Embed Size (px)
Citation preview
PENGANTAR
Pada tanggal 16 Mei 2005 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional. Dengan demikian, pemenuhan SNP oleh suatu perguruan tinggi akan berarti bahwa perguruan tinggi tersebut menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Oleh karena itu, SNP dapat disebut pula sebagai standar kualitas atau standar mutu pendidikan tinggi di Indonesia yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi.
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut, dipandang perlu menerbitkan Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia dengan tujuan memberikan inspirasi tentang 4 (empat) hal pokok, yaitu:
1. Proses penetapan standar mutu perguruan tinggi;
2. Implementasi standar mutu perguruan tinggi;3. Evaluasi terhadap implementasi standar mutu
perguruan tinggi; dan4. Proses peningkatan standar mutu perguruan
tinggi.
Penyusunan buku ini telah melibatkan para pengelola perguruan tinggi di Indonesia, sehingga substansi buku ini diperkaya dengan intisari pengalaman dan praktek baik tentang pengelolaan standar mutu perguruan tinggi di Indonesia.
Sehubungan dengan itu, kami menyampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semangat, dedikasi, dan sumbangsih Ibu dan Bapak Sudjarwadi, Johannes Gunawan, Sudharto P.
1
Hadi, Edia Rahayuningsih, Bahtiar S. Abbas, Hanafi, dan Farichach sehingga buku pedoman ini dapat diterbitkan.
Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada para pengelola perguruan tinggi di Indonesia tentang penetapan, implementasi, evaluasi, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan mutu perguruan tinggi di Indonesia.
Jakarta, Desember 2006
Direktorat Jenderal Pendidikan TinggiDirektorat Akademik
Direktur,
Tresna Dermawan Kunaefi
2
DAFTAR ISI
Pengantar 1Daftar Isi 3Pendahuluan 4
Bab I : Standar Nasional Pendidikan Tinggi 81. Jenis Standar 82. Pengertian Tiap Standar 83. Anatomi SNP 9
Bab II : Proses Penetapan Standar Mutu Perguruan Tinggi 241. Langkah Pertama 242. Langkah Kedua 25
Bab III : Imlementasi Standar Mutu PerguruannTinggi 301. Langkah Pertama 302. Langkah Kedua 323. Langkah Ketiga 344. Langkah Keempat 365. Langkah Kelima 37
Bab IV : Evaluasi Implementasi Standar Mutu Perguruan Tinggi 381. Langkah Pertama 382. Langkah Kedua 38
Bab V : Proses Peningkatan Standar Mutu Perguruan Tinggi 441. Perumusan Tindakan Koreksi 442. Peningkatan Mutu 453. Benchmarking 47
3
4. Penetapan Standar Baru 48
Daftar Pustaka 49
PENDAHULUAN
Di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU. Sisdiknas) dimuat Visi Pendidikan Nasional, yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, pendidikan nasional mempunyai Misi sebagai berikut:
1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesem-patan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pemben-tukan kepribadian yang bermoral;
4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.
Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, diperlukan suatu acuan dasar (benchmark) yang antara lain meliputi kriteria dan
4
kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sehubungan dengan itu, kriteria dan kriteria minimal penyeleng-garaan pendidikan tinggi harus dijadikan ukuran dalam mewujudkan:
1. Pendidikan tinggi yang berisi muatan yang seimbang dan holistik;
2. Proses pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis;
3. Hasil pendidikan tinggi yang bermutu dan terukur;
4. Perkembangan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan;
5. Ketersediaan sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan perkembangan potensi mahasiswa secara optimal;
6. Perkembangan pengelolaan perguruan tinggi untuk pemberdayaan pendidikan tinggi; dan
7. Penjaminan mutu perguruan tinggi secara berke-lanjutan.
Acuan dasar tersebut di atas melandasi penetapan standar nasional pendidikan (SNP) sebagaimana dimuat dalam PP.No.19 Tahun 2005. SNP dimaksudkan untuk memacu pengelola perguruan tinggi, agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan tinggi yang bermutu. Selain itu, SNP juga dimaksudkan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyeleng-garaan pendidikan tinggi di Indonesia.
SNP memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan tinggi, yang memungkinkan jenjang dan jalur pendidikan tinggi untuk mengembangkan pendidikan tinggi secara optimal, sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. SNP diatur seminimal mungkin, untuk memberikan keleluasaan pada masing-masing perguruan tinggi dalam
5
mengembangkan mutu layanan pendidikan tinggi, sesuai dengan program studi dalam kerangka otonomi perguruan tinggi. Di samping itu, pengaturan secara minimal SNP, juga memberi keleluasaan pada perguruan tinggi untuk meraih keunggulan berdasar-kan kekhasan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan.
Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian Pengantar, tujuan SNP adalah menjamin mutu pendidikan tinggi nasional, sehingga SNP merupakan standar mutu pendidikan tinggi yang dikelola oleh perguruan tinggi. Selanjutnya, perlu dikemukakan bahwa meskipun istilah yang digunakan adalah standar nasional pendidikan, namun apabila dilihat delapan jenis standar minimal di dalam SNP secara seksama maka akan nampak bahwa kedelapan jenis standar minimal tersebut tidak saja meliputi standar dalam bidang pendidikan, melainkan juga standar-standar bidang non pendidikan seperti standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan lainnya. Standar bidang pendidikan maupun standar bidang non pendidikan terdapat di dalam suatu perguruan tinggi. Berdasarkan alasan tersebut, pedoman ini disebut pedoman pengelolaan standar mutu perguruan tinggi, bukan standar mutu pendidikan tinggi.
Mengingat posisi strategis SNP dalam pengembangan perguruan tinggi di indonesia, maka dipandang perlu untuk memberi inspirasi tentang manajemen atau pengelolaan SNP di Indonesia.
