PEDOMAN PEMBINAAN TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL …

1

Lampiran : Keputusan Menteri Sosial Nomor : 10 / HUK /2007 Tanggal : 6 Maret 2007

PEDOMAN PEMBINAAN TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan kesejahteraan sosial cenderung berubah dan berkembang semakin kompleks. Pembangunan kesejahteraan sosial mempunyai tugas untuk mampu meredam, menanggulangi dan mengendalikan permasalahan kesejahteraan sosial tersebut melalui program-program kesejahteraan sosial yang harus dilaksanakan melalui pelayanan yang berkualitas, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Untuk itu dibutuhkan perangkat pelaksana pembangunan kesejahteraan

sosial yang menyangkut tiga rangkaian utama yang tidak dapat dipisahkan yaitu : “Program dan Kebijakan – Keorganisasian – Sumber Daya Manusia”. Dari ketiga rangkaian tersebut komponen yang paling dominan adalah “Sumber Daya Manusia” sebagai pelaku utama, dimana didalamnya peran Pekerja Sosial sangat menentukan.

Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya.

Guna meningkatkan optimalitas kinerja Pekerja Sosial dalam memberikan

pelayanan kesejahteraan sosial yang profesional, maka Jabatan Fungsional Pekerja Sosial diatur melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/03/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya serta Keputusan Bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05/HUK/2004 dan 09 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya.

Sebagai tindak lanjut dari ke 2 (dua) ketentuan dimaksud maka dipandang

perlu diterbitkan “Keputusan Menteri Sosial tentang Pedoman Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional Pekerja Sosial”.

B. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional.

2

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial.

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3/KEP/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya.

9. Keputusan Bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 05/HUK/2004 dan 09 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya.

C. Tujuan

1. Memberikan kejelasan bagi Pekerja Sosial dalam mencapai angka kredit guna kenaikan jabatan dan pangkat.

2. Mengoptimalkan kontribusi Pekerja Sosial dalam mendukung pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial di unit kerja masing-masing.

3. Mengoptimalkan peran Unit Pembina Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dalam melaksanakan pembinaan Pekerja Sosial.

4. Meningkatkan kinerja instansi dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial, didukung oleh Pekerja Sosial yang kompeten dan profesional.

D. Pengertian

1. Pekerja Sosial Adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya.

2. Pekerjaan Sosial

Adalah suatu profesi yang ditujukan untuk membantu orang baik individual, kelompok atau masyarakat dalam memperbaiki atau meningkatkan kemampuannya mencapai keberfungsian sosial secara penuh serta mengupayakan kondisi-kondisi kemasyarakatan tertentu yang menunjang pencapaian fungsi sosial.

3. Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosialnya secara memadai.

4. Pengembangan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Adalah berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis dalam rangka menghasilkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang lebih baik melalui pengkajian terhadap kebijakan sosial, pengembangan model pelayanan dan evaluasi terhadap program pelayanan kesejahteraan sosial.

3

5. Pejabat Pembina Kepegawaian. Adalah pimpinan tertinggi pada satu instansi pemerintah yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat, jabatan, pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Pekerja Sosial serta dapat mendelegasikan kewenangannya sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pekerja Sosial (Instansi Pembina JFPS).

Adalah instansi yang secara fungsional bertanggung jawab terhadap pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial di Indonesia, dalam hal ini adalah Departemen Sosial.

7. Unit Pembina Jabatan Fungsional Pekerja Sosial (Unit Pembina JFPS).

Adalah unit kerja setingkat eselon II yang membidangi pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan Departemen atau Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota yang secara fungsional bertanggung jawab terhadap pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial.

8. Unit Kerja Pekerja Sosial (Unit Kerja PS).

Adalah unit dimana Pekerja Sosial yang bersangkutan bekerja.

9. Formasi. Adalah jumlah Pekerja Sosial yang dibutuhkan per jenjang jabatan sesuai dengan beban kerja di satu unit.

10. Beban Kerja

Adalah besarnya output yang harus dihasilkan oleh suatu unit kerja.

11. Jabatan Adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam susunan organisasi

12. Jabatan Fungsional

Adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu, serta bersifat mandiri.

13. Jabatan Fungsional Ketrampilan. Adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih.

14. Jabatan Fungsional Keahlian. Adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya.

15. Angka Kredit. Adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pekerja Sosial dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

4

16. DUPAK. Adalah daftar yang memuat usulan satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi butir –butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pekerja Sosial dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

17. Pejabat Penetap Angka Kredit.

Adalah pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pekerja Sosial sebagai berikut :

a. Sekretaris Jenderal bagi Pekerja Sosial Madya di lingkungan Departemen Sosial.

b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian bagi Pekerja Sosial Pelaksana Pemula sampai dengan Pekerja Sosial Muda di lingkungan Departemen Sosial.

c. Pimpinan Instansi Pusat di luar Departemen Sosial atau pejabat lainnya yang ditunjuk (serendahnya eselon II) yang membidangi pelayanan kesejahteraan sosial bagi Pekerja Sosial Pemula sampai dengan Pekerja Sosial Madya di lingkungan instansi masing-masing.

d. Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk (serendahnya eselon II) yang membidangi pelayanan kesejahteraan sosial di Propinsi bagi Pekerja Sosial Pelaksana Pemula sampai dengan Pekerja Sosial Madya.

e. Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk (serendahnya eselon II) yang membidangi pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota bagi Pekerja Sosial Pelaksana Pemula sampai dengan Pekerja Sosial Madya.

18. Tim Penilai Angka Kredit (Tim PAK).

Adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pekerja Sosial.

19. Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit (Sekretariat Tim PAK).

Adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit yang berwenang untuk membantu penatausahaan dan dokumentasi Penetapan Angka Kredit.

E. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional Pekerja Sosial antara lain mengatur :

1. Penetapan Formasi Pejabat Fungsional Pekerja Sosial. 2. Penilaian Angka Kredit Pekerja Sosial. 3. Pengangkatan, Pembebasan, Pemberhentian dalam dan dari Jabatan

Fungsional Pekerja Sosial. 4. Pembinaan Karier Pekerja Sosial.

5

II. PENETAPAN FORMASI PEKERJA SOSIAL

A. Tahapan Perhitungan Formasi.

Dalam rangka mengoptimalkan pembinaan karier Pekerja Sosial untuk mencapai angka kredit yang dipersyaratkan dalam kenaikan jabatan dan pangkat, maka dalam pengangkatannya harus memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja di masing-masing unit kerja dengan jumlah Pekerja Sosial per jenjang jabatan.

Pengangkatan PNS dalam jabatan Pekerja Sosial pada dasarnya disebabkan adanya lowongan formasi sesuai jabatan. Lowongan formasi terjadi apabila ada formasi jabatan yang belum terisi, ada pejabat Pekerja Sosial yang berhenti, meninggal dunia, pensiun atau adanya peningkatan volume beban kerja dan pembentukkan unit kerja baru.

Instansi yang dapat mengajukan usulan formasi Pekerja Sosial antara lain : Dinas Sosial/Panti Sosial/UPT-nya ; Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Umum ; BAPAS/LAPAS ; Sekolah (konseling siswa) dan instansi lain yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial.

Adapun tahapan perhitungan formasi sebagai berikut : 1. Tahap 1 : Mengisi Tabel 1 Standar Pencapaian Angka Kredit Pekerja

Sosial.

Isilah kolom 3 dan kolom 5 pada Tabel 1 Standar Pencapaian Angka Kredit Pekerja Sosial (anak lampiran 1), yang terdiri dari 5 kolom, sebagai berikut :

T A B E L 1

STANDAR PENCAPAIAN ANGKA KREDIT PEKERJA SOSIAL

Jabatan Butir Kegiatan Vol. AK. Jlh AK

1 2 3 4 5 (3x4)

Pelaksana Lanjutan

1. Mendata peserta sosialisasi program pelayanan kesejahteran sosial.

...... 0,006. .......

2. ......................... dst ...... ......... .......

Jumlah Pencapaian Angka Kredit Pekerja Sosial ...... per tahun (R)

a. Kolom 1 (jabatan) Jabatan Pekerja Sosial yang akan dihitung formasinya (tercantum dalam tabel).

b. Kolom 2 (butir kegiatan). Butir kegiatan Pekerja Sosial per jenjang jabatan (tercantum dalam tabel), dengan jumlah butir kegiatan sebagai berikut : a. Pekerja Sosial Pelaksana Pemula = 12 kegiatan b. Pekerja Sosial Pelaksana = 16 kegiatan c. Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan = 24 kegiatan d. Pekerja Sosial Penyelia = 14 kegiatan e. Pekerja Sosial Pertama = 37 kegiatan f. Pekerja Sosial Muda = 29 kegiatan g. Pekerja Sosial Madya = 12 kegiatan

6

c. Kolom 3 (Vol). Tulislah volume butir kegiatan yang dapat dikerjakan seluruh Pekerja Sosial per jenjang jabatan selama 1 (satu) tahun pada suatu unit kerja.

d. Kolom 4 (AK). Angka kredit Pekerja Sosial per butir kegiatan (tercantum dalam tabel).

e. Kolom 5 (Jlh AK). Jumlahkan angka kredit per butir kegiatan yang diperoleh dari Kolom 3 (Vol) dikalikan Kolom 4 (AK).

f. Jumlah angka kredit (kolom 5) per butir kegiatan tersebut dijumlahkan, maka akan diperoleh jumlah pencapaian angka kredit Pekerja Sosial per jenjang jabatan per tahun (R).

2. Tahap 2 : Menggunakan Rumus TRS.

Setelah mengisi Tabel Standar kemudian menggunakan rumus TRS

a. Rumus TRS

T = R : S

Keterangan :

T = formasi Pekerja Sosial per jenjang jabatan. R = jumlah pencapaian angka kredit Pekerja Sosial per jenjang jabatan per tahun.

S = angka kredit Pekerja Sosial per jenjang jabatan dengan rincian :

Pelaksana Pemula = 3,75 Pelaksana = 5 Pelaksana Lanjutan = 12,5 Penyelia = 25 Pertama = 12,5 Muda = 25 Madya = 37,5

b. Perhitungan formasinya.

1) Setelah mendapat jumlah pencapaian angka kredit Pekerja Sosial per jenjang jabatan per tahun ( R ) dibagi dengan jumlah angka kredit Pekerja Sosial per tahun per jenjang jabatan ( S )

2) Dari hasil pembagian tersebut akan didapat formasi maksimal Pekerja Sosial per jenjang jabatan per unit kerja ( T ).

3. Tahap 3 : Mengusulkan penetapan formasi.

Berdasarkan perhitungan formasi kemudian Kepala Unit Pembina JFPS (Dinas Sosial/Unit serendahnya eselon II yang membidangi pelayanan kesejahteraan sosial) mengusulkan formasi Pekerja Sosial di lingkungan unit kerjanya kepada Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah (BKD), untuk ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Format dapat mengacu pada Surat Keputusan Tentang Formasi Pekerja Sosial (anak lampiran 2). Dengan ketentuan tembusan disampaikan kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Departemen Sosial.

7

B. Contoh perhitungan formasi Pekerja Sosial. Perhitungan formasi Pekerja Sosial Pelaksana Pemula di Panti Sosial Bina Netra “XXX”.

1. Tahap 1 : Mengisi Tabel 1 Standar Pencapaian Angka Kredit Pekerja Sosial

a. Tulislah volume kegiatan yang dilaksanakan seluruh Pekerja Sosial Pelaksana Pemula per butir kegiatan dalam kolom 3 (vol).

b. Tulislah perolehan angka kredit per butir kegiatan pada kolom 5 (Jumlah AK) Pekerja Sosial Pelaksana Pemula hasil perkalian kolom 3 (vol) dengan kolom 4 (AK).

c. Jumlah perolehan angka kredit (kolom 5) per butir kegiatan dijumlahkan maka akan diperoleh jumlah pencapaian angka kredit Pekerja Sosial Pelaksana Pemula ( R ) sebesar 5,733.

T A B E L 1

STANDAR PENCAPAIAN ANGKA KREDIT PEKERJA SOSIAL


1 2 3 4 5 (3x4)

Pelaksana Pemula

1 Mendata peserta sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial

51 0,006 0,306

2 Melaksanakan identifikasi calon penerima program pelayanan kesejahteraan sosial

45 0,024 1,08

3 Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi calon penerima program pelayanan kesejahteraan sosial

57 0,006 0,342

4 Mengumpulkan data dan informasi tambahan tentang calon penerima program pelayanan kesejahteraan sosial.

37 0,009 0,333

5 Mengidentifikasi sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

77 0,006 0,462

6 Melaksanakan kegiatan temu bahas hasil asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima program pelayanan kesejahteraan sosial sebagai peserta

27 0,009 0,243

7 Melaksanakan kegiatan fasilitasi temu bahas dalam penyusunan rencana pemecahan masalah penerima program pelayanan kesejahteraan sosial

27 0,006 0,162

8 Melaksanakan temu bahas kasus dalam penyusunan rencana pemecahan masalah penerima program pelayanan kesejahteraan sosial

27 0,009 0,243

9 Melaksanakan pemeliharaan fisik penerima program pelayanan kesejahteraan sosial

97 0,009 0,582

10 Memantau aktifitas sehari-hari penerima program pelayanan kesejahteraan sosial

75 0,006 0,45

8


1 2 3 4 5 (3x4)

11 Melaksanakan kegiatan penyiapan dan pemeliharaan alat-alat yang digunakan dalam proses pelayanan kesejahteraan sosial

75 0,006 0,45

12 Memantau perkembangan eks penerima program

pelayanan kesejahteraan sosial 45 0,024 1,08

Jumlah Pencapaian Angka Kredit Pekerja Sosial Pelaksana Pemula Per Tahun (R) 5,733

2. Tahap 2 : Menggunakan Rumus TRS T = R : S

= 5,733 : 3,75 = 1,5288 orang

Maka formasi maksimal Pekerja Sosial Pelaksana Pemula yang dapat diangkat di lingkungan Panti Sosial Bina Netra ”XXX” di YYY adalah 1 atau 2 orang.

3. Tahap 3 : Mengusulkan penetapan formasi.

Setelah mendapat formasi Pekerja Sosial Pelaksana Pemula, hitunglah semua formasi Pekerja Sosial per jenjang jabatan di Panti Sosial Bina Netra xxx, kemudian Kepala Panti Sosial mengusulkan formasi di pantinya kepada Kepala Dinas Sosial Propinsi xxx. Berdasarkan perhitungan formasi di seluruh unit di lingkungan unit kerjanya, kemudian Kepala Dinas Sosial mengusulkan formasi Pekerja Sosial kepada Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah (BKD), untuk ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

9

III. PENILAIAN ANGKA KREDIT PEKERJA SOSIAL.

A. Pejabat penetap angka kredit Pekerja Sosial.

1. Di lingkungan Departemen Sosial.

a. Sekretaris Jenderal bagi Pekerja Sosial Madya

b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian bagi Pekerja Sosial Pelaksana Pemula sampai dengan Pekerja Sosial Penyelia dan Pekerja Sosial Pertama sampai dengan Pekerja Sosial Muda.

c. Dalam menjalankan kewenangannya Sekretaris Jenderal dapat menetapkan Organisasi Penilaian Angka Kredit Pekerja Sosial di lingkungan Departemen Sosial.

