Upload
others
View
32
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN UNIT GEDUNG BARU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR (3T) TAHUN 2020
DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN
PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan
rahmat dan kekuatan sehingga telah tersusun Pedoman Pelaksanaan Bantuan Unit
Gedung Baru (UGB) Daerah 3T Tahun 2020.
Pedoman pelaksanaan ini memuat penjelasan tentang latar belakang, dasar hukum
pemberian bantuan, tujuan penggunaan bantuan, pemberi bantuan, persyaratan
penerima bantuan, bentuk bantuan, alokasi anggaran dan rincian jumlah bantuan,
tata kelola pencairan dana bantuan, penyaluran dana bantuan, pertanggungjawaban
bantuan, ketentuan perpajakan, dan sanksi.
Pedoman pelaksanaan ini digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan, sehingga pelaksanaan program dapat
tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan prosedur dan ketentuan
yang ada. Diharapkan pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan program dapat
melaksanakan dengan amanah, efektif dan efisien seluruh proses kegiatan mulai dari
penyiapan rencana, pelaksanaan, sampai dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan partisipasi dari
berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman pelaksanaan ini.
Direktur Pendidikan Anak Usia Dini,
Dr. Muhammad Hasbi
NIP 197306231993031001
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ………………………………………………………………………… i
Daftar Isi …………………………………………………………………………………….... . ii
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………. 1
A. Latar Belakang ………………………………………………………………………… 2
B. Dasar Hukum …………………………………………………………………………. 3
C. Tujuan Pedoman Pelaksanaan …………………………………………………….. 3
D. Prinsip Bantuan ……………………………………………………………………….. 3
E. Pemberi Bantuan …………………………………………………………………….. 3
BAB II BANTUAN UNIT GEDUNG BARU (UGB) DAERAH 3T……………………………….. 4
A. Pengertian ……………………………………………………………………………… 4
B. Tujuan Bantuan ……………………………………………………………………… 4
C. Penerima Bantuan …………………………………………………………………… 4
D. Bentuk dan Rincian Bantuan ……………………………………………………. 5
BAB III TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN …………………………………. 7
A. Mekanisme Pengelolaan Bantuan ……………………………………………… 7
B. Tatakelola Pencairan dan Penyaluran ………………………………………….. 10
C. Jangka waktu Pelaksanaan Bantuan …………………………………………. 12
D. Perubahan Pelaksanaan …………………………………………………... 12
E. Laporan Pertanggungjawaban …………………………………………………… 12
F. Ketentuan Perpajakan ……………………………………………………………. 13
G. Tata cara Pengembalian Dana Bantuan ………………………………………… 14
H. Sanksi …………………………………………………………………………………. 15
I. Dokumen Pengusulan Bantuan ……………………………………………………… 15
BAB IV PENGENDALIAN MUTU
A. Sosialisasi …………………………………………………………………………. 16
B. Indikator Keberhasilan ……………………………………………………………. 16
C. Monitoring dan Evaluasi …………………………………………………………… 16
D. Pengawasan ………………………………………………………………………….. 16
BAB V PENUTUP ………………………………………………………….... 17
Lampiran-Lampiran
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada
poin ke-empat, yakni memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif
melalui penyiapan manusia berkualitas sejak dini. Senada dengan komitmen
pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan bahwa pada tahun
2030, menjamin semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap
perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-
sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh
pendidikan dasar. Komitmen pemerintah berangkat dari kesadaran akan
keberlanjutan suatu bangsa yang ditentukan oleh kesiapan dan kesanggupan
generasi penerusnya, dan itu harus dipersiapkan sejak anak masih berusia
dini.Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa PAUD yang berkualitas akan
sangat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya.
Sebagai salah satu langkah startegis dalam mewujudkan perluasan akses dan
peningkatan kualitas PAUD pada tahun 2020, Pemerintah dalam hal ini Direktorat
Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan melaksanakan program Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru
Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Tahun 2020.
Dengan adanya program dan kegiatan layanan tersebut diharapkan dapat
memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di
seluruh Indonesia, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Selanjutnya untuk mewujudkan tata kelola program bantuan yang baik (good) dan
bersih (clean), terbuka (transparant), dan bertanggungjawab (accountable) telah
diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Dasar, dan Pendidikan MenengahKementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Unit Gedung Baru Pendidikan Anak Usia Dini di
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Tahun 2020.
2
B. Dasar Hukum
1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah
Tertinggal Tahun 2020-2024
2. Permendikbud No 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah
Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2018
tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 32 Tahun 2019 tentang
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1167);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45
Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan
Kebudayaan;
9. Permendikbud No 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik
Bidang Pendidikan.
10. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
Dan Pendidikan Menengah Nomor 4060/C/Hk/2020 Tahun 2020 Tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
3
C. Tujuan Pedoman Pelaksanaan
Sebagai acuan dalam proses penyeleksian, penetapan, penerimaan, dan
pertanggungjawaban bantuan di Direktorat PAUD.
D. Prinsip Bantuan
Bantuan UGB PAUD Daerah3T dilaksanakan dengan prinsip:
1. Terbuka (transparan), dapat diakses oleh semua pihak;
2. Objektif, dilakukan sesuai ketentuan dan syarat yang ditetapkan;
3. Akuntabel, penerima bantuan bertanggungjawab atas pekerjaan, dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan;
4. Tepat sasaran;
5. Efisien dan efektif
E. Pemberi Bantuan
Bantuan diberikan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat
Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
4
BAB II
BANTUAN UNIT GEDUNG BARU (UGB) PAUD DAERAH 3T
A. Pengertian
Bantuan UGB PAUD di Daerah 3T merupakan bantuan pemerintah untuk
pembangunan gedung satuan PAUD beserta mebel dan sarana pembelajaran di
daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal
Tahun 2020-2024 dan Permendikbud No 23 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional.