Manajemen atau pengelolaan SNP, seperti juga aktivitas manajemen atau pengelolaan pada umumnya, pada dasarnya memiliki empat fungsi utama yaitu fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, fungsi pengendalian, dan fungsi pengembangan. Oleh karena itu, pedoman ini disusun berdasarkan keempat fungsi manajemen tersebut, sehingga akan terdapat empat fungsi utama di dalam pengelolaan SNP, yaitu:
6
1. Perencanaan SNP, yang di dalam Pedoman ini disebut Proses Penetapan Standar Mutu Perguruan Tinggi;
2. Pelaksanaan SNP, yang di dalam Pedoman ini disebut Implementasi Standar Mutu Perguruan Tinggi;
3. Pengendalian SNP, yang di dalam Pedoman ini disebut Evaluasi Terhadap Implementasi Standar Mutu Perguruan Tinggi; dan
4. Pengembangan SNP, yang di dalam Pedoman ini disebut Proses Peningkatan Standar Mutu Perguruan Tinggi.
Setiap fungsi manajemen atau pengelolaan SNPT tersebut akan dibahas dalam suatu Bab tersendiri, sebagaimana diuraikan di bawah ini.
*********
7
BAB I
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
Menurut Pasal 1 butir 1 PP.No.19 Tahun 2005, SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi nasional yang bermutu. Adapun SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan tinggi nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
SNP meliputi 8 (delapan) jenis standar, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) PP.No.19 Tahun 2005 Tentang SNP, yaitu:a. Standar isi; b. Standar proses; c. Standar kompetensi lulusan; d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan; e. Standar sarana dan prasarana;f. Standar pengelolaan; g. Standar pembiayaan; dan h. Standar penilaian pendidikan.
Pengertian masing-masing standar tersebut di perguruan tinggi dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata kuliah, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa pada pendi-dikan tinggi.
8
b. Standar proses adalah standar nasional pendidikan tinggi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembe-lajaran pada perguruan tinggi untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
c. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan pendidikan tinggi yang men-cakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan
d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
e. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan tinggi yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
f. Standar pengelolaan adalah standar nasional yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada perguruan tinggi agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.
g. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi perguruan tinggi yang berlaku selama satu tahun.
h. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan tinggi tentang mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa.
Anatomi atau struktur pengaturan standar nasional pendidikan tinggi yang memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan tinggi di dalam PP.No.19 Tahun 2005, dapat digambarkan sebagai berikut:
9
No Diatur Oleh
Standar Minimal
PP.No.19 / 2005
PermenDiknas
Perguruan Tinggi
1 Standar IsiPasal 5 – 18
Kurikulum tingkat pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewargane-garaan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris, pada prgram sarjana dan diploma
Kurikulum tingkat pendidikan tinggi pro-gram sarjana dan diploma wajib memu-at mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan serta mata kuliah Statistika, dan/atau Matematika
Beban sks minimal dan maksimal program pendidikan pada pendidik-an tinggi dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Permen.
Kalender akademik untuk perguruan tinggi diatur lebih lanjut dengan Permen.
Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikem-bangkan oleh PT ybs. untuk setiap pro-gram studi.
Dalam me-ngembangkan kerangka dasar dan sruktur kurikulum, perguruan tinggi melibat-kan asosiasi profesi, instansi pemerintah terkait, dan kelompok ahli yang relevan.
Kurikulum tingkat pendidikan tinggi dan kedalaman muatannya diatur oleh perguruan tinggi masing-masing.
Beban sks efektif program pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing
10
perguruan tinggi.
Kurikulum tingkat pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikem-bangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu SNP.
2 Standar ProsesPasal 19 – 24
Proses pembe-lajaran pada perguruan tinggi diseleng-garakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkanmenantang, memotivasi mahasiswa untuk berpar-tisipasi aktif, serta memberi-kan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkem-bangan fisik serta psikologis mahasiswa.
Dalam proses pembelajaran pendidik mem-berikan ketela-danan.
Pere
Standar perencanaan proses pembe-lajaran, pelak-sanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan penga-wasan proses pembelajaran, dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Permen.
Setiap pergu-ruan tinggi melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pem-belajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan penga-wasan proses pembelajaran untuk terlak-sananya proses pem-belajaran yang efektif dan efisien.
11
ncanaan proses pembe-lajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembe-lajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber bela-jar, dan peni-laian hasil belajar.
3 Standar Kompetensi LulusanPasal 25 – 27
Standar kom-petensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau kelompok mata kuliah.
Kompetensi lulusan menca-kup sikap, pengetahuan, dan keteram-pilan.
Standar kom-petensi lulusan pada pendidik-an tinggi bertu-juan untuk mempersiap-kan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap
Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetap-kan oleh masing-masing pergu-ruan tinggi, sesuai dengan karakteristik program studi akademik, vokasi, dan profesi.
12
untuk menemu-kan, mengem-bangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanu-siaan.
4 Standar Pendidik dan Tenaga Kepen-didikanPasal 28 – 41
Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang dosen yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/ atau sertifikat keahlian tetapi memiliki keah-lian khusus
Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Permen.
Rasio dosen terhadap mahasiswa ditetapkan dalam Permen berdasarkan usulan BSNP.
Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Permen.
13
yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendi-dik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
Dosen memiliki kualifikasi pendidikan minimum:a. lulusan D
IV atau S1 untuk
program diploma;
b. lulusan S2 untuk program S1;
c. lulusan S3 untuk program S2 dan S3.
Dosen pada program vokasi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.
Dosen pada program profesi harus memiliki sertifikat kompetensi setelah sarjana sesuai dengan tingkat dan bi-dang keahlian yang diajarkan
14
yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.
Tenaga kependidikan pada perguru-an tinggi harus memiliki kualifi-kasi, kompe-tensi, dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugas-nya
5 Standar Sarana dan Prasara-naPasal 42 – 48
Setiap perguru-an tinggi wajib memiliki sarana yang meliputi:a. perabot;b. peralatan
pendidikan;c. media
pendidikan;d. buku dan
sumber belajar (jurnal, ma-jalah, artikel, website, compact disc) lainnya;
e. bahan habis pakai;
f. perlengkap-an lain yang diperlukan untuk me-nunjang proses pembelajar-an yang teratur dan berkelanju-tan.
Setiap perguru-an tinggi wajib
Standar sarana dan prasarana dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Permen.
15
memiliki prasarana yang meliputi:a. lahan;b. ruang
kelas;c. ruang
pimpinan satuan pendidikan;
d. ruang pendidik;
e. ruang tata usaha;
f. ruang perpustaka-an;
g. ruang labo-ratorium;
h. ruang bengkel kerja;
i. ruang unit produksi;
j. ruang kantin;
k. instalasi da-ya dan jasa;
l. tempat ber-olah raga;
m. tempat beri-badah;
n. tempat berkreasi;
o. ruang/tem-pat lain yang diperlu-kan untuk menunjang proses pem-belajaran yang teratur dan berke-lanjutan.
