Pedoman Pengelolaan Pelsus

PEDOMAN

PENGELOLAAN PELABUHAN KHUSUS / DUKS MIGAS DAN KOMUNIKASI

MARITIM

NO. A-001/I10130/2007-S0

Pengelolaan Pelabuhan Khusus – Manajemen Aset Pendayagunaan Aset & Teknologi Informasi

Direktorat Umum dan SDM

FUNGSI : PENGELOLAAN PELSUS – MANAJEMEN ASET DIT. UMUM DAN SDM

JUDUL : PENGELOLAAN PELABUHAN KHUSUS / DUKS MIGAS DAN KOMUNIKASI MARITIM

NOMOR : A-001/I10130/2007-S0

REVISI KE : 0

BERLAKU TMT : 07 Agustus 2007

HALAMAN : 1 dari 24

Pedoman

BAB I U M U M

A. LATAR BELAKANG

Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran/ transportasi laut memegang peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menunjang, menggerakkan dan mendorong pencapaian tujuan nasional, menetapkan wawasan nusantara, serta memperkokoh ketahanan nasional. Untuk menunjang perekonomian nasional, minyak dan gas bumi merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara sehingga pengelolaannya harus dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pertamina adalah BUMN yang didirikan untuk menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi baik di dalam negeri maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi mempunyai tujuan untuk mengupayakan keuntungan dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dapat melaksanakan penugasan dari Pemerintah untuk penyediaan dan pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM) keperluan dalam negeri. Dalam kerangka kegiatan di bidang usaha hulu maupun hilir minyak dan gas bumi Pertamina memerlukan sarana Pelabuhan bagi penyaluran hasil explorasi dan produksi, memasok bahan baku kilang (crude dan lain-lain) menyalurkan hasil produksi kilang, bongkar muat kebutuhan peralatan penunjang, dan sebagai saluran distribusi ke seluruh tanah air melalui Depot-Depot Pemasaran. Sesuai Regulasi Kepelabuhanan Nasional, Pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri disebut Pelabuhan Khusus yang merupakan bagian yang tidak terlepas dari Tatanan Kepelabuhanan Nasional. Sampai dengan saat ini Pertamina telah membangun dan mengoperasikan 116 lokasi Pelabuhan Khusus operasi sendiri, mengelola 2 lokasi Pelabuhan Khusus LNG PT Badak dan PT Arun serta 36 lokasi Pelabuhan khusus milik Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) di bawah pengawasan BP. MIGAS. Dalam rangka Pengelolaan Pelabuhan Khusus Migas yang memenuhi ketentuan regulasi nasional dan standar internasional untuk keselamatan pelayaran, keselamatan bongkar muat, keamanan, kelestarian lingkungan, dan lain-lain maka perlu disusun suatu Pedoman sebagai panduan bagi Pengelola dan Operator Pelabuhan Khusus didalam melaksanakan pengoperasiannya.



NOMOR : A-001/I10130/2007-S0

REVISI KE : 0


HALAMAN : 2 dari 24

Pedoman

B. TUJUAN Maksud pembuatan Pedoman ini adalah sebagai acuan bagi Pengelola dan Operator Pelabuhan Khusus Migas dalam menerapkan prinsip-prinsip Pengelolaan Pelabuhan Khusus Migas yang mengikuti kaidah kemaritiman nasional maupun internasional, kelaikan teknis sarana dan fasilitas pelabuhan, memenuhi aspek keselamatan pelayaran, keamanan dan kelestarian lingkungan dan sekaligus mengusahakan jasa pelabuhan, jasa komunikasi maritim dan usaha lain penunjang pelabuhan yang memungkinkan sehingga diharapkan operasional dapat berjalan dengan aman, selamat, lancar, cepat, menekan biaya semaksimal mungkin dan memperoleh pendapatan dari pengelolaan jasa pelabuhan dan usaha lain penunjang kegiatan pelabuhan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bagi para pengelola dan operator Pelabuhan Khusus Migas dalam rangka melaksanakan kegiatan : - Perencanaan pembangunan pelabuhan khusus dari aspek operasi, jenis sarana

tambat dengan mempertimbangan Rencana Tata Ruang Wilayah, aspek kemaritiman, keamanan, keselamatan pelayaran dan kelestarian lingkungan pelabuhan.

- Pengurusan perijinan yang meliputi ijin penetapan lokasi, ijin pembangunan dan ijin operasional Pelsus serta persetujuan pengelolaan DUKS.

- Pematuhan regulasi kepelabuhanan nasional dan internasional. - Operasional Pelsus mengikuti kaidah kemaritiman nasional dan internasional - Kelancaran proses sandar lepas kapal yang berpijak pada aspek keselamatan

pelayaran. - Kelancaran proses bongkar muat yang berpijak pada aspek keselamatan

bongkar muat. - Kehandalan sarana dan prasarana pelabuhan. - Pelayanan maksimal sehingga waktu tunggu kapal di pelabuhan

(Port Time) lebih singkat. - Pendapatan dari jasa pelabuhan dan usaha lain secara maksimal. - Pelayanan jasa komunikasi maritim dan accounting authority.

C. RUANG LINGKUP Pedoman ini berlaku di lingkungan Pertamina yang memiliki Pelabuhan/Dermaga Khusus Migas yang ijin operasinya diberikan oleh Pemerintah kepada Pertamina.



NOMOR : A-001/I10130/2007-S0

REVISI KE : 0


HALAMAN : 3 dari 24

Pedoman

D. PENGERTIAN 1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan sekitarnya

dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

2. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum termasuk pelabuhan daratan (Dry Port).

3. Pelabuhan Khusus (Pelsus) adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

4. Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) adalah dermaga dan fasilitas pendukungnya yang berada di dalam DLKR dan atau DLKP Pelabuhan Laut yang dibangun, dioperasikan dan digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

5. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) adalah wilayah daratan dan perairan yang digunakan langsung untuk kegiatan Pelabuhan Umum.

6. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) adalah wilayah perairan diluar DLKR perairan Pelabuhan Umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

7. Pengelola Pelsus/DUKS Migas adalah pemegang ijin Operasi Pelsus/Pengelolaan DUKS Migas, dalam hal ini adalah Direksi Pertamina.

