Panduan Pembiayaan BMT

Embed Size (px)

Citation preview

Manajemen Pembiayaan Oleh : Ridha Nugraha Panduan Untuk Koperasi Syariah SDM Kementerian Koperasi BAB I PENDAHULUANA. PENGERTIANSecara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha sedangkan definisi pembiayaan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam ksp/usp koperasi pola syariah pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan akad bagi hasil, dan atau akad jual beli antara KSP Syariah/USP Syariah dengan anggota yang mewajibkan anggota untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan bagi hasil dan atau marjin. Pembiayaan merupakan aktivitas penting dalam lembaga keuangan karena aktiva paling besar dalam sebuah lembaga keuangan adalah outstanding portofolio pembiayaan yang juga merupakan sumber pendapatan utama penunjang keberlanjutan lembaga keuangan. Semakin tinggi outstanding pembiayaan maka semakin besar peluang pendapatan yang akan diperoleh, tetapi semakin besar pula resiko yang dihadapi. Untuk itu dalam buku ini titik beratnya bukan pada penanganan pembiayaan bermasalah namun bagaimana memberikan pembiayaan berkwalitas dan menghindari resiko pembiayaan sekecil mungkin sehinga perlu adanya manajemen pembiayaan yang baik. Dalam ilmu manajemen bahwa manajemen pembiayaan merupakan suatu cara usaha mengatur dan melakukan proses pembiayaan untuk mencapai tujuan pembiayaan yaitu keamanan, kelancaran dan menghasilkan. Usaha mengatur dan melakukan proses pembiayaan ini adalah dengan melakukan analisa kelayakan usaha dan analisa pembiayaan. Analisa kelayakan berdasarkan usaha meliputi aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek hukum, aspek1

keuangan dan aspek sosial ekonomi. Layak berdasarkan hasil analisa kelayakan usaha belum tentu layak dibiayai karena tidak cukup hanya layak usaha namun perlu adanya analisa kelayakan pembiayaan dengan memperhatikan faktor carakter, capital, capacity, condition dan colateral atau dikenal dengan istilah 5C. Penerapan 5C bukan sekedar syarat diatas kertas, tetapi masuk dalam ruang bisbis anggota. Salahsatu yang membedakan analisa pembiayaan pada sistem syariah dengan konvensional adalah bagaimana pihak KJKS/UJKS/BMT terjun langsung melihat dan terlibat dalam proses bisnis calon anggota sehingga memahami betul kejadian-kejadian bisnis. Ini dilakukan karena KJKS/UJKS/BMT bukan memberikan pinjaman uang tetapi KJKS/UJKS/BMT terlibat dalam bisnisnya anggota. Untuk itu disusun panduan manajemen pembiayaan sebagai acuan bagi para praktisi KJKS/UJKS/BMT agar tidak memberikan perlakuan berbeda kepada calon anggota siapapun sehinggga bila anggota melakukan pengajuan pembiayaan dapat memahami dengan jelas tahapan dan proses yang berlaku. Panduan ini juga dilatarbelakangi oleh keragaman anggota pada KJKS/UJKS/BMT, agar para pengelola dapat melakukan pembiayaan kepada anggota dengan cepat, tepat dan cermat sehingga bukan hanya sekedar aturan tetapi lebih dari itu merupakan kebutuhan bagi KJKS/UJKS/BMT. Oleh sebab itu dalam proses pembiayaan KJKS/UJKS/BMT melakukan tingkat kehati hatian baik sebelum melakukan pencairan maupun setelah melakukan pencairan. Sebagai agama universal yang menjadi rahmat bagi alam semesta secara prinsip Islam mengatur masalah hutang piutang. Dalam Al-quran surat AlBaqoroh : 282 dijelaskan tentang prinsip hutang piutang. Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah (seperti jual beli, hutang piutang atau sewamenyewa) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. .. (2: 282). Orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka demikian disebabkan mereka berkata , sesungguhnya jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba .. (QS. 2 : 275). Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang mengaku mukmin, Maka jika kamu meninggalkan sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rosulnya akan2

memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. (QS. 2 : 278 279) Jabir berkata, bahwa Rosulullah saw. mengutuk orang yang menerima riba, orang yang memberinya, orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya , kemudian beliau bersabda : Mereka itu semua sama (HR Muslim no 2995, kitab alMasaqqoh). Berdasarkan sinyal quran dan hadis Rosul ini maka perlu secara teknis panduan pembiayaan, agar setiap langkah yang lansung berhubungan dengan pembiayaan berjalan sesuai yang diharapkan

B. TUJUANTujuan dari panduan manajemen pembiayaan ini adalah : 1. Sesuai dengan ketentuan syariah yang mengacu pada fatwa dewan syariah2.

Menghasilkan pembiayaan yang berkwalitas yaitu keamanan (pembiayaan aman dalam usaha), kelancaran (pembiayaan lancar dalam pengembalian dan menghasilkan (pembiayaan menghasilkan keuntungan bagi anggota)

3.

Keberlanjutan (sustainable) KJKS/UJKS/BMT

BAB II JENIS PEMBIAYAAN PADA KJKS/ UJKS/ BMTA.

JENIS PEMBIAYAAN BERDASARKAN TUJUAN

3

Berdasarkan tujuan penggunaannya, jenis pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu tijari (bisnis) dan Pinjaman Kebajikan (tabaru)

1. TIJARI1.1 Pembiayaan

modal kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan

kepada anggota untuk memenuhi kebutuhan modal kerja seperti pembelian/pengadaan/penyediaan unsur-unsur barang dalam rangka perputaran usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.1.2 Pembiayaan

investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi

kebutuhan pengadaan sarana/prasarana usaha (aktiva tetap).1.3 Pembiayaan

jasa, yaitu pembiayaan yang dapat digunakan untuk sewa

suatu barang, talangan dana, maupun biaya jasa suatu pengurusan (diutamakan secara kolektif).1.4 Pembiayaan

Konsumtif,

yaitu

pembiayaan

untuk

anggota

KJKS/UJKS/BMT untuk keperluan konsumtif, seperti perbaikan rumah, pembelian alat rumah tangga dan lain-lain

2. PINJAMAN KEBAJIKAN ATAU TABARUPinjaman dalam akad syariah merupakan bagian dari kebajikan atau tabaru sehingga bila tujuan KJKS/UJKS/BMT memberikan bantuan pinjaman harus dalam bentuk kebajikan, karena pinjaman dalam akad syariah tidak boleh menambah dari pokok. Pemberian pinjaman harus sesuai dengan sasaran pengguna dan bentuk pengunaannya

B. JENIS PEMBIAYAAN BERDASARKAN METODEJenis pembiayaan berdasarkan metode dibagi menjadi dua yaitu dengan metode individu dan kelompok. 1. Pembiayaan Metode Individu, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada individu atau perseorangan dan tidak melakukan pembiayaan secara4

kolektif, masing-masing bertanggung jawab atas pembiayaannya sehingga dibutuhkan syarat-syarat yang menjamin pengembalian pembiayaan. Ada dua kemungkinan didalam memasarkan produk pembiayaan individu, yang pertama dengan cara jemput bola dan kedua, menunggu calon mitra datang ke KJKS/UJKS/BMT. Pertama. Pemasaran melalui jemput bola. Pembiayaan melalui jemput bola dilakukan dengan cara inisiatif dan proaktif dimana KJKS/UJKS/BMT menawarkan produknya, tentu harus melihat prosfek dan peluang usaha calon mitra. Walaupun dengan cara menawarkan produk, KJKS harus memiliki posisi tawar jangan sampai kesan yang muncul pada calon mitra bahwa KJKS menjadi sangat butuh melempar dana, namun sebaliknya KJKS menyampaikan informasi bahwa calon mitra menjadi merasa butuh kehadiran KJKS, artinya dibangun situasi yang saling membutuhkan. Kasus yang dapat dilihat dalam paraktik di lapang misalnya di sebuah pasar tradisional seorang pedagang kelontong melakukan pembayaran setiap hari kepada bank keliling, kejadian seperti itu merupakan kesempatan petugas lapang KJKS untuk mealukan pendekatan dengan calon mitra dan menggali informasi lebih jauh tentang kondisi sebenarnya, kesempatan itulah yang dilakukan petugas lapang untuk memberikan gambaran pola kerja, keunikan dan kelebihan yang dimiliki KJKS/UJKS/BMT, namun petugas lapang sekali-kali tidak menawarkan pembiayaan secara terbuka tetapi justru memancing calon mitra bertanya dan mengajukan pembiayaan. Saat itulah KJKS/UJKS/BMT memiliki posisi tawar sehingga calon mitra mudah untuk memenuhi persyaratan menjadi mitra KJKS. Kedua. Pemasaran menunggu calon mitra. Pengajuan pembiayaan yang disebabkan oleh calon mitra yang langsung datang ke KJKS/UJKS/BMT dapat mempermudah KJKS/UJKS/BMT dalam menjelaskan sistem. Hal terpenting dalam menjelaskan pembiayaan adalah tidak pernah menyampaikan pinjaman kepada calon mitra, jika ada calon mitra datang ke KJKS/UJKS/BMT untuk pinjam uang, maka dengan tegas bahwa KJKS tidak memberikan pinjaman tetapi memberikan fasilitas pembiayaan (kerjasama usaha), menjual modal kerja atau investasi dan

