1

Daftar Isi Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI

2

PEDOMAN AUDITPENGADAAN BARANG DAN JASA

PEMERINTAH

Surat Kepala BPKPNo.S-506/K/D1/2007Tanggal,30 April 2007

3

BAB IPENDAHULUAN

Latar belakang

Tujuan dan peruntukan pedoman

Sistematika pedoman

4

LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan efektivitas dan keseragaman dalam pelaksanaan pengawasan /audit PBJ

5

TUJUAN DAN PERUNTUKAN PEDOMAN

Tujuan : Untuk meningkatkan efektivitas hasil audit PBJ

Peruntukan Pedoman: 1.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 2.SPI BI/BHMN/BUMN/BUMD/Badan Usaha lainnya

6

Sistematika Pedoman

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Umum

BAB III : Persiapan

Audit

BAB IV : Pelaksanaan

Audit

BAB V : Pelaporan

Hasil Audit

BABVI : Pemantauan

TL Hasil Audit

Lampiran

7

BAB IIU M U M

Jenis dan lingkup audit Tujuan dan sasaran audit Standar audit Tahapan audit Metodologi audit Output dan outcome yang diharapkan

8

Jenis dan lingkup audit

Jenis audit; Termasuk dalam audit dengan tujuan

tertentu (lihat;Pasal 4 ayat 4 UU No.15 tahun 2004)

Lingkup Audit; Seluruh kegiatan pengadaan PBJ

sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kepres 80 Tahun 2003

9

ASPEK-ASPEK YANG DIAUDIT

Perencanaan Keuangan Ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan Kewajaran harga Ketepatan kuantitas Ketepatan kualitas Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan

10

TUJUAN DAN SASARAN AUDIT

Untuk meyakinkan bahwa pengadaan BJ dilakukan secara efisien,efektif,terbuka dan bersaing,transparan,adil/tidak diskriminatif dan akuntabel

11

TUJUAN SPESIFIK Meyakinkan; 1.PBJ dilakukan sesuai dengan kebutuhan, baik segi jumlah, kualitas dan waktu 2.Prosedur PBJ yang digariskan terpenuhi 3.kuantitas,kualitas dan harga B/J sesuai dengan kontrak diserahterimakan tepat waktu

12

lanjutan

4.Barang yang diperoleh telah

ditempatkan di lokasi yang

tepat, dipertanggungjawabkan

benar, dimanfaatkan sesuai

tujuan penggunaan

5.Jasa yang diperoleh telah

dimanfaatkan sesuai tujuan

13

Mengidentifikasi;

1.Penyimpangan dalam PBJ

2.Kelemahan SPI atas PBJ

14

SASARAN AUDIT Anggaran belanja barang/jasa termasuk

belanja modal satuan kerja instansi pemerintah,BI/BHMN/BUMN/BUMD dan Badan usaha lainnya

15

STANDAR AUDIT Mengacu kepada Standar Audit APIP

(Kpts.Kepala BPKP No.-Kep-378/k/1996 tanggal 31 mei 1996)

1.Standar Umum 2.Standar Koordinasi dan kendali mutu 3.Standar Pelaksanaan 4.Standar Pelaporan 5.Standar Tindak lanjut

16

TAHAPAN AUDIT Persiapan Audit Pelaksanaan Audit Pelaporan hasil Audit Pemantauan tindak lanjut hasil Audit

17

METODOLOGI AUDIT

Desk Audit Field Audit Benchmarking Penggunaan Tenaga Ahli Audit Investigatif

18

OUTPUT DAN OUTCOME YANG DIHARAPKAN

OUTPUT;

Laporan hasil audit PBJ

OUTCOME;

Dimanfaatkannya LHA untuk

pengambilan keputusan.

19

BAB IIIPERSIAPAN AUDIT

Tujuan persiapan audit

Tahapan persiapan audit

Audit program persiapan audit

20

TUJUAN PERSIAPAN AUDIT

Untuk mendapatkan informasi umum mengenai kegiatan PBJ yang akan diaudit

Agar auditor memperoleh pemahaman secara umum dan menyeluruh mengenai kegiatan PBJ yang akan diaudit

Untuk memudahkan melakukan langkah-langkah audit selanjutnya

21

TAHAPAN PERSIAPAN AUDIT

Pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan auditan

Pengumpulan informasi umum

Pengujian pendahuluan

Menyusun ikhtisar hasil persiapan audit

22

AUDIT PROGRAM PERSIAPAN AUDIT

Mencakup ;

