. Laporan wajib disampaikan secara elektronis langsung ke Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta.

Komunikasi pelaporan yang digunakan adalah melalui media extranet yang dikembangkan oleh Direktorat

Teknologi Informasi (DTI) Bank Indonesia

2. Dalam sistem laporan ini Bank Indonesia memberikan sistem aplikasi kepada bank pelapor dalam bentuk

CD. Laporan ini disusun dan disampaikan dalam bentuk text file dengan berpedoman pada spesifikasi

dalam buku pedoman LBU ini.

3. Laporan kantor-kantor bank pelapor yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia, disampaikan/

dilakukan oleh kantor pusat bank yang bersangkutan dengan cara penyampaian berpedoman

sebagaimana pada butir 1 tersebut di atas.

4. Bagi bank yang telah mampu menyusun LBU secara terpusat (sentralisasi) untuk sebagian atau seluruh

kantor pelapornya, dapat menyampaikan secara laporan langsung kepada Bank Indonesia setempat

dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia. LBU yang disampaikan

tersebut, harus dapat diidentifikasikan untuk LBU masing-masing kantor.

5. Dalam hal terjadi masalah/gangguan pada program data entry maupun sistem transmisi laporan, bank

pelapor menyampaikan laporannya dengan mengirimkan disket langsung kepada :

a. Bagi bank pelapor (termasuk kantor pusat bank yang menyampaikan laporan kantor-kantornya di

luar Indonesia) yang berkantor di wilayah DKI Jakarta Raya, Kabupaten/Kotamadya Serang,

Pandeglang, Lebak, Tangerang, Bogor, Karawang dan Bekasi, laporan dengan disket dimaksud

disampaikan kepada Tim Statistik Moneter, Keuangan dan Fiskal, Kantor Pusat Bank Indonesia,

Jakarta.

b. Bagi bank pelapor yang berkantor di luar wilayah sebagaimana tersebut pada butir a sebagaimana

tersebut di atas, laporan dengan disket dimaksud disampaikan kepada kepada Kantor Bank

Indonesia setempat.

Tanggal penyampaian laporan adalah tanggal penerimaan di Tim Statistik Moneter, Keuangan

dan Fiskal, Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta atau Kantor Cabang Bank Indonesia. Atas

pengiriman laporan dengan disket tersebut, bank pelapor wajib memberitahukan secara tertulis

kepada Bank Indonesia setempat mengenai sebab-sebab gangguan yang terjadi.

I.10. Penyampaian Data Koreksi

Bank hanya diperkenankan menyampaikan koreksi atas LBU dalam periode penyampaian laporan

sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan.

92

DtiadmRectangle

Penjelasan Umum LBU

I-10

I.11. Sanksi

Ketentuan tentang sanksi diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

I.12 Penyampaian Pertanyaan

Pertanyaan berkenaan dengan pelaporan diajukan kepada Bank Indonesia sebagai berikut :

1. Untuk hal yang berkaitan dengan teknis/sistem cara pelaporan, program data entry dan sistem transmisi

laporan dari bank pelapor kepada Bank Indonesia.


luar Indonesia) sebagaimana tersebut pada butir I.9.5.a, pertanyaan diajukan kepada Tim Statistik

Moneter, Keuangan dan Fiskal, Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta.

b. Bagi bank pelapor yang berkantor di luar wilayah sebagaimana tersebut pada butir I.9.5.b tersebut

di atas, pertanyaan diajukan kepada Kantor Bank Indonesia setempat.

2. Untuk hal yang berkaitan dengan materi pelaporan dan PSAK dan atau PAPI.


luar Indonesia) sebagaimana tersebut pada butir I.9.5.a, pertanyaan diajukan kepada Direktorat

Penelitian dan Pengaturan Perbankan dan atau Direktorat Pengawasan Bank yang

membawahi bank pelapor yaitu Direktorat Pengawasan Bank 1, Direktorat Pengawasan

Bank 2 dan Direktorat Pengawasan Bank 3, Jakarta.

b. Bagi bank pelapor yang berkantor di luar wilayah sebagaimana tersebut pada butir I.9.5.b tersebut

di atas, pertanyaan diajukan kepada Kantor Bank Indonesia setempat.

93

DtiadmRectangle

Penjelasan Umum LBU

II-1

BAB II

PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN

Dalam bab ini dijelaskan pengertian dan istilah umum kolom-kolom yang terdapat pada LBU Gabungan, LBU Per

Kantor, LBU Konsolidasi dan LBU Perusahaan Anak dihampir seluruh daftar rincian dan untuk pengertian yang lebih

khusus, diuraikan pada penjelasan masing-masing daftar rincian.

II.1 Jumlah Rekening

Adalah banyaknya rekening/akad/warkat dari setiap jenis transaksi. Pada prinsipnya setiap transaksi harus

dilaporkan 1 (satu) rekening, namun untuk menyederhanakan pelaporan diperkenankan menggabungkan

rekening dengan cara penggabungan yang dapat dilihat pada penjelasan di masing-masing daftar rincian.

II.2 Lembaga Pemeringkat

Adalah nama lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia, sesuai ketentuan Bank Indonesia

mengenai daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia, yang menerbitkan peringkat

atas suatu surat berharga atau perusahaan (corporate rating).

Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih lembaga pemeringkat maka pelaporannya mengacu pada ketentuan

Bank Indonesia mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan

menggunakan pendekatan standar.

II.3 Peringkat Perusahaan

Adalah peringkat terkini yang diterbitkan oleh Lembaga Pemeringkat yang diakui Bank Indonesia terhadap

suatu perusahaan (corporate rating). Dalam hal Lembaga Pemeringkat melakukan review terhadap peringkat

maka peringkat yang digunakan adalah peringkat berdasarkan review terakhir.

Kolom ini diisi angka 00 untuk perusahaan yang tidak memiliki peringkat, atau memiliki peringkat yang

diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang tidak diakui oleh Bank Indonesia.

Dalam hal terdapat 2 (dua) peringkat atau lebih maka pelaporannya mengacu pada ketentuan Bank Indone-

sia mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan

pendekatan standar.

II.4 Peringkat Surat Berharga

Adalah peringkat terkini yang diterbitkan oleh Lembaga Pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia atas

surat berharga. Dalam hal Lembaga Pemeringkat melakukan review terhadap peringkat maka peringkat

yang dipergunakan adalah peringkat berdasarkan review terakhir.

Kolom ini diisi 00 untuk surat berharga yang tidak memiliki peringkat, atau memiliki peringkat yang diterbitkan

oleh Lembaga Pemeringkat yang tidak diakui oleh Bank Indonesia.

Dalam hal surat berharga memiliki 2 (dua) peringkat atau lebih maka pelaporannya mengacu pada ketentuan

Bank Indonesia mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan


II.5 Tanggal Pemeringkatan

Adalah tanggal, bulan, dan tahun penerbitan peringkat terkini (termasuk review) oleh Lembaga Pemeringkat.

Dalam hal Lembaga Pemeringkat melakukan review terhadap peringkat maka tanggal pemeringkatan

yang digunakan adalah tanggal review terakhir.

II.6 Jenis

Adalah jenis transaksi yang dilakukan antara bank pelapor dengan Bank Indonesia, bank lain, pihak ketiga

bukan bank serta kantor cabang bank pelapor yang sama.