8. Operator Pelsus /DUKS Migas adalah pelaksana kegiatan operasional Pelsus/DUKS Migas di Unit Operasi.

9. Jasa Pelabuhan adalah pelayanan/jasa yang diberikan oleh pengelola/operator pelabuhan kepada kapal dalam rangka proses kegiatannya di pelabuhan.

10. Biaya Jasa Pelabuhan adalah biaya yang diperhitungkan dan dibebankan kepada kapal yang dilayani atas pemakaian jasa pelabuhan.

11. Sarana Pelabuhan adalah alat atau sarana yang secara langsung digunakan bagi pelayaran atau digunakan kapal untuk masuk dan keluar ke dan dari pelabuhan termasuk untuk penambatan kapal.

12. Prasarana Pelabuhan adalah alat atau sarana yang secara tidak langsung digunakan untuk membantu kapal melaksanakan bongkar muat, termasuk fasilitas penunjang kegiatan pelabuhan.

13. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) adalah sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada di luar kapal yang berfungsi membantu navigator dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya dan atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar.



NOMOR : A-001/I10130/2007-S0

REVISI KE : 0


HALAMAN : 4 dari 24

Pedoman

14. Telekomunikasi Pelayaran / Komunikasi Maritim adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara, dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.

15. Stasiun Radio Pantai / Pelabuhan (Coast / Port Station) adalah satu-satunya stasiun radio darat yang dapat dihubungi / menghubungi stasiun radio kapal.

16. Accounting Authority adalah suatu badan yang bertanggung jawab menyelenggarakan perhitungan jasa telekomunikasi dan menyelesaikan pembayaran jasa telekomunikasi stasiun-stasiun radio kapal-kapal laut sehubungan dengan penggunaan fasilitas telekomunikasi dalam dinas bergerak pelayaran baik nasional maupun internasional.

17. Pekerjaan Pengerukan adalah pekerjaan merubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar laut / perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan menggunakan instalasi terapung berupa dredger (alat keruk).

18. Pandu adalah petugas berlatar belakang pelaut nautis yang melaksanakan pemanduan.

19. Alur Pelayaran adalah bagian dari perairan yang digunakan untuk alur masuk dan keluar kapal dari dan ke pelabuhan khusus/DUKS.

20. Area Berlabuh Jangkar adalah bagian dari perairan sebagai tempat kapal berlabuh jangkar yang batas perairannya ditetapkan oleh Pemerintah.

21. Kolam Pelabuhan adalah area perairan di depan dermaga untuk olah gerak sandar/lepas kapal, dan apabila memungkinkan dapat juga digunakan untuk tempat berputar kapal.

22. Sarana Tambat adalah sarana tempat bertambatnya kapal untuk melaksanakan bongkar/muat dapat berupa Dermaga/Jetty, Island Berth, Conventional Buoy Mooring, Single Point Mooring, Multy Buoy Mooring.

23. Sarana Bantu Tambat adalah sarana berupa buoy tambat di perairan pelabuhan yang digunakan untuk membantu penambatan guna mengatasi benturan kapal dengan dermaga pada saat kondisi cuaca buruk di pelabuhan tertentu.

24. Peralatan Bongkar Muat adalah peralatan yang digunakan untuk kegiatan bongkar/muat dapat berupa Loading Arm, Cargo Hose, sistim pemipaan dan lain-lain.

25. Pencemaran Perairan Oleh Minyak adalah masuknya atau dimasukannya minyak ke lingkungan perairan oleh kegiatan manusia sehingga kualitas perairan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan perairan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.



NOMOR : A-001/I10130/2007-S0

REVISI KE : 0


HALAMAN : 5 dari 24

Pedoman

26. Tumpahan Minyak Ke Perairan adalah keluarnya minyak ke perairan secara

berlebihan dan tidak terkendali akibat kegagalan operasi, transportasi dan bencana, yang apabila tidak ditanggulangi secara cepat dan tepat dapat menimbulkan terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan perairan.

27. Peralatan Lindungan Lingkungan Perairan adalah peralatan yang digunakan untuk Penanggulangan Tumpahan Minyak di perairan, dapat berupa Oil Boom, Oil Skimmer, Oil Containment Bag/Pollutank/Floating Tank, Oil Dispersant Pump dan Sprayer Set, Oil Dispersant Chemicals, Oil Sorbent, Oil Coagulant.

28. Shore Reception Facilities adalah fasilitas yang disediakan untuk menampung limbah kapal atau bahan lainnya yang dapat menyebabkan pencemaran.

29. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.

E. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran. 2. Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan

Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai. 5. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan /

atau Perusakan Laut. 6. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2000 tentang Tarif Atas PNBP Yang Berlaku

di Departemen Perhubungan 7. Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2000 tentang Kenavigasian. 8. Peraturan Pemeritah No. 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhanan. 9. Konvensi International Chamber of Shipping “Oil Companies International Marine

Forum (OCIMF)” tahun 1978 - International Maritime Organization (IMO) tentang The International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT), Amandement SOLAS 1974 Chapter XI tentang ISPS Code dan Standar Internasional lainnya.

10. Peraturan Menteri Pertambangan No. 04/P/M/Pertmb/1973 tanggal 22 Maret 1973 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Perairan Dalam Kegiatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.

11. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM - 54 tahun 2002 tanggal 29 Agustus 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.



NOMOR : A-001/I10130/2007-S0

REVISI KE : 0


HALAMAN : 6 dari 24

Pedoman

12. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM - 55 tahun 2002 tanggal 29 Agustus 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus.

13. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM - 33 tahun 2003 tentang Pemberlakuan ISPS Code di Indonesia tmt 1 Juli 2004.

14. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan No. AL.003/4/18/PHB-2004 tanggal 18 Oktober 2004 yang menegaskan bahwa penanggung jawab pengoperasian/pengelolaan Pelsus/DUKS Migas adalah Direksi Pertamina.

15. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. PP. 72/3/19-05 tahun 2005 perihal laporan data operasional Pelsus/DUKS Migas.

16. Persetujuan Bersama antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Direktur Utama Pertamina tanggal 15 Maret 1972 tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Pertamina di Pelabuhan-Pelabuhan Khusus/Dermaga-Dermaga Khusus untuk industri migas yang telah diperpanjang dengan Telex Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. 220/PHBL tanggal 15 Maret 1982.