1.langkah kerja

2.waktu

3.tempat

4.pihak-pihak yang akan

ditemui/dimintai keterangan

5.informasi lainnya

23

BAB IVPELAKSANAAN AUDIT

Tujuan pelaksanaan audit

Tahapan pelaksanaan audit

Audit program pelaksanaan audit

24

TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT

Untuk memperoleh pembuktian mengenai kondisi pelaksanaan pengadaan BJ apakah telah sesuai dengan kriteria pengadaan yang efektif,efisien dan ekonomis

25

TAHAPAN PELAKSANAAN AUDIT

Pengujian sistem pengendalian intern proses PBJ

Pengujian lanjutan atas pelaksanaan PBJ

Penyusunan ikhtisar hasil pelaksanaan audit

Pembahasan hasil pelaksanaan audit

26

AUDIT PROGRAM PELAKSANAAN AUDIT

Diarahkan untuk menguji aspek-aspek pelaksanaan PBJ antara lain :

-Perencanaan -Ketaatan prosedur pelaksanaan PBJ pada peraturan

per-uu yang berlaku -Kewajaran harga -Ketepatan kuantitas -Ketepatan kualitas -Ketepatan waktu -Pemanfaatan -Indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)

27

PENYIMPANGAN DALAM PROSES PBJ

1. Perencanaan pengadaan

2. Pembentukan panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan

3. Penyusunan dan pengesahan HPS

4. Penyusunan dan pengesahan dokumen pemilihan penyedia BJ

28

Lanjutan 1

5. Pengumuman pelelangan/seleksi/pengadaan

6. Prakualifikasi/Pascakualifikasi penyedia BJ

7. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan penyedia BJ

8. Penjelasan(Aanwijzing)

29

Lanjutan 2

9. Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran

10. Evaluasi penawaran

11. Pengumuman pemenang

12. Sanggahan peserta lelang

13. Penunjukan pemenang lelang

14. Penandatanganan kontrak

30

Lanjutan 3

15. Pelaksanaan kontrak/penyerahan BJ

16. Pembayaran dan pelaporan

17. Potensi penyimpangan dalam pemanfaatan

31

1. PERENCANAAN PENGADAAN

Penggelembungan anggaran Rencana pengadaan yang diarahkan Pengumuman tidak terbuka Paket direkayasa Memecah pengadaan untuk

menghindari pelelangan Memecah paket yang merupakan

kesatuan konstruksi

32

Lanjutan 1 Menyatukan beberapa kegiatan yang

tersebar dengan mengabaikan efisiensi Menggabungkan paket pekerjaan yang

seharusnya dapat dilakukan pengusaha kecil

Rencana pembelian tidak sesuai kebutuhan

Jadwal waktu tidak realistis

33

Lanjutan 2 Pemilihan metode pengadaan tidak tepat Pemilihan metode evaluasi tidak tepat Direncanakan swakelola tetapi dilaksanakan

kontraktual Jadwal waktu pendaftaran dan pengambilan

dokumen berbeda Biaya pendukung pengadaan tidak tersedia

34

2. PEMBENTUKAN PANITIA/PEJABAT/UNIT LAYANAN

PENGADAAN Tidak memiliki sertifikat keahlian PBJ

atau bukti keikut sertaan dalam pelatihan PBJ

Tertutup/tidak transparan Tidak memiliki integritas Memihak pada kelompok tertentu Tidak independen Perangkapan jabatan

35

3. PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN HPS

HPS tidak ada HPS tidak ditandatangani seluruh panitia HPS tidak disahkan PPK Harga B/J dalam HPS mengarah pada merk tertentu Nilai estimasi sulit diperoleh Mark up dalam HPS Harga dasar tidak standar Estimasi harga tidak sesuai aturan Referensi harga HPS fiktif Penambahan item biaya yang tidak diperkenankan

36

4. PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN

PEMILIHAN PBJ Dokumen pemilihan tidak disahkan PPK Persyaratan teknis mengada-ada Kriteria evaluasi tidak ada Spesifikasi teknis mengarah pada kelompok

tertentu Penambahan kriteria evaluasi yang tidak

perlu Dokumen lelang tidak standar Dokumen lelang tidak lengkap

37

5. PENGUMUMAN PELELANGAN/SELEKSI/

PENGADAAN Tidak diumumkan Diumumkan tapi tidak dimedia yang

ditetapkan Pendaftaran/pengambilan dokumen harus

membawa dokumen asli Pengumuman lelang pada hari libur Pengumuman lelang palsu Materi pengumuman membingungkan Jangka waktu pengumuman singkat Pengumuman lelang tidak lengkap

