Pedoman kespro JDIH

7/26/2019 Pedoman kespro JDIH

1/24

KEGIATAN PROMO

DALAM PROGRA

D

BADAN KEPENDUD

PEDOMAN PELAKSANAAN

SI DAN KONSELING KESEHATAN RE

KEPENDUDUKAN, KELUARGA BER

N PEMBANGUNAN KELUARGA

KAN DAN KELUARGA BERENCANA

Jakarta, 2014

RODUKSI

ENCANA,

NASIONAL


2/24

iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .......................................................................................................... i

Kata sambutan .......................................................................................................... ii

Daftar Isi ..................................................................................................................... iiiPERATURAN KEPALA BKKBN

Lampiran Perka BKKBN No.............. , Tanggal ................

Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Promosi dan Konseling

Kesehatan Reproduksi dalam Program Kependudukan, Keluarga

Berencana, dan Pembangunan Keluarga .......................................... 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................................. 6

B. Tujuan

1. Tujuan Umum ........................................................................... 72. Tujuan Khusus .......................................................................... 7

C. Sasaran Pengguna ....................................................................... 7

D. Ruang Lingkup .............................................................................. 8

E. Batasan Pengertian ....................................................................... 8

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Kebijakan ...................................................................................... 12

B. Strategi ......................................................................................... 12

BAB III POKOK-POKOK KEGIATAN PROMOSI DAN KONSELINGKESEHATAN REPRODUKSI DALAM PROGRAM KEPENDUDUKAN,

KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

A. Perencanaan ................................................................................. 13

B. Pelaksanaan .................................................................................. 14

C. Pemantauan dan Evaluasi ............................................................. 16

D. Pelaporan ....................................................................................... 17

E. Pendanaan ..................................................................................... 18

F. Pembinaan, Bimbingan, dan Fasilitasi ............................................ 18

BAB IV PENUTUP ............................................................................................ 20


3/24

i

KATAPENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, taufik,

dan hidayah-Nya buku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan

Reproduksi dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan

Keluarga ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengharapkan Pedoman ini dapat

bermanfaat dan dapat dipakai sebagai acuan bagi pengelola dan pelaksana Program

Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di tingkat pusat,

provinsi, kabupaten dan kota sehingga terjadi sinergitas program yang saling melengkapi

dan memperkuat. Untuk melengkapi Pedoman ini, kami telah menerbitkan Buku Materi

Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi yang dapat dijadikan sebagai rujukan materi

dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah

berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Masukan dan saran untuk perbaikan

pedoman ini senantiasa diharapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kita

semua.

Jakarta, 18 Juni 2014Direktur Kesehatan Reproduksi BKKBN,

dr. Wicaksono, M.Kes.


4/24

ii

KATA SAMBUTAN

Upaya pengendalian kependudukan memiliki arti yang luas termasuk didalamnya pada

upaya pemenuhan kesehatan reproduksi dan upaya pemenuhan hak-hak reproduksi.

Sejalan dengan itu untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluargaberkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui

penyelenggaraan program keluarga berencana.

Kebijakan keluarga berencana dimaksud, dilaksanakan untuk membantu calon atau

pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara

bertanggung jawab tentang usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal

anak, jarak ideal kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan reproduksi. Dalam

pelaksanaannya dilakukan dalam kesatuan program pembangunan Kependudukan,

Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.

Pelaksanaan promosi dan konseling kesehatan reproduksi diharapkan dapat membantu

menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak. Selain itu juga diharapkan dapat

meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku setiap keluarga untuk dapat mengatur

kehamilan yang diinginkan, menjaga kesehatan, termasuk menghindari penularan Penyakit

Menular Seksual (PMS) dan HIV-AIDS.

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dalam

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ini, diharapkan

dapat dijadikan pedoman untuk memperkuat sinergi pelaksanaan kebijakan dan Program

Kesehatan Reproduksi antara pusat dan daerah.

Dengan diterbitkannya buku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Promosi dan Konseling

Kesehatan Reproduksi dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan

Pembangunan Keluarga ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pengelola KB di

lapangan dalam upaya mengintegrasikan kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan

Reproduksi dalam program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan

Keluarga. Kepada semua pihak yang telah membantu menyusun dan menyempurnakan

pedoman ini, diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga

Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua. Amin.

Jakarta, Juli 2014

Deputi Bidang KB dan KR BKKBN

Julianto Witjaksono


5/24

1

PERATURANKEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR : 199/PER/E4/2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI DAN KONSELINGKESEHATAN REPRODUKSI

DALAM PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, DAN

PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dankeluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluargaberencana melalui penyelenggaraan Program Kependudukan,Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga;

b. bahwa kebijakan keluarga berencana tersebut dilaksanakan untukmembantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambilkeputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung

jawab tentang usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan,jumlah ideal anak, jarak ideal kelahiran anak, dan penyuluhankesehatan reproduksi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf adan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukandan Keluarga Berencana Nasional tentang Pedoman PelaksanaanKegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dalamProgram Kependudukan, Keluarga Berencana, dan PembangunanKeluarga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undangNomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);


6/24

2

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang PerkembanganKependudukan dan Pembangunan Keluarga; (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009, Nomor 161, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4741);

7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata KerjaLembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kalidiubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan MinimalBidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diKabupaten/Kota;

9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga BerencanaNasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata KerjaBadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga BerencanaNasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata KerjaPerwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga BerencanaNasional Provinsi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAANKEGIATAN PROMOSI DAN KONSELING KESEHATAN REPRODUKSIDALAM PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA,DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

KESATU : Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Promosi dan Konseling KesehatanReproduksi dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana, danPembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam lampiranmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.