B. Tujuan Pelaksanaan Bantuan
1. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana khususnya
gedung satuan PAUD berkualitas beserta mebel dan sarana
pembelajaran/alat permainan edukatif (APE) di daerah 3T;
2. Mendukung ketersediaan akses layanan PAUD berkualitas di Daerah 3T; dan
3. Meningkatkan layanan PAUD berkualitas.
C. Penerima Bantuan
Bantuan diberikan kepada pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan
hukum yang membutuhkan Unit Gedung Baru untuk mendukung ketersediaan
akses layanan PAUD di Daerah 3T dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Persyaratan Administrasi:
a. Memiliki rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota setempat
b. Memiliki lahan atas nama pengusul bantuan yang peruntukannya untuk
penyelenggaraan PAUD;
c. Surat bukti kepemilikan lahan
d. Surat keterangan dari lingkungan adat atau masyarakat setempat bahwa
tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak akan menggugat jika
digunakan untuk UGB PAUD Daerah 3T
e. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen
f. Mendapatkan Surat Dukungan Masyarakat untuk membangun UGB PAUD
3T di lokasi lahan;
2. Persyaratan Teknis:
a. Lokasi berada di daerah 3T atau daerah khusus berdasarkan kondisi
geografis yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5
b. Diprioritaskan untuk desa yang belum ada satuan PAUD;
c. Berada dalam pemukiman memiliki potensi calon peserta didik yang
berkelanjutan (lampiran daftar anak usia 0-4 tahun);
d. Memiliki lahan datar, tidak memiliki beda tinggi/kemiringan yang curam,
kondisi kosong, dan siap bangun dengan luas minimal 300 m2;
e. Lokasi tidak berdekatan dengan peternakan/kandang ternak, tempat
pembuangan sampah, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), tepi
jurang/sungai besar, dan rel kereta api.
f. Informasi lahan pengusul bantuan UGB PAUD Daerah 3T berupa denah
lokasi yang terdapat batas-batas dan ukuran tanah, foto atau koordinat
(geo-tagging)
g. Melampirkan RAB dan rencana gambar
D. Bentuk dan Rincian Bantuan
1. Bentuk Bantuan
Bantuan UGB PAUD Daerah 3T dilaksanakan secara swakelola dan
diberikan dalam bentuk uang dengan jumlah alokasi sebesar Rp
12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) yang diberikan kepada paling
sedikit 30 (tiga puluh) satuan calon penyelenggara program PAUD.
2. Rincian Penggunaan Bantuan
Bantuan UGB PAUD Daerah 3T diperuntukkan untuk membiayai
a. Pekerjaan pembangunan unit gedung baru, dengan rincian penggunaan
sebagai berikut:
No Penggunaan Dana Bantuan Presentase
1 Biaya Operasional
Perencanaan
Pengawasan
Pengelolaan
Maksimal
3%
2%
1%
2 Biaya Konstruksi/Pembangunan fisik Minimal 94%
1) Besar biaya pekerjaan unit gedung baru yang diberikan kepada
masing-masing penerima ditetapkan oleh Pemberi Bantuan
berdasarkan perhitungan RAB yang sudah disepakati dengan
mempertimbangkan indeks kemahalan konstruksi dan/atau harga
survey.
2) Besaran bantuan yang diberikan kepada penerima berdasarkan
perhitungan RAB yang sudah disepakati dengan luas bangunan
6
minimal 127 m2.
3) Biaya operasional perencanaan digunakan untuk honorarium Tenaga
Perencana Pembangunan dan hal yang berhubungan dengan
perencanaan (contoh: penyusunan RAB, transport survey harga
setempat, biaya konsultasi tenaga perencana, dan biaya daring).
4) Biaya operasional pengawasan digunakan untuk honorarium Tenaga
Pengawas Pembangunan dan hal yang berhubungan dengan
pengawasan (contoh: transport rapat, konsumsi).
5) Biaya administrasi dan pelaporan atau pengelolaan bantuan termasuk
penggandaan dokumen yang diperlukan, rapat, transportasi survei barang
dan ATK, biaya konsultasi, pembuatan dan pengiriman laporan bantuan
hingga ke Direktorat PAUD;
6) Secara pembiayaan jenis bantuan UGB PAUD Daerah 3T yang disalurkan
adalah untuk alokasi konstruksi bangunan tidak bertingkat.
b. Penyediaan sarana pembelajaran/APE dan Mebel
1) Besar bantuan untuk pemenuhan APE dan Mebel untuk masing-
masing penerima bantuan sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima
juta rupiah). Dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
No Penggunaan Dana Bantuan Persentase
1. Pembelian APE Minimal 75%
2. Pembelian Mebel Maksimal 25%
2) Biaya untuk penyediaan APE dan mebel digunakan untuk menunjang
pembelajaran dan melengkapi fasilitas bangunan PAUD Daerah 3T
3) Jenis APE dapat mengacu kepada Lampiran II Permendikbud No 11
Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang
Pendidikan.
4) Jenis APE disesuaikan dengan kebutuhan satuan PAUD .
7
BAB III
TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN
A. Mekanisme Pengelolaan Bantuan
1. Pengajuan usulan bantuan
a. Calon penerima bantuan menyusun usulan bantuan dengan lampiran
kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis sesuai yang tercantum
dalam Pedoman ini.
b. Satuan PAUD dapat mengajukan usulan bantuan ke Direktorat Pendidikan
Anak Usia Dini dengan alamat:
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemdikbud
Gedung E Lantai 7,
Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270
2. Mekanisme Seleksi
a. Direktorat PAUD mencatat dan merekap dokumen pengajuan usulan
bantuan UGB PAUD Daerah 3T.
b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengusulkan Tim Penilai Usulan untuk
melakukan penilaian usulan bantuan dengan kelengkapan persyaratan
administrasi dan teknis.
c. Tim Penilai Usulan melaksanakan penilaian dan verifikasi
d. Tim Penilai Usulan menyampaikan hasil penilaian kepada PPK untuk
ditetapkan sebagai Penerima Bantuan.
3. Penetapan Penerima Bantuan
a. PPK Direktorat PAUD mengusulkan Surat Keputusan Penerima Bantuan
untuk ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat PAUD.
b. Surat Keputusan Penerima Bantuan UGB PAUD Daerah 3T memuat:
1) identitas penerima bantuan
2) nominal uang
3) nomor rekening penerima bantuan.
c. SK (Surat Keputusan) penerima bantuan UGB PAUD Daerah 3T
disampaikan kepada penerima bantuan
4. Tugas dan Tanggung Jawab
a. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini:
1) Menetapkan kebijakan program bantuan
2) Menetapkan pedoman pelaksanaan bantuan
8
3) Melaksanakan sosialisasi dan informasi bantuan
4) Melaksanakan seleksi usulan Bantuan
5) Menerbitkan Surat Keputusan (SK) Direktur PAUD tentang Pembentukan
Tim Penilai Usulan Bantuan.
6) Melaksanakan verifikasi calon penerima bantuan sebagai bagian dari
tahap penilaian usulan bantuan
7) Menerbitkan SK Penetapan Penerima Bantuan UGB PAUD Daerah 3T
8) Melakukan Perjanjian kerjasama dengan Penerima Bantuan
9) Melaksanakan proses pencairan: Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
Surat perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D), menyalurkan dana bantuan ke rekening Penerima Bantuan
melalui bank penyalur
10) Menyampaikan foto kopi SK Penetapan Penerima Bantuan UGB PAUD
Daerah 3T kepada penerima bantuan
11) Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan Bantuan UGB PAUD
Daerah 3T kepada penerima bantuan.