38

6. PRAKUALIFIKASI/PASCAKUALIFIKASI PENYEDIA B/J

Tidak memenuhi syarat kualifikasi tetapi diluluskan

Dokumen kualifikasi dipalsukan Dokumen kualifikasi tidak didukung data

otentik Evaluasi panitia tidak sesuai kriteria Metode pelelangan tidak tepat Kriteria evaluasi tidak ada/tidak jelas Melakukan prakualifikasi massal

39

7. PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN

PEMILIHAN PENYEDIA BJ Dokumen lelang yang diserahkan tidak sama Waktu pendistribusian terbatas Penyebarluasan dokumen cacat Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari Pendaftaran dan pengambilan dokumen

dinyatakan tidak boleh diwakilkan Pendaftaran/pengambilan dokumen harus

membawa dokumen asli

40

8. PENJELASAN(AANWIJZING)

Penjelasan terbatas pada kelompok tertentu Informasi terbatas Tidak ada partisipasi masyarakat Penjelasan kontroversial Tidak ada dokumentasi rapat penjelasan BA penjelasan tidak disebarkan ke peserta Perubahan penting tidak dituangkan dalam

dokumen pemilihan

41

9. PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

Tempat penyerahan dokumen direlokasi Batas akhir pemasukan dokumen diundur atau

dimajukan tanpa ada adendum dalam dokumen pemilihan

Penyimpanan dokumen penawaran tidak aman Dokumen yang terlambat masih diterima Penyerahan dokumen fiktif Dokumen penawaran tidak lengkap Pembukaan dokumen penawaran hari libur Pembukaan dokumen penawaran ditunda tanpa

alasan yang jelas

42

10. EVALUASI PENAWARAN

Kriteria evaluasi cacat Tempat evaluasi tersembunyi Peserta lelang menurun secara

mencolok Dokumen penawaran diganti Surat penawaran palsu

43

11. PENGUMUMAN PEMENANG

Pemenang tidak diumumkan Pengumuman pemenang tidak

diberitahu ke seluruh peserta lelang Pengumuman terbatas Pengumuman tersembunyi Tanggal pengumuman ditunda-tunda Tidak sesuai kaidah atau tidak ada

masukan dari masyarakat

44

12. SANGGAHAN PESERTA LELANG

Surat sanggahan tidak ditanggapi Jawaban sanggahan ditunda-tunda Tidak seluruh sanggahan ditanggapi Substansi sanggahan tidak ditanggapi Sanggahan proforma untuk menghindari

tuduhan proses lelang diatur

45

13. PENUNJUKAN PEMENANG LELANG

Surat penunjukan tidak lengkap Surat penunjukan ditunda

pengeluarannya Surat penunjukan dikeluarkan terburu-

buru Surat penunjukan tidak sah Tanggal kontrak mendahului tanggal

penunjukan

46

14. PENANDATANGANAN KONTRAK

Adanya kejanggalan kontrak Penandatanganan kontrak kolusif Penandatanganan konrak ditunda dengan

sengaja Panandatanganan kontrak tertutup Penandatanganan kontrak tidak sah Kontrak di atas Rp 50 juta tidak dilengkapi

surat jaminan pelaksanaan Tanggal surat jaminan pelaksanaan lebih

belakangan dari tanggal kontrak

47

15. PELAKSANAAN KONTRAK/PENYERAHAN B/J

Volume pekerjaan yang diserahkan tidak sesuai kontrak

Kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak

Kualitas pekerjaan rendah Penyerahan terlambat Perintah perubahan volume dalam rangka KKN Kriteria penerimaan barang bias Jaminan pasca jual palsu Data lapangan dipalsukan

48

16. PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

Pembayaran tidak sesuai kemajuan fisik Pembayaran fiktif Pajak/PNBP kurang dipungut/disetor Pelaporan tidak dilaksanakan Pelaporan tidak sesuai keadaan Pelaporan tidak lengkap Pelaporan tidak sesuai peraturan Tidak dibuat BA pembayaran

