66
i PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA RI BADAN LITBANG DAN DIKLAT PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI TAHUN 2019

PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

  • Upload
    others

  • View
    25

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

i

PEDOMAN

PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

KEMENTERIAN AGAMA RI BADAN LITBANG DAN DIKLAT

PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI TAHUN 2019

Page 2: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

ii

Page 3: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

iii

PEDOMANPENILAIAN INDEK MUTU

PELATIHAN

KEMENTERIAN AGAMA RIBADAN LITBANG DAN DIKLAT

PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI2019

Page 4: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

iv

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa). Berkat rahmat-Nya, Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama telah berhasil menyelesaikan penyusunan Pedoman Diklat. Keberhasilan ini tidak lepas dari ketepatan dalam pencapaian target perencanaan pelaksanaan dan evaluasi akhir kegiatan penyusunan Pedoman.

Pedoman ini dapat diselesaikan berkat kontribusi berbagai pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada para pengelola dan pelaksana kegiatan serta khususnya kepada penyusun Pedoman. Semoga karya ini menjadi sumbangan berharga untuk mewujudkan kualitas diklat di Kementerian Agama.

Dengan adanya Pedoman ini, diharapkan penyelenggara diklat dapat mengikuti proses yang ada dalam Pedoman, sehingga Diklat dapat berjalan sesuai standar yang sudah ditetapkan

Sebagai buah karya manusia, tentu Pedoman ini tidak sempurna. Untuk itu, kami mohon maaf jika masih terdapat kekurangan sekaligus mengharapkan kepada seluruh pengguna, khususnya penyelenggara Diklat dapat memberikan kritik dan saran perbaikan demi penyempurnaannya.

Semoga Pedoman ini bermanfaat untuk kita semua, dan selamat membaca.

Jakarta, Mei 2019

Page 5: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

v

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa). Berkat rahmat-Nya, Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama telah berhasil menyelesaikan penyusunan Pedoman Diklat. Keberhasilan ini tidak lepas dari ketepatan dalam pencapaian target perencanaan pelaksanaan dan evaluasi akhir kegiatan penyusunan Pedoman.

Pedoman ini dapat diselesaikan berkat kontribusi berbagai pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada para pengelola dan pelaksana kegiatan serta khususnya kepada penyusun Pedoman. Semoga karya ini menjadi sumbangan berharga untuk mewujudkan kualitas diklat di Kementerian Agama.

Dengan adanya Pedoman ini, diharapkan penyelenggara diklat dapat mengikuti proses yang ada dalam Pedoman, sehingga Diklat dapat berjalan sesuai standar yang sudah ditetapkan

Sebagai buah karya manusia, tentu Pedoman ini tidak sempurna. Untuk itu, kami mohon maaf jika masih terdapat kekurangan sekaligus mengharapkan kepada seluruh pengguna, khususnya penyelenggara Diklat dapat memberikan kritik dan saran perbaikan demi penyempurnaannya.

Semoga Pedoman ini bermanfaat untuk kita semua, dan selamat membaca.

Jakarta, Mei 2019

Page 6: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

vi

Page 7: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

vii

Page 8: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

viii

DAFTAR ISI Kata Pengantar ....................................................................................... iii Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Nomor 26 Tahun 2019 ........................................................................... iv Lampiran Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Nomor 26 Tahun 2019 ........................................................... vi Daftar Isi ............................................................................................. vii BAB I PENDAHULUAN ................................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................................... 1 B. Tujuan dan Sasaran ............................................................ 2 C. Ruang Lingkup .................................................................. 2 D. Pengertian .......................................................................... 2 F. Dasar Hukum ..................................................................... 3

BAB II INDEK MUTU PELATIHAN ................................................. 4

A. Konsep Dasar ..................................................................... 4 B. Pelatihan Sebagai Suatu Sistem ......................................... 4 C. Tahapan Sistem Diklat ....................................................... 5 D. Ketentuan Penyelenggara Pelayanan ............................... 20 E. Pengakuan Eksternal ........................................................ 22

BAB III PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN ........................ 23

A. Penentuan Sampel ............................................................ 23 B. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data ..................... 23 C. Pengolahan Data .............................................................. 24

BAB IV. PENUTUP .............................................................................. 27

Page 9: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

ix

DAFTAR ISI Kata Pengantar ....................................................................................... iii Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Nomor 26 Tahun 2019 ........................................................................... iv Lampiran Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Nomor 26 Tahun 2019 ........................................................... vi Daftar Isi ............................................................................................. vii BAB I PENDAHULUAN ................................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................................... 1 B. Tujuan dan Sasaran ............................................................ 2 C. Ruang Lingkup .................................................................. 2 D. Pengertian .......................................................................... 2 F. Dasar Hukum ..................................................................... 3

BAB II INDEK MUTU PELATIHAN ................................................. 4

A. Konsep Dasar ..................................................................... 4 B. Pelatihan Sebagai Suatu Sistem ......................................... 4 C. Tahapan Sistem Diklat ....................................................... 5 D. Ketentuan Penyelenggara Pelayanan ............................... 20 E. Pengakuan Eksternal ........................................................ 22

BAB III PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN ........................ 23

A. Penentuan Sampel ............................................................ 23 B. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data ..................... 23 C. Pengolahan Data .............................................................. 24

BAB IV. PENUTUP .............................................................................. 27

Page 10: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

x

Page 11: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga diklat sebagai suatu organisasi formal dalam tugas menyelenggarakan diklat sebagai bagian dari penyelenggara kepentingan publik diharapkan secara profesional secara intensif dan optimal melaksanakan pengembangan aparatur yang kompetitif. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun indeks kepuasan masyarakat dalam hal ini terhadap layanan pelatihan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas layanannya. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat terhadap pelatihan akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur layanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelatihan untuk meningkatkan kualitas layanannya. Lembaga diklat pemerintah memegang peran penting untuk menjaga dan memastikan setiap pelatihan dan upaya pengembangan aparatur sipil negara terjamin mutunya. Kinerja lembaga diklat sebagai organisasi sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat sehingga akan dapat diketahui seberapa jauh pula tugas yang telah dipikul melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara nyata dan maksimal dalam mewujudkan Aparatur yang kompeten. PMA Nomor 75 tahun 2015 pasal 28 tentang penyelengaraan diklat pegawai pada Kementerian Agama menyebutkan Kepala pusdiklat melakukan pengendalian mutu diklat yang diselenggarakan Balai diklat yang mengacu pada standar kediklatan. Pada salah satu ayat dalam pasal tersebut juga disebutkan, kegiatan pengendalian mutu diklat yang dimaksud meliputi proses identifikasi kebutuhan diklat, perencanaan diklat, penyelenggaraan diklat dan evaluasi diklat. Pada setiap penyelenggaraan pelatihan perlu dilakukan kegiatan yang mampu memberikan penjaminan mutu terhadap setiap proses penyelenggaraan pelathan. Untuk mendukung dan mewujudkan diklat

Page 12: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

2

berbasis kompetensi yang menghasilkan aparatur kompeten dibutuhkan komitmen semua pihak, di samping dukungan anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan agar penyelenggaraan diklat menghasilkan lulusan diklat sebagai aparatur yang kompeten. Berkaitan dengan hal tersebut, Pedoman Penilaian Indeks Mutu Pelatihan ini penting untuk disusun untuk digunakan oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Balai Diklat Keagamaan.untuk melakukan penilaian terhadap mutu pelatihan yang diselenggarakan.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Pedoman Penilaian Indeks Mutu Pelatihan dimaksudkan sebagai

acuan bagi Pusdiklat dan Balai Diklat Keagamaan dalam menilai indeks mutu pelatihan, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja pelatihan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelatihan selanjutnya.

2. Sasaran Terpetakan mutu pelatihan Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Bala

Diklat Keagamaan . C. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan: 1. Indeks Mutu Pelatihan adalah data dan informasi tentang kualitas

pelatihan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat responden dalam memperoleh layanan dari aparatur penyelenggara pelatihan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

2. Pelatihan adalah segala kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lembaga pelatihan adalah satuan kerja pada instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelatihan kepada ASN.

Page 13: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

3

berbasis kompetensi yang menghasilkan aparatur kompeten dibutuhkan komitmen semua pihak, di samping dukungan anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan agar penyelenggaraan diklat menghasilkan lulusan diklat sebagai aparatur yang kompeten. Berkaitan dengan hal tersebut, Pedoman Penilaian Indeks Mutu Pelatihan ini penting untuk disusun untuk digunakan oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Balai Diklat Keagamaan.untuk melakukan penilaian terhadap mutu pelatihan yang diselenggarakan.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Pedoman Penilaian Indeks Mutu Pelatihan dimaksudkan sebagai

acuan bagi Pusdiklat dan Balai Diklat Keagamaan dalam menilai indeks mutu pelatihan, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja pelatihan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelatihan selanjutnya.

2. Sasaran Terpetakan mutu pelatihan Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Bala

Diklat Keagamaan . C. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan: 1. Indeks Mutu Pelatihan adalah data dan informasi tentang kualitas

pelatihan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat responden dalam memperoleh layanan dari aparatur penyelenggara pelatihan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

2. Pelatihan adalah segala kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lembaga pelatihan adalah satuan kerja pada instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelatihan kepada ASN.

4. Peserta pelatihan adalah ASN lembaga instansi pemerintah yang mengikuti pelatihan dari aparatur penyelenggara pelatihan .

5. Kepuasan layanan adalah hasil pendapat dan penilaian terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelatihan.

6. Biaya pelatihan adalah segala biaya sebagai imbal jasa atas pemberian pelatihan, yang besaran dan tatacara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelatihan sebagai variabel penilaian indeks mutu pelatihan untuk mengetahui kinerja lembaga pelatihan.

8. Responden adalah peserta pelatihan yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi pelatihan, atau yang pernah mengikuti pelatihan

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS),

2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Permenpan No 25 tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan

Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik

Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah

5. PMA Nomor 75 tahun 2015 pasal 28 tentang penyelenggaraan diklat pegawai pada Kementerian Agama

Page 14: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

4

BAB II INDEK MUTU PELATIHAN

A. Konsep Dasar Indeks mutu pelatihan adalah data dan informasi tentang kualitas

pelatihan sebagai suatu sistem yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat responden dalam memperoleh layanan dari aparatur penyelenggara pelatihan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.. Mutu Pelatihan dinilai dengan melihat pelatihan sebagai suatu sistem. Sistem dapat diartikan sebagai suatu susunan terpadu dan terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan, saling berinteraksi dan saling mendukung antar bagiannya serta membentuk satu kesatuan yang utuh. Pada prinsipnya setiap sistem selalu terdiri dari empat elemen yaitu objek, atribut, hubungan internal dan lingkungan. Adapun batasan sistem: memiliki komponen untuk menjalankan fungsi (sub sistem), sistem dikelilingi sistem lain dan tidak berdiri sendiri, menjalankan proses transformasi mengubah masukan dan keluaran, komponen saling berinteraksi saling bergantung, memiliki efek keterpaduan (sinergisme), memiliki mekanisme balikan, dan bersifat relatif tergantung pada lingkungan

B. Pelatihan sebagai suatu sistem Konsep pelatihan sebagai suatu sistem merupakan seperangkat

komponen atau unsur-unsur atau sub sistem yang saling berinteraksi untuk mengubah kompetensi kerja pegawai sehingga dapat berprestasi lebih baik dalam jabatannya melalui proses belajar dalam kegiatan diklat. Pendekatan sistem dalam diklat merupakan pendekatan dengan menggunakan bagan arus mulai dari input (masukan), proses, output (keluaran), dan outcome (dampak). 1. Masukan (input): terdiri dari peserta dengan kompetensi yang ingin

dimiliki, widyaiswara sesuai kompetensi keahlian dalam proses belajar mengajar, bahan ajar/modul sesuai tujuan diklat, anggaran yang tersedia, waktu pelaksanaan, alat, bahan, bangunan (sarana prasarana) untuk penyelenggaraan diklat

Page 15: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

5

BAB II INDEK MUTU PELATIHAN

A. Konsep Dasar Indeks mutu pelatihan adalah data dan informasi tentang kualitas

pelatihan sebagai suatu sistem yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat responden dalam memperoleh layanan dari aparatur penyelenggara pelatihan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.. Mutu Pelatihan dinilai dengan melihat pelatihan sebagai suatu sistem. Sistem dapat diartikan sebagai suatu susunan terpadu dan terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan, saling berinteraksi dan saling mendukung antar bagiannya serta membentuk satu kesatuan yang utuh. Pada prinsipnya setiap sistem selalu terdiri dari empat elemen yaitu objek, atribut, hubungan internal dan lingkungan. Adapun batasan sistem: memiliki komponen untuk menjalankan fungsi (sub sistem), sistem dikelilingi sistem lain dan tidak berdiri sendiri, menjalankan proses transformasi mengubah masukan dan keluaran, komponen saling berinteraksi saling bergantung, memiliki efek keterpaduan (sinergisme), memiliki mekanisme balikan, dan bersifat relatif tergantung pada lingkungan

B. Pelatihan sebagai suatu sistem Konsep pelatihan sebagai suatu sistem merupakan seperangkat

komponen atau unsur-unsur atau sub sistem yang saling berinteraksi untuk mengubah kompetensi kerja pegawai sehingga dapat berprestasi lebih baik dalam jabatannya melalui proses belajar dalam kegiatan diklat. Pendekatan sistem dalam diklat merupakan pendekatan dengan menggunakan bagan arus mulai dari input (masukan), proses, output (keluaran), dan outcome (dampak). 1. Masukan (input): terdiri dari peserta dengan kompetensi yang ingin

dimiliki, widyaiswara sesuai kompetensi keahlian dalam proses belajar mengajar, bahan ajar/modul sesuai tujuan diklat, anggaran yang tersedia, waktu pelaksanaan, alat, bahan, bangunan (sarana prasarana) untuk penyelenggaraan diklat

2. Proses: meliputi proses identifikasi kebutuhan diklat, proses penentuan tujuan diklat, proses perencanaan program diklat, proses pelaksanaan diklat, dan proses evaluasi diklat.

