Paparan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada Rakernas BKPRN 2013

1

LAPORAN PELAKSANAAN AGENDA KERJA BKPRN TAHUN 2012-

2013

Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

Oleh:Menteri PPN/Kepala Bappenas

selaku Sekretaris Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

Jakarta, 7 November 2013


KERANGKA LAPORAN1

• PENETAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG TAHUN 2013

2• PEMANTAPAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI PENATAAN

RUANG NASIONAL DAN DAERAH

3 • PENYELESAIAN KONFLIK PEMANFAATAN RUANG

4• AGENDA KERJA BKPRN 2012-2013 YANG BELUM

TERSELESAIKAN

5 • ISU STRATEGIS BIDANG TATA RUANG

6 • PENUTUP

2


1. PENETAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG TAHUN 2013

A. STATUS PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2013

B. STATUS PENETAPAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG TAHUN 2012-2013

C. UPAYA PERCEPATAN PENETAPAN PERDA RTRW

D. PENINJAUAN KEMBALI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG

3


4

A. STATUS PENYELESAIAN PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH

No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN

No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

No.68 Tahun 2010 tentang Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

No.8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

RPP dalam tahap pembahasan:

• RPP Penataan Wilayah Pertahanan Negara

• Rencana penetapan: Tahun 2013

Dari 5 PP, 4 yang telah ditetapkan:


5

B. STATUS PENETAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG TAHUN 2012- 2013

Perda RTRW Kota

Perda RTRW Kabupaten

Perda RTRW Provinsi

Perpres RTR KSN

Perpres RTR Pulau dan Kepulauan

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

20122013Total

54

55

1417

33

398249

202

9867

56

%

7

76

Status per 1 November 2013


6


7

C. UPAYA PERCEPATAN PENETAPAN PERDA RTRWUPAYA PERCEPATAN KETERANGAN

• Penyelesaian permasalahan kehutanan melalui mekanisme Penerapan Kawasan yang Belum Ditetapkan Perubahan Peruntukan Ruangnya (Holding Zone).

• Untuk pengaturan penerapan mekanisme Holding Zone:1. Telah terbit Inpres No.8 Tahun 2013 tentang

Penyelesaian Penyusunan Perda tentang RTRWP dan RTRWK;

2. Telah disiapkan Rancangan SEB Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Kehutanan tentang Percepatan Penyelesaian Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Penerapan Kawasan yang Belum Ditetapkan Perubahan Peruntukan Ruangnya (Holding Zone)

Rancangan SEB telah disampaikan oleh Menko Perekonomian selaku Ketua BKPRN melalui Surat No.S.219/M.EKON/10/2013 tertanggal 25 Oktober 2013 kepada Menteri terkait untuk segera ditandatangani.


8

D. PENINJAUAN KEMBALI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG

• Telah dilakukan penjaringan aspirasi stakeholders yang terkait dari tingkat pusat sampai dengan daerah.

• Hasil dari kegiatan peninjauan kembali ditargetkan selesai pada tahun 2014.

A. PERATURAN PEMERINTAH NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN)

• Sedang dilakukan audit pemanfaatan ruang dalam periode 5 tahun pelaksanaan perpres tersebut.

B. PERPRES NO. 54 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN RUANG KAWASAN JABODETABEKPUNJUR


9

2. PEMANTAPAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL DAN DAERAH

A. RAKORNAS BKPRD TAHUN 2013

B. PENETAPAN PEDOMAN TATA KERJA SEKRETARIAT BKPRN


10

A. RAKORNAS BKPRD TAHUN 2013

Rakornas BKPRD Tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 10-12 April 2013 di Padang, Sumatera Barat, dengan tema: “Optimalisasi Peran dan Fungsi BKPRD dalam rangka Mewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah yang Berkualitas”

Isu-isu strategis kelembagaan penataan ruang daerah sebagai masukan bagi penyelenggaraan penataan ruang daerah, di antaranya:- Perlunya mekanisme dan tata kerja BKPRD; - Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang penataan ruang; dan

- Perlunya penguatan peran dan fungsi BKPRD sebagai wadah koordinasi penataan ruang daerah dan dalam pengendalian pemanfaatan ruang daerah.