7/24

3

KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Promosi dan Konseling KesehatanReproduksi dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana, danPembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam DiktumKESATU digunakan sebagai acuan bagi pengelola ProgramKependudukan dan Keluarga Berencana di tingkat pusat, provinsi,kabupaten dan kota.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JakartaTanggal 25 Juli 2014

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DANKELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Prof. dr. H. FASLI JALAL, Ph.D, Sp.GK


8/24

4

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

LAMPIRAN

PERATURANKEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR : 199/PER/E4/2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI DAN KONSELINGKESEHATAN REPRODUKSI

DALAM PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, DANPEMBANGUNAN KELUARGA


9/24

5

PEDOMAN PELAKSANAAN

KEGIATAN PROMOSI DAN KONSELING KESEHATAN REPRODUKSIDALAM PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA,

DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALJakarta, 2014


10/24

6

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat UU 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan danPembangunan Keluarga, maka dalam upaya mewujudkan penduduk tumbuh seimbangdan keluarga berkualitas, pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencanamelalui penyelenggaraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, danPembangunan Keluarga (KKBPK). Kebijakan keluarga berencana tersebutdilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambilkeputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang usiaideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, arak ideal kelahirananak, dan penyuluhan kesehatan reproduksi.

Sejalan dengan itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun2005-2025, yang dituangkan dalam UU No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN,menetapkan misi pembangunan jangka panjang di antaranya mewujudkan bangsa yangberdaya saing. Untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing, dilakukan upayamembangun sumber daya manusia yang berkualitas, yang keberhasilannya diukurdengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), melalui upaya mencapaipenduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi neto (NRR) samadengan 1 dan angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,1. Untuk itu dilakukan upayapeningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, danefektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas ditandai denganmenurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP).

Bersamaan dengan itu, sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia,pembangunan pendidikan dan kesehatan dilakukan dalam rangka mendukungterwujudnya masyarakat berharkat, bermartabat, berakhlak mulia, dan menghargaikeberagaman sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskannorma kehidupan masyarakat Indonesia. Pembangunan kesehatan diarahkan untukmeningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang,termasuk di dalamnya tentang kesehatan reproduksi.

Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dalam Program KKBPK,mencakup promosi dan konseling Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA);Pencegahan Penyakit Menular Seksual (PMS), HIV dan AIDS, Pencegahan Kanker AlatReproduksi (KAR), dan Penanggulangan Infertilitas. Kondisi Kelangsungan Hidup Ibu,

Bayi dan Anak di Indonesia saat ini masih rendah. Hal ini terlihat dari masih tingginyaAngka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Data Survei DemografiKesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukkan bahwa AKI naik dari 228 menjadi 359kematian/100.000 kelahiran hidup, AKB 32 kematian/1.000 kelahiran hidup, sementara

jumlah persalinan diperkirakan sekitar 4,5-5 uta/tahun. Pengidap PMS serta HIV danAIDS menunjukkan kecenderungan yang semakin tinggi dan hanya sekitar 20% yangmenggunakan kondom. Kanker alat reproduksi menempati urutan tertinggi diantaraperempuan di Indonesia. Kanker leher rahim adalah kanker yang menempati urutanpertama paling sering dijumpai di Indonesia (42% perempuan) dan 1 perempuanmeninggal/jam akibat kanker leher rahim. Kanker payudara berada di urutan keduayaitu sebesar 31%. Selain itu, masih banyak Pasangan Usia Subur (PUS) yang belummendapat informasi tentang kembalinya kesuburan pascapenggunaan kontrasepsi.


11/24

7

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahanantara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatendan Kota menyebutkan bahwa Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakanurusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota. Ditegaskan pulabahwa pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi termasuk dalam Program KeluargaBerencana.

Pelaksanaan kegiatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi perlu didukung olehNorma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Untuk itu maka perlu PedomanPelaksanaan Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dalam ProgramKependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.

B. TUJUAN

1. Tujuan umumPedoman ini secara umum bertujuan agar kegiatan promosi dan konseling

kesehatan reproduksi melalui program KKBPK dapat terlaksana.

2. Tujuan khususTujuan khusus pedoman ini adalah:a. Meningkatkan akses dan kualitas informasi melalui kegiatan promosi dan

konseling tentang kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;b. Meningkatkan akses dan kualitas informasi melalui kegiatan promosi dan

konseling tentang pencegahan PMS serta HIV dan AIDS;c. Meningkatkan akses dan kualitas informasi melalui kegiatan promosi dan

konseling tentang pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulanganinfertilitas.

C. SASARAN PENGGUNA

Sasaran Pedoman ini adalah:1. Sasaran langsung :

a. Pengelola dan Pelaksana Program KKBPK Program di BKKBNb. Pengelola dan Pelaksana program KKBPK Perwakilan BKKBN Provinsic. SKPD KB Provinsi, Kabupaten, dan Kotad. Pengelola dan Pelaksana (Provider) program KKB di provinsi, kabupaten, dan

kotae. Stakeholder di Provinsi, Kabupaten dan Kotaf. Mitra kerja di Provinsi, Kabupaten dan Kota

2. Sasaran tidak langsung :a. Wanita usia suburb. Pasangan Usia Subur (PUS)c. Ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifasd. Ibu menyusuie. Remaja dan calon pengantinf. Lanjut usia (lansia)g. Kelompok risiko tinggi yang terkait dengan kesehatan reproduksi


12/24

8

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi kelangsungan hidup ibu, kelangsungan hidup bayidan anak, pencegahan PMS, pencegahan HIV dan AIDS, penanggulangan infertilitas,dan pencegahan kanker alat reproduksi dengan rincian sebagai berikut:

1. Peningkatan komitmen dan dukungan pelayanan KB pascapersalinan danpascakeguguran (KB PP dan PK) di fasilitas kesehatan;

2. Peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku (PSP) pasangan usia subur tentangkeluarga berencana pascapersalinan dan pascakeguguran. Peningkatan kesehatanibu melalui promosi Safe Motherhooddan Hindari 4 Terlalu (terlalu muda, terlalu tua,terlalu dekat, dan terlalu banyak melahirkan);

3. Peningkatan kualitas bayi dan anak melalui promosi dan konseling Inisiasi MenyusuiDini (IMD) yang dilanjutkan dengan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, Metode

Amenore Laktasi (MAL), imunisasi dasar lengkap, dan makanan bergizi;4. Promosi pembentukan Ruang Menyusui (Pojok ASI) di fasilitas publik;5. Pencegahan penularan PMS serta HIV dan AIDS melalui promosi penggunaan

kondom proteksi ganda di tempat pelayanan KB, VCT (Voluntary Counseling andTesting), dan kelompok populasi kunci (resiko tinggi);6. Pencegahan penularan PMS serta HIV dan AIDS melalui penggunaan jarum suntik

sekali pakai (auto disable syringe) di tempat-tempat pelayanan KB;7. Promosi pencegahan PMS serta HIV dan AIDS yang terintegrasi dengan kelompok

kegiatan program KKBPK dalam rangka peningkatan ketahanan keluarga sadarbahaya PMS dan HIV/AIDS;

8. Promosi pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA);9. Promosi dan konseling deteksi dini kanker alat reproduksi melalui pemeriksaan pap

smear/Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) yang terintegrasi denganpelayanan KB;

10. Promosi deteksi dini kanker payudara melalui Periksa Payudara Sendiri (SADARI);

11. Promosi pencegahan kanker alat reproduksi laki-laki;12. Promosi dan konseling tentang kembalinya kesuburan pascapenggunaan

kontrasepsi;13. Promosi dan konseling penanggulangan infertilitas;14. Promosi dan konseling infertilitas terkait dengan kesehatan reproduksi;15. Promosi dan konseling kesehatan reproduksi lansia.

E. BATASAN PENGERTIAN

1. BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugasmelaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan

penyelenggaraan keluarga berencana.2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur,

pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisikesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, sertalingkungan penduduk setempat.

3. Keluarga Berencana (KB)adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usiaideal melahirkan, dan mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, danbantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yangberkualitas.

4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atausuami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupunsosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial danekonomis.


13/24

9

6. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yanghidup dalam lingkungan yang sehat.

7. Kesehatan reproduksiadalah suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental dansosial serta bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalamsegala aspek yang berhubungan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.

8. Promosi adalah proses pengenalan dan penyampaian informasi kepadamasyarakat luas.

9. Konseling adalah proses komunikasi dua arah antara konselor dan klien yangbertujuan untuk membantu klien dalam mengambil keputusan.

10. KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) adalah kegiatan penyampaian materitertentu kepada kelompok sasaran melalui berbagai bentuk penyuluhan ataumempergunakan bantuan media massa.

11. Mitra kerjaadalah institusi yang terkait kerja sama melakukan kegiatan promosi.12. Stak ehol deradalah para pengambil kebijakan di semua tingkatan wilayah.13. Kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak (KHIBA) adalah hak asasi bagi ibu,

bayi, dan anak untuk mencapai hidup berkualitas yang harus dikembangkan olehpribadi dan keluarga, dihormati oleh orang lain dan dijamin oleh negara (BKKBN).

14. S a f e m o t h e r h o o d adalah usaha-usaha yang dilakukan agar seluruh perempuanmenerima perawatan yang mereka butuhkan selama hamil dan bersalin yangbertujuan untuk mengurangi kematian dan kesakitan ibu dan bayi.

15. 4 Terlalu merupakan salah satu faktor penyebab kematian ibu dan bayi, yaituterlalu muda melahirkan (umur ibu kurang dari 20 tahun); terlalu tua melahirkan(umur ibu lebih dari 35 tahun); terlalu sering melahirkan (jumlah anak lebih daritiga); terlalu dekat jarak waktu melahirkan (jarak kelahiran kurang dari 2 tahun).

16. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami isteri yang isterinya berumurantara 15-49 tahun, atau isteri yang belum berumur 15 tahun namun telah menikah,atau isteri yang berumur lebih dari 49 tahun namun masih mendapatkanmenstruasi.

17. KB pascapersalinan adalah upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan

metode/alat/obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari/6minggu setelah melahirkan.

18. KB pascakeguguran adalah upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakanmetode/alat/obat kontrasepsi setelah mengalami keguguran sampai dengan 14 harisetelah keguguran.

19. Peserta KB Baru (PB) adalah PUS yang baru pertama kali menggunakanmetode/alat/obat kontrasepsi dan atau PUS yang kembali menggunakanmetode/alat/obat kontrasepsi setelah melahirkan atau keguguran.

20. Un m e t n e ed adalah proporsi wanita usia subur berstatus kawin yang tidakmenggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda ataumenjarangkan anak (definisi standar); dan/atau karena risiko kesehatan danpemakaian kontrasepsi yang buruk tidak menginginkan tambahan anak (membatasi

kelahiran).21. Pencegahan PMS, HIV, dan AIDS adalah upaya pembentukan sikap dan perilaku

positif yang dapat memproteksi diri dan atau orang lain dari penularan PMS, HIV,dan AIDS.