17. Instruksi Direktur P dan T No. Inst-03/G0000/1985 tanggal 26 Juni 1985 tentang Prosedur Tetap Pencegahan dan Penanggulangan Tumpahan Minyak di Perairan.

18. Keputusan Direktur Utama Pertamina No. 108/C00000/2002-S0. A003/I00400/2002-S0 tanggal 23 September 2002 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Tingkat Korporat.

19. Keputusan Direktur Utama Pertamina No. Kpts-028/C00000/2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang Perhitungan Biaya Pemakaian Sarana/Peralatan Lindungan Lingkungan Perairan dan Jasa Sumber Daya Manusia Dalam Penanggulangan Tumpahan Minyak di Perairan.

20. Memorandum Direktur Umum dan SDM No. 842/I00000/2006-S0 tanggal 6 Desember 2006 perihal Fungsi Kepelabuhanan Pelabuhan Khusus di Tingkat Pusat.



NOMOR : A-001/I10130/2007-S0

REVISI KE : 0


HALAMAN : 7 dari 24

Pedoman

BAB II REGULASI KEPELABUHANAN DAN KOMUNIKASI MARITIM

A. TATANAN KEPELABUHANAN NASIONAL Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistim kepelabuhanan nasional yang memuat tentang peran dan fungsi, klasifikasi, jenis, penyelenggaraan, kegiatan, keterpaduan intra dan antar moda transportasi serta keterpaduan dengan sektor lainnya. Tujuannya adalah agar tertatanya pelabuhan sesuai peran dan fungsi serta kegiatan untuk terciptanya efisiensi penyelenggaraan kepelabuhanan nasional, sebagai perwujudan perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional secara makro dibidang kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran. Tatanan Kepelabuhanan Nasional mencakup : - Peran dan fungsi pelabuhan - Kegiatan pelabuhan - Klasifikasi pelabuhan - Jenis pelabuhan Pelabuhan menurut perannya adalah merupakan : - Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya - Pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah, nasional dan internasional, - Tempat kegiatan alih moda transportasi - Penunjang kegiatan industri dan perdagangan - Tempat distribusi, konsolidasi dan produksi Pelabuhan menurut kegiatannya adalah merupakan pelayanan : - Kegiatan pemerintahan - Kegiatan jasa kepelabuhanan - Kegiatan jasa kawasan - Kegiatan penunjang kepelabuhanan



NOMOR : A-001/I10130/2007-S0

REVISI KE : 0


HALAMAN : 8 dari 24

Pedoman

Pelabuhan menurut klasifikasinya dibedakan atas : - Fasilitas pelabuhan - Operasional pelabuhan - Peran dan fungsi pelabuhan Pelabuhan menurut jenisnya terdiri dari : - Pelabuhan Umum. - Pelabuhan Khusus.

B. PELABUHAN UMUM DAN PELABUHAN KHUSUS

Pelabuhan Umum terdiri dari : a. Pelabuhan yang diusahakan yaitu pelabuhan umum yang perencanaan,

pembangunan, pengoperasian, pengusahaan dan perawatannya diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut.

b. Pelabuhan yang tidak diusahakan yaitu pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis dengan mengutamakan fungsi pelayanan umum.

Pelabuhan Khusus adalah Pelabuhan yang dibangun dan dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu dimana lokasinya berada diluar DLKR dan diluar DLKP . DUKS adalah Dermaga dan fasilitas pendukungnya yang dibangun dan dioperasikan dan digunakan untuk kepentingan sendiri yang lokasinya berada didalam DLKR dan DLKP.

C. KENAVIGASIAN Kenavigasian adalah kegiatan yang meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Telekomunikasi Pelayaran, Hydrografi, Alur dan Pelintasan, Pemanduan, Penanganan Kerangka kapal, Salvage dan Pekerjaan Bawah Air untuk kepentingan keselamatan pelayaran.



NOMOR : A-001/I10130/2007-S0

REVISI KE : 0


HALAMAN : 9 dari 24

Pedoman

Penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran dilakukan oleh Pemerintah. Pengadaan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dapat dilakukan oleh Pengelola Pelsus dengan persyaratan yang ditetapkan antara lain : a. Memenuhi persyaratan teknis b. Sumber pembiayaan dari pengelola Pelsus yang bersangkutan. c. Memiliki alat perlengkapan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran. d. Wajib memelihara kehandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.

Kapal yang berlayar di perairan Indonesia dikenakan biaya penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pelayanan Telekomunikasi Pelayaran dilakukan melalui Stasiun Radio Pantai, Stasiun Radio Pelabuhan atau Stasiun Bumi Pantai dari atau ke kapal dan atas pemakaiannya dikenakan jasa Telekomunikasi yang merupakan PNBP. Pemanduan adalah kegiatan Pandu untuk membantu Nakhoda mengarahkan kapalnya agar navigasi dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar dalam berlalu lintas pada daerah pelayaran tertentu yang ditetapkan sebagai perairan wajib Pandu dan Perairan Pandu Luar Biasa. Kapal berukuran Tonase 500 GT atau lebih pada perairan wajib pandu wajib dilakukan pemanduan, Penyelenggara pemanduan adalah Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada penyelenggara pelabuhan dan/atau pengelola Pelsus. Pelayanan pemanduan bagi kapal-kapal didaerah wajib pandu dan perairan pandu luar biasa dikenakan biaya pemanduan.

D. KEPELABUHANAN Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.



NOMOR : A-001/I10130/2007-S0

REVISI KE : 0


HALAMAN : 10 dari 24

Pedoman

Pelabuhan menurut fungsinya adalah merupakan pelayanan : a. Kegiatan pemerintahan meliputi ;

1. Administrator Pelabuhan (ADPEL)/Kepala Kantor Pelabuhan (KAKANPEL) adalah koordinator bidang Perhubungan Laut yang berfungsi mengkoordinasikan unit pelaksana Badan Usaha Pelabuhan, instansi-instansi pemerintah bidang perhubungan laut, dan instansi-instansi pemerintah lainnya untuk kelancaran tugas-tugas kepelabuhanan di Pelabuhan.