11

B. PENETAPAN PEDOMAN TATA KERJA SEKRETARIAT BKPRN

Pedoman Tata Kerja Sekretariat BKPRN merupakan operasionalisasi lebih lanjut dari Permenko Bidang Perekonomian Nomor PER-02/M.EKON/10/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPRN. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja BKPRN dalam rangka menuju organisasi yang modern dan profesional. Pedoman Tata Kerja Sekretariat BKPRN yang ditetapkan melalui Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.46/M.PPN/HK/03/2013, meliputi: i) Struktur organisasi dan hubungan antar organ; ii) Sidang, rapat dan kegiatan lainnya; iii) Naskah dinas, tata cara persuratan, serta dokumentasi, sistem informasi (e-BKPRN) dan kehumasan.


12

No Lokasi Konflik

TAHUN 20121 Tiga Raksa dan Balaraja,

Kab.Tangerang Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan, Komersil dan Industri

2 Kec.Kosambi, Kab.tangerang Rencana Pembangunan Kawasan Perumahan Terpadu dan Pariwisata

3 Desa Kohod, Pakuhaji, Kab.Tangerang

Pembangunan kawasan perumahan dan Komersil

4 Tiga Raksa dan Balaraja, Kab.Tangerang

Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan, Komersil dan Industri

5 Kabupaten Batang, Jawa Tengah

Rencana Pembangunan PLTU di Kabupaten Batang yang berbatasan dengan Taman Wisata Alam Laut Daerah Ujungnegoro-Roban

6 Kab. Kebumen, Jawa Tengah Konflik pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten Kebumen

7 Kel. Jimbaran, Kab. Badung, Bali

Rencana pembangunan Bali International Park (BIP)

KONFLIK YANG TELAH MENDAPAT REKOMENDASI PENYELESAIAN OLEH BKPRN

3. PENYELESAIAN KONFLIK PEMANFAATAN RUANG


13

No Lokasi KonflikTAHUN 20131 Desa Tajur, Kec.Citereup,

Kab.BogorRencana Pembangunan Perumahan non Dinas Prajurit TNI AD

2 Desa Hambalang, Kec. Citeureup, Kab. Bogor

Pembangunan Sekolah Tinggi Kepemerintahan dan Kebijakan Publik (STKKP) Indonesia Cerdas Unggul

3 Desa Tobat ,Kec. Balaraja. Kab. Tangerang, Banten

Rencana Pembangunan Kawasan Industri di Zona B2 (Zona Budi Daya 2)

4 Desa Sukawali, Kec. Paku Haji, Kab.Tangerang, Banten

Rencana Pembangunan Perumahan Terpadu di Zona B2 (Zona Budi Daya 2)

5 Desa Benda, Kec. Sukamulya, Kab. Tangerang, Banten

Rencana Pembangunan Penggemukan Ternak Sapi dan Rumah Potong Hewan di Zona B5 (Zona Budi Daya 5)

6 Kabupaten Demak Rencana Pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)

KONFLIK YANG TELAH MENDAPAT REKOMENDASI PENYELESAIAN OLEH BKPRN (2)


14

4. AGENDA KERJA BKPRN 2012-2013 YANG BELUM TERSELESAIKAN

1• PENYELESAIAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG

2• PENYUSUNAN INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

3 • MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK PEMANFAATAN RUANG


15

5. ISU-ISU STRATEGIS BIDANG TATA RUANGBanyaknya peraturan perundangan terkait ruang yang perlu disinkronkan

Kompetensi SDM penyelenggara penataan ruang yang belum memadai

Kurangnya kapasitas dan koordinasi kelembagaan di bidang penataan ruang Belum terintegrasinya indikasi program dalam RTR dengan rencana pembangunan dan program sektoral

Tingginya variasi kualitas Rencana Tata Ruang

Masih lemahnya penegakan hukum dalam implementasi Rencana Tata Ruang Belum lengkap dan belum operasionalnya perangkat pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruangMasih terbatasnya sistem informasi penataan ruang dalam rangka monitoring dan evaluasi


16

6. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Agenda Kerja BKPRN Tahun 2012-2013 menjadi pokok bahasan dalam Sidang Komisi Rakernas BKPRN 2013Laporan Pelaksanaan Agenda Kerja BKPRN Tahun 2012-2013 dan Hasil Rakernas BKPRN 2013 akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMN 2015-2019 mendatang

17

Terima Kasih

Documents

Paparan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada Rakernas BKPRN 2013