12) Mengarsipkan dokumen penyaluran Bantuan UGB PAUD Daerah 3T;
13) Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota dalam
rangka melaksanakan pembinaan program bantuan UGB PAUD Daerah
3T; dan
14) Melakukan monitoring dan evaluasi serta pendampingan penerima
Bantuan UGB PAUD Daerah 3T
b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota:
1) Menginformasikan kepada satuan pendidikan penyelenggara program
PAUD mengenai bantuan UGB PAUD Daerah 3T
2) Membantu Direktorat PAUD dalam melaksanakan verifikasi,
pengawasan, dan pembinaan program
3) Melakukan verifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen usulan
bantuan UGB PAUD di Daerah 3T.
4) Memberikan surat rekomendasi atas usulan bantuan UGB PAUD di
Daerah 3T.
c. Penerima Bantuan UGB PAUD Daerah 3T :
1) Menunjuk perencana bangunan dan pengawas bangunan sesuai
kriteria yang ditetapkan dan Tim Pembangunan.
9
2) Membuat dan mengajukan usulan/permohonan bantuansesuai dengan
ketentuan yang dipersyaratkan dalam persyaratan Administrasi dan
Persyaratan Teknis.
3) mengarsipkan fotokopi usulan bantuan serta lampirannya.
4) menandatangani Perjanjian Kerjasama dan kuitansi bukti penerimaan
dana bantuan
5) melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian kerjasama (termasuk
gambar, jadwal, dan RAB) yang disepakati dengan Pemberi Bantuan.
6) Menyampaikan laporan awal
7) Mendokumentasikan:
a) Pelaksanaan pekerjaan dari awal pembangunan.
b) Semua Kuitansi dan Nota bukti penggunaan dana untuk
pembangunan dan pembelian APE mebel.
c) Membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran kedalam Buku
Kas Umum.
8) Melaporkan perkembangan pekerjaan minimal 50% untuk mengajukan
pencairan dana tahap II.
9) Menyampaikan laporan akhir setelah pelaksanaan pembangunan
selesai.
10) Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada
PPK yang ditembuskan ke Dinas Pendidikan Kabupaten.
d. Tim Pembangunan UGB 3T:
Tim Pembangunan UGB PAUD di Daerah 3T paling sedikit terdiri atas
Ketua, Bendahara, Perencana, Pengawas, Pengelola/Pelaksana.
e. Ketua Tim Pembangunan
1) Melakukan pekerjaan persiapan pembangunan;
2) Mobilisasi sumber daya pelaksana, bahan dan peralatan;
3) Bertanggung jawab dan melaksanakan pekerjaan fisik
pembangunan UGB PAUD di Daerah 3T.
4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban
f. Bendahara:
1) Mencatat dan mengarsipkan seluruh penerimaan dan penggunaan dana
secara rinci, teratur, dan dengan bukti-bukti pengeluaran
2) menyusun laporan keuangan, buku kas umum penggunaan dana
bantuan
3) membantu ketua dalam adminitrasi keuangan dan pengelolaan dana
10
g. Perencana
1) Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan beserta
sarana pembelajaran/APE dan meubelair UGB PAUD di Daerah 3T;
2) Membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan.
3) Menjamin kesesuaian pekerjaan di lapangan dengan spesifikasi dan
dokumen perencanaan.
h. Pengawas
1) Mengawasi realisasi volume, kualitas dan waktu pelaksanaan agar
sesuai dengan spesifikasi dan dokumen perencanaan;
2) Membuat Laporan kemajuan pekerjaan pengawas 0 sd 100%
(minimal dibuat per minggu);
3) Membantu Penanggungjawab membuat Laporan Akhir.
i. Pengelola
1) Membantu dalam pelaksanaan pembangunan
2) melakukan pembelian mebel dan sarana pembelajaran
3) membantu menyusun laporan
B. Tata Kelola Pencairan dan Penyaluran
1. Penandatanganan Perjanjian Kerja sama
a. Penerima bantuan yang sudah ditetapkan melakukan penandatanganan
perjanjian kerjasama.
b. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Pejabat
Pembuat Kegiatan (PPK) Direktorat PAUD selaku Pihak Pertama dengan
Penerima Bantuan selaku Pihak Kedua.
c. Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
1) hak dan kewajiban kedua belah pihak;
2) jumlah bantuan yang diberikan;
3) tata cara dan syarat penyaluran dana;
4) pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai
rencana yang disepakati;
5) pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa
dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
6) sanksi; dan
7) penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK
setelah pekerjaan selesai
d. Penerima bantuan yang telah menandatangani perjanjian kerja sama, wajib
11
membuat Surat Pertanggunggungjawaban Mutlak (SPTJM) dan kuitansi
sebesar dana yang akan diterima dibubuhi materai sebesar Rp6.000,-
(enam ribu rupiah) dan distempel basah satuan PAUD.
2. Pencairan dan penyaluran
a. Pencairan:
1) Penerima bantuan melengkapi persyaratan pencairan dana bantuan
yang telah ditentukan;
2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian berkas
pencairan yang diajukan oleh penerima bantuan sesuai dengan
Peraturan perundang-undangan dan Petunjuk Pelaksanaan ini;
3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan permintaan pembayaran
dengan melampirkan Surat Keputusan penerima bantuan, lampiran
surat keputusan penerima bantuan, dan matrik pengajuan;
4) PPK mengajukan permintaan pencairan dana (SPP);
5) Pejabat penandatangan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar
(SPM) dan mengajukan SPM ke KPPN, kemudian KPPN menerbitkan
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
b. Penyaluran dana bantuan melalui bank penyalur
1) Penyaluran batuan UGB PAUD Daerah 3T dilakukan dalam 2 (dua)
tahap pencairan;
2) Penyaluran dana bantuan melalui bank penyalur;
3) PPK menandatangani perjanjian kerjasama dengan bank penyalur yang
ditunjuk;
4) KPPN menerbitkan SP2D dan mencairkan dana kepada bank penyalur;
5) PPK memerintahkan Bank Penyalur untuk melakukan transfer dana
kepada penerima bantuan; dan
6) Bank Penyalur menyampaikan laporan penyaluran dana kepada
Pejabat Pembuat Komitmen.
c. Bantuan UGB PAUD 3T disalurkan dalam dua tahap ke rekening penerima,
tahap I sebesar 70% dan tahap II sebesar 30%.
d. Penerima bantuan mencairkan dana bantuan yang telah disalurkan dan
digunakan sesuai dengan penggunaan yang ditetapkan dalam perjanjian
kerjasama dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
12
C. Jangka Waktu Pelaksanaan Bantuan
Jangka waktu pelaksanaan Bantuan UGB PAUD Daerah 3T adalah maksimal 90
(Sembilan puluh) hari kalender, terhitung satu minggu setelah dana masuk ke
rekening penerima bantuan.