94

DtiadmRectangle

Penjelasan Umum LBU

II-2

II.7 Jenis Valuta

Adalah jenis valuta yang digunakan dalam melakukan transaksi antara bank pelapor dengan pihak lain.

Sandi valuta dapat dilihat pada Daftar Sandi Jenis Valuta.

Sandi valuta, dalam hal ini dilaporkan sesuai dengan jenis valuta yang tercantum dalam perjanjian. Dalam

hal transaksi yang diperjanjikan menggunakan valuta asing (sebagaimana tercantum dalam akad perjanjian)

namun dicairkan dalam rupiah, transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi dalam valuta asing.

Contoh : Sesuai dengan perjanjian, plafond kredit diberikan dalam USD, namun kredit tersebut dapat

dicairkan dalam mata uang rupiah. Kredit ini diperlakukan sebagai kredit dalam valuta asing, dan kolom

Jenis Valuta diisi dengan sandi USD.

II.8 Suku Bunga/Diskonto

Adalah tingkat harga dari suatu penanaman atau penghimpunan dana bank pelapor.

Jenis suku Bunga dibedakan menjadi :

1. Fixed

Yaitu suku bunga yang bersifat tetap sampai dengan jangka waktu tertentu atau sampai dengan jatuh

tempo.

2. Variable

Yaitu suku bunga yang dapat berubah sampai dengan jangka waktu tertentu atau sampai dengan jatuh

tempo.

Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa tingkat suku bunga, kolom Suku Bunga diisi dengan

suku bunga tertinggi. Selain itu, untuk jenis transaksi baik penanaman maupun penghimpunan dana

yang tidak diberikan bunga, kolom Suku Bunga diisi dengan 00,00 dan kolom Jenis Suku Bunga diisi

dengan 0.

Kolom suku bunga diisi dengan persentase suku bunga per tahun dengan contoh sebagai berikut:

Suku bunga Diisi Suku bunga Diisi

per tahun per tahun

0% 00,00 75% 75,00

5% 05,00 90% 90,00

8 % 08,75 99 % 99,50

49 % 49,25 100% 99,99

50% 50,00 130% 99,99

Catatan : Suku bunga 100 % atau lebih diisi dengan 99,99.

II.9 Negara

Adalah negara domisili dari pihak-pihak yang mempunyai tagihan atau kewajiban kepada bank pelapor.

II.10 Kualitas

Adalah kualitas aset produktif, aset non produktif, dan transaksi rekening administratif sesuai ketentuan

Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum, dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

Kualitas Sandi

1. Lancar 1

2. Dalam Perhatian Khusus 2

3. Kurang Lancar 3

4. Diragukan 4

5. Macet 5

95

DtiadmRectangle

Penjelasan Umum LBU

II-3

II.11 Sandi Bank

Adalah sandi pihak lawan baik bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun yang melakukan

kegiatan operasional di luar Indonesia. Termasuk pula dalam sandi bank ini adalah Bank Perkreditan Rakyat

(BPR).

Kolom ini diisi dengan sandi bank lain di mana bank pelapor memiliki simpanan /tagihan atau kewajiban kepada

bank yang bersangkutan. Sandi Bank dapat dilihat pada Daftar Sandi Bank. Apabila bank pelapor memiliki

simpanan/tagihan atau kewajiban kepada :

1. Bank-bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia, termasuk kantor cabang (bukan kantor

perwakilan) bank asing di Indonesia, kolom ini diisi dengan sandi bank yang terdapat pada Daftar Sandi

Bank sub Sandi Bank di Indonesia.

Contoh :

Bank Permata-Jakarta (sandi bank 013) menempatkan dana di Citibank-Jakarta (sandi bank 031) :

a. Oleh Bank Permata-Jakarta, dilaporkan pada Daftar Rincian Penempatan pada Bank Lain, kolom Sandi

Bank diisi dengan sandi 031.

b. Oleh Citibank-Jakarta, dilaporkan pada Daftar Rincian Kewajiban Kepada Bank Lain, kolom Sandi Bank

diisi dengan sandi 013.

2. Bank-bank yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia dan berkantor pusat di Indonesia, kolom

ini diisi dengan sandi bank yang terdapat di Daftar Sandi Bank sub Sandi Bank Nasional Yang Melakukan

Kegiatan Operasional di Luar Indonesia.

Contoh :

BCA-Jakarta (sandi bank 014) menempatkan dana di Bank BNI 46-New York (sandi bank 729):

a. Oleh BCA-Jakarta, dilaporkan pada Daftar Rincian Penempatan pada Bank Lain, kolom Sandi Bank diisi

dengan sandi 729.

b. Oleh Bank BNI 46-New York, dilaporkan pada Daftar Rincian Kewajiban Kepada Bank Lain, kolom

Sandi Bank diisi dengan sandi 014.

3. Bank-bank lain yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia, kolom ini diisi dengan sandi

bank yang terdapat di Daftar Sandi Bank sub Sandi Bank Lainnya di Luar Indonesia.

Contoh :

a. BCA Jakarta menempatkan dana di Citibank Singapura. Oleh BCA Jakarta dilaporkan pada Daftar

Rincian Penempatan pada Bank lain, kolom Sandi Bank diisi dengan sandi 795.

b. Bank Negara Indonesia Cayman Island menempatkan dana di Bank of New York, New York. Oleh

Lippobank Cayman Island dilaporkan pada Daftar Rincian Penempatan pada Bank lain (Prime Bank),

kolom Sandi Bank diisi dengan sandi 795.

Dalam hal bank pelapor menerbitkan surat berharga atas unjuk dan untuk pertama kalinya dibeli oleh bank

lain, pada Daftar Rincian Kewajiban Kepada Bank Lain kolom Sandi Bank diisi dengan sandi bank yang

membeli surat berharga tersebut pada saat diterbitkan.

Contoh :

Surat berharga atas unjuk yang diterbitkan oleh BCA sebagai bank pelapor dan dibeli pertama kali oleh

Bank Danamon Indonesia, kolom Sandi Bank diisi dengan sandi Bank Danamon Indonesia (011).

96

DtiadmRectangle

Penjelasan Umum LBU

II-4

II.12 Golongan Penerbit/Tertarik

Adalah bank dan pihak ketiga bukan bank yang menerbitkan dan atau bertanggungjawab terhadap pelunasan

surat-surat berharga yang dimiliki bank pelapor. Sandi Golongan Penerbit/Tertarik terdapat pada Daftar Sandi

Bank dan Sandi Pihak Ketiga Bukan Bank.

II.13 Golongan Pembeli

Adalah bank dan pihak ketiga bukan bank yang membeli surat berharga yang diterbitkan oleh bank pelapor.

Dalam hal surat berharga yang diterbitkan oleh bank pelapor adalah atas unjuk, Golongan Pembeli adalah pihak

yang pertama kali membeli surat berharga tersebut pada saat diterbitkan. Sandi Golongan Pembeli terdapat

pada Daftar Sandi Bank dan Sandi Pihak Ketiga Bukan Bank.

II.14 Golongan Pihak Lawan

Adalah bank dan pihak ketiga bukan bank yang melakukan transaksi dengan bank pelapor.