6 Standar Pengelo-laan
Pengelolaan perguruan
16
Pasal 49 – 61
tinggi mene-rapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendo-rong keman-dirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelo-laan lainnya, yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.
Setiap
satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang: a.
tingkat satuan pendidikan dan silabus;
b.pendidikan/ akademik, yang menunjuk-kan seluruh kategori aktivitas
17
perguruan tinggi sela-ma satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan ming-guan;
c.organisasi perguruan tinggi;
d.tugas di antara dosen;
e.tugas di antara tena-ga kepen-didikan;
f.akademik;
g.perguruan tinggi, yang minimal meliputi tata tertib dosen, tenaga ke-pendidikan dan maha-siswa, serta pengguna-an dan pemelihara-an sarana dan prasa-rana;
h.hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan perguruan tinggi dan
18
hubungan antara warga perguruan tinggi dengan masyarakat;
i.operasional perguruan tinggi.
Setiap perguru-an tinggi dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah perguruan tinggi yang meliputi masa 4 (empat) tahun.
Rencana kerja tahunan meliputi: a. Kalend
er pendidikan/ akademik yang meliputi jadwal pem-belajaran, ujian, kegiat-an ekstra-kurikuler, dan hari libur;
b. jadwal penyusunan kurikulum perguruan tinggi untuk tahun kuliah berikutnya;
c. mata mata kuliah yang
19
ditawarkan pada semes-ter gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada;
d. penugasan dosen pada mata kuliah dan kegiatan lainnya;
e. buku teks yang dipakai pada masing-masing mata kuliah;
f. jadwal peng-gunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran
g. pengadaan, penggunaan, dan persedi-aan minimal bahan habis pakai;
h. program peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelengga-ra program;
i. jadwal rapat Dewan Do-sen dan
20
rapat Senat Akademik;
j. rencana anggaran pendapatan dan belanja perguruan tinggi untuk masa kerja satu tahun;
k. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja perguruan tinggi untuk satu tahun terakhir.
7 Standar Pembia-yaanPasal 62
Biaya operasi perguruan tinggi meliputi: a. gaji
dosen dan tenaga kependidik-an serta segala tun-jangan yang melekat pada gaji,
b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa tele-komunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur,
Biaya investasi perguruan tinggi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluar-kan oleh maha-siswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelan-jutan.
21
transportasi, konsumsi, pajak, asu-ransi, dan lainnya.
8 Standar Penilai-an Pen-didikanPasal 63 – 72
Penilaian pendi-dikan pada jenjang pendidik-an tinggi diatur oleh masing-masing perguru-an tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Jika dilihat anatomi standar minimal perguruan tinggi sebagaimana diatur oleh PP.No.19 Tahun 2005, maka dapat dikemukakan bahwa Pemerintah memberikan peluang yang jauh lebih besar pada perguruan tinggi untuk menetapkan sendiri berbagai standar yang sebelumnya selalu ditetapkan oleh Pemerintah. Kondisi ini harus dipandang sebagai peluang bagi perguruan tinggi untuk dapat meraih peringkat mutu yang tinggi sesuai visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan. Di samping itu, Pasal 91 ayat (2) PP.No.19 Tahun 2005 menyatakan bahwa penjaminan mutu di perguruan tinggi bertujuan untuk memenuhi atau melampaui SNP (standar mutu minimal perguruan tinggi). Pengertian melampaui SNP adalah melampaui jumlah 8 macam standar minimal, dan/atau melampaui substansi standar minimal tersebut, misalnya jika standar minimal menurut SNP bagi dosen yang memberi kuliah di program sarjana disyaratkan lulusan S2, maka perguruan tinggi yang ingin melampaui substansi standar minimal tersebut dapat menetapkan bahwa dosen tersebut harus S3.
22
Dalam bentuk bagan, SNP sebagai standar mutu perguruan tinggi dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut:
Gambar 1: SNP sebagai standar mutu perguruan tinggi
Dalam kerangka sistem penjaminan mutu pergu-ruan tinggi, dapat dikemukakan bahwa sebuah perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila minimal memenuhi SNP (standar minimal) yang berjumlah 8 macam sebagaimana digambarkan di atas. Dalam hal sebuah perguruan tinggi mampu melampaui 8 macam standar tersebut, baik dari macam maupun substansi standar tersebut, maka perguruan tinggi itu dinyatakan telah melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan (continuous quality improvement).
23
8 Jenis SNP(Standar Minimal)
Standar Lain(Melampaui SNP)
Diwajibkanoleh PP No.19/2005
Inisiatif PeruruanTinggi
Psl 2 ayat (1) PP No 19/20051. Standar Isi2. Sandar Proses3. Standar Kompetensi Lulusan4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan5. Standar Sarana dan Prasarana6. Standar Pengelolaan7. Standar Pembiayaan8. Standar Penilaian Pendidikan
Ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi, misala. Penelitian dan publikasib. Pengabdian kepada masyarakat; c. Sistem informasi;d. Kerjasama institusional dalam dan luar negeri; e. Kemahasiswaan;f. Suasana akademik;g. Sumber pendanaan
h. Bidang lain sesuai ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.
*********
BAB II
PROSES PENETAPAN STANDAR MUTU PERGURUAN TINGGI
Proses penetapan standar mutu, khususnya standar mutu perguruan tinggi yang melampaui SNP, dimulai di tingkat perguruan tinggi, kemudian tingkat fakultas, tingkat jurusan atau departemen, dan unit-unit lainnya. Penetapan standar mutu di tingkat yang lebih rendah perlu mengacu standar mutu di tingkat yang lebih tinggi dan menyesuaikan-nya, sehingga standar mutu tersebut menjadi khas pada
24
setiap perguruan tinggi sesuai dengan visi perguruan tinggi dan kebutuhan stakeholders yang dilayaninya. Selanjutnya, standar mutu tersebut harus dijabarkan dalam bentuk manual penjaminan mutu, untuk kemudian diterapkan atau diimplemen-tasikan.