D. Perubahan Pelaksanaan
1. Perubahan pelaksanaan dapat terjadi karena ada perubahan rencana
anggaran dan biaya yang telah disepakati kedua belah pihak.
2. Perubahan rencana anggaran biaya harus ditandatangani oleh ketua tim dan
perencana.
3. Perubahan pelaksanaan tanpa mengurangi luasan bangunan yang disepakati.
4. Penambahan biaya yang diakibatkan dari perubahan RAB menjadi tanggung
jawab penerima bantuan.
E. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan
Laporan pertanggungjawaban bantuan berupa laporan awal, laporan kemajuan
pekerjaan, dan laporan akhir.
1. laporan awal (penerimaan dana tahap I sebesar 70% dari nilai bantuan)
dilampiri:
a. fotocopy rekening (bukti pencairan dana tahap 1)
b. surat yang menyatakan bahwa dana bantuan tahap 1 telah diterima.
2. laporan kemajuan pekerjaan (contoh terlampir), dilampiri:
a. Laporan Kemajuan pekerjaan mingguan oleh pengawas minimal sampai
dengan 50%
b. Foto dokumentasi perkembangan pekerjaan
3. Surat permohonan pencairan dana tahap II sebesar 30 % laporan akhir,
dilampiri:
a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) (contoh terlampir)
b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (contoh terlampir)
c. RAB perubahan (bila ada)
d. Bukti (photo-photo) dokumentasi perkembangan pekerjaan hingga
selesai
e. Catatan Buku Kas Umum penggunaan dana bantuan
f. Kuitansi pembayaran dan bukti pengeluaran lainnya
g. Bukti Pembayaran Pajak.
h. Bukti Pengembalian dana (jika dana berlebih).
13
4. Penerima bantuan wajib menyimpan arsip proposal, dokumen pekerjaan,
dan laporan sekurang-kurangnya selama 10 tahun.
a. bukti pembelian barang
Setiap pembelian barang disertai bukti pembelian berupa:
1) Kuitansi yang ditandatangani oleh penjual dan dibubuhi stempel
perusahaan/toko;
2) Faktur/Nota Pembelian
b. Bea Materai setiap kuitansi pembelian/pembayaran, sebagai berikut.
1) Sampai dengan Rp250.000,00 tidak perlu dibubuhi materai.
2) Senilai di atas Rp250.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 harus
dibubuhi materai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).
3) Senilai di atas Rp1.000.000,00 harus dibubuhi materai Rp6.000,00
(enam ribu rupiah).
4) Materai tersebut harus dilintasi tandatangan penerima uang dan jika
pembelian dikenai stempel toko/penjual.
5. Laporan pertanggujawaban bantuan UGB PAUD Daerah 3T yang
disampaikan kepada Direktur PAUD berupa
a. laporan awal paling lambat 1 minggu setelah dana masuk pada rekening
penerima bantuan;
b. laporan kemajuan pelaksanaan di lampirkan:
1) dokumentasi perkembangan pekerjaan minimal 50%
2) surat permohan pencairan tahap 2
c. laporan akhir yang sudah dilengkapi :
1) Surat Pengantar Laporan Akhir
2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
3) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
4) RAB perubahan (bila ada)
5) Catatan Buku Kas Umum penggunaan dana bantuan
6) Bukti Pengembalian dana (jika dana berlebih).
Alamat Pengiriman:
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270, Gedung E lantai 7
14
F. Ketentuan Perpajakan
Kewajiban perpajakan terkait dengan bantuan ini mengikuti peraturan
perpajakan yang berlaku.
Contoh:
1. Pembelanjaan barang sampai Rp1.000.000,00 tidak dikenakanpajak,
2. Pembelanjaan barang di atas Rp1.000.000,00 dikenakan PPN10%,
3. Pembelanjaan barang di atas Rp2.000.000,00 dikenakan PPN 10% dan PPh
pasal 22 sebesar1,5%,
4. Jika penjual tidak ada NPWP maka pajak yang dibayarkan sebesar 3%.
Penerima Bantuan berkewajiban untuk:
1. menyetorkan pajak ke Kas Negara atas dana bantuan yang diterima sesuai
peraturan perpajakan;
2. mengadministrasikan semua bukti setor pajak tersebut.
G. Tata Cara Pengembalian Dana Bantuan
Dalam rangka tertib administrasi, penerima bantuan harus melakukan
pengembalian dana bantuan kepada kantor kas negara. Adapun penyebab
penerima dana bantuan harus mengembalikan dana bantuan antara lain:
1. Pembatalan oleh pihak Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini karena hal-hal
tertentu yang berkaitan dengan masalah hukum;
2. Pembatalan oleh pihak penerima dana bantuan, karena hal-hal tertentu;
3. Terdapat sisa dana atas belanja terhadap komponen yang ada di RAB;
4. Adanya komponen belanja yang sudah masuk dalam RAB tetapi karena
sesuatu hal tidak digunakan sampai kegiatan selesai dilaksanakan; dan
5. Hal-hal lain, yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku
setelah diaudit oleh auditor yang berwenang.
6. Mekanisme pengembalian dana bantuan diatur sebagai berikut:
a) Pengembalian belanja tahun anggaran berjalan (tahun 2020) disetor
dengan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) yaitu
menggunakan aplikasi Simponi-PNBP/e-billing (dengan pemilihan menu
Kementerian);
b) Pengembalian belanja yang disetor lewat tahun anggaran (tahun 2020)
disetor dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yaitu
menggunakan aplikasi Simponi/e-billing (dengan pemilihan menu
Penerimaan Negara Lainnya).
15
c) Setelah melakukan input data di aplikasi Simponi/e-billing, lalu dicetak
dan ditunjukkan ke Bank Pemerintah (BRI, Mandiri dan BNI) atau kantor
pos terdekat untuk penyetoran dana dimaksud. Selanjutnya Bank akan
menerbitkan Nomor Transaksi Pengembalian Negara (NTPN). Masa aktif
pembuatan Simponi/e-billing adalah selama 7 hari kerja dan apabila lebih
dari 7 hari kerja dari masa pembuatan Simponi/e-billing sudah tidak bisa
digunakan lagi (kadaluarsa) sehingga harus dilakukan pembuatan
Simponi/e-billing yang baru.