II.15 Golongan Debitur

Adalah bank dan pihak ketiga bukan bank yang memiliki kewajiban kepada bank pelapor baik dengan perjanjian

maupun tanpa perjanjian. Sandi Golongan Debitur terdapat pada Daftar Sandi Bank dan Sandi Pihak Ketiga

Bukan Bank.

II.16 Golongan Status

Adalah bank dan pihak ketiga bukan bank yang memiliki tagihan dan atau kewajiban kepada bank pelapor.

II.17 Golongan Nasabah

Adalah pihak ketiga bukan bank yang memiliki simpanan dan atau setoran jaminan pada bank pelapor. Sandi

Golongan Nasabah terdapat pada Daftar Pihak Ketiga Bukan Bank. Sandi Golongan Nasabah terdapat pada

daftar rincian mengenai simpanan dan atau setoran jaminan pada bank pelapor.

Khusus untuk jenis simpanan berupa sertifikat deposito pada Daftar Rincian Simpanan Berjangka, kolom

Golongan Nasabah diisi dengan sandi pihak ketiga bukan bank yang pertama kali membeli sertifikat deposito

pada saat diterbitkan.

II.18 Golongan Kreditur

Adalah bank dan pihak ketiga bukan bank yang memberikan pinjaman atau fasilitas pembiayaan kepada bank

pelapor. Sandi Golongan Kreditur terdapat pada Daftar Sandi Bank dan Pihak Ketiga Bukan Bank.

II.19 Golongan Pihak Tertagih

Adalah bank dan pihak ketiga bukan bank yang menjamin pembayaran atas wesel yang diterbitkan atas dasar

L/C dengan akseptasi (Acceptance L/C)

II.20 Golongan Penagih

Adalah bank dan pihak ketiga bukan bank yang menagih pembayaran atas wesel yang diterbitkan atas

dasar L/C dengan akseptasi (Acceptance L/C)

II.21 Golongan Pemohon

Adalah bank dan pihak ketiga bukan bank yang meminta pembukaan L/C atau fasilitas jaminan/garansi

(Applicant) kepada bank pelapor.

97

DtiadmRectangle

Penjelasan Umum LBU

II-5

II.22 Golongan Perusahaan Emiten/Perusahaan

Adalah bank dan perusahaan bukan bank di mana bank pelapor melakukan penyertaan, baik dalam rangka

penyelamatan kredit, pendirian anak perusahaan, maupun pembelian saham di pasar modal. Pada kolom

ini diisi dengan sandi yang terdapat pada Daftar Sandi Bank dan Pihak Ketiga Bukan Bank.

II.23 Kategori Portofolio

Adalah kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pedoman

perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

1. Tagihan Kepada Pemerintah

a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia

Yaitu tagihan kepada Pemerintah Pusat Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan Badan-badan atau

lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang seluruh pendanaan operasionalnya berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Republik Indonesia.

b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain

Yaitu tagihan kepada pemerintah pusat dan bank sentral negara lain.

2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

Yaitu tagihan kepada:

(1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai BUMN

kecuali BUMN berupa Bank;

(2) Pemerintah Daerah (provinsi, kota dan kabupaten) di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang mengenai pemerintahan daerah; dan

(3) Badan-badan atau lembaga-lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memenuhi kriteria

sebagai Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia.

3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

Yaitu tagihan Kepada :

a. Bank Pembangunan Multilateral tertentu dan Lembaga Internasional, yang mencakup:

- Bank Pembangunan Multilateral tertentu yang telah ditetapkan oleh Basel Committee on Banking

Supervision, yaitu World Bank Group yang terdiri dari International Bank for Reconstruction and

Development (IBRD) dan International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB),

African Development Bank (AfDB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD),

Inter-American Development Bank (IADB), European Investment Bank (EIB), European Investment

Fund (EIF), Nordic Investment Bank (NIB), Caribbean Development Bank (CDB), Islamic Develop-

ment Bank (IDB), dan Council of Europe Development Bank (CEDB);

- Lembaga Internasional yaitu Bank for International Settlements, International Monetary Fund (IMF),

dan European Central Bank;

b. Bank Pembangunan Multilateral lainnya, yang mencakup Bank Pembangunan Multilateral selain

dari Bank Pembangunan Multilateral tertentu sebagaimana dalam huruf a

98

DtiadmRectangle

Penjelasan Umum LBU

II-6

4. Tagihan Kepada Bank

Yaitu tagihan kepada :

(1) bank yang beroperasi di Indonesia, yang terdiri dari bank umum, bank perkreditan rakyat, termasuk

kantor cabang bank asing;

(2) bank yang beroperasi di luar Indonesia, yang terdiri dari bank yang berbadan hukum asing dan kantor

cabang dari bank yang berkantor pusat di Indonesia; dan

(3) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur

mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;

Tagihan kepada Bank dibedakan menjadi:

a. Tagihan Jangka Pendek

yaitu tagihan dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 3 (tiga) bulan, termasuk tagihan yang

tidak memiliki jangka waktu jatuh tempo namun dapat ditarik sewaktu-waktu

b. Tagihan Jangka Panjang

yaitu tagihan dengan dengan jangka waktu perjanjian lebih dari 3 (tiga) bulan.

Tagihan Kepada Bank dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 3 (tiga) bulan namun dapat

dipastikan akan diperpanjang (roll-over) sehingga keseluruhan jangka waktu menjadi lebih dari 3

(tiga) bulan, wajib digolongkan sebagai Tagihan Jangka Panjang.

5. Kredit Beragun Rumah Tinggal

Yang mencakup:

a. kredit konsumsi untuk kepemilikan rumah tinggal/apartemen atau kredit konsumsi yang dijamin

dengan agunan berupa rumah tinggal/apartemen (tidak termasuk rumah toko dan rumah kantor),

serta memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

i. diberikan kepada debitur perorangan;

ii. agunan diikat dengan hak tanggungan atau fiducia sehingga memberikan kedudukan yang

diutamakan (hak preferensi) kepada Bank;

iii. Bank memiliki sistem dan prosedur yang memadai untuk menilai dan memantau nilai agunan

secara berkala; dan

iv. rasio nilai kredit terhadap nilai agunan (loan-to-value) paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh

persen);

b. kredit konsumsi untuk kepemilikan rumah tinggal dalam rangka program Pemerintah Indonesia sesuai

peraturan perundangan yang berlaku dan rasio nilai kredit terhadap nilai agunan (loan-to-value)

paling tinggi sebesar 95% (sembilan puluh lima persen).

6. Kredit Beragun Properti Komersial

Yaitu kredit yang memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

a. diberikan kepada perorangan atau badan usaha;

b. tujuan penggunaan dana untuk pembiayaan konstruksi atau pembangunan properti.

Contoh: pembangunan perumahan, apartemen, rumah susun, ruang perkantoran, ruang komersial

multifungsi, ruang komersial yang disewa banyak pihak, atau pergudangan; dan

99

DtiadmRectangle

Penjelasan Umum LBU

II-7

c. sumber utama pembayaran kredit berasal dari arus kas dari penyewaan atau penjualan properti

dimaksud.