5

produk lainnya. Dengan demikian kebutuhan calon mitra menjadi jelas dan penggunaannya insya Allah tidak akan disalahgunakan 2. Pembiayaan Metode Kelompok, yaitu pembiayaan yang

diberikan melalui mekanisme kelompok. Sasaran pembiayaan melalui mekanisme kelompok dapat dibedakan dengan cara kolektif karyawan yang bernaung di bawah suatu lembaga, kelompok sesuai dengan jenis usaha dan kelompok bedasarkan demograpi atau daerah tempat tinggal. Alasan menggunakan metode kelompok karena pembiayaan ini nilanya kecil-kecil, berada dalam satu komunitas dan rata-rata calon mitra tidak memiliki jaminan. Metode ini memiliki kelebihan dan keunikan tersendiri. Dari sisi biaya opersional lebih murah karena dapat menghemat biaya transaksi, dari sisi resiko lebih kecil karena selain mudah dikontrol pembiayaannya menyebar ke banyak orang. Memasarkan produk melalui metode kelompok sama dengan metode individu yaitu dengan cara jemput bola dan menunggu calon mitra. Kasus yang dapat dilihat pada praktik lapang untuk menawarkan pembiayaan pada metode kelompok adalah melalui survey pemetaan wilayah (memilih wilayah yang potensial untuk dikembangkan) dan sosialisasi umum baik melalui undangan ataupun pada acara pertemuan rutin warga. Setelah melakukan survey dan sosialisasi umum, dilakukan tahapan kegiatan: analisa pembiayaan, komite (rapat keputusan), pelatihan kelembagaan, aturan main kelompok, pencairan pembiayaan dan pertemuan rutin kelompok.

C. JENIS PEMBIAYAAN BERDASARKAN SEGMENTASI PASARUntuk menghasilkan kwalitas pembiayaan yang baik, segmentasi pasar KJKS disesuaikan dengan karakter KJKS itu sendiri yaitu meberikan fasilitas kepada usaka kecil dan mikro dengan ketentuan : Bukan usaha baru Proyek atau yang bersifat temporer Prospektif6

Memiliki kemampuan bayar atau kekuatan Domisili dlm radius wilayah pemasaran Memiliki karakter yang baik Memiliki agunan susuai ketentuan Khusus Kelompok berdasarkan musyawarah

simpan (Power saving) memenuhi untuk bayar kelompok (terjangakau secara rasional oleh Sumber daya lembaga)

BAB III ASPEK MANAJEMEN PEMBIAYAAN PADA KJKS/ UJKS/BMTA.TARGET PASAR Dalam upaya peningkatan aktivitas pembiayaan, perlu kiranya dibuat suatu pedoman dalam kegiatan solisitasi dan proses pembiayaan. Untuk itu target pasar pembiayaan KJKS adalah sebagai berikut :1.

Dari segi aktivitas ekonomi

7

a.

Segmentasi umum, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada mitra badan usaha atau perorangan secara umum, baik sendiri-sendiri ataupun kolektif. Kegunaan pembiayaan untuk modal kerja, investasi, maupun multiguna.

b.

Segmentasi pasar, yaitu pembiayaan yang diberikan khusus untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi, maupun multiguna para pedagang pasar. Pengertian pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara fisik untuk pelaksanaan transaksi jual beli.

2.

Dari segi wilayah kerja Wilayah kerja KJKS dalam melakukan pembiayaan adalah wilayah sekitar kantor KJKS berada. KJKS perlu menentukan radius wilayah kerja, bila ada mitra yang radiusnya cukup jauh maka yang harus dipertimbangkan adalah jumlah droping di wilayah tersebut untuk mencapai BEP dan model pendampingan kelompok agar efisien dan efektif . Penentuan orang kunci (key person) sebagai penanggung jawab dalam menjakankan bisnis KJKS pada wilayah tertentu menjadi sangat penting sehingga orang kunci (key person) yang dipercaya KJKS perlu mendapat bagi hasil dari bisnis yang dijalankan.

3.

Dari segi jenis usahaa. b. c. d. e.

Perdagangan umum Industri kecil Jasa Konsumtif Dan lain-lain

Kebijakan jenis usaha ditentukan dengan kondisi ekonomi yang berlaku di pasar.4.

Dari segi pengalaman Diutamakan mitra yang telah memiliki pengalaman mengelola usaha sejenis (untuk wiraswasta) atau karyawan minimal dua tahun

B.PRODUK PEMBIAYAAN

8

Produk pembiayaan adalah suatu jasa layanan KJKS yang dikemas sesuai skema pembiayaan dan tujuan penggunaan dananya. pembiayaan yang diberikan KJKS adalah : 1. Mudharabah Rincian produk

Pembiayaan Mudharabah, adalah suatu bentuk pembiayaan perniagaan dimana KJKS/UJKS/BMT sebagai pemilik modal (Sahibul Maal) menyetorkan modalnya kepada anggota sebagai pengusaha (Mudarib) untuk diniagakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (nisbah) dari kedua belah pihak, dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian anggota. 2. Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah, adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dan risiko dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. 3. Murabahah Murabahah adalah tagihan dari akad jual beli antara yang

Piutang

KJKS/UJKS/BMT dengan anggota atas transaksi jual-beli,

mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa marjin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad. Produk dari akad jual beli ini dapat berupa Piutang Murabahah dan Produk Jual-Beli turunannya, Piutang Salam dan Istisna. 4. BAI AS-SALAM yakni

9

Piutang Salam adalah perjanjian jual-beli barang dengan cara pemesanan dan syarat-syarat tertentu dengan pembayaran harga lebih dahulu, dan pengiriman barang yang dipesan diterima kemudian (ditangguhkan). 5. BAI AL-ISTHISNA Piutang istisna adalah perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepekati antara pemesan dan penjual. Pada pembiayaan ini pembeli memesan barang dan penjual membayarkan dana kepada pembuat barang pesanan, bila barang pesanan selasai dibuat pihak penjual meyerahkan barang pesanan pembeli kemudian dibayar oleh pembeli dengan cicilan 6. Al-IJARAH Piutang ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Pada pembiayaan ini digunakan untuk mengambil manfaat suatu barang dan atau tempat dengan sistem sewa. KJKS/UJKS/BMT bertindak selaku pemberi sewa, dan mitra sebagai penyewa. Beberapa contoh diantaranya adalah sewa rumah, kios, ataupun sewa untuk perlengkapan pesta. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan kegunaan sewa tersebut. Bisa juga sewa dengan jenis mumtahia bit tamlik dimana sipenyewa diakhir masa sewa dapat memiliki objek sewa jenis ini disetujui oleh Mazhab Hanafi, SyafiI, Hambali dan juga Imamiyah 7. Al-Ujrah Jenis pembiayaan ini untuk keperluan anggota yang bersifat kegiatan jasa seperti pembuatan SIM, pendidikan dan kegiatan lainnya. KJKS/UJKS/BMT bertindak sebagai penyedia jasa layanan, misalnya tukang ojeg membutuhkan SIM, KJKS/UJKS/BMT memberikan jasa layanan SIM bekerjasama dengan kepolisian. waktu yang diberikan oleh KJKS/UJKS/BMT10

Dan KJKS/UJKS/BMT

menetapkan harga layanan SIM kemudian dibayar oleh tukang ojeg sesuai

8.

Al Qard Disamping pembiayaan yang bersifat komersial (orientasi bisnis) sebagaimana tersebut di atas, maka KJKS/UJKS/BMT syariah juga memberikan pembiayaan yang bersifat sosial atau kebajikan (nirlaba). Calon mitra yang mendapatkan pembiayaan ini adalah pengusaha kecil yang memiliki semangat dan kemauan berusaha namun terhambat oleh modal. Secara teknis KJKS/UJKS/BMT, calon mitra ini sulit untuk KJKS/UJKS/BMT tidak mendapatkan mendapatkan pembiayaan.

keuntungan atas pembiayaan ini, dan mitra

C. SKEMA DAN CONTOH APLIKASI PEMBIAYAAN SKEMA AL - MUDHARABAH

PERJANJIAN BAGI HASIL MUDHORI B KEAHLIAN MODAL 100 %

KJKS

USAHA

X%

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Y%11

MODALAl-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha/ perniagaan antara pihak pemilik dana (shahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (mudharib).

APLIKASI :Contoh pembiyaan bagi hasil ( Mudhaarabah) Pak Amar mengajukan pembiayaan ke KJKS untuk beternak ayam pedaging untuk 500 ekor sesuai dengan kapasitas kandang yang Pak Amar miliki, dari hasil wawancara diketahui : Biaya pemeliharaan Rp 200/ ekor x 500 Biaya sewa kandang Rp 200/ekor x 500 DOC (anak ayam) Rp 3000 x 500 Pakan perekor 2.5 kg x Rp 2000 x 500 Rp.2.500.000.00 Obat-obatan, penerangan dll Rp. 50.000.00 Rp. 100.000.00 Rp. 100.000.00 Rp.1.500.000.00

----------------------- + Total dana yang dibutuhkan Rp.4.250.000.00

Kemungkinan I Aqad Mudhaarabah dengan kesepakatan nisbah 30% KJKS : 70% Pak Amar

12

Hasil panen selama 35 hari adalah sebagai berikut : Terjadi mortalitas (kematian) 30 ekor Berat panen rata-rata 1.25 kg perekor x 470 = 587,5 kg Harga panen Rp 9000 /kg x 587,5 Keuntungan 5.287.500 4.250.000 Bagi Hasil KJKS/UJKS/BMT 30% Konversi 7 % Rp.5.287.500 Rp.1.035.500 Rp. 311.250

Kemungkinan II Aqad Mudhaarabah dengan kesepakatan nisbah 30% KJKS : 70% Pak Amar Hasil panen selama 35 hari adalah sebagai berikut : Terjadi mortalitas (kematian) 100 ekor Berat panen rata-rata 1.25 kg perekor x 400 = 500 kg Harga panen Rp 9000 /kg x 500 Keuntungan 4.500.000 4.250.000 Bagi Hasil KJKS/UJKS/BMT 30% Konversi 2 % Rp.4.500.000 Rp. 250.000 Rp. 75.000

Kemungkinan III Aqad Mudhaarabah dengan kesepakatan nisbah 30% KJKS : 70% Pak Amar Hasil panen selama 35 hari adalah sebagai berikut : Terjadi mortalitas (kematian) 100 ekor Berat panen rata-rata 1.25 kg perekor x 400 = 500 kg

13

Harga panen Rp 7.500 /kg x 500 Keuntungan 3.750.000 4.250.000 Bagi Hasil KJKS/UJKS/BMT Konversi 0 %

Rp.3.750.000 Rp. (500.000) Rp 0

Dalam hal demikian KJKS KJKS/UJKS/BMT bukan tidak dapat bagi hasil saja, bahkan rugi sebesar Rp 500.000 dan Pak Amar tidak mempunyai hutang kepada KJKS. (tidak harus menyetor kekurangananya sebesar Rp. 500.000

KJKS rugi modal ; Fulan rugi tenaga dan waktu (tertuang QS An-Nisaa : 29 dan QS Luqman ayat 34)

Beberapa syarat pembiayaan bagi hasil Bisnis yang dibiayai relatif dapat dipisahkan dengan kegiatan bisnis lainnya kelayakan) dimungkinkan Layak (sesuai hasil analisa Intervensi pemilik dana relatif

Ketersediaan SDM , baik dari perilaku bisnis ataupun pemilik dana Secara nyata penerima dana menunjukkan tingkat amanah yang memadari (history)

SKEMA AL - MUSYARAKAH

PERJANJIAN BAGI HASIL

MITRA Modal Rp A Modal Rp B

KJKS

14

USAHA

A x Profit x X% A+B

B x Profit x Y% A+B

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

MODAL KJKS

Kang Towil mengajukan pembiayaan kepada KJKS untuk pembelian pulsa elektrik sebanyak 200 nomor pulsa, harga setiap nomor pulsa rata-rata 50.000 x 200 = Rp. 10.000.000. Nomor pulsa yang sudah Kang Towil miliki dari modal sendiri sejumlah 50 nomor atau sejumlah Rp 5.000.000. Setiap penjualan, jumlah nomor pulsa yang sudah keluar tercatat sehingga pencatatan nomor pulsa dari modal Kang Towil dan dari KJKS disatukan jadi total modal usaha Rp 15.000.000,-. Sumber pengembalian Kang Towil dari penjualan pulsa dan hasil wawancara serta survey KJKS, Kang Towil layak usaha dan layak dibiayai. Berdasarkan kesepakatan akad yang cocok untuk pembiayaan Kang Towil adalah Musayarakah dengan nisbah 30% : 70%. Realisasi Usaha Hasil penjualan pulsa setiap hari rata-rata 150 nomor pulsa dengan rata-rata keuntungan Rp 2.000 adapun hasil penjualan setiap bulan adalah sebagai berikut : Harga Harga Profit Bulan Jml Pulsa Beli jual Margin perbulan 3,7 50,0 52,0 2,0 7,500,0 1 50 00 00 00 00 4,0 50,0 53,0 3,0 12,000,0 2 00 00 00 00 00 3,5 50,0 51,0 1,0 3,500,0 3 00 00 00 00 00 3,8 50,0 52,0 2,0 7,600,0 4 00 00 00 00 0015

4,2 5 6 7 8 9 10 11 12 00 3,6 00 3,7 50 4,0 00 3,5 00 3,8 00 4,2 00 3,6 00 00 Perhitungan Bagi Hasil 1 2 Bulan Modal KJKS 26 10,000,0 1 00 9,000,0 2 00 8,000,0 3 00 7,000,0 4 00 6,000,0 5 00 5,000,0 6 00 4,000,0 7 00 3,000,0 8 00 2,000,0 9 00 1,000,0 10 00 00 00 00 00 00 00 00

50,0 00 50,0 00 50,0 00 50,0 00 50,0 00 50,0 00 50,0 00 50,0 00 3 Total Modal 15,000,00 0 15,000,00 0 15,000,00 0 15,000,00 0 15,000,00 0 15,000,00 0 15,000,00 0 15,000,00 0 15,000,00 0 15,000,00 0

53,0 00 51,0 00 52,0 00 53,0 00 51,0 00 52,0 00 53,0 00 51,0 00 4 Profit Bulanan 7,500,0 00 12,000,0 00 3,500,0 00 7,600,0 00 12,600,0 00 3,600,0 00 7,500,0 00 12,000,0 00 3,500,0 00 7,600,0 00 12,600,0 00

3,0 00 1,0 00 2,0 00 3,0 00 1,0 00 2,0 00 3,0 00 1,0 00

12,600,0 3,600,0 7,500,0 12,000,0 3,500,0 7,600,0 12,600,0 3,600,0

5 Bagi Hasil KJKS 30%(2 : 3) x 4 x 30%

6 Beli Sahamke KJKS*

1,500,0 00 2,160,0 00 560,000 1,064,0 00 1,512,0 00 360,000 600,000 720,000 140,000 152,000 -

1,000,00 0 1,000,00 0 1,000,00 0 1,000,00 0 1,000,00 0 1,000,00 0 1,000,00 0 1,000,00 0 1,000,00 0 1,000,00 0

* pembelian saham (penyertaan syirkah) Kang Towil diakhir bulan

16

SKEMA BAI AL-MURABAHAH1. Negosiasi dan Persyaratan 2. Akad Jual Beli

KJKS

6. Bayar

MITRA

3. Beli Barang

4. Kirim

SUPLIER PENJUALContoh pembiayaan dengan aqad jual beli

1. Akad Murabahah (Pembayaran Angsuran)Pak Aceng memerlukan mesin pencabut ayam, dari hasil survey harga mesin Rp. 1.000.000 dan Pak Aceng bersedia membeli mesin ke KJKS Rp. 1.200.000,Dari hasil musyawarah diketahui :

17

Mesin dijual oleh KJKS Rp. 1.200.000 Tabungan yang dimiliki untuk uang muka Rp. 200.000 Sisa hutang Pak Aceng Rp. 1.000.000 Sumber pelunasan dari kekuatan simpan Rp. 5.000./hr Pak Aceng wajib mengangsur Rp. 5000.00/ hari selama 200 hari Apabila Pak Aceng tidak dapat melunasi dalam jangka waktu 200 hari karena sakit selama 1 minggu tidak boleh ada tambahan (denda) apapun. (QS 2 : 280),

2. Akad Al-Murabahah (Pembayaran Tempo)Didi seorang penjual ayam potong, omzet rata-rata setiap hari 75 kg karkas, sistem pembelian ke suplier dengan cara jual putus artinya pagi ayam diantar sore bayar dengan harga Rp 14.000/kg Pak Didi jual ke konsumen Rp. 17.000 (keuntungan Rp. 3000), biaya susut dan tidak terjual Rp 1.000, maka keuntungan Didi Rp 2.000/kg. Didi mengajukan pembiayaan kepada KJKS/UJKS/BMT untuk keperluar modal tersebut, karena jika bayar ke suplier dengan cara kontan mendapat harga khusus yaitu sebesar Rp 13.250 /kg. Dari hasil analisa dana yang disetujui KJKS adalah 75 kg x Rp 13.250 = Rp. 993.750 Dari kasus diatas KJKS melakukan bisnis riil dengan mekanisme pasar, tidak dengan cara cicilan modal kerja karena salah satu ciri yang membedakan jual beli modal kerja dengan konsep bunga adalah pada bisnis riilnya. KJKS/UJKS/BMT menawarkan pembayaran tempo selama 1 (satu) minggu, dengan memberikan gambaran perbandingan kepada Didi sebagai berikut (asumsi 75 kg)

SUPLIER H A R G A (Rp) Waktu (hari) 14.000 1

KJKS 13.450 7

Selisih 550 618

Keuntungan Total selisih profit

tetap tetap

550 x 75 kg 42.250/hari

550x75x 6 247.500

Dari perbandingan diatas, KJKS mewajibkan Pak Didi untuk menabung setiap hari sebesar 50% dari keuntungan perhari yang diterima atau sebesar Rp 20.000. Sehingga dalam waktu 50 hari Pak Didi dapat mandiri karena untuk mebeli karkas dengan kontan dapat mengambil dari tabungannya bahkan memiliki kebiasaan menabung. Dengan tidak merubah pola suplier bahkan harga KJKS lebih murah Rp 550 dan waktu lebih lama 1 minggu maka Pak Didi bersedia dengan tawaran KJKS.

SKEMA AL-IJARAH

SUPLAYE R PENJUAL

A.Milik OBJEK SEWA

B.Milik

MITRA

2. Beli objek sewa

3. Sewa Beli

PESAN OBJEK SEWA

KJKS

Atep seorang tukang ojeg harus menyetor Rp. 15.000 perhari kepada Juragan. Karena sesuatu hal Juragan bermaksud menjual motornya seharga Rp 4.000.000. Mendengar informasi tersebut Atep menawarkan motor juragannya kepada KJKS dan dia bersedia membayar kepada KJKS/UJKS/BMT dengan cicil. Dari kasus diatas KJKS mengikuti kebiasaan yang dilakukan Juragan kepada Atep, namun KJKS mengakadkan dengan sewa beli, dimana Atep membayar sewa kepada KJKS Rp 15.000 perhari dengan masa perjanjian selama 320 hari atau 320 kali, jika Atep membayar tepat 320 hari atau 320 kali maka motor tersebut menjadi milik Atep.

19

Alternatif lain dalam kasus ini adalah melakukan sewa terhadap usaha syirkah KJKS dengan Atep, dimana Atep menyertakan dana syirkah atas pembelian motor misalnya Rp. 100.000. Motor tersebut kemudian disewakan kepada Atep (prinsipnya siapapun yang menyewa dibolehkan) dengan harga Rp 10.000/hari dan syirkah Atep Rp. 300.000/bulan yang dibayar setiap hari sebesar Rp. 10.000/hari. Uang sewa Rp. 10.000/hari dibagi secara proporsional, dan bila satu bulan Atep bersyirkah Rp 300.000 maka syirkah Atep menjadi 300.000 + 100.000 x pendapatan sewa x nisbah (%) 4.000.000

D.

Jangka Waktu Pembiayaan1. Pembiayaan Modal Kerja Jangka waktu pembiayaan untuk modal kerja dilakukan dengan cara tempo melalui proses kontrak kerja misalnya 12 bulan (satu tahun), namun jika mitra KJKS belum mandiri (mampu mengganti seluruh modal yang diberikan KJKS kontrak dapat diperpanjang (lihat pada aplikasi murabahah) 2. Pembiayaan Investasi Jangka waktu pembiayaan investasi disesuaikan dengan kondisi kuangan KJKS berdasarkan cashflow, hal ini penting untuk keberlanjutan (suntainable) KJKS, bila perputaran dana memungkinkan dengan maksimal 1 tahun maka KJKS tidak boleh memaksakan lebih dari 1 tahun. Perlu menjadi perhatian bahwa mencegah kemungkinan terjadinya keterlambatan angsuran merupakan faktor menentukan jangka waktu pembiayaan 3. Pembiayaan Jasa atau Multiguna Pada prinsipnya jangka waktu pembiayaan untuk jasa maupun investasi harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan KJKS, perputaran dana mitra dan memperhatikan kondisi usaha secara umum.

20

E.

Penentuan Margin Dan Nisbah Bagi HasilKeberlanjutan lembaga keuangan dipengaruhi oleh biaya administrasi, biaya bagi hasil, kerugian pada pembiayaan, keuntungan yang diperlukan lembaga. Sehingga lembaga keuangan perlu menutupi biaya tersebut sebesar ...... Nisbah bagi hasil dan margin digunakan agar terjadinya keadilan dalam memperoleh keuntungan baik pada pihak mitra maupun lembaga karena bagi hasil diperoleh dari hasil usaha bukan dari pokok sehingga tidak mendahului takdir. Besarnya proporsi bagi hasil berdasarkan kesepakatan awal antara lembaga dengan mitra dengan mempertimbangkan gugus tugas dan kontribusi dalam kerjasama usaha misalnya 20 : 80, 30 : 70, 40 : 60, 50 : 50 Sedangkan margin merupakan penyeimbang dari modal kerja atau investasi yang dimanfaatkan oleh mitra. Berbeda dengan penentuan suku bunga, dalam menentukan nisbah dan proporsi bagi hasil tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang diberikan kepada deposan. Tetapi sebaliknya justru deposan akan mendapatkan bagi hasil tergantung dari pendapatan yang diterima KJKS/UJKS/BMT pada bulan bersangkutan. Sebelum melakukan penentuan harga maka hal prinsip yang harus dipahami adalah perbedaan dan membedakan bisnis lembaga keuangan konvensional dengan syariah. Pada keuangan konvensional lebih berbicara pada hal hal moneter sedangkan dalam syariah adalah sektor riil. Oleh sebab itu lembaga keuangan syariah harus terjun langsung dalam bisnis mitra kerjanya dan paham betul berapa rupiah yang digulirkan, sehingga dalam menentukan margin dan nisbah basil dapat mendekatkan kepada keadilan. oleh beberapa factor.1.

Beberapa

kebijakkan yang diterapkan dalam menentukan margin dan basil dipengaruhi

Jenis barang. Selisih harga jual atau KJKS/UJKS/BMT kompetitif. memperhatikan

margin terhadap barang yang tersebut sebagai ajang

kompetitif dipasaran relatif lebih rendah dibanding investasi, sehingga factor

21

2.

Ada pembanding, yaitu penentuan harga dibandingkan dengan aktifitas transakasi yang dilakukan mitra usaha atau anggota terhadap suplayer. Contoh, apabila mitra usaha membeli sesuatu produk pada suplayer dengan jual putus (tempo) terjadi selisih Rp 100 dibanding membeli kontan (cash), maka KJKS/UJKS/BMT mengambil margin lebih kecil dari harga selesih Rp 100. bila perlu jauh lebih kecil namun tetap masuk dalam range yang diinginkan. Sebagaimana kasus Pak Didi pedagang yam potong pada produk murabahah

3.

Reputasi mitra pada pembiayaan sebelumnya. loyalitas serta tujuan usaha.

Reputasi pembiayaan

mitra dilihat dari kelancaran angsuran, perkembangan dan prospek usaha,4.

Alat Ukur. Pada bagian akhir KJKS/UJKS/BMT melakukan perhitungan berdasarkan rumus harga jual sebagai alat ukur atau sandaran menentukan harga, namun kompetisi harga dipasaran menjadi hal penting bagi KJKS/UJKS/BMT sehingga membutuhkan strategi khusus. Yang perlu diingat bahwa KJKS/UJKS/BMT tidak menetapkan harga jual bagi deposan namun hanya melakukan perkiraan biaya dana sehingga harga jual menjadi fleksible dan bersaing. R = AE + CF + LL + K II 1-LL R = Keuntungan yang perlu di realisasikan KJKS/UJKS/BMT AE CF LL K II rata2 = Biaya Administrasi = Biaya perolehan dana, termasuk mengukur infalsi = Kerugian yang timbul dari pembiayaan yang diberikan = Tingkat keuntungan yang diharapkan = Pendapatan investasi

Setiap variable dinyatakan dengan desimal berdasarkan portofolio

22

Contoh Rata-rata portfolio yang berputar berasal dari Portofolio tahun 2006 12.000.000 Portofolio tahun 2007 19.657.000 + 31.657.000 31.657.000 : 2 Biaya administrasi Misalnya diperoleh Biaya dana Biaya Kerugian Keuntungan yang diharapkan Pendapata Investasi Maka harga jual KJKS pertahun diperkirakan : 0.095 + 0.126 + 0.02 + 0.10 0.02 1- 0.02 = 31 % per tahun Perhatian : 1. Untuk mencari biaya dana berdasarkan pengalaman nilai bagi hasil tahun lalu dengan memperhatian hutang modal dan nilai inflasi dengan formulasi :(modal hutang rata2 X %rata2 basil) + (Modal rata2 Rata2 Aktiva tetap) X inflasi Rata2 Outstanding Portofolio 2.

=

15.828.000 (rata-rata portfolio) 1.500.000 : 15.828.000 = 9.5 % 2.000.000 : 15.828.000 = 12.6 % 342.000 : 15.828.000 = 2.0 % 10.0 % 2.0 %

Perhitungan diatas adalah hanya sebagai alat ukur KJKS dalam menentukan harga, harga jual sesungguhnya tergantung dari kondisi pasar sesungguhnya

3.

Bila harga jual KJKS lebih tinggi dari bisnis riil di pasar maka harus ada perbaikan nilai komponen pada rumus diatas23

4.

Untuk bersaing dipasaran yang mungkin dapat diperkecil adalah biaya administrasi, kerugian, dan keuntungan yang diharapkan. Sedangkan untuk biaya dana tergantung dari pendapatan yang diperoleh dari KJKS.

BAB IV Analisis Kelayakan UsahaA. Tujuan Analisa Kelayakan UsahaAnalisa kelayakan usaha merupakan suatu usaha penyelidikan, penguraian dan penelaahan atas kegiatan usaha pakah layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Adapun tujuan analisa kelayakan usaha adalah :1.

Dana yang didroping KJKS/UJKS/BMT aman, menghasilkan dan dapat meminimalisir risiko kemacetan. Keberlangsungan usaha KJKS/UJKS/BMT berjalan baik

2.

B. Aspek Kelayakan UsahaAgar dana yang dilempar KJKS/UJKS/BMT sesuai dengan tujuan analisa kelayakan usaha, KJKS/UJKS juga melakukan analisa pembiayaan. Prinsip analisis kelayakan usaha adalah lebih melihat kepada prospek usaha calon mitra sedangkan analisa pembiayaan melihat tidak hanya unsur usaha saja namun dilihat secara keseluruhan apakah layak dibiayaai atau tidak. Pada prinsip secara syariah segala sesuatu kegiatan muamalah selagi tidak ada larangan maka diperbolehkan. Artinya analisa kelayakan yang digunakan oleh siapapun jika tidak ada pelarangan agama maka sesungguhnya kegiatan tersebut sesuai syariah, (al-ashlu fil muamalati al-ibahah illa maa daladdalilu alaa tahrimiha). Dengan demikian KJKS/UJKS/BMT wajib melakukan analisa kelayakan agar amanah yang diberikan dapat dijaga dengan baik. Analisa beserta dokumen dituangkan dalam Memorandum Analisa Pembiayaan (MAP) yang meliputi prinsip penilaian Aspek Kelayakan Usaha dan Unsur 5C. Aspek Kelayakan Usaha meliputi :24

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aspek Manajemen Aspek Pemasaran Aspek Tekhnis Produksi Aspek Hukum Aspek Keuangan Aspek sosial ekonomi Character, Capacity Capital Conditions Colateral

Sedangkan aspek penilaian unsur 5C adalah1. 2. 3. 4. 5.

Prinsip penilaian tersebut dilakukan karena KJKS/UJKS/BMT lebih mengutamakan pembiayaan berkwalitas bukan penanganan pembiayaan bermasalah. Penilai kelayakan usaha dan analisa pembiayaan dituangkan dalam Memorandum Analisa Pembiayaan (MAP). Memorandum Analisa Pembiayaan (MAP) merupakan panduan yang harus ditanyakan kepada calon mitra dan juga mitra yang mengulangi pembiayaan termasuk dokumendokumen yang diperlukan :

B.1 Memorandum Analisa Pembiayaan (MAP)1.

Identitas Identitas mitra diisi pada lembaran MAP, untuk menunjukan keakuratan data dokumen yang perlu dilampirkan mitra adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) sehingga kita dapat melihat dan memperkirakan biaya resiko keluarga

2.

Status Rumah Status rumah ditunjukan dengan kelengkapan dokumen surat rumah, bila kondisi mitra menggunakan fasilitas listrik, telpon, gas, PDAM maka dilampirkan dengan bukti pembayaran terakhir. Dokumen tersebut tujuannya agar KJKS/UJKS/BMT dapat melihat karakter bayar mitra dan karakter pola hidup mitra.25

3.

Profil Usaha

Menggali sejarah usaha mitra, usaha yang dijalankan saat ini, system usaha yang dijalankan, lokasi usaha, status tempat usaha dan kepemilikan. Petugas pembiayaan menjelaskan dalam bentuk deskripsi sehingga komite dapat melihat gambaran usaha kini dan yang akan datang. Profil usaha mitra dibandingkan dengan kondisi keuangannya, misalnya usaha ayam potong keuntungan setiap hari Rp 50.000 sedangkan jumlah biaya resiko dan biaya lain-lain rata-rata Rp. 30.000 perhari. Sehingga ada sisa Rp 20.000, petugas harus mecermati sisa Rp 20.000 wujudnya sudah jadi apa (tabungan, rumah, modal kerja atau investasi lainnya). Lebih detail gambaran profil usaha menilai aspek-aspek sebagai berikut: 3.1. Aspek Manajemen Dalam menilai aspek manajemen usaha kecil (usaha informal) dan mikro KJKS sangat berbeda dengan usaha formal walaupun beberapa hal yang berkaitan dengan manajemen seperti organisasi usaha, rencana penggunaan pembiayaan berkaitan dengan prospek usaha mitra menjadi alat ukur bagi penilaian mitra. Peran KJKS dalam memberikan masukan atas rencana penggunaan pembiayaan termasuk pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya resiko sangat penting karena hal tersebut terkait dengan pembayaran kembali dana KJKS. Bagian penting yang harus diingat bahwa KJKS berprinsip pada bisnis riil bukan jual uang, sehingga wajib tahu rencana penggunaan dana baik sebelum ataupun setelah pencairan dengan kata lain perlu adanya pendampingan. Hal lain yang menjadi perhatian adalah kepemilikan usaha, pengelolaan usaha (sendiri atau menggaji orang), model kerjasama dan sistem pengambilan keuntungan (penggajian atau asal ambil dari kas). Seringkali yang terjadi pada usaha mikro adalah keuangan usaha disatukan dengan keuangan rumah tangga, oleh sebab itu perlu dilakukan analisa yang cermat atas kebiasaan mitra sehingga KJKS menyesuaikan kondisi mitra dan secara perlahan mengarahkan pada kebiasaan mengatur keuangan yang baik.26

3.2. Aspek Pemasaran Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam kaitan pemasaran usaha mitra meliputi kebutuhan pasar (usaha bersifat rutinitas atau musiman), tingkat persaingan, pelanggan dn daya beli masyarakat, promosi, cara penjualan (tunai, jual putus, konsinyasi atau kredit), dan daerah pemasaran dan distribusi (eceran atau dalam bentuk partai). 3.3. Aspek Tekhnis dan Produksi Aspek produksi bersifat sangat umum, bila usaha mitra berhubungan dengan proses produksi maka perlu melihat keberlanjutan produksi yang meliputi; proses produksi, kapasitas alat produksi, lokasi 3.4. Aspek Hukum Aspek hukum pada usaha formal biasanya menyangkut pada badan usaha, perpajakan, dan kegiatan birokrasi lainnya. Namun untuk menilai dari aspek hukum usaha informal kecil dan mikro lebih menitik beratkan pada persoalan yang sederhana seperti status usaha (milik sendiri atau kerjasama), status tempat usaha (milik sendiri, sewa, hak guna bangunan, atau kaki lima), tempat tinggal menetap atau tidak usaha yang dijalankan bertentangan dengan hukum atau tidak. 3. 5. Aspek Keuangan Untuk mengetahui aspek keuangan calon mitra atau mitra KJKS wajib mendata informasi keuangan mitra dan calon mitra. Berikut contoh informasi keuangan yang diperoleh KJKS : Tabungan pada Bank Tabungan pada KJKS Piutang dagang Kas perhari ini Rp 1.000.000,- (nama Bank Rasaksa ) Rp 0 Rp 0 Rp 1.000.000,27

fasilitas gedung,

ketersediaan bahan bakunya, tenaga ahli, jangkauan lokasi dan keamanan

Investasi usaha

Rp 5.000.000 terdiri dari : warung

Pinjaman yang sedang berjalan ke pihak lain : Nama lembaga/perorangan buktikan dengan alat yang syah Besar pinjamaman Modal awal Modal kerja sekarang Aset Kapasitas Pembelanjaan Laba / Rugi Pendapatan Omzet hari/minggu/bulan a.Keuntungan (% dan Rp.) b.Sumber pendapatan lain Total Pendapatan (a+b) Pengeluaran Resiko Harian

lihat pada alat yang digunakan mitra : Rp. 500.000

Lama pinjaman, Besar angsuran & bunga

Rp. 7.500.000 Rp. 15.000.000 Rp. 500.000

Rp. 500.000 Rp. Rp. Rp. 50.000 (10%) 20.000 70.000

Rp. Rp. Rp. Rp. 0 0 0 Rp. Rp. 0 Rp. 0

25.000 15.000 5.000 3.000

Transportasi belanja Biaya sekolah per hari Restribusi Angsuran pinjaman Arisan Gaji pegawai Gas dan atau minyak Listrik Telephon Air dan atau PAM SPP Asuransi

50.000 perbulan 50.000 perbulan

Rp. 100.000 perbulan 50.000 perbulan

Lain lain28

Total pengeluaran harian Total pengeluaran bulanan Kemampuan simpan Prestasi pyd sebelumnya Perkembangan usaha Jumlah Plafond yg diajukan

Rp.

48.000

Rp. 200.000 Rp. 38.000 perhari : : : Rp. 2.000.000

Kemampuan simpan (power saving) artinya dana sisa yang tidak dipergunakan, kemungkinan dana sisa tersebut diputar ke modal kerja atau di simpan pada pihak lain. Dari aspek keuangan jika pembiayaan Rp. 2.000.000 dan target pengembalian 50% dari power saving mitra mampu mengembalikan pembiayaan dengan pola harian atau mingguan selama 130 hari atau 20 minggu (sesuai dengan total hutang mitra) 3.6. Aspek Sosial Ekonomi

KJKS/UJKS perlu melihat kondisi perekonomian secara jernih dan mampu melihat sisi manfaat dan mudharatnya KJKS/UJKS melihat berapa jumlah tenaga kerja yg terserap? KJKS/UJKS harus mencermati bagaimana pengaruh usahanya terhadap lingkungan? KJKS/UJKS harus mengkaji lebih dalam apakah usahanya tidak bertentangan dengan agama dan adat setempat?

KJKS/UJKS harus melihat sinergitas usaha calon mitra dengan mitra yang sudah berjalan.

4. Aspek Penilaian Unsur 5 C

29

Penilaian unsur 5 C merupakan prinsip analisa pembiayaan yang harus dinilai oleh KJKS/UJKS/BMT, sebagai alat analisa pembiayaan apakah calon mitra layak atau tidak layak untuk dibiayai. berikut : 4.1 Character Penilaian terhadap karakter atau mengajukan pembiayaan kepribadian calon mitra, dengan tujuan dapat memenuhi kewajibannya. Untuk untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa mitra pengguna dana yang mempertimbangkan karakter calon mitra atau mitra berdasarkan kajian pada pembiayaan bermasalah adalah :

Adapun unsur 5C adalah sebagai

Mencocokan hasil wawancara dengan data yang diperoleh Gaya bicara dalam wawancara; jika orang sudah menjelek-jelekan mitra lainnya biasanya ada indikasi kurang baik Memandang nilai pembiayaan; jika calon mitra memandang remeh nilai pembiayaan berarti tidak punya rencana usaha dan cenderung menyembunyikan informasi usaha yang akurat

Menyampaikan rencana usaha; calon mitra yang tidak punya rencana usaha yang baik ingin selalu cepat dicairkan maka KJKS/UJKS harus cepat cepat juga menolak pegajuannya

Pergaulan di lingkungan warga Loyalitas dalam bekerjasama Pelayanan terhadap petugas lapang pada saat survey; hati-hati terhadap service calon mitra yang berlebihan (petugas lapang dilarang menerima oleh-oleh hasil survey)

Jika mitra lama lihat prestasi pembiayaan sebelumnya

Penilaian karakter tidak dapat dilihat dan dirasakan dalam waktu yang singkat. Pertimbangan diatas merupakan langkah-langkah umum yang terjadi dalam transaksi pembiayaan. 4.2 Capacity Penilaian secara subyektif tentang kemampuan mitra untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi mitra masa lalu30

yang didukung dengan pengamatan dl lapangan atas usaha mitra, cara berusaha ataupun tempat berusaha. Kemampuan mitra dapat dilihat dari analisa kelayakan usaha. Perlu dicermati dalam melihat kemampuan mitra jika terjadi titik kritis, misalnya jika mitra tersebut sakit apakah ada yang menggantikan usahanya, bila terjadi musibah dan lain sebagainya apakah ada pendapatan lain yang dapat mengkaper pembayaran. 4.3 Capital Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon mitra, yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan melalui rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya. 4.4 Conditions Bagian pembiayaan KJKS/UJKS/BMT harus melihat kondisi perekonomian secara umum khususnya yang terkait dengan jenis usaha calon mitra. Hal tersebut dilakukan karena keadaan eksternal usaha yang dibiayai. Kasus yang dapat kita lihat misalnya pada usaha wartel. Kondisi wartel saat ini sudah sangat jenuh karena pulsa celuler lebih murah dan penggunaanya sangat praktis sehingga kondisi seperti ini kurang baik untuk dibiayai, atau sebaliknya kebutuhan akan bahan pokok tidak pernah jenuh dan sistem yang berjalan cukup baik sehingga secara conditioning usaha ini cukup baik dibiayai.

4.5 Colateral Colateral adalah jaminan milik calon mitra. Penilaian jaminan untuk lebih meyakinkan jika suatu resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya. Tetapi, colateral dalam KJKS KJKS/UJKS/BMT lebih ditekankan pada faktor : kepercayaan, kedekatan hubungan dengan pengusaha dan kegiatan usahanya; sudah dikenal karakternya sebagai anggota KJKS, dijamin oleh seseorang. Walaupun demikian perlu adanya perangkat-perangkat dan dokumen dalam jaminan,

31

paling tidak jika mitra akan menjual barang yang dijaminkan atau pindah tempat tinggal, dapat diketahui KJKS, sehingga dapat menyelesaikan pembiayaannya. Bentuk jaminan dibagi dua yaitu :1.

Jaminan utama kepemilikan atas tanah, maka terbagi menjadi :

Benda tak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Berdasarkan atas hak Akte Jual Beli, bukan merupakan tanda kepemilikan hak suatu tanah. Untuk jaminan ini, pemohon wajib melengkapi Surat Keterangan Riwayat tanah (SKRT) yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat dimana jaminan tersebut berada. Surat ini menjelaskan sejarah pemindahalihan tanah sejak tahun 1961.

Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai. Untuk sertifikat selain hak milik, maka kepemilikan tanah mempunyai jangka waktu tertentu.

Benda bergerak, seperti kendaraan, mesin, serta tagihan. Kebijakan

KJKS KJKS/UJKS/BMT tentang

jaminan

berupa

kendaran bermotor adalah : Usia kendaraan bermotor maksimal lima tahun terhitung pada saat calon mitra mengajukan pembiayaan ke KJKS/UJKS/BMT.

Apabila kepemilikan kendaraan bermotor

tersebut berasal dari pihak lain yang dibeli oleh calon mitra dan belum dibalik nama, maka calon mitra wajib menyertakan bukti transaksi asli. Benda tak berwujud, jaminan ini merupakan jaminan wajib berupa tabungan, salahsatu syarat mendapat fasilitas pembiayaan adalah mitra membayar simpanan pokok dan simpanan sukarela 2. Jaminan tambahan

32

Garansi atau jaminan kepercayaan atas pembiayaan yang diterima oleh mitra dari pihak ketiga. Avalist, adalah jaminan yang berupa uang simpanan penjamin di KJKS atau dana lain yang dapat dibayarkan untuk mitra bila terjadi resiko kemacetan Nilai jaminan materi minimal 125% dan atau sebanding dengan nominal pembiayaan yang diajukan oleh calon mitra. Kepemilikan jaminan materi harus milik keluarga inti. Yang dimaksud dengan keluarga inti adalah suami/istri, anak, orang tua pemohon atau pemohon itu sendiri.

B.2 Keputusan Rapat KomiteInformasi dan tindak lanjut dari memorandum analisa pembiayaan (MAP) adalah keputusan rapat komite yang dihadiri oleh Manajer, petugas lapang (pendamping), dan administrasi pembiayaan. Hasil keputusan rapat komite selanjutnya melakukan tahapan sebagai berikut :

Petugas lapang (pendamping) menyampaikan hasil rapat komite Melakukan kesepakatan lisan (terjadi waad) dengan mitra yang terdiri

kepada Calon Mitra, bila disetujui dilanjutkan dengan proses berikutnya

dari; pagu pembiayaan, nisbah atau margin, jangka waktu dan waktu pencairan.

Petugas

lapang

(pendamping)

menyerahkan

surat

persetujuan

pembiayaan (SPP) kepada mitra untuk ditanda tangani. SPP yang telah ditanda tangani mitra diserahkan kepada Administrasi Pembiayaan siap diakadkan dan cairkan yang selanjutnya dibuat akad.

SURAT PERSETUJUAN PEMBIAYAAN Bismillahirrahmanirrahim Setelah mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data yang diperoleh maka dengan memohon ridha Allah SWT komite memutuskan pembiayaan atas nama tersebut dibawah dan disetujui oleh yang bersangkutan untuk memfasilitasi pembiayaan dengan persetujuan sebagai berikut : Nama Mitra : Alamat : 33

Peruntukan pembiayaan Akad pembiayaan Plafond pembiayaan Nisbah bagi hasil Harga beli pokok Margin keuntungan Total hutang Jaminan Tabungan Jangka waktu pembiayaan Jenis angsuran Jumlah pengembalian Pokok Nisbah/margin Cadangan tabungan

: : : ................................................................... : : : : : : : . mulai tanggal s/d : harian/mingguan/bulanan: : : :

Peserta komite

Kolom persetujuanPEJABAT KJKS MITRA PEMBIAYAAN

Penandatanganan akad dan Pencairan

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat komite, penandatangan kredit dilakukan antara pihak KJKS dengan Mitra Pihak KJKS membacakan akad pembiayaan, dan Mitra menandatangani setiap pasal yang disetujui dan telah dibacakan

Setelah selesai penandatanganan, mitra menyerahkan slip pencairan kepada teller.34

Teller memnghitung dan menyerahkan uang serta kartu angsuran kepada Mitra. Protes atas selisih dana yang diterima mitra, hanya diterima bila mitra masih berada dalam lingkungan KJKS atau sebelum meninggalkan KJKS.

BAB V Monitoring Dan Evaluasi A. TujuanKegiatan monitoring dan evaluasi sangat penting dilakukan setelah pencairan pembiayaan dilakukan. Tujuan monitoring dan evaluasi yaitu agar pelaksanaan sistem dan prinsip-prinsip yang telah disosialisasikan dapat selalu terjaga dan terkendali dalam pelaksanaan sehari-hari di lapangan.

35

Tindak Lanjut (Pendampingan) Melakukan pendamping dan monitoring kepada Mitra 1. 2. 3.4.

Mencocokan penggunaan dana dengan daftar kebutuhan Menjalin hubungan emosional Melihat perkembangan usaha Memberikan informasi seputar KJKS dan Mitra Membantu menyetorkan angsuran (sesuai jadwal angsuran) Mencatat angsuran pada kartu yang dipegang oleh Mitra Memperkecil resiko keterlambatan angsuran Dauroh dan rekreasi rohani sebagai sarana pembelajaran bagi KJKS

5. 6. 7.8.

dan Sahabat Muamalah / Mitra Administrasi membuat laporan prestasi mingguan dan mencocokan dengan pendamping lapangan untuk segera memperbaiki kekeliruan pada pengelola bila terjadi kesalahan dan memperbaiki kelalaian mitra bila terjadi keterlambatan .

B. Mengidentifikasi RisikoPembiayaan yang diberikan kepada mitra tidak semua berjalan baik dalam pengembaliannya. Walaupun sudah melakukan analisa kelayakan usaha dan analisa pembiayaan secermat mungkin, keterlambatan angsuran selalu ada yang mengakibatkan munculnya risiko. Hal demikian adalah suatu yang wajar dalam menjalankan usaha terutama pada lembaga keuangan, karena aktiva terbesarnya ada pada outstanding. Untuk mengidentifikasi risiko KJKS perlu melakukan penilaian kolektibilitas dan mengitung portofolio berisiko. Kolektibilitas untuk melihta tingkat bermasalah pada saat terjadi tunggakan, edangkan portofolio berisiko menganalisa, memprediksi dan memperkirakan kejadian yang akan datang sehingga KJKS/UJKS/BMT dapat melakukan pengobatan sejak dini

B. 1. KolektibilitasKolektibilitas dikatagorikan pada empat katagori :1.

Kolektibiltas I (Pembiayaan Lancar)

36

Adalah pembiayaan yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran margin atau bagi hasil. (Jumlah tunggakan : 0).2.

Kolektibilitas II (Pembiayaan Dalam Perhatian) Adalah pembiayaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran margin atau bagi hasil telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari waktu yang dijanjikan (jumlah hari tunggakan 1 90 hari).

3.

Kolektibilitas III (Kurang Lancar) Adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaranmargin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan selama enam bulan atau

dua kali dari jadwal yang di perjanjikan (Jumlah hari tunggakan 91 180).4.

Kolektibilitas IV (Pembiayaan Diragukan) Adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan 9 bulan sejak jatuh tempo menurut jadwal yang diperjanjikan (Jumlah hari tunggakan 181 270 hari), namun masih ada jaminan yang dapat ditukar sebagai pengganti pembayaran

5. Kolektibilitas V (Pembiayaan Macet) Adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran margin atau bagi hasilnya telah mengalami penundaan lebih dari 9 bulan sejak jatuh tempo menurut jadwal yang diperjanjikan. (Jumlah hari tunggakan > 270 hari).

B.2. Penilaian Keterlambatan Dan AkibatnyaPenilaian keterlambatan angsuran dengan sistem perhitungan portofolio berisiko bertujuan untuk :37

1. Untuk memprediksi dan memperkirakan kondisi dimasa yang akan datang perlu melakukan perhitungan atas keterlambatan pembayaran.2.

Melakukan tindakan prepentif Pembiayaan yang menunjukkan gejala bermasalah di kemudian hari dan jika dibiarkan dapat merugikan KJKS bahkan menimbulkan bahaya yang disebut pembiayaan beresiko.

3. Memerkecil tingkat resiko sejak dini4.

Pembiayaan beresiko dapat diklasifikasikan menjadi: a. Mengklasifikasikan tingkat keterlambatan ke dalam kelompok Lambat 1 30 hari (portofolio berisiko 1) Lambat 31 60 hari (portofolio berisiko 2) Lambat 61 90 hari (portofolio berisiko 3) Lambat 91 120 hari (portofolio berisiko 4) Lambat > 120 hari

b. Membandingkan piutang dan pembiayaan bermasalah pada periode tersebut dengan total piutang dan pembiayaan dengan cara: 1)Jumlah

Keterlambatan 1 30 haripiutang dan pembiayaan Bermasalah Total Piutang dan Pembiayaan x 100 %

2)Jumlah

Keterlambatan 31 60 haripiutang dan pembiayaan Bermasalah Total Piutang dan Pembiayaan x 100 %

3)Jumlah

Keterlambatan 61 90 haripiutang dan pembiayaan Bermasalah Total Piutang dan Pembiayaan x 100 %

4) Keterlambatan 91 120 hariJumlah piutang dan pembiayaan Bermasalah Total Piutang dan Pembiayaan x 100 %

5) Keterlambatan lebih dari 120 hari38

Jumlah

piutang dan pembiayaan Bermasalah Total Piutang dan Pembiayaan

x 100 %

Untuk mencegah terjadinya resiko pembiayaan yang berakibat pada pembiayaan tak tertagih dimasa yang akan datang KJKS/UJKS/BMT perlu membuat, melihat dan menganalisa kondisi perkembangan portofolio setiap hari yang disederhanakan dalam informasi portofolio.

39

CONTOH INFORMASI PORTOFOLIO KJKS 30 des Per tanggal 06 2x tunggak an 31 - 60 hr R 7 5,000 1 00,000 20 0,000 22 5,000 3x tunggak an 61 - 90 hr M 00 00 00 00 00 00 00 00 1,500,0 1,724,5 749,8 2,432,0 3,150,0 400,0 1,900,0 1,250,0

Nama No . Mitra

Plafond pembiay aan 2,5 00,000 4 00,000 5 00,000 2,0 00,000 2,5 00,000 7 50,000 1,0 00,000 2,5 00,000 1,0 00,000 4,0 00,000 3,5 00,000 7 50,000 1,0 00,000 2,0 00,000

Tanggal Pencairan Pinjaman 20-Mar2006 20-Mar2006 20-Mar2006 4-Apr2006 4-Apr2006 4-Apr2006 10-Apr2006 10-Apr2006 20-Apr2006 20-Apr2006 20-Apr2006 20-Apr2006 10-May2006 4-May2006

Jangk a Wakt u (bula n) 12 12 10 12 10 10 10 8 9 5 10 10 10 4

Angsuran Pokok per bulan 208, 333 33, 333 50, 000 166, 667 250, 000 75, 000 100, 000 312, 500 111, 111 800, 000 350, 000 75, 000 100, 000 500, 000

Jumlah Angsuran yg Diterima 1,87 5,000 40 0,000 10 0,000 10 0,000 1,25 0,000 60 0,000 80 0,000 77 5,500 25 0,200 1,56 8,000 35 0,000 37 5,000 50 0,000 50 0,000

Saldo pembiaya an 625 ,000 400 ,000 1,900 ,000 1,250 ,000 150 ,000 200 ,000 1,724 ,500 749 ,800 2,432 ,000 3,150 ,000 375,000 500 ,000 1,500 ,000

1x tunggakan kod e Koll L L TT TT TT KL KL TT TT TT TT M R TT Lancar L 1,875,0 00.00 400,0 00.00 1 - 30 hr KL

kelewatan > 120 TT

Outstandi ng protofolio beresiko 400,0 00 1,900,0 00 1,250,0 00 150,0 00 200,0 00 1,724,5 00 749,8 00 2,432,0 00 3,150,0 00 375,0 00 500,0 00 1,500,0 00

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

Ridha Rajin Maben Aspin Jahal Lami Sami Iyas Tarsok Bolag Napa Poho Nandeh Lahab

1

16

Hidaya h

2,5 00,000

10-Jun2006

8

312, 500

1,87 5,000

625,000 15,58 1,300.