3. Produk: diklat selesai, bahan dan materi divalidasi, dan penguasaan kapasitas oleh peserta

4. Keluaran: peserta (lulusan) diklat memiliki kompetensi sesuai dengan yang diharapkan, dan kepemilikan bukti pengakuan kompetensi berupa sertifikat

5. Dampak (outcome): peningkatan produktifitas lulusan, kontribusi lulusan yang diberikan kepada organisasi.

Menurut Mike Willis, 3 (tiga) unsur untuk menjadikan penyelenggaraan diklat itu bermutu yaitu : 1. Proses penyelenggaraan pelatihan yang bermutu (a quality training

process). A quality training process, yaitu proses diklat yang bermutu, dibuktikan dengan diciptakannya sebuah standart operating prosedur (SOP), kemudian disepakati secara disiplin penuh oleh semua pemangku kepentingan baik horisontal maupun vertikal. Sehingga tercipta sebuah standar pelaksanaan diklat bermutu.

2. Pelatihan yang tersertifikasi (certified courses). Certified courses, yaitu proses diklat yang tersertifikasi, dibuktikan dalam bentuk diciptakannya desain program dan kurikulum silabus yang berisikan arah, tujuan, GBPP tiap-tiap mata diklat, metode pembelajaran, bahan ajar, sarana dan prasarana yang memadai, media pembelajaran yang cukup, dan lain sebagainya.

3. Pelatihnya tersertifikasi (certified instructors). Certified instructors, yaitu instruktur/widyaiswara yang telah memenuhi persyaratan. Diantaranya melalui proses seleksi yang ketat oleh pihak yang berwewenang, kemudian dipersyaratkan menguasai displin ilmu tersendiri/tertentu serta trampil dalam melakukan proses pembelajaran dengan kompeten.

C. Tahapan Sistem Diklat Pada salah satu ayat dalam PMA Nomor 75 tahun 2015 pasal 28

tentang penyelenggaraan diklat pegawai pada Kementerian Agama

Page 16: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

6

menyebutkan kegiatan pengendalian mutu diklat meliputi proses identifikasi kebutuhan diklat, perencanaan diklat, penyelenggaraan diklat dan evaluasi diklat. Demikian pula halnya dalam konteks diklat sebagai suatu sistem.

Tahap pertama dalam konsep model diklat sebagai suatu sistem adalah proses identifikasi kebutuhan diklat atau dalam istilah lain, analisis kebutuhan diklat (training needs assessment). Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk menemukenali adanya suatu kesenjangan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan perilaku pegawai pada suatu unit organisasi, kelompok kerja atau komunitas tertentu yang dapat ditingkatkan melalui diklat. AKD dilaksanakan sebagai dasar untuk menyusun program diklat. Pedoman bagi organisasi untuk merancang bangun program diklat, memberikan masukan bagi organisasi lembaga diklat untuk melanjutkan atau menghentikan kegiatan selanjutnya, menjaga dan meningkatkan produktivitas kerja, menghadapi kebijakan baru, menghadapi tugas-tugas baru. Adapun manfaat AKD adalah menghasilkan rencana diklat sesuai dengan kebutuhan dan sebagai dasar yang kuat untuk penyusunan program diklat.

Proses selanjutnya/tahap kedua setelah AKD adalah adalah proses penentuan tujuan diklat. Proses ini untuk menentukan tujuan diklat yang dilandasi oleh upaya untuk menghilangkan diskrepansi kinerja yang ditentukan pada proses AKD. Dalam hal penentuan tujuan diklat inilah dilakukan kegiatan rancang bangun program diklat. Dengan melakukan proses rancang bangun program diklat akan dihasilkan kurikulum dan Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP). Rancang bangun program diklat dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan yang dimaksudkan untuk membuat atau menyusun secara garis besar hal-hal yang akan dikerjakan berkaitan dengan proses belajar seseorang agar dapat mengubah kompetensi kerjanya sehingga ia dapat berprestasi dalam jabatannya.

Proses/tahap ketiga adalah proses perencanaan program diklat. Aspek-aspek yang diperhatikan dalam proses perencanaan diklat adalah sebagai berikut: seleksi peserta diklat, pengembangan panduan diklat, penyelenggaraan diklat, penetapan pengajar/widyaiswara sesuai persyaratan kompetensi diklat, sarana dan prasarana diklat dan mekanisme penyediaan dana. Kegiatan perencanaan ini yang

Page 17: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

7

menyebutkan kegiatan pengendalian mutu diklat meliputi proses identifikasi kebutuhan diklat, perencanaan diklat, penyelenggaraan diklat dan evaluasi diklat. Demikian pula halnya dalam konteks diklat sebagai suatu sistem.

Tahap pertama dalam konsep model diklat sebagai suatu sistem adalah proses identifikasi kebutuhan diklat atau dalam istilah lain, analisis kebutuhan diklat (training needs assessment). Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk menemukenali adanya suatu kesenjangan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan perilaku pegawai pada suatu unit organisasi, kelompok kerja atau komunitas tertentu yang dapat ditingkatkan melalui diklat. AKD dilaksanakan sebagai dasar untuk menyusun program diklat. Pedoman bagi organisasi untuk merancang bangun program diklat, memberikan masukan bagi organisasi lembaga diklat untuk melanjutkan atau menghentikan kegiatan selanjutnya, menjaga dan meningkatkan produktivitas kerja, menghadapi kebijakan baru, menghadapi tugas-tugas baru. Adapun manfaat AKD adalah menghasilkan rencana diklat sesuai dengan kebutuhan dan sebagai dasar yang kuat untuk penyusunan program diklat.

Proses selanjutnya/tahap kedua setelah AKD adalah adalah proses penentuan tujuan diklat. Proses ini untuk menentukan tujuan diklat yang dilandasi oleh upaya untuk menghilangkan diskrepansi kinerja yang ditentukan pada proses AKD. Dalam hal penentuan tujuan diklat inilah dilakukan kegiatan rancang bangun program diklat. Dengan melakukan proses rancang bangun program diklat akan dihasilkan kurikulum dan Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP). Rancang bangun program diklat dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan yang dimaksudkan untuk membuat atau menyusun secara garis besar hal-hal yang akan dikerjakan berkaitan dengan proses belajar seseorang agar dapat mengubah kompetensi kerjanya sehingga ia dapat berprestasi dalam jabatannya.

Proses/tahap ketiga adalah proses perencanaan program diklat. Aspek-aspek yang diperhatikan dalam proses perencanaan diklat adalah sebagai berikut: seleksi peserta diklat, pengembangan panduan diklat, penyelenggaraan diklat, penetapan pengajar/widyaiswara sesuai persyaratan kompetensi diklat, sarana dan prasarana diklat dan mekanisme penyediaan dana. Kegiatan perencanaan ini yang

menyangkut unsur-unsur pengelolaan diklat (6 M yaitu Man, Money, Material, Machines, Methods, Market) dan menghasilkan rencana yang matang.

Proses selanjutnya adalah proses pelaksanaan diklat. Dalam menyelenggarakan suatu diklat hendaknya dilakukan sesuai dengan Peraturan dan pedoman yang telah ditentukan oleh Pemerintah. PMA Nomor 75 tahun 2015 pasal 28 tentang penyelengaraan diklat pegawai pada Kementerian Agama menyebutkan Kepala Pusdiklat melakukan pengendalian mutu diklat yang diselenggarakan Balai diklat yang mengacu pada standar kediklatan. Dalam hal ini, Pusdiklat Tenaga Administrasi telah mengeluarkan pedoman standar program pelatihan, standar tenaga kediklatan dan standar fasilitas diklat. Oleh karena itu, dalam penilaian indeks mutu pelatihan ini akan menilai kesesuaian penyelenggaraan pelatihan terhadap standar tersebut. 1. Standar Program Pelatihan, terdiri dari komponen sebagai

berikut: a. Tujuan dan Sasaran, yang memuat indikator :

1) Setiap program pelatihan pada lembaga pelatihan harus memiliki tujuan dan sasaran Program pelatihan.

2) Tujuan pelatihan harus memiliki tiga unsur yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ingin dicapai .

3) Tujuan pelatihan mencakup kompetensi umum setiap program pelatihan, hasil belajar setiap mata pelatihan, dan indikator hasil belajar setiap pokok bahasan.

4) Sasaran program pelatihan harus secara jelas menunjukkan jumlah lulusan program pelatihan dan kriteria yang diharapkan (outcome).

b. Kompetensi Lulusan, yang memuat indikator : 1) Penetapan tingkat kompetensi lulusan mengacu pada tujuan,

sasaran program pelatihan, dan kompetensi serta kebutuhan instansi unit kerja di Kementerian Agama. Kompetensi lulusan digunakan sebagai dasar penetapan lulusan program pelatihan.

2) Hasil akhir peserta program pelatihan terdiri atas kriteria lulus, lulus bersyarat, dan tidak lulus.

Page 18: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

8

3) Kualifikasi kelulusan ditetapkan secara berjenjang dengan kriteria: a) Lulus dengan kriteria sangat memuaskan (92,5-100). b) Lulus dengan kriteria memuaskan (85,0-92,4) c) Lulus dengan kriteria amat baik (77,5-84,9) d) Lulus dengan kriteria baik (70,0-77,4) e) Tidak lulus dengan nilai kurang dari 70.

4) Penentuan kriteria lulusan didasarkan pada akumulasi penilaian materi dan praktik dengan minimal nilai rata-rata akhir 70 dan telah mengikuti minimal 95 % kegiatan pelatihan.

5) Peserta yang dinyatakan lulus bersyarat adalah peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan tetapi belum memenuhi syarat kelulusan.

6) Peserta yang ketidak hadirannya melebihi lima persen dinyatakan gugur.

7) Peserta yang mencapai batas lulusan program pelatihan berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Pelatihan.

c. Kurikulum, yang memuat indikator : 1) Penyusunan kurikulum mengacu pada standar kompetensi,

tujuan, dan sasaran program pelatihan dengan memperhatikan perkembangan pelaksanaan tugas dan kebutuhan peserta.

2) Penyusunan kurikulum program pelatihan mengacu pada instansi pembina teknis untuk program pelatihan yang memiliki instansi pembina teknis.

3) Penyusunan kurikulum program pelatihan teknis administrasi berbasis pada hasil analisis kebutuhan pelatihan.

4) Penyusunan dan pengembangan kurikulum dikoordinasi, difasilitasi dan disupervisi oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi.

5) Format kurikulum meliputi; nama mata pelatihan, deskripsi, hasil belajar, indikator hasil belajar, struktur (dasar, inti, dan

Page 19: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

9

3) Kualifikasi kelulusan ditetapkan secara berjenjang dengan kriteria: a) Lulus dengan kriteria sangat memuaskan (92,5-100). b) Lulus dengan kriteria memuaskan (85,0-92,4) c) Lulus dengan kriteria amat baik (77,5-84,9) d) Lulus dengan kriteria baik (70,0-77,4) e) Tidak lulus dengan nilai kurang dari 70.

4) Penentuan kriteria lulusan didasarkan pada akumulasi penilaian materi dan praktik dengan minimal nilai rata-rata akhir 70 dan telah mengikuti minimal 95 % kegiatan pelatihan.

5) Peserta yang dinyatakan lulus bersyarat adalah peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan tetapi belum memenuhi syarat kelulusan.

6) Peserta yang ketidak hadirannya melebihi lima persen dinyatakan gugur.

7) Peserta yang mencapai batas lulusan program pelatihan berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Pelatihan.

c. Kurikulum, yang memuat indikator : 1) Penyusunan kurikulum mengacu pada standar kompetensi,

tujuan, dan sasaran program pelatihan dengan memperhatikan perkembangan pelaksanaan tugas dan kebutuhan peserta.

2) Penyusunan kurikulum program pelatihan mengacu pada instansi pembina teknis untuk program pelatihan yang memiliki instansi pembina teknis.

3) Penyusunan kurikulum program pelatihan teknis administrasi berbasis pada hasil analisis kebutuhan pelatihan.

4) Penyusunan dan pengembangan kurikulum dikoordinasi, difasilitasi dan disupervisi oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi.

5) Format kurikulum meliputi; nama mata pelatihan, deskripsi, hasil belajar, indikator hasil belajar, struktur (dasar, inti, dan

penunjang yang meliputi teori dan praktik), metode, waktu, dan penilaian.

6) Penetapan hasil belajar, indikator hasil belajar, dan mata pelatihan sesuai dengan tujuan dan sasaran program pelatihan.

7) Penyusunan kurikulum memuat pesan moral keagamaan, dan mendukung visi dan misi serta tugas Kementerian Agama.

8) Lama waktu pembelajaran digunakan istilah jam pembelajaran dengan alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah 45 menit.