2. Syahbandar adalah unsur pemerintahan dibawah koordinasi ADPEL yang bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran, kapal, awak kapal dan penumpang.

3. Bea Cukai adalah unsur pemerintahan Departemen Keuangan yang bertanggung jawab atas legalitas barang dan ketentuan barang yang terkena bea masuk.

4. Imigrasi adalah unsur Pemerintahan Departemen Kehakiman yang bertanggung jawab atas legalitas keluar masuknya orang ke atau dari luar negeri.

5. Karantina adalah unsur Pemerintahan Departemen Kesehatan yang bertanggung jawab atas penyakit yang dibawa orang, hewan atau tumbuhan yang akan masuk atau keluar dari wilayah Indonesia.

b. Kegiatan jasa kepelabuhanan meliputi ; 1. Penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat

berlabuh 2. Pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan kapal-kapal

(pilotage) dan pemberian jasa penundaan kapal. 3. Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat dan bongkar

muat 4. Penyediaan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di

perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan. 5. Penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan . 6. Penyediaan penampungan limbah dan sampah 7. Penyediaan peralatan lindungan lingkungan perairan

c. Kegiatan jasa kawasan meliputi ; 1. Penyediaan kawasan perkantoran 2. Penyediaan kawasan industri 3. Penyediaan kawasan perdagangan 4. Penyediaan kawasan perhotelan,restoran dan hiburan



NOMOR : A-001/I10130/2007-S0

REVISI KE : 0



Pedoman

d. Kegiatan penunjang kepelabuhanan meliputi ; 1. Penyediaan fasilitas bunker 2. Penyediaan fasilitas air tawar 3. Penyediaan fasilitas telekomunikasi 4. Penyediaan fasilitas pemadam kebakaran 5. Penyediaan fasilitas perbengkelan, dan lain-lain

E. KEAMANAN DAN KETERTIBAN Wilayah pelabuhan yang terdiri dari daratan dan perairan merupakan daerah terbatas (restricted area) yang rawan dari tindakan pencurian, perompakan, pembajakan, penyelundupan dan aktivitas teroris. Oleh karena itu perlu disusun rancangan keamanan terhadap fasilitas pelabuhan dengan maksud untuk memastikan aplikasi tatacara/prosedur guna melindungi kapal yang berada di pelabuhan dan fasilitas pelabuhannya sendiri, orang-orang termasuk awak kapal, muatan, unit pengangkut muatan dan gudang kapal dari resiko insiden keamanan. Ancaman keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan telah mendorong International Maritime Organization (IMO) untuk mengadakan konferensi bagi Negara-Negara peserta/anggota guna membicarakan dan membuat kajian dalam rangka meningkatkan keselamatan dan keamanan maritim. Hasil konferensi kemudian memutuskan untuk mengadakan Amandemen dari ketentuan Safety Of Life At Sea (SOLAS) tahun 1974 yang mengatur mengenai keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan dalam bentuk Koda yaitu Internasional Ship and Port Facility Security Code disingkat ISPS Code. ISPS Code berlaku secara internasional terhitung mulai 1 Juli 2004 dan untuk Indonesia telah dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. 33 tahun 2003. Setiap pelabuhan termasuk Pelsus/DUKS Migas yang terbuka untuk kedatangan kapal-kapal jalur internasional diwajibkan untuk Comply ISPS Code. Untuk Comply ISPS Code maka harus dibentuk organisasi keamanan di pelabuhan yang di koordinir oleh Pelaksana Pengelola Pelabuhan untuk di Pelsus/DUKS Migas dikoordinir oleh Kepala Pelsus sebagai Port Facility Security Officer (PFSO). PFSO wajib membuat rancangan keamanan pelabuhan (Port Facility Security Plan / PFSP) yang disetujui oleh Pemerintah selaku Contracting Government sebagai anggota IMO.



NOMOR : A-001/I10130/2007-S0

REVISI KE : 0



Pedoman

F. PENGELOLAAN LINGKUNGAN PELABUHAN Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas pasal 40 ayat 2 dan 3, menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan dalam usaha migas adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup termasuk kewajiban pasca operasi pertambangan. Kegiatan pengelolaan lingkungan tersebut diatas harus dilaksanakan mulai dari perencanaan, operasional sampai dengan pasca operasi. Dalam perencanaan pembangunan Pelsus/DUKS wajib dilakukan analisa dampak lingkungan (AMDAL), bagi kegiatan yang akan berdampak penting terhadap lingkungan wajib dibuat dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Bagi kegiatan yang tidak ada dampak terhadap lingkungan wajib dibuat dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Dalam pelaksanaan operasional Pelsus/DUKS Migas untuk mencegah terjadinya tumpahan minyak di perairan, sebelum dilaksanakan kegiatan bongkar muat minyak wajib dilaksanakan pengecekan dengan menggunakan formulir Ship/Shore Safety Check List dan Oil Pollution Prevention Check List. Apabila terjadi tumpahan minyak wajib segera dilakukan penanggulangannya dengan mengerahkan semua sumber daya yang tersedia. Untuk penanggulangan tumpahan minyak diperairan, disetiap Pelsus/DUKS Migas harus disiagakan Peralatan, dibentuk Tim Operasi Penanggulangan (TOP) tumpahan minyak serta dibuat Prosedur Tetap setempat.

G. PENGERUKAN ALUR PELAYARAN DAN KOLAM PELABUHAN

Kegiatan Pengerukan dilakukan dengan target lebar dan kedalaman perairan berdasarkan Keselamatan Pelayaran dan Operasi olah gerak kapal terbesar yang masuk / menyinggahi Pelabuhan bersangkutan ditambah dengan deposit sedimen (pendangkalan) sampai dengan jadwal kegiatan pengerukan berikutnya.

H. KOMUNIKASI MARITIM DAN ACCOUNTING AUTHORITY Untuk keselamatan pelayaran serta penanggulangan keadaan darurat bahaya di laut, menyelenggarakan komunikasi maritim dari darat ke kapal dan sebaliknya, dengan kapal-kapal milik maupun charter Pertamina, fungsi Safety Management Representative Bidang Perkapalan dan BASARNAS/DA secara cepat, tepat dan terjamin kerahasiaannya.