Penetapan standar mutu pada masing-masing tingkat dilakukan dengan mendasarkan pada visi dan kebutuhan stakeholders. Standar mutu dari setiap aspek dari perguruan tinggi merupakan penjabaran visi perguruan tinggi secara deduktif, dan pemenuhan kebutuhan stakeholders perguru-an tinggi secara induktif.
Contoh proses penetapan standar mutu perguruan tinggi, dapat dilihat pada Gambar 2:
Gambar 2: Proses penetapan standar mutu perguruan tinggi
25
VisiPerguruan
Tinggi
KebutuhanStakeholders 8 Jenis SNP
(Standar Minimal)
Standar Lain(Melampaui SNP)
Inisiatif PeruruanTinggi
Diwajibkanoleh PP No.19/2005
Di tingkat perguruan tinggi dan di tingkat yang lebih rendah, dapat dibentuk tim atau satuan tugas untuk merumuskan kebijakan, standar mutu, dan manual penjaminan mutu, serta mendisain dokumen penjaminan mutu. Tim atau satuan tugas tersebut terdiri atas unsur pimpinan dan unsur pelaksana, agar kebijakan, standar, manual, maupun dokumen yang disusun sesuai dengan visi perguruan tinggi maupun dengan kebutuhan stakeholders, serta memiliki tingkat aplikabilitas yang tinggi.
1. Langkah Pertama: Pemetaan Komponen dan Sub Komponen Perguruan Tinggi sebagai dasar penyusunan standar mutu pada setiap sub komponen.
Tim atau satuan tugas merumuskan komponen dan sub komponen perguruan tinggi, minimum berdasarkan SNP (8 macam) dan berdasarkan standar yang melampaui SNP, misalnya sebagai berikut:
a. Berdasarkan SNP (8 macam komponen):
KOMPONEN SUB KOMPONEN
1
Isi Pendidikan
1. Struktur kurikulum2. Cakupan kurikulum3. Relevansi kurikulum4. Beban kredit kurikulum5. Integrasi kurikulum6. Fleksibilitas kurikulum
2Proses
Pembelajaran
1. Perencanaan proses pembelajaran2. Pelaksanaan proses pembelajaran3. Penilaian hasil proses pembelajaran4. Pengawasan proses pembelajaran
26
5. Pengembangan proses pembelajaran
3 Dosen Dan Non Dosen
1. Rekrutasi dan Seleksi2. Kualifikasi3. Pengalaman 4. Kemampuan manajerial5. Kinerja 6. Ketaatan pada kode etik7. Pengembangan diri
4
Sarana DanPrasarana
1. Peralatan ruang kuliah2. Peralatan ruang kantor3. Bahan Pustaka dan Sarana Pendukung 4. Kendaraan bermotor5. Fasilitas Komputer dan akses Komputer6. Gedung ruang kuliah7. dst.
Dan seterusnya
sampai berjumlah 8
Dst.
b. Berdasarkan standar yang melampaui SNP (sesuai visi perguruan tinggi dan kebutuhan stakeholders), misalnya:
KOMPONEN SUB KOMPONEN
9
Penelitian
1. Arah Penelitian2. Peta penelitian3. Agenda Penelitian4. Metode Penelitian5. Waktu penyelesaian penelitian6. Prosedur Penelitian
101. Arah Kerjasama2. Peta Kerjasama
27
Kerjasama3. Agenda Kerjasama4. Bentuk Kerjasama5. Jangka Waktu Kerjasama6. dst.
11
Mahasiswa
1. Perekrutan (media, persyaratan masuk)2. Sistem seleksi3. Kegiatan ekstra kurikuler4. Pelayanan untuk mahasiswa5. Bantuan tutorial6. Informasi bimbingan karier7. Konseling pribadi dan sosial 8. dst.
Dan seterusnya
sampai jumlah yang sesuai
visi dan kebutuhan
stakeholdersperguruan
tinggi
Dst.
2. Langkah Kedua: Perumusan Standar Mutu Setiap Sub Komponen.
Pembagian tugas pada masing-masing anggota tim atau satuan tugas untuk merumuskan standar mutu dari masing-masing sub komponen, misalnya apabila disepakati terdapat 14 komponen standar mutu, maka ke 14 komponen itu dibagi habis kepada seluruh anggota tim atau satuan tugas. Diskusi tentang rumusan standar mutu untuk setiap sub komponen perguruan tinggi akan berlangsung dalam waktu relatif lama.
28
Rumusan standar mutu pada setiap sub komponen harus didasarkan pada visi perguruan tinggi dan kebutuhan stakeholders. Misalnya tentang sub komponen perekrutan mahasiswa dalam komponen mahasiswa, dapat terdiri atas standar mutu sebagai berikut:1. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa
baru harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon mahasiswa;
2. Jurusan harus menetapkan persyaratan spesifik mahasiswa pada setiap program studi yang dikelolanya;
3. Jurusan harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima pada setiap program studi sesuai dengan kapasitas jurusan untuk setiap program studi;
4. Kebijakan perekrutan mahasiswa baru harus terus menerus dikembangkan secara reguler agar selalu sesuai dengan kebutuhan stakeholders.
Keluaran dari langkah pertama berupa daftar komponen dan sub komponen, serta keluaran dari langkah kedua berupa standar mutu untuk setiap sub komponen, harus didiskusikan dengan unit pada perguruan tinggi yang relevan dengan standar mutu tersebut, untuk kemudian disampaikan kepada Senat Perguruan Tinggi untuk mendapat persetujuan. Khusus pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat, setelah menda-pat persetujuan Senat Perguruan Tinggi, kedua jenis keluaran tersebut harus dimintakan persetujuan dari badan hukum penyelenggara perguruan tinggi yang bersangkutan, karena penerapan standar mutu tersebut akan berdampak
29
pada aspek pendanaan yang merupakan tanggung-jawab dari badan hukum penyelenggara perguruan tinggi tersebut.
Setelah persetujuan yang dimaksud di atas diperoleh, pemimpin perguruan tinggi menuangkan standar mutu pada setiap sub komponen tersebut di dalam sebuah peraturan yang berlaku internal perguruan tinggi yang bersangkutan. Dengan demikian, standar mutu perguruan tinggi tersebut dapat mulai masuk pada tahap pelaksanaan atau implementasi.
