PARTAI POLITIK

Menurut Robert Michels (1984)

Orang politik yang merupakan satu-satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk

kemauan kolektif.

Menurut Yves Meny dan Andrew Knapp (1998)

“A democratic system without political parties or with a single party is imposible or at

any rate hard to imagine “

Suatu sistem politik dengan hanya 1 partai politik, sulit sekali disebut demokratis apalagi

jika tanpa partai politik sama sekali.

Tingkatan atau derajat pelembagaan dibagi menjadi 3 parameter :

1. It’s age

2. The depersonalization of organization

3. Organizational differention

Diartikan secara umum sebagai suatu kelompok yang diorganisasi yang anggotanya mempunyai

orientasi ,nilai-nilai ,dan cita-cita yang sama. Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan

berebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusionil untuk melaksanakan kebijaksanaan -

kebijaksanaan mereka.

Asal - usul partai politik

Menurut Ramlan Surbakti berasal dari 3 teori :

1. Teori Kelembagaan

2. Teori Situasi Historik

3. Teori Pembangunan

Fungsi partai politik

Menurut Miriam Boediardjo (2008) ada beberapa fungsi partai politik

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik

2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik

3. Partai sebagai sarana rekrutmen politik

4. Partai sebagai sarana pengatur konflik (conflict management)

Klasifikasi Partai

Dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya :

1. Partai Massa

2. Partai Kader

Dilihat dari segi sifat dan orientasi :

1. Partai Lindungan (patronage party)

2. Partai Ideologi atau Partai Azas (weltanschuungs partei atau programmatic party)

Menurut Maurice Duverger, dalam bukunya “Political Parties”dibagi atas beberapa system :

Partai Tunggal (one party aystem)

Partai yang satu-satunya dalam suatu negara maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan

dominan diantara beberapa partai lainnya. Contoh : di Negara Pantai gading, Mali, RRC dll.

Partai Dwipartai (two party system)

Adanya dua partai atau adanya beberapa partai, tetapi dengan peranan dominan pada 2

partai.Contoh : AS, Filipina, dll

Sistem multipartai (multiparty system)

Sistem ini lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik daripada sistem dwipartai.

Sistem multipartai dikemukakan di Indonesia, Malaysia, Negeri Belanda, Perancis , Swedia ,dsb.

Kelompok Kepentingan (Interest Group)

Kepentingan adalah kebutuhan, keinginan, nilai-nilai yang diharapkan oleh rakyat yang

diperjuangkan untuk dipenuhi oleh pemerintah atau lembaga-lembaga pembuat

keputusan. Tujuannya untuk memperjuangkan suatu “kepentingan “ dan mempengaruhi

lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau

menghindarkan keputusan yang merugikan.

Gabriel A. Almond, sebagai dikutip oleh Mas’oed dan Andrew (2003) mengatakan ada beberapa jenis

kelompok kepentingan yaitu :

Kelompok Anomik

Yaitu kelompok yang terbentuk oleh unsure-unsur dalam masyarakat ssecara spontan atau

hanya seketika. Kelompok ini adalah kelompok yang tidak terorganisasi dan parsialyang selalu

melakukan kegiatan anomik yaitu kegiatan dengan cara-cara nonkonvensional.

Kelompok Non-Asosiasional

Kelompok ini memiliki kesamaan dengan kelompok anomi yaitu tidak terorganisasi. Contoh :

kelompok-kelompok yang didasarkan keluarga, etnik, agama, sal daerah, kelas dan status yang

menyatakan kepentingannya melalui individu-individu klik-klik, kepala keluarga dll.

Kelompok Institusional

Kelompok Institusional memiliki sifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik atau social selain

artikulasi kepentingan. Contoh : MU, NU,Muhammadiyah dll.

Kelompok Asosiasional

Kelompok ini meliputi serikat buruh, perkumpulan pengusaha dan industriawan, kelompok

pengacara dsb. Kelompok ini menyatakan kepentingannya secara khusus, menggunakan staf

professional dan memiliki prosedur teratur untuk merumuskan kepentingannya yang melalui

basis organisasi yang kuat, taktik dan tujuan yang diakui kebenarannya oleh masyarakat.