H. Sanksi
1. Penerima bantuan yang melanggar perjanjian kerjasama dan atau ketentuan
dalam pedoman pelaksanaan ini dikenai sanksi tidak ditetapkan sebagai
penerima bantuan pada tahun anggaran berikutnya; dan
2. Apabila ditemukan pelanggaran mengakibatkan kerugian negara maka
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
I. Format Dokumen dan Formulir Bantuan
Contoh format dokumen dan formulir bantuan Pembangunan UGB PAUD di
Daerah 3T terdiri dari:
1. Format 1 contoh Sampul Formulir Usulan;
2. Format 2 contoh Surat Pengajuan Bantuan;
3. Format 3 contoh Profil Lembaga Pengusul;
4. Format 4 contoh Surat rekomendasi dinas pendidikan/Pejabat berwenang;
5. Format 5 contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
6. Format 6 contoh Pakta integritas;
7. Format 7 contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan jadwal
8. Format 8 contoh Surat keterangan bukti kepemilikan lahan
9. Format 9 contoh Surat keterangan dari lingkungan adat atau masyarakat
setempat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak akan
menggugat jika digunakan untuk pembangunan UGB PAUD Daerah 3T
10. Format 10 contoh SK pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan;
11. Format 11 contoh Biodata perencana dan pengawas pembangunan
16
BAB IV
PENGENDALIAN MUTU
A. Sosialisasi
Agar pelaksanaan program bantuan dapat terlaksana dengan baik dan tepat
sasaran maka perlu dilaksanakan sosialisasi program kepada pemangku
kepentingan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten.
Pelaksanaan sosialisasi terkait dengan program bantuan dilaksanakan dengan
menyebarluaskan pedoman pelaksanaan melalui laman
https://anggunpaud.kemdikbud.go.id//
B. Indikator Keberhasilan
1. Tersalurkannya dana bantuan secara tepat guna, tepat waktu, dan tepat
sasaran;
2. Terlaksananya pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Daerah 3T;
3. Adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sesuai
ketentuan.
C. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dilakukan untuk mengevaluasi ketepatan, kesesuaian dan kelancaran
penggunaan bantuan;
1. Unsur Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen memiliki wewenang dan tanggung
jawab untuk melakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan;
2. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai kewenangannya memiliki tugas
dan tanggung jawab dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tidak boleh
dibebankan dari dana bantuan.
D. Pengawasan
1. Pengawasan Internal
Pengawasan internal dilakukan oleh Direktorat PAUD dan Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Pengawasan Eksternal
Pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
3. Pelaksanaan pengawasan tersebut tidak boleh dibiayai dari dana bantuan.
17
BAB V
PENUTUP
Kami sampaikan kepada semua pihak agar jangan tergiur oleh berbagai rayuan yang
modusnya penipuan untuk memperoleh dana Bantuan oleh orang-orang yang tidak
bertanggung jawab. Sebagai contoh dalam bentuk iming-iming dan permintaan dana
kepadapenerima bantuan. Direktorat PAUD menyalurkan dana bantuan sesuai
dengan petunjuk teknis, profesional dan transparan.
.
Direktur Pendidikan Anak Usia Dini
Dr. Muhammad Hasbi
NIP 197306231993031001
PENGADUAN DAN INFORMASI
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai 7,
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon/Fax 021-57900502
Email :
Website :
Email :
18
Lampiran 1: Contoh Judul Usulan Bantuan
USULANPERMOHONAN BANTUAN
PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU PAUD DAERAH 3T
TAHUN 2020
Ditujukan kepada :
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Gedung E Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta
Diajukan oleh:
Nama Desa/Lembaga Masyarakat :........................................
Alamat :........................................
Desa :........................................
Kecamatan :........................................
Kabupaten :.........................................
Propinsi :........................................
Telp./Hp :........................................
*) Pilih salah satu
19
Contoh Daftar Isi
1. Judul Usulan
2. Surat Permohonan Bantuan
3. Profil Pengusul Bantuan
4. SK Tim Pembangunan UGB PAUD di daerah 3T
5. Biodata Perencana dan Pengawas Pembangunan
6. Surat Rekomendasi
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
8. Surat Dukungan Masyarakat
9. Surat Pernyataan Kepemilikan Lahan
10. Surat Pernyaatan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen
11. Pakta Integritas
12. Foto kopi Dokumen Bukti Kepemilikan Lahan
13. Denah Lokasi yang menunjukkan arah mata angin dan kondisi sekitar
14. Foto Lahan lokasi UGB PAUD 3T
15. Gambar Bangunan
16. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, Daftar Harga Satuan Upah setempat,
serta RAB APE dan Mebel, Jadwal Pembangunan
17. Rekening Desa/Lembaga Masyarakat
18. NPWP Pemerintah/Lembaga Masyarakat
20
Lampiran 2: Contoh Surat Permohonan Bantuan
KOP Pemerintah Pemerintah Desa/Lembaga Masyarakat*)
Nomor : .............. ..........2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru
PAUD Daerah 3T Tahun 2020
Yang terhormat,
Direktur PAUD
Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen
Di Jakarta
Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Pengusul :.............................
Alamat :.............................
Dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di daerah
kami, bersama ini kami mengajukan usulan Bantuan Pembangunan Unit Gedung
Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2020, kepada Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal
PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:
1. Usulan Bantuan Pembangunan UGB PAUD Daerah 3T Tahun 2020
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten
Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
......, tgl-bln-thn
Kepala Desa/Lembaga Masyarakat/Ketua
Tim…*
stempel & ttd
………………................
Nama Terang
*) Pilih salah satu
21
Lampiran 3: Contoh Profil Pengusul Bantuan
PROFIL PEMERINTAH DESA/LEMBAGA MASYARAKAT...............*)
PENGUSUL BANTUAN PEMBANGUNAN UGB PAUD
DAERAH 3T TAHUN 2020
A. IDENTITAS PENGUSUL
1.Nama Desa/Lembaga :………………………............
2.Peraturan Bupati/Akta Notaris
Pembentukan :...............
3.Alamat
a. Jalan :…………………………………..
b. RT/RW/Dusun : …………………………….......
c. Desa : …………………………..........
d. Kecamatan : ………………………………….
e. Kabupaten : ………………………………….
f. Propinsi : …………………………..........
g. Kode Pos : ………………………………....
h. No. Telp/HP : ………………………………….
i. Email : ………………………………….
4.Kepala/Ketua Instansi/Lembaga
a. Nama Lengkap : …………………………..........
b. Jabatan : ………………………………….
c. No. Telp/HP : ………………………………....
d. Email : ………………………………….
e. SK Pengangkatan : ………………………………….
B. KELENGKAPAN ADMINISTRASI
1. Status Kepemilikan Lahan:
(...........) Milik Pemerintah Daerah
(...........) Milik Pemerintah Desa
(...........) Milik Yayasan/Perkumpulan/badan hukum lainnya........
(...........) Lain-lain. (Sebutkan).................