*********
BAB III
IMPLEMENTASI STANDAR MUTU PERGURUAN TINGGI
Setelah standar mutu perguruan tinggi ditetapkan dalam suatu peraturan oleh pemimpin perguruan tinggi, maka standar mutu perguruan tinggi tersebut harus dilaksanakan atau diimplementasikan. Tahap implementasi standar mutu perguruan tinggi terdiri atas beberapa langkah secara berurutan sebagai berikut:
30
1. Penetapan kelembagaan implementasi standar mutu perguruan tinggi (penetapan sistem mutu);
2. Penyusunan manual implementasi standar mutu perguruan tinggi (penyusunan manual mutu);
3. Penyusunan dokumen implementasi standar mutu perguruan tinggi (penyusunan manual prosedur, instruksi kerja, dan borang);
4. Sosialisasi standar mutu, kelembagaan, manual, serta dokumen pada internal stakeholders;
5. Implementasi standar mutu, kelembagaan, manual, serta dokumen.
Adapun berbagai langkah sebagaimana dikemuka-kan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Langkah Pertama: Penetapan kelembagaan implementasi standar mutu perguruan tinggi.
Untuk mengimplementasikan standar mutu perguruan tinggi yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan, dibutuhkan suatu kelembagaan di dalam perguruan tinggi yang akan melaksa-nakan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu tersebut secara berkelanjutan.
Paling tidak terdapat tiga alternatif model kelembagaan dalam implementasi standar mutu perguruan tinggi, yaitu:a. Membentuk
unit/lembaga/kantor/biro yang bertugas melaksanakan, mengendalikan, dan
31
mengembangkan standar mutu perguruan tinggi;
b. Implementasi standar mutu perguruan tinggi diintegrasikan ke dalam kelembagaan perguruan tinggi yang telah ada, sehingga tidak perlu dibentuk kelembagaan khusus yang menangani implementasi standar mutu perguruan tinggi;
c. Pada tahap awal dibentuk unit/lembaga/ kantor/biro yang bertugas melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu perguruan tinggi. Sampai batas waktu yang ditetapkan, secara berangsur pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu diintegrasikan ke dalam kelembagaan perguruan tinggi yang telah ada.
Masing-masing alternatif model kelembagaan sebagaimana dikemukakan di atas memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu setiap perguruan tinggi yang akan menjalankan penjaminan mutu dengan jalan mengelola standar mutu perguruan tinggi, harus memper-timbangkan secara seksama kemampuan, budaya organisasi, ukuran, serta sejarah yang dimiliki oleh perguruan tinggi tersebut.
Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa untuk sebuah perguruan tinggi yang relatif baru berdiri, jumlah program studi serta mahasiswa yang dikelola relatif kecil, kemampuan pendanaan terbatas, dan belum memiliki budaya organisasi, maka sebaiknya memilih alternatif b, yaitu implementasi standar mutu perguruan
32
tinggi diintegrasikan ke dalam kelembagaan perguruan tinggi yang telah ada.
Alternatif model kelembagaan manapun yang dipilih, kelembagaan tersebut memiliki fungsi dan tugas antara lain:
a. menjaga seluruh proses pengelolaan standar;
b. memantau pengaruh proses itu pada mutu kegiatan suatu unit;
c. mengkoordinasi rapat manajemen untuk membahas implementasi standar mutu di unit;
d. melaporkan setiap kemajuan dan hambatan yang terjadi dalam implementasi standar mutu;
e. menemukan penyimpangan yang terjadi dan melakukan tindakan koreksi;
f. melakukan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan.
2. Langkah Kedua: Penyusunan manual imple-mentasi standar mutu perguruan tinggi.
Agar implementasi standar mutu perguruan tinggi dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yaitu penjaminan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan, maka perlu ditetapkan manual atau petunjuk pelaksanaan mengenai prosedur atau tata cara implementasi standar mutu perguruan tinggi untuk setiap standar mutu perguruan tinggi. Manual implementasi ini sangat diperlukan untuk mencegah multi tafsir
33
dari para pelaksana standar di lapangan, tentang bagaimana implementasi suatu standar mutu perguruan tinggi harus dilaksanakan.
Tim atau satuan tugas yang dibentuk oleh perguruan tinggi dapat merancang manual implementasi standar mutu perguruan tinggi. Dalam hal ini dapat dikemukakan sebuah contoh tentang Manual Implementasi Standar Mutu Kehadiran Dosen Dalam Tatap Muka.
Standar mutu kehadiran dosen: 16 kali tatap muka per semester
No Urutan Kegiatan
Petugas Kode Dokumen
1. Meminta jadwal kuliah setiap dosen
Tata Usaha Fakultas
JK 001-06
2. Menyusun jadwal kuliah lengkap per semester
Tata Usaha Fakultas
JKL 001-06
3. Mengumumkan jadwal kuliah kepada mahasiswa
Tata Usaha Fakultas
PM 003-06
4. Menyediakan berita acara kuliah setiap dosen yang berisi tanggal, pokok bahasan, tanda tangan dosen
Biro Administrasi Akademik
BAK 001-06
5. Mengisi berita acara kuliah
Dosen BAK 001-06
6. Menyusun Tata Usaha RKD 001-06
34
rekapitulasi kehadiran dosen untuk memberi kuliah
Fakultas
7. Melaporkan rekapitulasi kehadiran dosen untuk memberi kuliah kepada pemimpin fakultas
Tata Usaha Fakultas
RKD 002-06
8. Memberikan umpan balik kepada Dosen tentang tingkat kehadirannya dalam memberi kuliah
Pemimpin Fakultas
UBD 001-06
3. Langkah Ketiga: Penyusunan dokumen imple-mentasi standar mutu perguruan tinggi.
Dokumen implementasi standar mutu perguruan tinggi selain berfungsi sebagai petunjuk tentang prosedur implementasi suatu standar mutu, terutama juga berfungsi sebagai alat untuk memantau tingkat keberhasilan implementasi suatu standar mutu tertentu.