22. PMS (Penyakit Menular Seksual) adalah penyakit infeksi yang menular melaluihubungan seksual, baik itu hubungan seks vaginal (melalui vagina), anal (melaluianus) maupun oral (melalui mulut), bahkan walau hanya sekali berhubungan seks.

23. HIV ( H u m a n I m m u n o d e f i c i e n c y V i r u s ) adalah virus yang menyerang sel darahputih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh manusia.

24. AIDS( A c q u i r e d I m m u n o D ef i c i en c y S y n d r o m e ) adalah kumpulan gejala penyakityang disebabkan oleh HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh manusiasehingga daya tahan tubuh melemah dan mulai terjangkit penyakit infeksi.


14/24

10

25. PPIA (Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak) adalah upaya untukmemutus rantai penularan HIV khususnya pada wanita usia reproduktif kepada bayiyang dikandung dan disusuinya.

26. Ruang Menyusui adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusuidan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI,menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.

27. Kesehatan reproduksi lanjut usia adalah kondisi yang menyangkut sistem,fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki lansia secara mental dan sosio kultural.

28. Kondom adalah salah satu alat kontrasepsi yang terbuat dari bahan lateks danberfungsi ganda, yaitu sebagai alat kontrasepsi dan pencegahan penularan PMS,HIV, dan AIDS.

29. Kondom proteksi ganda adalah kondom yang berfungsi sebagai alat kontrasepsisekaligus sebagai alat pencegah penularan PMS, HIV, dan AIDS.

30. Jarum suntik sekali pakai adalah jarum suntik yang jika sekali digunakan tidakdapat dipakai kembali.

31. Kanker adalah pertumbuhan sel-sel secara abnormal yang tumbuh melampauibatas normal dan kemudian dapat menyerang bagian tubuh dan menyebar ke

organ lain (WHO,2009).32. Kanker alat reproduksi adalah kanker yang menyerang alat reproduksi baikwanita maupun pria seperti kanker leher rahim, kanker payudara, kankerendometrium, kanker ovarium, kanker prostat, dan kanker testis.

33. Kanker leher rahim (kanker serviks) adalah keganasan yang menyerang leherrahim (serviks). Serviks merupakan bagian terendah/paling bawah dari rahim yangmenonjol ke puncak liang senggama (vagina).

34. Kanker payudara adalah kanker yang menyerang payudara, berasal dari kelenjarair susu, saluran kelenjar dan jaringan payudara, tidak termasuk kulit payudara.

35. Kanker alat reproduksi pada laki-laki adalah kanker yang menyerang alatreproduksi pria.

36. Deteksi dini kanker alat reproduksi adalah proses pemeriksaan dini untuk

mengetahui ada tidaknya gejala kanker pada alat reproduksi.37. Pap smear adalah suatu tindakan medis dengan mengambil sampel sel yang

berasal dari selaput lender serviks/leher rahim seseorang, kemudian diperiksasecara mikroskopi untuk mencari tanda-tanda pra kanker atau perubahan ke arahkeganasan.

38. Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) adalah inspeksi leher rahim denganmelihat secara langsung leher rahim setelah memulas leher rahim dengan larutanasam asetat 3-5%. Bila setelah pulasan, ada perubahan warna dan bercak putih,maka kemungkinan besar ada kelainan tahap pra kanker leher rahim.

39. IUD plus Papsmear/IVA adalah klien KB yang akan memakai IUD dan akanmendapatkan bonus tes papsmear/IVA (deteksi dini kanker leher rahim) setelahklien KB tersebut menandatangani informed choice.

40. Periksa payudara sendiri (SADARI) adalah cara untuk mengetahui ada tidaknyakelainan pada payudara. Pemeriksaan dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan 1(satu) bulan sekali, seminggu setelah haid. Bila sudah menopause, SADARIdilakukan setiap tanggal tertentu yang mudah diingat.

41. Infertilitas adalah suatu keadaan di mana keluarga yang telah menikah dan inginpunya anak tidak bisa mewujudkan keinginannya tersebut karena adanya masalah-masalah reproduksi baik suami atau isteri atau kedua-duanya.

42. Infertilitas primer adalah suatu keadaan di mana PUS yang telah melakukanhubungan seks secara teratur (2-3 kali/minggu) tanpa memakai alat/obat ataumetode kontrasepsi selama satu tahun belum juga mengalami kehamilan.

43. Infertilitas sekunderadalah suatu keadaan di mana PUS yang sudah mempunyaianak dan sudah tidak menggunakan alat/obat atau metode kontrasepsi, sertamelakukan hubungan seks secara teratur (2-3 kali/minggu) selama lebih dari 2tahun, sulit untuk hamil kembali.


15/24

11

44. ABPK adalah Alat Bantu Pengambilan Keputusan ber-KB, merupakan lembar balikyang digunakan provider/pengelola KB untuk membantu klien memilih memakaimetode KB yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Alat bantu ini dapatmemberikan informasi penting yang diperlukan dalam memberikan pelayanan KByang berkualitas dan menawarkan tips serta panduan tentang cara berkomunikasidan kelakukan konseling secara efektif.

45. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) adalah sebuah institusi yang bertanggungawab dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia.

46. Yayasan Kanker Indonesia (YKI) adalah yayasan yang bertugas memberikanpenyuluhan dan pelayanan masalah yang berhubungan dengan kanker.


16/24

12

BAB IIKEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk membantu keluarga meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan anak serta terbebas darimasalah kesehatan reproduksi, maka dirumuskan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

A. KEBIJAKAN

Kebijakan kegiatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi dalam ProgramKependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga adalah sebagaiberikut:1. Peningkatan jumlah ibu pascapersalinan dan keguguran yang menggunakan

kontrasepsi, khususnya MKJP, melalui peningkatan pengetahuan, sikap, danperilaku tentang keluarga berencana pascapersalinan dan pascakeguguran.

2. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui penguatan akses dan kualitasinformasi tentang kehamilan, menyusui, dan pengasuhan bayi dan anak.

3. Penguatan ketahanan keluarga melalui peningkatan akses dan kualitas informasitentang pencegahan penularan penyakit menular seksual (PMS), HIV, dan AIDS.4. Peningkatan pengetahuan pasangan usia subur (PUS) peserta KB yang salah satu

dari suami atau isteri menderita atau berisiko tinggi terhadap penularan PMS danHIV. Pilihan utama kontrasepsi yang dipakai adalah kondom (proteksi ganda).

5. Pemberian penyuluhan tentang pencegahan penularan HIV dan AIDS kepadaanggota keluarga bila ada salah satu anggota keluarga tersebut pengidap HIV dan

AIDS.6. Pemberdayaan pengidap HIV dan AIDS untuk turut membantu secara aktif dalam

pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, promosi, sertapenyuluhan.

7. Penguatan akses dan kualitas informasi bagi pasangan suami-isteri tentang deteksi

dini kanker alat reproduksi.8. Penguatan akses dan informasi kepada pasangan suami isteri tentang

penanggulangan infertilitas, kembalinya kesuburan pascapenggunaan kontrasepsi,dan kesehatan reproduksi lansia.

B. STRATEGI

Strategi kegiatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi dalam ProgramKependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga adalah sebagaiberikut :1. Merumuskan kebijakan, strategi, dan materi informasi pembinaan akses dan kualitas

kesehatan reproduksi.

2. Meningkatkan jejaring kerja sama dengan dinas/instansi pemerintah, mitra kerja,dan Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) dalam kegiatan kesehatanreproduksi.

3. Menyediakan sarana promosi dan konseling kegiatan kesehatan reproduksi.4. Meningkatkan kompetensi promosi, konseling, dan pelayanan bagi tenaga pengelola

dan pelaksana kesehatan reproduksi.5. Melaksanakan kegiatan kesehatan reproduksi (penggerakan, sosialisasi, promosi

dan konseling).6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pembinaan kegiatan kesehatan reproduksi.


17/24

13

BAB IIIPOKOK-POKOK KEGIATAN PROMOSI DAN KONSELING KESEHATAN REPRODUKSI

DALAM PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA,DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Pelaksanaan kegiatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi meliputi beberapatahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan,pendanaan, pembinaan, serta bimbingan dan fasilitasi.

A. PERENCANAAN

Dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan promosi dan konselingkesehatan reproduksi melalui program KKBPK, perlu dilakukan perencanan kegiatan ditingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota meliputi kegiatan kelangsungan hidup ibu,kelangsungan hidup bayi dan anak, pencegahan penyakit menular seksual (PMS),

pencegahan HIV dan AIDS, pencegahan kanker alat reproduksi (KAR), danpenanggulangan infertilitas dengan pokok kegiatan sebagai berikut:

1. Tingkat Pusata. Direktorat Kesehatan Reproduksi melakukan perencanaan kegiatan promosi dan

konseling kesehatan reproduksi tingkat nasional.b. Direktorat Kesehatan Reproduksi melakukan koordinasi teknis untuk sinkronisasi

perencanaan kegiatan dengan Perwakilan BKKBN Provinsi.

2. Tingkat Provinsia. Perwakilan BKKBN Provinsi bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Provinsi terkait menyusun rencana kegiatan kesehatan

reproduksi.b. SKPD Provinsi terkait mengidentifikasi institusi dan fasilitas kesehatan yang

potensial untuk bermitra dalam memberikan pelayanan KB dan kesehatanreproduksi di tingkat provinsi.

c. Perwakilan BKKBN Provinsi bekerja sama dengan SKPD terkait melakukankoordinasi dan kerja sama dengan instansi atau mitra kerja terkait (rumah sakit,fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, dll) di tingkat provinsi dalampelaksanaan kegiatan kesehatan reproduksi.

d. Perwakilan BKKBN Provinsi bekerja sama dengan SKPD terkait dan mitra kerjamempersiapkan pengembangan bahan-bahan untuk menyusun danmengembangkan materi promosi KB dan kesehatan reproduksi sesuai dengankebutuhan daerah dengan berpedoman pada materi pokok dari BKKBN.

e. Perwakilan BKKBN Provinsi bekerja sama dengan SKPD Provinsi terkaitmenyediakan dana, sarana, dan prasarana dalam menyelenggarakan kegiatanpeningkatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi.

3. Tingkat Kabupaten dan Kotaa. SKPD-KB Kabupaten dan Kota mengidentifikasi institusi dan fasilitas kesehatan

yang potensial memberikan promosi dan konseling kesehatan reproduksi ditingkat kabupaten dan kota.

b. SKPD-KB Kabupaten dan Kota mengidentifikasi sasaran promosi dan konselingkesehatan reproduksi melalui program KKBPK.

c. SKPD-KB Kabupaten dan kota menyusun dan mengembangkan rencanakegiatan peningkatan akses dan kualitas promosi dan konseling kesehatanreproduksi.


18/24

14

d. SKPD-KB Kabupaten dan Kota mempersiapkan bahan-bahan untukmengembangkan materi promosi dan konseling kesehatan reproduksi denganbahan dari BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi.

e. SKPD-KB Kabupaten dan Kota melakukan koordinasi dan kerja sama denganinstansi atau mitra terkait di tingkat kabupaten dan kota dalam pelaksanaankegiatan peningkatan akses dan kualitas promosi dan konseling kesehatanreproduksi.

f. SKPD-KB Kabupaten dan Kota menyediakan dana, sarana, dan prasaranadalam menyelenggarakan kegiatan peningkatan akses dan kualitas promosi dankonseling kesehatan reproduksi.

B. PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui programKKBPK dilaksanakan secara berjenjang di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dankota meliputi kegiatan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, pencegahan penyakitmenular seksual (PMS), HIV dan AIDS, pencegahan kanker alat reproduksi (KAR),

dan penanggulangan infertilitas dengan pokok kegiatan sebagai berikut:

1. Tingkat Pusata. Direktorat Kesehatan Reproduksi melakukan harmonisasi jadual kegiatan

dengan komponen di lingkungan BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi.b. Direktorat Kesehatan Reproduksi melakukan harmonisasi program dan

kegiatan dengan komponen di lingkungan BKKBN dan Perwakilan BKKBNProvinsi.

c. Direktorat Kesehatan Reproduksi melakukan bimbingan, monitoring, danevaluasi kegiatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi secaraberjenjang.

2. Tingkat Provinsia. Perwakilan BKKBN Provinsi bekerja sama dengan SKPD terkait memfasilitasi

pelaksanaan penguatan ejaring, sistem pelayanan, serta sistem rujukanpromosi dan konseling kesehatan reproduksi.

b. Perwakilan BKKBN Provinsi bekerja sama dengan SKPD terkait memfasilitasipelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) promosi dankonseling kesehatan reproduksi.

c. Perwakilan BKKBN Provinsi memfasilitasi SKPD-KB kabupaten dan kotadalam pelaksanaan pedoman promosi dan konseling kesehatan reproduksimelalui program KKBPK.

d. Perwakilan BKKBN Provinsi bekerja sama dengan SKPD terkait menyusundan mendistribusikan materi promosi dan konseling kesehatan reproduksi

melalui program KKBPK yang meliputi:1) Peningkatan Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku (PSP) Pasangan Usia

Subur tentang keluarga berencana pascapersalinan danpascakeguguran.

2) Peningkatan kesehatan ibu melalui promosiSafe Motherhooddan Hindari4 Terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyakmelahirkan).

3) Peningkatan kualitas bayi dan anak melalui promosi dan konseling InisiasiMenyusui Dini (IMD) dan dilanjutkan dengan pemberian Air Susu Ibu(ASI) eksklusif, Metode Amenore Laktasi (MAL), imunisasi dasar lengkap,dan makanan bergizi.

4) Promosi pembentukan Ruang Menyusui (Pojok ASI) di fasilitas publik.5) Promosi pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan manusia.


19/24

15

6) Pencegahan penularan penyakit menular seksual (PMS), HIV, dan AIDSmelalui promosi penggunaan kondom proteksi ganda di tempat pelayananKB, VCT (Voluntary Counseling and Testing), dan kelompok populasikunci (resiko tinggi).

7) Pencegahan penularan PMS, HIV, dan AIDS melalui penggunaan jarumsuntik sekali pakai (auto disable syringe) di tempat-tempat pelayanan KB.

8) Promosi pencegahan PMS, HIV, dan AIDS yang terintegrasi dengankelompok kegiatan program KKBPK, untuk peningkatan ketahanankeluarga sadar bahaya PMS, HIV, dan AIDS.

9) Promosi pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA).10) Promosi dan konseling deteksi dini kanker alat reproduksi melalui

pemeriksaan Papsmear/Inspeksi dengan Asam Asetat (IVA) yangterintegrasi dengan pelayanan KB.

11) Promosi deteksi dini kanker payudara melalui Periksa Payudara Sendiri(SADARI).

12) Promosi pencegahan kanker alat reproduksi laki-laki.13) Promosi dan konseling tentang kembalinya kesuburan pasca penggunaan

kontrasepsi.14) Promosi dan konseling penanggulangan infertilitas.15) Promosi dan konseling infertilitas terkait dengan kesehatan reproduksi.16) Promosi dan konseling kesehatan reproduksi lanjut usia.

e. Perwakilan BKKBN Provinsi bekerja sama dengan SKPD terkait melakukanpromosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui media cetak danelektronik (TV lokal, radio lokal, website, koran lokal, majalah, leaflet, poster,booklet) dan media luar ruang (billboard, baliho), iklan layanan masyarakatmelalui radio dan TV, Mobil Unit Penerangan (Mupen), media tradisional, danforum pertemuan yang ada di tingkat provinsi (pertemuan medis teknis, rapatkoordinasi, seminar, dan lain-lain).

f. Perwakilan BKKBN Provinsi bekerja sama dengan SKPD terkait melakukan

advokasi dan menggalang kesepakatan (komitmen) dengan pengambilkebijakan legislatif dan eksekutif, pimpinan fasilitas kesehatan (RSPemerintah dan Swasta, Rumah Bersalin, Dokter dan Bidan Praktik Swasta)untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan promosi dan konselingkesehatan reproduksi. Penggalangan tersebut dilakukan dalam bentukseminar, lokakarya, audiensi, lobi, Round Table Discussion (RTD), danforum-forum lainnya. Hasil kesepakatan berupa dukungan pendanaan, MOU,surat keputusan (SK), SK Tim Pelaksana Pelayanan Keluarga Berencana diRS (PKBRS), dan lain-lain.

3. Tingkat Kabupaten dan KotaPokok kegiatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi di tingkat

kabupaten dan kota diarahkan pada upaya kegiatan kelangsungan hidup ibu,bayi dan anak, pencegahan penyakit menular seksual (PMS), HIV, dan AIDS,pencegahan kanker alat reproduksi (KAR), dan penanggulangan infertilitas,dengan pokok kegiatan sebagai berikut:a. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi sampaidengan kabupaten dan kota oleh tim teknis melalui berbagai kegiatan sepertiseminar, pertemuan, bimbingan teknis, penyuluhan, dan lain-lain.

b. PromosiPromosi dilaksanakan baik secara langsung atau melalui berbagai mediakepada masyarakat luas dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuanserta mengubah sikap dan perilaku positif tentang promosi kesehatanreproduksi.


20/24

16

c. KIP/konselingMateri KIP/konseling dalam peningkatan kegiatan kesehatan reproduksidiberikan kepada masyarakat luas. Metode konseling yang diberikandiarahkan untuk menggunakan metode adaptasi konseling Gallen &Leitenmaier (1987) dari The Johns Hopkins University yang telah dibakukanoleh BKKBN menjadiMetode SATU TUJU.

Sa : Sambut ramah, tawarkan bantuan, kesankan kesediaan diriuntuk mendengarkan dan membantu.

T : Tanya apa masalahnya, bagaimana kondisi dan situasi,pahami, hayati, usahakan supaya bisa sama persepsi.

U : Uraikan sesuai keperluan dengan tujuan agar ia bisamemahami dirinya lebih baik dan melihat dari berbagai sudutpandang, yang selanjutnya bisa memperdalam danmeluaskan pertimbangannya.

Tu : Bantu dia dengan memberikan berbagai gambaran yang adasebagai pilihan yang bisa dipertimbangkan, masing-masing

dengan tinjauan terhadap keuntungan dan kerugian/kelebihandan kekurangan sehingga ia bisa mengambil keputusan.J : Jelaskan dan bicarakan secara rinci mengenai pilihannya.

Bahas berbagai kemungkinan yang bisa terjadi dan sikapuntuk mengantisipasinya.

U : Ulangi hal-hal yang perlu diperhatikan. Percakapan yangpanjang dan isi pembicaraan yang beragam mungkin tidakbisa dirangkum dengan baik.Jadi, ulangi hal-hal yang perlu diperhatikan atau diingatnya,tegaskan inti pembicaraannya. Kalau dirasakan perlumengadakan pertemuan lanjutan, kesankan bahwa ia selaluakan diterima dengan baik atau juga dapat dimaknakan

sebagai pengingat kunjungan ulang.Buat janji, kalau perlu dan jangan memaksa.

C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan promosi dan konselingkesehatan reproduksi maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. PemantauanPemantauan perlu dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan sertakendala dalam proses pelaksanaan kegiatan kesehatan reproduksi di lapangan.Sistem pemantauan dilakukan melalui sistem pencatatan dan pelaporan yang ada

di masing-masing wilayah. Selain itu, pemantauan juga dilakukan oleh pengeloladan pelaksana program KKBPK secara berjenjang, berkala, dan sesuai dengankebutuhan, melalui :a) Tingkat Pusat melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan ke tingkat

provinsi dan tingkat kabupaten/kota bersama-sama dengan PerwakilanBKKBN Provinsi.

b) Tingkat ProvinsiPemantauan kegiatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi dilakukan sebagai berikut:

1) Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan pemantauan secara langsungdan berjenjang serta berkoordinasi dengan Pemerintah DaerahProvinsi tentang pelaksanaan kegiatan promosi dan konselingkesehatan reproduksi untuk mengetahui perkembangan dan


21/24

17

hambatan dalam pelaksanaan program serta memberikan solusi yangdiperlukan.

2) Pemantauan dilakukan mulai dari proses perencanaan,penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan untuk tahun berjalan.

c) Tingkat Kabupaten dan Kota1) SKPD-KB Kabupaten dan Kota melakukan pemantauan secara

langsung dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupatendan Kota tentang pelaksanaan kegiatan promosi dan konselingkesehatan reproduksi untuk mengetahui perkembangan danhambatan dalam pelaksanaan program di lapangan serta memberikansolusi yang diperlukan.

2) Pemantauan dilakukan mulai dari proses perencanaan,penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan untuk tahun berjalan.

2. EvaluasiEvaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana promosi dan konseling kesehatanreproduksi telah dilaksanakan. Evaluasi ini dilakukan oleh pengelola dan pelaksanaprogram KKBPK. Evaluasi dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

a) Tingkat pusat melakukan evaluasi kegiatan promosi dan konseling kesehatanreproduksi mulai dari input, proses, dan output.b) Tingkat Provinsi

Evaluasi tingkat provinsi dilakukan dengan cara:1) Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

promosi dan konseling kesehatan reproduksi di tingkat kabupaten dan kota.Evaluasi mencakup permasalahan atau kendala yang dihadapi di lapangan,penerapan konseling dengan materi kesehatan reproduksi dan laporankegiatan kesehatan reproduksi.

2) Gubernur melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan promosi dan konselingkesehatan reproduksi yang terintegrasi dengan program KKBPK.

Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan,

program, serta kegiatan tahun berikutnya.c) Tingkat Kabupaten dan Kota

Evaluasi tingkat kabupaten dan kota dilakukan dengan cara:1) SKPD-KB Kabupaten dan Kota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

promosi dan konseling kesehatan reproduksi yang mencakup permasalahanatau kendala yang dihadapi di lapangan, penerapan konseling dengan materikesehatan reproduksi dan laporan kegiatan kesehatan reproduksi.

2) Bupati dan Walikota melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan promosi dankonseling kesehatan reproduksi yang terintegrasi dengan program KKBPK.

Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan,program, serta kegiatan tahun berikutnya.

D. PELAPORAN

Pelaporan dilaksanakan untuk melihat sampai sejauh mana kegiatan promosi dankonseling kesehatan reproduksi dilaksanakan.

1. Tingkat ProvinsiPelaporan pelaksanaan kegiatan promosi dan konseling di tingkat provinsimeliputi :a) Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan rekapitulasi data dari SKPD-KB

Kabupaten dan Kota.b) Perwakilan BKKBN Provinsi menyampaikan laporan tentang pelaksanaan

kegiatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi yang terintegrasidengan program KKBPK ke BKKBN dengan tembusan Gubernur.


22/24

18

c) Gubernur menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan promosi dankonseling kesehatan reproduksi yang terintegrasi dengan program KKBPKkepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Kepala BKKBN.

d) BKKBN memberikan feedback ke masing-masing Perwakilan BKKBNProvinsi berdasarkan laporan yang diterima.

e) Pelaporan dilakukan secara berkala dan atau sesuai kebutuhan

2. Tingkat Kabupaten dan KotaPelaporan pelaksanaan kegiatan promosi dan konseling kesehatan reproduksiyang terintegrasi dengan program KKBPK meliputi:a) SKPD-KB Kabupaten dan Kota melakukan pencatatan tentang kegiatan

promosi dan konseling kesehatan reproduksi yang terintegrasi denganprogram KKBPK.

b) SKPD-KB Kabupaten dan Kota menyampaikan laporan tentang pelaksanaankegiatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi yang terintegrasidengan program KKBPK kepada Bupati atau Walikota dengan tembusanKepala Perwakilan BKKBN Provinsi.

c) Bupati dan Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur dengantembusan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.d) SKPD-KB dan Perwakilan BKKBN Provinsi memberikan feedbackke masing-

masing SKPD-KB Kabupaten dan Kota berdasarkan laporan yang diterima.

E. PENDANAAN

Pendanaan kegiatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi dalam programKKBPK dilakukan sebagai berikut :

1. Tingkat ProvinsiPerwakilan BKKBN Provinsi bekerja sama dengan SKPD-KB Provinsi

menyiapkan dana kegiatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi yangbersumber dari APBN dan APBD yang tertuang dalam dokumen perencanaandaerah melalui Musrenbang Provinsi.Provinsi juga menyiapkan dana dari sumber lain misalnya dari lembaga donormaupun pihak-pihak lain.

2. Tingkat Kabupaten dan KotaSKPB-KB Kabupaten dan Kota menyiapkan dana yang bersumber dari APBDdan dari sumber lain, misalnya swasta, lembaga donor maupun pihak-pihak lain.

F. PEMBINAAN, BIMBINGAN DAN FASILITASI

Dalam rangka meningkatkan promosi dan konseling kesehatan reproduksiterintegrasi dengan program KKBPK, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembinaana) Kepala BKKBN melakukan pembinaan ke Perwakilan BKKBN Provinsi

tentang kegiatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi yangterintegrasi dengan program KKBPK.

b) Gubernur cq. Kepala SKPD-KB Provinsi melakukan pembinaan terhadapSKPD-KB Kabupaten dan Kota yang melaksanakan kegiatan promosi dankonseling kesehatan reproduksi.

c) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan pembinaan atas pelaksanaankegiatan peningkatan akses dan kualitas promosi dan konseling kepadaKepala Daerah Kabupaten dan Kota cq. SKPD-KB Kabupaten dan Kota.


23/24

19

d) Bupati dan Walikota cq. Kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kota melakukanpembinaan terhadap fasilitas kesehatan yang melaksanakan kegiatanpromosi dan konseling kesehatan reproduksi terintegrasi program KKBPK.

e) Camat melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan promosi dan konselingkesehatan reproduksi dengan dinas instansi tingkat kecamatan dan LembagaSwadaya dan Organisasi Masyarakat (LSOM).

2. Bimbingan dan Fasilitasia) Kepala BKKBN melakukan bimbingan dan fasilitasi ke Perwakilan BKKBN

Provinsi tentang kegiatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi yangterintegrasi dengan program KKBPK.

b) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi melakukan koordinasi dengan Gubernurcq. Kepala SKPD-KB Provinsi untuk melakukan bimbingan dan fasilitasikegiatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi. Kepala PerwakilanBKKBN Provinsi melakukan koordinasi dengan Bupati dan Walikota dalampemberian bimbingan dan fasilitasi atas pelaksanaan kegiatan peningkatanakses dan kualitas promosi dan konseling kesehatan reproduksi kepada

SKPD-KB Kabupaten dan Kota.c) Bupati dan Walikota cq. Kepala SKPD-KB Kabupaten dan Kota melakukanbimbingan dan fasilitasi terhadap fasilitas kesehatan yang melaksanakankegiatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi terintegrasi programKKBPK.


24/24

BAB IVPENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dalamProgram Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga diharapkandapat dijadikan sebagai acuan bagi para pengelola juga pelaksana program di provinsi,kabupaten, dan kota. Namun, agar Pedoman ini dapat berjalan lebih efektif dan efisien,maka diperlukan penjabaran lebih lanjut sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhandaerah masing-masing.

Pedoman ini perlu dipahami dan di laksanakan secara konsisten dan penuh tanggung jawaboleh seluruh unit kerja demi keberhasilan kegiatan promosi dan konseling kesehatanreproduksi dalam upaya mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 25 Juli 2014KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DANKELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Prof. dr. FASLI JALAL, PhD, SpGK.

Documents

Pedoman kespro JDIH