Panduan Perencanaan dan Penganggaran KPH yang Multiguna

Panduan Perencanaan dan Penganggaran

KPH yang Multiguna

Disampaikan kepada USAID Bangun Indonesia untuk Jaga Alam demi Keberlanjutan (BIJAK) pada

Februari 2021

Naskah ini dimungkinkan dengan dukungan Rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan

Internasional Amerika Serikat (USAID). Isi dari naskah ini adalah pendapat para penulis dan tidak

mencerminkan pandangan USAID atau Pemerintah Amerika Serikat

1

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Panduan

Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi agenda pembangunan nasional di

bidang kehutanan yang dimulai sejak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2010-2014 dan dilanjutkan pada RPJMN 2015-2019 serta pada RPJMN 2020-2024 terkini. Pada

periode 2010-2014, pembangunan KPH diprioritaskan pada penetapan wilayah KPH,

pembentukan kelembagaan, dan penyediaan sarana prasarana dasar pada 120 KPH Model.

Selanjutnya di periode 2015-2019, pembangunan KPH telah bergeser pada operasionalisasi KPH

dalam hal pelaksanaan aktivitas pengelolaan di tingkat tapak khususnya terkait dengan

perlindungan KPH dari ancaman gangguan keamanan dan kebakaran hutan, serta pengembangan

kerja sama kemitraan antara KPH dan masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan bukan kayu

dan jasa lingkungan. Meskipun dukungan terhadap operasionalisasi KPH terus didorong,

kontribusi KPH terhadap pembangunan nasional belum dapat diukur secara nyata. Untuk itu,

pada periode terkini 2020-2024, pengelolaan KPH diharapkan akan dapat berkontribusi terhadap

pembangunan nasional yang didorong pula melalui fasilitasi KPH berdasarkan kategorisasinya

yaitu KPH Pratama, KPH Berkembang, dan KPH Maju.

Pada RPJMN 2020-2024, pembangunan KPH didorong untuk mendukung pencapaian dua

Prioritas Nasional yaitu PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang

Berkualitas, dan PN Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan

Perubahan Iklim. Adapun rincian Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas Nasional,

dan Proyek K/L beserta indikator dan targetnya disajikan pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Target Pembangunan KPH pada RPJMN 2020-2024

Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi

untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Membangun Lingkungan Hidup,

Meningkatkan Ketahanan

Bencana, dan Perubahan Iklim

Program Prioritas Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air

untuk Mendukung Pertumbuhan

Ekonomi

Pembangunan Rendah Karbon

Kegiatan Prioritas Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Pemulihan Lahan Berkelanjutan

Proyek Prioritas

Nasional

Penguatan Kesatuan Pengelolaan

Hutan

Pengurangan Laju Deforestasi

Proyek K/L KPH yang masuk kategori maju KPH yang Masuk Kategori Maju

Indikator Proyek

K/L

Jumlah KPH yang masuk kategori

Maju

Jumlah KPH yang masuk

kategori Maju

Target pada tahun

2024 (unit)

110 50

Sumber: Lampiran 3 Matriks Pembangunan & KL RPJMN 2020-2024

2

Target pembangunan pada RPJMN 2020-2024 tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam

Rencana Strategis Kementerian LHK 2020-2024 berdasarkan Program K/L dan Kegiatan K/L

dengan indikator kinerja kegiatan K/L terbentuknya KPH Maju baik pada KPHP maupun KPHL.

Mempertimbangkan bahwa belum adanya kriteria dan indikator untuk menilai kategori KPH

Pratama, Berkembang, atau Maju, maka Kementerian LHK telah menyusun rancangan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan

Hutan yang bertujuan untuk melakukan penilaian keberhasilan efektivitas pengelolaan kawasan

hutan yang dilakukan oleh KPHP, KPHL, KPHK, dan KHDTK sebagai dasar untuk melakukan

pembinaan, pengendalian, dan pengawasan dalam mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari. Salah

satu muatan pada lampiran Rancangan Permen LHK tersebut adalah Standar Penilaian serta Tata

Cara Penilaian untuk menentukan kinerja pengelolaan hutan yang kemudian diartikan sebagai

KPH Pratama, Berkembang atau Maju.

Berdasar pada penentuan kriteria dan indikator penilaian efektivitas pengelolaan kawasan hutan

khususnya pada KPHP dan KPHL serta target yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024,

dipandang perlunya sebuah panduan yang dapat memberikan indikasi menu aktivitas beserta unit

biaya yang dibutuhkan untuk mendorong peningkatan kinerja pengelolaan kawasan hutan yang

efektif yang juga diartikan dengan KPH Maju. Pertimbangan mengenai menu aktivitas dan unit

biaya tersebut perlu memperhatikan kewenangan di bidang kehutanan berdasarkan Undang-

Undang No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, disusunlah

Panduan Perencanaan dan Penganggaran KPH yang Multiguna ini yang diharapkan dapat

membantu mendorong pencapaian target pembangunan KPH pada RPJMN 2020-2024.

1.2 Tujuan Panduan

Panduan ini diharapkan dapat memandu pengguna panduan dalam penentuan menu aktivitas serta

unit biaya yang perlu dialokasikan pada DIPA Kementerian LHK dan/atau APBD Pemerintah

Provinsi sesuai dengan kewenangannya untuk mencapai kinerja pengelolaan KPH yang efektif

yang diartikan dengan kategori KPH Maju.

1.3 Pengguna Panduan

Pengguna panduan ini akan berasal dari:

a. Pemerintah Pusat: Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian

PPN/Bappenas, Direktorat Anggaran Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian

Keuangan, Biro Perencanaan, serta Sekretariat Direktorat Jenderal yang memiliki tugas dan

fungsi yang relevan dalam pencapaian kinerja pengelolaan KPH yang efektif.

b. Pemerintah Daerah: OPD yang mengurusi bidang kehutanan beserta Kepala KPH

1.4 Manfaat Panduan

Panduan ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam:

3

a. menentukan menu aktivitas yang sesuai untuk pencapaian indikator penilaian pada tiap

elemen yang menjadi penilaian efektivitas pengelolaan kawasan hutan pada KPHP dan KPHL

b. menentukan alokasi biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan aktivitas yang sesuai untuk

pencapaian indikator penilaian pada tiap elemen yang menjadi penilaian efektivitas

pengelolaan kawasan hutan pada KPHP dan KPHL

1.5 Ruang Lingkup Panduan

Ruang lingkup panduan ini adalah

a. Proses perencanaan dan penganggaran KPH pada KPHP dan KPHL pada Elemen Penilaian

Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan adalah Elemen Masukan (Input), Elemen Proses

(Process), Elemen Keluaran (Output), dan Elemen Hasil (Outcome).

b. Indikasi menu aktivitas untuk tiap elemen yang menjadi penilaian efektivitas pengelolaan

kawasan hutan pada KPHP dan KPHL.

c. Indikasi unit biaya menu aktivitas untuk tiap elemen yang menjadi penilaian efektivitas

pengelolaan kawasan hutan pada KPHP dan KPHL.

4

Bab 2 Proses Perencanaan dan Penganggaran

2.1 Proses Perencanaan dan Penganggaran KPH pada APBN Pemerintah Pusat

Proses perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat untuk setiap tahunnya diawali dengan

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah yang diatur melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala

Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.

Tahapan penyusunan RKP meliputi (a) penyiapan rancangan awal RKP dan pendanaannya, (b)

penyampaian rancangan awal RKP dan penetapan Pagu Indikatif, (c) penyiapan dan penetapan

rancangan RKP, (d) penyiapan rancangan Rencana Kerja (Renja) K/L, (e) penyiapan rancangan

akhir RKP dan pendanaannya, dan (f) penetapan RKP dan pagu anggaran. Memperhatikan tahapan

penyusunan RKP tersebut, sangat penting bagi K/L untuk dapat menyiapkan rancangan Renja K/L

khususnya dalam penyiapan keluaran serta pagu yang dibutuhkan pada tahun pelaksanaan

kegiatan.