L

1,875,00 0.00 4,150,00 0

17 5,000 -

-

-

13,106,30 0

14,331,30 0,00 91,98%

Total

TT %

200,000 -

225,000 -

Portofolio beresiko

2

3

INFORMASI PORTOFOLIO (Portfolio Information)Bulan Nama Proyek Nomor Kontrak Nama Organisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

: : :

Total nilai pembiayaan yang disalurkan periode ini (Rp) Total Jumlah pembiayaan (akad) yang disalurkan periode ini Jumlah peminjam aktif sampai dengan akhir periode(orang) Rata-rata jumlah pembiayaan aktif (orang) Saldo Pembiayaan (Rp) Nilai angsuran dari tunggakan sampai akhir periode(Rp) Saldo pembiayaan yang mempunyai tunggakan sampai akhir periode (Rp) Nilai pembiayaan yang dihapuskan periode ini (Rp) Rata-rata besarnya pembiayaan pertama periode ini (Rp) Rata-rata jangka waktu pembiayaan periode ini(Bulan) Rata-rata petugas lapangan periode ini (credit officer)

Resiko Atas Pinjaman Portofolio (Loan Portfolio at Risk)Cadangan pinjaman tak tertagih (%) Jumlah cadangan pinjaman tak tertagih = (b * d)

Periode Keterlambatan

Jumlah Anggota Jatuh Tempo

Outstanding Portofolio (Rp)

Portofolio Beresiko (%)

(a) 1 2 3 4 5 6 Lancar Tertunggak 1-30 hari Tertunggak 31-60 hari Tertunggak 61-90 hari Tertunggak 91-120 hari Tertunggak >120 hari T o t a l (T) a1 a2 a3 a4 a5 a6 T1

(b) b1 b2 b3 b4 b5 b6 T2 Diisi oleh : Tanggal Diterima Diperiksa oleh Disetujui Oleh : : :

(c)

(d) 0% 10% 25% 50% 75% 100%

(e)

b2/T2 b3/T2 b4/T2 b5/T2 b6/T2 T3

T4

1

BAB VI PENANGANAN PEBIAYAAN BERMASALAHTerhadap pembiayaan bermasalah perlu dilakukan pembenahan, dimana pendamping mencari jalan keluar baik dalam bentuk preventif maupun kuratif atas ketidaklancaran pembiayaan yang mungkin terjadi dikemudian hari. Tujuan pembenahan pembiayaan dalam bentuk preventif adalah untuk memperbaiki kolektibilitas pembiayaan dalam upaya penyelamatan karena adanya perubahan situasi dan kondisi. Jika tidak dilakukan perubahan perjanjian pembiayaan, maka dikhawatirkan pembiayaan akan menjadi bermasalah bahkan dapat menjadi macet. Pembenahan dalam bentuk preventif adalah dengan melakukan perubahan pembiayaan melalui :A. RESTRUCTURING (Penataan kembali)

Ada tiga bentuk penataan kembali yaitu : 1. Suplesi Mitra boleh mengambil kembali sisa baki debet selama masih dalam jangka waktu pembiayaan yang disetujui dalam akad. 2. Novasi Perjanjian antara KJKS dengan mitra yang menyebabkan pembiayaan lama menjadi hangus. Novasi Subyektif Pasif terjadi apabila mitra baru ditunjuk untuk menggantikan lama yang oleh KJKS/UJKS/BMT dibebaskan dari perikatannya. Kewajiban mitra lama otomatis pindah kepada mitra baru. Mitra lama tidak dapat dituntut kecuali telah diperjanjikan secara tegas di awal. Atau pada saat penggantian mitra tersebut sudah dalam keadaan bangkrut. 3. Pembaruan pembiayaan Hal ini bukan merupakan pembaruan perjanjian yang menyebabkan perjanjian lama menjadi hangus dengan adanya perjanjian baru. Namun merupakan tindakan terhadap suatu fasilitas pembiayaan yang diberikan dengan ketentuan :2

a. mitra masih belum sanggup melunasi pembiayaan yang telah diterima sehingga ybs diberi kesempatan untuk memperoleh pembiayaan dengan maksimal plafon sama seperti pembiayaan semula. b. mitra tidak diperbolehkan mengambil kembali sisa baki debet dari pembiayaan terdahulu. Atas kedua hal di atas, KJKS/UJKS/BMT perlu menilai ulang terhadap kemampuan mitra terutama dalam penyesuaian dengan saldo pembiayaan yang ada.B. RESCHEDULING (Penjadualan kembali)

Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat Pendamping dengan kemampuan dan kondisi mitra. Pemecahannya adalah dengan mngevaluasi dan analisis kembali seluruh kemampuan usaha mitra sehingga cocok dan tepat dengan jadual yang baru. KJKS/UJKS/BMT tidak perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perijinan yang ada. Penjadwalan ulang angsuran.C. RECONDITIONING (Persyaratan kembali)

dapat dilakukan

dengan merubah

jangka waktu

pembiayaan, penanggalan, grace period (waktu tangguh), dan jumlah

KJKS/UJKS/BMT melakukan tidakan ini terhadap mitra apabila terdapat :a. b.

Perubahan kepemilikan usaha Perubahan jaminan, apakah dalam hal bentuk, harga, maupun status. Hal ini akan mempengaruhi Collateral Coverage pembiayaan.

c. Perubahan pengurus d. Perubahan nama dan status perusahaan Keempat hal di atas akan menyebabkan perubahan penanggungjawab pembiayaan dan perubahan status yuridis perusahaan yang mungkin tidak tepat lagi dengan perjanjian semula. Pembenahan pembiayaan secara preventif ini oleh pendamping tetap harus diajukan kepada panitia pembiayaan untuk disetujui. Setelah disetujui, maka proses berikutnya sama seperti proses pembiayaan terhadap mitra baru. Terhadap3

pembiayaan yang menunggak antara 1 - 4 bulan, Pendamping harus memberikan surat pemberitahuan tunggakan. Apabila dalam jangka waktu tertentu mitra tetap tidak menyelesaikannya, maka pendamping dapat mengalihkan mitra tersebut ke bagian Hukum dan Remedial. Penanganan mitra pembiayaan bermasalah oleh bagian Hukum dan Remedial berbeda perlakuaya dengan pendamping. diberitahu hal tersebut. Oleh karena itu sebelum pembiayaannya dialihkan, mitra harus terlebih dahulu Wewenang bagian Hukum dan Remedial adalah menyelesaikan tunggakan mitra. Jika kolektibilitas pembiayaannya telah lancar kembali, maka dapat diserahkan lagi kepada pendamping. Monitoring dan evaluasi (Monev) meliputi tiga hal utama, yakni : 1. Monev Perkembangan Usaha Mitra

Kegiatan ini menyangkut perkembangan usaha mitra setelah mendapatkan pembiayaan dari KJKS/UJKS/BMT. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain : omzet usaha, kualitas produk, dan tingkat keuntungan 2. Monev Administrasi Keuangan

Aktivitas ini lebih difokuskan pada pelaksanaan alur keuangan dan pencatatannya. Selain itu, juga untuk melakukan pengawasan atas penggunaan dan penyaluran dana. Monev dimaksudkan juga untuk melihat perkembangan keuangan KJKS/UJKS/BMT sendiri dalam rangka mencapai kemandirian. 3. Monev Organisasi

Dalam upaya menjaga pelaksanaan sistem yang telah ditetapkan, maka perlu adanya monev dari sisi organisasi. Ada dua hal yang harus selalu termonitor, yakni : pada tingkat lapangan (mitra/anggota, daan A/O) dan di level pusat, yakni untuk semua staf KJKS/UJKS/BMT.

Catatan : Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah walaupun dengan tindakan seperti diatas maka biaya yang dikeluarkan oleh KJKS tetap mahal oleh sebab itu perlu adanya pencegahan sejak dini dan prinsipnya adalah bahwa KJKS bukan melakukan cara efektif untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tetapi4

bagaimana melakukan pembiayaan berkwalitas. Berikut perbandingan kerja pencegahan dan pengobatan

PencegahanMengumpulkan data yang akurat tentang calon / mitra Menganalisa kelayakan usaha dan kelayakan pembiayaan dengan tepat dan cermat ( MAP diisi lengkap termasuk 5C ) Adanya komunikasi yang baik antara manajemen dengan petugas lapang dan antara bagian adm dengan AO (laporan kolektibilitas) Pengawasan dan pembinaan intensif dan berkelanjutan Sisdur yang jelas Ketegasan perjanjian / commit to akad Remedial on time Pelatihan untuk SDM supaya dapat memahami system Selektif dalam memilih mitra Memberikan pinjaman sesuai kebutuhan Adanya agunan Tanggung renteng Catab / sisuka Tabungan kelompok bagi kelompok Asuransi Jaminan liquid

PengobatanTagih terus menerus Penyisihan cadangan penghapusan piutang Penghapusan piutang Droping untuk menutupi kerugian keterlambatan (perubahan mitra baru) Penjadwalan ulang Pembiayaan ulang Eksekusi jaminan Mencari lembaga donor

BAB VII PENUTUP

5