2. Di lingkungan Instansi Pusat/Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota. a. Pimpinan Instansi Pusat/Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang

ditunjuk (serendahnya eselon II) yang membidangi pelayanan kesejahteraan sosial bagi Pekerja Sosial Pelaksana Pemula sampai dengan Pekerja Sosial Penyelia dan Pekerja Sosial Pertama sampai dengan Pekerja Sosial Madya di lingkungan Instansi Pusat/Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota.

b. Dalam menjalankan kewenangannya Pejabat Penetap Angka Kredit dapat menetapkan Organisasi Penilaian Angka Kredit Pekerja Sosial di lingkungan Instansi Pusat/Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota. Format keputusan dapat mengacu pada Surat Keputusan Tim & Sekretariat Penilai Angka Kredit Pekerja Sosial (anak lampiran 3). Dengan ketentuan tembusan disampaikan kepada Kepala Biro Organisasi & Kepegawaian Departemen Sosial RI.

3. Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi penetapan angka kredit,

maka spesimen tanda tangan Pejabat Penetap Angka Kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Departemen Sosial.

B. Organisasi Penilaian.

1. Tim Penilai Angka Kredit

a. Persyaratan pembentukkan 1) Dalam 1 (satu) instansi minimal 2 (dua) orang Pekerja Sosial Pertama, 3

(tiga) orang Pekerja Sosial Muda dan atau Madya. 2) Dalam hal belum terpenuhinya jumlah Pekerja Sosial maka penilaian

dapat dilakukan oleh Biro Organisasi & Kepegawaian Departemen Sosial atau Instansi lain terdekat yang sudah mempunyai Tim Penilai.

b. Susunan 1) Seorang Ketua merangkap anggota. 2) Seorang Wakil Ketua merangkap anggota. 3) Seorang Sekretaris merangkap anggota

4) Sekurangnya 4 (empat) orang anggota.

10

c. Persyaratan 1) Pangkat/jabatan serendahnya sama dengan pangkat/jabatan yang

dinilai.

2) Memiliki keahlian & kemampuan untuk menilai kerja Pekerja Sosial. 3) Dapat aktif melakukan penilaian. 4) Masa jabatan adalah 3 (tiga) tahun.

5) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

d. Kewenangan

1) Ketua Tim Penilai dapat menonaktifkan sementara Anggota Tim Penilai apabila anggota yang bersangkutan sedang dinilai dan dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

2) Ketua Tim Penilai dapat mengaktifkan kembali Anggota Tim Penilai yang berstatus non aktif

3) Apabila Ketua Tim Penilai berkedudukan sebagai anggota non aktif atau menonaktifkan diri sendiri atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim maka tugas sebagai Ketua Tim dilaksanakan Wakil Ketua.

4) Ketua Tim Penilai memiliki hak veto untuk membuat keputusan penilaian bagi persoalan yang tidak dapat diputuskan dalam tiga kali pemungutan suara.

5) Tim Penilai dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan Pekerja Sosial yang dinilai setelah PAK terbit sepanjang persoalan tersebut berkaitan dengan proses penilaian dan hasil penilaian, namun tidak dapat mengubah nilai yang telah ditetapkan Pejabat Penetap Angka Kredit.

e. Periode Penilaian. 1) Periode April.

SK Penetapan Angka Kredit Pekerja Sosial ditetapkan selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat (1 Januari tahun bersangkutan).

2) Periode Oktober. SK Penetapan Angka Kredit Pekerja Sosial ditetapkan selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat (1 Juli tahun bersangkutan).

f. Tugas 1) Memeriksa kebenaran berkas kelengkapan PAK

2) Memprakirakan kelayakan jam kerja Pekerja Sosial. 3) Memeriksa dan menilai butir kegiatan dalam DUPAK 4) Menyampaikan Notulen Rapat Tim Penilai dan Berita Acara Hasil

Penilaian kepada Pejabat Penetap Angka Kredit 5) Menyampaikan Laporan Analisa Kebutuhan Diklat JFPS kepada Pejabat

Penetap Angka Kredit.

2. Tim Penilai Teknis

a. Apabila dipandang perlu dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penguasaan di bidang Profesi Pekerjaan Sosial atau praktisi di bidang pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

11

b. Tugas pokok Tim Penilai Teknis, adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian di bidang Pekerjaan Sosial.

c. Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

3. Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit

a. Susunan Keanggotaan dapat melibatkan unsur kepegawaian instansi.

b. Persyaratan Memiliki keahlian dan kemampuan penatausahaan dan pengolahan data Pekerja Sosial.

c. Tugas 1) Mengadministrasikan setiap DUPAK

2) Meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas kelengkapan yang dipersyaratkan.

3) Membuat jadwal dan menyelenggarakan rapat serta sidang Tim Penilai 4) Menyiapkan Notulen Rapat Tim Penilaian 5) Menyiapkan konsep Berita Acara Hasil Penilaian

6) Menyiapkan konsep Keputusan PAK. 7) Menyiapkan konsep Surat Peringatan. 8) Menyiapkan Laporan Analisa Kebutuhan Diklat JFPS. 9) Melaksanakan penatausahaan dan pengolahan Data Pekerja Sosial.

C. Tahapan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit.

Kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit dilaksanakan dalam 10 (sepuluh) tahapan sebagai berikut :

1. Tahap 1 : Menggandakan & mendistribusikan blangko.

Unit Pembina JFPS (Dinas Sosial/Unit serendahnya eselon II yang membidangi pelayanan kesejahteraan sosial) menggandakan dan mendistribusikan blangko kepada Pimpinan Unit Kerja Pekerja Sosial sesuai jumlah Pekerja Sosial yang ada, meliputi blangko : a. Rencana Kegiatan Tahunan Pekerja Sosial (anak lampiran 4). b. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) (anak lampiran 14).

Catatan : Bagi Pekerja Sosial yang telah diadakan penilaian angka kredit untuk periode sebelumnya, maka dalam DUPAK pada kolom 3 dan 6 dicantumkan angka kredit lama yang telah diparaf Sekretaris Tim Penilai.

12

S K E M A 10 TAHAPAN PENILAIAN ANGKA

KREDIT PEKERJA SOSIAL

RKTPS = Rencana Kegiatan Tahun Pekerja Sosial DUPAK = Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit PS = Pekerja Sosial SPMK = Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan

Menetapkan Surat Tugas - Rutin - Insidental - Antar jenjang

Menyusun Satuan Hasil : - Laporan Kegiatan - Laporan Supervisi - Laporan Evaluasi - Laporan Rujukan - Laporan Lain

Pemberkasan

Menilai & Menetapkan AK

Menyampaikan DUPAK & Berkas kelengkapan

Menyusun Rekapitulasi Pencapaian AK

Menyusun

DUPAK

Menyusun SPMK : - SPMK Pelayanan

Kessos - SPMK Pengembangan

Pelayanan Kessos - SPM Pengembangan

Profesi - SPMK Penunjang

Tugas

Menyusun RKTPS : - Komposisi AK - Unsur yg dinilai - Konversi kegiatan - Antar jenjang - Kelebihan angka

kredit - Prakiraan

pencapaian AK per tahun

- Prakiraan kelayakan jam kerja PS

Menggandakan & Mendistribusi kan Blangko - RKTPS (al 4) - DUPAK (al 14)

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3



Tahap 10

13

Contoh :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT PEKERJA SOSIAL PELAKSANA

Masa Penilaian 1 Januari s/d 31 Desember 2006 No Keterangan Perorangan

1. Nama : S. Yulinda Areka 2. NIP : 1700xxx 3. Nomor Seri KARPEG : A-xxx 4. Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 24-02-1964 5. Jenis Kelamin : Wanita 6. Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya : SMU 7. Golongan Ruang/TMT : II/d, 1-10-2004 8. Jabatan : Pelaksana 9. Masa Kerja Golongan Lama :

Baru : 10. Unit Kerja : PSBR xxx Angka Kredit Menurut No. Unsur Yang Dinilai Instansi Pengusul Tim Penilai Lama Baru Jumlah Lama Baru Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8

UNSUR UTAMA I PENDIDIKAN A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar 1. Sarjana Muda/Akademi/Diploma III 2. Diploma II 3. SLTA/Diploma I B. Pendidikan & pelatihan fungsional di bi dang pelayanan kesejahteraan sosial serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPL) atau Sertifikat 1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya 641 – 960 jam 3. Lamanya 481 – 641 jam 4. Lamanya 161 – 481 jam 5. Lamanya 81 – 161 jam 6. Lamanya 30 – 81 jam

II. PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 1. Melaksanakan penjajagan awal dengan pihak terkait (II.A.1) 0,06 0,06

14

Angka Kredit Menurut No. Unsur Yang Dinilai Instansi Pengusul Tim Penilai Lama Baru Jumlah Lama Baru Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8

2. Melaksanakan sosialisasi program pela yanan kesejahteraan sosial terhadap kelompok sasaran pelayanan kesejah teraan sosial (II.A.7) 0,064 0,064 3. … dst

Berdasarkan Contoh DUPAK Pekerja Sosial Pelaksana Pemula, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Sdri. Yulinda telah diberikan penilaian pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2005, dengan angka kredit 0,06 untuk kegiatan II.A.1 dan 0,064 untuk kegiatan II.A.7

b. Untuk masa penilaian 1 Januari s/d 31 Desember 2006, dalam DUPAK yang disampaikan kepada Sdri Yulinda pada kolom 3 dan 6 dicantumkan angka kredit 0,06 untuk kegiatan II.A.1 dan angka kredit 0,064 untuk kegiatan II.A.7.

2. Tahap 2 : Menetapkan Surat Tugas Pimpinan. Pimpinan Unit Kerja Pekerja Sosial mengatur pelaksanaan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang harus dilaksanakan oleh seluruh Pekerja Sosial di unit kerjanya dan menetapkan Surat Tugas (anak lampiran 5) yang mengatur 3 (tiga) hal yaitu :

a. Penugasan rutin. Penetapan surat tugasnya berlaku untuk masa 1 (satu) tahun yang mengatur kegiatan yang harus dilaksanakan Pekerja Sosial sesuai kewenangan per jenjang jabatan.

b. Penugasan insidental (sewaktu-waktu). Penetapan surat tugasnya berlaku untuk setiap penugasan. Misal : mengikuti seminar, diklat dll.

c. Penugasan antar jenjang. Penetapan surat tugasnya apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pekerja Sosial sesuai jenjang jabatannya, maka Pekerja Sosial dapat melakukan kegiatan satu tingkat diatas atau satu tingkat di bawah.

15

Contoh Surat Tugas Rutin

DEPARTEMEN SOSIAL RI DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

PANTI SOSIAL BINA REMAJA XXXXXXXXXXXXXXX Jalan Manglayang Nomor 3, ……………………………., Telp. …………….

SURAT TUGAS

NOMOR : XXXXX Kepada : Nama : S. Yulinda Areka NIP : 1700xxx Jabatan : Pekerja Sosial Pelaksana Gol. Ruang : II/d Unit Kerja : Panti Sosial Bina Remaja xxx Untuk : a. Terhitung mulai tanggal 1 s/d 31 Desember 2006 untuk melaksanakan

kegiatan rutin Pekerja Sosial Pelaksana sebagai berikut : 1) Melaksanakan penjajagan awal dengan pihak terkait (II.A.1) 2) Melaksanakan sosialisasi program pelayanan kesejahteraan

sosial terhadap kelompok sasaran program pelayanan kesejahteraan sosial (II.A.7)

3) Melaksanakan identifikasi calon penerima program pelayanan kesejahteraan sosial melalui kunjungan ke kantong-kantong penyandang masalah (II.A.12)

4) Menginformasikan hasil seleksi kepada calon penerima program pelayanan kesejahteraan sosial, keluarga dan lembaga pengirim (II.A.23)

5) Melaksanakan penempatan penerima program pelayanan kesejahteraan sosial (II.A.30)

6) Melaksanakan kegiatan temu bahas hasil asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima program pelayanan kesejahteraan sosial sebagai peserta (II.B.7)

7) Melaksanakan temu bahas dalam penyusunan rencana pemecahan masalah penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dalam kegiatan bimbingan fisik, ketrampilan dan resosialisasi sebagai peserta (II.C.13)

8) Melaksanakan kegiatan pendampingan penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dalam kegiatan bimbingan fisik dan ketrampilan (II.D.10)

9) Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan pendampingan penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dalam kegiatan bimbingan fisik dan ketrampilan (II.D.17)

10) Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan bimbingan sosial terhadap penerima program pelayanan kesejahteraan sosial (II.D.19)

11) Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan resosialisasi terhadap penerima program pelayanan kesejahteraan sosial (II.D.21).

12) Melaksanakan temu bahas evaluasi hasil program pelayanan kesejahteraan sosial secara menyeluruh (II.E.4).

16

13) Mengidentifikasi kesiapan penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dalam menghadapi terminasi (II.E.11).

14) Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan rujukan penerima program pelayanan kesejahteraan sosial (II.E.15).

15) Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dalam bentuk memberikan bantuan pengembangan usaha (II.F.6).

16) Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial (II.F.8).

b. Melaksanakan koordinasi dengan Pekerja Sosial lainnya dalam melaksanakan tugas.

c. Mentaati perintah kedinasan yang diberikan baik oleh Pimpinan Unit ataupun Pejabat Struktural yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

d. Menyusun satuan hasil yang dipersyaratkan setelah selesai melaksanakan kegiatan.

e. Melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

xxx , 2 Januari 2006 Kepala Panti Drs. Ma’ruf Sanusi Nip. xxxx

17

Contoh Surat Tugas Insidental


PANTI SOSIAL BINA REMAJA XXX Jalan Manglayang Nomor 3, ……………………………., Telp. …………….

SURAT TUGAS

NOMOR : XXXXX Kepada : Nama : S. Yulinda Areka NIP : 1700xxx Jabatan : Pekerja Sosial Pelaksana Gol. Ruang : II/d Unit Kerja : Panti Sosial Bina Remaja xxx Untuk : a. Terhitung mulai tanggal 1 April s/d 1 Mei 2006 untuk melaksanakan

tugas mengikuti Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Penyelia di Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial xxx.

b. Selama mengikuti pendidikan dan pelatihan dibebaskan dari tugas dan pekerjaannya.

c. Melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

xxx , 28 Maret 2006 Kepala Panti Drs. Ma’ruf Sanusi Nip. xxxx

18

Contoh Surat Tugas Antar Jenjang


PANTI SOSIAL BINA REMAJA XXXX Jalan Manglayang Nomor 3, ……………………………., Telp. …………….

SURAT TUGAS

NOMOR : XXXXX Kepada : Nama : S. Yulinda Areka NIP : 1700xxx Jabatan : Pekerja Sosial Pelaksana Gol. Ruang : II/d Unit Kerja : Panti Sosial Bina Remaja xxx Untuk : a. Terhitung mulai tanggal 1 s/d 31 Desember 2006 untuk melaksanakan

kegiatan antar jenjang Pekerja Sosial sebagai berikut :

1) Pekerja Sosial Pelaksana Pemula, untuk kegiatan a) Melaksanakan identifikasi calon penerima program

pelayanan kesejahteraan sosial melalui kunjungan rumah (home visit) (II.A.11).

b) Mengumpulkan data dan informasi tambahan tentang calon penerima program pelayanan kesejahteraan sosial (II.A.27).

c) Memantau perkembangan eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dalam masyarakat (II.F.7).

2) Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan a) Melaksanakan sosialisasi program pelayanan

kesejahteraan social terhadap masyarakat luas (II.A.6). b) Melaksanakan wawancara elijibilitas calon penerima

program pelayanan kesejahteraan sosial (II.A.22) . c) Melaksanakan rujukan calon penerima pelayanan

kesejahteraan sosial (II.A.24). d) Mensosialisasikan rencana pemecahan masalah kepada

penerima program pelayanan kesejahteraan sosial (II.C.18).

e) Memberikan supervisi kepada Pekerja Sosial di bawahnya dalam pendampingan bimbingan fisik (II.D.23).

f) Memberikan supervisi kepada Pekerja Sosial di bawahnya dalam pendampingan bimbingan ketrampilan (II.D.25).

g) Melaksanakan kegiatan rujukan penerima program pelayanan kesejahteraan sosial (II.E.14).

b. Melaksanakan koordinasi dengan Pekerja Sosial lainnya dalam

melaksanakan tugas.

c. Mentaati perintah kedinasan yang diberikan baik oleh Pimpinan Unit ataupun Pejabat Struktural yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

19

d. Menyusun satuan hasil yang dipersyaratkan setelah selesai melaksanakan kegiatan.

e. Melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

xxx, 2 Januari 2006. Kepala Panti Drs. Ma’ruf Sanusi NIp. Xxxx

20

3. Tahap 3 : Menyusun Rencana Kegiatan Tahunan Pekerja Sosial. Untuk memperoleh angka kredit yang dipersyaratkan dalam kenaikan pangkat dan jabatan sesuai target waktu yang diinginkan, maka Pekerja Sosial perlu menyusun Rencana Kegiatan Tahunan Pekerja Sosial (anak lampiran 4), dengan tahapan sebagai berikut :

a. Memprakirakan perolehan angka kredit, dengan memperhatikan aspek antara lain :

1) Komposisi angka kredit.

a) Pekerja Sosial Terampil. (3) Unsur Utama ≥ 80 %.

(a) Pendidikan Pendidikan sekolah. Pendidikan dan pelatihan.

(b) Pelayanan kesejahteraan sosial. Pendekatan awal. Pengungkapan dan pemahaman masalah/asesmen. Penyusunan rencana pemecahan masalah/intervensi Pelaksanaan pemecahan masalah/intervensi. Evaluasi, terminasi dan rujukan. Bimbingan dan pembinaan lanjut.

(c) Pengembangan profesi. (4) Unsur Penunjang ≤ 20 %

b) Pekerja Sosial Ahli. (3) Unsur Utama ≥ 80 %.

(a) Pendidikan Pendidikan sekolah. Pendidikan dan pelatihan.

(b) Pelayanan kesejahteraan sosial. Pendekatan awal. Pengungkapan dan pemahaman masalah/asesmen. Penyusunan rencana pemecahan masalah/intervensi. Pelaksanaan pemecahan masalah/intervensi. Evaluasi, terminasi dan rujukan. Bimbingan dan pembinaan lanjut.

(c) Pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial. Pengkajian kebijakan dan penyusunan rencana

pelayanan kesejahteraan sosial. Pengembangan model pelayanan kesejahteraan sosial. Evaluasi pelayanan kesejahteraan sosial.

(d) Pengembangan Profesi. (4) Unsur Penunjang ≤ 20 %

2) Unsur yang dinilai

a) Unsur Utama

(3) Pendidikan (a) Kualifikasi pendidikan Pekerja Sosial adalah jurusan

Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial, maka perolehan gelar/ijazah ditetapkan sebagai Unsur Utama, dengan angka kredit yang diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, sebesar 200 untuk Doktor (S3)/Spesialis 2 (SP2), 150 untuk Pasca Sarjana(S2)/Spesialis 1 (SP1), 100 untuk Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), 60 untuk Sarjana

21

Muda/Diploma III (DIII), 40 untuk Diploma II (DII) dan 25 untuk SMK/Diploma I (DI).

(b) PNS yang diangkat pertama dengan latar belakang pendidikan jurusan : Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial, perolehan

gelar/ijazahnya ditetapkan sebagai Unsur Utama. Ilmu Sosial lainnya, perolehan gelar/ijazahnya dapat

ditetapkan sebagai Unsur Utama, dengan ketentuan PNS yang diangkat tersebut wajib mengikuti Pelatihan Dasar Pekerjaan Sosial (PDPS).

(c) Pekerja Sosial yang memperoleh gelar jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada jurusan : Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial, perolehan

gelar/ijazahnya ditetapkan sebagai Unsur Utama, dengan angka kredit yang diberikan adalah selisih antara angka kredit gelar/ijazah yang lebih tinggi dengan angka kredit yang pernah diikuti (ijazah sebelumnya).

Ilmu sosial lainnya, perolehan gelar/ijazahnya dapat ditetapkan sebagai Unsur Utama, dengan ketentuan topik skripsi/tesis/disertasinya sesuai dengan bidang tugasnya, ketentuan ini berlaku sampai dengan akhir tahun 2008. dengan angka kredit yang diberikan adalah selisih antara angka kredit gelar/ijazah yang lebih tinggi dengan angka kredit yang pernah diikuti (ijazah sebelumnya).

Ilmu sosial lainnya dengan topik skripsi/tesis/disertasinya tidak sesuai dengan bidang tugasnya atau di luar jurusan Ilmu Sosial lainnya, perolehan gelar/ijazahnya ditetapkan sebagai Unsur Penunjang dengan angka kredit yang diberikan sebesar 15 untuk Doktor (S3)/Spesialis 2 (SP2), 10 untuk Pasca Sarjana/Spesialis 1 (SP1) dan 5 untuk Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV).

(4) Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Kualitas

Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

(a) Penentuan angka kredit tabel (AKT) untuk butir kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Pekerja Sosial dalam Keputusan MENPAN No. KEP/03/M.PAN/1/2004 diperoleh berdasarkan hasil perkalian konstanta per jenjang jabatan yang telah ditetapkan MENPAN dengan satuan waktu tabel (SWT) yang dipergunakan untuk melaksanakan butir kegiatan yang ditetapkan berdasarkan hasil uji beban kerja, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3 Perhitungan Angka Kredit berdasarkan Satuan Waktu (anak lampiran 7)

22

Contoh :

T A B E L 3 PERHITUNGAN ANGKA KREDIT PEKERJA SOSIAL BERDASARKAN SATUAN WAKTU

No Jabatan/Butir Kegiatan Kep. Menpan 03/2004

Jabatan SWT Konstanta AKT

1 2 3 4 5(3x4) 6 I. Pelayanan Kesejahteraan Sosial

A. Pendekatan awal 1. Melaksanakan penjajagan 4 jam 0.004 0.016 Pelaksana awal dengan pihak terkait 2. Melaksanakan konsultasi 4 jam 0.01 0.04 P. Lanjutan dengan pihak terkait dalam persiapan sosialisasi 3. … dst

Berdasarkan contoh Tabel 3 Perhitungan Angka Kredit Pekerja Sosial Berdasarkan Satuan Waktu dapat dijelaskan sebagai berikut : - Satuan waktu tabel (SWT) adalah waktu yang digunakan

Pekerja Sosial Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan I.A.1 adalah 4 jam (kolom 3) kemudian dikalikan konstanta 0,004 (kolom 4) maka akan didapat angka kredit tabel (AKT) 0,016 (kolom 5).

- SWT Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan untuk melaksanakan kegiatan I.A.2 adalah 4 jam (kolom 3) kemudian dikalikan konstanta 0,01 (kolom 4) maka akan didapat angka kredit tabel (AKT) 0,04 (kolom 5).

(b) Berkaitan dengan hal tersebt maka angka kredit per butir kegiatan ditetapkan berdasarkan satuan waktu tabel (SWT) yag dihitung menggunakan satuan jam, sebagaimana tercantum pada kolom 4 dalam Tabel 2 Kegiatan Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya (anak lampiran 6)

23

Contoh : T A B E L 2

KEGIATAN PEKERJA SOSIAL DAN ANGKA KREDITNYA No. Unsur/Sub Unsur/Butir Kegiatan Satuan Hasil AKT/SWT Jab/Kode 1 2 3 4 5 II Pelayanan Kesejahteraan Sosial

A. Pendekatan Awal 1. Melaksanakan penjajagan awal Laporan 0.016 Pelaksana dengan pihak terkait … dst Kegiatan (AL9) 4 jam II.A.1 2. Melaksanakan identifikasi Laporan 0,024 P.Pemula calon penerima program pela- Kegiatan (AL9) 8 jam II.A.11 yanan kesejahteraan sosial & Instrumen melalui kunjungan rumah Identifkasi & (home visit) .. .. dst Rekapitulasi Data

Berdasarkan contoh Tabel 2 Kegiatan Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pekerja Sosial Pelaksana melaksanakan kode kegiatan II.A.1, dengan perolehan Angka Kredit Tabel (AKT) sebesar 0,016 dan Satuan Waktu Tabel (SWT)- nya 4 jam.

Pekerja Sosial Pelaksana Pemula melaksanakan kode kegiatan II.A.11 dengan perolehan Angka Kredit Tabel (AKT) sebesar 0,024 dan Satuan Waktu Tabel (SWT)-nya 8 jam

(c) Perhitungan angka kreditnya dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila Satuan Waktu Pekerja Sosial (SWPS) ≤ Satuan Waktu Tabel (SWT), maka : AK Pekerja Sosial (AKPS) = AK Tabel (AKT)

- Apabila Satuan Waktu Pekerja Sosial (SWPS) > Satuan Waktu Tabel (SW Tabel), maka AK Pekerja Sosial (AKPS) = AK Tabel (AKT)

(3) Pengembangan Profesi.

(a) Angka kredit diberikan setiap melaksanakan 1 (satu) butir kegiatan, dengan dilampiri satuan hasil yang dipersyaratkan dan tidak menggunakan satuan waktu tabel (SWT).

(b) Penyusunan karya tulis/ilmiah oleh tim dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial, dengan komposisi : Penulis utama

Volume kegiatan x angka kredit x 0,6. Penulis pembantu

Volume kegiatan x angka kredit x 0,4 : jumlah penulis pembantu (maksimal 3 orang).

24

b) Unsur Penunjang Angka kredit diberikan setiap melaksanakan 1 (satu) butir kegiatan, dengan dilampiri satuan hasil yang dipersyaratkan dan tidak menggunakan satuan waktu tabel (SWT).

3) Konversi kegiatan. Apabila kegiatan yang dilaksanakan Pekerja Sosial tidak terdapat pada Tabel 2 Kegiatan Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya (anak lampiran 6) dan sangat menunjang pelayanan kesejahteraan sosial maka dapat dikonversikan dengan butir kegiatan yang dianggap sesuai, yang disahkan berdasarkan rapat Tim Penilai Angka Kredit dan dituliskan ke dalam Notulen Rapat Tim Penilai (anak lampiran 17) sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam penilaian yang akan datang. Contoh : Pekerja Sosial membimbing mahasiswa praktek pelayanan

kesejahteraan sosial, dikonversikan dengan kegiatan mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai dalam bidang pelayanan kesejahteraan, (kode kegiatan SJ/V.A)

Pekerja Sosial memperoleh penghargaan Pegawai Teladan Tingkat di bidang tugasnya atau teladan lainnya untuk tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, butir kegiatan dikonversikan dengan perolehan penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya 20 tahun (kode kegiatan SJ/V.G.2)

4) Antar jenjang

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pekerja Sosial sesuai dengan jenjang jabatannya, maka penilaian antar jenjang dapat diberlakukan dengan ketentuan :

a) Kewajiban utama Pekerja Sosial adalah melaksanakan kegiatan sesuai jenjang jabatannya, sedangkan pelaksanaan kegiatan antar jenjang merupakan tugas tambahan berdasarkan penugasan tertulis dari Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.

b) Perolehan Angka kredit (3) Satu tingkat di bawah jenjang jabatan, dengan rumus.

Volume kegiatan x angka kredit x 1. (4) Sesuai jenjang jabatan, dengan rumus.

Volume kegiatan x angka kredit x 1. (5) Satu tingkat di atas jenjang jabatan, dengan rumus.

Volume kegiatan x angka kredit x 0,8.

5) Kelebihan angka kredit. Kelebihan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatan dapat dipertimbangkan dalam kenaikan pangkat atau jabatan berikutnya dengan syarat setiap unsur DP3 bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

6) Prakiraan pencapaian angka kredit per tahun.

Tujuannya untuk memprakirakan angka kredit yang dipersyaratkan dalam kenaikan pangkat dan jabatan sesuai dengan target waktu yang diinginkan Pekerja Sosial, dengan menggunakan Tabel 4 Prakiraan Pencapaian Angka Kredit Pekerja Sosial Per Tahun (anak lampiran 8)

25

Contoh :

T a b e l 4 Prakiraan Pencapaian Angka Kredit Pekerja Sosial Per Tahun

No. Jabatan

∑ AK Pencapaian AK Per Tahun

Lama/Gol Baru/Gol. 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn

1. P.Pemula Pelaksana 15 3.75 3.75 3.75 3.75 II/a II/b 15 5 5 5 0 15 7.5 7.5 0 0

2. Pelaksana Pelaksana 20 5 5 5 5 II/b II/c 20 6.67 6.67 6.67 0 20 10 10 0 0

3. … dst

Berdasarkan contoh Tabel 4 Prakiraan Pencapaian Angka Kredit Pekerja Sosial Per Tahun, dapat dijelaskan sebagai berikut : Pekerja Sosial Pelaksana Pemula, golongan ruang II/a yang akan

naik pangkat ke golongan ruang II/b, Jabatan Pekerja Sosial Pelaksana dalam jangka waktu : - 4 tahun, maka perolehan angka kredit per tahunnya 3,75. - 3 tahun, maka perolehan angka kredit per tahunnya 5. - 2 tahun, maka perolehan angka kredit per tahunnya 7,5.

Pekerja Sosial Pelaksana, golongan ruang II/b yang akan naik

pangkat ke golongan ruang II/c dalam jangka waktu : - 4 tahun, maka perolehan angka kredit per tahunnya 5. - 3 tahun, maka perolehan angka kredit per tahunnya 6,67. - 2 tahun, maka perolehan angka kredit per tahunnya 10.

7) Prakiraan kelayakan jam kerja.

a) Tujuannya untuk memprakirakan kelayakan penggunaan jam kerja Pekerja Sosial didalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

b) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah, untuk 5 (lima) hari kerja maka Jam Kerja (JK) PNS ditetapkan sebagai berikut : (3) Senin s/d Kamis = 07.30 s/d 16.00

Istirahat = 12.00 s/d 13.00 (4) Jum’at = 07.30 s/d 16.30

Istirahat = 11.30 s/d 13.00

c) Berdasarkan Jam Kerja (JK) PNS maka dapat ditentukan

(3) Jam Kerja Per Tahun Pegawai Negeri Sipil (JKPT PNS) JKPTPNS = Hari Kerja Efektif x Jam Kerja Per Hari x = 235 hari x 7,5 jam/hari = 1.762 jam/tahun.

26

(4) Jam Kerja Efektif Per Tahun PNS (JKEPT PNS). JKEPTPNS = Hari Kerja Efektif x Jam Kerja Per hari x 71% = 235 hari x 7,5 jam/hari x 71% = 1.251,37 jam/tahun

d) Jam Kerja Efektif Per Tahun (JKEPT) ditentukan oleh MENPAN dan dipergunakan dalam penetapan angka kredit untuk kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

e) Jam Kerja Per Tahun (JKPT) Pekerja Sosial untuk kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial dengan 5 hari atau 6 hari kerja per minggu untuk mencapai kenaikan pangkat dalam jangka waktu yang ditentukan adalah sebagai berikut : (3) 4 (empat) tahun, maka JKPT Pekerja Sosial adalah 1.762

jam/tahun atau 7,5 jam/hari. (4) 3 (tiga) tahun, maka JKPT Pekerja Sosial adalah 2.349

jam/tahun atau 10 jam/hari. (5) 2 (dua) tahun, maka JKPT Pekerja Sosial adalah 3.524

jam/tahun atau 15 jam/hari.

f) Berdasarkan perhitungan JKPT Pekerja Sosial, maka dapat ditentukan : (3) Memenuhi kelayakan jam kerja.

JKPT Pekerja Sosial ≤ JKPT PNS (4) Memerlukan klarifikasi.