Selanjutnya, penyusunan Renja K/L diatur melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencaan Kerja

Kementerian/Lembaga. Renja K/L disusun sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang setidaknya

memuat kebijakan, program, kegiatan, keluaran (output) kegiatan, sub output, komponen, lokasi,

indikasi anggaran serta sumber pendanaannya. Tahapan penyusunan Renja K/L meliputi (a)

penyusunan rancangan awal Renja K/L, (b) penyusunan rancangan Renja K/L, dan (c)

pemuktahiran rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L. Penyusunan Renja K/L juga perlu

memperhatikan Surat Edaran Bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan

tentang Daftar Program K/L serta Surat Edaran Bersama Kementerian PPN/Bappenas dan

Kementerian Keuangan tentang Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Adapun tiga

fungsi strategis Renja K/L disajikan pada gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1 Tiga Fungsi Strategis Renja K/L

Sumber: Presentasi Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas dalam Kick Off

Penyusunan Renja K/L, Desember 2020. Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan 6

3 FUNGSI STRATEGIS RENJA K/L

RKP,SB PAGU dan

Lampiran

RKA KL DIPA

Trilateral Meeting /

Penelaahan/Musrenbang

RENJA

Direncanakan dan dianggarkan di RKP (hingga proyek)

Dibahas dandisinergikan

di pusat, daerah dan

lainnya

Dikendalikan di Renja/RKAKL/DIPA

RENJARENJA

RENJA

*) Perubahan prioritas harus mendapatpersetujuan Bappenas (Renja K/L) sebelumdilakukan revisi DIPA

1 32

Renja K/L sebagai MEDIA PENGENDALIAN (Juni –

Pelaksanaan)

Renja K/L sebagai MEDIA PENUANGAN dan PENDALAMAN

rencana (Maret – Juni)

Renja K/L sebagaiMEDIA PENGUSULAN

(November-Maret)

5

Tabel 2.1 Contoh Program K/L, Kegiatan K/L, dan Indikator Kinerja Kegiatan yang dapat mendukung pembangunan KPH

Program K/L Kegiatan K/L Indikator Kinerja Kegiatan

Pengelolaan Hutan

Berkelanjutan

Peningkatan Perencanaan Pengelolaan

Hutan Produksi

KPHP yang memiliki rencana pengelolaan

Terbentuknya KPHP Kategori Maju

Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan,

Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah

dan Air

Luasan rehabilitasi hutan dan lahan

Jumlah unit bangunan teknis sipil untuk rehabilitasi hutan dan lahan

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Jumlah KPHL yang meningkat statusnya menjadi KPHL Maju

Produksi HHBK

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber

Daya Hutan

Data dan informasi pemantauan SDH

Perencanaan, Penggunaan, dan

Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Peta revisi atas penetapan KPH Provinsi dan pemantauan proses

revisi RPHJP

Fasilitasi rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan

hutan KPH

Penyiapan Kawasan perhutanan Sosial Luas kawasan hutan yang memperoleh akses kelola perhutanan sosial

dalam skema HD, HKm, HTR, KK, dan IPHPS

Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan

Adat

Fasilitasi peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan

Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan

Adat

Penanganan Konflik Tenurial

Peningkatan Penyuluhan Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang handal

Pendidikan dan Pelatihan

Vokasi

Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan

Non Aparatur LHK

Jumlah SDM LHK di tingkat tapak yang kompeten

Sumber: Lampiran 1 Matriks Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2024

6

Dalam penyusunan Renja Kementerian LHK untuk pembiayaan KPH, keluaran (output) kegiatan,

klasifikasi rincian output, dan rincian output (KRO dan RO merupakan pengelompokkan baru

terhadap output yang dimulai di tahun 2021), lokasi beserta indikasi anggaran melekat pada

Kegiatan K/L dan Program K/L yang memiliki kewenangan dan tugas serta fungsi yang sesuai

dengan aktivitas yang akan diusulkan pelaksanaan dan pembiayaannya. Program K/L, Kegiatan K/L,

dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) akan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra)

Kementerian LHK 2020-2024.

Pada Renstra KLHK, terdapat sejumlah IKK yang nomenklaturnya secara eksplisit telah

menyebutkan KPH sehingga pembiayaan terhadap aktivitas KPH yang menjadi kewenangan pusat

maupun dukungan dari pusat dapat melekat pada indikator tersebut. Meskipun nomenklatur IKK

lainnya tidak secara eksplisit menyebut KPH, aktivitas beserta pembiayaannya dapat

diprioritaskan untuk pembangunan KPH. Tabel 2.1 berikut merangkum sejumlah contoh Program

K/L, Kegiatan K/L dan IKK yang secara eksplisit maupun tidak secara eksplisit dapat mendukung

pembangunan KPH.

Dalam penyusunan rancangan Renja K/L dan pemuktahiran rancangan Renja K/L menjadi Renja

K/L dilakukan penelaahan rancangan Renja K/L yang melibatkan tiga pihak yaitu K/L, Kementerian

PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Untuk Renja Kementerian LHK, tiga pihak yang

terlibat adalah Kementerian LHK yang dipimpin oleh Biro Perencanaan, Direktorat Kehutanan

dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas, serta Direktorat Anggaran

Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi

ketiga pihak untuk memiliki pemahaman serta pengetahuan yang sama mengenai menu aktivitas

beserta unit biaya yang diperlukan untuk pembiayaan KPH sehingga perencanaan dan

penganggaran dapat diputuskan secara obyektif guna pencapaian kinerja pengelolaan hutan yang

efektif.

2.2 Proses Perencanaan dan Penganggaran KPH pada APBD Pemerintah Provinsi

Dinas Kehutanan sebagai perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah

dalam bentuk program dan kegiatan yang bersumber kepada APBD harus berpedoman kepada

(1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan (2)

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sementara itu, program dan kegiatan perangkat daerah yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat

untuk dibiayai melalui dana transfer khusus berpedoman kepada Peraturan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus.

7

2.2.1 Perencanaan dan Penganggaran KPH dalam Rencana Kerja Dinas yang mengurusi Bidang

kehutanan yang diusulkan dalam RKPD Provinsi

Renstra Dinas Kehutanan memiliki beberapa program dan kegiatan beserta indikatornya, baik

yang bersifat administrasi maupun yang bersifat teknis kehutanan. Setiap KPH harus

menemukenali cluster program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Dinas

Kehutanan serta menjabarkan outputnya untuk setiap kegiatan beserta indikator dan satuan

outputnya. Selain itu, dengan bimbingan dan pembinaan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera,

setiap KPH harus mampu menjabarkan struktur program-kegiatan-output sesuai dengan

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang

tercantum dalam Permendagri nomor 90/2019. Clustering kegiatan ke dalam program diperlukan

sebagai bahan awal untuk penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Penyusunan

Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan

hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Adapun contoh nomenklatur perencanaan

pembangunan dan keuangan daerah yang berkaitan dengan KPH disajikan pada tabel 2.3.

2.2.2 Perencanaan dan Penganggaran KPH dalam Rencana Kerja Dinas yang mengurusi Bidang

kehutanan yang diusulkan dalam Dana Transfer Khusus Pemerintah Pusat (APBN)

Perencanaan dan penganggaran KPH yang diusulkan dalam Dana Transfer Khusus Pemerintah

Pusat menitikberatkan pada penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan

sasaran dan prioritas pembangunan nasional. Penyelarasan ini sangat penting karena menjadi

dasar bagi pengusulan sumber pendanaan Dana Transfer Khusus baik Fisik maupun Non Fisik.