Tim atau satuan tugas penjaminan mutu, yang di dalamnya terdapat unsur pelaksana, meng-inisiasi penyusunan dokumen ini dengan melakukan sosialisasi dan uji coba terlebih dahulu, sebelum dokumen tersebut ditetapkan sebagai dokumen resmi implementasi suatu standar mutu tertentu dengan dibubuhi kode
35
dokumen. Keterlibatan unsur pelaksana dalam tim atau satuan tugas dalam penyusunan dokumen ini sangat diperlukan, agar dokumen yang dibuat sesuai dengan kebutuhan lapangan dan dapat mendukung pencapaian dan pemantauan pemenuhan suatu standar tertentu. Hal ini sesuai dengan prinsip ‘upstream management’.
Contoh dokumen berita acara kuliah yang diletakkan di ruang kuliah, dan harus diisi dosen setiap kali memberi kuliah di ruang tersebut:
Form: BAK 001- 06
Mata kuliah : _______________________
Dosen : _______________________
No Tanggal Pokok Bahasan
Tugas Tanda Tangan Dosen
1 ada/tidak
2 ada/tidak
3 ada/tidak
4. Langkah Keempat: Sosialisasi draft standar mutu, kelembagaan, manual, serta dokumen pada internal stakeholders.
36
Setelah draft standar mutu, kelembagaan, manual, dan dokumen selesai dirumuskan oleh tim, sebelum ditetapkan dalam suatu peraturan oleh pemimpin perguruan tinggi, sebaiknya dilakukan sosialisasi kepada seluruh internal stakeholders (dosen, non dosen, serta mahasiswa), sesuai dengan relevansinya.
Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan dengan presentasi dan diskusi draft standar mutu, kelembagaan, manual, dan dokumen yang telah selesai dirumuskan oleh tim. Melalui kegiatan ini akan diperoleh masukan dari berbagai pihak, yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar penyempurnaan dokumen tersebut.
Setelah standar mutu, kelembagaan, manual, dan dokumen selesai dirumuskan serta telah ditetapkan dalam suatu peraturan oleh pemimpin perguruan tinggi, maka sebelum implementasi secara menyeluruh, hal-hal tersebut perlu didiseminasikan secara seksama.
Dalam kegiatan diseminasi ini, selain dipresen-tasikan penjaminan mutu secara konseptual, juga harus diperagakan tentang proses implementasi standar mutu perguruan tinggi in action. Atau dapat juga dilakukan dengan memilih satu atau lebih unit sebagai model uji coba. Melalui diseminasi ini diharapkan baik penanggungjawab, pelaksana, serta sasaran penerapan standar mutu perguruan tinggi, memiliki pemahaman dan komitmen untuk mengimplementasikan standar mutu yang telah ditetapkan.
37
5. Langkah Kelima: Implementasi standar mutu, kelembagaan, manual, serta dokumen.
Implementasi standar mutu oleh penanggung-jawab, pelaksana, serta sasaran penerapan standar mutu dalam suatu sub komponen perguruan tinggi, dimulai dengan melihat rumusan standar dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakannya.
Mengacu pada standar tersebut, penanggung-jawab, pelaksana, serta sasaran penerapan standar mutu membaca manual implementasi standar mutu setiap kegiatan dalam suatu sub komponen. Setelah itu siapkan dokumen yang relevan dengan setiap langkah dalam kegiatan tersebut. Sebagaimana dikemukakan di atas, dokumen ini selain berfungsi sebagai penuntun kegiatan agar sesuai dengan manual, juga akan berfungsi sebagai sarana pengendalian agar pelaksanaan kegiatan selalu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Pada gilirannya, hasil pengendalian tersebut digunakan untuk mengembangkan atau menaikkan standar ke arah yang lebih tinggi atau lebih baik.
*********
38
BAB IV
EVALUASI IMPLEMENTASI STANDAR MUTU PERGURUAN TINGGI
Kegiatan evaluasi implementasi standar mutu bertujuan mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar, dibandingkan dengan standar mutu yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan oleh pemimpin perguruan tinggi.
Untuk itu, kegiatan evaluasi harus menggunakan dokumen implementasi dan dokumen standar mutu. Hal ini sesuai dengan prinsip ‘speak with data’ sebagaimana dikemukakan dalam Buku Pedoman Penjaminan Mutu, Ditjen. Dikti. 2003.
Di dalam Buku tersebut, evaluasi implementasi standar mutu disebut sebagai manajemen pengen-dalian standar atau manajemen kendali mutu.
Manajemen kendali mutu terdiri atas dua langkah, yaitu:
Langkah Pertama: Pengendalian atau pengecekan kesesuaian implementasi standar dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan; dan
Langkah Kedua: Penetapan standar baru setelah diketahui hasil pengendalian atau pengecekan.
Manajemen kendali mutu dalam implementasi standar mutu suatu kegiatan dalam sub komponen tertentu di perguruan tinggi, dapat dilihat secara skematis pada Gambar 3 di bawah ini.
38
Evaluasi Implementasi Standar Mutu atau Manajemen Kendali Mutu di Perguruan Tinggi.
Gambar 3: Manajemen Kendali Mutu di Perguruan Tinggi (lihat Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Ditjen. Dikti, 2003)
39
Laksanakan action tersebutTidak
Gabungkan pada proses PDCA
berikutnya
Ya
Penentuan standar mutu
Audit butir mutu
Kesenjanganstandar mutu
dan hasil audit Identifikasi action
untuk memenuhi standar mutu
Evaluasi standar mutu dan kaizen
Pengecekan dimaksudkan untuk melihat tentang ada atau tidaknya gap antara standar yang telah ditetapkan dengan implementasi standar pada kenyataannya.
Bila ternyata terdapat gap antara standar dan implementasi standar pada kenyataannya, maka penanggungjawab kegiatan harus segera meng-identifikasi langkah koreksi kegiatan agar kegiatan dapat kembali memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan untuk kegiatan tersebut. Kemudian integrasikan langkah koreksi tersebut pada proses implementasi kegiatan selanjutnya.
Sebaliknya, bila tidak terdapat gap antara standar dan implementasi standar pada kenyataannya, maka langkah yang harus dilakukan adalah meningkatkan standar mutu, sehingga tercipta standar mutu yang baru dengan tingkat yang lebih tinggi untuk kegiatan dalam sub komponen tersebut.
Kegiatan pengecekan harus dilakukan oleh pihak pelaksana sendiri, dan/atau oleh penanggungjawab dan/atau oleh pihak lain yang diberi tugas tersebut, dan/atau oleh pihak eksternal yang independen.