JKPT Pekerja Sosial > JKPT PNS.

g) Jumlah jam kerja yang memenuhi kelayakan dapat diberikan angka kredit, sedangkan untuk jumlah jam kerja yang melebihi JKPT PNS apabila dipandang perlu maka Tim Penilai dapat mengklarifikasikan kepada Pekerja Sosial yang bersangkutan. Tim dapat menunda pencantuman angka kredit sampai Pekerja Sosial yang mengusulkan dapat memberikan klarifikasi yang mendukung.

b. Menyusun Rencana Kegiatan Tahunan Pekerja Sosial (RKPTPS).

Pekerja Sosial menyusun Rencana Kegiatan Tahun Pekerja Sosial berdasarkan prakiraan perolehan angka kredit dengan memperhatikan 7 (tujuh) aspek antara lain : - Komposisi angka kredit. - Unsur yang dinilai - Konversi kegiatan - Antar jenjang - Kelebihan angka kredit - Prakiraan pencapaian angka kredit per tahun - Prakiraan kelayakan jam kerja.

27

Contoh

RENCANA KEGIATAN TAHUNAN PEKERJA SOSIAL (RKTPS)

1. Nama : S. Yulinda Areka 2. NIP : 1700xxx 3. Jabatan/TMT : Pelaksana, 1-12-2004 4. Gol. Ruang/TMT : II/d, 1-10-2004 5. Masa Kerja Penilaian : 1 Januari s/d 31 Desember 2006 6. Uraian Kegiatan

No Kegiatan Kode/Jab Jadwal Vol SWT SWPS AKT Jlh SWPS

Jlh AKPS

1 2 3 4 5 6 7 8 9(5x7) 10 *) 1. Melaksanakan penjaja II.A.1 Jan ‘06 4 4 jam 3 jam 0,02 16 jam 0,08 gan awal dengan pihak Pelaksana terkait

2. Melaksanakan sosialisasi II.A.7 Jan ‘06 6 8 jam 8 jam 0,032 48 jam 0,192 program pelayanan kese Pelaksana jahteraan sosial terhadap kelompok sasaran pro gram pelayanan kese jahteraan sosial 3 Melaksanakan identifikasi II.A.12 Jan ‘06 6 8 jam 8 jam 0,032 48 jam 0,192 calon penerima program Pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial melalui kunjungan kantong-kantong penyan dang masalah

4. Menginformasikan hasil II.A.23 Feb ‘06 8 6 jam 6 jam 0,024 48 jam 0,192 seleksi kepada calon pe Pelaksana nerima program pelaya nan kesejahteraan sosial keluarga & lembaga pe ngirim

5. Melaksanakan penempa II.A.30 Feb ‘06 4 2 jam 5 jam 0,008 20 jam 0,08 tan penerima program Pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial

6. Melaksanakan kegiatan II.B.7 Maret ‘06 10 3 jam 3 jam 0,012 20 jam 0,12 temu bahas hasil ases- Pelaksana men masalah, kebutuhan dan sistem sumber pene rima program pelayanan kesejahteraan sosial se-

bagai peserta

28

No Kegiatan Kode/Jab Jadwal Vol SWT SWPS AKT Jlh

SWPS Jlh

AKPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9(5x7) 10*)

7. Melaksanakan temu ba II.C.13 Maret ‘06 11 3 jam 4 jam 0,012 44 jam 0,176

has dalam penyusunan Pelaksana rencana pemecahan ma salah penerima program pelayanan kesejahteraan sosial sebagai peserta

8. Melaksanakan kegiatan II.D.10 Juni s/d 15 2 jam 1 jam 0,008 15 jam 0,12 pendampingan penerima Pelaksana Sept ‘06 program pelayanan kese jahteraan sosial dalam bimbingan fisik dan ke trampilan

9. Mengidentifikasi hamba II.D.17 Juni s/d 17 2 jam 2 jam 0,008 34 jam 0,136 tan pelaksanaan kegiatan Pelaksana Sept ‘06 pendampingan penerima program pelayanan kese jahteraan sosial dalam kegiatan bimbingan fisik & ketrampilan.

10. Mengidentifikasi hamba- II.D.19 Juni s/d 18 2 jam 2 jam 0,008 36 jam 0,144 tan pelaksanaan kegia- Pelaksana Sept ‘06 tan bimbingan sosial ter hadap penerima program pelayanan kesejahteraan sosial.

11. Mengidentifikasi hamba- II.D.21 Juni s/d 21 2 jam 2 jam 0,008 42 jam 0,168 tan pelaksanaan kegia- Pelaksana Sept’06 tan resosialisasi terhadap penerima program pelayanan kesejahteraan sosial

12. Melaksanakan temu ba II.E.4 Okt ‘06 12 3 jam 4 jam 0,012 48 jam 0,192 has evaluasi hasil pro Pelaksana gram pelayanan kesejah teraan sosial secara me nyeluruh

13. Mengidentifikasi kesia II.E.11 Nov ‘06 6 2 jam 2 jam 0,008 12 jam 0,048 pan penerima program Pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam menghada pi terminasi

14. Mengidentifikasi hamba II.E.15 Nov’06 6 2 jam 2 jam 0,008 12 jam 0,048 tan pelaksanaan kegia Pelaksana tan rujukan penerima program pelayanan kesejahteraan sosial

29

No Kegiatan Kode/Jab Jadwal Vol SWT SWPS AKT Jlh SWPS

Jlh AKPS

1 2 3 4 5 6 7 8 9(5x7) 10*) 15. Melaksanakan kegiatan II.F.6 Des’06 17 3 jam 4 jam 0,012 68 jam 0,272

bimbingan & pembinaan Pelaksana lanjut terhadap eks pene rima program pelayanan kesejahteraan sosial da lam bentuk memberikan bantuan pengembangan usaha

16. Mengidentifkasi hamba II.F.8 Des ‘06 9 8 jam 3 jam 0,032 27 jam 0,288 tan pelaksanaan kegia- Pelaksana tan bimbingan & pembi naan lanjut terhadap eks penerima program pelaya nan kesejahteraan sosial

17. Melaksanakan identifikasi II.A.11 Feb ‘06 4 8 jam 4 jam 0,024 16 jam 0,096 calon penerima program P.Pemula pelayanan kesejahteraan sosial melalui kunjungan rumah (home visit).

18. Mengumpulkan data dan II.A..27 Feb ‘06 4 3 jam 3 jam 0,009 12 jam 0,036 informasi tambahan ten - P.Pemula tang calon penerima pro gram pelayanan kesejah teraan sosial

19. Memantau perkemba II.F.7 Des ‘06 6 8 jam 4 jam 0,024 24 jam 0,144 ngan eks penerima pro- P.Pemula gram pelayanan kesejah teraan sosial

20. Melaksanakan sosialisasi II.A.6 Jan ‘06 4 8 jam 3 jam 0,08 12 jam 0,32 program pelayanan kese P.Lanjutan jahteraan sosial terhadap masyarakat luas.

21. Melaksanakan wawan II.A.22 Feb ‘06 4 3 jam 2 jam 0,03 8 jam 0,12 cara elijibilitas calon pene P.Lanjutan rima program pelayanan kesejahteraan sosial

22. Melaksanakan rujukan II.A.24 Maret ‘06 3 4 jam 3 jam 0,04 9 jam 0,12 calon penerima program P.Lanjutan pelayanan kesejahteraan sosial ke lembaga pelaya nan lain

30


SWPS Jlh

AKPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5x7) 10 *)

23. Mensosialisasikan renca II.C.18 Juni ‘06 3 2 jam 2 jam 0,02 6 jam 0,06

na pemecahan masalah P.Lanjutan kepada penerima pro gram pelayanan kesejah teraan sosial

24. Memberikan supervisi ke II.D.23 Juni s/d 4 2 jam 2 jam 0,02 8 jam 0,08 pada Pekerja Sosial di P.Lanjutan Sept ‘06 bawahnya dalam pen dampingan bimbingan fisik

25. Memberikan supervisi II.D.25 Juni s/d 4 2 jam 2 jam 0,02 8 jam 0,08 kepada Pekerja Sosial P.Lanjutan Sept ‘06 di bawahnya dalam pen dampingan bimbingan ketrampilan

26. Melaksanakan kegiatan II.E.14 Nov ‘06 1 4 jam 3 jam 0,04 3 jam 0,08 rujukan penerima pro P.Lanjutan gram pelayanan kesejah teraan sosial

27. Mengikuti Diklat Penjen SJ/I.B.4 1 April 1 3 3 jangan JFPS Penyelia s/d 1 Mei di B2P2KS xxxx ‘06

606 jam 6,544

xxx , 7 Januari 2006 Pekerja Sosial Pelaksana S. Yulinda Areka Nip. 1700xxx

Berdasarkan contoh Rencana Kegiatan Tahunan Pekerja Sosial, dapat dijelaskan sebagai berikut Kolom 1 (No)

Nomor kegiatan yang akan dilaksanakan Kolom 2 (kegiatan)

kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berdasarkan Surat Tugas Rutin ataupun Surat Tugas Antar Jenjang yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja Pekerja Sosial.

Kolom 3 (kode/jab). Kode = Kode per butir kegiatan Jabatan = Jabatan Pekerja Sosial yang berwenang untuk melaksanakan setiap butir kegiatan.

Kolom 4 (Jadwal) Jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

Kolom 5 (Vol = Volume) Prakiraan volume kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

31

Kolom 6 (SWT)= Satuan Waktu Tabel Diambil dari satuan waktu yang terdapat dalam Tabel 2 Kegiatan Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya (anak lampiran 6) dalam kolom 4 (AK/SW)

Kolom 7 (SWPS) = Satuan Waktu Pekerja Sosial. Jumlah waktu yang dilaksanakan Pekerja Sosial dalam melaksanakan 1 butir kegiatan.

Kolom 8 (AKT) = Angka Kredit Tabel Angka kredit per butir kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun diambil dari Tabel 2 Kegiatan pekerja Sosial dan Angka Kreditnya (anak lampiran 6) dalam kolom 4 (AKT/SWT).

Kolom 9 (Jlh SWPS) = Jumlah Satuan Waktu Pekerja Sosial Jumlah satuan waktu yang digunakan Pekerja Sosial dalam melaksanakan per butir kegiatan.

Kolom 10 (Jlh AK)= Jumlah angka kredit Jumlah angka kredit per butir kegiatan selama 1 (satu) tahun. Dengan perhitungan : Apabila Satuan Waktu Pekerja Sosial (SWPS) ≤ Satuan Waktu Tabel (SWT)

maka AK PS = AK Tabel. Apabila Satuan Waktu Pekerja Sosial (SW PS) > Satuan Waktu Tabel (SWT).

Maka AK PS = SW PS/SW Tabel x AK Tabel. Contoh perhitungan angka kredit : Kode kegiatan II.A.30

SWPS > SWT 5 jam > 2 jam, maka perhitungan angka kreditnya AK PS = SWPS/SWT x AKT = 5/2 x 0,008 = 0,08

Kode kegiatan II.D.10 SWPS ≤ SWT

1 jam ≤ 2 jam, maka perhitungan angka kreditnya AK PS = AKT = 0,008

32

4. Tahap 4 : Menyusun Satuan Hasil yang dipersyaratkan. Menyiapkan satuan hasil yang dipersyaratkan dalam kolom 3 (Satuan Hasil) pada Tabel 2 Kegiatan Pekerja Sosial dan Angka Kredit (anak lampiran 6), setiap selesai melaksanakan 1 (satu) butir kegiatan. Secara umum Satuan Hasil yang dipersyaratkan terdiri dari 5 (lima) jenis, antara lain : - Laporan Kegiatan (anak lampiran 9). - Laporan Supervisi (anak lampiran 10). - Laporan Evaluasi (anak lampiran 11). - Laporan Rujukan (anak lampiran 12). - Laporan Lain (format sesuai butir kegiatan masing-masing). Contoh :

T A B E L 2 KEGIATAN PEKERJA SOSIAL DAN ANGKA KREDITNYA

No. Unsur/Sub Unsur/Butir Kegiatan Satuan Hasil AKT/SWT Jab/Kode 1 2 3 4 5

II. Pelayanan Kesejahteraan Sosial A. Pendekatan Awal 1. Melaksanakan penjajagan awal de- Laporan 0,016 Pelaksana ngan pihak terkait. Kegiatan (al 9) 4 jam II.A.1 a. Pengertian Mempersiapkan pelaksanaan konsultasi kepada pihak terkait (antara lain Instansi Pemerintah, Warga Masyarakat, Kelompok Masyarakat tertentu dll) tentang sosialisasi program b. Rincian kegiatan. 1) Melaksanakan kontak de - ngan pihak terkait untuk menginformasikan rencana sosialisasi program pelayanan kesejahteraan social. 2) Menyepakati waktu dan tem pat pelaksanaan dan konsul tasi 3) Menyusun laporan kegiatan (anak lampiran 9) 2. Menyusun rancangan sosialisasi Laporan 0,06 Pertama program pelayanan kesejahteraan Kegiatan (al 9) 6 jam II.A.3 sosial. & Rancangan a. Pengertian Sosialisasi Merancang sosialisasi program Program pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat luas, kelom pok sasaran

33

Berdasarkan contoh Tabel 2 Kegiatan Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pekerja Sosial Pelaksana melaksanakan kegiatan (kode II.A.1), maka satuan hasil yang dipersyaratkan adalah Laporan Kegiatan (AL9).

Pekerja Sosial Pertama melaksanakan kegiatan (kode II.A.3), maka satuan hasil yang dipersyaratkan adalah Laporan Kegiatan (AL9) & Rancangan Sosialisasi Program.

No. Unsur/Sub Unsur/Butir Kegiatan Satuan Hasil AKT/SWT Jab/Kode 1 2 3 4 5 Luas, kelompok sasaran & pihak yangg berpengaruh (Dinas Sosial, Instansi Terkait, Tokoh Masyara- kat, Pengurus Organisasi Sosial Lokal dsb) b. Rincian Kegiatan 1) Mengidentifikasi kebutuhan sosialisasi program pelayanan ke jahteraan sosial. 2) Menyusun rancangan sosiali - sasi program, dengan format : a) Nama kegiatan b) Latar belakang c) Tujuan d) Sasaran e) Mekanisme kegiatan f) Pelaksana g) Metode & teknik h) Jadwal & tempat i) Alokasi anggaran 3) Menyusun laporan kegiatan (anak lampiran 9)

34

Contoh Laporan Kegiatan

LAPORAN KEGIATAN

1. Kegiatan/Kode/Jab. : Melaksanakan identifikasi calon penerima program pelayanan kesejahteraan sosial melalui kunjungan

ke kantong-kantong masalah/II.A.12/Pelaksana. 2. No. Surat Tugas : xxxx 3. Unit Kerja : Panti Sosial Bina Remaja xxx 4. Anggaran : Rp. 200.000,- 5. Satuan Hasil

a. Laporan Kegiatan (al 9) b. Instrumen Identifikasi c. Rekapitulasi Data.