7. Kredit Pegawai/Pensiunan

Yaitu kredit yang memenuhi seluruh kriteria berikut:

a. diberikan kepada pegawai atau pensiunan dari pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/POLRI, pegawai

lembaga negara atau pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD);

b. total plafon pembiayaan adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap pegawai atau

pensiunan;

c. pegawai atau pensiunan dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang berstatus sebagai

BUMN,atau perusahaan asuransi swasta yang memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi

dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan

Bank Indonesia mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia;

d. pembayaran angsuran/pelunasan kredit bersumber dari gaji/pensiun berdasarkan Surat Kuasa

Memotong Gaji/Pensiun kepada Bank pemberi kredit. Dalam hal pembayaran gaji/pensiun dilakukan

Bank lain atau BUMN lain maka Bank pemberi kredit harus memiliki perjanjian kerja sama dengan

Bank lain atau BUMN lain pembayar gaji/pensiun untuk melakukan pemotongan gaji/pensiun dalam

rangka pembayaran angsuran/pelunasan kredit; dan

e. Bank pemberi kredit menyimpan asli surat pengangkatan pegawai atau surat keputusan jabatan/

pangkat yang terakhir atau surat keputusan pensiun atau Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP) dan

polis pertanggungan asuransi jiwa debitur.

8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

Yaitu tagihan yang memenuhi seluruh kriteria berikut:

a. diberikan kepada debitur yang merupakan :

(i) badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil dan menengah; atau

(ii) perorangan;

b. plafon pembiayaan kepada debitur paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari hasil

penjumlahan plafon pembiayaan untuk seluruh debitur yang merupakan (i) badan usaha dan perorangan

yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil dan menengah dan (ii) perorangan;

c. plafon pembiayaan kepada debitur paling tinggi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

d. debitur tidak tergolong sebagai 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank;

e. tagihan tidak dalam bentuk surat berharga;

f. tagihan tidak memenuhi kriteria sebagai Kredit Beragun Rumah Tinggal, Kredit Beragun Properti

Komersial, atau Kredit Pegawai atau Pensiunan

9. Tagihan Kepada Korporasi

Yaitu tagihan yang tidak memenuhi kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai

dengan angka 8 di atas.

10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

100

DtiadmRectangle

Penjelasan Umum LBU

II-8

Yaitu seluruh tagihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 9, yang telah jatuh

tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga.

a. Kredit Beragun Rumah Tinggal

Adalah Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo yang sebelumnya tergolong sebagai Kredit Beragun Rumah

Tinggal

b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal

Adalah Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo yang sebelumnya bukan tergolong sebagai Kredit Beragun

Rumah Tinggal

11. Eksposur Sekuritisasi

Yaitu eksposur sekuritisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur

mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum dan ketentuan Bank

Indonesia mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan


II.24 Hubungan Dengan Bank

Adalah status keterkaitan antara bank pelapor dengan pihak yang melakukan transaksi dengan bank pelapor.

1. Terkait Dengan Bank

Adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum

pemberian kredit (BMPK).

Apabila transaksi dilakukan dengan pihak terkait dengan bank, kolom ini diisi dengan sandi 1.

2. Tidak Terkait Dengan Bank

Adalah pihak yang tidak termasuk sebagai pihak terkait dengan bank sebagaimana tersebut di atas.

Apabila transaksi dilakukan dengan pihak tidak terkait dengan bank, kolom ini diisi dengan sandi 2.

II.25 Status Dengan Bank

1. Perusahaan Induk atau Perusahaan Induk di Bidang Keuangan

Perusahaan Induk adalah badan hukum yang memiliki saham Bank Pelapor baik secara langsung maupun

tidak langsung dengan kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) atau melakukan Pengendalian

terhadap Bank Pelapor. Sedangkan perusahaan induk di bidang keuangan adalah badan hukum yang

dibentuk oleh perusahaan induk untuk mengkonsolidasi seluruh aktivitas perusahaan induk atau kelompok

usaha yang bergerak di bidang keuangan atau yang melakukan pengendalian terhadap seluruh aktivitas

perusahaan induk atau kelompok usaha yang bergerak di bidang keuangan.

2. Perusahaan Anak

Adalah badan hukum yang dimiliki atau dikendalikan oleh Bank Pelapor, baik secara langsung maupun

tidak langsung, yang terdiri dari :

a. Perusahaan Subsidiari (subsidiary company) yaitu Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank Pelapor

lebih dari 50% (lima puluh perseratus);

b. Perusahaan Partisipasi (participation company) adalah Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank

Pelapor 50% (lima puluh perseratus) atau kurang, namun Bank Pelapor memiliki Pengendalian

terhadap perusahaan;

3. Lainnya

101

DtiadmRectangle

Penjelasan Umum LBU

II-9

Adalah badan hukum yang terkait atau tidak terkait dengan bank selain Perusahan Induk dan Perusahaan

Anak, yang antara lain mencakup:

a. Perusahaan Asosiasi

Yaitu perusahaan dimana bank pelapor memiliki pengaruh signifikan sesuai PSAK mengenai investasi

pada entitas asosiasi.

b. Sister company

Yaitu perusahaan lain yang dimiliki oleh Perusahaan Induk dari bank pelapor.

II.26 Sandi Kantor

Adalah sandi kantor cabang yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia dari bank yang kantor

pusatnya di Indonesia.

Pada kolom ini diisi dengan sandi kantor cabang bank yang terdapat pada Daftar Sandi Bank sub Sandi

Bank Nasional Yang Melakukan Kegiatan Operasional di Luar Indonesia.

Contoh :

1. BII-Semarang, menempatkan dana pada BII-Cayman Island (sandi 758), cara pelaporannya adalah

sebagai berikut :

a. Oleh BII-Semarang, dilaporkan pada Daftar Rincian Aset Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan

Kegiatan Operasional di Luar Indonesia, kolom Sandi Kantor diisi dengan 758.

b. Oleh BII-Cayman Island, dilaporkan Daftar Rincian Kewajiban Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan

Kegiatan Operasional di Indonesia.

2. BNI-New York (sandi 729) menempatkan dana pada BNI-London (sandi 731), cara pelaporannya adalah

sebagai berikut :

a. Oleh BNI-New York, dilaporkan pada Daftar Rincian Aset Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan


b. Oleh BNI-London, dilaporkan pada Daftar Rincian Kewajiban Antar Kantor pada Kantor yang Melakukan


II.27 Lokasi KC/KCP

Adalah lokasi kegiatan operasional bank pelapor dan kantor cabang pembantu (KCP) atau yang setingkat KCP

bagi bank asing yang laporannya digabung dengan kantor bank pelapor. Kolom ini diisi dengan sandi Dati II yang

ada pada Daftar Sandi Lokasi DATI II Seluruh Indonesia.

Contoh :

Bank pelapor berlokasi di Jakarta Barat (sandi 0393) dan memiliki 2 kantor cabang pembantu yang

pelaporannya digabung dengan bank pelapor, masing-masing berlokasi di Tangerang (sandi 0204) dan

Pandeglang (sandi 0202). Apabila terdapat dana (Giro, Tabungan, dan Simpanan Berjangka) milik pihak

ketiga bukan bank yang dibukukan pada masing-masing kantor, maka pada Daftar Rincian Giro, Tabungan,

dan Simpanan Berjangka setiap recordnya harus diisi dengan sandi lokasi masing-masing kantor yang

bersangkutan, yaitu 0393 untuk dana yang dibukukan pada bank pelapor di Jakarta Barat, 0204 untuk dana

yang dibukukan pada KCP Tangerang, dan 0202 untuk dana yang dibukukan pada KCP Pandeglang.