Dengan cara ini hasil evaluasi implementasi dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Dalam praktek, dikenal beberapa bentuk kegiatan pengecekan antara lain monitoring dan evaluasi (monev), kegiatan ini dilakukan oleh pihak pelaksana sendiri, serta audit internal yang dilakukan oleh pihak lain. Masing-masing kegiatan tersebut memiliki maksud dan tujuan yang berbeda.
40
Monitoring atau pemantauan adalah kegiatan pengecekan yang dilakukan pada saat pelaksanaan suatu standar mutu sedang berlangsung. Dengan kegiatan monitoring ini bila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya dapat segera diketahui dan dilakukan tindakan koreksi. Untuk itu, monitoring atau pemantauan merupakan kegiatan yang dapat dilakukan setiap waktu. Hal ini berarti bahwa kegiatan monitoring tidak harus menunggu sampai pelaksanaan atau implementasi selesai, tetapi dapat dilakukan paralel atau bersamaan dengan tahap pelaksanaan. Pelaksanaan monitoring dapat dilakukan dengan cara yang sama untuk berbagai tingkat (universitas, fakultas, jurusan, laboratorium, dll.), dan berbagai fungsi (penjaminan mutu kurikulum, penjaminan mutu proses pembelajaran, penjaminan mutu penelitian, penjaminan mutu program hibah kompetisi, dll.), tetapi menggunakan standar mutu yang berlainan.
Evaluasi adalah kegiatan pengecekan yang dilakukan pada saat implementasi suatu kegiatan sudah selesai dalam suatu rentang waktu yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah usaha untuk mengetahui kondisi nyata dari sebuah kegiatan.
Evaluasi harus memuat informasi yang valid (valid) dan terpercaya (reliable). Kedua prinsip tersebut, didasarkan pada serangkaian nilai yang melandasi pelaksanaan evaluasi, yaitu objektivitas (objectivity), kebenaran (truth), dan kejujuran (honesty).
Evaluasi implementasi standar mutu dapat dilakukan berdasarkan hasil monitoring. Melalui evaluasi ini akan diketahui kondisi objektif dari sebuah lembaga (perguruan tinggi/fakultas/jurusan),
41
dan sekaligus dapat ditentukan pengembangan serta peningkatan standar mutu pada kurun waktu berikutnya.
Dengan kegiatan evaluasi implementasi standar mutu dapat ditetapkan bahwa suatu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar mutu atau tidak, berguna atau tidak, benar atau salah, efektif atau tidak, dan sebagainya. Evaluasi ini merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan monitoring atau dapat dikatakan sebagai “A pair of scissors of monitoring”. Sukar sekali melakukan evaluasi tanpa didasarkan pada hasil monitoring. Oleh karena itu, kegiatan monitoring dan evaluasi sering disebut sebagai monitoring-evaluasi (monev) dan dilakukan oleh bagian, atau tim yang sama yang ditunjuk oleh pihak pelaksana atau penang-gungjawab.
Evaluasi implementasi standar mutu dilakukan dengan pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Evaluasi ini tidak hanya sekedar menyajikan data, tetapi yang lebih penting adalah mengidentifikasi kondisi saat ini, identifikasi akar masalah penyebab terjadi kondisi tersebut, dan langkah pemecahan masalah untuk mencapai kondisi yang diinginkan.
Audit Internal adalah kegiatan pengecekan yang dilakukan oleh pihak lain atau auditor yang bersifat independen. Kegiatan ini bertujuan memeriksa kesesuaian/ketidaksesuaian antara implementasi standar mutu dengan standar mutu yang telah ditetapkan; memeriksa efektivitas pencapaian standar mutu; menemukan penyebab suatu ketidaksesuaian atau gap yang terjadi; memfasilitasi
42
penetapan langkah peningkatan mutu; memfasilitasi usaha perbaikan kelembagaan penjaminan mutu; dan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Hasil evaluasi implementasi standar mutu yang dilakukan secara komprehensif, akan merupakan dasar penetapan standar baru yang lebih tinggi atau lebih baik, yang akan digunakan sebagai standar pada tahap implementasi kegiatan berikutnya.
*********
43
BAB V
PROSES PENINGKATAN STANDAR MUTU PERGURUAN TINGGI
Mengacu pada model penjaminan mutu dalam Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Ditjen Dikti, 2003, kegiatan peningkatan mutu termasuk dalam kegiatan evaluasi implementasi standar mutu, atau disebut manajemen pengen-dalian standar mutu, atau dapat pula disebut manajemen kendali mutu. Sebagaimana dikemukakan di dalam Bab sebelumnya, kegiatan manajemen kendali mutu terdiri atas dua kegiatan yaitu pengendalian/pengecekan dan penetapan standar baru.
Kegiatan kedua dalam manajemen kendali mutu adalah penetapan standar baru. Di dalam kegiatan penetapan standar baru tercakup tahap kegiatan:
1. Perumusan tindakan koreksi; 2. Peningkatan mutu;3. Benchmarking; dan 4. Penetapan standar baru.
Perumusan tindakan koreksi didasarkan pada hasil monitoring, evaluasi, dan audit internal, sehingga diharapkan dapat diformulasikan rumusan tindakan koreksi yang tepat, baik, dan benar.
Rumusan tindakan koreksi tidak boleh didasarkan atas asumsi atau anggapan, melainkan harus didasarkan atas data dan fakta (speak with data).
44
Peningkatan mutu harus didasarkan atas hasil monitoring, evaluasi, dan audit internal, serta rumusan tindakan koreksi. Berdasarkan kegiatan tersebut dapat diketahui dan dipetakan kekuatan, kelemahan, hambatan, dan tantangan dari suatu unit kerja. Selain itu, dapat pula diukur tingkat pencapaian standar mutu atau dapat dipetakan standar mutu yang sudah tercapai dan standar mutu yang belum tercapai. Oleh karena itu, berdasarkan data ini dapat ditentukan titik berat atau skala prioritas dalam usaha peningkatan mutu.
