Click here to load reader

Paparan Pembuka KNPK 2016

  • View
    230

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Paparan Pembuka KNPK 2016

  • Pertemuan Puncak

    KONFERENSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSIREFORMASI SISTEM LEMBAGA PENEGAK HUKUM DAN OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK

    JAKARTA, 1 Desember 2016

  • Laporan PelaksanaanKNPK 2016

  • Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016

    Senior Official Meeting (SOM) Rabu, 23 November 2016

    Puncak KNPK Kamis, 1 Desember 2016

  • TUJUAN KEGIATAN

    1. Mendapatkan informasi, melakukanevaluasi dan sinergi terhadap inovasi yangtelah dilakukan oleh K/L/O/P serta LembagaPenegak Hukum khususnya terkaitpelayanan publik, reformasi birokrasi danmanajemen perkara;

    2. Melaporkan kepada publik inovasi-inovasitersebut untuk mewujudkan pemerintahanyang transparan, berintegritas danakuntabel.

  • REKOMENDASI SOM KNPK 2016

    1. Sistem/aplikasi berbasis IT yang terintegrasi untuk

    meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan

    publik;

    2. Penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Single

    Identity Number dalam pelayanan publik;

    3. Interkoneksi data dan sistem antar

    lembaga/kementerian untuk efisiensi pelayanan publik;

    4. Peran strategis masyarakat untuk meningkatkan kualitas

    pelayanan publik dengan menempatkan Masyarakat

    sebagai penilaian keberhasilan melalui evaluasi berbasis

    dampak.

  • 5. Keberlanjutan program Reformasi Birokrasi dalam

    pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia

    lembaga penegak hukum, termasuk penggunaan

    penilaian dengan mengacu evaluasi berbasis dampak

    terhadap publik;

    6. Penguatan Sistem Pengawasan Internal;

    7. Penanganan perkara yang berintegritas dan

    professional serta adanya standar waktu penanganan

    perkara untuk menjamin kepastian hukum;

    REKOMENDASI SOM KNPK 2016

  • 8. Penerapan Sistem Penanganan Perkara Terpadu

    (SPPT) antara Kepolisian dan Kejaksaan serta

    optimalisasi kewajban pelaporan SPDP dari Kejaksaan

    dan Kepolisian kepada KPK melalui E Korsup berbasis

    online; serta

    9. Dukungan anggaran yang cukup dalam penanganan

    perkara termasuk pada tahap pengaduan

    masyarakat, penyelidikan, penyidikan dan

    penuntutan yang berbasis at cost khususnya di

    Kepolisian dan Kejaksaan.

    REKOMENDASI SOM KNPK 2016

  • 1. Pemerintah perlu segera membentuk Arah Kebijakan yangmenjadi Payung setiap inisiatif anti korupsi di Indonesia,termasuk membentuk mekanisme koordinasikelembagaan.

    2. Peningkatan transparansi manajemen penanganan kasusoleh Aparat Penegak Hukum melalui pembangunanDatabase Penanganan Perkara.

    3. Penguatan kelembagaan penegak hukum terkaitKoordinasi, Capacity Building, dan Sistem PenangananPerkara.

    4. Pemerintah perlu mempercepat penyelesaian masalahpenyelamatan aset melalui pengesahan RUU PerampasanAset, RUU Ekstradisi, dan Mutual Legal Assistance.

    Rekomendasi IACF 2016

  • Rekomendasi IACF 2016

    5. Penegakan mekanisme pencegahan konflikkepentingan antara penyelenggara layanan publikdengan sektor swasta.

    6. Membuka dokumen kontrak antara pemerintahdengan pihak ketiga dalam Pengadaan Barangdan Jasa serta memperkuat monev LKPP untukmenjamin akuntabilitas Pengadaan Barang danJasa (PBJ).

  • Pertemuan Puncak

    KONFERENSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI

    REFORMASI SISTEM LEMBAGA PENEGAK HUKUM DAN OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK

    JAKARTA, 1 Desember 2016

  • SAMBUTAN Ketua KPK

  • 17 17 1924 23

    26 28 2830 32 32

    34 3632 32 33

    3633

    35 34 35 3437

    3538 38

    36

    2825 25 25 20

    24 24 2634 36

    3835

    50 51 51

    45 44 43

    49 5052

    Indonesia

    Thailand

    Filipina

    Malaysia

    Corruption Perception Index Steady Increased Trend

  • WJP Rule of Law Index 2015 World Justice Project

    -2 -2 -4

  • Keynote Speech Presiden RepublikIndonesia

  • TERIMA KASIHJakarta, 1 Desember 2016

Search related