II.28 Jangka Waktu

102

DtiadmRectangle

Penjelasan Umum LBU

II-10

Yaitu jangka waktu dari aset keuangan, kewajiban keuangan, atau instrumen keuangan lainnya yang dimiliki

bank pelapor sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

1. Mulai

Yaitu tanggal, bulan, dan tahun penerbitan awal yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

2. Jatuh Tempo

Yaitu tanggal, bulan dan tahun berakhirnya perjanjian atau kontrak.

Untuk aset keuangan, kewajiban keuangan atau instrumen keuangan lainnya yang tidak memiliki jatuh

tempo,maka kolom Jatuh Tempo diisi sama dengan kolom Mulai. Untuk instrumen keuangan yang dimiliki

bank sebelum implementasi LBU 2008 sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai Laporan Bulanan Bank

Umum maka apabila bank mengalami kesulitan untuk mengetahui dokumentasi tanggal mulai kepemilikan

instrumen keuangan dimaksud, bank dapat menggunakan tanggal tertentu yang mewakili (mis. Tanggal

merger, tanggal pengambilalihan, dst).

Untuk pengisian kolom Jangka Waktu Simpanan Berjangka yang diperpanjang, maka Kolom Mulai dan

Jatuh Tempo dilaporkan sesuai dengan perpanjangan terakhir.

II.29 Nominal

Yaitu nilai nominal yang tercantum dalam surat berharga atau kontrak yang diperjanjikan.

II.30 Jumlah (Biaya Perolehan atau Biaya Perolehan Diamortisasi atau Nilai Wajar)

Diisi untuk pengakuan awal atau pengakuan selanjutnya dari aset keuangan atau kewajiban keuangan

yaitu berdasarkan:

Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan (diterima) atau nilai wajar dari

imbalan lain yang diserahkan (diterima) untuk memperoleh suatu aset (menerbitkan suatu kewajiban)

pada saat perolehan.

Biaya Perolehan Diamortisasi adalah jumlah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada

saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif

menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh

temponya. Penurunan nilai diakui dengan menggunakan pos Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

Nilai Wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan

antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (arms length

transaction).

1. Bulan Lalu

Yang dimaksud dengan Jumlah Bulan Lalu adalah posisi nilai transaksi yang tercatat bulan laporan

sebelumnya.

2. Debet

Yang dimaksud dengan Jumlah Mutasi Debet adalah penambahan nilai posisi Aset Keuangan atau

pengurangan nilai posisi Kewajiban Keuangan, yang disebabkan oleh transaksi.

3. Kredit

Yang dimaksud dengan Jumlah Mutasi Kredit adalah pengurangan nilai posisi Aset Keuangan atau

penambahan nilai posisi Kewajiban Keuangan, yang disebabkan oleh transaksi.

4. Lainnya

103

DtiadmRectangle

Penjelasan Umum LBU

II-11

Yang dimaksud dengan Jumlah Mutasi lainnya adalah mutasi debet/kredit bersih (neto) posisi Aset

Keuangan Kewajiban Keuangan, yang bukan disebabkan oleh transaksi, seperti penyesuaian nilai/harga,

perubahan kurs, penghapusan utang piutang, termasuk koreksi atas laporan posisi periode laporan

sebelumnya.

5. Jumlah Bulan Laporan

Yang dimaksud dengan Jumlah Bulan Laporan adalah posisi nilai transaksi yang tercatat pada bulan

laporan. Untuk jenis surat berharga yang dimiliki atau diterbitkan dengan sistem diskonto, kolom ini diisi

secara netto (carrying value).

Nilai mutasi debet, kredit dan lainnya hanya dilaporkan untuk transaksi bank pelapor dengan bukan penduduk

(non resident). Untuk pos Surat Berharga Yang Diterbitkan dan pos Rincian Kas dalam valuta Asing, mutasi

ini dilaporkan baik untuk transaksi bank pelapor dengan penduduk (resident) maupun bukan penduduk

(non resident). Pelaporan data mutasi tersebut dimulai sejak bulan data Oktober 2009.

Adapun cara pelaporan Nilai Mutasi sebagaimana pada Box II.1

II.31 Kategori Pengukuran Aset Keuangan

Kriteria penetapan kategori aset keuangan mengacu pada PSAK mengenai instrumen keuangan.

1. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan atau ditetapkan untuk diukur pada

nilai wajar melalui laporan laba rugi.

a. Diperdagangkan

Aset keuangan digolongkan dalam kelompok diperdagangkan antara lain apabila dimaksudkan untuk

diperjualbelikan dalam jangka pendek atau terdapat pola ambil untung dalam jangka pendek. Pengertian

jangka pendek lazimnya adalah 90 hari.

b. Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar

Aset keuangan digolongkan dalam kelompok ini apabila pada saat pengakuan awal telah ditetapkan

oleh Bank untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dengan memenuhi persyaratan yang

ditetapkan dalam PSAK yang berlaku dan PAPI.

2. Tersedia untuk dijual

Aset keuangan digolongkan dalam kelompok ini apabila merupakan aset keuangan non derivatif yang

ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai Pinjaman yang Diberikan

atau Piutang, Dimiliki Hingga Jatuh Tempo atau aset keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui

Laporan Laba Rugi.

3. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Aset keuangan digolongkan dalam kelompok ini apabila merupakan aset keuangan non derivatif dengan

pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Bank mempunyai intensi

positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

4. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Aset keuangan digolongkan dalam kelompok ini apabila merupakan aset keuangan non derivatif dengan

pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

104

DtiadmRectangle

Penjelasan Umum LBU

II-12

II.32 Kategori Pengukuran Kewajiban Keuangan

Kriteria penetapan kategori kewajiban keuangan mengacu pada PSAK mengenai instrumen keuangan.

1. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Kewajiban keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan atau ditetapkan untuk diukur

pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

a. Diperdagangkan

Kewajiban keuangan digolongkan dalam kelompok diperdagangkan antara lain apabila dimaksudkan

untuk diperjualbelikan dalam jangka pendek atau terdapat pola ambil untung dalam jangka pendek.

Pengertian jangka pendek lazimnya adalah 90 hari.

b. Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar

Kewajiban keuangan digolongkan dalam kelompok ini apabila pada saat pengakuan awal telah

ditetapkan oleh Bank untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dengan memenuhi

persyaratan yang ditetapkan dalam PSAK yang berlaku dan PAPI.

2. Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi atau Biaya Perolehan

Seluruh Kewajiban keuangan lainnya yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

II.33 Agunan/Jaminan

Agunan dan/atau jaminan yang dilaporkan pada kolom ini adalah agunan dan/atau jaminan yang diakui:

a. dalam Teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK) Agunan, Teknik MRK Garansi dan Teknik MRK Asuransi

atau Penjaminan Kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pedoman

perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar;

atau

b. sebagai pengurang kewajiban pembentukan PPA sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian

kualitas aset bank umum.