49

17. POTENSI PENYIMPANGAN PEMANFAATAN

Kuantitas barang yang diterima tidak sesuai kebutuhan

Kualitas barang yang diterima tidak sesuai kebutuhan

Penyerahan barang dilokasi yang tidak tepat

B/J belum/tidak dapat dimanfaatkan

50

BAB V PELAPORAN HASIL AUDIT

1. Tujuan pelaporan hasil audit

2. Materi pokok laporan hasil audit

3. Format laporan hasil audit

4. Distribusi laporan hasil audit

51

1. TUJUAN LAPORAN AUDIT

Memberikan informasi objektif pada pihak terkait

Menyajikan hasil penilaian atas kondisi pelaksanaan pengadaan B/J

Menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan,perencanaan,pelaksanaan,pengendalian

52

3. MATERI POKOK LAPORAN HASIL AUDIT

A. Dasar audit

B. Tujuan audit

C. Ruang lingkup audit

D. Data pengenal

E. Uraian hasil audit

F. Uraian temuan hasil audit

G. Hal-hal penting lainnya yang perlu diperhatikan

53

A. DASAR AUDIT Peraturan atau ketentuan yang

mendasari dilakukan audit

54

B. TUJUAN AUDIT

LIHAT BAB II DI ATAS

55

C. RUANG LINGKUP AUDIT

Tahun anggaran

Periode audit

Luas pengujian

56

D. DATA PENGENAL

LIHAT LAMPIRAN III

57

E. URAIAN HASIL AUDIT

Memuat;

1.realisasi keuangan

2.pencapaian target penyelesaian

kegiatan

3.pemenuhan kewajiban pajak/PNBP

4.hasil pengujian proses pengadaan

58

F. URAIAN TEMUAN HASIL AUDIT

Harus memenuhi atribut;

1.judul

2.kondisi

3.kriteria

4.penyebab

5.akibat

6.komentar penanggung jawab kegiatan

59

LANJUTAN

7.tanggapan auditor atas komentar

tersebut

8.rekomendasi perbaikan

9.tindak lanjut jika sudah ada

60

TEMUAN YANG DAPAT DITERUSKAN KEPADA USERS

Material

Berdasarkan fakta,bukti cukup,relevan dan kompeten

Dikembangkan secara objektif

61

KLASSIFIKASI TEMUAN

Kode 01;kejadian yang merugikan keuangan negara Kode 02;kewajiban penyetoran kepada negara,BI/BHMN/BUMN/BUMD/BUL Kode 03;pelanggaran peraturan perundang- undangan Kode 04;pelanggaran prosedur/tatakerja yang berlaku khusus bagi organisasi ybs Kode 05;penyimpangan ketentuan pelaksanaan anggaran

62

Lanjutan Kode 06;hambatan terhadap kelancaran

proyek Kode 07;hambatan terhadap kelancaran

tugas/fungsi Kode 08;kelemahan administrasi Kode 09;ketidaklancaran pelayanan kepada

masyarakat Kode 10;temuan audit lainnya

63

G. HAL-HAL PENTING LAINNYA YANG PERLU DIPERHATIKAN

Hal-hal yang perlu diinformasikan kepada users namun tidak dimasukkan dalam temuan audit

64

3. FORMAT LAPORAN HASIL AUDIT

LIHAT LAMPIRAN III

65

4. DISTRIBUSI LAPORAN HASIL AUDIT

Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku diorganisasi masing-masing

Sesuai pasal 48 keppres 80/2003(Perpres 8/2006)tembusan laporan disampaikan ke BPKP

Penyampaian selambat-lambatnya 2 minggu setelah tanggal laporan

66

BAB VI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

TUJUAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

PELAKSANAAN PEMANTAUAN HASIL AUDIT

67

TUJUAN PEMANTAUAN TL HASIL AUDIT

Untuk mendorong percepatan pelaksanaan serta ketepatan pelaksanaan TL sesuai rekomendasi

68

PELAKSANAAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Sebelum penyampaian laporan diterbitkan surat penegasan

Satu bulan setelah laporan terbit tidak ada TL,dibuat surat penegasan kedua

Dua bulan setelah penegasan kedua tidak ada TL,dibuat penegasan ketiga,tembusan keatasan auditan ybs

69

Dalam hal rekomendasi tidak ditindak lanjuti ,dilakukan pembahasan dengan pimpinan auditan sebab-sebab tidak dilakukan TL

Setelah penegasan ketiga ,untuk rekomendasi yang mengandung potensi kerugian negara tidak ada TL,maka perlu dipertimbangkan untuk audit investigatif

70