6. Hasil Kegiatan :

No Tanggal SWPS Rincian Kegiatan Hasil Kegiatan

1. 3 s/d 4 10 jam Mengumpulkan data Terkumpulnya data calon pe- Jan ‘06 calon penerima program nerima program pelayanan pelayanan ke daerah sebanyak 6 orang kumuh xxx 2. 5 s/d 6 8 jam Mengumpulkan data Terkumpulnya data calon pe- Jam ‘06 calon penerima program nerima program pelayanan pelayanan ke terminal xx sebanyak 5 orang

Cat : SWPS = Satuan Waktu Pekerja Sosial

xxx, 7 Januari 2006 Pekerja Sosial Pelaksana S. Yulinda Areka Nip. 1700xxx

35

Contoh Laporan Supervisi

LAPORAN SUPERVISI 1. Kegiatan/Kode/Jab : Memberikan supervisi kepada Pekerja Sosial di bawahnya

dalam pendampingan bimbingan fisik/II.D.23/P.Lanjutan 2. No. Surat Tugas : xxx 3. Unit Kerja : Panti Sosial Bina Remaja xxx 4. Anggaran : Rp. 200.000,- 5. Satuan Hasil : Laporan Supervisi (al 10) 6. Hasil Supervisi

No. Tanggal SWPS Hal-hal yang disupervisi Rekomendasi/Pemecahan

1. 10/1/2006 3 Jam Perilaku Pekerja Sosial xx Agar PS menguasai kon- dalam melaksanakan pandam disi psikologi remaja pu pingan bimbingan fisik tus sekolah dalam meneri ma bimbingan fisik, harus lebih sabar, men- dengarkan permasalahan yang dihadapi remaja dll. 2. 12/1/2006 3 jam Ketrampilan Pekerja Sosial xx Agar mampu menumbuh dalam melaksanakan pendam kan motivasi dan sema- pingan bimbingan fisik ngat penerima program pelayanan dalam mengi kuti bimbingan ketrampi lan kerja. Pekerja Sosial harus menguasai ketram pilan yang diperlukan dalam penggunaan meto de Pekerjaan Sosial de ngan kelompok (Sosial Group Work), salah satu nya Ice Breaking (meme cahkan hambatan psikolo gis dalam berkelompok

xxx, 12 Januari 2006 Pekerja Sosial Pelaksana S. Yulinda Areka Nip. 1700xxx

36

Contoh Laporan Rujukan

LAPORAN RUJUKAN 1. Kegiatan/Kode/Jab : Melaksanakan kegiatan rujukan calon penerima

program pelayanan kesejahteraan sosial/ PS P.Lanjutan 2. No. Surat Tugas : XXXX 3. Unit Kerja : Panti Sosial Bina Remaja xxx 4. Anggaran : ------ 5. Satuan Hasil : Laporan Rujukan (al 12) 6. Identitas lembaga yang dirujuk

a. Nama Lembaga : Yayasan Bina Mandiri b. Jenis Pelayanan : Pelatihan Kerja bagi Remaja Putus Sekolah c. Alamat Lembaga : Jl. Seruni No xxx, di xxx

7. Isi Rujukan

a. Berdasarkan hasil asesmen terhadap 2 (dua) orang calon penerima program pelayanan kesejahteraan di PSBR xxx, jenis latihan ketrampilan kerja yang diinginkan tidak terdapat di PSBR xxx.

b. Data pribadi yang bersangkutan :

- Nama : Sabaruddin - Alamat : Jln xxxx - Tempat/Tgl Lahir : xxx, 24-1-1984 - Ketrampilan yang diinginkan : Desain Grafis

- Nama : Acha S. - Alamat : Jlln xxx - Tempat/Tgl Lahir : xxx, 6 – 6 - 1985 - Ketrampilan yang diinginkan : Photograhpy

c. Berdasarkan penjajagan awal yang dilakukan oleh Pekerja Sosial PSBR xxx dengan

pihak Yayasan Bina Mandiri, ternyata pihak yayasan menyediakan pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan ke 2 (dua) calon penerima program pelayanan tersebut diatas dan bersedia menerima rujukan pelayanan.

xxx, 30 Maret 2006 Pekerja Sosial Pelaksana S. Yulinda Areka Nip. 1700xxx

37

5. Tahap 5 : Menyusun Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan/SPMK.

Pada akhir penilaian Pekerja Sosial mengelompokkan Satuan Hasil per Unsur Kegiatan untuk dimasukkan ke dalam SPMK yang terbagi menjadi 4 (empat) buah yaitu : a. SPMK Pelayanan Kesejahteraan Sosial. b. SPMK Pengembangan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial. c. SPMK Pengembangan Profesi. d. SPMK Penunjang Tugas.

38

Contoh SPMK Pelayanan Kesejahteraan Sosial

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Drs. Ma’ruf Sanusi NIP : 1700x xx

Pangkat/Gol./TMT : IV/a Jabatan : Kepala Panti Sosial Bina Remaja xxx Unit Kerja : Panti Sosial Bina Remaja xxx

Menyatakan bahwa Nama : S. Yulinda Areka NIP : 1700xx

Pangkat/Gol./TMT : Pengatur Tingkat I, II/d, 1 -10-2004 Jabatan : Pelaksana Unit Kerja : Panti Sosial Bina Remaja xxx

Telah melakukan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial.

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Hasil Volume Angka Kredit

Ket. Bukti Fisik

1. Melaksanakan penjajagan awal dengan pihak terkait (II.A.1)

2 s/d 7 Jan ‘06

Laporan Kegiatan (al 9)

4 0,08 Lengkap

2. Melaksanakan sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial terhadap kelompok sasaran program pelayanan kesejahteraan sosial (II.A.7)

9,11,13,16,17,18 Jan’06


6 0,192 Lengkap

3. Melaksanakan identifikasi calon pene rima program pelayanan kesejahteraan sosial melalui kunjungan ke kantong-kantong penyandang masalah (II.A.12)

20,21,23,24,25, 26 Jan ‘06


6 0,192 Lengkap

4. Menginformasikan hasil seleksi kepada calon penerima program pelayanan kesejahteraan sosial, keluarga & lembaga pengirim (II.A.23)

1,2,3,4,6,7,8,9 Feb’06


8 0,192 Lengkap

5. Melaksanakan penempatan penerima program pelayanan kesejahteraan sosial (II.A.30).

21,22 Feb’06


4 0,08 Lengkap

6. Melaksanakan kegiatan temu bahas hasil asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima program pelayanan kesejahteraan sosial (II.B.7)

6 s/d 11 & 13 s/d 17 Maret’06


10 0,12 Lengkap

39


Ket. Bukti Fisik

7. Melaksanakan temu bahas dalam penyusunan rencana pemecahan masalah penerima program pelayanan kesejahteraan sosial sebagai peserta (II.C.13).

20 s/d 25 ; 27 s/d 29 & 31 Maret’06


11 0,176 Lengkap

8. Melaksanakan kegiatan pendampingan penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dalam bimbingan fisik dan ketrampilan sebagai peserta (II.D.10)

Juni s/d Sept ‘06


15 0,12 Lengkap

9. Mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan pendampingan penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dalam kegiatan bimbingan fisik dan ketrampilan (II.D.17)

Juni s/d Sept ‘06


17 0,136 Lengkap

10. Mengidentifikasi hambatan pelaksa naan kegiatan bimbingan sosial terhadap penerima program pelayanan kesejahteraan sosial (II.D.19)

Juni s/d Sept ‘06


18 0,144 Lengkap

11. Mengidentifikasi hambatan pelaksa naan kegiatan resosialisasi terhadap penerima program pelayanan kesejahteraan sosial (II.D.21)

Juni s/d Sept ‘06


21 0,168 Lengkap

12. Melaksanakan temu bahas evaluasi hasil program pelayanan kesejahteraan sosial secara menyeluruh (II.E.4)

2 s/d 7 & 9 s/d 11 Okt ‘06


12 0,192 Lengkap

13. Mengidentifikasi kesiapan penerima program pelayanan kesejahteraan sosial dalam menghadapi terminasi (II.E.11).

6 s/d 11 Nov’06


6 0,048 Lengkap

14. Mengidentifikasi hambatan pelaksa naan kegiatan rujukan penerima pro gram pelayanan kesejahteraan sosial (II.E.15)

13 s/d 18 Nov’06


6 0,048 Lengkap

15. Melaksanakan kegiatan bimbingan & pembinaan lanjut terhadap eks pene rima program pelayanan kesejahteraan sosial dalam bentuk memberikan bantuan pengembangan usaha (II.F.6).

4 s/d 9 & 11 s/d 16 Des’06


17 0,272 Lengkap

40


Ket. Bukti Fisik

16. Mengidentifikasi hambatan pelak sanaan kegiatan bimbingan & pem binaan lanjut terhadap eks penerima program pelayanan kesejahteraan sosial (II.F.8).

18 s/d 21 Des’06


9 0,288 Lengkap

17..

Melaksanakan identifikasi calon pene rima program pelayanan kesejahteraan sosial melalui kunjungan rumah (home visit) (II.A.11)

13 s/d 15 Feb’06


4 0,096 Lengkap

18. Mengumpulkan data dan informasi tambahan tentang calon penerima program pelayanan kesejahteraan sosial (II.A.27)

17,18,20 Feb’06


4 0,036 Lengkap

19. Memantau perkembangan eks pene rima program pelayanan kesejahteraan sosial (II.F.7)

26 s/d 30 Des’06


6 0,144 Lengkap

20. Melaksanakan sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial ter hadap masyarakat luas (II.A.6).

27,28,30 Jan’06


4 0,32 Lengkap

21. Melaksanakan wawancara elijibilitas calon penerima program pelayanan kesejahteraan sosial (II.A.22)

17,18,20 Feb’06


4 0,12 Lengkap

22. Melaksanakan rujukan calon penerima program pelayanan kesejahteraan sosial ke lembaga pelayanan lain (II.A.24).

30 Maret‘06

Laporan Rujukan (al 12)

3 0,12 Lengkap

23. Mensosialisasikan rencana pemecahan masalah kepada penerima program pelayanan kesejahteraan sosial (II.C.18)

1 s/d 3 Juni ‘06


3 0,06 Lengkap

24. Memberikan supervisi kepada Pekerja Sosial di bawahnya dalam pendampingan bimbingan fisik (II.D.23)

Juni s/d Sept ‘06

Laporan Supervisi (al 10)

4 0,08 Lengkap

25. Memberikan supervisi kepada Pekerja Sosial di bawahnya dalam pendampingan bimbingan ketrampilan (II.D.25)

Juni s/d Sept ‘06

Laporan Supervisi (al 10 )

4 0,08 Lengkap

41


Ket. Bukti Fisik

26. Melaksanakan kegiatan rujukan penerima program pelayanan kesejahteraan sosial (II.E.14)

15 Nov ‘06

Laporan Rujukan (al 12)

1 0,04 Lengkap

J u m l a h 3,544 Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

xxx, 31 Desember 2006. Kepala Panti Drs. Ma’ruf Sanusi Nip. Xxxx

42

Contoh SPMK Pengembangan Profesi

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI




Pangkat/Gol./TMT : Pengatur Tingkat I,II/d, 1-10-2004 Jabatan : Pelaksana Unit Kerja : Panti Sosial Bina Remaja xxx

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi.


Ket. Bukti Fisik

1. Pengurus Majalah Dinding PSBR xxxx Jan s/d SK.Tim 1 1,5 Lengkap

(SJ/IV/D.2) Des ‘06

Jumlah 1,5 Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

xxx, 31 Desember 2006. Kepala Panti Drs. Ma’ruf Sanusi Nip. xxxx

43

Contoh SPMK Penunjang

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG




Pangkat/Gol./TMT : Pengatur Tingkat I, II/d, 1-10-2004 Jabatan : Pelaksana Unit Kerja : Panti Sosial Bina Remaja xxx

Telah melakukan kegiatan penunjang Pekerja Sosial, sebagai berikut :


Ket. Bukti Fisik

1. Mengikuti Seminar “Teknik Intervensi Dalam Penanganan Anak Pustus Sekolah”, di xxx. (SJ/V/B.1.c)

5 s/d 6 Juni 2006

Sertifikat 1 1 Lengkap

2. Mengikuti Work Shop “Penulisan Artikel Dalam Majalah Dinding”, di xxx (SJ/V.B.1.c)

10 s/d 11 Juli 2006

Sertifikat 1 1 Lengkap

J u m l a h 2 Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

xxx, 31 Desember 2006. Kepala Panti Drs. Ma’ruf Sanusi Nip. xxxx

44

6. Tahap 6 : Menyusun Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Masing-masing SPMK dimasukkan kedalam DUPAK. Contoh :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT PEKERJA SOSIAL PELAKSANA NOMOR :

Masa Penilaian 1 Januari s/d 31 Desember 2006 No Keterangan Perorangan

1. Nama : S.Yulinda Areka 2. NIP : 1700xxx 3. Nomor Seri KARPEG : A-xxx 4. Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 24-02-1964 5. Jenis Kelamin : Wanita 6. Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya : SMU 7. Golongan ruang/TMT : II/d, 1-10-2004 8. Jabatan : Pelaksana 9. Masa Kerja Golongan Lama :

Baru : 10. Unit Kerja : PSBR xxx Angka Kredit Menurut No. Unsur Yang Dinilai Instansi Pengusul Tim Penilai Lama Baru Jumlah Lama Baru Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8

UNSUR UTAMA I PENDIDIKAN A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar 1. Sarjana Muda/Akademi/Diploma III 2. Diploma II 3. SLTA/Diplona I B. Pendidikan & pelatihan fungsional di bi dang pelayanan kesejahteraan sosial

serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau Sertifikat 1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya 641 – 960 jam 3. Lamanya 481 – 641 jam 4. Lamanya 161 – 481 jam - 3 3 5. Lamanya 81 – 161 jam 6. Lamanya 30 – 81 jam

45


II. PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 1. Melaksanakan penjajagan awal dengan pihak terkait (II.A.1) 0,06 0,08 0,14 0,06 2. Melaksanakan sosialisasi program pela yanan kesejahteraan sosial terhadap ke lompok sasaran program pelayanan ke sejahteraan sosial (II.A.7). 0,064 0,192 0,256 0,064 3. Melaksanakan identifikasi calon peneri ma program pelayanan kesejahteraan sosial melalui kunjungan ke kantong - kantong penyandang masalah (II.A.12). 0,16 0,192 0,352 0,16 4. Menginformasikan hasil seleksi kepada calon penerima program pelayanan ke sejahteraan sosial, keluarga dan lemba ga pengirim (II.A.23). 0,168 0,192 0,36 0,168 5. Melaksanakan penempatan penerima program pelayanan kesejahteraan sosial (II.A.30). 0,12 0,08 0,2 0,12 6. Melaksanakan kegiatan temu bahas ha sil asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima program pela yanan kesejahteraan sosial (II.B.7). 0,132 0,12 0,252 0,132 7. Melaksanakan temu bahas dalam pe nyusunan rencana pemecahan masalah penerima program pelayanan kesejahte raan sosial sebagai peserta (II.C.13). 0,176 0,176 0,352 0,176 8. Melaksanakan kegiatan pendampingan penerima program pelayanan kesejahte raan sosial dalam kegiatan bimbingan fisik dan ketrampilan (II.D.10) 0,112 0,12 0,232 0,112 9. Mengidentifikasi hambatan pelaksana an kegiatan pendampingan penerima

program pelayanan kesejahteraan so sial dalam kegiatan bimbingan fisik dan ketrampilan (II.D.17) 0,144 0,136 0,28 0,144 10.Mengidentifikasi hambatan pelaksa naan bimbingan sosial terhadap peneri ma program pelayanan kesejahteraan sosial (II.D.19) 0,144 0,144 0,288 0,144 11.Mengidentifikasi hambatan pelaksa naan kegiatan bimbingan resosialisasi terhadap penerima program pelayanan kesejahteraan sosial (II.D.21). 0,16 0,168 0,328 0,16