Agunan dan/atau jaminan yang tidak memenuhi salah satu kriteria diatas, maka tidak perlu dilaporkan

dalam kolom ini.

Dalam hal debitur atau pihak lawan memberikan agunan dan/atau jaminan lebih dari satu, maka pelaporan

agunan dilakukan lebih dari satu baris (record) dengan urutan berdasarkan bobot risiko terendah sebagaimana

diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko

untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

1. Jenis Agunan/Jaminan

a. Giro

Adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana

perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan

b. Tabungan

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, atau alat yang dipersamakan dengan itu.

c. Simpanan Berjangka

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan

perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

105

DtiadmRectangle

Penjelasan Umum LBU

II-13

d. Setoran Jaminan

e. Emas

f. Surat Berharga

i. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Adalah surat berharga atas unjuk dengan sistem diskonto yang diterbitkan oleh Bank Indonesia

sebagai pengakuan utang, termasuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

ii. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran

bunga secara diskonto, termasuk yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah.

iii. Obligasi Negara (ON)

Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan

atau dengan pembayaran bunga secara diskonto, termasuk yang diterbitkan berdasarkan prinsip

syariah.

iv. Obligasi Ritel Indonesia (ORI)

Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia

melalui agen penjual, termasuk yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah.

v. Saham

vi. Reksadana

Suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang

selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi sesuai undang-undang

pasar modal.

vii. Resi Gudang

Adalah resi gudang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 2006 tentang

Sistem Resi Gudang dan ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum.

viii. Surat Berharga lainnya

Adalah agunan berbentuk surat berharga diluar bentuk agunan no.f.i s.d f.vii yang diakui sebagai

pengurang dalam perhitungan PPA sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas

aset bank umum dan/atau diakui sebagai instrumen mitigasi risiko kredit sesuai ketentuan Bank

Indonesia mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit

dengan menggunakan pendekatan standar.

g. Properti Komersial

Adalah agunan dalam bentuk properti yang meliputi ruang perkantoran dan atau usaha komersial multi

fungsi dan atau lokasi usaha yang disewa banyak pihak.

i. Gedung

ii. Gudang

iii. Rumah Toko/Rumah Kantor/Kios

iv. Hotel

v. Lainnya

h. Properti Residensial

Adalah agunan dalam bentuk properti residential berupa rumah tinggal dan atau apartemen/rumah

susun.

i. Rumah tinggal

106

DtiadmRectangle

Penjelasan Umum LBU

II-14

ii. Apartemen/Rumah Susun

i. Tanah

j. Kendaraan Bermotor

k. Mesin

Adalah mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah dan dapat diakui sebagai pengurang

perhitungan PPA sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum.

l. Pesawat Udara

m. Kapal Laut

n. Persediaan

o. Agunan/Jaminan Lainnya

p. Standby SB/ LC

Adalah garansi bank berbentuk Irrevocable Letter of Credit yang memberi hak kepada pihak penerima

jaminan untuk mencairkan dana sebesar jumlah yang dinyatakan dalam Standby L/C apabila pihak penerima

jaminan menyatakan tidak menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian pada saat jatuh tempo.

q. Garansi

Adalah garansi yang dapat diakui sebagai teknik mitigasi risiko kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia

mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan


r. Penjaminan/Asuransi Kredit

Adalah penjaminan/asuransi kredit yang diakui sebagai teknik mitigasi risiko kredit sesuai ketentuan

Bank Indonesia mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit


s. Tidak ada agunan/jaminan

Diisi sandi 300 sehingga bank tidak perlu mengisi kolom-kolom yang terkait dengan agunan/jaminan.

Sistem aplikasi secara otomatis akan menutup kolom-kolom data yang terkait dengan kolom agunan/

jaminan tersebut (terisi kosong/tidak terisi).

2. Sifat Agunan/Jaminan

a. Eligible

Adalah agunan dan/atau jaminan yang diakui sebagai instrumen mitigasi risiko kredit dalam Teknik

MRK - Agunan, Teknik MRK - Garansi dan Teknik MRK - Penjaminan/Asuransi Kredit sesuai ketentuan

Bank Indonesia mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit


b. Non Eligible

Adalah agunan dan/atau jaminan yang tidak diakui sebagai instrumen mitigasi risiko kredit dalam

Teknik MRK - Agunan, Teknik MRK - Garansi dan Teknik MRK - Penjaminan/Asuransi Kredit sesuai

ketentuan Bank Indonesia mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk

risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

107

DtiadmRectangle

Penjelasan Umum LBU

II-15

3. Jenis Valuta

Adalah jenis valuta agunan dan atau jaminan. Sandi valuta dapat dilihat pada Daftar Sandi Jenis Valuta.

4. Jangka Waktu

a. Mulai

Adalah tanggal awal dilakukan pengikatan agunan/jaminan oleh bank.

b. Jatuh Tempo

Adalah tanggal akhir pengikatan agunan/jaminan. Dalam hal pengikatan agunan mengikuti jangka

waktu penyediaan dana maka diisi dengan tanggal jatuh tempo penyediaan dana.

5. Agunan/Jaminan

a. Nilai Agunan/Jaminan

Kolom ini hanya diisi untuk jenis agunan atau jaminan dengan Sifat Agunan/Jaminan tergolong sebagai

eligible dan diisi dengan nilai yang lebih rendah antara nilai perikatan agunan dengan nilai wajar

atau nilai pasar agunan, setelah memperhitungkan haircut nilai tukar (Hfx) dan haircut agunan (Hc)

sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko

untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Untuk agunan/jaminan dengan sifat agunan/jaminan tergolong sebagai non eligible, kolom ini diisi 0.

b Tanggal Penilaian Terakhir Agunan

Adalah tanggal, bulan dan tahun penilaian terakhir atas agunan sesuai ketentuan Bank Indonesia

mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan


6. Penerbit Agunan/Jaminan

Adalah pihak penerbit agunan dan/atau pihak pemberi jaminan sesuai kategori portofolio, yaitu:

a. Pemerintah

i. Pemerintah Indonesia

1) Bank Indonesia

2) Pemerintah Pusat Republik Indonesia

3) Lainnya

ii. Pemerintah Negara Lain

b. Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

i. Bank Pembangunan Multilateral tertentu dan Lembaga Internasional

ii. Bank Pembangunan Multilateral lainnya

c. Bank

d. Entitas Sektor Publik

i. BUMN

ii. Pemerintah Daerah

iii. Lainnya

e. Korporasi

108

DtiadmRectangle

Penjelasan Umum LBU

II-16

f. Tidak ada


Eligible. Sandi 00 hanya diisi apabila Sifat Agunan/Jaminan tergolong sebagai Non Eligible.

Khusus untuk agunan dalam bentuk setoran jaminan dan emas, maka diisi dengan sandi bank pelapor

7. Lembaga Pemeringkat

Adalah nama lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia, sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai

daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia, yang menerbitkan peringkat

atas:

a. suatu surat berharga yang menjadi agunan; atau

b. suatu perusahaan yang menjadi pihak penjamin;

dari suatu tagihan.


eligible.

8. Peringkat Agunan/Penerbit Jaminan

Adalah peringkat terkini yang diterbitkan oleh Lembaga Pemeringkat yang diakui Bank Indonesia terhadap

suatu surat berharga yang menjadi agunan atau suatu perusahaan yang menjadi pihak penjamin dari

suatu tagihan.