Dalam proses perencanaan dan penganggaran yang berasal dari Dana Transfer Khusus dikenal

dua fase proses perencanaan dan penganggaran yaitu proses pengusulan dan proses penilaian

yang kesemuanya dilakukan di sistem informasi KRISNA. Akurasi dalam melakukan input data

dan informasi beserta usulannya akan dilakukan verifikasi oleh Kepala Bappeda dan Direktur yang

membidangi sektor di Ditjen Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebelum

diproses lebih lanjut. Dinas Kehutanan dan Bappeda Provinsi harus saling berkoordinasi dengan

baik dalam penyiapan program dan kegiatannya. Usulan yang diajukan untuk didanai melalui Dana

Transfer Khusus seyogyanya sudah tercantum dalam RKPD Provinsi sehingga bisa menjadi

dukungan dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam Renstra OPD.

8

Tabel 2.2 Contoh Nomenklatur Program dan Kegiatan Urusan Provinsi Berkaitan dengan Pembangunan KPH

Program Kegiatan Sub Kegiatan

Perencanaan Hutan Tidak ada kewenangan provinsi

Pengelolaan Hutan Pengelolaan Rencanan Tata Hutan KPH

kewenangan Provinsi

Penyusunan rancang bangun tata hutan wilayah KPH

Pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPH

Rencana Pengelolaan KPH kecuali pada KPHK Penyusunan rencana pengelolaan KPH

Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan

Produksi dan Hutan Lindung

Penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan

produksi

Penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan

lindung

Penilaian rencana pengelolaan di kawasan hutan produksi

Penilaian rencana pengelolaan di kawasan hutan lindung

Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan

lindung dan hutan produksi

Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan

Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan

Pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan

Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan

kayu

Pengolahan bahan baku hasil huta bukan kayu hayati

Pendidikan dan Pelatihan,

Penyuluhan dan Pemberdayaan

Masyarakat di Bidang

Kehutanan

Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi

dan pemberdayaan masyarakat di bidang

kehutanan

Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan

dan SDM bidang kehutanan

Penguatan dan pendampingan kelembagaan Kelompok Tani

Hutan

Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial

Sumber: Lampiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah.

9

2.3 Kriteria dan indikator penilaian perkembangan KPHP dan KPHL

Penilaian perkembangan KPHP dan KPHL mengacu pada Rancangan Peraturan Menteri LHK

tentang Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan (draft versi tanggal 4 Februari 2021).

Standar penilaian efektivitas penilaian tersebut mencakup elemen, kriteria, indikator, penjelasan

dan rekomendasi serta tata cara perhitungan. Bobot penilaian efektivitas pengelolaan kawasan

hutan pada tingkat elemen terdiri dari elemen input (masukan), process (proses), output

(keluaran), dan outcome (hasil). Keseluruhan Elemen, kriteria, pertanyaan kunci, alat verifikasi,

serta indikator penilaian untuk keempat skor penilaian dapat dilihat pada lampiran Rancangan

Peraturan Menteri LHK tersebut. Tabel 2.3 berikut menyajikan contoh satu kriteria untuk setiap

elemen sebagai gambaran dalam panduan ini.

Tabel 2.3 Contoh Elemen, Kriteria, dan Indikator Penilaian Pengelolaan Kawasan Hutan pada

KPHP dan KPHL

Elemen Kriteria Indikator

Penilaian Skor 100

Input (Masukan) Penetapan wilayah Wilayah KPH sudah memiliki SK

penetapan

Process (Proses) Penataan tata batas kawasan

Tata batas kawasan dilakukan, dengan

diketahui dan diterima oleh pengelola

kawasan dan masyarakat/pengguna lain

Output (Keluaran) Setoran PNBP oleh KPH dari

pengelolaan dan pemanfaatan

hutan

KPH sudah menyetor PNBP ke negara

dari hasil pengelolaan dan pemafaatan

hutan dan PNBP yang dihasilkan sudah

menarik investasi untuk memperkuat

hasil pengelolaan dan pemanfaatan

hutan

Outcome (Hasil) Keuntungan ekonomis bagi

masyarakat dari pengelolaan

dan pemanfaatan hutan

Muncul lebih dari 1 mata pencaharian

baru bagi masyarakat dari pengelolaan

dan pemanfaatan hutan

Sumber: Lampiran 1 Standar Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Rancangan Permen

LHK (draft versi tanggal 14 Desember 2020)

Pengkategorian KPH Pratama, Berkembang, dan Maju didasarkan pada tata cara perhitungan

penilaian efektivitas pengelolaan kawasan hutan. Nilai bobot untuk elemen input sebesar 26%,

elemen process 32%, elemen output 22%, dan elemen outcome 20%. Setiap kriteria pada tiap

elemen kemudian dihitung nilai tertimbang untuk nilai maksimal (100%), nilai menengah (75%),

dan nilai rendah (35%). Selanjutnya pengkategorian nilai efektivitas pengelolaan hutan

berdasarkan skala yang diartikan dengan KPH Pratama, Berkembang dan Maju ditetapkan dengan

ketentuan sebagai berikut.

Tabel 2.4 Nilai Tertimbang, Kinerja Pengelolaan, dan Pengkategorian KPHP dan KPHL

10

Nilai Tertimbang Kinerja Pengelolaan Kawasan

Hutan

Kategori

KPHP dan KPHL

100% atau Rentang 76% - 100% Efektif KPH Maju

75% atau rentang 36% - 75% Cukup Efektif KPH Berkembang

35% atau rentang 0% - 35% Tidak Efektif KPH Pratama

Sumber: Lampiran 2 Tata Cara Perhitungan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan

Rancangan Permen LHK (draft versi tanggal 4 Februari 2021)

11

Bab 3 Panduan Perencanaan dan Penganggaran KPH yang

Multiguna

Panduan perencanaan dan penganggaran KPH yang multiguna mempergunakan standar penilaian

efektivitas pengelolaan kawasan hutan pada KPHP dan KPHL sebagai referensi utama dalam

menyusun perencanaan dan penganggarannya. Panduan ini akan memberikan indikasi menu

aktivitas beserta unit biaya untuk proses perencanaan dan penganggaran. Menu aktivitas beserta

unit biaya dapat dijadikan referensi dalam menyusun output, klasifikasi rincian output, dan rincian

output dalam penyusunan Renja KLHK dan Renja OPD agar tercapainya indikator terbentuknya

KPH Maju pada RPJMN 2020-2024 dan Renstra KLHK 2020-2024.

Kotak 3.1

Tahapan yang dipergunakan dalam menyusun panduan:

Langkah 1: Menyusun daftar Elemen, Kriteria, Pertanyaan Kunci, Alat Verifikasi, dan Indikator

Penilaian. Untuk kepentingan panduan ini, hanya dipergunakan indikator penilaian skor 1

mengingat tujuan panduan ini adalah untuk mendukung pencapaian Kategori KPH Maju.

Langkah 2: Menentukan kewenangan pusat atau daerah sesuai dengan lampiran UU 23/2014

tentang Pemerintahan Daerah. Untuk kriteria dan indikator yang menjadi kewenangan daerah

namun dapat didukung oleh pusat, maka diberikan indikasi Dukungan Pusat.

Langkah 3: Menyandingkan tiap kriteria dan indikator penilaiannya dengan Program K/L,

Kegiatan K/L, dan Indikator Kinerja Kegiatan berdasarkan Renstra KLHK 2020-2024 (bagi yang

kewenangan atau dukungan pusat), atau dengan Nomenklatur Program dan Kegiatan Urusan

provinsi berdasarkan Kodefikasi Permendagri (bagi yang kewenangan daerah).

Langkah 4: Menyusun Menu Aktivitas dari berbagai referensi yang tersedia termasuk peraturan

perundangan yang ada untuk pencapaian indikator penilaian dengan skor 100.

Langkah 5: Menyusun indikasi unit biaya untuk tiap menu dari berbagai referensi yang tersedia

untuk pencapaian indikator penilaian dengan skor 1. Untuk aktivitas yang menjadi kewenangan

atau dukungan pusat, referensi yang dipergunakan utamanya adalah Renja K/L dan RKA K/L pada

periode tahun 2017, 2018, dan 2019 dengan memperhatikan anggaran pada 2020 dan 2021.

Pertimbangan mempergunakan anggaran 2017 – 2019 adalah karena pada tahun 2020 – 2021

anggaran KLHK mengalami banyak penghematan dan refocusing untuk prioritas kesehatan dalam

rangka menanggulangi pandemic Covid19. Untuk aktivitas yang menjadi kewenangan daerah, saat

ini masih ditunda penyusunannya.

12

Kotak 3.2

Cara Menggunakan Panduan:

Langkah 1: Menentukan Elemen, Kriteria, Indikator, dan Alat Verifikasi yang sedang dikaji.

Langkah 2: Menentukan kewenangan daerah atau pusat atau kewenangan daerah yang

memerlukan dukungan dari pusat

Langkah 3: Menentukan Program/Kegiatan/IKK K/L untuk kriteria dan indikator yang

diperlukan sebagai referensi sesuai hasil persandingan pada panduan. Program/Kegiatan/IKK K/L

tidak terbatas pada program/kegiatan/IKK yang tertuang di panduan ini, dapat disesuaikan dengan

perkembangan penyusunan RKP dan Renja tiap tahunnya.

Langkah 4: Menggunakan usulan menu aktivitas sebagai referensi dalam menyusun Rincian

Output, Komponen atau Sub Komponen. Menu aktivitas tidak terbatas pada menu yang tertuang

di panduan ini, dapat disusuaikan dengan perkembangan penyusunan RKP dan Renja tiap

tahunnya.

Langkah 5: Menggunakan usulan unit biaya sebagai referensi dalam menyusun anggaran untuk

Rincian Output, Komponen atau Sub Komponen. Unit biaya tidak terbatas pada anggaran yang

tertuang di panduan ini, dapat disusuaikan dengan perkembangan penyusunan RKP dan Renja tiap

tahunnya dan ketersediaan anggaran.

13

3.1 Elemen Masukan (Input)

Indikator yang menjadi Kewenangan Daerah

Kriteria &

Indikator

Penilaian

Alat Verifikasi Program/

Kegiatan OPD

Sub Kegiatan

OPD Menu Aktivitas (Usulan) Unit Cost (Usulan)

Sumber

Pembiayaan

2. Organisasi

pengelola

Kelembagaan

sudah dibentuk

dan sudah

mempunyai SK

penetapan

kelembagaan

SK Gubernur

untuk

penetapan

kelembagaan

KPH

Tidak ditemukan

nomenklatur

yang sesuai

Tidak

ditemukan

nomenklatur

yang sesuai

(1) Pembentukan organisasi

KPH sebagai pengelola hutan

di tingkat tapak

(2) Penetapan kelembagaan

KPH sebagai UPTD atau

CDK

Sumber: Permendagri No 12/2017

Data belum tersedia APBD Provinsi

3. Anggaran saat

ini

Anggaran yang

tersedia

mencukupi dan

memenuhi

kebutuhan untuk

administrasi

kantor, staff

honorer, dan

melakukan

kegiatan

pengelolaan

Dokumen

alokasi

anggaran Non

APBN untuk

mendukung

pengelolaan

kawasan

Tidak ditemukan

nomenklatur

yang sesuai

Tidak

ditemukan

nomenklatur

yang sesuai

(1) Penyusunan tabel rencana

kegiatan beserta indikasi

kebutuhan pembiayaannya

(apabila sudah terdapat di

dalam RPHJP, maka tidak

perlu dilakukan)

(2) Koordinasi dengan

KLHK/Gubernur atau OPD

terkait untuk pembiayaan

kegiatan sesuai dengan

kewenangannya

(3) Koordinasi dengan mitra

kerja atau potensial mitra

kerja untuk mendukung

kegiatan pengelolaan kawasan


14

Kriteria &

Indikator

Penilaian


Kegiatan OPD

Sub Kegiatan


Sumber

Pembiayaan

4. Kompetensi

SDM sebagai

pengelola

kawasan

SDM yang

tersedia

mempunyai

kompetensi

administrasi

umum, dan

minimal 2 bidang

kompetensi

teknis, yakni di

bidang

perencanaan

hutan,

pemanfaatan

hutan,

rehabilitasi

hutan, atau

perlindungan

hutan

Sertifikasi

kompetensi

yang

dibutuhkan

Program

Pendidikan dan

Pelatihan,

Penyuluhan dan

Pemberdayaan

Masyarakat di

Bidang

Kehutanan

Kegiatan

Pelaksanaan

Penyuluhan

Kehutanan

Provinsi dan

Pemberdayaan

Masyarakat di

Bidang

Kehutanan

Peningkatan

Kapasitas

dan

Kompetensi

Penyuluh

Kehutanan

dan SDM

Bidang

Kehutanan

(1) Penyusunan tabel

kebutuhan peningkatan

kompetensi SDM dan skema

yang dipilih

(2) Koordinasi dengan KLHK

/ Gubernur atau SKPD terkait

untuk pelaksanaan kegiatan

peningkatan kompetensi dan

sumber pembiayaan

(3) Pelaksanaan peningkatan

kompetensi SDM melalui

skema yang sesuai

(4) memperhatikan syarat

kompetensi kerja yang

diterbitkan oleh lembaga

kompetensi (SKKNI tentang

SDM Pengelola KPH)

Sumber (4): draf Revisi Permenhut 6/2010


5. Sarana dan

prasarana utama

Terdapat sarana

dan prasarana

perkantoran,

Bentuk fisik

sarana dan

prasarana

yang

dimaksud dan

tercatat

Tidak ditemukan

nomenklatur

yang sesuai

Tidak

ditemukan

nomenklatur

yang sesuai

(1) Penyusunan tabel

kebutuhan sarana prasarana

KPH dan tata waktu

pemenuhan sesuai skala

prioritas (misal kantor,

kendaraan operasional, alat


15

Kriteria &

Indikator

Penilaian


Kegiatan OPD

Sub Kegiatan


Sumber

Pembiayaan

operasional dan

transportasi

untuk

menunjang

kebutuhan

pengelolaan

hutan.

dalam

dokumen

inventaris

kantor

komunikasi, furniture dll)

(2) Koordinasi dengan KLHK/

Gubernur atau SKPD terkait

untuk pemenuhan sarana-

prasarana dan sumber

pembiayaan

(3) Pelaksanaan pengadaan

sarana-prasarana KPH sesuai

mekanisme yang berlaku

6. Inventarisasi

(Informasi

potensi sumber

daya kawasan)

Informasi

tentang sosial

ekonomi dan

budaya

masyarakat serta

potensi sumber

daya kawasan

sudah memadai

untuk

mendukung

semua area

dalam

perencanaan dan

pengelolaan

kawasan

Dokumen

tata hutan

(termasuk

inventarisasi

potensi SDH,

sosial dan

ekonomi) dan

pemetaan

Program

Pengelolaan

Hutan

Kegiatan Rencana

pengelolaan

kesatuan

pengelolaan

hutan kecuali

pada Kesatuan

Pengelolaan

Hutan

Konservasi

(KPHK)

Penyusunan

Rencana

Pengelolaan

Kesatuan

Pengelolaan

Hutan

(1) inventarisasi hutan pada

seluruh wilayah, blok, atau

petak dilakukan secara

berjenjang bertahap

(2) komoditas atau obyek

tertentu yang berpotensi

dikembangkan, dilaksanakan

inventarisasi secara tersendiri

(3) hasil inventarisasi yang

dilaksanakan oleh KPH

digunakan sebagai dasar

penyusunan rancangan tata

hutan

(4) hasil inventarisasi yang

dilaksanakan oleh pemegang

izin di wilayah KPH menjadi

bagian dalam pertimbangan


hutan

Sumber: draf Revisi


16

Kriteria &

Indikator

Penilaian


Kegiatan OPD

Sub Kegiatan


Sumber

Pembiayaan

Permenhut 6/2010

17

Indikator yang Menjadi Kewenangan Pusat

Kriteria &

Indikator

Penilaian

Alat

Verifikasi

Program/

Kegiatan K/L

Indikator

Kinerja

Kegiatan

Menu Aktivitas (Usulan) Unit Cost (Usulan) Sumber

Pembiayaan

1. Penetapan

wilayah

Wilayah KPH

sudah memiliki

SK penetapan

SK Menteri

KLHK untuk

penetapan

wilayah KPH

Program

Pengelolaan

Hutan

Berkelanjutan

Kegiatan

Perencanaan,

Penggunaan dan

Pembentukan

Wilayah

Pengelolaan

Hutan

Peta revisi

atas

penetapan

KPH

Provinsi

dan

Pemantauan

Proses

Revisi

RPHJP

Untuk KPH yang belum

memiliki SK Penetapan

(1) identifikasi rancang

bangun KPH

(2) Penyusunan arahan

pencadangan

(3) Usulan penetapan

wilayah KPH

(4) Penetapan wilayah KPH

Sumber: Permenhut 6/2010

Untuk KPH yang sudah

memiliki SK Penetapan

(1) Penyusunan peta revisi

atas penetapan KPH provinsi

(2) Pemantauan proses

revisi RPHJP

Sumber: komponen renja KL PKTL 2019

Unit Cost untuk KPH

yang belum memiliki

SK Penetapan:

2.875.000 / KPH

(dihitung dari rerate 250 juta untuk 100 KPH dengan inflasi per tahun 5% dihitung sejak tahun 2018 ke tahun 2021 )

Unit cost untuk KPH

yang sudah memiliki SK

Penetapan:

1.925.000/ KPH

(dihitung dari rerata 700 juta untuk 400 KPH dengan inflasi per tahun 5% dihitung sejak tahun 2019 ke tahun 2021)

APBN DIPA KLHK

18

Indikator yang Menjadi Kewenangan Daerah namun Memerlukan Dukungan Pusat

Kriteria &

Indikator

Penilaian

Alat

Verifikasi

Program/

Kegiatan K/L

Indikator

Kinerja

Kegiatan


Pembiayaan

2. Organisasi

pengelola

Kelembagaan

sudah dibentuk

dan sudah

mempunyai SK

penetapan

kelembagaan

SK

Gubernur

untuk

penetapan

kelembagaan

KPH

Program

Pengelolaan

Hutan

Berkelanjutan

Kegiatan

Perencanaan,

Penggunaan dan

Pembentukan

Wilayah

Pengelolaan

Hutan

Peta Revisi

atas

Penetapan

KPH

Provinsi dan

Pemantauan

Proses

Revisi

RPHJP

(1) Dukungan data dan

informasi untuk penetapan

kelembagaan KPH apabila

diperlukan

(2) Verifikasi terhadap

dokumen yang disampaikan

oleh KPH sebagai alat

verifikasi

Menyesuaikan dengan

kebutuhan apabila

diperlukan untuk

dukungan data dan

informasi penetapan

kelembagaan KPH.

APBN DIPA KLHK

4. Kompetensi

SDM sebagai

pengelola

kawasan

SDM yang

tersedia

mempunyai

kompetensi

administrasi

umum, dan

minimal 2 bidang

kompetensi

teknis, yakni di

bidang

perencanaan

Sertifikasi

kompetensi

yang

dibutuhkan

Program

Pendidikan dan

Pelatihan Vokasi

Kegiatan

Penyelenggaraan

Diklat Aparatur

dan Non

Aparatur LHK

Jumlah SDM

LHK di

tingkat

tapak yang

kompeten

(1) Pendampingan

penyusunan tabel kebutuhan

peningkatan kompetensi

SDM dan skema yang dipili

(2) Fasilitasi koordinasi

untuk pelaksanaan kegiatan

peningkatan kompetensi dan

sumber pembiayaan

(3) Pendampingan

pelaksanaan peningkatan

kompetensi SDM melalui

skema yang sesuai




verifikasi

50.000.000 per KPH

(berdasarkan angka identifikasi kebutuhan diklat per KPH di tahun 2018)

APBN DIPA KLHK

19

Kriteria &

Indikator

Penilaian

Alat

Verifikasi

Program/

Kegiatan K/L

Indikator

Kinerja

Kegiatan


Pembiayaan

hutan,

pemanfaatan

hutan,

rehabilitasi

hutan, atau

perlindungan

hutan

20

Kriteria &

Indikator

Penilaian

Alat

Verifikasi

Program/

Kegiatan K/L

Indikator

Kinerja

Kegiatan


Pembiayaan

6. Inventarisasi

(Informasi

potensi sumber

daya kawasan)

Informasi

tentang sosial

ekonomi dan

budaya

masyarakat serta

potensi sumber

daya kawasan

sudah memadai

untuk

mendukung

semua area

dalam

perencanaan dan

pengelolaan

kawasan

Dokumen

tata hutan

(termasuk

inventarisasi

potensi

SDH, sosial

dan

ekonomi)

dan

pemetaan

Program

Pengelolaan

Hutan

Berkelanjutan

Kegiatan

Inventarisasi dan

Pemantauan

Sumber Daya

Hutan

Data dan

Informasi

Sumber

Daya Hutan

Hasil

Inventarisasi

Hutan

Nasional di

Wilayah

Kerja BPKH

Data dan

Informasi

Pemantauan

SDH

(1) Penyediaan data

informasi dan potensi hutan

kepada KPH

2.300.000 per KPH

(dilihat dari tren unit cost tahun 2017-2018, inflasi 5% per tahun dari tahun 2018 ke tahun 2021)

APBN DIPA KLHK

21

Kriteria &

Indikator

Penilaian

Alat

Verifikasi

Program/

Kegiatan K/L

Indikator

Kinerja

Kegiatan


Pembiayaan

6. Inventarisasi

(Informasi

potensi sumber

daya kawasan)

Informasi

tentang sosial

ekonomi dan

budaya

masyarakat serta

potensi sumber

daya kawasan

sudah memadai

untuk

mendukung

semua area

dalam

perencanaan dan

pengelolaan

kawasan

Dokumen

tata hutan

(termasuk

inventarisasi

potensi

SDH, sosial

dan

ekonomi)

dan

pemetaan

Program

Pengelolaan

Hutan

Berkelanjutan

Kegiatan

Perencanaan,

Penggunaan dan

Pembentukan

Wilayah

Pengelolaan

Hutan

Fasilitasi

rancangan

tata hutan

dan

rancangan

rencana

pengelolaan

hutan KPH

(1) Pendampingan


hutan

(2) Pendampingan

penyusunan rancangan

rencana pengelolaan hutan

KPH




verifikasi

(4)melakukan supervisi dan

fasilitasi kegiatan tata hutan

pada KPH

Sumber (4): draf Revisi Permenhut 6/2010

Penyusunan rancangan

tata hutan dan

rancangan pengelolaan

hutan

500.000.000 s/d

600.000.000 per KPH

(dilihat dari rentang biaya per KPH selama periode tahun 2017-2019 dari berbagai wilayah di Indonesia)

APBN DIPA KLHK

22

3.2 Elemen Proses (Process)

Menunggu matriks Mas Maulana

23

3.3 Elemen Keluaran (Output)


Kriteria/

Indikator

Penilaian

Alat

Verifikasi

Program/

Kegiatan OPD

Sub Kegiatan


Sumber

Pembiayaan

1. Setoran PNBP

oleh KPH dari

pengelolaan dan

pemanfaatan

hutan

KPH sudah

menyetor PNBP

ke negara dari

hasil pengelolaan

dan pemanfaatan

hutan dan PNBP

yang dihasilkan

sudah menarik

investasi untuk

memperkuat hasil

pengelolaan dan

pemanfaatan

hutan

Data setoran

PNBP oleh

KPH

Tidak ditemukan

nomenklatur

yang sesuai

Tidak

ditemukan

nomenklatur

yang sesuai

(1) Penentuan layanan yang akan

dipungut, dicatat, dan disetor

PNBPnya (tahun pertama dan

dapat diupdate apabila ada

penambahan layanan)

(2) Pencatatan PNBP yang

dihasilkan oleh KPH

(3) Pendokumentasian bukti

PNBP yang disetorkan oleh KPH

melalui SIMPONI atau SI PNBP

Online

(4) Menyusun proposal investasi

yang sejalan dengan RPHJP untuk

menarik investor luar/swasta

(5) Koordinasi dengan OPD dan

mitra kerja

Data belum

tersedia

APBD Provinsi

24

Kriteria/

Indikator

Penilaian

Alat

Verifikasi

Program/

Kegiatan OPD

Sub Kegiatan


Sumber

Pembiayaan

2. Jumlah

kelompok

ekonomi

produktif

masyarakat untuk

melakukan

pengelolaan dan

pemanfaatan

hutan

Kelompok

ekonomi

produktif sudah

terbentuk dan

lebih dari 1

kelompok yang

menghasilkan

produk secara

berkelanjutan

Data profil

kelompok

ekonomi

produktif di

KPH dalam

kurun waktu

2 tahun

terakhir

Program

Pendidikan dan

Pelatihan,

Penyuluhan dan

Pemberdayaan

Masyarakat di

Bidang

Kehutanan

Kegiatan

Pelaksanaan

Penyuluhan

Kehutanan

Provinsi dan

Pemberdayaan

Masyarakat di

Bidang

Kehutanan

Penyiapan dan

Pengembangan

Perhutanan

Sosial

(1) Penentuan variabel data profil

kelompok ekonomi produktif

yang akan dicatat dan diupdate

berkala tahunan (tahun pertama

saja)

(2) Penentuan SOP pengumpulan

data profil beserta bentuk

penyajiannya (tahun pertama saja)

(3) Pengumpulan data profil

kelompok ekonomi produktif

sesuai SOP (setiap tahun)

(4) Analisis data (setiap tahun)

(5) Penyajian hasil analisis data

sebagai alat verifikasi dan juga

publikasi kepada publik (setiap

tahun)

Data belum

tersedia

APBD Provinsi

25

Kriteria/

Indikator

Penilaian

Alat

Verifikasi

Program/

Kegiatan OPD

Sub Kegiatan


Sumber

Pembiayaan

3. Data dan

informasi

pengelolaan hutan

oleh KPH

Sudah ada

penyebarluasan

data dan

informasi dalam

bentuk offline dan

online dan di-

update secara

teratur.

Dokumen

laporan atau

sistem

informasi

online yang

dimiliki

Tidak ditemukan

nomenklatur

yang sesuai

Tidak

ditemukan

nomenklatur

yang sesuai

(1) Penentuan data dan informasi

yang penting untuk

disebarluaskan beserta bentuk

penyajiannya (misal menyusun

semacam statistik KPH) (tahun

pertama saja)


data dan informasi beserta

update secara berkala (tahun

pertama saja)

(3) Pengumpulan data dan

informasi pengelolaan secara

berkala (setoap tahun)

(4) Analisis data dan informasi

yang dikumpulan

(5) Penyajian data dan informasi

dalam bentuk laporan atau sistem

informasi online

(6) Mengembangkan sistem

informasi website atau media

sosial lainnya untuk

penyebarluasan

(7) Mempergunakan platform

yang ada (misal SINPASDOK, SI

KPH) untuk update berkala dan

penyebarluasan data dan

informasi

Data belum

tersedia

APBD Provinsi


Tidak ada

26


Kriteria/

Indikator

Penilaian

Alat

Verifikasi

Program/

Kegiatan K/L

Indikator

Kinerja

Kegiatan

Menu Aktivitas (Usulan) Unit Cost

(Usulan)

Sumber

Pembiayaan

1. Setoran PNBP

oleh KPH dari

pengelolaan dan

pemanfaatan

hutan

KPH sudah

menyetor PNBP

ke negara dari

hasil pengelolaan

dan pemanfaatan

hutan dan PNBP

yang dihasilkan

sudah menarik

investasi untuk

memperkuat

hasil pengelolaan

dan pemanfaatan

hutan

Data

setoran

PNBP oleh

KPH

Program

Pengelolaan

Hutan

Berkelanjutan

Kegiatan

Peningkatan

Perencanaan

Pengelolaan

Hutan Produksi

Terbentuknya

KPHP

Kategori Maju

(1) Penyusunan panduan teknis

data PNBP yang menjadi alat

verifikasi (tahun pertama saja)

(2) Pendampingan (Coaching)

kepada KPH dalam proses

penyusunan proposal investasi

yang dapat menarik investor

luar/swasta

(3) Verifikasi terhadap dokumen

yang disampaikan oleh KPH

sebagai alat verifikasi

Penyusunan

panduan teknis

(tahun pertama)

350.000.000

(dilihat dari data 2021 untuk penyusunan NSPK di dit KPHP)

Pendampingan

dan verifikasi

dokumen)

250.000.000

(dilihat dari data 2019 untuk bimtek dan supervisi di dit KPHL)

APBN DIPA KLHK

1. Setoran PNBP

oleh KPH dari

pengelolaan dan

pemanfaatan

hutan

KPH sudah

menyetor PNBP

ke negara dari

hasil pengelolaan

Data

setoran

PNBP oleh

KPH

Program

Pengelolaan

Hutan

Berkelanjutan

Kegiatan

Kesatuan

Pengelolaan

Hutan Lindung

Jumlah KPHL

yang

meningkat

statusnya

menjadi KPHL

maju


data PNBP yang menjadi alat

verifikasi (tahun pertama saja)


kepada KPH dalam proses

penyusunan proposal investasi

yang dapat menarik investor

luar/swasta



Penyusunan

panduan teknis

(tahun pertama)

350.000.000


APBN DIPA KLHK

27

Kriteria/

Indikator

Penilaian

Alat

Verifikasi

Program/

Kegiatan K/L

Indikator

Kinerja

Kegiatan


(Usulan)

Sumber

Pembiayaan

dan pemanfaatan

hutan dan PNBP

yang dihasilkan

sudah menarik

investasi untuk

memperkuat

hasil pengelolaan

dan pemanfaatan

hutan

sebagai alat verifikasi Pendampingan

dan verifikasi

dokumen)

250.000.000


2. Jumlah

kelompok

ekonomi

produktif

masyarakat

untuk melakukan

pengelolaan dan

pemanfaatan

hutan

Kelompok

ekonomi

produktif sudah

terbentuk dan

lebih dari 1

kelompok yang

menghasilkan

produk secara

berkelanjutan

Data profil

kelompok

ekonomi

produktif

di KPH

dalam

kurun

waktu 2

tahun

terakhir

Program

Pengelolaan

Hutan

Berkelanjutan

Kegiatan Bina

Usaha

Perhutanan

Sosial dan Hutan

Adat

Fasilitasi

peningkatan

nilai tambah

hasil hutan

dan jasa

lingkungan

Kelompok

usaha

perhutanan

sosial (KUPS)

Kelas

Gold/Premium


data profil kelompok ekonomi

produktif di KPH yang menjadi

alat verifikasi (tahun pertama

saja)


kepada KPH dalam pengumpulan

dan analisa data profil kelompok

ekonomi produktif




Penyusunan

panduan teknis

(tahun pertama)

350.000.000

(disamakan dengan anggaran penyusunan NSPK Dit KPHP dan Dit KPHL)

Pendampingan

dan verifikasi

dokumen

250.000.000

(dilihat dari data 2019 untuk supervisi dan koordinasi di dit BUPSHA)

APBN DIPA KLHK

28

Kriteria/

Indikator

Penilaian

Alat

Verifikasi

Program/

Kegiatan K/L

Indikator

Kinerja

Kegiatan


(Usulan)

Sumber

Pembiayaan

3. Data dan

informasi

pengelolaan

hutan oleh KPH

Sudah ada

penyebarluasan

data dan

informasi dalam

bentuk offline

dan online dan

di-update secara

teratur.

Dokumen

laporan

atau

system

informasi

online yang

dimiliki

Program

Pengelolaan

Hutan

Berkelanjutan

Kegiatan

Peningkatan

Perencanaan

Pengelolaan

Hutan Produksi

Terbentuknya

KPHP

Kategori Maju


data dan informasi pengelolaan

yang penting untuk dikumpulkan

dan disebarluaskan secara

teratur (tahun pertama saja)



dan analisis data dan informasi

(3) Fasilitasi KPH dalam

penyebarluasan dalam bentuk

online melalui platform yang

tersedia di KLHK




Penyusunan

panduan teknis

(tahun pertama):

350.000.000


Pendampingan,

fasilitasi KPH

dalam

penyebarluasan

data dan

informasi, serta

verifikasi

dokumen

290.000.000

(dilihat dari data 2019 untuk bimtek dan supervisi di dit KPHL dan data 2019 penyebarluasan informasi KPHL)

APBN DIPA KLHK

29

Kriteria/

Indikator

Penilaian

Alat

Verifikasi

Program/

Kegiatan K/L

Indikator

Kinerja

Kegiatan


(Usulan)

Sumber

Pembiayaan

3. Data dan

informasi

pengelolaan

hutan oleh KPH

Sudah ada

penyebarluasan

data dan

informasi dalam

bentuk offline

dan online dan

di-update secara

teratur.

Dokumen

laporan

atau

system

informasi

online yang

dimiliki

Program

Pengelolaan

Hutan

Berkelanjutan

Kegiatan

Kesatuan

Pengelolaan

Hutan Lindung

Jumlah KPHL

yang

meningkat

statusnya

menjadi KPHL

maju


data dan informasi pengelolaan

yang penting untuk dikumpulkan

dan disebarluaskan secara

teratur (tahun pertama saja)




(3) Fasilitasi KPH dalam

penyebarluasan dalam bentuk

online melalui platform yang

tersedia di KLHK




Penyusunan

panduan teknis

(tahun pertama):

350.000.000


Pendampingan,

fasilitasi KPH

dalam

penyebarluasan

data dan

informasi, serta

verifikasi

dokumen

290.000.000

(dilihat dari data 2019 untuk bimtek dan supervisi di dit KPHL dan data 2019 penyebarluasan informasi KPHL)

APBN DIPA KLHK

30

3.4 Elemen Dampak (Outcome)


Kriteria/ Indikator

Penilaian

Alat

Verifikasi

Program/

Kegiatan OPD

Sub Kegiatan

OPD Menu Aktivitas (usulan)

Unit Cost

(Usulan)

Sumber

Pembiayaan

1. Keuntungan

ekonomis bagi

masyarakat dari

kawasan hutan

Muncul 1 mata

pencaharian baru

bagi masyarakat

dari kawasan hutan

Data tren

keuntungan

ekonomi

bagi

masyarakat

dari

kawasan

hutan

dalam 2

tahun

terakhir

Program

Pendidikan dan

Pelatihan,

Penyuluhan dan

Pemberdayaan

Masyarakat di

Bidang Kehutanan

Kegiatan

Pelaksanaan

Penyuluhan

Kehutanan

Provinsi dan

Pemberdayaan

Masyarakat di

Bidang Kehutanan

Penguatan dan

pendampingan

kelembagaan

kelompok tani

hutan


keuntungan ekonomis dan mata

pencaharian baru bagi masyarakat

yang akan dicatat dan diupdate

berkala tahunan (tahun pertama

saja)


data dan informasi beserta bentuk



informasi sesuai SOP (setiap

tahun)


(setiap tahun)


dan informasi sebagai alat

verifikasi dan juga publikasi

kepada publik (setiap tahun)

data belum

tersedia

APBD Provinsi

31

Kriteria/ Indikator

Penilaian

Alat

Verifikasi

Program/

Kegiatan OPD

Sub Kegiatan


Unit Cost

(Usulan)

Sumber

Pembiayaan

2. Menurunnya

konflik tenurial

dalam kawasan

Konflik tenurial

cenderung sebagian

besar menurun,

dengan upaya

penanganan yang

konsisten dan

berkelanjutan.

Data tren

konflik

tenural

(klaim

lahan)

dalam 2

tahun

terakhir

Program

Pendidikan dan

Pelatihan,

Penyuluhan dan

Pemberdayaan

Masyarakat di

Bidang Kehutanan

Kegiatan

Pelaksanaan

Penyuluhan

Kehutanan

Provinsi dan

Pemberdayaan

Masyarakat di

Bidang Kehutanan

Penyiapan dan

pengembangan

perhutanan

sosial


konflik tenurial yang akan dicatat

dan diupdate berkala tahunan

(tahun pertama saja)






tahun)


(setiap tahun)





data belum

tersedia

APBD Provinsi

3. Kawasan hutan

yang mampu

diamankan dari

gangguan hutan

(perambahan,

illegal logging, dan

kebakaran hutan)

Gangguan hutan

cenderung sebagian

besar menurun,

dengan upaya

penanganan yang

konsisten dan

berkelanjutan.

Data tren

gangguan

hutan

dalam 2

tahun

terakhir

Program

Pengelolaan

Hutan

Kegiatan

Pelaksanaan

Perlindungan

Hutan di Hutan

Lindung dan

Hutan Produksi

Koordinasi,

sinkronisasi

dan

Pelaksanaan

perlindungan

Hutan


gangguan hutan yang akan dicatat

dan diupdate berkala tahunan

(tahun pertama saja)






tahun)


(setiap tahun)




data belum

tersedia

APBD Provinsi

32

Kriteria/ Indikator

Penilaian

Alat

Verifikasi

Program/

Kegiatan OPD

Sub Kegiatan


Unit Cost

(Usulan)

Sumber

Pembiayaan


4. Terpeliharanya/

perbaikan tutupan

hutan dalam

kawasan

Tutupan hutan

cenderung

mengalami banyak

kenaikan/perbaikan

pada sebagian

besar lokasi

kawasan

Data tren

tutupan

hutan

dalam 5

tahun

terakhir

Program

Pengelolaan

Hutan

Kegiatan

Pelaksanaan

Perlindungan

Hutan di Hutan

Lindung dan

Hutan Produksi

Koordinasi,

sinkronisasi

dan

Pelaksanaan

perlindungan

Hutan


tutupan hutan yang akan dicatat

dan diupdate berkala

tahunan(tahun pertama saja)






tahun)


(setiap tahun)





data belum

tersedia

APBD Provinsi

33


Tidak ada

34


Kriteria/ Indikator

Penilaian

Alat

Verifikasi

Program/

Kegiatan K/L

Indikator

Kinerja

Kegiatan

Menu Aktivitas (usulan) Unit Cost

(Usulan)

Sumber

Pembiayaan

1. Keuntungan

ekonomis bagi

masyarakat dari

kawasan hutan

Muncul 1 mata

pencaharian baru

bagi masyarakat

dari kawasan

hutan

Data tren

keuntungan

ekonomi

bagi

masyarakat

dari

kawasan

hutan

dalam 2

tahun

terakhir

Program

Pengelolaan

Hutan

Berkelanjutan

Kegiatan

Peningkatan

Perencanaan

Pengelolaan

Hutan Produksi

Terbentuknya

KPHP

Kategori

Maju


data dan informasi keuntungan

ekonomis dan mata pencaharian

yang menjadi alat verifikasi (tahun

pertama saja)







Penyusunan

panduan teknis

(tahun pertama)

350.000.000


Pendampingan

dan verifikasi

dokumen

250.000.000


APBN DIPA KLHK

35

Kriteria/ Indikator

Penilaian

Alat

Verifikasi

Program/

Kegiatan K/L

Indikator

Kinerja

Kegiatan


(Usulan)

Sumber

Pembiayaan

1. Keuntungan

ekonomis bagi

masyarakat dari

kawasan hutan

Muncul 1 mata

pencaharian baru

bagi masyarakat

dari kawasan

hutan

Data tren

keuntungan

ekonomi

bagi

masyarakat

dari

kawasan

hutan

dalam 2

tahun

terakhir

Program

Pengelolaan

Hutan

Berkelanjutan

Kegiatan

Kesatuan

Pengelolaan

Hutan Lindung

Jumlah KPHL

yang

meningkat

statusnya

menjadi

KPHL maju


data dan informasi keuntungan

ekonomis dan mata pencaharian


pertama saja)







Penyusunan

panduan teknis

(tahun pertama)

350.000.000


Pendampingan

dan verifikasi

dokumen

250.000.000


APBN DIPA KLHK

36

Kriteria/ Indikator

Penilaian

Alat

Verifikasi

Program/

Kegiatan K/L

Indikator

Kinerja

Kegiatan


(Usulan)

Sumber

Pembiayaan

2. Menurunnya

konflik tenurial

dalam kawasan

Konflik tenurial

cenderung

sebagian besar

menurun, dengan

upaya penanganan

yang konsisten dan

berkelanjutan.

Data tren

konflik

tenural

(klaim

lahan)

dalam 2

tahun

terakhir

Program

Pengelolaan

Hutan

Berkelanjutan

Kegiatan

Penanganan

Konflik Tenurial

dan Hutan Adat

Rancangan

strategi dan

informasi

kinerja

penannganan

konflik

tenurial dan

hutan adat


pengumpulan dan analisis data

tren konflik tenurial yang turun


pertama saja)







Tahapan penangangan konflik

tenurial

(1) penyampaian permohonan

penanganan konflik tenurial

kawasan hutan

(2) pemetaan konflik tenurial

kawasan hutan - pembentukan

tim independen, pembentukan

tim assessor

(3) penyelesaian konflik tenurial

kawasan hutan

(4) monev penyelesaiaan

sumber: permenlhk no 84/2015

Penyusunan

NSPK (tahun

pertama)

210.000.000

(dilihat dari data 2017 penyusunan pedoman, disesuaikan dengan inflasi 5% dari tahun 2017 ke tahun 2021)

Pendampingan

dan verifikasi

data yang

disampaikan

oleh KPH

250.000.000

(disamakan dengan anggaran pendampingan untuk indikator lainnya di dit KPHP, dit KPHL)

APBN DIPA KLHK

37

Kriteria/ Indikator

Penilaian

Alat

Verifikasi

Program/

Kegiatan K/L

Indikator

Kinerja

Kegiatan


(Usulan)

Sumber

Pembiayaan

3. Kawasan hutan

yang mampu

diamankan dari

gangguan hutan

(perambahan,


kebakaran hutan)

Gangguan hutan

cenderung

sebagian besar

menurun, dengan

upaya penanganan

yang konsisten dan

berkelanjutan.

Data tren

gangguan

hutan

dalam 2

tahun

terakhir

Program

Pengelolaan

Hutan

Berkelanjutan

Kegiatan

Peningkatan

Perencanaan

Pengelolaan

Hutan Produksi

Terbentuknya

KPHP

Kategori

Maju



tren gangguan hutan yang menjadi

alat verifikasi (tahun pertama saja)







Penyusunan

panduan teknis

(tahun pertama)

350.000.000


Pendampingan

dan verifikasi

dokumen

250.000.000


APBN DIPA KLHK

38

Kriteria/ Indikator

Penilaian

Alat

Verifikasi

Program/

Kegiatan K/L

Indikator

Kinerja

Kegiatan


(Usulan)

Sumber

Pembiayaan

3. Kawasan hutan

yang mampu

diamankan dari

gangguan hutan

(perambahan,


kebakaran hutan)

Gangguan hutan

cenderung

sebagian besar

menurun, dengan

upaya penanganan

yang konsisten dan

berkelanjutan.

Data tren

gangguan

hutan

dalam 2

tahun

terakhir

Program

Pengelolaan

Hutan

Berkelanjutan

Kegiatan

Kesatuan

Pengelolaan

Hutan Lindung

Jumlah KPHL

yang

meningkat

statusnya

menjadi

KPHL maju



tren gangguan hutan yang menjadi








Penyusunan

panduan teknis

(tahun pertama)

350.000.000


Pendampingan

dan verifikasi

dokumen

250.000.000


APBN DIPA KLHK

39

Kriteria/ Indikator

Penilaian

Alat

Verifikasi

Program/

Kegiatan K/L

Indikator

Kinerja

Kegiatan


(Usulan)

Sumber

Pembiayaan

4. Terpeliharanya/

perbaikan tutupan

hutan dalam

kawasan

Tutupan hutan

cenderung

mengalami banyak

kenaikan/perbaikan

pada sebagian

besar lokasi

kawasan

Data tren

tutupan

hutan

dalam 5

tahun

terakhir

Program

Pengelolaan

Hutan

Berkelanjutan

Kegiatan

Peningkatan

Perencanaan

Pengelolaan

Hutan Produksi

Terbentuknya

KPHP

Kategori

Maju



tren tutupan hutan yang menjadi




dan analisis data dan informasi"




Penyusunan

panduan teknis

(tahun pertama)

350.000.000


Pendampingan

dan verifikasi

dokumen

250.000.000


APBN DIPA KLHK

40

Kriteria/ Indikator

Penilaian

Alat

Verifikasi

Program/

Kegiatan K/L

Indikator

Kinerja

Kegiatan


(Usulan)

Sumber

Pembiayaan

4. Terpeliharanya/

perbaikan tutupan

hutan dalam

kawasan

Tutupan hutan

cenderung

mengalami banyak

kenaikan/perbaikan

pada sebagian

besar lokasi

kawasan

Data tren

tutupan

hutan

dalam 5

tahun

terakhir

Program

Pengelolaan

Hutan

Berkelanjutan

Kegiatan

Kesatuan

Pengelolaan

Hutan Lindung

Jumlah KPHL

yang

meningkat

statusnya

menjadi

KPHL maju



tren tutupan hutan yang menjadi








Penyusunan

panduan teknis

(tahun pertama)

350.000.000


Pendampingan

dan verifikasi

dokumen

250.000.000


APBN DIPA KLHK

Documents

Panduan Perencanaan dan Penganggaran KPH yang Multiguna