46


12. Melaksanakan temu bahas evaluasi ha sil program pelayanan kesejahteraan sosial secara menyeluruh (II.E.4). 0,208 0,192 0,4 0,208 13. Mengidentifikasi kesiapan penerima pro gram pelayanan kesejahteraan sosial dalam menghadapi terminasi (II.E.11). 0,04 0,048 0,088 0,04 14. Mengidentifikasi hambatan pelaksa naan kegiatan rujukan penerima pro gram pelayanan kesejahteraan sosial (II.E.15) 0,04 0,048 0,088 0,04 15. Melaksanakan kegiatan bimbingan & pembinaan lanjut terhadap eks peneri ma program pelayanan kesejahteraan sosial dalam bentuk memberikan ban tuan pengembangan usaha (II.F.6). 0,256 0,272 0,528 0,256 16. Mengidentifikasi hambatan pelaksa naan kegiatan bimbingan dan pembi naan lanjut terhadap eks penerima pro gram pelayanan kesejahteraan sosial. (II.F.8) 0,224 0,288 0,512 0,224 J U M L A H 2,208 2,448 4,656 2,208

III. KEGIATAN PELAYANAN KESEJAHTE RAAN SOSIAL UNTUK JENJANG SATU TINGKAT DI BAWAH/ DI ATAS JENJANG JABATANNYA. Pekerja Sosial Pelaksana Pemula 1. Melaksanakan sosialisasi program pela yanan kesejahteraan sosial terhadap kelompok sasaran program pelayanan kesejahteraan sosial (II.A.11). 0,12 0,906 0,216 0,12 2. Melaksanakan identifikasi calon peneri ma program pelayanan kesejahteraan sosial melalui kunjungan ke kantong - kantong penyandang masalah kesejah teraan sosial (II.A.27). 0.045 0,036 0,081 0.045 3. Menginformasikan hasil seleksi kepada

calon penerima program pelayanan ke sejahteraan sosial, keluarga dan lemba ga pengirim (II.F.7). 0,144 0,144 0,288 0,144 Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan 1. Melaksanakan sosialisasi program pela yanan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat luas (II.A.6). 0,24 0,32 0,56 0,24 2. Melaksanakan wawancara elijibilitas ca lon penerima program pelayanan kese jahteraan sosial (II.A.22) 0,09 0,12 0,21 0,09

47


3. Melaksanakan rujukan calon penerima program pelayanan kesejahteraan so sial (II.A.24) 0,16 0,12 0,28 0,16 4. Mensosialisasikan rencana pemecahan

masalah kepada penerima program pe layanan kesejahteraan sosial (II.C.18) 0,06 0,06 0,12 0,06 5. Memberikan supervisi kepada Pekerja Sosial di bawahnya dalam pendampi ngan bimbingan fisik (II.D.23) 0,1 0,08 0,18 0,1 6. Memberikan supervisi kepada Pekerja Sosial di bawahnya dalam pendamping an bimbingan ketrampilan (II.D.25). 0,1 0,08 0,18 0,1 7. Melaksanakan kegiatan rujukan peneri ma program pelayanan kesejahteraan sosial (II.E.14) 0,08 0,04 0,12 0,08 J U M L A H 3,347 3,544 6,891 3,347

IV. PENGEMBANGAN PROFESI A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bi dang pelayanan kesejahteraan sosial 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah ha sil penelitian, pengkajian, survey & evaluasi di bidang pelayanan kese jahteraan sosial yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbit kan dan diedarkan secara nasio nal (SJ/IV/A/1a) b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (SJ/IV/A/1b) 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah ha sil penelitian, pengkajian, survey & evaluasi di bidang pelayanan kese jahteraan sosial yang tidak dipubli

kasikan : a. Dalam bentuk buku (SJ/IV.A.2a). b. Dalam bentuk majalah ilmiah (SJ/IV.A.2b) 3. Membuat karya tulis/karya ilmiah be rupa tinjauan atau ulasan ilmiah ha sil gagasan sendiri di bidang pelaya nan kesejateraan sosial yang dipu blikasikan. a. Dalam bentuk buku yang diterbit

kan & diedarkan secara nasional

(SJ/IV.A.3a)

48


b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (SJ/IV.A.3a) 4. Membuat karya tulis/karya ilmiah be rupa tinjauan atau ulasan ilmiah ha sil gagasan sendiri di bidang pelaya nan kesejahteraan sosial yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku (SJ/IV.A.4a) b. Dalam majalah ilmiah (SJ/IV.A.4b) 5. Tulisan ilmiah popular di bidang pe layanan kesejahteraan sosial yang disebar luaskan melalui media masa (SJ/IV.A.5) 6. Menyampaikan prasaran berupa tin jauan gagasan atau ulasan ilmiah di bidang pelayanan kesejahteraan sosial dalam pertemuan ilmiah (SJ/IV.A.6) B. Penerjemahan/penyaduran buku dan ba han lainnya di bidang pelayanan kese jahteraan sosial. 1. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang pelaya nan kesejahteraan sosial yang dipu blikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbit kan dan diedarkan secara nasio nal (SJ/IV.B.1.a) b. Dalam majalah ilmiah yang dia kui oleh Lembaga Ilmu Pengeta huan Indonesia (LIPI) (SJ/IV.B.1.b) 2. Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang pelaya nan kesejahteraan sosial yang tidak di publikasikan : a. Dalam bentuk buku (SJ/IV.B.2.a) b. Dalam majalah ilmiah (SJ/IV.B.2.b) C. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pe laksanaan/petunjuk teknis di bidang pe layanan kesejahteraan sosial. Membuat buku/pedoman/petunjuk pelak sanaan/petunjuk teknis di bidang pelaya nan kesejahteraan sosial (SJ/IV.C.)

49


D. Partipasi aktif dalam penerbitan buku/ majalah di bidang pelayanan kesejahte raan sosial sebagai : 1. Redaktur (SJ/IV.D.1) 2. Pengurus (SJ/IV.D.2) 1 1 2 1 E. Pelaksanaan studi banding di bidang pelayanan kesejahteraan sosial. kegiatan studi banding dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial (SJ/IV.E) J U M LA H 1 1 2 1 JUMLAH UNSUR UTAMA 4,347 4,544 8,891 4,347 V. PENUNJANG TUGAS PEKERJA SOSIAL A. Pengajar/pelatih di bidang pelayanan ke sejahteraan sosial. Mengajar/melatih pada pendidikan & pe latihan pegawai di bidang pelayanan kesejahteraan sosial (SJ/V.A) B. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan kesejahteraan sosial. 1. Mengikuti seminar/lokakarya atau simposium nasional/internasional sebagai : a. Pemrasaran (SJ/V.B.1.a) b. Moderator/pembahas/nara sum ber (SJ/V.B.1.b) c. Peserta (SJ/V.B.1.c) 1 2 3 1 2. Mengikuti/berperan serta dalam de legasi Ilmiah sebagai : a. Ketua (SJ/V.B.2.a) b. Anggota (SJ/V.B.2.b) C. Keanggotaan dalam organisasi Profesi Pekerja Sosial. Menjadi anggota Profesi Pekerja Sosial

sebagai :

1. Pengurus. (SJ/V.C.1)

2. Anggota (SJ/V.C.2)

D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka

Kredit Jabatan Fungsional Pekerja

Sosial

Menjadi anggota Tim Penilai, sebagai

1. Ketua/Wakil Ketua (SJ/V.D.1)

2. Anggota (SJ/V.D.2)

50


E. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya 1. Doktor (S3) (SJ/V.E.1) 2. Pasca Sarjana (S2) (SJ/V.E.2) 3. Sarjana/Diploma IV (SJ/V.E.3) F. Perolehan penghargaan/tanda jasa 1. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya a. 30 tahun. (SJ/V.F.1) b. 20 tahun. (SJ/V.F.2) c. 10 tahun (SJ/V.F.3) 2. Memperoleh gelar kehormatan aka demis (SJ/V.E.2) JUMLAH PENUNJANG 1 2 3 1 JUMLAH UNSUR UTAMA & 3,347 7,044 10,391 3,347 PENUNJANG

51

7. Tahap 7 : Menyusun Rekapitulasi Pencapaian Angka Kredit

REKAPITULASI PENCAPAIAN ANGKA KREDIT PEKERJA SOSIAL PELAKSANA

1. Nama : S. Yulinda Areka 2. NIP : 1700xxx 3. Jabatan/TMT : Pelaksana, 1-12-2004 4. Gol. Ruang/TMT : II/d, 1-10-2004 5. Masa Kerja Penilaian : 1 Januari s/d 31 Desember 2006 6. Uraian Kegiatan


SWPS Jlh

AKPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9(5x7) 10

1. Melaksanakan penjaja II.A.1 2 s/d 7 4 4 jam 3 jam 0,02 16 jam 0,08 gan awal dengan pihak Pelaksana Jan’06 terkait

2. Melaksanakan sosialisasi II.A.7 9,11,13,16 6 8 jam 8 jam 0,032 48 jam 0,192 program pelayanan kese Pelaksana 17,18 jahteraan sosial terhadap Jan ’06 kelompok sasaran pro gram pelayanan kese jahteraan sosial 3 Melaksanakan identifikasi II.A.12 20,21,23, 6 8 jam 8 jam 0,032 48 jam 0,192 calon penerima program Pelaksana 24,25,26 pelayanan kesejahteraan Jan ‘06 sosial melalui kunjungan kantong-kantong penyan dang masalah

4. Menginformasikan hasil II.A.23 1,2,3,6,7 8 6 jam 6 jam 0,024 48 jam 0,192 seleksi kepada calon pe Pelaksana 8,9 nerima program pelaya Feb ‘06 nan kesejahteraan sosial keluarga & lembaga pe ngirim

5. Melaksanakan penempa II.A.30 21, 22 4 2 jam 5 jam 0,008 20 jam 0,08 tan penerima program Pelaksana Feb ‘06 pelayanan kesejahteraan sosial

6. Melaksanakan kegiatan II.B.7 6 s/d 11 10 3 jam 3 jam 0,012 20 jam 0,12 temu bahas hasil ases- Pelaksana 13 s/d 17 men masalah, kebutuhan Maret ‘06 dan sistem sumber pene rima program pelayanan kesejahteraan sosial sebagai peserta

52


SWPS Jlh

AKPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5x7) 10

7. Melaksanakan temu ba II.C.13 20 s/d 25 11 3 jam 4 jam 0,012 44 jam 0,176

has dalam penyusunan Pelaksana 27 s/d 29 rencana pemecahan ma 31 Maret salah penerima program ‘06 pelayanan kesejahteraan sosial sebagai peserta

8. Melaksanakan kegiatan II.D.10 Juni s/d 15 2 jam 1 jam 0,008 15 jam 0,12 pendampingan penerima Pelaksana Sept ‘06 program pelayanan kese jahteraan sosial dalam bimbingan fisik dan ke trampilan

9. Mengidentifikasi hamba II.D.17 Juni s/d 17 2 jam 2 jam 0,008 34 jam 0,136 tan pelaksanaan kegiatan Pelaksana Sept ‘06 pendampingan penerima program pelayanan kese jahteraan sosial dalam kegiatan bimbingan fisik & ketrampilan.

10. Mengidentifikasi hamba- II.D.19 Juni s/d 18 2 jam 2 jam 0,008 36 jam 0,144 tan pelaksanaan kegia- Pelaksana Sept ‘06 tan bimbingan sosial ter hadap penerima program pelayanan kesejahteraan sosial.

11. Mengidentifikasi hamba- II.D.21 Juni s/d 21 2 jam 2 jam 0,008 42 jam 0,168 tan pelaksanaan kegia- Pelaksana Sept’06 tan resosialisasi terhadap penerima program pelayanan kesejahteraan sosial

12. Melaksanakan temu ba II.E.4 2 s/d 7 12 3 jam 4 jam 0,012 48 jam 0,192 has evaluasi hasil pro Pelaksana 9 s/d 11 gram pelayanan kesejah Okt ‘06 teraan sosial secara me nyeluruh

13. Mengidentifikasi kesia II.E.11 6 s/d 11 6 2 jam 2 jam 0,008 12 jam 0,048 pan penerima program Pelaksana Nov ‘06 pelayanan kesejahteraan sosial dalam menghada pi terminasi

14. Mengidentifikasi hamba II.E.15 13 s/d 18 6 2 jam 2 jam 0,008 12 jam 0,048 tan pelaksanaan kegia Pelaksana Nov ‘06 tan rujukan penerima program pelayanan kesejahteraan sosial

53


SWPS Jlh

AKPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5x7) 10

15. Melaksanakan kegiatan II.F.6 4 s/d 9 17 3 jam 4 jam 0,012 68 jam 0,272

bimbingan & pembinaan Pelaksana 11 s/d 16 lanjut terhadap eks pene Des ‘06 rima program pelayanan kesejahteraan sosial da lam bentuk memberikan bantuan pengembangan usaha

16. Mengidentifkasi hamba II.F.8 18 s/d 21 9 8 jam 3 jam 0,032 27 jam 0,288 tan pelaksanaan kegia- Pelaksana Des ‘06 tan bimbingan & pembi naan lanjut terhadap eks penerima program pelaya nan kesejahteraan sosial

17. Melaksanakan identifikasi II.A.11 13 s/d 15 4 8 jam 4 jam 0,024 16 jam 0,096 calon penerima program P.Pemula Feb ‘06 pelayanan kesejahteraan sosial melalui kunjungan rumah (home visit).

18. Mengumpulkan data dan II.A..27 17,18,20 4 3 jam 3 jam 0,009 12 jam 0,036 informasi tambahan ten - P.Pemula Feb ‘06 tang calon penerima pro gram pelayanan kesejah teraan sosial

19. Memantau perkemba II.F.7 20 s/d 30 6 8 jam 4 jam 0,024 24 jam 0,144 ngan eks penerima pro- P.Pemula Des ’06 gram pelayanan kesejah teraan sosial

20. Melaksanakan sosialisasi II.A.6 27,28,30 4 8 jam 3 jam 0,08 12 jam 0,32 program pelayanan kese P.Lanjutan Jan ‘06 jahteraan sosial terhadap masyarakat luas.

21. Melaksanakan wawan II.A.22 17,18,20 4 3 jam 2 jam 0,03 8 jam 0,12 cara elijibilitas calon pene P.Lanjutan Feb ‘06 rima program pelayanan kesejahteraan sosial

22. Melaksanakan rujukan II.A.24 30 Maret 3 4 jam 3 jam 0,04 9 jam 0,12 calon penerima program P.Lanjutan ‘06 pelayanan kesejahteraan sosial ke lembaga pelaya nan lain

54


SWPS Jlh

AKPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5x7) 10

23. Mensosialisasikan renca II.C.18 1 s/d 3 3 2 jam 2 jam 0,02 6 jam 0,06

na pemecahan masalah P.Lanjutan Juni ‘06 kepada penerima pro gram pelayanan kesejah teraan sosial

24. Memberikan supervisi II.D.23 Juni s/d 4 2 jam 2 jam 0,02 8 jam 0,08 kepada Pekerja Sosial P.Lanjutan Sept ‘06 di bawahnya dalam pen dampingan bimbingan fisik

25. Memberikan supervisi II.D.25 Juni s/d 4 2 jam 2 jam 0,02 8 jam 0,08 kepada Pekerja Sosial P.Lanjutan Sept ‘06 di bawahnya dalam pen dampingan bimbingan ketrampilan

26. Melaksanakan kegiatan Ii.E.14 15 Nov 1 4 jam 3 jam 0,04 3 jam 0,04 rujukan penerima pro P.Lanjutan ‘06 gram pelayanan kesejah teraan sosial

27. Menjadi pengurus Maja SJ/IV/D2 Jan s/d 1 - - 1,5 - 1,5 lah Dinding PSBR xxx Des ‘06

28. Mengikuti Seminar SJ/V/B.1.c 5 s/d 6 1 - - 1 - 1 “Teknik Intervensi Dalam Juni ‘06 Penanganan Anak Pu Tus Sekolah” di xxx

29. Mengikuti Workshop SJ/V/B.1.c 10 s/d 1 - - 1 - 1 “Penulisan Artikel Da 11 Juli lam Majalah Dinding” ‘06 di xxx

30. Mengikuti Diklat Penjen SJ/I.B.4 1 April 1 - - 3 - 3 jangan JFPS Penyelia s/d di B2P2KS xxxx 1 Mei’06

566 jam 7,044

xxx ,31 Desember 2006 Pekerja Sosial Pelaksana

S. Yulinda Areka Nip. 1700xxx

55

8. Tahap 8 : Menyampaikan DUPAK dan berkas kelengkapan. Pekerja Sosial menyampaikan DUPAK berikut berkas kelengkapan kepada Pimpinan Unit Pekerja Sosial untuk ditandatangani, dengan berkas meliputi : a. Surat Tugas Pimpinan Unit Kerja Pekerja Sosial. b. Rencana Kegiatan Tahunan Pekerja Sosial (anak lampiran 4). c. Satuan hasil yang dipersyaratkan. d. SPMK. e. Rekapitulasi Pencapaian Angka Kredit Pekerja Sosial (anak lampiran 15). f. Fotocopy Ijazah/STTPL dan atau penghargaan yang disahkan oleh Pejabat

yang berwenang.