NOMOR : A-001/I10130/2007-S0

REVISI KE : 0



Pedoman

BAB III PELABUHAN KHUSUS / DUKS MIGAS DAN KOMUNIKASI

MARITIM

A. SARANA DAN PRASARANA Dalam pengelolaan Pelsus/DUKS Migas dan Komunikasi Maritim diperlukan sarana dan prasarana pelabuhan serta sarana komunikasi maritim yang memenuhi persyaratan di bidang kepelabuhanan, industri migas dan ketentuan nasional dan internasional yang digunakan bagi kegiatan kapal mulai dari kapal masuk ke pelabuhan, sandar, bongkar muat sampai dengan kapal meninggalkan pelabuhan. Sarana dan prasarana dimaksud meliputi alur pelayaran, area berlabuh jangkar, kolam pelabuhan, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, sarana tambat (Dermaga/Jetty, Island Berth, Conventional Buoy Mooring, Single Point Mooring), sarana bantu tambat, fasilitas bongkar muat, sarana tunda, kapal kepil, penanggulangan tumpahan minyak, penampungan limbah (Shore Reception Facilities), pemadam kebakaran di pelabuhan, peralatan keamanan pelabuhan serta stasiun radio pantai/stasiun pelabuhan. Kelengkapan sarana dan prasarana tersebut diatas antara Pelsus/DUKS satu dengan lainnya tidak sama, hal ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi keberadaan Pelsus/DUKS itu sendiri.

B. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN Dalam rangka menunjang kegiatan industri Migas dan sarana penunjang lainnya dibutuhkan adanya pelabuhan sebagai sarana pemasok bahan baku dan outlet produk. Untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Pelsus/DUKS Migas diperlukan studi yang meliputi antara lain rencana penerimaan dan pengapalan muatan untuk kegiatan usaha hulu dan hilir. 1. Pembangunan Pelabuhan Khusus Migas.

Dalam pembangunan Pelsus/DUKS Migas, diperlukan perencanaan yang meliputi : a. Pemilihan alternatif lokasi pelabuhan.

Pemilihan alternatif lokasi pelabuhan sangat mempertimbangkan perpaduan antara aspek kelautan dan aspek darat. Berdasarkan kajian awal dari data sekunder (kelautan dan darat), ditentukan beberapa alternatif lokasi pelabuhan.



NOMOR : A-001/I10130/2007-S0

REVISI KE : 0



Pedoman

b. Penetapan lokasi pelabuhan. Penetapan lokasi pelabuhan ditentukan berdasarkan penilaian hasil peninjauan lapangan ke beberapa alternatif lokasi dengan parameter aspek laut dan darat yang memenuhi kriteria antara lain : • Kontinuitas operasi • Mampu mengantisipasi kebutuhan industri migas, dan rencana

pengembangan dimasa mendatang • Adanya infra struktur yang memadai untuk pendistribusian industri migas. • Aspek keamanan dan keselamatan • Sosial dan lingkungan • Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

c. Survei kelautan dan pemetaan

Untuk perencanaan dan evaluasi lebih lanjut dalam pembangunan pelabuhan khusus perlu dilaksanakan survei kelautan dan pemetaan yang meliputi antara lain kedalaman perairan, arah dan kecepatan arus, pergerakan massa air, pasang surut, ombak dan gelombang, cuaca, pantai dan lahan darat.

d. Pembangunan pelabuhan dan fasilitas lainnya.

Berdasarkan evaluasi dan kajian terhadap hasil survei kelautan dan pemetaan, selanjutnya dapat direncanakan : • Jenis dan kapasitas sarana tambat. Jenis sarana tambat tersebut dapat berupa dermaga/Jetty, Island Berth,

Conventional Buoy Mooring, Single Point Mooring, dengan memperhitungkan kondisi perairan setempat (laut terbuka atau terlindung)

• Koordinat/posisi geografis sarana tambat. Penentuan koordinat/posisi geografis sarana tambat mempertimbangkan

kebutuhan kedalaman perairan sesuai dengan kapasitas sarana tambat. • Arah dan azimuth dermaga. Penentuan arah dan azimuth dermaga memperhitungkan faktor dominan

dari arah arus dan pergerakan massa air serta pengaruh angin. • Lay out sarana tambat. Lay out sarana tambat dibuat pada peta bathimetri dengan

memperhatikan jenis dan kapasitas, koordinat, arah dan azimuth sarana tambat termasuk fasilitas lainnya termasuk jalur pipa bawah air.



NOMOR : A-001/I10130/2007-S0

REVISI KE : 0



Pedoman

• Alur pelayaran. Perencanaan kedalaman dan lebar perairan untuk alur pelayaran dengan

mempertimbangkan panjang, lebar dan maksimun Draft kapal yang sesuai dengan kapasitas sarana tambat.

• Kolam pelabuhan. Perencanaan kolam pelabuhan termasuk turning basin yang

memperhitungkan faktor panjang kapal dan maksimun Draft kapal yang sesuai dengan kapasitas sarana tambat.

• Sarana bantu navigasi pelayaran. Jumlah dan jenis sarana bantu navigasi pelayaran yang diperlukan

sesuai dengan kondisi perairan setempat. • Pengerukan atau reklamasi pantai. Diperlukan adanya pekerjaan pengerukan atau reklamasi pantai,

disesuaikan dengan kondisi perairan setempat dan kebutuhannya. • Break Water / penahan ombak. Pembangunan Break Water / penahan ombak diperlukan untuk

mempertahankan kontinuitas operasi sarana tambat dermaga dari pengaruh kondisi perairan setempat/ombak dan gelombang.

• Merencanakan batas-batas wilayah daratan dan perairan atau perairan dilengkapi titik-titik koordinat untuk keperluan rencana induk pelabuhan khusus.

2. Pengembangan Pelsus/DUKS Migas

Pengembangan Pelsus/DUKS Migas didasari oleh suatu kajian yang dilaksanakan oleh unit operasi dengan pertimbangan antara lain karena meningkatnya kebutuhan BBM, keterbatasan kapal tanker ukuran tertentu di pasaran sehingga sarana tambat Pelsus/DUKS Migas yang tersedia tidak lagi dapat menampung sesuai kapasitasnya. Maksud dari pengembangan Pelsus/DUKS Migas adalah meningkatkan/ memperbesar kapasitas sarana tambat existing untuk dapat mengakomodasi kapal tanker ukuran yang lebih besar, atau menambah/ membangun sarana tambat baru sesuai dengan kebutuhannya.



