PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARANWhistleblowing System

@perumdamri damri.co.idHELLO

1 5 0 0 - 8 2 5@damriindonesia damriindonesia

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN

PELANGGARAN

LEMBARPENGESAHAN

Dewan Pengawas

Direksi

Dewan Pengawas bersama-sama dengan Direksi Perum DAMRI sepakat dan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan yang senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) yang diwujudkan dalam Whistleblowing System.

Jakarta, Maret 2019

Ketua : Muhamad Salim

Anggota : Edy Cahyono

Anggota : Musyafaur Rahman

Direktur Utama : Setia N. Milatia Moemin

Direktur Komersial dan : Tatan Rustandi Pengembangan Usaha

Direktur SDM & Umum : Sadiyo Sardi

Direktur Keuangan : Sri Purwanto

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN iIi

daftar isi

BAB i pendahuluan

1

1

1

2

2

3

1

A. Umum

B. Tujuan

C. Dasar

D. Ruang Lingkup

E. Sistematika Kebijakan WBS

F. Pengertian

IIIIV

Lembar PengesahanDaftar Isi

BAB iI KETENTUAN UMUM PENANGANAN PENGADUAN pELANGGARAN

BAB iIi PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN

4

4

4

5

55

5

4

A. Kebijakan Menerima dan Menyelesaikan Pengaduan Pelanggaran

B. Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran 1. Kewenangan Direksi dan Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang Diduga Dilakukan oleh Pegawai 2. Kewenangan Dewan Pengawas dan Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang Diduga Dilakukan oleh Oknum Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas dan Organ Penunjang Dewan Pengawas

C. Tim Investigasi 1. Tim Investasi bagi Pengaduan Pelanggaran yang Diduga Dilakukan oleh oknum Pegawai Perum Damri 2. Tim Investasi bagi Pengaduan Pelanggaran yang Diduga Dilakukan oleh Oknum Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas dan Organ Penunjang Dewan Pengawas

666

D. Admin Pengaduan 1. Admin Pengaduan jalur Direksi 2. Admin Pengaduan jalur Dewan Pengawas

7

8

9

9

9

9

A. Penerimaan Pengaduan Pelanggaran

B. Proses Penanganan Pengaduan

C. Administrasi Pengaduan

D. Pemantauan Tindak Lanjut

E. Penyampaian Tanggapan

F. Publikasi dan Sosialisasi

7

BAB iv PERLINDUNGAN, APRESIASI DAN SANKSI

10

11

11

11

A. Perlindungan Pelapor dan Terlapor

B. Apresiasi Pelapor

C. Sanksi atas Pelaporan Palsu (False Misconduct Reports)

D. Rehabilitasi Nama Baik

10

BAB v PEnutup 12

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN iV

pendahuluan

a. umum

B. tujuan

Penyelesaian pengaduan pelanggaran oleh stakeholders merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan stakeholders dalam rangka menjamin hak-haknya dalam berhubungan dengan perusahaan, dan menjamin penanganan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan, pemerintah dan aparat berwajib. Untuk itu maka perlu dirumuskan kebijakan, sistem dan prosedur penanganan yang selaras untuk mengatur penyelesaian pengaduan pelanggaran bagi stakeholders dalam suatu sistem Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System).

Kebijakan Pengaduan Pelanggaran merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasi terjadi di dalam suatu perusahaan.

Pengaduan yang diperoleh dari mekanisme pengaduan pelanggaran ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut.

c. dasar1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Tujuan dari penyusunan whistleblowing system adalah sebagai acuan bagi Insan DAMRI dalam pengelolaan dan penanganan pengaduan/penyingkapan dari Pelapor (whistleblower) yang disampaikan melalui Whistleblowing System (WBS), agar setiap laporan yang disampaikan terjaga kerahasiaannya dan kasus yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat ditindaklanjuti.

