Click here to load reader

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KESETARAAN Pelaksanaan... · PDF filependidikan pada jenjang pendidikan nonformal adalah pendidikan kesetaraan sebagai salah satu bagian dari sistem

  • View
    234

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KESETARAAN Pelaksanaan... · PDF filependidikan pada...

i

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET C

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH

DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

Jln. R.S. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan

JAKARTA, 2012

i

KATA PENGANTAR

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertnggung jawab.

Untuk mencapai tujuan pendidikan sebagaimana tersebut di atas, pemerintah menyelenggarakan pendidikan melalui jalur formal, nonformal, dan informal yang satu sama lain dapat saling melengkapi dan memperkaya. Salah satu jenis pendidikan pada jenjang pendidikan nonformal adalah pendidikan kesetaraan sebagai salah satu bagian dari sistem pendidikan nasional di Indonesia, yang telah diperkenalkan sejak tahun 1990, terutama untuk kalangan marjinal. Jumlah peserta didik dan lulusannya terus meningkat seiap tahun, bahkan telah membantu masyarakat yang terkendala dengan jalur pendidikan formal.

Pendidikan kesetaraan khususnya program Paket C, saat ini menjadi lebih penting dalam upaya mensukseskan program pendidikan menengah universal. Oleh karena itulah pendidikan kesetaraan program Paket C perlu terus ditingkatkan pengelolaannya agar kualitas lulusan program ini betul-betul setara dengan lulusan SMA sesuai Standar Kompetensi Lulusan.

Untuk itulah Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 yaitu melakukan pembinaan di bidang Sekolah Menengah Atas dan kesetaraan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2012 menerbitkan buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan para pengelola program Paket C dan pemangku kepentingan lainnya semakin memahami dan dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, September 2012

Direktur Pembinaan SMA,

Totok Suprayitno, Ph.D

NIP. 196010051986031005

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1 B. Dasar Hukum 3 C. Tujuan Pedoman 4 D. Sasaran Pedoman 4 BAB II PROGRAM PAKET C

A. Pengertian Program Paket C 5 B. Tujuan Program Paket C 5 C. Penyelenggara Program Paket C 5 D. Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6 E. Sarana dan Prasarana 10 F. Pembiayaan 11 BAB III KURIKULUM PROGRAM PAKET C

A. Kerangka Dasar Kurikulum 12 B. Struktur Kurikulum 13 C. Prinsip Pengembangan Kurikulum 17 D. Prinsip Pelaksanaan Kurikulum 19 E. Beban Belajar dan Kalender Pendidikan 20 F. Pelaksanaan Penyusunan KTSP 23 BAB IV PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN

A. Perencanaan Proses Pembelajaran 24 1. Silabus 24 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 25 3. Prinsip-prinsip Penyusunan RPP 26 B. Pelaksanaan Proses Pembelajaran 27 1. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran 27 2. Pelaksanaan Pembelajaran 28 a. Pembelajaran Tatap Muka 28 b. Kegiatan Tutorial 30 c. Kegiatan Mandiri 32

iii

C. Penilaian Hasil Pembelajaran 33 1. Pengertian Penilaian 33 2. Prinsip Penilaian 34 3. Teknik dan Instrumen Penilaian 35 4. Mekanisme dan Prosedur Penilaian 35 D. Pengawasan Proses Pembelajaran 35 1. Pemantauan 35 2. Supervisi 36 3. Evaluasi 36 4. Pelaporan 36 5. Tindak Lanjut 36 E. Ujian Nasional (UN) 36 BAB V PENGELOLAAN PROGRAM PAKET C

A. Perencanaan Program 38 B. Pengorganisasian 38 C. Pelaksanaan Rencana Kerja 39 D. Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan 40 1. Pengawasan 40 2. Evaluasi 40 3. Pelaporan 41

Page 1 of 41

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Hingga saat ini, pendidikan nasional di Indonesia masih menghadapi tiga tantangan besar yang kompleks. Tantangan pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/ keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Selain itu, masih terdapat kritik terhadap pendidikan nasional dalam menyangkut beberapa permasalahan meliputi: (1) masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan; (2) masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan; dan (3) masih lemahnya manajemen pendidikan, di samping belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademis. Undang-Undang Dasar 1945 (Bab XIII Pasal 31) dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas mengamanatkan pentingnya pendidikan nasional bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal ini mengandung makna siapa pun warga negara Indonesia dimana pun ia berada harus memperoleh pendidikan yang sebaik-baiknya. Walau demikian, Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, bahkan dikenal juga dengan nama benua maritim Indonesia. Luas total wilayah perairan Indonesia sekitar 5,8 juta km2, terdiri dari 0,3 juta km2 perairan teritorial; 2,8 juta km2 perairan nusantara; dan 2,7 juta km2

perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dalam wilayah laut yang sangat luas ini, terdapat sekitar 17.508 pulau dengan total garis pantai sepanjang 81.000 km yang merupakan garis pantai terpanjang di dunia. Penduduk Indonesia dewasa ini menurut sensus penduduk tahun 2008 berjumlah sekitar 230 juta jiwa. Dari segi budaya ada beraneka ragam adat istiadat dan memiliki lebih dari 300 dialek lokal yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari kondisi wilayah yang luas, penduduk yang besar, dan perbedaan budaya yang beragam inilah yang menjadi faktor kendala utama dalam memberdayakan sumber daya manusia Indonesia agar dapat memanfaatkan kondisi geografis itu secara maksimal. Oleh karenanya diperlukan langkah-langkah serius dalam pemerataan, peningkatan mutu dan manajemen khususnya dalam bidang pendidikan. Untuk mengatasi permasalahan

Page 2 of 41

pelayanan pendidikan bagi masyarakat dimaksud pemerintah telah berupaya melalui tiga jalur pendidikan penyelenggaraan yaitu: pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan jalur formal sudah banyak dipahami oleh masyarakat, dimana sistem penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara formal seperti yang banyak terlihat di sekitar kita. Namun pendidikan nonformal dan informal merupakan jalur pendidikan yang masih belum banyak mendapat pemahaman dan perhatian yang profesional dari pemerintah maupun masyarakat dalam sistem pembangunan nasional. Minimnya pemahaman, baik yang berkenaan dengan peraturan perundangan maupun dukungan anggaran menyebabkan pemerataan pelayanan pendidikan nonformal bagi masyarakat diberbagai lapisan dan diberbagai daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap dari pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Dan yang tidak kalah pentingnya ialah bahwa pendidikan nonformal berfungsi untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik agar memiliki pengembangan keterampilan fungsional dan kepribadian profesional. Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (dari PP 17/2010)

Pendidikan formal, nonformal, dan informal dalam implementasinya perlu

mengacu pada standar nasional pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1) dan standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu (pasal 2).

Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas utama melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

Page 3 of 41

pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pendidikan kesetaraan tingkat menengah (Paket C). Pendidikan kesetaraan memfasilitasi lulusan pendidikan dasar yang tidak melanjutkan, dan/atau memotivasi anak putus sekolah di pendidikan menengah atas, untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan

Search related