9. Tahap 9 : Menilai dan menetapkan angka kredit. Mengadakan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit dengan tahapan sebagai berikut : a. Pimpinan Unit Kerja Pekerja Sosial secara berjenjang meneruskan DUPAK

kepada Pejabat Penetap Angka Kredit dan diterima oleh Sekretaris Tim PAK, kemudian mengatur tata kerja Sekretariat sbb :

1) Memeriksa berkas kelengkapan meliputi : a) Surat Pengantar Pejabat Pengusul. b) Surat Tugas Pimpinan Unit Kerja Pekerja Sosial. c) Rencana Kegiatan Tahunan Pekerja Sosial (anak lampiran 4). d) Satuan hasil yang dipersyaratkan (anak lampiran 6, kolom 3). e) Rekapitulasi Pencapaian Angka Kredit (anak lampiran 15). f) SPMK. g) Fotocopy ijazah/STTPL dan atau penghargaan yang disahkan

Pejabat yang berwenang. 2) Mencatat usulan DUPAK dalam Buku Register PAK (anak lampiran 16).

3) Meneruskan DUPAK kepada Ketua Tim Penilai yang dicatat dalam Buku Tanda Terima DUPAK.

4) Mengatur penyelenggaraan rapat dan sidang pleno Tim Penilai.

b. Ketua Tim mengatur tatakerja penilaian DUPAK sebagai berikut :

1) Pemeriksaan ulang kelengkapan administrasi. 2) Memeriksa kelayakan Jam Kerja Per Tahun Pekerja Sosial (JKPT Pekerja

Sosial) 3) Pemberian angka kredit.

a) Acuan menilai butir kegiatan (3) Kesesuaian antara Satuan Hasil yang diajukan dengan pengertian

dan rincian kegiatan per butir kegiatan. (4) Perhitungan angka kredit berdasarkan satuan waktu tabel (SWT)

dengan satuan waktu Pekerja Sosial (SWPS). (5) Konversi kegiatan yang diajukan oleh Pekerja Sosial. (6) Kualitas pelaksanaan kegiatan.

b) Setiap DUPAK dinilai oleh 2 (dua) orang anggota Tim Penilai secara bersama.

c) Angka kredit hasil perhitungan yang dilakukan Tim Penilai diparaf dan diberikan tanggal penilaian pada : (3) Rencana Kegiatan Tahunan Pekerja Sosial. (4) Satuan hasil yang dipersyaratkan. (5) SPMK (6) Rekapitulasi Pencapaian Angka Kredit (7) DUPAK di kolom 7.

56

d) Memberikan catatan pada : (3) Bukti fisik yang kurang lengkap atau tidak tepat dalam

menentukan kegiatan yang dilakukan, untuk diketahui Pekerja Sosial sehubungan dengan satuan hasil yang diajukan.

(4) Kolom DUPAK yang berisi : (a) Rekomendasi Tim Penilai kepada Pejabat Penetap Angka

Kredit mengenai Pekerja Sosial yang dinilai. (b) Catatan perkembangan angka kredit Pekerja Sosial,

khususnya bagi yang tidak dapat memenuhi untuk periode penilaian tertentu.

(c) Catatan lain yang penting bagi perkembangan Pekerja Sosial khususnya mengenai angka kredit.

e) Tim Penilai menyelesaikan perhitungan dan pengisian angka kredit pada DUPAK dengan bantuan Sekretariat.

f) Hasil penilaian disampaikan kepada Ketua Tim Penilai melalui Sekretaris Tim untuk selanjutnya disahkan dalam rapat pleno Tim Penilai.

g) Keputusan Tim Penilai yang dihasilkan dalam rapat pleno Tim Penilai tidak dapat diganggu gugat.

h) Tim Penilai menyusun Notulen Rapat Tim Penilai (anak lampiran 17) dan Berita Acara Penilaian Angka Kredit (anak lampiran 18).

i) Sekretariat Tim Penilai menuangkan angka kredit yang telah diputuskan dalam rapat pleno kedalam Keputusan Penetapan Angka Kredit (anak lampiran 19).

j) Mengajukan Surat Pengantar Ketua Tim Penilai tentang Keputusan Penetapan Angka Kredit (anak lampiran 19) ditujukan kepada Pejabat Penetap Angka Kredit, dengan dilampiri : (3) Notulen Rapat Tim Penilai (anak lampiran 17). (4) Berita Acara Penilaian Angka Kredit (anak lampiran 18).

k) Sekretaris Tim Penilai menyampaikan Asli Keputusan PAK yang telah ditandatangani kepada : (3) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan

Kepegawaian Negara. (4) Pimpinan Unit Pembina JFPS (5) Pejabat Pengusul. (6) Pekerja Sosial yang bersangkutan.

l) Sekretariat mencatat perolehan angka kredit Pekerja Sosial yang telah ditetapkan dalam Buku Register PAK (anak lampiran 16) dan Kartu Riwayat Karier Pekerja Sosial (anak lampiran 21).

m) Berdasarkan catatan pada kolom DUPAK, Kartu Riwayat Karir Pekerja Sosial (anak lampiran 21) dan Tabel Prakiraan Pencapaian Angka Kredit Pekerja Sosial Per Tahun (anak lampiran 8), Sekretaris Tim Penilai melaporkan kepada Ketua Tim Penilai tentang : (3) Pekerja Sosial yang perlu diberikan peringatan tertulis. (4) Laporan Analisa Kebutuhan Diklat JFPS.

n) Ketua Tim Penilai menugaskan kepada : (3) Tim menyiapkan Surat Peringatan (anak lampiran 20)

ditujukan kepada Pekerja Sosial yang selambatnya : (a) Dalam jangka waktu 4,5 tahun belum pernah mengajukan

DUPAK & Angka Kreditnya yang ditentukan untuk kenaikan pangkat belum pernah terpenuhi bagi Pekerja Sosial Pelaksana Pemula, golongan ruang II/a sampai dengan Pekerja Sosial Penyelia, golongan ruang III/c dan Pekerja

57

Sosial Pertama, golongan ruang III/a sampai dengan Pekerja Sosial Madya, golongan ruang IV/b.

(b) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan belum mengajukan DUPAK & Angka Kreditnya yang ditentukan bagi Pekerja Sosial Penyelia, golongan ruang III/d dan Pekerja Sosial Madya, golongan ruang IV/c.

(4) Sekretaris Tim Penilai untuk menyiapkan Konsep Laporan Analisa Kebutuhan Diklat JFPS (anak lampiran 22) setiap bulan Oktober.

o) Sekretaris Tim menyampaikan kepada : (3) Pejabat Penetap Angka Kredit, Net Konsep Surat Peringatan

kepada Pekerja Sosial yang tidak mencapai angka kredit yang dipersyaratkan.

(4) Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Net Konsep Laporan Analisa Kebutuhan Diklat JFPS (anak lampiran 22) untuk diteruskan kepada Kepala Biro Organisasi & Kepegawaian Departemen Sosial.

p) Sekretaris Tim mengirimkan Laporan Analisa Kebutuhan Diklat JFPS (anak lampiran 22) kepada Kepala Biro Organisasi & Kepegawaian Departemen Sosial, Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat, Telp. (021) 3103591 Pes. 2338, Facsmile Nomor (021) 3144321, dengan dilampiri berkas Keputusan yang diterbitkan selama 1 (satu) tahun berjalan, antara lain :

(3) SK Kenaikan Pangkat. (4) SK Kenaikan Jabatan. (5) SK Pembebasan Sementara. (6) SK Pemberhentian.

10. Tahap 10 : Pemberkasan. a. DUPAK dan satuan hasil yang dipersyaratkan menjadi milik Tim Penilai. b. Berkas yang belum atau tidak dinilai, dapat dikembalikan kepada Pekerja

Sosial atas permintaan yang bersangkutan. c. Tim Penilai dapat memberikan copy dari SPMK yang telah dinilai kepada

Pekerja Sosial yang memerlukan setelah PAK terbit, apabila yang bersangkutan ingin mengetahuinya.

d. Retensi berkas penilaian mengacu pada jadwal retensi arsip kepegawaian. e. Berkas penilaian yang retensinya habis menurut ketentuan yang berlaku

dapat dimusnahkan.

58

IV. PENGANGKATAN, PEMBEBASAN, PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL.

A. Pengangkatan Dalam Jabatan

1. Persyaratan.

f. Pengangkatan pertama.

1) Tingkat Terampil. a) Berijazah serendahnya Sekolah Menengah Pekerjaan

Sosial/Sekolah Menengah Kejuruan Pekerjaan Sosial/Sekolah Menegah Umum atau yang sederajat.

b) Pangkat serendahnya Pengatur Muda, golongan ruang II/a. c) Telah mengikuti dan lulus Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional

Pekerja Sosial Terampil.

d) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

e) Sesuai dengan formasi Pejabat Fungsional Pekerja Sosial yang telah ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian.

f) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pekerja Sosial tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional lain maupun dengan jabatan struktural.

2) Tingkat Ahli. a) Berijazah serendahnya Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) Pekerjaan

Sosial/Kesejahteraan Sosial. b) Pangkat serendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a. c) Telah mengikuti dan lulus :

(3) Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pekerjaan Sosial (PDPS) dan Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Ahli bagi Pegawai Negeri Sipil dengan latar belakang pendidikan Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) Ilmu Sosial lainnya.

(4) Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Ahli bagi Pegawai Negeri Sipil dengan latar belakang pendidikan Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial.

d) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

e) Sesuai dengan formasi Pejabat Fungsional Pekerja Sosial yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi.

f) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pekerja Sosial tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional lain maupun dengan jabatan struktural.

g. Pengangkatan dari jabatan lain ke jabatan Pekerja Sosial.

1) Memenuhi syarat sebagaimana diatur untuk pengangkatan pertama. 2) Memiliki pengalaman di bidang pelayanan kesejahteraan sosial, baik

pelayanan langsung ataupun tidak langsung, sekurangnya selama 2 (dua) tahun.

3) Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang di dudukinya.

59

2. Mekanisme.

a. Pimpinan Unit Pembina Jabatan Fungsional Pekerja Sosial mengajukan usulan formasi Pekerja Sosial kepada Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Format dapat mengacu pada Keputusan Formasi Pekerja Sosial (anak lampiran 1), tembusan disampaikan kepada Kepala Biro Organisasi & Kepegawaian Departemen Sosial RI.

b. Pejabat penetap angka kredit menetapkan Keputusan Penetapan Angka Kredit Pekerja Sosial yang akan diangkat pertama atau diangkat dari jabatan lain dengan ketentuan pangkat yang ditetapkan sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang. Format dapat mengacu pada Keputusan Penetapan Angka Kredit Jabatan Pekerja Sosial Tingkat Terampil/Ahli (anak lampiran 19).

c. Berdasarkan Keputusan Penetapan Angka Kredit Pekerja Sosial maka Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan pengangkatan pertama atau pengangkatan dari jabatan lain ke jabatan Pekerja Sosial. Format dapat mengacu pada Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Pekerja Sosial (anak lampiran 23), tembusan disampaikan kepada Kepala Biro Organisasi & Kepegawaian Departemen Sosial RI.

B. Kenaikan Pangkat.

1. Persyaratan. a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir. b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat

lebih tinggi.

c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

2. Mekanisme.

a. Keputusan Penetapan Angka Kredit ditetapkan oleh Pejabat penetap angka kredit.

b. Kenaikan pangkat bagi Pekerja Sosial Pelaksana Pemula, golongan ruang II/a sampai dengan Pekerja Sosial Madya, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Instansi Pusat dan Kepala Regional Badan Kepegawaian Negara untuk Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota. Format dapat mengacu pada Surat Keputusan Kenaikan Pangkat (anak lampiran 25), tembusan disampaikan kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Departemen Sosial RI.

c. Kenaikan pangkat bagi Pekerja Sosial Madya, golongan ruang IV/b ke IV/c ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara, dengan ketentuan : Tembusan disampaikan kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Departemen Sosial.

60

C. Kenaikan Jabatan

1. Persyaratan

a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir. b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat

lebih tinggi. c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurangnya

bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

d. Mengikuti dan lulus diklat penjenjangan yang dipersyaratkan.

2. Mekanisme a. Keputusan Penetapan Angka Kredit Pekerja Sosial ditetapkan oleh Pejabat

Penetap Angka Kredit.

b. Keputusan Kenaikan Jabatan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian mengacu pada Keputusan Penetapan Angka Kredit yang telah ditetapkan. Format dapat mengacu pada Surat Keputusan Penyesuaian Jabatan dan Angka Kredit (anak lampiran 24), tembusan disampaikan kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Departemen Sosial RI.

D. Pembebasan Sementara.

1. Pencapaian angka kredit.

a. Ketentuan 1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak mencapai angka kredit untuk

kenaikan pangkat yang ditentukan bagi : a) Pekerja Sosial Pelaksana Pemula, golongan ruang II/a sampai

dengan Pekerja Sosial Penyelia, golongan ruang III/c.

b) Pekerja Sosial Pertama, golongan ruang III/a sampai dengan Pekerja Sosial Madya, golongan ruang IV/b.

2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak mencapai 10 angka kredit untuk Pekerja Sosial Penyelia, golongan ruang III/d dan 20 angka kredit untuk Pekerja Sosial Madya, golongan ruang IV/c.

b. Mekanisme

1) Pejabat penetap angka kredit memberikan Surat Peringatan (anak lampiran 20) kepada Pekerja Sosial yang tidak mencapai angka kredit yang dipersyaratkan dengan berpedoman pada Tabel Perkiraan Pencapaian Angka Kredit Pekerja Sosial Per Tahun (anak lampiran 8).

2) Pimpinan Unit Pembina Jabatan Fungsional Pekerja Sosial menyampaikan laporan tentang Pekerja Sosial yang akan dikenakan pembebasan sementara karena tidak mencapai angka kredit yang dipersyaratkan kepada Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

3) Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memproses Surat Keputusan Pembebasan Sementara untuk ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian . Format dapat mengacu pada Surat Keputusan Pembebasan Sementara (anak lampiran 26), tembusan disampaikan kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Departemen Sosial RI.

61

2. Sebab Lainnya.

a. Ketentuan 1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa

penurunan pangkat. Catatan :

Pekerja Sosial yang dibebaskan sementara karena menjalani hukuman disiplin, tetap melaksanakan tugas pokoknya tetapi kegiatan tersebut tidak mendapat angka kredit.

2) Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri SIpil. 3) Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Pekerja Sosial.