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN 1

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum DAMRI.7. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN.8. Pedoman Sistem Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System) tahun 2008 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).9. Pedoman Good Corporate Governance (GCG Code) Perum Damri.10. Pedoman Etika (Code of Conduct) Perum Damri.11. Perjanjian Kerja Bersama Perum Damri12. Keputusan Direksi Nomor : SK.236/HK.001/DAMRI-2017 tentang Peraturan Disiplin Pegawai di Lingkungan Perum Damri

d. Ruang Lingkup Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran ini diberlakukan bagi pihak internal maupun eksternal Perum Damri dengan ketentuan sebagai berikut:1. Pelapor pelanggaran yang dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas, Organ Penunjang Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh Pegawai di lingkungan Perum Damri maupun stakeholders lainnya dalam menjalankan hubungan kerja sesuai dengan standar etika yang berlaku di Perum Damri 2. Oknum pelaku pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas, Organ Penunjang Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh Pegawai di lingkungan Perum Damri.

e. Sistematika Kebijakan WBSKebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:1. Pendahuluan.2. Ketentuan Umum Penanganan Pengaduan Pelanggaran.3. Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran.4. Perlindungan, Apresiasi dan Sanksi.5. Penutup.

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN 2

f. PengertianBeberapa istilah yang digunakan dalam Kebijakan ini adalah diartikan sebagai berikut : 1. Perum DAMRI, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018.2. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi.3. Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.4. Organ Penunjang Dewan Pengawas adalah organ yang membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan fungsi pengawasan perusahaan, seperti Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Sekretaris Dewan Pengawas, serta komite lain yang berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas perlu dibentuk.5. Pegawai, adalah sumber daya manusia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, bekerja dan diberi penghargaan/imbal jasa digaji menurut ketentuan yang berlaku di Perusahaan.6. Pegawai jenjang Eksekutif Utama, adalah Jenjang jabatan untuk sebutan jabatan Sekretaris Perusahaan, Kepala Satuan dan Kepala Divisi.7. Pegawai jenjang Eksekutif, adalah jenjang jabatan dibawah Eksekutif Utama, yaitu Area Manager, Direktur SBU dan General Manager Cabang . 8. Penerima Pengaduan Pelanggaran adalah Direksi dan Dewan Pengawas.9. Pengaduan adalah tindakan untuk menyampaikan atau melaporkan adanya indikasi maupun aktivitas Pelanggaran yang merugikan Perusahaan.10. Pelanggaran adalah perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan maupun para pemangku kepentingan (stakeholders), yang dilakukan oleh Pegawai, Direksi, Dewan Pengawas, Organ Penunjang Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Pedoman Etika Perusahaan (Code of Conduct). Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (confidential). Pelanggaran yang dapat disampaikan dalam saluran Kebijakan Pengaduan Pelanggaran ini mengacu pada Pedoman Etika Perusahaan (Code of Conduct).11. Pelapor adalah pihak internal yaitu Pegawai Perum DAMRI dan tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal yaitu pelanggan, pemasok, regulator, stakeholders yang lainnya. 12. Terlapor adalah orang yang diadukan/dilaporkan atas adanya indikasi/dugaan melakukan pelanggaran Pedoman Etika Perusahaan (Code Of Conduct).13. Perwakilan Stakeholders adalah perseorangan, lembaga dan atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama stakeholders dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari stakeholders.14. Stakeholders adalah para pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.15. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran adalah Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Direksi dan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Dewan Pengawas.16. Verifikasi adalah kegiatan untuk mencari kebenaran awal terhadap adanya indikasi pelanggaran yang dilaporkan.17. Investigasi adalah serangkaian kegiatan untuk membuktikan dan mendapatkan kepastian tentang adanya hubungan antara terduga pelaku Pelanggaran dengan tindakan yang dilakukannya adalah benar telah melanggar hukum atau kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh Perum DAMRI.18. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggarnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN 3

a. Kebijakan Menerima dan Menyelesaikan Pengaduan Pelanggaran

1. Perusahaan wajib menerima Pengaduan Pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal.2. Perusahaan wajib menindaklanjuti Pengaduan Pelanggaran dari Pelapor yang mencantumkan identitasnya yang disertai dengan Bukti Pendukung atas laporan pelanggaran yang disampaikan.3. Perusahan menyediakan 1 (satu) alamat e-mail pengaduan dengan 2 (dua) saluran Pengaduan Pelanggaran, yaitu melalui jalur Direksi dan jalur Dewan Pengawas sesuai dengan level pelaku Pelanggaran.

b. Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran1. Kewenangan Direksi dan Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang Diduga Dilakukan oleh Pegawai a. Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pegawai Perum DAMRI sebagaimana diatur dalam Keputusan ini. b. Direksi membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi sesuai level pelaku pelanggaran dengan pembagian tugas sebagai berikut:

c. Susunan dan tugas Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Direksi ditetapkan dalam Keputusan Direksi. d. Masa kerja Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Direksi ditetapkan selama 2 (dua) tahun dan akan dievaluasi untuk pengangkatan periode berikutnya.

Terduga Pelaku Pelanggaran (Terlapor)

Pegawai jenjang Eksekutif UtamaPegawai jenjang Eksekutif, pejabat dibawah jenjang eksekutif dan Pelaksana

Direksi

Satuan Pengawasan Intern (SPI), Divisi SDM dan Divisi Hukum

Direktur Utama

Kepala SPI

Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran

Ketua Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran

KETENTUAN UMUM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN 4

2. Kewenangan Dewan Pengawas dan Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang Diduga Dilakukan oleh Oknum Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas dan Organ Penunjang Dewan Pengawas a. Dewan Pengawas bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, dan Organ Penunjang Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Keputusan ini. b. Dewan Pengawas membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang beranggotakan perwakilan dari Komite Audit dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. c. Ketua Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Dewan Pengawas adalah Komite Audit. d. Susunan dan tugas Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas. e. Masa kerja Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Dewan Pengawas ditetapkan selama 2 (dua) tahun dan akan dievaluasi untuk pengangkatan periode berikutnya.

c. Tim Investigasi1. Tim Investasi bagi Pengaduan Pelanggaran yang Diduga Dilakukan oleh oknum Pegawai Perum Damri a. Direksi bertanggung jawab untuk membentuk Tim Investigasi bagi Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pegawai jenjang Eksekutif Utama dan jenjang Eksekutif. b. Susunan dan tugas Tim Investigasi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi yang beranggotakan dari Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan pihak terkait lain sesuai kebutuhan. c. Tim Investigasi melakukan pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Ketua Tim Investigasi jalur Direksi adalah Kepala Satuan Pengawasan Intern (Ka. SPI).

2. Tim Investasi bagi Pengaduan Pelanggaran yang Diduga Dilakukan oleh Oknum Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas dan Organ Penunjang Dewan Pengawas a. Dewan Pengawas bertanggung jawab untuk membentuk Tim Investigasi bagi Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, dan Organ Penunjang Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Keputusan ini. b. Susunan dan tugas Tim Investigasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas yang beranggotakan perwakilan dari Komite Audit dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. c. Tim Investigasi melakukan pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Ketua Tim Investigasi jalur Dewan Pengawas adalah Komite Audit.

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN 5

d. Admin Pengaduan1. Admin Pengaduan jalur Direksi Direksi menetapkan Admin Pengaduan Pelanggaran yang bertugas menerima dan mengadministrasikan Pengaduan Pelanggaran yang masuk untuk selanjutnya diteruskan kepada Direksi sebagai Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Direksi. 2. Admin Pengaduan jalur Dewan Pengawas Dewan Pengawas menetapkan Admin Pengaduan Pelanggaran yang bertugas menerima dan mengadministrasikan Pengaduan Pelanggaran yang masuk untuk selanjutnya diteruskan kepada Dewan Pengawas sebagai Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Dewan Pengawas.

