Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

Dasar HukumPendahuluanBPRS IndonesiaBPRS Provinsi

UU Nomor 44 tahun2009 tentang Rumah SakitPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah SakitPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia

Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

Pembinaan dan pengawasan tersebut diarahkan untuk:Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakatPeningkatan mutu pelayanan kesehatanKeselamatan pasienPengembangan jangkauan pelayananPeningkatan kemampuan kemandirian Rumah Sakit

Pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat dapat dilakukan secara internal dan eksternal

Secara internal Dewan Pengawas Rumah Sakit

Secara eksternal Badan Pengawas Rumah Sakit

Pengawas Internal: DewasTugas

Pengawas Ekternal : BPRSP tugasMenentukan arah kebijakan rumah sakit;Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit; danMengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan per UU an.Tidak ada tugas untuk menerima pengaduan ???

Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di wilayahnya;Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit di wilayahnya;Mengawasi penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;Melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada BPRSI;Melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; danMenerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa derngan cara mediasi.

Pasien dan Keluarga

BPRS Provinsi

BPRS

UU 44 / 2009Rumah Sakit

Dewan Pengawas Rumah SakitTUJUAN Mempermudah akses mendapat pelayanan kesehatanMemberikan perlindungan terhadap keselamatanMempertahankan dan meningkatkan mutu pelayananMemberIkan kepastian hukumTUGAS BPRS .IND:Buat Pedoman Was BPRS Prov2. Btk Sist Pelaporan & Sist Informasi Jejaring3. Analisis Was & rek ke Pem.

TUGAS BPRS.P:Awasi-Jaga H&K PasienAwasi-Jaga H&K RSEtika RS-Profesi UUPengaduanLapor ke BPRSIRekom KE Pemda Pembinaan dan pengawasan diarahkanpemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakatpeningkatan mutu pelayanan kesehatan;keselamatan pasien ;pengembangan jangkauan pelayanan; danpeningkatan kemampuan kemandirian Rumah Sakit.TUGAS DEWAS :a.Tentukan arah kebijakan RSb. Setujui&awasi lak rencana strategis;c. Nilai & setujui lak rencana anggaran;d. Awasi laks kendali mutu dan kendali biaya;e. Awasi & jaga hak dan kewajiban pasien;f. Awasi &jaga hak dan kewajiban RSg. Awasi kepatuhan penerapan etika RS, etika profesi, dan Per.PerundangundanganPENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL RUMAH SAKITMenurut Siagian (1982 : 135) Pengawasan adalah proses pengawasan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.TINGKAT RSTINGKATPROVINSITINGKATPUSAT

TINGKAT KAB- KOTA ?

PemerintahMasyarakatProfesiRS

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RUMAH SAKIT ( UU RS )

MUTU MEDIS KESELAMATAN PASIEN - RS MUTU MANAJEMENASES PASIEN BIAYA RS(KEUANGAN)

DEWANPENGAWAS

DIREKSI

MASYARAKAT

PASIEN - KELUARGAStake Holder :Kem KesPemerintahMasyarakatDinkes ProvBPRS PusatBPRS ProvDinkes kab/kotaPEMBINAAN - PENGAWASAN PERSI / AS.RSPERHIM- PROFESIDOKTERPERAWATPemilikRSMASYARAKATKomite Nas Keselamatan Pasien RSAgung 10-12UUD 1945 PS 28 H AYAT 1 DAN PASAL 34 AYAT 3UU NO 8 / 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN UU NO 29 TH 2004 TTG PRAKTEK KEDOKTERAN UU NO 40 TH 2004 TTG SJSN UU NO 11 TH 2005 TTG PENGESAHAAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC,SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS UU NO 11 TH 2008 TTG KETERBUKAAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIKUU NO14 TH 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UU TENAGA KERJA, UU IMIGRASIUU NO 25 TH 2009 TTG PELAYANAN PUBLIKUU NO 36 TH 2009 TENTANG KESEHATANUU NO 43 TH 2009 TENTANG KEARSIPANUU NO 24 TH 2011 TENTAMG BPJSUU NO 44 TH 2009 TENTANG RUMAH SAKITKARSJCIISOTIM KPRS KOMITE MEDIS ETIKA / UU SPI

Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia merupakan unit nonstruktural di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, yang bertanggung jawab kepada Menteri dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia berjumlah maksimal 5 orang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 4 orang anggotaKeanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia terdiri dari unsur pemerintah, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan tokoh masyarakat

Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dibantu sekretariat yang dibantu oleh seorang sekretarisBiaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara

Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia bertugas:Membuat pedoman tentang pengawasan Rumah Sakit untuk digunakan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi;Membentuk sistem pelaporan dan sistem informasi yang merupakan jejaring dari Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia dan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi; danMelakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan.

BPRS mempunyai wewenang:Menyusun tata cara penanganan pengaduan dan mediasi oleh BPRS Provinsi;Menyusun pedoman, sistem pelaporan, dan sistem informasi jejaring dari BPRS dan BPRS Provinsi untuk ditetapkan oleh Menteri;Meminta laporan dari BPRS Provinsi dan melakukan klarifikasi mengenai pengaduan masyarakat dan upaya penyelesaian sengketa;Meminta laporan mengenai hasil pembinaan dan pengawasan dari BPRS Provinsi;

Meminta informasi dan melakukan koordinasi dengan BPRS Provinsi, instansi pemerintah, dan lembaga terkait dalam menyusun pedoman tentang pengawasan rumah sakit dan membentuk sistem pelaporan dan sistem informasi;Memberikan rekomendasi kepada Menteri dan gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;Memberikan usulan pembentukan BPRS Provinsi kepada gubernur; danMemberikan rekomendasi kepada Menteri dan Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran.

Gubernur dapat membentuk BPRS Provinsi untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara eksternal di tingkat provinsiDalam hal BPRS Provinsi belum dibentuk, tugas pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara eksternal di tingkat provinsi dilaksanakan oleh dinas kesehatan provinsiBPRS Provinsi merupakan unit nonstruktural di dinas kesehatan provinsi, yang bertanggung jawab kepada gubernur dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

BPRS Provinsi dibentuk oleh Gubernur apabila jumlah Rumah Sakit di provinsi tersebut paling sedikit 10 Rumah sakitKeanggotaan BPRS Provinsi berjumlah maksimal 5 orang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 4 orang anggotaKeanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia terdiri dari unsur pemerintah, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan tokoh masyarakat Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi dilakukan oleh kepala dinas kesehatan provinsi

BPRS Provinsi bertugas:Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di wilayahnya;Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit di wilayahnya;Mengawasi penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;Melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada BPRS;Melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; danMenerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

BPRS Provinsi mempunyai wewenang:Melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di wilayahnya;Meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di wilayahnya kepada semua pihak yang terkait;Meminta informasi tentang penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan kepada Rumah Sakit;Memberikan rekomendasi kepada BPRS dan gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;

Menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; danMemberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran.

BPRS Provinsi diperbantukan sebuah sekretariat yang berkedudukan di dinas kesehatan provinsiSekretariat dipimpin oleh sekretaris yang secara exofficio dijabat oleh pejabat struktural eselon III yang menangani bidang perumahsakitan pada dinas kesehatan provinsiTugas sekretariat BPRS Provinsi:Membantu pelaksanaan tugas BPRS Provinsi secara administratifMemfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang BPRS Provinsi

Matriks antara BPRS Provinsi dan Dewan Pengawas . Ada tiga butir tugas yang sama yang seharusnya dapat dilakukan hubungan yang sinergis dan memiliki benang merah dalam aturannya.Satu hal yang penting dicatat dan terkait dengan ketiga butir tugas yang sama, adalah masalah penerimaan pengaduan yang terdapat pada BPRSP namun Dewan Pengawas tidak diberikan tugas untuk menerima pengaduan. Apakah ada pendapat lain atau memang sudah benar seperti ini.?Untuk melihat tugas Dewas dinegara lain dapat diakses melalui internet a.l. di Amerika Getting Boards on Board: Engaging Governing Boards in Quality and Safety, dibentuk sejak temuan IOM tentang kematian akibat kesalahan medik dan 5 Million Lives Campaign. Dewas tugasnya diuraikan secara spesifik seperti : menetapkan secara spesifik target keselamatan pasien dan pengawasan, mengumpulkan data dan mendengar langsung dari pasien dan keluarga; menetapkan standar dan capaian mutu dan keselamatan, menetapkan akuntabilitas eksekutif.Dibutuhkan waktu tidak kurang dari 6 bulan untuk anggota Dewas mendapatkan pelatihan tentang perumahsakitan terutama mutu pelayanan dan keselamatan.Disini Dewas secara aktif mencari masalah mutu dan keselamatan serta mendengarkan langsung keluahan pasien dan keluarganya.

*Tampilan ini menggambarkan pengawasan yang bersifat NON teknis perumahsakitan dilaksanakan oleh pengawas internal dan eksternal Dewas dan BPRS. Bagaimana pengawasan dilakukan , diawali dari tujuan dibuatnya UU 44, arah pengawasan dan pembinaan; sampai ke pasien dan masyarakat.Dalam tampilan ini tidak dapat diilustrasikan pengawasan yang telah dilakukan oleh Pemda dan Pemerintah yang bersifat TEKNIS TEKNIS MEDIS dan TEKNIS PERUMAHSAKITAN. Bilamana pengawasan telah berjalan maka dapat di sinergikan tugas pengawasan BPRS yang bersifat NON TEKNIS PERUMAHASAKITAN. Diharapkan masukan PEMANGKU KEPENTINGAN terkait pengawasan dan pembinaan yang selama ini telah berjalan dapat diintegrasikan dengan laporan yang diperlukan BPRSP khususnya SISTEM mutu pelayanan dan keselamatan. Tujuannya rumahsakit tidak terlalu banyak dibebani dengan paper works yang tidak ada feed back dan pembinaan, dan pada akhirnya dipandang sebagai beban sumberdaya yang tidak dirasakan manfaatnya. *Demikian banyak Peraturan Per-undang-undangan yang terkait rumahsakit, demikian juga pengawasan baik internal maupun eksternal, tetapi keluhan pasien atas kinerja rumahsakit semakin banyak terungkap selaras dengan era keterbukaan informasi .Apakah dengan adanya BPRS maka kinerja rumahsakit akan meningkat dan tujuan dibuatnya UU No 44 dapat tercapai. ? Sebelum dapat ditata aturannya , UU ini telah melemahkan fungsi pembinaan dan pengawasan, dengan dicantumkannya kata dapat dan bukannya harus pada pembentukan BPRS Provinsi dan Dewan Pengawas RS.Pengawasan yang saat ini telah diterapkan dengan efektifitas yang berbeda di rumahsakit, yaitu contoh pada rumahsakit BLU dimana pengawasan atas profesionalime staf medis oleh Komite Medis. Pedoman Pelayanan, SPO, Pedoman etika dan profesionalisme Perhimpunan Profesi IDI dan Perhimpunan Dr Spesialis menjadi rujukan bagi aturan profesionalisme dan standar mutu pelayanan. Pedoman Keselamatan pasien dan RS oleh KNKPRS menjadi acuan kegiatan patient safety. SPI mengawasi manajemen RS (RS BLU) yang perlu di evaluasi kembali agar lebih luas dari sekedar pengawasan keuangan dan standar birokrasi.Dewan Pengawas yang telah berfungsi pada RS-BLU Pusat, namun tugas pengawasan harus disesuaikan dengan UU 44 dan PMK tentang Dewas (masih dalam draft)Diharapkan asosiasi RS dapat memberikan masukan khususnya mutu pelayanan medis/klinis apa saja yang perlu dilaporkan, program keselamatan pasien apa, demikian juga laporan manajemen apa yang penting dilaporkan . Mungkin sudah sedemikian banyak laporan yang dilaporkan oleh RS , tetapi data mana yang memiliki makna penting bagi RS dan juga penting diketahui oleh Pemerintah dan masyarakat untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan. *