4) Cuti di luar tanggungan Negara kecuali persalinan keempat dst. 5) Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Catatan : Pekerja Sosial yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara pilihan apabila sekurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir dan DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurangnya bernilai baik.

b. Mekanisme

1) Pimpinan Unit Pembina Jabatan Fungsional Pekerja Sosial menyampaikan laporan Pekerja Sosial yang akan dibebaskan sementara karena sebab lainnya kepada Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

2) Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memproses Surat Keputusan Pembebasan Sementara Pekerja Sosial yang dibebaskan karena sebab lainnya untuk ditetapkan oleh Pejabat Pembina. Format dapat mengacu pada Surat Keputusan Pembebasan Sementara (anak lampiran 26), tembusan disampaikan kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Departemen Sosial RI

E. Pengangkatan Kembali

1. Ketentuan

a. Telah memperoleh angka kredit yang ditentukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara.

b. Selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat. c. Dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan yang memiliki

kekuatan hukum tetap.

d. Selesai menjalani tugas di luar Jabatan Fungsional Pekerja Sosial. e. Diangkat kembali setelah cuti di luar tanggungan negara. f. Selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. g. Pengangkatan kembali dalam jabatan Pekerja Sosial dapat menggunakan

angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diperoleh selama dibebaskan sementara dari jabatan Pekerja Sosial setelah ditetapkan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit, kecuali Pekerja Sosial yang dibebaskan sementara karena menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat.

62

2. Mekanisme a. Pimpinan Unit Pembina Jabatan Fungsional menyampaikan laporan Pekerja

Sosial yang akan diangkat kembali kepada Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

b. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) memproses Surat Keputusan Pengangkatan Kembali Pekerja Sosial yang telah memenuhi ketentuan untuk ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Format dapat mengacu pada Surat Keputusan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pekerja Sosial (anak lampiran 28), tembusan disampaikan kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Departemen Sosial RI

F. Pemberhentian.

1. Ketentuan

a. Terhitung 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara karena tidak mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, baik untuk kenaikan pangkat atau pangkat puncak tingkat terampil atau ahli.

b. Dijatuhi hukuman disiplin berat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai.

c. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. Pekerja Sosial yang sedang dibebaskan sementara karena : 1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (kecuali

pemberhentian sebagai Pegawai Negeri SIpil). 2) Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pekerja Sosial. 3) Cuti di luar tanggungan Negara. Apabila mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil (56 tahun/lebih) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Mekanisme

a. Pimpinan Unit Pembina Jabatan Fungsional menyampaikan laporan tentang Pekerja Sosial yang akan diberhentikan kepada Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

b. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Daerah (BKD) memproses Surat Keputusan Pemberhentian Pekerja Sosial untuk ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Format dapat mengacu pada Surat Keputusan Pemberhentian Dari Jabatan Pekerja Sosial (anak lampiran 27), tembusan disampaikan kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Departemen Sosial RI

G. Ketentuan Lain-Lain.

1. Pekerja Sosial yang pada saat Keputusan Menpan Nomor KEP/03/M.PAN/1/2004 ditetapkan memiliki pendidikan Diploma III ke bawah dan telah menduduki pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas dapat diangkat dalam jabatan Pekerja Sosial tingkat ahli dengan ketentuan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diangkat dalam jabatan Pekerja Sosial tingkat ahli, harus sudah lulus Diklat Penyetaraan JFPS.

2. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yang bersangkutan tidak lulus Diklat Penyetaraan JFPS maka diberhentikan dari jabatan Pekerja Sosial tingkat ahli

63

dan dapat dipertimbangkan kembali untuk diangkat dalam jabatan Pekerja Sosial tingkat terampil jenjang Penyelia.

3. Pekerja Sosial yang telah lulus Diklat Penyetaraan JFPS dan tidak dapat memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), maka Pekerja Sosial yang bersangkutan tidak dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan kepadanya setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial dan atau pengembangan profesi. Pekerja Sosial yang bersangkutan akan :

a. Dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit sejak tidak dapat memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV).

b. Diberhentikan dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

64

V. PEMBINAAN KARIER PEKERJA SOSIAL.

A. Pembinaan Karier. Baik buruknya kinerja suatu pelayanan kesejahteraan sosial yang dihasilkan

oleh suatu instansi pemerintah sangat tergantung pada kinerja yang ditampilkan oleh Pekerja Sosial dalam pelaksanaan tugas pokok yang menjadi kewajibannya. Upaya untuk meningkatkan kinerja Pekerja Sosial dapat dilakukan melalui suatu pembinaan karier kepangkatan dan jabatan yang baik dan profesional.

Karier Pekerja Sosial adalah riwayat jabatan yang harus dilaksanakan oleh seorang Pekerja Sosial selama masa tugasnya yang disusun berdasarkan pola pembinaan karier yang telah ditetapkan. Pembinaan karier merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dan terencana dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan optimalitas kinerja Pekerja Sosial.

B. Instansi Pembina Karier.

Untuk meningkatkan optimalitas pelayanan kesejahteraan sosial yang profesional maka kegiatan yang dapat dilaksanakan baik oleh Instansi yang mengangkat Pekerja Sosial maupun Departemen Sosial selaku instansi pembina Pekerja Sosial sebagai berikut :

1. Instansi yang mengangkat Pekerja Sosial.

a. Biro/Bagian Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melaksanakan kegiatan pembinaan kepegawaian antara lain : 1) Memproses dan mengusulkan penetapan formasi Pekerja Sosial kepada

Pejabat Pembina untuk ditetapkan. 2) Memproses dan mengusulkan pengangkatan, pembebasan sementara,

pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Pekerja Sosial kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk ditetapkan.

3) Mengirimkan Laporan Analisa Kebutuhan Diklat JFPS (anak lampiran 22) kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Departemen Sosial.

b. Dinas Sosial/Unit Kerja setingkat eselon II yang menangani pelayanan

kesejahteraan sosial (Unit Pembina Jabatan Fungsional Pekerja Sosial) melaksanakan kegiatan pembinaan teknis antara lain : 1) Membentuk Tim dan Sekretariat Penilai Angka Kredit Pekerja Sosial. 2) Memproses dan menetapkan angka kredit Pekerja Sosial.

3) Mengusulkan kepada Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam hal penetapan formasi, pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Pekerja Sosial untuk ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

4) Menyampaikan konsep Laporan Analisa Kebutuhan Diklat JFPS (anak lampiran 22) kepada Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk diteruskan kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Departemen Sosial.

5) Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pembinaan karier Pekerja Sosial, antara lain meliputi kegiatan : a) Penilaian angka kredit Pekerja Sosial. b) Pemuktahiran data Pekerja Sosial. c) Peningkatan kompetensi Pekerja Sosial.

65

Dilaksanakan melalui kegiatan seminar, workshop di bidang pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

d) Pengiriman Pekerja Sosial untuk mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Pekerja Sosial.

e) Monitoring kinerja Pekerja Sosial. f) Koordinasi pembinaan dengan Instansi Pembina. g) Studi Banding Pekerja Sosial.

Untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan Pekerja Sosial dengan mengamati dan mempelajari institusi yang lebih optimal di dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial baik di dalam maupun luar negeri.

2. Departemen Sosial.

Melaksanakan kegiatan pembinaan antara lain : a. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial.

(secara rinci tatacara pelaksanaan diklat sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Sosial tentang Pedoman Diklat Jabatan Fungsional Pekerja Sosial).

1) Pendidikan Non Formal.

a) Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pekerjaan Sosial/PDPS (wajib).

(1) Peserta Calon/Pekerja Sosial dengan latar belakang pendidikan non S1/DIV Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial yang akan diangkat pertama sebagai Pekerja Sosial Ahli.

(2) Tujuan Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap peserta dalam penguasaan Profesi Pekerjaan Sosial dasar baik pada tingkat terampil atau ahli.

(3) Penyelenggara Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial.

b) Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial (wajib).

(1) Peserta Calon/Pekerja Sosial yang akan diangkat sebagai Pekerja Sosial Terampil ataupun Ahli.

(2) Tujuan Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap peserta dalam penguasaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Jenis (a) Diklat Sertifikasi JFPS Terampil. (b) Diklat Sertifikasi JFPS Ahli.

(4) Penyelenggara Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial atau Lembaga Diklat di luar Departemen Sosial yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

66

c) Diklat Penjenjangan JFPS (wajib).

(1) Peserta Pekerja Sosial yang akan atau telah menduduki jabatan Pekerja Sosial setingkat lebih tinggi.

(2) Tujuan Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan kegiatan sesuai jenjang jabatan.

(3) Jenis Diklat

(a) Terampil b. Diklat Penjenjangan JFPS Pelaksana Pemula. c. Diklat Penjenjangan JFPS Pelaksana. d. Diklat Penjenjangan JFPS Pelaksana Lanjutan. e. Diklat Penjenjangan JFPS Penyelia.

(b) Ahli a. Diklat Penjenjangan JFPS Pertama. b. Diklat Penjenjangan JFPS Muda. c. Diklat Penjenjangan JFPS Madya.

(4) Penyelenggara Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial atau Lembaga Diklat di luar Departemen Sosial yang sudah terakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

d) Diklat Penyetaraan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial.

(1) Peserta Pekerja Sosial yang diangkat sesuai pasal 29 Keputusan MENPAN Nomor KEP/03/M.PAN/1/2004.

(2) Tujuan Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan kegiatan sesuai jenjang jabatan.

(3) Penyelenggara Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial atau Lembaga Diklat di luar Departemen Sosial yang sudah terakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

e) Diklat Teknis Substantif.

(1) Peserta Pekerja Sosial semua jenjang jabatan.

(2) Tujuan Meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan peserta dalam pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

(3) Jenis Diklat (a) Diklat Teknis Substansi Bidang Pelayanan

Kesejahteraan Sosial. - Diklat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan

Remaja. - Diklat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Keluarga. - Diklat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. - Diklat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang

Cacat. - Diklat Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi

Korban/Pencandu NAPZA.

67

- Diklat Pelayanan Kesejahteraan Sosial. - Dll.

(b) Diklat Teknis Substansi Metodologi dan Teknologi Pekerjaan Sosial. - Diklat Konseling dalam Pekerjaan Sosial. - Diklat Advokasi Pekerjaan Sosial. - Diklat Pendampingan Sosial. - Diklat Supervisi Pekerjaan Sosial. - Diklat Manajemen Kasus. - Diklat Penciptaan Relasi Pertolongan. - Diklat Asesmen. - Diklat Metode dan Teknik Pengubahan Perilaku - dll

(4) Penyelenggara

Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial atau Lembaga Diklat di luar instansi Departemen Sosial yang sudah terakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

f) Diklat TOT Jabatan Fungsional Pekerja Sosial.

(1) Peserta Calon/Pengajar Diklat Jabatan Fungsional Pekerja Sosial.

(2) Tujuan Meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan peserta sebagai pengajar Diklat Jabatan Fungsional Pekerja Sosial.

(3) Penyelenggara Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial.

g) Diklat Sekretariat dan Tim Penilai Angka Kredit Pekerja Sosial.

(1) Peserta Calon/Anggota Sekretariat/Tim Penilai Angka Kredit Pekerja Sosial.

(2) Tujuan Meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan peserta dalam penatausahaan dan penilaian angka kredit Pekerja Sosial.

(3) Penyelenggara Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial atau Lembaga Diklat di luar instansi Departemen Sosial yang sudah terakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Pendidikan formal.

a) Pendidikan akademik.

Jenjang pendidikan akademik JFPS meliputi Strata 1 (S1), Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3), dapat diperoleh dengan mengikuti pendidikan pada :

(1) Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Kesejahteraan Sosial pada Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran Bandung, Universitas Jember, Universitas Sumatera Utara dan Universitas Cendrawasih.

(2) Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Sekolah Tinggi Pekerjaan Sosial Widuri dan FISIP jurusan Kesejahteraan Sosial Universitas Pasundan Bandung.

68

b) Pendidikan profesional.

(1) Pendidikan Diploma IV Pekerjaan Sosial.

(a) Peserta Pekerja Sosial dengan latar belakang pendidikan minimal SLTA atau yang sederajat.

(b) Tujuan Menguasai ilmu pengetahuan tentang Profesi Pekerjaan Sosial dan mampu mempraktekkan Pekerjaan Sosial secara profesional.

(c) Penyelenggara Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung.

(2) Program Pendidikan Pascasarjana Spesialis 1 (SP1) Pekerjaan

Sosial.

(a) Peserta Pekerja Sosial dengan latar belakang pendidikan minimal S1/DIV Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial.

(b) Tujuan Mampu mempraktekkan Profesi Pekerjaan Sosial secara sistematik dans menggunakan metode-metode secara integratif dan mempraktekkan teori secara efektif.

(c) Penyelenggara Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung.

b. Sosialisasi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial. Untuk meningkatkan penguasaan Unit Pembina Jabatan Fungsional Pekerja Sosial terhadap ketentuan yang berlaku.

c. Bimbingan Teknis Pembentukkan/Pemantapan Tim dan Sekretariat Tim

Penilai Angka Kredit Pekerja Sosial. Untuk meningkatkan penguasaan Tim dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit di dalam tatacara dan penatausahaan penilaian angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Penerbitan materi peningkatan kompetensi Pekerja Sosial.

Untuk meningkatkan kompetensi Pekerja Sosial di dalam penguasaan ketentuan, metode dan teknik Pekerjaan Sosial untuk mendukung pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan unit kerjanya.

e. Website Pekerja Sosial. Untuk memberikan layanan informasi yang dapat diakses oleh Pekerja Sosial, Instansi Pemerintah ataupun Swasta serta masyarakat umum yang ingin mengetahui perkembangan dalam pembinaan karier Pekerja Sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial.

f. Pemuktahiran Data Pekerja Sosial.

Untuk mewujudkan data Pekerja Sosial yang valid sehingga dapat dipergunakan untuk meningkatkan pembinaan karier Pekerja Sosial.

69

g. Penerbitan Majalah Pekerja Sosial. sebagai wahana pertukaran informasi dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

h. Pengembangan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Menyediakan dukungan anggaran dan pembinaan penelitian mandiri yang dapat dipergunakan Pekerja Sosial dalam rangka pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

i. Studi Banding Pekerja Sosial.

Untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan Pekerja Sosial dengan mengamati dan mempelajari insitusi yang lebih optimal di dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial baik di dalam maupun luar negeri .

j. Pembentukkan Organisasi Pekerja Sosial.

Untuk menyediakan wadah bagi Pekerja Sosial di dalam meningkatkan keberadaan Pekerja Sosial di Indonesia.

k. Pemilihan Pekerja Sosial Teladan. Untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja Pekerja Sosial di dalam meningkatkan eksistensi Pekerja Sosial di Indonesia.

l. Penyusunan Standar Kompetensi Pekerja Sosial.

Untuk mewujudkan suatu standar kompetensi dasar yang harus dimiliki dan diterapkan Pekerja Sosial di dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas.

m. Penyusunan Etika Pekerja Sosial

Untuk mewujudkan etika profesi Pekerja Sosial yang wajib ditaati dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.

n. Peninjauan ulang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial pada tahun 2009 yang menyangkut antara lain :

1) Diversifikasi Jabatan Pekerja Sosial menjadi : a) Pekerja Sosial Klinis. b) Pekerja Sosial Medis. c) Pekerja Sosial Koreksional. d) Pekerja Sosial Sekolah. e) Pekerja Sosial Industri. f) Pekerja Sosial Pengembang Masyarakat. g) Pekerja Sosial Perkantoran.

2) Perubahan ketentuan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial. Tindak lanjut peninjauan ulang dan diversifikasi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, maka beberapa ketentuan yang harus disesuaikan kembali antara lain : a) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang

Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya. b) Keputusan Bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian

Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya.

70

c) Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial.

d) Peraturan Presiden tentang Batas Usia Pensiun Pekerja Sosial.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal :

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE

Documents

PEDOMAN PEMBINAAN TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL …