Pedoman Pemantauan

8/16/2019 Pedoman Pemantauan

http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 1/32

1

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN

NOMOR : 3615/Kpts/HK.060/L/12/2013

TANGGAL : 31 Desember 2013

PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/

OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pertanian, Badan Karantina Pertanian memiliki tugas melaksanakan

perkarantinaan pertanian dengan salah satu fungsinya melaksanakan

perkarantinaan hewan, tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.

Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Karantina Pertanian yang berada di tempat-tempat pemasukan danpengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina,

organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pangan segar (hewan

dan tumbuhan), baik antar Negara maupun antar area/pulau di dalam

negeri, baik di pelabuhan laut, bandar udara, pelabuhan sungai,

pelabuhan penyeberangan, pos lintas batas, mapun kantor pos sesuai

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/ OT.140/4/ 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina

Pertanian.

Dalam melaksanakan perkarantinaan hewan, tumbuhan dan

pengawasan keamanan hayati, UPT Karantina Pertanian berpedoman

pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan

Tumbuhan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2012 tentang Pangan beserta peraturan pelaksanaannya, mulai

Peraturan Pemerintah sampai pada Peraturan/Keputusan Menteri serta

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis), pedoman, dan

Standard Operational Procedure (SOP).



2

Keberhasilan pelaksanaan perkarantinaan hewan, tumbuhan, dan

pengawasan keamanan hayati, salah satunya ditentukan oleh

kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan

administratif dan pelaksanaan tindakan karantina serta pengawasan

keamanan hayati yang sesuai dengan prosedur yang ada. Untuk

membuktikan kebenaran atas persyaratan dan tindakan karantina dan

pengawasan keamanan hayati terhadap pemasukan dan pengeluaran

media pembawa hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), organisme

pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), dan pangan segar asal

tumbuhan (PSAT), baik antar Negara maupun antar area/pulau di

dalam negeri, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi, sehingga dapat

dicegah kemungkinan adanya penyimpangan/ pelanggaran, baik yang

berkenaan dengan persyaratan maupun tindakan karantina dan

pengawasan keamanan hayati.

Berbagai peluang terjadinya penyimpangan/pelanggaran terhadap

persyaratan dan tindakan karantina serta pengawasan keamanan

hayati, antara lain disebabkan karena tidak seimbangnya jumlah

petugas karantina dibandingkan dengan luas dan banyaknya tempat-

tempat pemasukan dan pengeluaran, keterbatasan sarana dan

prasarana operasional, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat

(stakeholders ) serta tidak patuhnya pengguna jasa dan pengurus barang

dalam memenuhi persyaratan dan tindakan karantina sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang karantina

hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.

Untuk mengetahui keberhasilan, kekuatan, kelemahan, tantangan,

hambatan, dan peluang serta sumberdaya yang dimiliki masing-masing

unit pelaksana teknis karantina pertanian dalam melaksanakan

kebijakan yang sudah dilahirkan serta pelaksanaan kegiatan bimbingan

teknis di bidang pengawasan dan penindakan, maka perlu dilakukan

pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan

dan penindakan di unit pelaksana teknis karantina pertanian. Untuk

adanya keseragaman dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemantauandan evaluasi kegiatan pengawasan dan penindakan, maka perlu adanya

pedoman yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pemantauan

dan evaluasi kegiatan pengawasan dan penindakan di bidang karantina




3

2.

Maksud dan Tujuan

Pedoman ini disusun sebagai acuan pelaksanaan pemantauan danevaluasi kegiatan Wasdak di bidang karantina hewan, karantinatumbuhan dan pengawasan keamanan hayati bagi Petugas Pengawasan

dan Penindakan di Bidang Kepatuhan. Sedangkan tujuannya agar

pemantauan dan evaluasi bidang Pengawasan dan Penindakan karantinahewan dan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayatidapat dilaksanakan secara efektif.

3. Ruang Lingkup

3.1.

Pelaksanaan Pemantauan;

3.2.

Pelaksanaan Evaluasi; dan

3.3.

Pelaporan.

4.

Pengertian Umum

4.1.

Badan Karantina Pertanian yang selanjutnya disebut Barantanadalah unit eselon I Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan perkarantinaan.

4.2.

Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan yang

selanjutnya disingkat Pusat KKIP adalah unit kerja eselon IIBadan Karantina Pertanian yang mempunyai tugasmelaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidangpengawasan dan penindakan, dan pelaksanaan kerjasama, serta

pengelolaan informasi perkarantinaan.4.3.

Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang selanjutnyadisingkat UPT KP adalah unit kerja karantina pertanian yang

melaksanakan kegiatan operasional karantina hewan, karantinatumbuhan dan pengawasan keamanan hayati di tempat-tempat

pemasukan dan pengeluaran media pembawa penyakit hewankarantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina dan

pangan segar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.4.

Instansi Terkait adalah instansi di luar Kementerian Pertanian

yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian.4.5.

Karantina Hewan adalah tindakan sebagai upaya pencegahanmasuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dari luar

negeri dan dari suatu area ke area di dalam negeri, ataukeluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

4.6.

Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahanmasuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dariluar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri ataukeluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

4.7.

Pengawasan Keamanan Hayati adalah upaya yang dilakukan oleh

Petugas Karantina Hewan dan Petugas Karantina Tumbuhanuntuk mencegah bahan asal hewan dan atau hasil bahan asalhewan untuk konsumsi atau pangan segar asal tumbuhan dari

kemungkinan cemaran kimia, cemaran biologi dan ataumengandung bahan kimia yang dilarang yang dapat mengganggu,

merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.



4

4.8.

Pengawasan dan Penindakan yang selanjutnya disebut Wasdak

adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan tugas dan fungsipengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan

perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantinatumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.

4.9.

Pengawasan adalah tindakan atau upaya yang dilakukan olehPetugas Kepatuhan/Wasdak untuk mencegah atau meniadakan

niat dan kesempatan masyarakat untuk melakukan pelanggaranterhadap peraturan perundang-undangan di bidang karantinahewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.

4.10.

Penindakan adalah tindakan atau upaya yang dilakukan oleh

PPNS Karantina untuk melakukan penyidikan atas dugaanadanya pelanggaran tindak pidana di bidang karantina hewan,

karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.

4.11.

Pengendalian adalah tindakan atau upaya yang dilakukan oleh

pimpinan kantor pusat Barantan dan/atau pimpinan UPT KPuntuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan di bidang karantina

hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayatisesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk

pelaksanaannya.

4.12.

Objektivitas adalah data, informasi, situasi dan kondisi faktual yang terjadi dalam pemantauan dan evaluasi di bidang Wasdak.

4.13.

Transparansi adalah keterbukaan sistem pemantauan dan

evaluasi di bidang Wasdak bagi masyarakat.

4.14.

Akuntabilitas adalah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Wasdak dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

4.15.

Non diskriminatif adalah sistem pemantauan dan evaluasi di

bidang Wasdak tidak membedakan perlakuan terhadap unitkerja lingkup Badan Karantinas Pertanian.

4.16.

Berkeadilan adalah sistem pemantauan dan evaluasi di bidangwasdak memberikan rasa keadilan bagi unit kerja lingkupBadan Karantinas Pertanian.

4.17. Sumberdaya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalahpegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas dan fungsi UPT

Karantina Pertanian, baik pemangku jabatan struktural maupunfungsional.

4.18.

Wilayah Kerja Karantina Pertanian yang selanjutnya disebutWilker Karantina Pertanian adalah tempat penyelenggaraankegiatan operasional di bidang karantina hewan, karantinatumbuhan dan pengawasan keamanan hayati, baik di pelabuhanlaut, bandar udara, pelabuhan penyeberangan, pelabuhansungai, dry port , kantor pos dan pos lintas batas negara.

4.19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Karantina yang selanjutnya disebutPPNS Karantina adalah pegawai negeri sipil Badan Karantina

Pertanian yang telah memenuhi persyaratan sebagai penyidik dandiberi wewenang untuk melakukan penyidikan atas terjadinyatindak pidana di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan

dan pengawasan keamanan hayati.



5

4.20.

Intelijen Karantina adalah upaya di bidang pengawasan dan

penindakan lingkup Badan Karantina Pertanian untukmemberikan informasi kepada pimpinan organisasi dalam

mengamankan serta mensukseskan kebijakan untukmelaksanakan tugas di bidang karantina hewan, karantina

tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.4.21.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang

selanjutnya disebut Kepala UPT KP adalah petugas karantina yang ditunjuk/diangkat melalui surat keputusan untukmemimpin Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian dalammelaksanakan tugas dan fungsi di bidang karantina hewan,karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati danbertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan KarantinaPertanian.

4.22.

Petugas Bidang Kepatuhan/Wasdak adalah petugas lingkup

Badan Karantina Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsiPengawasan dan Penindakan di bidang karantina hewan,karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.

4.23.

Tempat Pemasukan dan Pengeluaran yang ditetapkan adalah

pelabuhan laut, pelabuhan sungai, bandar udara, pelabuhanpenyeberangan, dryport , kantor pos, pos lintas batas negara, yangtelah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai tempat pemasukan danpengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewankarantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta


4.24.

Tempat Pemasukan dan Pengeluaran yang tidak ditetapkanadalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, bandar udara,pelabuhan penyeberangan, dryport , kantor pos, pos lintas batasNegara dan tempat lain yang tidak ditetapkan oleh Pemerintahtetapi memiliki potensi sebagai tempat pemasukan danpengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan

karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina sertapengawasan keamanan hayati.

4.25.

Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebutHPHK adalah semua hama dan penyakit hewan yang ditetapkanPemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnyadi dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

4.26.

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnyadisebut OPTK adalah organisme pengganggu tumbuhan yangditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dantersebarnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

4.27.

Pemantauan adalah kegiatan untuk mengamati dan mengetahui

perkembangan pelaksanaan pengawasan dan penindakan, danmenjadi instrumen pengendalian terhadap kegiatan pengawasandan penindakan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhandan pengawasan keamanan hayati.



6

4.28.

Evaluasi adalah kegiatan pengkajian terhadap hasil pemantauan

di bidang pengawasan dan penindakan yang dilakukan secaraperiodik untuk mengukur pencapaian kinerja dan

mengidentifikasi permasalahan di bidang karantina hewan,karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati serta

merumuskan rekomendasi dan langkah-langkah penyelesaiannyadan sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang pengawasandan penindakan.

4.29.

Data Umum adalah aspek perkarantinaan di UPT KP yangberkenaan dengan struktur organisasi, sumberdaya manusia,wilayah kerja, dan tempat-tempat pemasukan dan pengeluaranmedia pembawa HPHK/ OPTK/PSAT.

4.30.

Data Bidang Wasdak adalah aspek perkarantinaan di UPT KP

yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsipengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-

undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan danpengawasan keamanan hayati.

4.31. Kegiatan Pre-emptif adalah tindakan atau upaya yang dilakukanoleh Petugas Karantina untuk membina kesadaran masyarakat

dan petugas karantina agar mentaati peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan danpengawasan keamanan hayati.

4.32.

Kegiatan Preventif adalah serangkaian tindakan atau kegiatanintelijen, patroli, monitoring dan evaluasi terhadap kemungkinan

terjadinya pelanggaran di bidang karantina hewan, karantina

tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.4.33.

Kegiatan Penegakkan Hukum (Represif) adalah serangkaiantindak Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yangdengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dibidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan

keamanan hayati yang terjadi dan guna menemukan tersangka,dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

4.34.

Standard Operational Procedure yang selanjutnya disingkat SOPadalah suatu standar/pedoman tertulis berupa petunjuk

pelaksanaan/petunjuk teknis tentang tatacara atau tahapan

baku yang harus dilakukan untuk melaksanakan kegiatan dibidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasankeamanan hayati.

4.35.

Sosialisasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukanoleh seorang atau beberapa orang atau

organisasi/perusahaan/lembaga tertentu untuk memberitahukaninformasi tentang karantina hewan, karantina tumbuhan dan

pengawasan keamanan hayati dipahami oleh masyarakat luas.

4.36.

Workshop adalah latihan kerja yang meliputi teori dan praktek di

bidang pengawasan dan penindakan.

4.37.

Simulasi atau peragaan adalah uji coba yang memperagakankegiatan di bidang pengawasan dan penindakan.

4.38.

Diseminasi adalah suatu kegiatan penyebarluasan informasimelalui media cetak maupun elektronik yang dimaksudkanuntuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran

masyarakat di bidang pengawasan dan penindakan.



7

4.39.

Apresiasi adalah suatu kegiatan penyampaian informasi tentang

kebijakan di bidang pengawasan dan penindakan lingkupinstansi pemerintah.

4.40.

Ceramah adalah kegiatan penyampaian informasi dengan caramemberikan arahan dan petunjuk kepada masyarakat luas

tentang pengawasan dan penindakan.

4.41.

Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar

mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan petugaslingkup Badan Karantina Pertanian di bidang pengawasan danpenindakan.

4.42.

Seminar adalah pertemuan ilmiah untuk menyampaikan

kebijakan, kendala dan permasalahan di bidang pengawasan danpenindakan untuk dibahas guna mendapatkan rumusan

penanganan dan penyelesaian.

4.43.

Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yangterkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, danpengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan

fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksiandan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan

penanggulangan setiap ancaman terhadap masuk dantersebarnya HPHK, OPTK dan PSAT yang dapat mengganggukelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.

4.44.

Patroli adalah suatu bentuk kegiatan bergerak dari suatu tempat

ke tempat lain di tempat pemasukan dan pengeluaran yang telahditetapkan, sebagai upaya petugas pengawasan dan penindakan

untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dengan caramendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi,memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akanmenimbulkan segala bentuk pelanggaran dan/atau tindak pidanadi bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan


4.45. Uji petik adalah kegiatan yang dilakukan oleh Petugas BidangKepatuhan/Wasdak untuk menguji terhadap pelaksanaanketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina


4.46.

Pelanggaran adalah perilaku atau perbuatan, ucapan, tulisan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan danpengawasan keamanan hayati.

4.47.

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau

keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagaipelaku tindak pidana di bidang karantina hewan, karantina

tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.

4.48.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan gunakepentingan Penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang

suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dania alami sendiri.



8

4.49.

Pemanggilan adalah salah satu kegiatan penindakan tindak

pidana di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan danpengawasan keamanan hayati untuk menghadirkan Tersangka

dan/atau Saksi kehadapan Penyidik guna dilakukanpemeriksaan dalam rangka memperoleh keterangan-keterangan

dan petunjuk-petunjuk mengenai tindak pidana di bidangkarantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasankeamanan hayati yang terjadi.

4.50.

Penggeledahan adalah salah satu kegiatan penindakan dalamrangka penyidikan tindak pidana di bidang karantina hewan,karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati untukmenemukan barang bukti dan Tersangka.

4.51.

Penyitaan adalah kegiatan membuka, memeriksa dan menyita

“Surat lain” yaitu surat dari atau kepada Tersangka yang dikirimKantor Pos, Jawatan/ Perusahan Telekomunikasi atau

Transportasi yang dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyaihubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa danpelaksanaannya harus dengan izin Ketua Pengadilan Negerisetempat.

4.52. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan,kejelasan, keidentikan tersangka dan/atau saksi dan/ataubarang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana dibidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasankeamanan hayati yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau

peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidanatersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara

pemeriksaan;

4.53.

Penyelesaian berkas Perkara adalah serangkaian kegiatanPenyidik Pegawai Negeri Sipil mulai pembuatan resume,penyusunan dan pemberkasan berkas perkara tindak pidana dibidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasankeamanan hayati.

4.54.

Penyerahan Berkas Perkara adalah kegiatan pengiriman BerkasPerkara berikut tanggung jawab dan barang buktinya kepadaPenuntut Umum melalui Penyidik Polri selaku Koordinator danPengawas (Korwas) PPNS.

4.55. Pemberkasan adalah kegiatan untuk memberkaskan isi BerkasPerkara dengan susunan dan syarat pengikatan serta penyegelan.

4.56.

Administrasi Penyidikan adalah penatausahaan penyelenggaraanadministrasi yang meliputi kegiatan pencatatan, pelaporan dan

pendataan untuk kepentingan operasional penyidikan.



9

BAB II

PELAKSANAAN PEMANTAUAN

1.

Prinsip Dasar

Pemantauan di bidang pengawasan dan penindakan (wasdak)

direncanakan secara terpadu dan terpusat serta dilaksanakan secara

menyeluruh. Prinsip pemantauan pada wasdak menganut Objektivitas,

Transparansi, Akuntabilitas, Non Diskriminatif dan Berkeadilan.

Pemantauan digunakan sebagai instrumen pengawasan dan

pengendalian terhadap pengawasan dan penindakan di bidang

karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan

hayati.

2.

Metode

2.1.

Pemantauan Secara Langsung

Pemantauan dilakukan dengan mengamati secara periodikpelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangkarantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasankeamanan hayati dan mengisi Formulir sebagaimana tercantum

pada Formulir 1 Keputusan ini.

2.2.

Pemantauan Secara Tidak Langsung

Pemantauan dilakukan dengan mengkaji laporan bulanan melalui

sistem informasi elektronik maupun manual.

3.

Koordinasi

3.1.

Pemantauan di bidang wasdak yang dilakukan oleh Barantan

dikoordinasi oleh Kepala Barantan.

3.2.

Pemantauan di bidang wasdak yang dilakukan oleh Unit

Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT KP) Lingkup Barantan

dikoordinasi oleh Kepala UPT KP.

4.

Mekanisme

4.1.

Pemantauan di bidang wasdak yang dilakukan oleh Barantan

terhadap UPT KP dipersiapkan dan dilaksanakan oleh bidang

Kepatuhan, ditindaklanjuti melalui pembahasan Lingkup Badan

Karantina Pertanian dan hasil pemantauan dilaporkan kepada

Kepala Barantan.

4.2.

Pemantauan di bidang wasdak di UPT KP dipersiapkan dan

dilaksanakan oleh bidang yang memiliki tugas dan fungsi

kewasdakan di UPT KP atau pelaksana yang ditunjuk,

ditindaklanjuti melalui pembahasan Lingkup UPT KP yang

bersangkutan dan hasil pemantauan dilaporkan kepada Kepala

UPT yang bersangkutan.



10

4.3.

Pemantauan di bidang wasdak meliputi wasdak di tempat

pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan dan/atau diluar

tempat pemasukan dan pengeluaran dengan menggunakan

Formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

5.

Kriteria

5.1.

Pemantauan di bidang wasdak di UPT KP dilakukan di tempat


tempat pemasukan dan pengeluaran.

5.2.

Pemantauan di bidang wasdak di tempat pemasukan dan

pengeluaran yang ditetapkan meliputi preemptif, preventif

(pengawasan, intelijen dan patroli) dan penegakkan hukum.

5.3.

Pemantauan di bidang wasdak di diluar tempat pemasukan danpengeluaran meliputi intelijen dan patroli.

6.

Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pemantauan di bidang wasdak di Barantan dan UPT KP

dilakukan setiap bulan.



11

BAB III

PELAKSANAAN EVALUASI

1.

Prinsip Dasar1.1.

Evaluasi di bidang wasdak, direncanakan secara terpadu dan

terpusat, serta dilaksanakan secara menyeluruh lingkup Barantan.

Prinsip evaluasi pada wasdak menganut prinsip-prinsip

objektivitas, transparansi, akuntabilitas, non diskriminatif dan

berkeadilan.

1.2.

Evaluasi di bidang wasdak digunakan untuk:

1.2.1. Mengukur pencapaian indikator kinerja Wasdak yang

meliputi pelaksanaan kegiatan preemptif, preventif, dan

penegakkan hukum.

1.2.2.

Mengidentifikasi permasalahan di bidang karantina hewan,

karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.

1.2.3.

Merumuskan rekomendasi dan langkah-langkah

penyelesaiannya.

2.

Metode

2.1.

Metode Evaluasi Secara Langsung

Metode dilakukan dengan mengisi formulir sebagaimana tercantumpada Lampiran Keputusan ini, melakukan uji petik terhadap

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan

hayati dan melakukan investigasi terhadap adanya indikasi

penyimpangan dan/atau pelanggaran peraturan perundang-

undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan


2.2.

Metode Evaluasi Secara Tidak Langsung

Metode dilakukan dengan mengkaji hasil pemantauan melaluisistem elektronik atau manual.

3.

Koordinasi

3.1.

Evaluasi di bidang wasdak yang dilakukan oleh Barantan

dikoordinasi oleh Kepala Barantan.

3.2.

Evaluasi di bidang wasdak yang dilakukan oleh UPT KP Lingkup

Barantan dikoordinasi oleh Kepala UPT KP.

4.

Mekanisme

4.1.

Evaluasi di bidang wasdak yang dilakukan oleh Barantan

terhadap UPT KP dipersiapkan dan dilaksanakan oleh bidang

Kepatuhan. Dan kajian dalam rangka evaluasi ditindaklanjuti

melalui pembahasan Lingkup Barantan dan hasil kajian

dilaporkan kepada Kepala Barantan.



12

4.2.

Evaluasi di bidang wasdak di UPT KP dipersiapkan dan

dilaksanakan oleh bidang yang memiliki tugas dan fungsi Wasdak

di UPT KP atau pelaksana yang ditunjuk. Dan kajian dalam rangka

evaluasi ditindaklanjuti melalui pembahasan lingkup UPT KP yang

bersangkutan dan hasil kajian dilaporkan kepada Kepala UPT KP

yang bersangkutan.

4.3.

Evaluasi di bidang wasdak meliputi data umum, data Bidang

Wasdak, dan data operasional Bidang Wasdak di tempat


tempat pemasukan dan pengeluaran dengan menggunakan

Formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

5.

Kriteria

5.1.

Evaluasi di bidang wasdak Lingkup UPT KP dilakukan di tempat

pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan dan/atau diluartempat pemasukan dan pengeluaran.

5.2.

Evaluasi di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan

dilakukan dengan mengkaji hasil pemantauan.

5.3.

Evaluasi diluar tempat pemasukan dan pengeluaran dilakukan

dengan mengkaji hasil pemantauan.

6.

Waktu pelaksanaan

Evaluasi pada wasdak Lingkup UPT KP dan Barantan dilakukan setiap 6

(enam) bulan.



13

BAB IV

PELAPORAN

1.

Hasil pemantauan di bidang wasdak di UPT KP dilaporkan kepada unit

kerja Kepatuhan kantor pusat Barantan selambat-lambatnya tanggal 10

(sepuluh) pada bulan berikutnya sesuai Form 1 sebagaimana terlampir

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

2.

Hasil pemantauan di bidang wasdak lingkup Barantan dilaporkan

kepada Kepala Barantan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas)

pada bulan berikutnya sesuai Form 1 sebagaimana terlampir yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

3.

Hasil evaluasi di bidang wasdak di UPT KP dilaporkan kepada unit kerja

Kepatuhan di kantor pusat Barantan selambat-lambatnya tanggal 10

(sepuluh) pada bulan berikutnya sesuai Form 2 sebagaimana terlampir

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

4.

Hasil evaluasi di bidang wasdak lingkup Barantan dilaporkan kepada

Kepala Barantan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) pada bulan

berikutnya sesuai Form 2 sebagaimana terlampir yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

5.

Penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara

elektronik dan/atau manual dengan mempergunakan cover sesuai Form3 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dengan Keputusan ini.



14

Form 1. Format Laporan Pemantauan Kegiatan Pengawasan Dan

Penindakan

Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian

LAPORAN PEMANTAUAN KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENINDAKANUNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA PERTANIAN

BULAN ……………………………TAHUN ……………

Nama UPT : ………………………………………………………………………….

Alamat Kantor : .........................................................................................

No. Telepon : ………………………………………………………………………….

Nama Pimpinan : .........................................................................................

NIP : ………………………………………………………………………….

I. KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN DI TEMPAT PEMASUKAN DANPENGELUARAN YANG DITETAPKAN

1. KEGIATAN PRE-EMPTIF

NO JENISKEGIATAN PRE-

EMPTIF

FREKUENSI(kali)

WAKTU&

TEMPAT

TEMA/JUDULKEGIATAN

JUMLAHPESERTA

(orang/lembar/buah)

1. Seminar

2. Workshop3. Sarasehan

4. Penulisan Artikel

5. Pemasangan :a. Banner

b. Spanduk

c. Baliho

d. Lainnya

6. Pembagian :

a. brosur

b. leaflet

7. Website8. Iklan TV9. Film

Dokumenter

10. Video Klip

11. Pelatihan

12. Sertifikasi

13. Kuliah Umum

14. Apresiasi



15

2. KEGIATAN PREVENTIF

a. Kegiatan Pengawasan

NO. URAIAN

FREKUENSI (kali)HASIL DAN

KESIMPULANSESUAISOP TIDAKSESUAI SOP

1. Pra Tindakan Karantina :

a. Monitoring :

Sikawan QV/EQ-Vet

E-Plaq

TERKONEKSI

TIDAK TERKONEK

SI

PDE Manifest Info

INSW

Inaportnet Inatrade sistem informasi

elektronik lainnya yang terkait

FREKUENSI

(kali)

LOKASI/ TEMPAT

b. Pengumpulan BahanKeterangan

WAKTU &RUTE

JUMLAHPETUGAS

c. Patroli

2. Pelaksanaan Tindakan Karantina :a. Pengawalan,

monitoring danevaluasiPemeriksaanAdministratif.

b. Pengawalan,monitoring danevaluasiPemeriksaan Fisik

c.

Pengawalan,monitoring danevaluasiPemeriksaanKesehatan secaraLaboratoris

d. Pengawalan,monitoring danevaluasi terhadapPengasingan danPengamatan

e. Pengawalan,

monitoring danevaluasi Perlakuan

f. Pengawalan,monitoring danevaluasi Penahanan

g. Pengawalan,monitoring danevaluasi Penolakan



16

h. Pengawalan,monitoring danevaluasiPemusnahan

i. Pengawalan,monitoring danevaluasi Pembebasan

3. Pasca Tindakan Karantina :

a. monitoring danevaluasi efektifitastindakan karantinaterhadap MP HPHK,MP OPTK dan PSAT

b. Kegiatan Intelijen

NO. KEGIATAN FREKUENSI

(kali)

LOKASI/

TEMPAT

HASIL DAN

KESIMPULAN1. Pencarian dan

pengumpulan bahanketerangan.

2. Konsultasi dankoordinasi dengankomunitas intelijendaerah (komida).

3. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalamrangka pertukaran informasi dan kelancaran pelaksanaan tugas,antara lain :a. Bea dan Cukai

b.

Kepolisian

c. TNI

d. BKSDA

e. Koordinator PosPemeriksaan LintasBatas (PPLB)

f. Otoritas PelabuhanLaut

g. Otoritas BandaraUdara

h. Imigrasi

i.

Operator BandaraUdara

j. Syahbandar

k. Operator PelabuhanLaut

l. Operator PelabuhanPenyeberangan

4. Pengkajian situasi dankondisi kerawanan dibidang KH, KT danWaskehati.

5. Pencatatan dandokumentasi bahanketerangan.



17

c. Kegiatan Patroli

NO. JENIS PATROLI WAKTU &RUTE

JUMLAHPETUGAS

HASIL DANKESIMPULAN

1. Patroli Rutin

2. PatroliInsidentil

3. KEGIATAN PENEGAKKAN HUKUM

Penyidikan Tindak Pidana :

a. Kasus Pelanggaran : …………………………………………….................

b. Tempat : ………………………………………………………….

c. Waktu : ………………………………………………………….

d. Nama PPNS : ………………………………………………………….

e. Nama Korwas : ………………………………………………………….

NO KEGIATAN FREKUENSI(kali)

KETERANGAN

1. Pemanggilan :

a. Tersangka

b. Saksi

c. Ahli

2. Penggeledahan

3. Penyitaan Barang Bukti

4. Pemeriksaan :

a. Tersangka

b. Saksi5. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan :

a.

Tersangka

b. Saksi

c. Ahli

6. Sumpah/Janji :

a. Saksi

b. Ahli

7. Pembuatan Resume

8. Penyerahan Berkas Perkara

Tindak Lanjut :

1. Hasil Penyelidikan BelumLengkap (P-18)

2. Pengembalian Berkas Perkarauntuk Dilengkapi (P-19)

3. Pemberitahuan, bahwa hasilpenyidikan sudah lengkap (P-21)

4. Surat Penghentian PerkaraPidana (SP-3)

5. Keputusan Tetap Pengadilan(Inkhrach)



18

II. KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN DI TEMPAT PEMASUKAN DANPENGELUARAN YANG TIDAK DITETAPKAN

1. KEGIATAN INTELIJEN

NO. KEGIATAN FREKUENSI(kali)

LOKASI/ TEMPAT

HASIL DANKESIMPULAN

1. Pencarian dan pengumpulanbahan keterangan.

2. Konsultasi dan koordinasidengan komunitas intelijendaerah (kominda).

3. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam rangkapertukaran informasi dan kelancaran pelaksanaan tugas, antara lain :

a. Bea dan Cukai

b. Kepolisian

c.

TNId. BKSDA

e. Koordinator Pos PemeriksaanLintas Batas (PPLB)

f. Otoritas Pelabuhan Laut

g. Otoritas Bandara Udara

h. Imigrasi

i. Operator Bandar Udara

j. Syahbandar

k. Operator Pelabuhan Laut


4. Pengkajian situasi dan kondisikerawanan di bidang KH, KT danWaskehati.

5. Pencatatan dan dokumentasibahan keterangan

2. KEGIATAN PATROLI

NO. JENIS PATROLI WAKTU &RUTE

JUMLAHPETUGAS

HASIL DAN KESIMPULAN

1. Patroli Rutin

2. Patroli Insidentil



19

III. IDENTIIFIKASI PERMASALAHAN DI BIDANG WASDAK TERKAIT DENGANPELAKSANAAN KARANTINA HEWAN, KARANTINA TUMBUHAN DANPENGAWASAN KEAMANAN HAYATI DAN SARAN PEMECAHANNYA

NO. PERMASALAHAN BIDANG WASDAK SARAN PEMECAHANNYA

1. Peraturan Perundang-undangan,Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis

2. Kelembagaan3. SDM

4. Sarana dan prasarana

5. Anggaran

6. Preemptif

7. Preventif

8. Penegakkan Hukum

9. Koordinasi

10. Kerjasama11. Wilayah Perbatasan antar negara (laut

dan darat)

12. Dan lain-lain

Tim Pemantauan,

NAMA

NIP.

NAMA

NIPMengetahui :

Kepala UPT ...

NAMA

NIP

NAMA

NIP

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

Ir. BANUN HARPINI, MSc.NIP. 19601019 198503 2 001



20

Form 2. Format Laporan Evaluasi Kegiatan Pengawasan Dan Penindakan LingkupBarantan.

LAPORAN EVALUASI KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN LINGKUP

BADAN KARANTINA PERTANIAN

PERIODE : ……………S/D ……………….. 2013

Nama UPT : ………………………………………………………………………….

Alamat Kantor : .........................................................................................

No. Telepon : …………………………………………………………………………. Nama Pimpinan : .........................................................................................

NIP : ………………………………………………………………………….

I. DATA UMUM1. STRUKTUR ORGANISASI

NO. NAMA STRUKTUR ADA TIDAK ADA

1. Kepala UPT KP

2. Bagian Umum/Sub Bagian Tata Usaha

3. Bidang/Seksi Karantina Hewan4. Bidang/Seksi Karantina Tumbuhan

5. Bidang/Seksi Pengawasan dan Penindakan

6. Kelompok Jabatan Fungsional Khusus

7. Kelompok Jabatan Fungsional Umum

Catatan : data struktur organisasi disesuaikan dengan UPT yang

bersangkutan (Balai Besar, Balai Kelas I, Balai Kelas II, Stasiun

Kelas I dan Stasiun Kelas II).

2. JUMLAH SDM (PEGAWAI)

NO. NAMA JABATAN JUMLAH (ORG)1. Struktural

2. Fungsional MV

3. Fungsional PMV

4. Fungsional POPT Ahli

5. Fungsional POPT Terampil

6. Calon Fungsional MV7. Calon Fungsional PMV

8. Calon Fungsional POPT Ahli

9. Calon Fungsional POPT Terampil

10. Fungsional Umum

11. Calon Fungsional Umum

12. CPNS

13. Kontrak/honorer/THL.

Total : .............................................................



21

3. JUMLAH WILAYAH KERJA : …….. UNIT, DENGAN RINCIAN :

NO. TEMPATPEMASUKAN/

PENGELUARAN

UNIT NAMA LOKASI STATUSPELABUHAN

*)

JUMLAH SDM

**)

1. Pelabuhan Laut

2. Bandar Udara

3. PelabuhanPenyeberangan

4. PelabuhanSungai

5. Kantor Pos

6. Pos Lintas Batasdengan negaralain (PLB)

7. Tempat-tempat

lain (dryport )Keterangan :

*) Pelabuhan Impor (PI), Pelabuhan Ekspor (PE) dan Pelabuhan Domestik

(PD).

**) Sebutkan jumlah SDM di setiap Wilker, dengan mencantumkan jabatan

fungsional/jabatan lainnya.

4. JUMLAH TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MP HPHK/OPTK DANPANGAN SEGAR YANG TIDAK DITETAPKAN :

NO

.

TEMPAT

PEMASUKAN/PENGELUARAN

UNIT NAMA LOKASI KETERANGAN

***)

1. Pelabuhan Laut

2. Bandar Udara

3. PelabuhanPenyeberangan

4. Pelabuhan Sungai

5. Kantor Pos

6. Pos Lintas Batasdengan negara lain(PLB)

7. Tempat-tempat lain(dryport )

Keterangan :

***) sebutkan jenis media pembawa HPHK/OPTK/Pangan Segar yang dilalu-

lintaskan.



22

II. DATA BIDANG WASDAK1. STRUKTUR PEMEGANG TUGAS DAN FUNGSI BIDANG WASDAK :

NO. URAIAN ADA TIDAKADA

1. Kepala UPT telah menetapkan KoordinatorWasdak

2. Kepala UPT telah menetapkan Uraian tugasdan fungsi Wasdak

3. Kepala UPT telah menetapkan pegawai secarapermanen pada Bidang/ Seksi/KoordinatorWasdak

4. Kepala UPT telah menetapkan pegawai padaBidang/Seksi/Koordinator Wasdak, tetapisecara insidentil/ antar waktu/sementara.

Catatan :

-

No. 1 dan No. 2 diisi khusus untuk UPT BKP Kelas II, SKP Kelas I danSKP Kelas II.

- No. 3 dan No. 4 diisi oleh semua UPT.

2. JUMLAH TENAGA PELAKSANA TUGAS DAN FUNGSI BIDANG WASDAK :

NO. NAMA PELAKSANA JABATAN1. PPNS :

2. Intelijen :

3. Petugas Lainnya

Total : ....................

Catatan : cantumkan nama pegawai untuk masing-masing pelaksana

beserta jabatan yang diembannya, baik struktural maupun

fungsional.



23

3. JUMLAH ANGGARAN YANG TERSEDIA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BIDANG WASDAK :

NO. JENIS KEGIATAN SATUAN(paket/unit/kali/OH/OP)

JUMLAH(Rp)

1. Kegiatan Pre-emptif :

Perjalanan dinas, bahan, akomodasi, konsumsi untuk kegiatan :

a. Seminar

b. Workshop

c. Sarasehand. Penulisan Artikel

e. Pemasangan :

Banner

Spanduk

Baliho

Lainnya

f.

Pembagian :Brosur

Leaflet

g. Websiteh. Iklan TV

i. Film Dokumenter

j. Video Klip

k. Pelatihan

l. Sertifikasi

m. Kuliah Umum

n. Apresiasi

2. Kegiatan Preventif :Perjalanan dinas, bahan, akomodasi, konsumsi untuk kegiatan :

a. Koordinasi

b. Konsultasi

c. Kerjasama

d. Monitoring

e. Pengawalan

f. Patroli

g. Intelijen

h. Pengkajian3. Kegiatan Penegakkan Hukum :

Perjalanan dinas, bahan, akomodasi, konsumsi untuk kegiatan :

a.

Koordinasi

b. Konsultasi

c. Gelar perkara

4. Belanja Modal/Barang :

a. Alat penyadap suara

b. Alat penyadap gambar

c. Alat komunikasi kusus

d. Rompi anti senjata tajam level 2

e. Kartu Tanda Anggota (KTA)

f. Asuransi keselamatan kerja

g. Alat transportasi

h.

Alat komunikasii. Alat pengolah data

j. Geographic Position System (GPS)

k. Pakaian seragam dinas lapanganlengkap dengan atribut

l. Alat dokumentasi (kamera)

m. Patroli kit



24

n. Monitoring kit

5. Pelaporan

Jumlah Total :

4.

JUMLAH DAN KONDISI SARANA DAN PRASARANA BIDANG WASDAK:

NO. JENIS SARANA DANPRASARANA

JUMLAH KONDISI

BAIK RUSAK

1. Ruang kerja

2. Alat penyadap suara3. Alat penyadap gambar

4. Alat komunikasi kusus

5. Rompi anti senjata tajam level2

6. Alat transportasi

7. Alat komunikasi8. Alat pengolah data

9. Geographic Position System(GPS)

10. Pakaian seragam dinaslapangan lengkap denganatribut

11. Alat dokumentasi (kamera)

12. Patroli kit

13. Monitoring kit

5.

KELENGKAPAN ADMINISTRASI SDM BIDANG WASDAK :

NO. JENIS KELENGKAPANADMINISTRASI

NOMOR DAN TANGGAL

MASABERLAKU

1. SKEP Pengangkatan PPNS :

a. Nama :

b. Nama :

c.

2. SKEP Perpanjangan PPNS :

a. Nama :

b. Nama :

c.

3. SKEP Mutasi PPNS :

a. Nama :

b. Nama :

c.

4. KTA/KTP PPNS :

a. Nama :

b. Nama :

c.

5. KTA/KTP Intelijen :

a. Nama :

b. Nama :

c.



25

6. PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PPNS DAN INTELIJEN KARANTINA

NO. URAIAN JUMLAH KET.

1. Pemberdayaan PPNS :a. Pelatihan Dasar

b. Pelatihan Lanjutan/Eksekutif

c.

Magang/gelar perkara

d. Kegiatan Penyidikan

e. Penyediaan sarana :

1) Sarana mobilitas/kendaraan

2) Laptop

3) Kamera

4) alat perekam5) internet

f. Penghargaan (Reward ):

1) sertifikat penghargaan

2) rekomendasi kenaikan pangkat

3)

rekomendasi promosi jabatan4) rekomendasi pendidikan

g. Penyediaan juklak dan juknis :

1) Pedoman Sosialisasi kepadapemangku kepentingan

2) Pedoman Kegiatan Preemptif

3) Pedoman Kegiatan Preventif

4) Mekanisme OperasionalPengawasan Pencegahan Terjadinya Pelanggaran di BidangKH, KT dan Waskehati

5) Penyidikan Tindak PidanaKarantina

6) Uraian Tugas dan Fungsi, TataHubungan Kerja dan MekanismeOperasional Wasdak

2. Pemberdayaan Intelijen :a. Pelatihan Dasar

b. Pelatihan Lanjutan/Eksekutif

c. Magang/latihan kerja

d. Kegiatan Penyelidikan

e. Kegiatan Pengamanan

f. Kegiatan Penggalangan

g.