2. Surat Kepemilikan Lahan:
(...........) Tidak Ada
22
(...........) Ada, copy surat kepemilikan lahan terlampir
3. Luas Lahan yang Diperuntukkan untuk Lokasi Bangunan Unit Gedung Baru
PAUD Daerah 3T Tahun 2020 sebesar ......................... m2
4. Data Peserta/Calon Peserta Didik
No Nama Peserta/ Calon Peserta Didik
Tanggal Lahir
Nama Orang Tua
Pekerjaan Orang Tua
Alamat
1
2
3
Dst
5. Data Pendidik/Tenaga Kependidikan
6. Data Satuan PAUD yang sudah diselenggarakan
No (TK/KB/TPA/SPS)
Jumlah Peserta/Calon Peserta Didik
Tahun Berdiri (jika sudah ada)
Izin Pendirian/Operasional (jika sudah punya
Dikeluarkan Oleh
Nomor Tahun
1
2
3
4
JUMLAH
Catatan: jika program SPS, sebutkan jenisnya seperti Pos PAUD/TAAM/TAPAS atau
lainnya
No Nama Jenis
Kelamin Jabatan
Pendidikan Terakhir
Masa Kerja
23
Lampiran 4: Contoh Surat Keputusan Tim Pembangunan UGB PAUD 3T
KOP PEMERINTAH DESA/LEMBAGA MASYARAKAT………….*
SURAT KEPUTUSAN......*)
NOMOR .............................
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN
UGB PAUD DAERAH 3T TAHUN 2020
Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung perluasan akses,
pemerataan, dan peningkatan mutu layanan pendidikan anak
usia dini, pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia
Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan telah memberikan bantuan berupa Unit Gedung
Baru PAUD Daerah 3T Tahun 2020;
b. bahwa untuk menunjang kelancaran akuntabilitas pelaksanaan
program bantuan Unit Gedung Baru PAUD Daerah 3T perlu
dibentuk Tim Pembangunan UGB PAUD Daerah 3T Tahun 2020.
Mengingat : a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor
173/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 32 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1167);
d. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor
24
4060/C/HK/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak
Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.;
e. PeraturanBupati.............Nomor.......tahun.....tentang
Pembentukan Pemerintah Desa............./Akta Pendirian Yayasan
Nomor.................*)
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Tim Pembangunan UGB PAUD Daerah 3T
PERTAMA : Membentuk Tim Pembangunan UGB PAUD Daerah 3T tercantum
dalam Lampiran Keputusan Ini
KEDUA : Tim Pembangunan sebagaimana butir Pertama di atas berfungsi
sebagai pelaksana teknis penyediaan sarana dan prasarana
bantuan UGB PAUD Daerah 3T.
KETIGA : Tim Pembangunan UGB PAUD 3T diangkat dengan masa tugas
periode Tahun Anggaran 2020.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KELIMA : Apabila ada kesalahan dikemudian hari maka akan dilakukan
perubahan.
Ditetapkan di :
Pada Tanggal :
Kepala/Ketua*
Ttd & stempel
..................................
Keterangan: * = pilih salah satu
25
LAMPIRAN : Surat Keputusan Tim Pembangunan..............
Nomor : KEP – / Tanggal :
Tentang : Susunan Tim Pembangunan UGB PAUD Daerah 3T
Contoh SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN UGB PAUD DAERAH 3T TAHUN 2020
NO NAMA JABATAN DALAM
TIM
JABATAN DILUAR TIM/KRITERIA
1 Ketua Pemerintah/Lembaga Masyarakat
3 Bendahara Pemerintah/Lembaga Masyarakat
4 Perencana Minimal lulusan SMK atau sederajat
5 Pengawas Minimal lulusan SMK atau sederajat
6 Pengelola/Pelaksana Masyarakat Berkompeten
Pada Tanggal :
Kepala/Ketua
Ttd & stempel
.................................
26
Lampiran 5: Contoh Biodata Perencana/Pengawas Pembangunan
BIODATA PERENCANA/PENGAWAS* PEMBANGUNAN
Nama : .........................................
Tempat, Tanggal Lahir : .........................................
Jenis Kelamin :......................................
Kontak HP aktif : .........................................
Email :......................................
Alamat Tinggal :......................................
Latar Belakang Pendidikan :
SMU/SMA : ..............Jurusan...........................
S1/D3 :
Universitas/Akademi......................
Jurusan .............
Tahun Lulus……….
Pengalaman Kerja : (5 tahun terakhir).............
Pengalaman Proyek Pembangunan : (3 tahun terakhir)………….
Pekerjaan Saat Ini : …………………………………
Alamat Kantor :.........................................
Telp dan Email Kantor :.........................................
Perencana/Pengawas*
ttd
………………................
Nama Terang
Keterangan: * = pilih salah satu
27
Lampiran 6: Contoh Surat Rekomendasi
KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
SURAT REKOMENDASI
Nomor : ……/……….…./…../2020
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/UPT PAUD, Dikdas, dan Dikmen*………setelah
dilakukan visitasi/verifikasiterhadap Instansi/lembagayang mengusulkan
permohonan Bantuan Pembangunan UGB PAUD Daerah 3T Tahun 2020, yang
ditujukan kepada Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini kami memberikan
rekomendasi kepada :
Nama Desa/Lembaga Masyarakat :.....................................
Nama Kepala/Ketua :.....................................
Alamat :.....................................
Untuk mengajukan Usulan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD
Daerah 3T Tahun 2020.
Demikiansurat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
...………, ............… 2020
Dinas Pendidikan Kab............
Ttd/cap
Nama terang
NIP.
*) Pilih salah satu
28
Lampiran 7: Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
KOP Pemerintah Desa/Lembaga Masyarakat…… *
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Ketua Tim : ......................................... Nama Desa/Lembaga Masyarakat* :......................................... Alamat Lokasi UGB 3T Jalan : ......................................... Desa : ......................................... Kecamatan : ......................................... Kabupaten : ......................................... Propinsi : ......................................... Kode Pos : ......................................... Telepon/HP Aktif :......................................... Email :......................................... Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertanggungjawab penuh atas: 1. penggunaan dana bantuan dan pelaksanaan pembangunan UGB PAUD Daerah 3T; 2. dokumentasi dan penyimpanan dokumen keuangan dan teknis bantuan sesuai
dengan peraturan perundangan; 3. penyelesaian pekerjaan pembangunan dan pembelanjaan APE PAUD serta
meubelair; 4. penyerahan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada Direktorat PAUD
Kemdikbud Apabila di kemudian hari, dokumen dan penggunaan dana dimaksud tidak sah dan atau mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dikenakan sanksi, mengembalikan kerugian Negara dan/atau diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar, tanpa paksaan, dan penuh rasa tanggung jawab.
......, tgl-bln-thn
Ketua Tim*......