9) Pengelolaan kurikulum pelatihan dimulai dari perencanaan, penyusunan, evaluasi dan pengembangan secara terus menerus.

d. Bahan, Metode, dan Media serta Alat Bantu 1) Bahan Pelatihan, yang memuat indikator :

a) Bahan pelatihan setidaknya mencakup modul dan handout.

b) Modul berisi standar kompetensi, uraian materi, latihan, rangkuman, dan evaluasi.

c) Hand out terdiri atas naskah, bahan presentasi, dan sejenisnya sesuai dengan tujuan dan sasaran program pelatihan.

d) Penyusunan bahan pelatihan harus sesuai dengan tujuan dan sasaran program pelatihan.

e) Pengelolaan bahan pelatihan dimulai dari perencanaan, penyusunan, evaluasi dan pengembangan secara terus menerus.

2) Metode Pembelajaran, yang memuat indikator : a) Pendekatan pembelajaran pelatihan disusun sesuai dengan

tujuan dan sasaran pelatihan bagi orang dewasa (andragogi) dengan berorientasi pada azas manfaat dalam pelaksanaan tugas peserta.

Page 20: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

10

b) Metode pembelajaran mencakup cara-cara dan teknik komunikasi dan interaksi yang digunakan oleh narasumber atau fasilitator dalam pembelajaran.

c) Pemilihan dan penggunaan metode disesuaikan dengan tujuan dan sasaran program pelatihan, pendekatan pelatihan yang digunakan, alokasi waktu yang ditentukan, kemampuan pelatih, kemampuan peserta, sarana dan prasarana.

d) Metode yang digunakan harus sesuai dengan prinsip aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, berorientasi pada hasil, serta dapat membangun interaksi yang efektif antara peserta pelatihan dengan widyaiswara dan antar sesama peserta pelatihan, serta menanamkan nilai-nilai moral keagamaan.

3) Media dan Alat Bantu Pembelajaran, yang memuat indikator : a) Media pembelajaran mencakup seperangkat benda atau

alat yang berfungsi dan digunakan sebagai pembantu fasilitator atau narasumber dan komunikasi dan interaksi suatu proses pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien.

b) Pemilihan dan penggunaan media dan alat pembelajaran disesuaikan dengan tujuan dan sasaran program pelatihan, pendekatan pelatihan yang digunakan, alokasi waktu yang ditentukan, kemampuan pelatih, kemampuan peserta, sarana dan prasarana, sesuai dengan prinsip pembelajaran andragogi.

c) Media dan alat bantu yang digunakan harus sesuai dengan metode yang digunakan.

d) Pemilihan media dan alat bantu untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien.

Page 21: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

11

b) Metode pembelajaran mencakup cara-cara dan teknik komunikasi dan interaksi yang digunakan oleh narasumber atau fasilitator dalam pembelajaran.

c) Pemilihan dan penggunaan metode disesuaikan dengan tujuan dan sasaran program pelatihan, pendekatan pelatihan yang digunakan, alokasi waktu yang ditentukan, kemampuan pelatih, kemampuan peserta, sarana dan prasarana.

d) Metode yang digunakan harus sesuai dengan prinsip aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, berorientasi pada hasil, serta dapat membangun interaksi yang efektif antara peserta pelatihan dengan widyaiswara dan antar sesama peserta pelatihan, serta menanamkan nilai-nilai moral keagamaan.

3) Media dan Alat Bantu Pembelajaran, yang memuat indikator : a) Media pembelajaran mencakup seperangkat benda atau

alat yang berfungsi dan digunakan sebagai pembantu fasilitator atau narasumber dan komunikasi dan interaksi suatu proses pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien.

b) Pemilihan dan penggunaan media dan alat pembelajaran disesuaikan dengan tujuan dan sasaran program pelatihan, pendekatan pelatihan yang digunakan, alokasi waktu yang ditentukan, kemampuan pelatih, kemampuan peserta, sarana dan prasarana, sesuai dengan prinsip pembelajaran andragogi.

c) Media dan alat bantu yang digunakan harus sesuai dengan metode yang digunakan.

d) Pemilihan media dan alat bantu untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien.

4) Jangka Waktu, Peserta dan Panduan Pelatihan, a. Jangka Waktu, yang memuat indikator :

(1) Penetapan jangka waktu program pelatihan disesuaikan dengan tujan dan sasaran program pelatihan serta kurikulum.

(2) Jangka waktu penyelenggaraan pelatihan minimal 40 jam pelatihan.

b. Peserta Pelatihan, yang memuat indikator : (1) Peserta pelatihan sesuai dengan persyaratan

administrasi, akademis, dan tugas pokok dan fungsi yang ditentukan.

(2) Jumlah peserta pelatihan antara 30 – 40 orang. (3) Jumlah peserta pelatihan memperhatikan fasilitas

yang mendukungnya. (4) Pengaturan lebih lanjut poin (1) dan (3) diatur dalam

panduan tersendiri. c. Panduan Pelatihan, yang memuat indikator :

(1) Setiap program pelatihan harus memiliki panduan program pelatihan.

(2) Panduan pelaksanaan program pelatihan mengatur secara lengkap untuk mencapai tujuan dan sasaran program pelatihan.

(3) Panduan dapat dipahami secara jelas oleh peserta, widyaiswara dan penyelenggara.

(4) Panduan pelaksanaan pelatihan dibuat oleh penyelenggara pelatihan dengan memperhatikan kualitas tampilan.

2. Standar tenaga kediklatan Tenaga kediklatan terdiri dari Pengelola diklat dan widyaiswara.

Pengelola diklat meliputi pimpinan penyelenggara dan penyelenggara diklat.

Page 22: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

12

a. Pengelola Diklat 1) Pimpinan Penyelenggara Diklat, memiliki kriteria sebagai

berikut: a) Berstatus PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI; b) Memiliki kualifikasi akademik dengan Pendidikan

formal minimal S1. c) Memiliki kompetensi sebagai penyelenggara diklat yang

dibuktikan dengan STTPP : 1) Training Officer Course (TOC); 2) Management of Training (MOT); 3) Training Needs Assesment (TNA)

d) Memiliki pengalaman dalam mengelola diklat pada lembaga diklat

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan diklat Teknis Pengelolaan Diklat, Sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab pengelola diklat, maka standar kompetensi yang perlu dimiliki adalah : 1) Menjelaskan kebijakan Diklat Aparatur; 2) Menguraikan karakteristik organisasi berkinerja tinggi; 3) Menerangkan tahapan analisis kebutuhan diklat; 4) Mengembangkan program diklat; 5) Merencanakan kinerja diklat; 6) Mengelola penyelenggaraan diklat; 7) Mengevaluasi diklat; 8) Mengaktualisasikan kompetensi teknis MOT

2). Penyelenggara Diklat, memiliki kriteria sebagai berikut : a) Berstatus PNS di Lingkungan Kementerian Agama; b) Memiliki kualifikasi akademik sesuai tugasnya; c) Memiliki kompetensi sebagai penyelenggara diklat

dibuktikan dengan STTPP

Page 23: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

13

a. Pengelola Diklat 1) Pimpinan Penyelenggara Diklat, memiliki kriteria sebagai

berikut: a) Berstatus PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI; b) Memiliki kualifikasi akademik dengan Pendidikan

formal minimal S1. c) Memiliki kompetensi sebagai penyelenggara diklat yang

dibuktikan dengan STTPP : 1) Training Officer Course (TOC); 2) Management of Training (MOT); 3) Training Needs Assesment (TNA)

d) Memiliki pengalaman dalam mengelola diklat pada lembaga diklat

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan diklat Teknis Pengelolaan Diklat, Sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab pengelola diklat, maka standar kompetensi yang perlu dimiliki adalah : 1) Menjelaskan kebijakan Diklat Aparatur; 2) Menguraikan karakteristik organisasi berkinerja tinggi; 3) Menerangkan tahapan analisis kebutuhan diklat; 4) Mengembangkan program diklat; 5) Merencanakan kinerja diklat; 6) Mengelola penyelenggaraan diklat; 7) Mengevaluasi diklat; 8) Mengaktualisasikan kompetensi teknis MOT

2). Penyelenggara Diklat, memiliki kriteria sebagai berikut : a) Berstatus PNS di Lingkungan Kementerian Agama; b) Memiliki kualifikasi akademik sesuai tugasnya; c) Memiliki kompetensi sebagai penyelenggara diklat

dibuktikan dengan STTPP

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan diklat Teknis Pengelolan Diklat, Sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab pengelola diklat, maka standar kompetensi yang perlu dimiliki adalah : 1) Menjaga etika kerja dalam pelaksanaan diklat; 2) Memahami perencanaan pelaksanaan diklat; 3) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan diklat; 4) Melaksanakan administrasi penyelenggaraan diklat; 5) Memberikan pelayanan prima dalam pelaksanaan diklat; 6) Bekerjasama dalam tim secara efektif (Team Building); 7) Menyiapkan sarana dan prasarana diklat; 8) Berkomunikasi efektif dalam penyelenggaraan diklat;

b. Widyaiswara, memiliki kriteria sebagai berikut :

1) Berprofesi sebagai widyaiswara di Lingkungan Kementerian Agama;

2) Memiliki kualifikasi akademik sesuai tugasnya; 3) Memiliki kompetensi sebagai widyaiswara pengampu

dibuktikan dengan : a) STTPP Training of Trainer b) STTPP Training of Fasilitator c) STTPP Pelatihan yang sesuai mata diklat yang diampu

Sesuai dengan Perkalan Nomor 5 tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Widyaiswara, maka unsur penilaian meliputi : 1) Kompetensi pengelolaan pembelajaran adalah

kemampuan yang harus dimiliki Widyaiswara dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Kompetensi pengelolaan pembelajaran meliputi kemampuan :

Page 24: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

14

a) membuat Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)/Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran (RP);

b) menyusun bahan ajar; c) menerapkan pembelajaran orang dewasa; d) melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta; e) memotivasi semangat belajar peserta; dan f) mengevaluasi pembelajaran.

2) Kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang harus dimiliki Widyaiswara mengenai tingkah laku dalam melaksanakan tugas jabatannya yang dapat diamati dan dijadikan teladan bagi peserta pelatihan. Kompetensi kepribadian meliputi kemampuan: a) menampilkan pribadi yang dapat diteladani; dan b) melaksanakan kode etik dan menunjukkan etos kerja

sebagai Widyaiswara yang profesional. 3) Kompetensi sosial adalah kemampuan yang harus

dimiliki Widyaiswara dalam melakukan hubungan dengan lingkungan kerjanya. Kompetensi sosial meliputi kemampuan: a. membina hubungan dan kerjasama dengan sesama

Widyaiswara; dan b. menjalin hubungan dengan penyelenggara/pengelola

lembaga pelatihan. (4) Kompetensi substantif adalah kemampuan yang harus

dimiliki Widyaiswara di bidang keilmuan dan keterampilan dalam mata diklat yang diajarkan. Kompetensi substantif meliputi kemampuan: a. menguasai keilmuan dan keterampilan

mempraktekkan sesuai dengan materi diklat yang diajarkan; dan

Page 25: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

15

a) membuat Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP)/Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran (RP);

b) menyusun bahan ajar; c) menerapkan pembelajaran orang dewasa; d) melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta; e) memotivasi semangat belajar peserta; dan f) mengevaluasi pembelajaran.

2) Kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang harus dimiliki Widyaiswara mengenai tingkah laku dalam melaksanakan tugas jabatannya yang dapat diamati dan dijadikan teladan bagi peserta pelatihan. Kompetensi kepribadian meliputi kemampuan: a) menampilkan pribadi yang dapat diteladani; dan b) melaksanakan kode etik dan menunjukkan etos kerja

sebagai Widyaiswara yang profesional. 3) Kompetensi sosial adalah kemampuan yang harus

dimiliki Widyaiswara dalam melakukan hubungan dengan lingkungan kerjanya. Kompetensi sosial meliputi kemampuan: a. membina hubungan dan kerjasama dengan sesama

Widyaiswara; dan b. menjalin hubungan dengan penyelenggara/pengelola

lembaga pelatihan. (4) Kompetensi substantif adalah kemampuan yang harus

dimiliki Widyaiswara di bidang keilmuan dan keterampilan dalam mata diklat yang diajarkan. Kompetensi substantif meliputi kemampuan: a. menguasai keilmuan dan keterampilan

mempraktekkan sesuai dengan materi diklat yang diajarkan; dan

b. menulis karya tulis ilmiah yang terkait dengan lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya.

3. Standar Fasilitas Diklat

a. Sarana 1) Kelas pelatihan Layout tata ruang kelas disesuaikan dengan proses

pembelajaran. Ruang kelas memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku, dan suhu ruangan yang memberikan kenyamanan belajar serta kebutuhan belajar sebagaimana dalam tabel berikut:

No Jenis Deskripsi 1 Kursi peserta

diklat • Kuat, stabil dan mudah

dipindahkan • Ukuran sesuai kebutuhan • Desain tempat duduk dan

sandaran nyaman 2 Meja peserta diklat • Kuat, stabil dan mudah

dipindahkan • Ukuran sesuai kebutuhan • Desain meja dapat mengikuti

strategi pembelajaran andragogi 3 Komputer • Meja Komputer Kuat dan stabil

• Komputer mudah dioperasionalkan

• Ukuran hard ware dan soft ware sesuai kebutuhan

• Telah terkoneksi dengan jaringan LAN dan koneksi internet

4 Kursi fasilitator

• Kuat, stabil dan mudah dipindahkan

• Ukuran sesuai kebutuhan

Page 26: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

16

5 Meja fasilitator • Kuat, stabil dan mudah dipindahkan

• Ukuran sesuai kebutuhan 6 AC • Penempatan di depan dan

Belakang atau sebelah kiri dan kanan

7 Paket LCD • Memenuhi standar pembelajaran andragogi

8 Sound system • Sesuai kebutuhan 9 White Board • Ukuran minimum 90 cm x 200 cm

• Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta diklat melihat dengan jelas

10 Clip Chart • Sesuai kebutuhan 11 Kertas Plano • Sesuai kebutuhan 12 Jam Dinding 13 Jaringan Listrik 14 Hotspot 15 Tempat Sampah 16 Lemari ATK

2) Ruang Sekretariat Perlengkapan ruang sekretariat terdiri dari komputer/laptop,

printer, lemari, ATK, meja dan kursi kerja, dispenser, TV, dan AC.

3) Laboratorium Komputer Laboratorium Komputer menggunakan ruangan khusus

laboratorium komputer. Komputer sebaiknya disediakan untuk satu peserta satu komputer. Laboratorium Komputer memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk mengoperasikan komputer, dan suhu ruangan yang memberikan kenyamanan belajar serta kebutuhan belajar

Page 27: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

17

5 Meja fasilitator • Kuat, stabil dan mudah dipindahkan

• Ukuran sesuai kebutuhan 6 AC • Penempatan di depan dan

Belakang atau sebelah kiri dan kanan

7 Paket LCD • Memenuhi standar pembelajaran andragogi

8 Sound system • Sesuai kebutuhan 9 White Board • Ukuran minimum 90 cm x 200 cm

• Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta diklat melihat dengan jelas

10 Clip Chart • Sesuai kebutuhan 11 Kertas Plano • Sesuai kebutuhan 12 Jam Dinding 13 Jaringan Listrik 14 Hotspot 15 Tempat Sampah 16 Lemari ATK

2) Ruang Sekretariat Perlengkapan ruang sekretariat terdiri dari komputer/laptop,

printer, lemari, ATK, meja dan kursi kerja, dispenser, TV, dan AC.

3) Laboratorium Komputer Laboratorium Komputer menggunakan ruangan khusus

laboratorium komputer. Komputer sebaiknya disediakan untuk satu peserta satu komputer. Laboratorium Komputer memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk mengoperasikan komputer, dan suhu ruangan yang memberikan kenyamanan belajar serta kebutuhan belajar

4) Ruang Microteaching Luas ukuran ruang microteaching berukuran minimal

setengah dari luas ruang kelas. 5) Ruang Perpustakaan Perlengkapan perpustakaan terdiri dari: rak buku, Katalog,

jenis dan jumlah buku, microfilm, komputer, rak katalog, meja baca, kursi, fotocopy, dan sarana pendukung lainnya.

6) Asrama yang meliputi : a) Kamar Tidur Peserta Kamar tidur peserta terdiri dari ruang tidur, kamar

mandi, dan ruang jemuran. Perlengkapan kamar tidur peserta terdiri dari: tempat tidur, lemari pakaian, shower, ember, kaca hias, meja belajar, kursi, lampu baca, TV, telepon, peralatan sholat, rak, jemuran, jam dinding dan AC.

b) Kamar Tidur Narasumber Kamar tidur narasumber didalamnya terdiri dari tempat

tidur, kamar mandi, dan teras kamar/balkon. Perlengkapan kamar tidur narasumber terdiri dari:

tempat tidur, lemari pakaian, shower, kaca hias, meja belajar, kursi, sofa, lampu, TV, telepon, peralatan sholat, jam dinding dan AC.

c) Ruang Lobby Perlengkapan ruang lobby terdiri dari: sofa, meja kursi,

dan TV, jam dinding dan AC d) Ruang Kesehatan Perlengkapan ruang kesehatan terdiri dari: meja, kursi

dokter, kursi pasien, tempat tidur, alat-alat medis, lemari obat, timbangan badan, kamar mandi, pembatas gorden, AC, perlengkapan wastafel, jam dinding, tempat sampah dan penunjang lainnya.

Page 28: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

18

e) Ruang Makan Perlengkapan ruang makan terdiri dari meja, meja

buffet, AC, perlengkapan wastafel, organ hiburan, TV, telepon, dan timbangan badan.

f) Alat Transportasi Alat transportasi operasional diklat terdiri dari: sepeda

motor, dan mobil. 7) Fasilitas Perkantoran meliputi :

a) Ruang Pimpinan Perlengkapan ruang pimpinan terdiri dari meja kerja,

kursi kerja, meja rapat, kursi rapat, LCD Proyektor, meja tamu, kursi tamu, lemari, telepon, identitas kenegaraan (foto presiden dan wakil presiden, lambang negara dan bendera Negara, komputer, printer, TV, dan ruang istirahat.

b) Ruang Pelaksana Perlengkapan ruang pelaksana terdiri dari meja dan

kursi kerja, komputer, printer, mesin foto copy, lemari penyimpan dokumen/arsip, telepon, mesin faksimile, scanner, meja tamu, dispenser, TV, dan AC.

c) Ruang Widyaiswara Perlengkapan ruang widyaiswara terdiri dari meja dan

kursi kerja, komputer/laptop dan printer, meja dan kursi rapat, lemari, ATK, telepon, mesin faksimile, scanner, kursi dan meja tamu, , TV, AC, kulkas, dan dispenser.

d) Ruang Tamu Perlengkapan ruang tamu terdiri dari: meja dan kursi

tamu, dispenser, TV, AC, jam dinding, dan rak koran/majalah.

e) Ruang resepsionis Perlengkapan ruang resepsionis terdiri dari: meja dan

kursi resepsionis, meja dan kursi tamu, telepon, media

Page 29: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

19

e) Ruang Makan Perlengkapan ruang makan terdiri dari meja, meja

buffet, AC, perlengkapan wastafel, organ hiburan, TV, telepon, dan timbangan badan.

f) Alat Transportasi Alat transportasi operasional diklat terdiri dari: sepeda

motor, dan mobil. 7) Fasilitas Perkantoran meliputi :

a) Ruang Pimpinan Perlengkapan ruang pimpinan terdiri dari meja kerja,

kursi kerja, meja rapat, kursi rapat, LCD Proyektor, meja tamu, kursi tamu, lemari, telepon, identitas kenegaraan (foto presiden dan wakil presiden, lambang negara dan bendera Negara, komputer, printer, TV, dan ruang istirahat.

b) Ruang Pelaksana Perlengkapan ruang pelaksana terdiri dari meja dan

kursi kerja, komputer, printer, mesin foto copy, lemari penyimpan dokumen/arsip, telepon, mesin faksimile, scanner, meja tamu, dispenser, TV, dan AC.

c) Ruang Widyaiswara Perlengkapan ruang widyaiswara terdiri dari meja dan

kursi kerja, komputer/laptop dan printer, meja dan kursi rapat, lemari, ATK, telepon, mesin faksimile, scanner, kursi dan meja tamu, , TV, AC, kulkas, dan dispenser.

d) Ruang Tamu Perlengkapan ruang tamu terdiri dari: meja dan kursi

tamu, dispenser, TV, AC, jam dinding, dan rak koran/majalah.

e) Ruang resepsionis Perlengkapan ruang resepsionis terdiri dari: meja dan

kursi resepsionis, meja dan kursi tamu, telepon, media

informasi, buku tamu, jam dinding dan kartu identitas tamu.

f) Ruang Keamanan Perlengkapan ruang keamanan terdiri dari: meja dan

kursi, CCTV, emergency lamp, perlengkapan keamanan, peralatan pakaian keamanan, telepon, dispenser, TV, dan radio panggil (HT).

g) Ruang Pantry Perlengkapan ruang pantry adalah kitchen set dan

penyimpanan makanan serta peralatan dapur. h) Ruang Rapat Perlengkapan ruang rapat terdiri dari: meja dan kursi

rapat, pengeras suara, laptop, LCD proyektor, lemari, telepon, dan AC.

i) Sarana K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Tersedia Hydrant, alarm kebakaran, tabung pemadam,

Tanda Jalur evakuasi.

b. Prasarana pelatihan yang meliputi : 1). Rumah Ibadah Terdiri dari masjid, mushola, gereja, pura, vihara dan

kelenteng.Perlengkapan rumah ibadah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

2). Gudang Luas ukuran gudang disesuaikan dengan kebutuhan

penyimpanan peralatan: 3). Tempat parkir Perlengkapan tempat parkir terdiri dari: atap auning, batas

garis, dan balok.

Page 30: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

20

4). Lapangan Olah Raga Lapangan volly ball, basket, tenis lapangan, dan futsal dan

Lapangan badminton, dan ruang fitnes. Perlengkapan olah raga terdiri dari: bola volley, net volley, raket tenis, bola tenis, raket badminton, settle cock, peralatan fittness, tenis meja, dan sebagainya.

D. Ketentuan penyelenggaraan pelayanan Dalam penilaian proses penyelenggaraan, maka penilaian mutu diklat

ini akan difokuskan pada penyelenggaraan pelayanan. Sebagaimana unsur indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang berdasarkan pada prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menpan Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, telah dikembangkan menjadi 14 unsur yang “relevan, valid” dan “reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;

2) Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;

3) Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);

4) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

5) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;

Page 31: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

21

4). Lapangan Olah Raga Lapangan volly ball, basket, tenis lapangan, dan futsal dan

Lapangan badminton, dan ruang fitnes. Perlengkapan olah raga terdiri dari: bola volley, net volley, raket tenis, bola tenis, raket badminton, settle cock, peralatan fittness, tenis meja, dan sebagainya.

D. Ketentuan penyelenggaraan pelayanan Dalam penilaian proses penyelenggaraan, maka penilaian mutu diklat

ini akan difokuskan pada penyelenggaraan pelayanan. Sebagaimana unsur indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang berdasarkan pada prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menpan Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, telah dikembangkan menjadi 14 unsur yang “relevan, valid” dan “reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;

2) Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;

3) Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);

4) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

5) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;

6) Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;

7) Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;

8) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;

9) Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;

10) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;

11) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;

12) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

13) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;

14) Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Ke 14 unsur pelayanan tersebut dapat dipertimbangkan untuk menjadi unsur penilaian indek mutu pelatihan selain ke

Page 32: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

22

E. Pengakuan Eksternal Unsur yang juga akan dinilai dalam penilaian mutu diklat ini adalah

pengakuan pihak eksternal terhadap 3 hal berikut ini :

1. Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

2. Inovasi

3. Akreditasi Diklatpim LAN

4. Akreditasi Pelatihan Dasar (Latsar) LAN

5. Akreditasi lembaga lain

6. Jam Terbang Widyaiswara

Page 33: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

23

E. Pengakuan Eksternal Unsur yang juga akan dinilai dalam penilaian mutu diklat ini adalah

pengakuan pihak eksternal terhadap 3 hal berikut ini :

1. Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

2. Inovasi

3. Akreditasi Diklatpim LAN

4. Akreditasi Pelatihan Dasar (Latsar) LAN

5. Akreditasi lembaga lain

6. Jam Terbang Widyaiswara

BAB III PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

A. Penentuan Sampel Sampel yang dinilai dalam indek mutu pelatihan adalah kegiatan

pelatihan tenaga administrasi yang diselenggarakan pada Pusdiklat maupun Balai Diklat Keagamaan yang berjumlah maksimal 3 kegiatan pelatihan

B. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, dari lokus lembaga

pelatihan yang akan dinilai digunakan metode pengumpulan data yaitu: 1. Wawancara terstruktur Wawancara terstruktur menggunakan pedoman wawancara

terhadap pimpinan lembaga pelatihan yang dinilai berupa instrumen penilaian (terlampir)

2. Studi dokumentasi Studi dokumentasi dilakukan petugas penilai dengan mengecek

dokumen yang diperlukan sebagai bahan pendukung penilaian yang akurat dan obyektif dengan menggunakan panduan studi dokumentasi sebagaimana terlampir

3. Observasi Observasi dilakukan dengan panduan observasi berupa daftar

cheklist terutama terhadap ketersediaan atau kondisi baik kuantitas maupun kualitas fasilitas pelatihan. Panduan observasi komponen input/fasilitas pelatihan tercantum dalam instrumen penilaian terlampir

4. Rubrik Rubrik panduan petugas penilai berisi ketentuan dalam pemberian

skor atau penilaian terhadap kondisi yang dinilai. Rubrik penilaian sebagaimana terlampir

Page 34: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

24

C. Pengolahan data Data yang telah dikumpulkan dari instrumen pengumpulan data

kemudian diolah dalam file excel dengan ketentuan pemberian bobot sebagai berikut :

BOBOT PENILAIAN KOMPONEN INDEK

KOMPONEN

banyaknya indikator

bobot 1 (%)

Bobot 2 (bobot 1 dibagi

banyaknya indikator)

Context 7 10 1,43 Input (termasuk sarana) 17 10 0.59

Process 8 20 2.50 Product 3 30 1.00

Pengakuan Eksternal 6 30 5.00 Jumlah 41 100

Selanjutnya dilakukan penginputan skor atau nilai setiap indikator

komponen dalam file excel perhitungan indek seperti contoh berikut : CONTOH PERHITUNGAN INDEK

BALAI DIKLAT A

KOMPONEN KODE BOBO

T1 BOBOT2 SKOR

BOBOT2 X SKOR

DIBAGI BOBOT1

JUMLAH NILAI PER

KOMPONEN

CONTEXT

C1

10

1.43 3 0.43 3.00 C2 1.43 2 0.29 C3 1.43 4 0.57 C4 1.43 4 0.57 C5 1.43 2 0.29 C6 1.43 2 0.29

C7 1.43 4 0.57 INPUT IN1 0.59 3 0.18 3.53

Page 35: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

25

C. Pengolahan data Data yang telah dikumpulkan dari instrumen pengumpulan data

kemudian diolah dalam file excel dengan ketentuan pemberian bobot sebagai berikut :

BOBOT PENILAIAN KOMPONEN INDEK

KOMPONEN

banyaknya indikator

bobot 1 (%)

Bobot 2 (bobot 1 dibagi

banyaknya indikator)

Context 7 10 1,43 Input (termasuk sarana) 17 10 0.59

Process 8 20 2.50 Product 3 30 1.00

Pengakuan Eksternal 6 30 5.00 Jumlah 41 100

Selanjutnya dilakukan penginputan skor atau nilai setiap indikator

komponen dalam file excel perhitungan indek seperti contoh berikut : CONTOH PERHITUNGAN INDEK

BALAI DIKLAT A

KOMPONEN KODE BOBO

T1 BOBOT2 SKOR

BOBOT2 X SKOR

DIBAGI BOBOT1

JUMLAH NILAI PER

KOMPONEN

CONTEXT

C1

10

1.43 3 0.43 3.00 C2 1.43 2 0.29 C3 1.43 4 0.57 C4 1.43 4 0.57 C5 1.43 2 0.29 C6 1.43 2 0.29

C7 1.43 4 0.57 INPUT IN1 0.59 3 0.18 3.53

IN2

10

0.59 3 0.18 IN3 0.59 4 0.24 IN4 0.59 3 0.18 IN5 0.59 4 0.24 IN6 0.59 4 0.24 IN7 0.59 3 0.18 IN8 0.59 4 0.24 IN9 0.59 3 0.18

IN10 0.59 4 0.24 IN11 0.59 4 0.24 IN12 0.59 3 0.18 IN13 0.59 3 0.18 IN14 0.59 4 0.24 IN15 0.59 4 0.24 IN16 0.59 3 0.18

IN17 0.59 4 0.24

PROCESS

PRO1

20

2.50 4 0.50 3.75 PRO2 2.50 4 0.50 PRO3 2.50 3 0.38 PRO4 2.50 4 0.50

PRO5 2.50 4 0.50

PRO6 2.50 3 0.38

PRO7 2.50 4 0.50 PRO8 2.50 4 0.50

PRODUCT PD1

30

10.00 4 1.33 4.00 PD2 10.00 4 1.33 PD3 10.00 4 1.33

PENGAKUAN

EKSTERNAL

PE1

30

5 4 0.67 4.00 PE2 5 4 0.67 PE3 5 4 0.67 PE4 5 4 0.67

Page 36: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

26

PE5

5 4 0.67

PE6 5 4 0.67

INDEKS MUTU

DIKLAT 3.66

100 Rata-rata 90

KRITERIA UTAMA Berikut ini daftar kriteria dari hasil rata-rata yang dihasilkan tabel

perhitungan di atas

KRITERIA PENILAIAN INDEK MUTU DIKLAT

NILAI INDEKS SKOR KRITERIA 2.9 72.75 PRATAMA

3 75 PRATAMA 3.1 77.5 MADYA 3.2 80 MADYA 3.3 82.5 MADYA 3.4 85 MADYA

3.5 87.5 UTAMA 3.6 90 UTAMA 3.7 92.5 PARIPURNA

3.8 95 PARIPURNA 3.9 97.5 PARIPURNA 4 100 PARIPURNA

Page 37: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

27

PE5

5 4 0.67

PE6 5 4 0.67

INDEKS MUTU

DIKLAT 3.66

100 Rata-rata 90

KRITERIA UTAMA Berikut ini daftar kriteria dari hasil rata-rata yang dihasilkan tabel

perhitungan di atas

KRITERIA PENILAIAN INDEK MUTU DIKLAT

NILAI INDEKS SKOR KRITERIA 2.9 72.75 PRATAMA

3 75 PRATAMA 3.1 77.5 MADYA 3.2 80 MADYA 3.3 82.5 MADYA 3.4 85 MADYA

3.5 87.5 UTAMA 3.6 90 UTAMA 3.7 92.5 PARIPURNA

3.8 95 PARIPURNA 3.9 97.5 PARIPURNA 4 100 PARIPURNA

BAB IV PENUTUP

Dengan ditetapkan Pedoman Penilaian Indeks Mutu Pelatihan diharapkan menjadi pedoman dalam menyusun indeks mutu pelatihan secara periodik di lingkungan Pusdiklat dan Balai Diklat Keagamaan dalam upaya meningkatkan mutu pelatihan bagi aparatur sipil negara.. Keberhasilan pelaksanaan penyusunan indeks mutu pelatihan, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas lembaga kediklatan tergantung kepada komitmen dan kesungguhan para pejabat maupun pelaksana di masing-masing instansi serta stakeholdernya. Hal-hal yang bersifat teknis dan administratif pelaksanaan penerapan, diatur secara tersendiri oleh pimpinan instansi masing-masing.

Page 38: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

28

Lampiran :

INSTRUMEN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

KEMENTERIAN AGAMA BADAN LITBANG DAN DIKLAT

PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI 2018

Page 39: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

29

Lampiran :

INSTRUMEN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

KEMENTERIAN AGAMA BADAN LITBANG DAN DIKLAT

PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI 2018

Instrumen Penilaian sekaligus Panduan Wawancara Terstruktur dan Pengamatan (diisi oleh petugas dengan memberikan skor sesuai kriteria dan data yang terkumpul)

INSTRUMEN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN PUSDIKLAT TENAGA ADMIISTRASI

Lembaga pelatihan sangat membutuhkan informasi mutu pelatihan secara

rutin. Untuk itu Pusdiklat Tenaga Administrasi berupaya menyajikan Indeks Mutu Pelatihan secara rutin, yang diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelathan kepada publik. Indeks tersebut diperoleh berdasarkan pendapat responden, yang dikumpulkan melalui instrumen.

Instrumen ini merupakan panduan wawancara terstruktur petugas terhadap Kepala lembaga pelatihan dalam memberikan skor penilaian. Selain itu dalam instrumen ini terdapat panduan observasi/pengamatan petugas terhadap komponen input / fasilitas pelatihan. Untuk memudahkan petugas sebagai pelengkap instrumen juga dilampirkan panduan studi dokumentasi dan rubrik acuan pemberian skor/penilaian.

……………….,……………… 200… Bidang Program dan Pengendalian Mutu

Page 40: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

30

I. DATA RESPONDEN (Lingkari kode angka sesuai jawaban /responden)

Diisi Oleh Petugas

Nomor Responden

…………..

Umur ………….. Tahun

Jenis Kelamin

1. Laki-laki 2. Perempuan

Jabatan

Kepala Balai Diklat dan Keagamaan

II. DATA PETUGAS PENGUMPUL DATA

1. Nama NIP 2. Nama NIP

Page 41: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

31

I. DATA RESPONDEN (Lingkari kode angka sesuai jawaban /responden)

Diisi Oleh Petugas

Nomor Responden

…………..

Umur ………….. Tahun

Jenis Kelamin

1. Laki-laki 2. Perempuan

Jabatan

Kepala Balai Diklat dan Keagamaan

II. DATA PETUGAS PENGUMPUL DATA

1. Nama NIP 2. Nama NIP

I. CONTEXT

UNSUR PENILAIAN SKOR 4 3 2 1

A. Analisis Kebutuhan Pelatihan 1) Setiap pelatihan yang telah diselenggarakan merujuk

hasil Analisis Kebutuhan Pelatihan

2) Kegiatan Analisis Kebutuhan Pelatihan dilaksanakan secara berkala

3) Kegiatan Analisis Kebutuhan Pelatihan melibatkan stakeholder

B. Dasar Hukum Penyelenggaraan Setiap pelatihan mengacu pada dasar hukum yang sesuai C. SOP Setiap pelatihan memiliki SOP yang menjadi acuan

pelaksanaan

D. Panduan Pelatihan 1) Setiap pelatihan memiliki buku panduan 2) Panduan pelaksanaan pelatihan mengatur secara

lengkap untuk mencapai tujuan dan sasaran program pelatihan

Page 42: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

32

II. INPUT UNSUR PENILAIAN SKOR

4 3 2 1

A. Peserta

1) Peserta pelatihan memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan

2) Peserta pelatihan memenuhi persyaratan dalam surat panggilan peserta

3) Jumlah peserta pelatihan memenuhi target dalam TOR/panduan .

B. Kurikulum

1) Nama pelatihan teknis administrasi sesuai dengan kurikulum yang disusun oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi

2) Nama mata diklat teknis administrasi sesuai dengan kurikulum yang disusun oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi

3) Jumlah mata diklat teknis administrasi sesuai dengan kurikulum yang disusun oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi

4) Bahan pelatihan yang diberikan kepada peserta berupa handout /modul/bahan presentasi

5) Metode pembelajaran yang digunakan bervariasi

6) jangka waktu program pelatihan sesuai dengan yang tercantum di kurikulum dan silabus

7) Jangka waktu penyelenggaraan pelatihan minimal 40 jam pelatihan.

8) Durasi satu jam pelatihan adalah 45 menit

Page 43: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

33

II. INPUT UNSUR PENILAIAN SKOR

4 3 2 1

A. Peserta

1) Peserta pelatihan memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan

2) Peserta pelatihan memenuhi persyaratan dalam surat panggilan peserta

3) Jumlah peserta pelatihan memenuhi target dalam TOR/panduan .

B. Kurikulum

1) Nama pelatihan teknis administrasi sesuai dengan kurikulum yang disusun oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi

2) Nama mata diklat teknis administrasi sesuai dengan kurikulum yang disusun oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi

3) Jumlah mata diklat teknis administrasi sesuai dengan kurikulum yang disusun oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi

4) Bahan pelatihan yang diberikan kepada peserta berupa handout /modul/bahan presentasi

5) Metode pembelajaran yang digunakan bervariasi

6) jangka waktu program pelatihan sesuai dengan yang tercantum di kurikulum dan silabus

7) Jangka waktu penyelenggaraan pelatihan minimal 40 jam pelatihan.

8) Durasi satu jam pelatihan adalah 45 menit

C. Program Pelatihan

Tujuan pelatihan memiliki tiga unsur yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ingin dicapai

D. Tenaga Kediklatan

1. Widyaiswara

Memiliki kualifikasi latar belakang pendidikan/pengalaman kerja/TOT/TOF

2. Narasumber

Memiliki kualifikasi keahlian pengalaman kerja/ jabatan/pendidikan

3 Pengelola diklat: Ka.BDK dan Kasie. Adm

Memiliki kompetensi sebagai pengelola diklat yang dibuktikan dengan STTPP Management of Training (MOT)

4. Penyelenggara Diklat

Memiliki kompetensi sebagai penyelenggara diklat dibuktikan dengan STTPP Training Officer Course (TOC)

Page 44: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

34

INPUT BERUPA FASILITAS PELATIHAN (PERLU PENGAMATAN LANGSUNG)

(Panduan observasi, diisi dengan memberi tanda cek/centang pada pilihan jawaban )

No Jenis Ada Tidak SKOR

4 3 2 1 A Sarana Kelas Pelatihan

1 Kursi peserta diklat 2 Meja peserta diklat 3 Komputer/laptop 4 Kursi fasilitator 5 Meja fasilitator 6 AC/kipas angin 7 Paket LCD 8 Sound system 9 White Board

10 Papan Flip Chart 11 Kertas Plano 12 Jam Dinding 13 Jaringan Listrik 14 Hotspot 15 Tempat Sampah 16 Lemari ATK

III. PROCESS

UNSUR PENILAIAN SKOR

4 3 2 1 A. Proses Pelaksanaan Pelatihan 1) Jadwal Pelaksanaan Pelatihan sesuai rencana kegiatan

tahunan

2) Panitia Pelaksanaan Pelatihan ditetapkan dengan SK

Page 45: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

35

INPUT BERUPA FASILITAS PELATIHAN (PERLU PENGAMATAN LANGSUNG)

(Panduan observasi, diisi dengan memberi tanda cek/centang pada pilihan jawaban )

No Jenis Ada Tidak SKOR

4 3 2 1 A Sarana Kelas Pelatihan

1 Kursi peserta diklat 2 Meja peserta diklat 3 Komputer/laptop 4 Kursi fasilitator 5 Meja fasilitator 6 AC/kipas angin 7 Paket LCD 8 Sound system 9 White Board

10 Papan Flip Chart 11 Kertas Plano 12 Jam Dinding 13 Jaringan Listrik 14 Hotspot 15 Tempat Sampah 16 Lemari ATK

III. PROCESS

UNSUR PENILAIAN SKOR

4 3 2 1 A. Proses Pelaksanaan Pelatihan 1) Jadwal Pelaksanaan Pelatihan sesuai rencana kegiatan

tahunan

2) Panitia Pelaksanaan Pelatihan ditetapkan dengan SK

Kepanitiaan 3) Pelaksanaan Pelatihan diawali dengan kegiatan rapat

persiapan

4) Pelaksanaan Pelatihan diakhiri dengan kegiatan rapat evaluasi

B. Proses Evaluasi Pelatihan 1) Penilaian Peserta Terhadap Penyelenggara 2) Penilaian Peserta Terhadap tenaga pengajar 3) Penilaian hasil belajar peserta melalui pre post test 4) Dilakukan Evaluasi diklat diakhir penyelenggaraan

diklat

IV. PRODUCT

UNSUR PENILAIAN SKOR A. Kompetensi lulusan 4 3 2 1 1) Peserta telah mengikuti 95 % kegiatan pelatihan. 2) Persentase nilai post test lebih tinggi dari nilai pre

test

B. Laporan Penyelenggaraan Disusun sesuai format KMA Nomor 9 tahun 2016

Page 46: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

36

V. PENGAKUAN EKSTERNAL TERHADAP LEMBAGA /UNIT

UNSUR PENILAIAN SKOR

4 3 2 1 Pengakuan eksternal terhadap lembaga yang memiliki : 1) Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi 2) Inovasi 3) Akreditasi Diklatpim (LAN) 4) Akreditasi Latsar (LAN) 5) Akreditasi lembaga lain 6) Jam Terbang Widyaiswara

Page 47: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

37

V. PENGAKUAN EKSTERNAL TERHADAP LEMBAGA /UNIT

UNSUR PENILAIAN SKOR

4 3 2 1 Pengakuan eksternal terhadap lembaga yang memiliki : 1) Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi 2) Inovasi 3) Akreditasi Diklatpim (LAN) 4) Akreditasi Latsar (LAN) 5) Akreditasi lembaga lain 6) Jam Terbang Widyaiswara

PANDUAN STUDI DOKUMENTASI DOKUMEN KELENGKAPAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI I. CONTEXT

UNSUR PENILAIAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

A. Analisis Kebutuhan Pelatihan 1) Setiap pelatihan yang telah

diselenggarakan merujuk hasil Analisis Kebutuhan Pelatihan

Laporan rakor dan laporan AKD th. 2016

2) Kegiatan Analisis Kebutuhan Pelatihan dilaksanakan secara berkala

Laporan rakor dan laporan AKD th. 2016

3) Kegiatan Analisis Kebutuhan Pelatihan melibatkan stakeholder

Laporan rakor dan laporan AKD th. 2016

B. Dasar Hukum Penyelenggaraan Setiap pelatihan mengacu pada dasar

hukum yang sesuai pedoman diklat teknis PTA

C. SOP Setiap pelatihan memiliki SOP yang

menjadi acuan pelaksanaan

Dokumen SOP : 1. SOP pemanggilan

peserta, 2. SOP penerimaan

peserta, /pelaksanaan pelatihan

3. SOP evaluasi pelatihan 4. SOP pembuatan

sertifikat D. Panduan Pelatihan 1) Setiap pelatihan memiliki buku panduan Panduan th. 2016/2017

sesuai 3 diklat yang dinilai: 2) Panduan pelaksanaan pelatihan mengatur

secara lengkap untuk mencapai tujuan dan sasaran program pelatihan

Panduan th. 2016/2017 dari 1 kegiatan diklat yang dinilai.

Page 48: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

38

II. INPUT

UNSUR PENILAIAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

Peserta 1) Peserta pelatihan memenuhi

persyaratan administrasi yang ditentukan

Laporan 1 diklat th. 2016/2017 yang dinilai

2) Peserta pelatihan memenuhi persyaratan dalam surat panggilan peserta

Laporan 1 diklat th. 2016/2017 yang dinilai

3) Jumlah peserta pelatihan memenuhi target dalam TOR/panduan .

Laporan 1 diklat th. 2016/2017 yang dinilai (TOR/panduan) .

B. Kurikulum

1) Nama pelatihan teknis administrasi sesuai dengan kurikulum yang disusun oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi

Laporan th. 2016/2017 dari 3 diklat yang dinilai

2) Nama mata diklat teknis administrasi sesuai dengan kurikulum yang disusun oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi

Laporan th. 2016/2017 dari 3 diklat yang dinilai

3) Jumlah mata diklat teknis administrasi sesuai dengan kurikulum yang disusun oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi

Laporan th. 2016/2017 dari 3 diklat yang dinilai

4) Bahan pelatihan yang diberikan kepada peserta berupa handout /modul/bahan presentasi

Laporan th. 2016/2017 dari 3 diklat yang dinilai

5) Metode pembelajaran yang digunakan bervariasi

SAP/RP Widyaiswara dari 1 diklat yang dinilai

Page 49: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

39

II. INPUT

UNSUR PENILAIAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

Peserta 1) Peserta pelatihan memenuhi

persyaratan administrasi yang ditentukan

Laporan 1 diklat th. 2016/2017 yang dinilai

2) Peserta pelatihan memenuhi persyaratan dalam surat panggilan peserta

Laporan 1 diklat th. 2016/2017 yang dinilai

3) Jumlah peserta pelatihan memenuhi target dalam TOR/panduan .

Laporan 1 diklat th. 2016/2017 yang dinilai (TOR/panduan) .

B. Kurikulum

1) Nama pelatihan teknis administrasi sesuai dengan kurikulum yang disusun oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi

Laporan th. 2016/2017 dari 3 diklat yang dinilai

2) Nama mata diklat teknis administrasi sesuai dengan kurikulum yang disusun oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi

Laporan th. 2016/2017 dari 3 diklat yang dinilai

3) Jumlah mata diklat teknis administrasi sesuai dengan kurikulum yang disusun oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi

Laporan th. 2016/2017 dari 3 diklat yang dinilai

4) Bahan pelatihan yang diberikan kepada peserta berupa handout /modul/bahan presentasi

Laporan th. 2016/2017 dari 3 diklat yang dinilai

5) Metode pembelajaran yang digunakan bervariasi

SAP/RP Widyaiswara dari 1 diklat yang dinilai

UNSUR PENILAIAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

6) Jangka waktu program pelatihan sesuai dengan yang tercantum di kurikulum dan silabus

Laporan th. 2016/2017 dari 3 diklat yang dinilai

7) Jangka waktu penyelenggaraan pelatihan minimal 40 jam pelatihan.

Laporan th. 2016/2017 /Panduan 3 diklat yang dinilai

8) Durasi satu jam pelatihan adalah 45 menit

Laporan th. 2016/2017 /Panduan 3 diklat yang dinilai

C. Program Pelatihan Tujuan pelatihan memiliki tiga

unsur yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ingin dicapai

Laporan th. 2016/2017 /Panduan 3 diklat yang dinilai

D. Tenaga Kediklatan 1. Widyaiswara Memiliki kualifikasi latar belakang

pendidikan/pengalaman kerja/TOT/TOF

1. Cv widyaiswara dari 1 diklat th. 2016/2017

2. Sertifikat TOT/TOF WI pengampu

2. Narasumber Memiliki kualifikasi keahlian

pengalaman kerja/ jabatan/pendidikan

Total narasumber dari 3 diklat Laporan th. 2016/2017 /Panduan 3 diklat yang dinilai (CV Narsum)

3 Pengelola diklat: Ka.BDK dan Kasie. Adm

Memiliki kompetensi sebagai pengelola diklat yang dibuktikan dengan STTPP Management of Training (MOT)

STTPP Management of Training (MOT) yang dimiliki Ka.BDK dan Kasie. Adm

Page 50: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

40

4. Penyelenggara Diklat Memiliki kompetensi sebagai

penyelenggara diklat dibuktikan dengan STTPP Training Officer Course (TOC)

STTPP Training Officer Course (TOC) penyelenggara 3 diklat yang dinilai

III. PROCESS

UNSUR PENILAIAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

A. Proses Pelaksanaan Pelatihan 1) Jadwal Pelaksanaan Pelatihan sesuai

rencana kegiatan tahunan 1. rencana kegiatan tahunan

2016/2017 dan 2. laporan pelaksanaan

kegiatan 2016/2017 2) Panitia Pelaksanaan Pelatihan

ditetapkan dengan SK Kepanitiaan SK Kepanitiaan

3) Pelaksanaan Pelatihan diawali dengan kegiatan rapat persiapan

1. notula rapat/ dokumentasi 2. laporan 3 diklat 2016/2017

4) Pelaksanaan Pelatihan diakhiri dengan kegiatan rapat evaluasi

1. notula rapat/ dokumentasi 2. laporan 3 diklat 2016/2017

B. Proses Evaluasi Pelatihan 1) Penilaian Peserta Terhadap

Penyelenggara laporan 3 diklat th. 2016/2017 (rekap instumen)

2) Penilaian Peserta Terhadap tenaga pengajar

laporan 3 diklat th. 2016/2017 (rekap instumen)

3) Penilaian hasil belajar peserta melalui pre post test

laporan 3 diklat th. 2016/2017 (rekap instumen)

4) Dilakukan Evaluasi diklat diakhir penyelenggaraan diklat

notula rapat evaluasi di Laporan 3 diklat th. 2016/2017

Page 51: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

41

4. Penyelenggara Diklat Memiliki kompetensi sebagai

penyelenggara diklat dibuktikan dengan STTPP Training Officer Course (TOC)

STTPP Training Officer Course (TOC) penyelenggara 3 diklat yang dinilai

III. PROCESS

UNSUR PENILAIAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

A. Proses Pelaksanaan Pelatihan 1) Jadwal Pelaksanaan Pelatihan sesuai

rencana kegiatan tahunan 1. rencana kegiatan tahunan

2016/2017 dan 2. laporan pelaksanaan

kegiatan 2016/2017 2) Panitia Pelaksanaan Pelatihan

ditetapkan dengan SK Kepanitiaan SK Kepanitiaan

3) Pelaksanaan Pelatihan diawali dengan kegiatan rapat persiapan

1. notula rapat/ dokumentasi 2. laporan 3 diklat 2016/2017

4) Pelaksanaan Pelatihan diakhiri dengan kegiatan rapat evaluasi

1. notula rapat/ dokumentasi 2. laporan 3 diklat 2016/2017

B. Proses Evaluasi Pelatihan 1) Penilaian Peserta Terhadap

Penyelenggara laporan 3 diklat th. 2016/2017 (rekap instumen)

2) Penilaian Peserta Terhadap tenaga pengajar

laporan 3 diklat th. 2016/2017 (rekap instumen)

3) Penilaian hasil belajar peserta melalui pre post test

laporan 3 diklat th. 2016/2017 (rekap instumen)

4) Dilakukan Evaluasi diklat diakhir penyelenggaraan diklat

notula rapat evaluasi di Laporan 3 diklat th. 2016/2017

IV. PRODUCT

UNSUR PENILAIAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

A. Kompetensi lulusan 1) Peserta telah mengikuti 95 % kegiatan

pelatihan. Daftar hadir/laporan 1 diklat th. 2016/2017

2) Persentase nilai post test lebih tinggi dari nilai pre test

Laporan prepost 3 diklat th. 2016/2017

B. Laporan Penyelenggaraan Disusun sesuai format KMA Nomor 9 tahun

2016 Laporan 3 diklat th. 2016/2017

V. PENGAKUAN EKSTERNAL TERHADAP LEMBAGA /UNIT

UNSUR PENILAIAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

Pengakuan eksternal terhadap BDK yang memiliki : 1) Zona Integritas Wilayah Bebas

Korupsi Surat keterangan dari Itjen ke Menpan

2) Inovasi

1. sistem aplikasi yang dikembangkan

2. laporan diklat kerjasama 3. laporan EPP 4. laporan diklat e-DJJ.

3) Akreditasi Diklatpim (LAN) Sertifikat akreditasi/surat dari LAN

4) Akreditasi Diklat Latsar (LAN) Sertifikat akreditasi/surat dari LAN

5) Akreditasi lembaga lain Sertifikat akreditasi/ surat dari Lembaga lain

6) Jam Terbang Widyaiswara Surat tugas mengajar widyaiswara ke lembaga lain /luar BDK

Page 52: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

42

Lampiran : RUBRIK ACUAN PENILAIAN PETUGAS PENGUMPUL DATA

I. CONTEXT UNSUR PENILAIAN KRITERIA Syarat A. Analisis Kebutuhan Pelatihan 1) Setiap pelatihan

yang telah diselenggarakan merujuk hasil Analisis Kebutuhan Pelatihan

1 = jika nama pelatihan tidak tercantum dalam rekomendasi AKD

2 = jika 1 nama pelatihan tercantum dalam rekomendasi AKD

3 = jika 2 nama pelatihan tercantum dalam rekomendasi AKD

4 = jika 3 nama pelatihan tersebut tercantum dalam rekomendasi AKD

2) Kegiatan Analisis Kebutuhan Pelatihan dilaksanakan secara berkala

1 = jika tidak melakukan akd 2 = akd 3 th sekali 3 = akd 2 th sekali 4 = akd 1 th sekali

3) Kegiatan Analisis Kebutuhan Pelatihan melibatkan stakeholder

1 = jika melibatkan 1 stakeholder

2 = jika melibatkan 2 stakeholder

3 = jika melibatkan 3 stakeholder

4 = jika melibatkan 4 stakeholder

Stakeholder : kanwil, kankemenag, PTKN

Page 53: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

43

Lampiran : RUBRIK ACUAN PENILAIAN PETUGAS PENGUMPUL DATA

I. CONTEXT UNSUR PENILAIAN KRITERIA Syarat A. Analisis Kebutuhan Pelatihan 1) Setiap pelatihan

yang telah diselenggarakan merujuk hasil Analisis Kebutuhan Pelatihan

1 = jika nama pelatihan tidak tercantum dalam rekomendasi AKD

2 = jika 1 nama pelatihan tercantum dalam rekomendasi AKD

3 = jika 2 nama pelatihan tercantum dalam rekomendasi AKD

4 = jika 3 nama pelatihan tersebut tercantum dalam rekomendasi AKD

2) Kegiatan Analisis Kebutuhan Pelatihan dilaksanakan secara berkala

1 = jika tidak melakukan akd 2 = akd 3 th sekali 3 = akd 2 th sekali 4 = akd 1 th sekali

3) Kegiatan Analisis Kebutuhan Pelatihan melibatkan stakeholder

1 = jika melibatkan 1 stakeholder

2 = jika melibatkan 2 stakeholder

3 = jika melibatkan 3 stakeholder

4 = jika melibatkan 4 stakeholder

Stakeholder : kanwil, kankemenag, PTKN

B. Dasar Hukum Penyelenggaraan

Setiap pelatihan mengacu pada dasar hukum yang sesuai

1 = jika tidak sesuai dengan pedoman dari Pusdiklat TA

2 = 1 diklat yang dinilai sesuai pedoman dari Pusdiklat TA

3 = jika 2 diklat yang dinilai sesuai pedoman dari Pusdiklat TA

4 = jika 3 diklat yang dinilai sesuai pedoman dari Pusdiklat TA

C. SOP Setiap pelatihan

memiliki SOP yang menjadi acuan pelaksanaan

1 = jika tidak memiliki SOP 2 = jika menggunakan 1 SOP 3 = jika menggunakan 2 SOP 4 = jika menggunakan > 2 SOP

1. SOP pemanggilan peserta,

2. SOP penerimaan peserta,/pelaksanaan pelatihan

3. SOP evaluasi pelatihan

4. SOP pembuatan sertifikat

D. Panduan Pelatihan

1) Setiap pelatihan memiliki buku panduan

1 = jika tidak memiliki panduan 2 = 1 diklat yang dinilai memiliki

panduan 3 = jika 2 diklat yang dinilai

Panduan dari 3 diklat yang dinilai:

Page 54: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

44

memiliki panduan 4 = jika 3 diklat yang dinilai

memiliki panduan

2) Panduan pelaksanaan pelatihan mengatur secara lengkap untuk mencapai tujuan dan sasaran program pelatihan

1 = jika <30%/ Tidak memenuhi syarat

2 = jika 30-59% terpenuhi 3 = jika 60-99% terpenuhi 4 = Semua syarat terpenuhi

(100%)

Panduan memuat:

1) .latar belakang,

2) dasar hukum,

3) tujuan, sasaran,

4) kurikulum,

5) sarana prasarana

6) jadwal, 7) kriteria

peserta 8) alokasi

peserta, 9) panitia, 10) tata tertib

II. INPUT

UNSUR PENILAIAN KRITERIA Ket.syarat

A. Peserta 1) Peserta pelatihan

memenuhi persyaratan administrasi yang

1 = jika tidak memenuhi syarat 2 = 1 syarat terpenuhi 3 = jika 2 syarat terpenuhi

1. surat tugas,

2. surat

Page 55: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

45

memiliki panduan 4 = jika 3 diklat yang dinilai

memiliki panduan

2) Panduan pelaksanaan pelatihan mengatur secara lengkap untuk mencapai tujuan dan sasaran program pelatihan

1 = jika <30%/ Tidak memenuhi syarat

2 = jika 30-59% terpenuhi 3 = jika 60-99% terpenuhi 4 = Semua syarat terpenuhi

(100%)

Panduan memuat:

1) .latar belakang,

2) dasar hukum,

3) tujuan, sasaran,

4) kurikulum,

5) sarana prasarana

6) jadwal, 7) kriteria

peserta 8) alokasi

peserta, 9) panitia, 10) tata tertib

II. INPUT

UNSUR PENILAIAN KRITERIA Ket.syarat

A. Peserta 1) Peserta pelatihan

memenuhi persyaratan administrasi yang

1 = jika tidak memenuhi syarat 2 = 1 syarat terpenuhi 3 = jika 2 syarat terpenuhi

1. surat tugas,

2. surat

ditentukan 4 = Semua syarat terpenuhi

kesehatan,

3 pas foto 2) Peserta pelatihan

memenuhi persyaratan dalam surat panggilan peserta

1 = jika 29 % dari jumlah peserta

tidak memenuhi syarat 2 = jika 30-59% dari jumlah peserta terpenuhi 3 = jika 60-99% dari jumlah peserta terpenuhi 4 = Semua peserta memenuhi syarat

1 kelas diklat (30-40 orang) yang dinilai kesesuaian persyaratan dalam :surat panggilan misalnya: 1. kualifikasi

jabatan 2. latar

belakang pendidikan

3) Jumlah peserta pelatihan memenuhi target dalam TOR/panduan .

1 = jika target peserta dari 3 diklat tidak sesuai dengan TOR

2 = jika target peserta dari 1 diklat sesuai dengan TOR

3 = jika target peserta dari 2 diklat sesuai dengan TOR

4 = jika target peserta dari 3 diklat sesuai dengan TOR

3 kelas diklat yang dinilai kesesuaian persyaratan dalam jumlah peserta di TOR/panduan .

B. Kurikulum 1) Nama pelatihan teknis

administrasi sesuai dengan kurikulum yang disusun oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi

1 = jika 3 diklat yang dinilai tidak sesuai namanya di kursil

2 = jika 2 diklat yang dinilai tidak sesuai namanya di kursil

3 = jika 1 diklat yang dinilai tidak sesuai namanya di kursil

Lihat daftar nama kursil dari 3 diklat yang dinilai

Page 56: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

46

4 = jika semua diklat yang dinilai

namanya sesuai di kursil 2) Nama mata diklat teknis

administrasi sesuai dengan kurikulum yang disusun oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi

1 = jika kurang dari 3 mata diklat sesuai namanya di kursil

2 = jika 3 mata diklat yang dinilai sesuai namanya di kursil

3 = jika 4 mata diklat sesuai namanya di kursil

4 = jika minimal 5 mata diklat namanya sesuai di kursil

Data kursil dari 1 diklat yang dinilai

3) Jumlah mata diklat teknis administrasi sesuai dengan kurikulum yang disusun oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi

1 = jika tidak ada diklat yang jumlah mata diklatnya sesuai di kursil

2 = jika hanya 1 diklat yang jumlah mata diklatnya sesuai di kursil

3 = jika hanya 2 diklat yang jumlah mata diklatnya sesuai di kursil

4 = jika 3 diklat yang jumlah mata diklatnya sesuai di kursil

Data kursil dari 3 diklat yang dinilai

4) Bahan pelatihan yang diberikan kepada peserta berupa handout /modul/bahan presentasi

1 = jika tidak memberikan bahan pelatihan

2 = jika 1 diklat memberikan bahan pelatihan

3 = jika 2 diklat memberikan bahan pelatihan

4 = jika 3 diklat memberikan bahan pelatihan

Lihat Laporan dari 3 diklat yang dinilai (setiap diklat harus ada handout /modul/bahan presentasi)

Page 57: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

47

4 = jika semua diklat yang dinilai

namanya sesuai di kursil 2) Nama mata diklat teknis

administrasi sesuai dengan kurikulum yang disusun oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi

1 = jika kurang dari 3 mata diklat sesuai namanya di kursil

2 = jika 3 mata diklat yang dinilai sesuai namanya di kursil

3 = jika 4 mata diklat sesuai namanya di kursil

4 = jika minimal 5 mata diklat namanya sesuai di kursil

Data kursil dari 1 diklat yang dinilai

3) Jumlah mata diklat teknis administrasi sesuai dengan kurikulum yang disusun oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi

1 = jika tidak ada diklat yang jumlah mata diklatnya sesuai di kursil

2 = jika hanya 1 diklat yang jumlah mata diklatnya sesuai di kursil

3 = jika hanya 2 diklat yang jumlah mata diklatnya sesuai di kursil

4 = jika 3 diklat yang jumlah mata diklatnya sesuai di kursil

Data kursil dari 3 diklat yang dinilai

4) Bahan pelatihan yang diberikan kepada peserta berupa handout /modul/bahan presentasi

1 = jika tidak memberikan bahan pelatihan

2 = jika 1 diklat memberikan bahan pelatihan

3 = jika 2 diklat memberikan bahan pelatihan

4 = jika 3 diklat memberikan bahan pelatihan

Lihat Laporan dari 3 diklat yang dinilai (setiap diklat harus ada handout /modul/bahan presentasi)

5) Metode pembelajaran yang digunakan bervariasi

1 = jika menggunakan < 2 metode

2 = jika menggunakan 2 metode

3 = jika menggunakan 3 metode

4 = jika menggunakan > 3 metode

Lihat SAP/RP dari 1 diklat yang dinilai Metode : 1. ceramah 2. tanya

jawab 3. diskusi 4. praktek

6) jangka waktu program pelatihan sesuai dengan yang tercantum di kurikulum dan silabus

1 = jika tidak ada diklat yang jangka waktu diklatnya sesuai di kursil

2 = jika hanya 1 diklat jangka waktu diklatnya sesuai di kursil

3 = jika hanya 2 diklat jangka waktu diklatnya sesuai di kursil

4 = jika 3 diklat jangka waktu diklatnya sesuai di kursil

Lihat kurikulum dan silabus dari 3 diklat yang dinilai

7) Jangka waktu penyelenggaraan pelatihan minimal 40 jam pelatihan.

1 = jika tidak ada diklat yang jangka waktu penyelenggaraannya min.40 JP

2 = jika hanya 1 diklat jangka waktu penyelenggaraannya minimal 40 JP

3 = jika hanya 2 diklat jangka waktu penyelenggaraannya minimal 40 JP

4 = jika 3 diklat jangka waktu penyelenggaraannya minimal 40 JP

Pedoman/ Panduan 3 diklat yang

dinilai

Page 58: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

48

8) Durasi satu jam pelatihan adalah 45 menit

1 = jika tidak ada diklat dengan durasi 1 JPnya adalah 45 menit

2 = jika hanya 1 diklat durasi 1 JPnya adalah 45 menit

3 = jika hanya 2 diklat durasi 1 JPnya adalah 45 menit

4 = jika 3 diklat durasi 1 JPnya adalah 45 menit

Lihat jadwal dari 3 kegiatan diklat

C. Program Pelatihan

Tujuan pelatihan memiliki tiga unsur yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ingin dicapai

1 = jika 3 diklat tujuannya tidak mencakup 3 unsur

2= jika 1 diklat tujuannya mencakup 3 unsur

3 = jika 2 diklat tujuannya mencakup 3 unsur

4= jika 3 diklat tujuannya mencakup 3 unsur

Lihat panduan/ laporan 3 diklat Unsur yang dinilai: 1. penge-

tahuan, 2. keterampilan

3. sikap D. Tenaga Kediklatan 1. Widyaiswara

UNSUR PENILAIAN KRITERIA Syarat Memiliki kualifikasi latar

belakang pendidikan/pengalaman kerja/TOT/TOF

1 = jika <30% dari jumlah WI yang mengampu memenuhi syarat / Tidak ada yang memenuhi syarat

2 = jika 30-59% dari jumlah WI yang mengampu memenuhi syarat

3 = jika 60-99% dari jumlah WI yang mengampu memenuhi syarat

4 = Semua WI yang mengampu memenuhi syarat (100%)

1 diklat saja Lihat cv : latar belakang pendidikan/ pengalaman kerja/ TOT/TOF

Page 59: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

49

8) Durasi satu jam pelatihan adalah 45 menit

1 = jika tidak ada diklat dengan durasi 1 JPnya adalah 45 menit

2 = jika hanya 1 diklat durasi 1 JPnya adalah 45 menit

3 = jika hanya 2 diklat durasi 1 JPnya adalah 45 menit

4 = jika 3 diklat durasi 1 JPnya adalah 45 menit

Lihat jadwal dari 3 kegiatan diklat

C. Program Pelatihan

Tujuan pelatihan memiliki tiga unsur yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ingin dicapai

1 = jika 3 diklat tujuannya tidak mencakup 3 unsur

2= jika 1 diklat tujuannya mencakup 3 unsur

3 = jika 2 diklat tujuannya mencakup 3 unsur

4= jika 3 diklat tujuannya mencakup 3 unsur

Lihat panduan/ laporan 3 diklat Unsur yang dinilai: 1. penge-

tahuan, 2. keterampilan

3. sikap D. Tenaga Kediklatan 1. Widyaiswara

UNSUR PENILAIAN KRITERIA Syarat Memiliki kualifikasi latar

belakang pendidikan/pengalaman kerja/TOT/TOF

1 = jika <30% dari jumlah WI yang mengampu memenuhi syarat / Tidak ada yang memenuhi syarat

2 = jika 30-59% dari jumlah WI yang mengampu memenuhi syarat

3 = jika 60-99% dari jumlah WI yang mengampu memenuhi syarat

4 = Semua WI yang mengampu memenuhi syarat (100%)

1 diklat saja Lihat cv : latar belakang pendidikan/ pengalaman kerja/ TOT/TOF

2. Narasumber

Memiliki kualifikasi keahlian pengalaman kerja/ jabatan/pendidikan

1 = jika <30% dari jumlah narasumber memenuhi syarat / Tidak ada yang memenuhi syarat

2= jika 30-59% dari jumlah narasumber memenuhi

syarat 3 = jika 60-99% dari jumlah

narasumber memenuhi syarat

4 = Semua narasumber memenuhi syarat (100%)

Total narasumber dari 3 diklat Lihat cv: keahlian pengalaman kerja/ jabatan/ pendidikan

3 Pengelola diklat: Ka.BDK dan Kasie. Adm Memiliki kompetensi

sebagai pengelola diklat yang dibuktikan dengan STTPP Management of Training (MOT)

1 = jika Ka.BDK dan Kasie. Adm tidak memiliki STTPP Management of Training (MOT)

2 = jika Kasie. Adm memiliki STTPP Management of Training (MOT)

3 = jika Ka.BDK memiliki STTPP Management of Training (MOT)

4 = jika Ka.BDK dan Kasie. Adm memiliki STTPP Management of Training (MOT)

Lihat STTPP Management of Training (MOT) yang dimiliki Ka.BDK dan Kasie. Adm

4. Penyelenggara Diklat Memiliki kompetensi

sebagai penyelenggara diklat dibuktikan dengan STTPP Training Officer Course (TOC)

1 = jika 3 diklat penyelenggaranya tidak memiliki STTPP TOC

2= jika 1 diklat penyelenggaranya memiliki STTPP TOC

3 = jika 2 diklat

STTPP Training Officer Course (TOC) penyelenggara 3 diklat

Page 60: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

50

penyelenggaranya memiliki STTPP TOC

4= jika 3 diklat penyelenggaranya memiliki STTPP TOC

yang dinilai

INPUT BERUPA FASILITAS DIKLAT (PERLU PENGAMATAN LANGSUNG) (Panduan observasi, diisi dengan memberi tanda cek/centang pada pilihan jawaban )

No Jenis Kriteria Syarat

A Sarana Kelas Pelatihan

1 = jika terdapat <12 sarana dimiliki

2 = jika terdapat 12 - 13 sarana dimiliki

3 = jika terdapat 14 - 15 sarana dimiliki

4 = jika terdapat 16 sarana dimiliki

Daftar inventaris ruangan

1 Kursi peserta diklat

2 Meja peserta diklat

3 Komputer/laptop 4 Kursi fasilitator 5 Meja fasilitator 6 AC/kipas angin 7 Paket LCD 8 Sound system 9 White Board

10 Papan Flip Chart 11 Kertas Plano 12 Jam Dinding 13 Jaringan Listrik 14 Hotspot 15 Tempat Sampah 16 Lemari ATK

Page 61: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

51

penyelenggaranya memiliki STTPP TOC

4= jika 3 diklat penyelenggaranya memiliki STTPP TOC

yang dinilai

INPUT BERUPA FASILITAS DIKLAT (PERLU PENGAMATAN LANGSUNG) (Panduan observasi, diisi dengan memberi tanda cek/centang pada pilihan jawaban )

No Jenis Kriteria Syarat

A Sarana Kelas Pelatihan

1 = jika terdapat <12 sarana dimiliki

2 = jika terdapat 12 - 13 sarana dimiliki

3 = jika terdapat 14 - 15 sarana dimiliki

4 = jika terdapat 16 sarana dimiliki

Daftar inventaris ruangan

1 Kursi peserta diklat

2 Meja peserta diklat

3 Komputer/laptop 4 Kursi fasilitator 5 Meja fasilitator 6 AC/kipas angin 7 Paket LCD 8 Sound system 9 White Board

10 Papan Flip Chart 11 Kertas Plano 12 Jam Dinding 13 Jaringan Listrik 14 Hotspot 15 Tempat Sampah 16 Lemari ATK

III. PROCESS

UNSUR PENILAIAN KRITERIA Ket.syarat A. Proses Pelaksanaan

Pelatihan

1) Jadwal Pelaksanaan Pelatihan sesuai rencana kegiatan tahunan

1 = jika pelaksanaan maju/mundur 2 bulan

2 = jika pelaksanaan maju/mundur 1 bulan

3 = jika pelaksanaan maju/mundur 1 minggu

4 = jika sesuai dengan jadwal

pelaksanaan 1 diklat saja

(lihat rencana kegiatan tahunan dengan realisasi

pelaksanaan kegiatan )

UNSUR PENILAIAN KRITERIA Ket.syarat 2) Panitia Pelaksanaan

Pelatihan ditetapkan dengan SK Kepanitiaan

1 = jika 3 diklat penyelenggaranya tidak memiliki SK panitia

2= jika 1 diklat penyelenggaranya memiliki SK panitia

3 = jika 2 diklat penyelenggaranya memiliki SK panitia

4= jika 3 diklat penyelenggaranya memiliki SK panitia

SK Kepanitiaan

3) Pelaksanaan Pelatihan diawali dengan kegiatan rapat persiapan

1 = jika 3 diklat tidak diawali dengan rapat persiapan

2= jika 1 diklat diawali dengan kegiatan rapat persiapan

3 = jika 2 diklat diawali dengan kegiatan rapat

notula rapat/ dokumentasi 3 diklat

Page 62: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

52

persiapan 4= jika 3 diklat diawali

dengan kegiatan rapat persiapan

4) Pelaksanaan Pelatihan diakhiri dengan kegiatan rapat evaluasi

1 = jika 3 diklat tidak diakhiri dengan rapat evaluasi

2= jika 1 diklat diakhiri dengan rapat evaluasi

3 = jika 2 diklat diakhiri dengan rapat evaluasi

4= jika 3 diklat diakhiri dengan rapat evaluasi

Notula rapat/ dokumentasi

B. Proses Evaluasi Pelatihan

UNSUR PENILAIAN KRITERIA Ket.syarat 1) Penilaian Peserta

Terhadap Penyelenggara 1 = jika 3 diklat tidak

dilakukan penilaian peserta terhadap penyelenggara

2= jika 1 diklat dilakukan penilaian peserta terhadap penyelenggara

3 = jika 2 diklat dilakukan penilaian peserta terhadap penyelenggara

4= jika 3 diklat dilakukan penilaian peserta terhadap penyelenggara

Laporan/ rekap

instumen

2) Penilaian Peserta Terhadap tenaga pengajar

1 = jika 3 diklat tidak dilakukan penilaian peserta terhadap tenaga pengajar

Laporan /rekap

Page 63: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

53

persiapan 4= jika 3 diklat diawali

dengan kegiatan rapat persiapan

4) Pelaksanaan Pelatihan diakhiri dengan kegiatan rapat evaluasi

1 = jika 3 diklat tidak diakhiri dengan rapat evaluasi

2= jika 1 diklat diakhiri dengan rapat evaluasi

3 = jika 2 diklat diakhiri dengan rapat evaluasi

4= jika 3 diklat diakhiri dengan rapat evaluasi

Notula rapat/ dokumentasi

B. Proses Evaluasi Pelatihan

UNSUR PENILAIAN KRITERIA Ket.syarat 1) Penilaian Peserta

Terhadap Penyelenggara 1 = jika 3 diklat tidak

dilakukan penilaian peserta terhadap penyelenggara

2= jika 1 diklat dilakukan penilaian peserta terhadap penyelenggara

3 = jika 2 diklat dilakukan penilaian peserta terhadap penyelenggara

4= jika 3 diklat dilakukan penilaian peserta terhadap penyelenggara

Laporan/ rekap

instumen

2) Penilaian Peserta Terhadap tenaga pengajar

1 = jika 3 diklat tidak dilakukan penilaian peserta terhadap tenaga pengajar

Laporan /rekap

2= jika 1 diklat dilakukan penilaian peserta terhadap tenaga pengajar

3 = jika 2 diklat dilakukan penilaian peserta terhadap tenaga pengajar

4= jika 3 diklat dilakukan penilaian peserta terhadap tenaga pengajar

3) Penilaian hasil belajar peserta melalui pre post test

1 = jika 3 diklat tidak dilakukan penilaian pre post test

2= jika 1 diklat dilakukan penilaian pre post test

3 = jika 2 diklat dilakukan penilaian pre post test

4= jika 3 diklat dilakukan penilaian pre post test

Laporan /rekap pre

post 3 diklat

4) Dilakukan Evaluasi diklat diakhir penyelenggaraan diklat

1 = jika 3 diklat tidak dilakukan evaluasi diakhir penyelenggaraan diklat

2= jika 1 diklat dilakukan evaluasi diakhir penyelenggaraan diklat

3 = jika 2 diklat dilakukan evaluasi diakhir penyelenggaraan diklat

4= jika 3 diklat dilakukan evaluasi diakhir penyelenggaraan diklat

Lihat notulensi

rapat evaluasi di Laporan 3

diklat

Page 64: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

54

IV. PRODUCT

UNSUR PENILAIAN KRITERIA Syarat

A. Kompetensi lulusan

1) Peserta telah mengikuti 95 % kegiatan pelatihan.

1 = jika <3 mata diklat diikuti 95 % peserta

2 = jika 3 mata diklat diikuti 95 % peserta

3 = jika 4 mata diklat diikuti 95 % peserta

4 = jika >4 mata diklat diikuti 95 % peserta

Daftar hadir/laporan 1 diklat

2) Persentase nilai post test lebih tinggi dari nilai pre test

1 = jika 3 diklat nilai post test < pre test

2 = jika 1 diklat nilai post test > pre test

3 = jika 2 diklat nilai post test > pre test

4 = jika 3 diklat nilai post test > pre test

Laporan prepost 3

diklat

B. Laporan Penyelenggaraan Disusun sesuai format KMA Nomor 9 tahun 2016

1 = jika tidak ada laporan diklat yang sesuai format KMA Nomor 9 tahun 2016

2= jika laporan 1 diklat sesuai format KMA Nomor 9 tahun 2016

3 = jika laporan 2 diklat sesuai format KMA Nomor 9 tahun 2016

4= jika laporan 3 diklat sesuai format KMA Nomor 9 tahun 2016

Lihat pedoman pelaporan

Page 65: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

55

IV. PRODUCT

UNSUR PENILAIAN KRITERIA Syarat

A. Kompetensi lulusan

1) Peserta telah mengikuti 95 % kegiatan pelatihan.

1 = jika <3 mata diklat diikuti 95 % peserta

2 = jika 3 mata diklat diikuti 95 % peserta

3 = jika 4 mata diklat diikuti 95 % peserta

4 = jika >4 mata diklat diikuti 95 % peserta

Daftar hadir/laporan 1 diklat

2) Persentase nilai post test lebih tinggi dari nilai pre test

1 = jika 3 diklat nilai post test < pre test

2 = jika 1 diklat nilai post test > pre test

3 = jika 2 diklat nilai post test > pre test

4 = jika 3 diklat nilai post test > pre test

Laporan prepost 3

diklat

B. Laporan Penyelenggaraan Disusun sesuai format KMA Nomor 9 tahun 2016

1 = jika tidak ada laporan diklat yang sesuai format KMA Nomor 9 tahun 2016

2= jika laporan 1 diklat sesuai format KMA Nomor 9 tahun 2016

3 = jika laporan 2 diklat sesuai format KMA Nomor 9 tahun 2016

4= jika laporan 3 diklat sesuai format KMA Nomor 9 tahun 2016

Lihat pedoman pelaporan

V. PENGAKUAN EKSTERNAL TERHADAP LEMBAGA /UNIT UNSUR

PENILAIAN KRITERIA Syarat

Pengakuan eksternal terhadap BDK yang memiliki : 1) Zona Integritas

Wilayah Bebas Korupsi

1= jika tidak ada 4= jika ada

Surat dari Itjen ke Menpan

2) Inovasi 1 = jika terdapat 1 inovasi 2= jika terdapat 2 inovasi 3 = jika terdapat 3 inovasi 4 = jika terdapat 4 inovasi

1. sistem aplikasi yang dikembangkan

2. Diklat kerjasama 3. EPP 4. e-DJJ.

3) Akreditasi Diklatpim (LAN)

1 = jika nilai akreditasi D / tidak ada

2= jika nilai akreditasi C 3 = jika nilai akreditasi B 4 = jika nilai akreditasi A

Sertifikat akreditasi/ surat dari LAN

4) Akreditasi Diklat Latsar (LAN)

1 = jika nilai akreditasi D tidak ada

2= jika nilai akreditasi C 3 = jika nilai akreditasi B 4 = jika nilai akreditasi A

Sertifikat akreditasi/ surat dari LAN

UNSUR PENILAIAN KRITERIA Syarat

5) Akreditasi lembaga lain

1 = jika nilai akreditasi D/ tidak ada

2= jika nilai akreditasi C 3 = jika nilai akreditasi B 4 = jika nilai akreditasi A

Sertifikat akreditasi/ surat dari lembaga lain

Page 66: PEDOMAN PENILAIAN INDEK MUTU PELATIHAN

56

6) Jam Terbang Widyaiswara

1= jika terdapat 1 wi yang mengajar di lembaga lain

2= jika terdapat 2 wi yang mengajar di lembaga lain

3 = jika terdapat 3 wi yang mengajar di lembaga lain

4 = jika terdapat >3 wi yang mengajar di lembaga lain

Surat tugas