Penyediaan sarana :1) Sarana mobilitas/kendaraan2) Laptop

3) Kamera

4) alat perekam

5) internet

h. Penghargaan (Reward ) :

1) sertifikat penghargaan

2) rekomendasi kenaikan pangkat

3) rekomendasi promosi jabatan

4) rekomendasi pendidikan

g. Penyediaan juklak dan juknis :1) Pedoman Kegiatan Preventif

2) Mekanisme OperasionalPengawasan Pencegahan Terjadinya Pelanggaran di BidangKH, KT dan Waskehati



26

III. DATA OPERASIONAL BIDANG WASDAK (SELAMA 1 SEMESTER)

1. KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN DI TEMPAT PEMASUKANDAN PENGELUARAN YANG DITETAPKANa. KEGIATAN PRE-EMPTIF

NO JENIS KEGIATAN PRE-EMPTIF FREKUENSI(kali) JUMLAH(orang/lembar/buah)

1. Seminar

2. Workshop

3. Sarasehan

4. Penulisan Artikel

5. Pemasangan :

a. Banner

b. Spanduk

c. Baliho

d. Lainnya

6. Pembagian :a. Brosur

b. Leaflet

7. Website

8. Iklan TV

9. Film Dokumenter

10. Video Klip

11. Pelatihan

12. Sertifikasi

13. Kuliah Umum

14. Apresiasi

b. KEGIATAN PREVENTIF

1) Kegiatan Pengawasan

NO. URAIAN

FREKUENSI (kali)HASILDAN

KESIMPULAN

SESUAISOP

TIDAKSESUAI

SOP

1. Pra TindakanKarantina

a. Monitoring : Sikawan QV/EQ-

Vet

E-Plaq

TERKONEKSI

TIDAK TERKON

EKSI

PDE ManifestInfo

INSW

Inaportnet

Inatrade

sistem informasielektroniklainnya yangterkait



27

FREKUENSI(kali)

LOKASI/

TEMPAT

b. PengumpulanBahan Keterangan

WAKTU &RUTE

JUMLAH

PETUGAS

c. Patroli

2. Pelaksanaan Tindakan Karantina :

j. Pengawalan,monitoring danevaluasi terhadapPemeriksaan

Administratif.k. Pengawalan,monitoring danevaluasi terhadapPemeriksaan Fisik

l. Pengawalan,monitoring danevaluasi terhadapPemeriksaanKesehatan secaraLaboratoris

m. Pengawalan,

monitoring danevaluasi terhadapPengasingan danPengamatan

n. Pengawalan,monitoring danevaluasi terhadapPerlakuan

o. Pengawalan,monitoring danevaluasi terhadaptindakan

Penahananp. Pengawalan,

monitoring danevaluasi terhadapPenolakan

q. Pengawalan,monitoring danevaluasi terhadapPemusnahan

r. Pengawalan,monitoring danevaluasi terhadapPembebasan



28

3. Pasca Tindakan Karantina :

d. monitoring danevaluasi terhadapefektifitas tindakankarantina terhadapMP HPHK, MPOPTK danPSAH/PSAT

2) Kegiatan Intelijen

NO. KEGIATAN FREKUENSI(kali)

HASIL DANKESIMPULAN

1. Pencarian danpengumpulan bahan

keterangan.2. Konsultasi dan koordinasi

dengan komunitas intelijendaerah (komida).

3. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalamrangka pertukaran informasi dan kelancaran pelaksanaan tugas,antara lain :

a. Bea dan Cukai

b. Kepolisian

c. TNI

d. BKSDA

e. Koordinator Pos

Pemeriksaan LintasBatas (PPLB)

f. Otoritas Pelabuhan Laut

g. Otoritas Bandara Udara

h. Imigrasi

i. Operator Bandara Udara

j. Syahbandar

k. Operator PelabuhanLaut


4. Pengkajian situasi dankondisi kerawanan dibidang karantina hewan,karantina tumbuhan danpengawasan keamananhayati.

5. Pencatatan dandokumentasi bahanketerangan





30

p. Dinas Kehutanan

q. Dinas Perhubungan Darat

r. PT. ASDP

s. Asosiasi Pelayaran

t. Asosiasi Importir

u. Asosiasi Eksportirv.

Asosiasi Penerbangan

w. Asosiasi PengurusAngkutan Truk

x. Lainnya (sebutkan …..)

4. Pengkajian situasi dankondisi kerawanan di bidangkarantina hewan, karantinatumbuhan dan pengawasankeamanan hayati.

5. Pencatatan dan dokumentasibahan keterangan

b. Kegiatan Patroli

NO. JENISPATROLI

LOKASI JUMLAHPETUGAS

HASIL DANKESIMPULAN

1. Patroli Rutin

2. PatroliInsidentil

IV. IDENTIIFIKASI PERMASALAHAN DI BIDANG WASDAK TERKAIT DENGAN

PELAKSANAAN KARANTINA HEWAN, KARANTINA TUMBUHAN DANPENGAWASAN KEAMANAN HAYATI DAN SARAN PEMECAHANNYA

NO. PERMASALAHAN BIDANG WASDAK SARAN PEMECAHANNYA

1. Peraturan Perundang-undangan,Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis

2. Kelembagaan

3. SDM

4. Sarana dan prasarana

5. Anggaran6. Preemptif

7. Preventif

8. Penegakkan Hukum

9. Koordinasi

10. Kerjasama

11. Wilayah Perbatasan antar negara (lautdan darat)

12. Dan lain-lain



31

Tim Evaluasi,

NAMANIP. NAMANIP

Mengetahui :

Kepala UPT ...

NAMA

NIP

NAMA

NIP

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

Ir. BANUN HARPINI, M.Sc.NIP. 19601019 198503 2 001



Form 3. Cover Laporan

LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN LINGKUP


KEMENTERIAN PERTANIAN


2013

KEPALA BADAN KARANTINAPERTANIAN,

Ir. BANUN HARPINI, M.Sc

NIP. 19601019 198503 2 001

Documents

Pedoman Pemantauan