NOMOR : A-001/I10130/2007-S0

REVISI KE : 0



Pedoman

Dalam pengembangan pelabuhan dimaksud perlu dilaksanakan updating kedalaman perairan serta survei kelautan lainnya yang diperlukan sebagai dasar untuk perencanaan teknis dan operasional dalam menentukan : a. Posisi/koordinat geografis lokasi dan jenis sarana tambat yang diperlukan. b. Tata letak sarana tambat berikut fasilitas pendukungnya. c. Kolam pelabuhan atau perairan yang digunakan untuk olah gerak

sandar/lepas maupun memutar kapal. d. Jarak aman terhadap sarana tambat yang tersedia dan lingkungan

di sekitarnya. e. Disain enjiniring sarana tambat.

C. PERIJINAN PELABUHAN KHUSUS / PENGELOLAAN DUKS MIGAS DAN KOMUNIKASI RADIO. C1. Untuk Pengelolaan Pelsus/DUKS Migas diperlukan ijin dari Departemen

Perhubungan. Perijinan Pengelolaan Pelsus/DUKS Migas meliputi : 1. Ijin Pelabuhan Khusus, terdiri dari :

a. Ijin penetapan lokasi b. Ijin pembangunan c. Ijin pengoperasian

2. Persetujuan Pengelolaan DUKS 3. Ijin Penyelenggaraan Kegiatan Ship to Ship Transfer 4. Persetujuan perubahan bangunan konstruksi fasilitas pelabuhan 5. Ijin Pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) 6. Ijin Pemasangan Mooring Buoy 7. Ijin Kegiatan Pengerukan dan Reklamasi 8. Ijin Penggelaran Pipa Bawah Air 9. Ijin Operasi Pelabuhan 24 jam 10. Ijin Pelabuhan Khusus yang terbuka untuk perdagangan luar negeri atau

ekspor/impor. 11. Ijin Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Pemanduan di Pelsus Migas.



NOMOR : A-001/I10130/2007-S0

REVISI KE : 0



Pedoman

Tahapan proses pengajuan perijinan pengelolaan Pelsus/DUKS Migas : 1. Di Tingkat Wilayah

Mengajukan permohonan kepada Otoritas Maritim setempat dengan melengkapi persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan rekomendasi sesuai dengan perijinan yang dimintakan.

2. Di Tingkat Pusat. Mengajukan permohonan kepada Menteri Perhubungan/Direktur Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh otoritas maritim dengan melengkapi dokumen lainnya sesuai persyaratan.

C2. Untuk Komunikasi Maritim diperlukan ijin dari Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut Departemen Perhubungan dan Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi meliputi : 1. Ijin Stasiun Radio (ISR). 2. Ijin Komunikasi Radio (IKR). 3. Ijin Penyelenggaraan Perhitungan Jasa Telekomunikasi.

D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Dalam pengelolaan Pelsus/DUKS Migas dan Komunikasi Maritim wajib mematuhi regulasi yang berlaku sesuai dengan ketentuan nasional maupun internasional. Untuk implementasi regulasi tersebut di seluruh unit operasi, diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional agar penerapannya tidak berbeda. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dengan suatu panduan/petunjuk pelaksanaan, sosialisasi, koordinasi dan pelatihan yang meliputi antara lain : a. Regulasi kepelabuhanan b. Teknis operasional kepelabuhanan c. Standar kualifikasi personil Pelsus/DUKS Migas dan Komunikasi Maritim d. Panduan pengelolaan jasa pelabuhan e. Panduan keselamatan operasional pelabuhan f. Panduan keamanan pelabuhan g. Panduan kesiagaan pencegahan dan penanggulangan tumpahan minyak di

perairan. h. Panduan pemeliharaan fasilitas pelabuhan, antara lain terdiri dari dermaga dan

sarana penunjangnya, sarana tambat apung (SPM/CBM/MBM), Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), pengerukan kolam dan alur pelayaran, peralatan lindungan lingkungan perairan.



NOMOR : A-001/I10130/2007-S0

REVISI KE : 0



Pedoman

i. Panduan Pengelolaan Komunikasi Maritim dan Accounting Authority. j. Panduan kerjasama pemanfaatan fasilitas dan sarana pelabuhan dengan pihak

lain yang meliputi kapal tunda, dermaga, gudang, tempat penumpukan dan lain-lain.

Untuk menilai tingkat kelaikan operasional Pelsus/DUKS Migas dilakukan pemeriksaan/assesment kesesuaian fasilitas/sarana Pelsus/DUKS berdasarkan ketentuan pemerintah dan peraturan internasional antara lain mencakup organisasi, alur dan kolam pelabuhan, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Sarana Pemanduan dan Penundaan kapal, konstruksi sarana tambat tetap dan apung, Ship to Ship (STS) Transfer, peralatan bongkar muat, prosedur dan fasilitas keamanan, keselamatan, kesiagaan pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat (gangguan keamanan, kecelakaan, kebakaran dan tumpahan minyak). Hasil pelaksanaan pemeriksaan/assesment akan disampaikan dalam bentuk Executive Summary untuk laporan manajemen dan rekomendasi penyempurnaannya kepada pimpinan unit operasi yang bersangkutan. Berkaitan dengan implementasi ISPS Code di setiap Pelsus/DUKS Migas, secara periodik akan dilaksanakan internal audit oleh Tim Manajemen ISPS Code Korporat sebelum dilaksanakan eksternal audit oleh Designated Authority.

E. PENGORGANISASIAN PELABUHAN KHUSUS/DUKS MIGAS Dalam melaksanakan pengelolaan Pelsus/DUKS Migas diperlukan pengorganisasian yang terdiri dari : 1. Aspek operasional mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan

kapal, kesiapan sarana dan prasarana pelabuhan, pelayanan bongkar muat, keselamatan pelayaran, keamanan pelabuhan, kelestarian lingkungan pelabuhan.