Kegiatan peningkatan mutu dapat dibagi menjadi dua kelompok. Bagi lembaga/institusi yang dalam implementasi kegiatannya belum memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, maka peningkatan mutu dimaksudkan untuk identifikasi tindakan koreksi agar kegiatan dapat kembali mencapai standar mutu yang telah ditetapkan tersebut. Bagi lembaga/institusi yang implementasi kegiatannya telah memenuhi standar (tidak terdapat gap), selanjutnya dilakukan peningkatan standar mutu dengan menetapkan standar mutu yang baru, dengan tingkat yang lebih tinggi atau lebih baik.
Kegiatan peningkatan standar mutu baru secara terus menerus perlu dilakukan agar mutu perguruan tinggi dapat berkembang secara berkelanjutan continuous quality improvement (CQI). Melalui CQI ini, pada gilirannya standar mutu perguruan tinggi dapat melampaui SNP secara bertahap.
Bila suatu perguruan tinggi sudah dapat melampaui SNP, bukan berarti perguruan tinggi tersebut dapat berpuas diri, karena kegiatan peningkatan standar mutu perlu dilakukan secara berkelanjutan. Untuk
45
perguruan tinggi yang standar mutunya sudah melampaui SNP, perlu melakukan benchmarking sehingga dapat ditetapkan jenis/macam standar lain yang melampaui SNP (lihat Gambar 1). Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga eksistensi perguruan tinggi tersebut, karena penilaian dan tuntutan stakeholders terhadap mutu perguruan tinggi selalu berkembang.
Berdasarkan manajemen kendali mutu (lihat Gambar 3), prosedur peningkatan mutu dapat diuraikan sebagai berikut. Bila berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, dan audit internal terjadi gap antara standar mutu yang telah ditetapkan dengan ketercapaian implementasi standar tersebut pada kenyataannya, maka harus segera dilakukan perumusan tindakan koreksi dan pelaksanaan tindakan koreksi. Perumusan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan dilakukan dengan meng-identifikasi langkah kegiatan (action) untuk memenuhi standar mutu, melaksanakan langkah kegiatan tersebut, dan selanjutnya mengintegrasi-kan pada siklus kegiatan penjaminan mutu berikutnya. Bila atas dasar hasil monitoring, evaluasi, dan audit tidak terjadi gap antara standar mutu yang telah ditetapkan dengan ketercapaian implementasi, maka pada proses penetapan standar mutu berikutnya perlu dilakukan peningkatan standar mutu, dan penetapan standar mutu yang baru yang lebih tinggi atau lebih baik.
Usaha peningkatan mutu dan penetapan standar baru selain didasarkan atas hasil monitoring, evaluasi, dan audit, perlu juga dilakukan benchmarking. Benchmarking memudahkan sebuah perguruan tinggi melakukan diversifikasi standar
46
mutu dan menentukan arah serta sasaran yang dituju sesuai dengan kebutuhan stakeholders.
Benchmarking pada perguruan tinggi adalah pembandingan standar mutu baik antar bagian internal perguruan tinggi, maupun dengan standar mutu eksternal perguruan tinggi secara berkelanjutan, yang bertujuan untuk diversifikasi standar mutu. Dengan membandingkan pada standar yang digunakan perguruan tinggi lain, maka akan diketahui kelebihan perguruan tinggi lain dan kekurangan/kelemahan standar mutu yang digunakan oleh perguruan tinggi sendiri. Dengan demikian, dapat diusahakan peningkatan standar mutu perguruan tinggi sehingga menjadi sama atau bahkan melebihi standar mutu perguruan tinggi lain tersebut. Melalui benchmarking yang dilakukan secara berkelanjutan, sebuah perguruan tinggi akan memiliki keunggulan kompetitif (competitive advantage).
Ada dua jenis benchmarking, yaitu benchmarking internal dan benchmarking eksternal. Benchmarking internal adalah upaya pembandingan standar mutu antar bagian/jurusan/fakultas/unit di dalam perguruan tinggi. Benchmarking eksternal adalah upaya pembandingan standar mutu internal perguruan tinggi terhadap standar mutu eksternal perguruan tinggi lain.
Salah satu dasar pemikiran perlunya benchmarking adalah bahwa tidak ada gunanya mengasingkan diri untuk berusaha menemukan kegiatan baru yang dapat meningkatkan standar mutu, apabila kegiatan itu sendiri sudah ada. Apabila sebuah perguruan tinggi memiliki kegiatan yang lebih baik, maka hal
47
yang logis dilakukan perguruan tinggi lainnya adalah mengadopsi dan kemudian melakukan penyempurnaan, hingga mencapai bentuk yang lebih baik dan sesuai dengan kondisi perguruan tinggi yang bersangkutan.
Penetapan standar baru dalam suatu siklus penjaminan mutu, dimulai dengan menugaskan salah satu unit di dalam kelembagaan penjaminan mutu yang ada, misalnya Gugus Penjaminan Mutu, atau dapat juga dengan membentuk suatu tim peningkatan mutu di dalam perguruan tinggi. Tim ini bertugas menyusun rekomendasi peningkatan mutu dan penetapan standar baru yang diajukan kepada pemimpin perguruan tinggi. Rekomendasi peningkatan mutu dan penetapan standar baru disusun berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, dan audit mutu, baik internal maupun eksternal, serta memperhatikan masukan dari seluruh stakeholders dan hasil proses benchmarking. Rekomendasi ini berupa usulan tindakan yang sebaiknya dilakukan untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan, atau usulan standar baru yang lebih tinggi atau lebih baik daripada standar mutu yang telah ditetapkan. Karena rekomendasi yang disusun oleh tim akan ditindaklanjuti dan menjadi suatu keputusan, maka tim yang dibentuk harus memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang ini, misalnya diambil dari para auditor internal yang telah tersertifikasi.
*********
DAFTAR PUSTAKA
48
Donald Kennedy, Academic Duty, Harvard University Press, 2003.
Glenys Patterson, The University From Ancient Greece to the 20th Century, The Dunmore Press, 1997.
Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Ditjen Dikti, Depdiknas 2003,
Praktek Baik (Good Practices) Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi, Ditjen Dikti, Depdiknas, 2005.
Sheila Slaughter and Larry L. Leslie, Academic Capitalism, Johns Hopkins University Press, 1997.
Sinclair Goodlad, The Quest for Quality, Sixteen Forms of Heresy in Higher Education, 1995.
*********
49