Dalam hal Lembaga Pemeringkat melakukan review terhadap peringkat maka peringkat yang digunakan

adalah peringkat berdasarkan review terakhir.

Dalam hal terdapat 2 (dua) peringkat atau lebih maka pelaporannya mengacu pada ketentuan Bank

Indonesia mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan


Kolom ini diisi angka 00 apabila agunan atau penerbit jaminan tidak memiliki peringkat, atau memiliki

peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang tidak diakui Bank Indonesia.


eligible.

9. Tanggal Pemeringkatan

Adalah tanggal, bulan, dan tahun penerbitan peringkat oleh Lembaga Pemeringkat. Dalam hal Lembaga

Pemeringkat melakukan review terhadap peringkat maka tanggal pemeringkatan yang digunakan adalah

tanggal review terakhir.

10. Nilai Agunan Yang Dapat Diperhitungkan

Adalah nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA setelah

memperhitungkan jenis agunan dan jangka waktu penilaian terakhir, sebagaimana diatur dalam ketentuan

Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum.

Bank wajib melaporkan pada kolom ini keberadaan agunan yang dapat diakui sebagai pengurang dalam

pembentukan PPA sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas

aset bank umum, meskipun secara internal bank pelapor tidak memperhitungkan agunan tersebut sebagai

pengurang PPA.

Untuk kredit, agunan dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

109

DtiadmRectangle

Penjelasan Umum LBU

II-17

a. Kredit

b. Kelonggaran Tarik

Adapun ketentuan mengenai tata cara pelaporan agunan/jaminan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Debitur atau Pihak Lawan Bank Pelapor, yang memberikan agunan/jaminan kepada Bank Pelapor

lebih dari satu agunan/jaminan, maka semua agunan/jaminan tersebut harus dilaporkan dengan cara

pelaporannya disebutkan lebih dari satu baris (record). Contoh pelaporan agunan/jaminan lihat pada Box

II.2.

2. Untuk penyediaan dana dengan kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet,

jenis-jenis agunan yang dapat digunakan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA adalah jenis agunan

sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum.

II.34 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya

Adalah cadangan yang wajib dibentuk bank jika terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai aset

keuangan atau kelompok aset keuangan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah

pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan) dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak

pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi

secara handal. Jumlah cadangan kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan

nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset

keuangan, sesuai PSAK mengenai instrumen keuangan dan PAPI.

a. Secara Individual

Adalah penyisihan yang dibentuk untuk aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara

individual.

b. Secara Kolektif

Adalah penyisihan yang dibentuk untuk aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif,

yaitu aset keuangan yang penurunan nilainya tidak dievaluasi secara individual atau dievaluasi secara

individual namun tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai.

Cadangan kerugian penurunan nilai baik secara individual maupun kolektif dilaporkan untuk setiap fasilitas.

Dalam pelaporan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk setiap fasilitas tersebut, Bank hanya perlu

mengisi salah satu kolom yaitu Secara Individual atau Secara Kolektif.

II.35 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya

Adalah penyisihan yang dibentuk dalam hal terjadi penurunan nilai aset lainnya (misalnya, aset tetap dan

inventaris) yaitu apabila nilai tercatat melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, sesuai PSAK mengenai

penurunan nilai aset.

110

DtiadmRectangle

Pen

jela

san

Um

um

LBU

II-18

Contoh Kasus : Bank A membeli Surat-Surat Berharga (SSB) yang diterbitkan oleh bank di luar negeri (bukan penduduk) pada bulan Juli 2011 sebesar $10.500 (Kurs Rp.9500). Pada

bulan Agustus 2011 terjadi 2 kali transaksi pembelian SSB sebesar $5.000 dan $7.500 (kurs Rp.10.000,-) dan penjualan sebesar $2.500 (kurs Rp.10.000,-) . Pada akhir bulan Agustus

nilai wajar SSB menurun sebesar 10%. Bagaimana cara pelaporan LBU di bulan Agustus 2011 ?

Jawab :

A. Rincian Transaksi

Tanggal Bulan Lalu Debet Kredit Lainnya Bulan Laporan Keterangan

(Juli 2011) (Agustus 2011)

(dlm Rp) (dlm valas) (dlm Rp) (dlm valas) (dlm Rp) (dlm valas) (dlm Rp) (dlm valas) (dlm Rp) (dlm valas)

30-Jul-11 99,75jt $10500 BD bulan Juli 2011

5-Agst-11 50jt $5000 Pembelian

25-Agst-11 25jt $2500 Pelunasan pokok

27-Agst-11 75jt $7500 Penempatan

5,25jt selisih kurs

31-Agst-11 99,75jt $10500 125jt $12500 25jt $2500 5,25jt 205jt $205001) Perhitungan Nominal SSB

-20,5jt -$ 2050jt2) Mark to market (turun 10%)

31-Agst-11-A 99,75jt $10500 125jt $12500 25jt $2500 -15,25jt 184,5jt $184503) Perhitungan Nilai Tercatat atau Wajar

Catatan :

1) ($10.500+$12.500-$2500)

2) (10% * $20500)

3) ($20500 - $1525)

B. Cara Pelaporan di LBU

Agustus 2011

Kol.XXII. Nominal SSB Rp.205 jt

Kol.XXIV Nilai Tercatat atau Wajar

BD Bulan Lalu Rp.99,75jt

Debet Rp.125jt

Kredit Rp.25jt

Lainnya - Rp.15,25jt

BD Bulan Laporan Rp.184,5jt

Box II.1

111

DtiadmRectangle

Pen

jela

san

Um

um

LBU

II-19

Box II.2

Contoh Pelaporan Agunan/Jaminan :

Bank A memberikan kredit kepada nasabah X sebesar Rp.15 M. Bank menerima pendapatan provisi sebesar Rp 150 juta. Selanjutnya Nasabah X

memberikan 4 jenis agunan/jaminan kepada Bank A, yaitu :

1. Simpanan Berjangka = Rp.1 M

2. SBI = Rp. 1 M

3. Garansi = Rp. 2 M. Garansi diberikan oleh Bank B yang tidak memiliki peringkat, non prime bank dan berbadan hukum indonesia. (Tidak

diperhitungkan sebagai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA, namun dapat memenuhi kriteria

Eligible sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pedoman perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan

pendekatan standar)

4. Gedung = Rp.12 M. Dalam kasus ini, gedung tidak dilaporkan karena tidak memenuhi kriteria eligible sesuai ketentuan Bank Indonesia

mengenai pedoman perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar dan tidak diakui sebagai pengurang

dalam perhitungan PPA karena kredit memiliki kualitas lancar. Dalam hal kualitas kredit menurun menjadi Kualitas 2,3,4, atau 5 maka

agunan berupa gedung dilaporkan dan Kolom NIlai Agunan yang dapat diperhitungkan diisi sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai

penilaian kualitas aset bank umum.