2. Aspek pengusahaan pelabuhan mencakup semua kegiatan jasa kepelabuhanan dan usaha lain yang menunjang kegiatan pelabuhan sejauh tidak bertentangan dengan regulasi yang ada serta anggaran dan administrasi umum lainnya.

3. Aspek teknis pelabuhan mencakup kegiatan yang berkaitan dengan kehandalan sarana dan prasarana.

4. Aspek Komunikasi Maritim mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan sarana dan fasilitas stasiun radio.



NOMOR : A-001/I10130/2007-S0

REVISI KE : 0



Pedoman

BAB IV PENGOPERASIAN

A. PELAYANAN KAPAL Pelayanan kapal masuk/keluar meliputi persiapan penerimaan kapal, selama berada di pelabuhan sampai keluar/berangkat, antara lain : pemberitahuan rencana kedatangan kapal, koordinasi dalam rangka kesiapan sarana dan prasarana pelabuhan termasuk muatan, permintaan pelayanan kebutuhan Bunker, air tawar, transportasi awak kapal, pelayanan komunikasi.

B. PELAYANAN BONGKAR MUAT Pelayanan bongkar muat meliputi pemasangan dan pelepasan peralatan bongkar muat, monitoring operasi bongkar muat, kondisi tali-tali tambat kapal ke dermaga, tangga penghubung darat dan kapal, pengamanan kapal selama operasi bongkar muat.

C. KESELAMATAN PELAYARAN Keselamatan pengoperasian pelabuhan meliputi keselamatan kapal mulai masuk alur pelabuhan, berlabuh jangkar, kegiatan bongkar/muat dipelabuhan, keselamatan terminal dan lingkungan perairan pelabuhan hingga kapal meninggalkan pelabuhan. Untuk dapat terpenuhinya aspek keselamatan tersebut di atas, diperlukan prosedur-prosedur antara lain : 1. Operasional Pelsus/DUKS Migas 2. Perawatan alur dan kolam pelabuhan 3. Standar keselamatan operasional bongkar/muat 4. Keselamatan kapal dan terminal 5. Perawatan sarana bantu navigasi pelayaran 6. Pengamanan pelabuhan 7. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran 8. Pencegahan dan penanggulangan tumpahan minyak di perairan



NOMOR : A-001/I10130/2007-S0

REVISI KE : 0



Pedoman

D. KEAMANAN DAN KETERTIBAN Untuk keamanan dan ketertiban di lingkungan Pelsus/DUKS Migas dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku di unit operasi setempat baik untuk keluar masuk orang, kendaraan maupun barang. Pelsus/DUKS Migas yang telah mendapatkan Certificate of Compliance ISPS Code wajib melaksanakan pengamanan terhadap fasilitas pelabuhan sesuai dengan rancangan keamanan fasilitas pelabuhan (Port Facility Security Plan) yang telah dibuat oleh Port Facility Security Officer (PFSO) dan telah disetujui oleh Designated Authority (Direktur Jenderal Perhubungan Laut). Apabila terjadi perubahan yang berpengaruh terhadap Port Facility Security Plan, agar dilaksanakan revisi baik berupa lampiran tambahan maupun seluruhnya dan dilaporkan kepada ADPEL/PSO setempat.

E. PENGUSAHAAN PELABUHAN

Dalam rangka pengelolaan Pelsus/DUKS Migas dapat dilakukan usaha-usaha sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi kepelabuhanan dan dapat menambah pendapatan dari pemanfaatan sarana dan prasarana pelabuhan. Usaha-usaha dimaksud dapat berupa : - Jasa kepelabuhanan meliputi : Jasa labuh, jasa tambat, jasa pandu, jasa tunda

dan kepil. - Jasa barang meliputi : jasa bongkar muat, jasa gudang, jasa penumpukan dan

jasa dermaga. - Jasa-jasa lainnya seperti penjualan air tawar, bunker, kerja sama penundaan,

kerja sama pemanfaatan fasilitas pelabuhan, kerja sama operasi penanggulangan tumpahan minyak di perairan, biaya pemakaian peralatan komunikasi, biaya pemakaian service boat, pemakaian telepon, dan lainnya.

Atas pelayanan yang diberikan tersebut dikenakan biaya atau pungutan sesuai dengan ketentuan dan tarif yang berlaku.

F. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA Keberadaan sarana dan prasarana Pelsus/DUKS Migas sebagai salah satu mata rantai proses produksi dan distribusi produk migas perlu dijaga kehandalan operasinya guna menghindari kerugian yang besar akibat terganggunya proses loading unloading hingga proses produksi / distribusi produk migas secara keseluruhan.



NOMOR : A-001/I10130/2007-S0

REVISI KE : 0



Pedoman

Kehandalan operasi sarana dan prasarana Pelsus / DUKS Migas dapat dipertahankan bila diupayakan pelaksanaan pemeliharaan (preventive maintenance maupun predictive maintenance) secara baik dan berkesinambungan. Proses pemeliharaan sarana dan prasarana Pelsus / DUKS Migas meliputi kegiatan inspeksi (scheduled inspection maupun special inspection), kegiatan perawatan (curing) dan kegiatan perbaikan (repair). Dan pelaksanaannya akan berjalan dengan baik apabila didukung rencana kerja dan anggaran yang memadai, ketersediaan SDM terlatih (telah mengikuti program-program pelatihan terkait yang diselenggarakan oleh perusahaan) serta ketersediaan panduan teknis pelaksanaan pemeliharaan di unit-unit operasi Pelsus / DUKS Migas. Dalam menjalankan fungsi pembinaan keandalan sarana dan prasarana Pelsus / DUKS Migas, Manajemen Pengelolaan Pelabuhan Khusus perlu mendapatkan masukan dari unit-unit operasi secara berkala perihal kondisi umum dan kinerja sarana / prasarana terkait. Berdasarkan masukan tersebut, bilamana diperlukan - Manajemen Pengelolaan Pelsus dapat melaksanakan kajian teknis lebih rinci (technical assessment) dan menyampaikan hasilnya kepada unit operasi terkait sebagai bahan masukan untuk rencana tindak lanjut.

G. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN TUMPAHAN MINYAK Dalam upaya pengelolaan lingkungan pelabuhan guna perlindungan dari ancaman pencemaran perairan oleh minyak dan bahaya kebakaran yang diakibatkan kegiatan operasional di Pelsus/DUKS Migas, harus : 1. Disiagakan Peralatan Lindungan Lingkungan Perairan untuk Penanggulangan

Tumpahan Minyak di perairan dan Pemadam Kebakaran agar sewaktu-waktu siap digunakan.

2. Dibentuk Organisasi Satuan Tugas Khusus Tim Operasi Penanggulangan, yang selalu dalam keadaan siaga untuk melaksanakan penanggulangan Tumpahan Minyak dan Kebakaran di perairan.

3. Dibuat Prosedur Tetap Pencegahan dan Penanggulangan Tumpahan Minyak dan Kebakaran di perairan, dengan strategi mencakup wilayah tanggung jawab dan wilayah kepentingan dari Unit Operasi Pertamina setempat.

4. Melaksanakan Latihan secara berkala dengan melibatkan semua unsur dan sumber daya sesuai Prosedur Tetap Penanggulangan.

5. Menanggulangi tumpahan minyak di perairan yang terjadi di Pelsus/DUKS Migas dan menyiapkan dokumen pendukung klaim penanggulangan tumpahan minyak.



NOMOR : A-001/I10130/2007-S0

REVISI KE : 0



Pedoman

H. PENYELESAIAN PERMASALAHAN Penyelesaian permasalahan operasional pelabuhan meliputi : 1. Adanya silang pendapat dalam penerapan regulasi. 2. Kendala/hambatan operasional Pelsus/DUKS Migas. 3. Jasa kepelabuhanan. 4. Klaim atas kerusakan fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan. 5. Pemanfaatan/pemakaian sarana pelabuhan oleh pihak lain. 6. Legalitas perizinan Pelsus/DUKS Migas. 7. Tanah dan perairan Pelsus/DUKS Migas. 8. Keamanan pelabuhan. 9. Sengketa dengan pihak lain berkaitan dengan keberadaan Pelsus/DUKS Migas. 10. Aspek kepelabuhanan lainnya. Prosedur dan pelaksanaan penyelesaian permasalahan dimaksud sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

I. ELAYANAN KOMUNIKASI MARITIM P

Pengiriman Berita ke Kapal 1. Berita yang diterima dari user/operasi tanker, dibukukan ke dalam buku berita

acara 2. Sebelum dikirim berita diperiksa ulang, nama kapal, callsign/ ID dari kapal tersebut

apakah sudah benar. 3. Berita yang akan dikirim didraft kedalam komputer sambil diadakan pengecekan

ulang, berita yang sifatnya segera/urgent pengirimannya harus didahulukan. 4. Berita yang isinya sudah benar, dikirim melalui satelit Inmarsat Indosat (Indosat

Acses) dan diteruskan ke kapal oleh Coast Earth Station (CES) / Land Earth Station (LES) yang berada di Singapore.

5. Apabila berita belum dapat tersampaikan ke kapal maka Coast Earth Station (CES) / Land Earth Station (LES) dalam jangka waktu 60 menit akan memberitahukan ke si pengirim bahwa berita tersebut belum/tidak tersampaikan ( Not Delivered ) dan akan dilakukan pengiriman ulang oleh petugas stasiun pantai sampai berita tersebut diterima dengan baik oleh kapal.

Penerimaan Berita dari Kapal 1. Berita yang diterima dari kapal dibukukan kedalam buku berita acara meliputi

tanggal, jam, nomor berita nama kapal cs/id kapal dan tujuan/alamat berita. 2. Sebelum dikirim ke alamat tujuan diperiksa ulang kebenaran isi dan alamat berita. 3. Dalam keadaan berita yang sudah benar, dikirim melalui facsimile ke alamat

tujuan.



NOMOR : A-001/I10130/2007-S0

REVISI KE : 0



Pedoman

J. KEGIATAN PEKERJAAN PENGERUKAN

Terdapat 2 jenis pekerjaan pengerukan yaitu Capital Dredging (kegiatan pengerukan pada saat pembangunan awal dilaksanakan) dan Maintenance Dredging (kegiatan pengerukan bersifat pemeliharaan kedalaman). Kegiatan Pengerukan meliputi aspek Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.

Aspek Perencanaan, meliputi : - Kebutuhan akan pengerukan (justifikasi) - Perencanaan anggaran (budget) - Pelaksanaan AMDAL - Perencanaan Teknik - Persiapan Pelelangan

Aspek Pelaksanaan, meliputi : - Persiapan Awal - Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan

Aspek Pengawasan : Pengawasan dilaksanakan pada tahap : - Persiapan Awal - Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan - Pelaksanaan Pekerjaan - Pekerjaan selesai

K. PELAPORAN

Terdapat 2 jenis laporan : 1. Laporan rutin operasional

Laporan operasional Pelsus/DUKS Migas dan Komunikasi Maritim wajib disampaikan setiap bulan oleh Pengelola Pelsus/DUKS Migas kepada Pemerintah sesuai ijin yang diberikan. Operator Pelsus/DUKS Migas Unit Operasi, setiap bulan harus menyampaikan laporan operasional Pelsus/DUKS Migas kepada pengelola pelabuhan meliputi : a. Laporan kegiatan operasional pelabuhan dan komunikasi maritim. b. Laporan penerimaan jasa-jasa pelabuhan. c. Laporan kegiatan lindungan lingkungan perairan pelabuhan.



NOMOR : A-001/I10130/2007-S0

REVISI KE : 0



Pedoman

2. Laporan insidentil Laporan disampaikan oleh operator Pelsus/DUKS Migas Unit Operasi kepada Fungsi Pengelolaan Pelabuhan Khusus pada saat situasi terjadi. Laporan disampaikan secara lisan melalui pesawat telepon dan disusul tertulis melalui facsimile. Laporan meliputi hal-hal yang tidak masuk dalam laporan rutin operasional Pelsus/DUKS Migas, seperti terjadinya kecelakaan/musibah dalam pelaksanaan operasional Pelsus/DUKS Migas dan gangguan keamanan terhadap fasilitas pelabuhan.

Vice President Manajemen Aset

Documents

Pedoman Pengelolaan Pelsus