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN 6

PENGELOLAAN

PENGADUANPELANGGARAN

a. Penerimaan Pengaduan Pelanggaran 1. Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pegawai ditujukan kepada Direksi.2. Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Pengawas dan Organ Penunjang Dewan Pengawas ditujukan kepada Dewan Pengawas.3. Apabila penerima Pengaduan Pelanggaran bukan Direksi atau Dewan Pengawas, maka yang bersangkutan wajib meneruskan Pengaduan Pelanggaran tersebut kepada Direksi atau Dewan Pengawas.4. Stakeholders dan/atau Perwakilan Stakeholders mendapatkan penjelasan dari Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran tentang Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran pada saat mengajukan Pengaduan tersebut.5. Perusahaan menerima setiap Pengaduan Pelanggaran yang diajukan oleh internal Perusahaan, Stakeholders dan/atau Perwakilan Stakeholders secara tertulis, dengan mekanisme sebagai berikut: a. Apabila Terlapor adalah Pegawai (Eksekutif Utama, Eksekutif, pejabat dibawah jenjang eksekutif dan Pelaksana) disampaikan melalui: 1) Website Perusahaan www.damri.co.id atau email: pengaduan@damri.co.id 2) Surat resmi yang ditujukan kepada Direksi, dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke Perusahaan dengan alamat:

Direksi Perum Damri u.p Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran

Jl. Matraman Raya No. 25 Jakarta Timur b. Apabila Terlapor adalah oknum Direksi, Dewan Pengawas dan Organ Penunjang Dewan Pengawas disampaikan melalui: 1) Website Perusahaan www.damri.co.id atau email: pengaduan1@damri.co.id 2) Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Dewan Pengawas, dengan cara diantar langsung, atau melalui pos ke Perusahaan dengan alamat:

Dewan Pengawas Perum Damriu.p Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran

Jl. Matraman Raya No. 25 Jakarta6. Isi Pengaduan agar menjelaskan dengan lengkap dan jelas atas Pelanggaran yang dilaporkan serta pihak yang diduga sebagai pelaku/ Terlapor.7. Pengaduan Pelanggaran secara tertulis harus dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau Pengaduan Pelanggaran yang akan disampaikan.8. Perusahaan wajib memberikan tanda terima kepada setiap orang yang mengajukan Pengaduan.

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN 7

9. Apabila Pengaduan Pelanggaran diajukan oleh Perwakilan Stakeholders, maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu: a. Fotokopi bukti identitas Stakeholders dan perwakilan Stakeholders. b. Surat Kuasa dari Stakeholders kepada perwakilan Stakeholders yang menyatakan bahwa stakeholders memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama Stakeholders. c. Jika Perwakilan Stakeholders adalah lembaga atau badan hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan pengaduan berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut.10. Perusahaan menunjuk Admin Pengaduan Pelanggaran jalur Dewan Pengawas dan Direksi (selanjutnya disebut Admin Pengaduan) untuk menerima, memilah dan meneruskan laporan kepada Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran serta menjamin kerahasiaan identitas Pelapor.11. Pengaduan yang akan diproses hanya terkait dengan peristiwa/perbuatan yang terjadi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke belakang sejak pengaduan disampaikan.

1. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan Verifikasi atas laporan yang masuk dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya. Hasil Verifikasi dimuat dalam Berita Acara Verifikasi dan dilaporkan kepada Direksi.2. Direksi dan Dewan Pengawas mempelajari laporan dan kesimpulan dari Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran beserta bukti awal yang ada, dan kemudian menetapkan, apakah Pengaduan perlu ditindak lanjut ke tahap Investigasi atau tidak (ditutup).3. Berita Acara Verifikasi yang akan diproses ke tahap Investigasi disampaikan / diteruskan oleh Direksi kepada Tim Investigasi.4. Apabila yang diadukan adalah pejabat Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Direksi maupun jalur Dewan Pengawas maka pejabat yang bersangkutan harus dinon-aktifkan untuk sementara sampai menunggu hasil Verifikasi.5. Apabila hasil Verifikasi menunjukkan bahwa pejabat yang bersangkutan tidak terbukti, maka yang bersangkutan akan diaktifkan kembali. Dan apabila hasil Verifikasi terbukti, maka pejabat yang bersangkutan harus diganti.6. Terkait Pengaduan Pelanggaran yang melibatkan oknum Pegawai maka Investigasi dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan pihak terkait lain sesuai kebutuhan.7. Terkait pengaduan pelanggaran yang melibatkan oknum Direksi, Dewan Pengawas, dan Organ Penunjang Dewan Pengawas, maka Investigasi dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen sesuai kebutuhan.8. Tim Investigasi melakukan proses Investigasi atas Pengaduan yang diterima dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Bila dipandang perlu, masa kerja ini dapat diperpanjang paling lama untuk 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya. Hasil Investigasi dimuat dalam Berita Acara Investigasi dan dilaporkan kepada Direksi maupun Dewan Pengawas sesuai dengan jalur dan level pelaku Pelanggaran.9. Direksi dan Dewan Pengawas mempelajari laporan dan kesimpulan dari Tim Investigasi jalur terkait, dan kemudian menyampaikan rekomendasi kepada Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur terkait, apakah Pengaduan perlu ditindaklanjuti atau tidak (ditutup).10. Apabila Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur terkait setelah mendapatkan rekomendasi dari Direksi dan/atau Dewan Pengawas menyatakan terbukti adanya Pelanggaran oleh Terlapor maka Direksi dan/atau Dewan Pengawas harus menindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

b. Proses Penanganan Pengaduan

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN 8

11. Apabila hasil Investigasi terbukti adanya pelanggaran disiplin oleh Pegawai maka dapat ditindaklanjuti melalui sidang disiplin oleh Komite Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai (KP2DP) sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.12. Apabila hasil Investigasi terbukti adanya pelanggaran oleh Terlapor yang meliputi Pegawai, Direksi, Dewan Pengawas dan Organ Penunjang Dewan Pengawas yang mengarah ke tindak pidana, maka akan ditindaklanjuti dengan proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum dengan Direksi sebagai pejabat penyerah perkara.13. Apabila hasil Investigasi menunjukkan tidak terbukti adanya Pelanggaran oleh Terlapor, maka Terlapor dinyatakan tidak bersalah dan diberikan rehabilitasi nama baik.14. Skema Proses Pengaduan Pelanggaran sebagaimana terlampir.

c. Administrasi Pengaduan

d. Pemantauan Tindak Lanjut

1. Seluruh proses Pengaduan Pelanggaran diadministrasikan secara baik oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran.2. Catatan penerimaan Pengaduan Pelanggaran memuat sekurangnya: a. Nomor registrasi. b. Tanggal penerimaan. c. Petugas penerima. d. Deskripsi singkat.

1. Pemantauan tindak lanjut Pengaduan Pelanggaran dilakukan oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran.2. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Direksi di bawah pimpinan Direktur Utama dan/atau Kepala Satuan Pengawasan Intern (Ka. SPI) harus menginformasikan Pengaduan Pelanggaran yang masuk, yang diinvestigasi, dan yang dianggap selesai kepada Direksi setiap saat diperlukan.3. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Dewan Pengawas dibawah pimpinan Komite Audit harus menginformasikan Pengaduan Pelanggaran yang masuk, yang diinvestigasi, dan yang dianggap selesai kepada Dewan Pengawas setiap saat diperlukan.

e. Penyampaian Tanggapan1. Perusahaan melalui Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran dapat menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian Pengaduan Pelanggaran kepada Stakeholders dan/atau Perwakilan Stakeholders yang meminta penjelasan kepada Perusahaan mengenai Pengaduan Pelanggaran yang diajukannya.2. Untuk Pengaduan Pelanggaran tanpa identitas, tidak ada kewajiban Perusahaan untuk memberikan tanggapan.

f. Publikasi dan SosialisasiPerusahaan wajib mempublikasikan serta mensosialisasikan Kebijakan Pengaduan Pelanggaran kepada seluruh Pegawai Perum Damri maupun Stakeholders melalui berbagai media Perusahaan, seperti:1. Mencetak dan mendistribusikan dokumen kebijakan ini.2. Website Perusahaan.3. Forum internal Pegawai.

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN 9

PERLINDUNGAN, APRESIASI DAN SANKSI

1. Perusahaan berkewajiban untuk melindungi Pelapor. 2. Perlindungan Pelapor memiliki manfaat atas kepastian perlakuan terhadap pelapor serta jaminan atas kerahasiaan Pelapor sehingga mendorong keberanian melaporkan Pelanggaran. 3. Pelapor dapat mengadukan apabila mendapatkan balasan berupa tekanan atau ancaman atau tindakan balasan lain yang dialaminya. Pengaduan harus disampaikan kepada Tim KP2DP melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dalam hal masalah ini tidak dapat dipecahkan secara internal, pelapor dijamin haknya untuk membawa ke lembaga independen di luar Perusahaan seperti misalnya mediator, lembaga perlindungan saksi dan korban atas biaya Perusahaan. 4. Perusahaan memberikan perlindungan kepada Pelapor meliputi: pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atau pangkat, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya serta catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (personal file record) 5. Selain perlindungan diatas, bagi Pelapor yang beritikad baik, Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum sejalan dengan ketentuan pada pasal 4 UU No. 15 tahun 2002 jo UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal 13 UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan pasal 5 PP No. 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu: a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata b. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan atau keluarga Pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental c. Perlindungan terhadap harta pelapor d. Perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor e. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan. 6. Dalam hal Pelapor merasa perlu, dapat juga meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai UU No. 13 tahun 2006. 7. Perusahaan memberikan jaminan kerahasiaan identitas Terlapor sampai berubah pada status terperiksa.

a. Perlindungan Pelapor dan Terlapor

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN 10

1. Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada Pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/uang Perusahaan dapat diselamatkan dalam jumlah yang signifikan.2. Penghargaan diberikan melalui kebijakan Perusahaan dengan tetap memperhatikan aspek kerahasian atau perlindungan Pelapor.

Apabila hasil Investigasi menyimpulkan pengaduan yang disampaikan mengandung unsur dengan itikad tidak baik, menyampaikan bukti palsu, ada unsur kedengkian, tanpa dasar yang jelas, maka Pelapor tersebut dapat digugat balik atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

b. apresiasi pelapor

c. sanksi atas pelaporan palsu (False Misconduct Reports)

Kepada Terlapor yang ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran ada kewajiban bagi Perusahaan untuk mengembalikan nama baik atau rehabilitasi.

d. Rehabilitasi Nama Baik

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN 11

penutup1. Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing) ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Pegawai, Stakeholders, Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran, Tim Investigasi, Dewan Pengawas, Direksi dan Organ Penunjang Dewan Pengawas.2. Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing) dapat diubah/direvisi secara berkala untuk disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.3. Setiap informasi, dokumen, catatan dan laporan terkait dengan investigasi Pengaduan Pelanggaran akan disimpan dan terdokumentasi secara rahasia dan aman. 4. Setiap perubahan Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dan Direksi Perum Damri.5. Setiap perubahan Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing) dinyatakan berlaku sejak ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan Direksi Perum Damri

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN 12

Whistleblowing System

Kantor Pusat Perum DAMRIJalan Matraman Raya No. 25, RT. 2 / RW. 1Palmeriam, Matraman, Kota Jakarta TimurDaerah Khusus Ibukota Jakarta 13140