Materai Rp 6.000,-
stempel & ttd
………………................
nama terang
*) Pilih salah satu
29
Lampiran 8: Contoh Surat Dukungan Masyarakat
SURAT PERSETUJUAN/DUKUNGAN MASYARAKAT
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :.........................................
Pekerjaan :.........................................
Jabatan : …………………………………
Alamat Kantor : …………………………………
Tempat, Tanggal Lahir : …………………………………
Alamat Tinggal : .........................................
Telepon/HP :.........................................
Dengan ini menyatakan bahwa saya mengijinkan adanya pembangunan UGB PAUD
Daerah 3T yang bersumber dari dana APBN Kemdikbud Tahun 2020, dan selanjutnya
mendukung penuh beroperasinya penyelenggaraan PAUD Daerah 3T di lokasi
tersebut sebagai fasilitas pendidikan di wilayah tempat tinggal saya.
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari
pihak manapun.
......, tgl-bln-thn
Materai Rp 6.000,
ttd
………………................
Nama Terang
30
Lampiran 9: Contoh Surat Pernyataan Kepemilikan Lahan
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :
Alamat :
Umur :
Pekerjaan :
Dengan ini menyatakan bahwa tanah berdasarkan bukti kepemilikan ………..
nomor……………. Dengan luas tanah………m2 yang beralamat
di…………………………………. Dengan batasan sebagai berikut :
Batas Selatan:
Batas Utara:
Batas Timur:
Batas Barat:
Adalah milik pemerintah/lembaga masyarakat*) dengan a.n………………
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat
jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.
Kabupaten……, tanggal………
Mengetahui Yang menyatakan
Kepala Desa………
materai 6000
……………………………. ………………………….
*) pilihb salah satu
31
Lampiran 10: Contoh Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen
KOP Pemerintah Desa/Lembaga Masyarakat…… *
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN
Yang bertandatangan di bawahini:
Nama Ketua Tim : .........................................
Nama Usulan : ..................................
Alamat
Jalan : .........................................
Desa : .........................................
Kecamatan : .........................................
Kabupaten : .........................................
Propinsi : .........................................
Kode Pos : .........................................
Telepon/HP :.........................................
Email :.........................................
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertanggung jawab
penuh atas kebenaran data, keterangan dan keabsahan dokumen yang diberikan
terkait pengusulan, penyaluran, dan penggunaan serta pertanggungjawaban
bantuan. Apabila di kemudian hari, dokumen yang diberikan tidak benar dan tidak
absah, maka saya bersedia dikenakan sanksi, mengembalikan kerugian Negara
dan/atau diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar, tanpa paksaan, dan penuh
rasa tanggung jawab.
......, tgl-bln-thn
Pengusul*…………………
Materai Rp 6.000,-
stempel&ttd
………………................
Nama Terang
Keterangan: * = pilih salah satu
32
Lampiran 11: Contoh Pakta Integritas
KOP Pemerintah Desa/Lembaga Penyelenggara…… *
PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ......................................
Jabatan : Kepala Desa/Lembaga Masyarakat….
Alamat Lembaga : ......................................
dalam rangka pekerjaan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Daerah 3T,
pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini menyatakan bahwa :
1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui
ada indikasi KKN didalam proses pekerjaan ini;
3. Tidak memberikan hadiah, uang, barang, atau sejenisnya kepada siapapun yang
terkait dengan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Daerah 3T;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA
INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi
serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
............, tgl-bln-thn
Pengusul*......
Materai
Rp 6.000,-
tempel & ttd
………………................
Nama Terang
33
Lampiran 13: Contoh Denah Lokasi UGB PAUD Daerah 3T
Denah yang dilampirkan sesuai lokasi pada surat tanah
34
Lampiran 14: Contoh foto Lokasi UGB PAUD Daerah 3T
Lokasi Calon UGB PAUD 3T berada di desa wilayah daerah Tertinggal, Terdepan, dan
Terluar
35
Lampiran 15: Contoh Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, Daftar Harga Upah
Setempat, dan RAB APE
Mebel
36
37
38
39
Contoh Format RAB APE dan Mebel
Belanja APE PAUD
No Jenis APE Spesifikasi Harga
Satuan
Jumlah/Quantity Harga (termasuk
pajak&ongkir)
Total Belanja APE Min Rp 33.750.000,-
Belanja Mebelair
No Jenis
Mebelair
Spesifikasi Harga
Satuan
Jumlah/Quantity Harga (termasuk
pajak&ongkir)
Total Belanja Mebelair Maks Rp 11.250.000,-
Total Rencana Anggaran Belanja APE dan Mebelair Rp 45.000.000,-
Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen
…………………………….
Ketua Tim
…………………………….
40
Contoh Jadwal Pembangunan
41
Lampiran Contoh Laporan Awal
KOP PEMERINTAH DESA/LEMBAGA MASYARAKAT*
SURAT PERNYATAAN 70% DANA
BANTUAN MASUK REKENING
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Ketua Tim :
Jenis Bantuan :
Nama Pemerintah Desa/Lembaga Masyarakat*:……………………………*
Alamat Kantor :……………………………
Dengan ini Kami sampaikan bahwa Pemerintah Desa/Lembaga
Masyarakat*).................... telah menerima 70% dana bantuan UGB PAUD Daerah 3T
Tahun 2020 sebesar Rp ………….,- (…………….. rupiah) melalui rekening bank.............
a.n............. Untuk selanjutnya digunakan sebagai uang muka pekerjaan
pembangunan UGB PAUD Daerah 3T Tahun 2020.
Bersamaan ini, kami lampirkan Foto kopi Rekening dan Foto kopi saldo setelah dana
masuk dalam rekening.
Atas perkenanBapak, kami ucapkan terima kasih.
.......,.........................................
Ketua Tim
stempel& ttd
………………................
Nama Terang
Keterangan: * = ditulis nama Pemerintah Daerah/ Lembaga Masyarakat
42
Contoh Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
<KOP SURAT>
LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
Pada hari ini . . . .. . . . tanggal .. . . . . . bulan. . . . . . tahun. . .. . , yang bertanda
tangan di bawah ini:
Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Jabatan : Ketua Tim
Alamat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dengan ini menyatakan sebagai berikut:
berdasarkan Surat Keputusan Nomor ................................ dan Perjanjian Kerja
Sama Nomor ...... ... ....... .. ..... .. , telah menerima dana awal Bantuan Unit Gedung
Baru PAUD Daerah 3T Tahun 2020 dengan nilai nominal sebesar Rp ...........
(................ rupiah).
1. Sampai dengan tanggal . . . . . . . . . . . . . . . , kemajuan penyelesaian pekerjaan
sebesar 50 %.
2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah
dibuat mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia untuk dituntut
penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Demikian Laporan Kemajuan penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .
.........................., ……………2020
Ketua Tim
Stempel & ttd
………………….…………
(nama jelas)
Keterangan: * = ditulis nama Pemerintah Daerah/Lembaga Masyarakat
Materai
6.000,-
43
Contoh Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II
<KOP SURAT>
SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA 30% Nomor : Lamp. : Perihal: Permohonan Pencairan 30% Dana Bantuan UGB PAUD Daerah 3T Tahun 2020 Kepada Yth, Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat PAUD Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemdikbud Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini: Nama Ketua Tim : Jenis Bantuan : Nama Pemerintah Desa/ Lembaga Masyarakat*: Alamat UGB : Kami sampaikan bahwa telah menerima 70% Dana Bantuan UGB PAUD Percontohan Tahun 2020 dan telah menyelesaikan sebesar 50% pekerjaan bantuan (laporan mingguan pengawas dan dokumentasi terlampir). Untuk itu kami mohon agar dapat menyetujui pencairan sisa dana sebesar 30% guna penyelesaian pekerjaan bantuan tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:
a. Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan b. Progress pekerjaan yang dibuat oleh pengawas minimal 0 sd 50% c. Foto Dokumentasi perkembangan pekerjaan minimal 0 sd 50%
Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
...........,.................................2020
Ketua Tim stempel& ttd
………………................ Nama Terang
Keterangan: * = ditulis nama Pemerintah Desa/ Lembaga Masyarakat
44
Contoh Sampul Laporan Akhir
LAPORAN AKHIR/PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA
BANTUAN UGB PAUD DI DAERAH 3T
TAHUN 2020
Ditujukan kepada:
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan
Menengah
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Gedung E Lt. 7, Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta
Diajukan oleh:
Nama Pengusul :............................
Alamat :............................
Desa :............................
Kecamatan :...........................
Kabupaten :............................
Propinsi :...........................
Telp./Hp :...........................
45
Contoh Surat Penyerahan Laporan Akhir
<KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH/BADAN HUKUM>
SURAT PENYERAHAN LAPORAN AKHIR
No : .........,..................................2020
Lamp : -
Perihal : Penyerahan Laporan Akhir
Yth, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dengan hormat,
Bahwa Pemerintah Desa/Lembaga Masyarakat *, telah menyelesaikan 100%
pekerjaan Bantuan UGB PAUD 3T pada tanggal ..................... Dana yang kami
terima sebesar Rp ..................,- (..............) telah dicairkan dalam 2 (dua) tahap): dana
70% masuk ke rekening penerima bantuan pada bulan ..................... dan dana 30%
masuk ke rekening penerima bantuan pada bulan .................... Dalam laporan akhir,
kami lampirkan sbb:
1. Buku kas umum
2. Laporan pengawasan pekerjaan dari 0% sd 100%
3. Dokumentasi pekerjaan 0% sd 100%
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
Demikian dokumen laporan akhir ini kami serahkan, sebagai bentuk
pertanggungjawaban pekerjaan bantuan UGB PAUD 3T yang bersumber dari dana
APBN Kemdikbud.
Ketua Tim
stempel& ttd
………………................
Nama Terang
46
Contoh SPTJB
<KOP SURAT PEMERINTAH DESA/ LEMBAGA MASYARAKAT>
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
Yang bertandatangan di bawah ini : 1. Nama Ketua Tim : ………………………… 2. Nama Pemerintah Desa/Lembaga Masyarakat : ………………………… 3. Alamat Pemerintah Desa/Lembaga Masyarakat :……………………………… 4. Nama Bantuan : UGB PAUD Daerah 3T berdasarkan Surat Keputusan Nomor .............dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ...... ... .... .., telah menerima Bantuan UGB PAUD Daerah 3T dengan nilai nominal sebesar Rp………….,- (……………………….. rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut: 1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana
a. Jumlah total dana yang telah diterima........................ ( ..... ... ) b. Jumlah total dana yang dipergunakan.................... . ( ........ ) c. Jumlah total sisa dana........................ ( ........... )
2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan UGB PAUD Daerah 3T berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas.
Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa: 1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana bantuan sebesar Rp ......... ( ........ )
telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk ·kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp... ................... ( ....... ) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan UGB PAUD Daerah 3T tersebut mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan UGB PAUD Daerah 3T Tahun 2020 ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.
.........................., ……………2020 ketua Tim…..……
Stempel & ttd ………………….…………
(nama jelas)
Materai
6.000,-
47
Contoh BASTP
<KOP SURAT PEMERINTAH DESA/LEMBAGA MASYARAKAT> BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN NOMOR :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pada hari ini . . . .. . . tanggal . . . .. . . .bulan . . .. . .. tahun . . . . . . . .. . . . . . . yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jabatan
: Pimpinan/Ketua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alamat . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU 2. Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIP : .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jabatan : PPK Satker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alamat : . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
dengan ini menyatakan sebagai berikut: 1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa. . . . . . .
sesuai dengan Surat Keputusan Nomor . . . .. . . . . . . .. . . . .dan Perjanjian Kerja Sama nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut: a. Jumlah total dana yang telah diterima : . . .. . . . . . . . . . . . ( . . . . . . .) b. Jumlah total dana yang dipergunakan : . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . ) c. Jumlah total sisa dana : . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ............ . . ( . . . . . . . )
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan . . . . .. . . . ... . . . sebesar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . .. . . .) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dengan nilai....................... .
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar ................. sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.
Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KESATU PIHAK KEDUA ................................ PPK Satker ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP .. . . . .. . . . . . . . . . . . *) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana.
48
Contoh Papan Nama Kegiatan
PAPAN NAMA KEGIATAN
NAMA KEGIATAN : BANTUAN UNIT GEDUNG BARU PAUD
DAERAH 3T TAHUN 2020
LOKASI KEGIATAN : ......……………………………………………………….
PELAKSANA : TIM PEMBANGUNAN UGB PAUD 3T
NILAI KEGIATAN : Rp. ………………………………………….
SUMBER DANA PEMERINTAH : APBN TAHUN ANGGARAN 2020
NILAI DANA SWADAYA
MASYARAKAT : Rp. ………………………..…………………
JANGKA WAKTU KEGIATAN : ………………………..…S/D……………………..
49
PROTOTIPE UGB PAUD DAERAH 3T DAN VOLUME
Gambar pada lampiran berikut ini adalah prototype. PAUD dapat mengadopsi
prototype tersebut apa adanya ataupun mengembangkan prototype yang ada tapi
tetap mengutamakan unsur kualitas, keamanan, kenyamanan dan kemudahan
dengan tetap sesuai dengan standar pembakuan bangunan dan perabot PAUD
yang telah ditetapkan
Denah UGB PAUD 3T
50
Ukuran Luas Bangunan UGB PAUD 3T