Di LBU form-11 (Kredit yang diberikan) dilaporkan dalam 4 baris record)

a. Pada baris 1, kolom agunan dan kolom lainnya diisi sesuai dengan jenis transaksinya, dan seterusnya.

b. Pada baris ke-2 dan seterusnya

- Kolom Jenis Kredit (kolom X) Huruf diisi Sandi 98

- Seluruh kolom lainnya di blok

- Kolom Agunan/Jaminan di baris kedua dan seterusnya diisi sesuai dengan informasi agunan/Jaminan yang kedua dan seterusnya.

No. Akad(Kol.I)

xxxxxx

JenisKredit

(Kol.X.)

Kredit(sandi 05)

98

98

Kualitas Kredit(Kol.XVII.)

Lancar(sandi 1)

NominalKredit

(Kol.XXII.)

Rp.15 M

NilaiTercatat

(Kol.XXIV.)

Rp.14,85 M

Jenis

SimpananBerjangka

(041)

SBI(042)

Garansi(252)

Sifat

Eligible(sandi 1)

Eligible(sandi 1)

Eligible(sandi 1)

Penerbit

Bank A

001

Bank B

Agunan YgDiperhitung

kan

Rp.1 M

Rp. 1 M

Rp.0,-

CadanganKerugian

PenurunanNilai-

Individual(Kol.XXVIII.)

0

Nilai

Rp.1 M

Rp. 1 M

Rp.2 M

Baris

1

2

3

112

DtiadmRectangle

LBU PER KANTOR

III-1

FORM - 01

01

ASET

III.1.1

NERACA PERKANTOR

1. Kas 3) 100

2. Penempatan pada Bank Indonesia 4) 120

3. Penempatan Pada Bank lain 5) 130

4. Tagihan Spot dan Derivatif 6) 135

5. Surat Berharga 7)

a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi

i. Diperdagangkan 138

ii. Ditetapkan untuk diukur pada nila

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN BANK … · xiii. Penjelasan Informasi Pokok Bank Pelapor. PENJELASAN INFORMASI POKOK BANK PELAPOR. Informasi yang mencakup beberapa data …

Text of PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN BANK … · xiii. Penjelasan Informasi Pokok Bank Pelapor....

Padang Cement · Menuju Satpam Lt . 3 untuk diarahkan ke Staf Komunikasi Menyerahkan Form ... keberatan informasi Memberikan penjelasan atau Informasi tambahan Selesai Menerima Laporan

Batang Tubuh Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan · sistem informasi manajemen dan mutu ... produk dan layanan perbankan berbasis Teknologi Informasi. ... dengan cara menyalin

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan - ASLI Rencana ... · Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan

MELAKUKAN KEGIATAN PENGUMPULAN BAHAN ...q Kegiatan Pengumpulan bukti dokumen, data dan keterangan q Menilai validitas informasi pelapor q Analisis dan evaluasi kecukupan bukti dan

Mendapatkan dan Menginterprestasikan Informasi Produk Juli 02psbtik.smkn1cms.net/bisnis_manajemen/retail/mendapatkan_menginter... · Unit descriptor = Unit penjelasan Menjelaskan

GRIPS - 1 - ppatk.go.id · GRIPS 1.0 untuk Perubahan Profil Pihak Pelapor dan Perubahan Petugas 1 1 Perubahan Data Pihak Pelapor 1.1 Perubahan Data Identitas Pihak Pelapor 1. Login

jdih.purbalinggakab.go.id · d. dalam hal hasil telaah masih membutuhkan informasi, dan pelapor diketahui dengan jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang

PENJELASAN PEKERJAAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI / DATA BASE JALAN DESA

Sistem Informasi Debitur - jdih.bpk.go.idjdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/PBI-708.pdf · (3) Bagi Pelapor yang melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia, Laporan Debitur

KIP No 68... · permohonan Informasi Publik, Melakukan komunikasi, klarifikasi, dan memberikan penjelasan kepada pemohon informasi; Membantu PPID memastikan jawaban atas permohonan

DOKUMEN ANDA MANUAL APLIKASI PELAPORAN ORANG … · Anda dapat mengakses dan mengedit halaman informasi pelapor dengan memilih sub menu informasi pelapor dan sistem akan menampilkan

Fully describe the safety concern. - atsb.gov.au Marine-Indonesian_webDL.pdf · Laporan akan di de-identifikasi untuk menghilangkan seluruh informasi pribadi pelapor dan semua individu

Pelapor 2016

PENJELASAN TENTANG UMUM - … mengenai pedoman standar sistem pengendalian intern. ... informasi yang diperlukan dalam rangka audit baik audit Teknologi Informasi maupun audit lainnya

filePedoman Pelaporan Pelanggaran (Whist/e Wowing System) ini merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran

TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PELAPOR …

MAKALAH ARSITEKTUR INFORMASI SISTEM INFORMASI …ebook.repo.mercubuana-yogya.ac.id/FTI/tugas_doc... · Makalah ini memiliki batasan masalah sebagai berkut : 1. Penjelasan dan gambaran

KATA PENGANTAR - Web viewMemberikan penjelasan tentang manajemen proyek sistem informasi, meliputi materi: Fungsi majamen proyek sistem informasi, Cakupan manajemen proyek sistem informasi

LAPORAN103.246.107.38/assets/file_laporan/laporan-kepuasan-stakeholder... · 2. Lembaga Pelapor : Pusat Layanan Alumni dan Karir 3. Judul Laporan : ... 1. Memperoleh informasi tentang

PENJELASAN - ojk.go.id · secara mingguan, bulanan, triwulanan, dan tahunan yang tepat waktu, lengkap, dan benar. ... Contoh laporan bulanan: Bank Pelapor menyampaikan Laporan, form

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN BANK … · Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPR i DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi i Informasi Pokok BPR Pelapor iii Penjelasan Informasi Pokok

wbs.angkasapura2.co.id filestakeholders sebagai saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasi terjadi di dalam suatu perusahaan. Pengaduan

Penjelasan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar ...yusuf.staff.ub.ac.id/files/2013/11/Penjelasan-Peraturan-Komisi...memperoleh Informasi Publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam

BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Sistem Informasi 2.1.1 …library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-1-00582-SI Bab 2.pdf · Dari definisi dan penjelasan–penjelasan diatas dapat

DAMPAK MEDIA SOSIAL DALAM PENYEBARAN INFORMASI … 411307063... · Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa perubahan sikap seserorang di sebabkan adanya informasi yang baru

Penjelasan peraturan komisi informasi tentang standar layanan informasi publik

Panduan Skripsi Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan ...sinf.uinsby.ac.id/wp-content/uploads/2020/09/Pedoman...Bahan-bahan yang berupa informasi teoritis, penjelasan teknis, atau

zi.tipidkorpolri.info · Whistle Blower System (WBS) adalah SUatU sistem yang disediakan oleh Dittipidkor bagi pelapor yang ingin melaporkan atau memiliki informasi dan ingin melaporkan

Batang Tubuh Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan · sistem informasi manajemen dan mutu ... produk dan layanan perbankan berbasis Teknologi Informasi. ... standar akuntansi,

Penjelasan Peraturan Komisi Informasi tentang Standar ... fileKeberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum

Documents

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN BANK … · xiii. Penjelasan Informasi Pokok Bank Pelapor. PENJELASAN INFORMASI POKOK BANK PELAPOR. Informasi yang mencakup beberapa data …

Text of PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN BANK … · xiii. Penjelasan Informasi Pokok Bank Pelapor....