PANDUAN AUDIT SOSIAL DAN ADVOKASI KEBIJAKAN …mcw-malang.org/wp-content/uploads/2014/09/panduan-audit-sosial1.pdf · panduan audit sosial dan advokasi kebijakan publik yang berbasis

PANDUANAUDIT SOSIAL DAN ADVOKASI KEBIJAKANPUBLIK YANG BERBASIS KERELAWANAN

2012

ii

PANDUAN AUDIT SOSIAL DAN ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK YANG BERBASIS KERELAWANAN

PanduanAudit Sosial dan Advokasi Kebijakan Publik

yang Berbasis Kerelawanan

Cetakan pertama Juli, 2012Copyright © Juli, 2012

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang, namun diperbolehkan untuk mengutipatau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku ini untuk

kepentingan memperluas pengetahuan rakyat.

Penulis :Rachmad Kristiono DS

M. Didit SholehHesti Puspitosari

Ruchul JannahMohammad Rusdi

Editor :Khalikussabir

Layout dan Cover :Wawan S. Fauzi

Diterbitkan oleh

Malang Corruption WatchWisma Kalimetro

Jl. Joyosuko Metro 42 A MalangTelp/Fax. 0341-573650

Didukung oleh

Yayasan TifaJl. Jaya Mandala II No. 14E

Menteng Dalam Jakarta Selatan, 12870 Indonesia

Tel : (62) 021 829 2776 Fax : (62) 021 837 83648

iii

CARA-CARA MELAKUKAN PENGORGANISASIAN

D A F T A R I S I

Bab 1Cara-cara Melakukan Pengorganisasian1. Dasar-dasar Melakukan Pengorganisasian ..... 012. Kenapa Melakukan Pengorganisasian ..... 043. Inti Pengorganisasian adalah Tumbuhnya Kesadaran ..... 054. Merancang cara melakukan pengorganisasian ..... 075. Cara-cara Melakukan Fasilitasi ..... 106. Prinsip-prinsip Organisasi Sosial ..... 12

Bab 2Cara - cara Melakukan Audit Sosial1. Pengertian Audit Sosial ..... 162. Masyarakat sipil yang berdaya dan ikut mengontrol kebijakan .... 173. Sektor-Sektor yang Bisa Diaudit ..... 184. Teknik Melakukan Audit Sosial ..... 195. Kendala-Kendala Audit ..... 286. Pembuatan & Publikasi Laporan .....297. Proses Audit Sosial Memperkuat Proses Konstituensi Anggota

Parlemen ..... 31

iv


Bab 3Sekilas Tentang Advokasi Kebijakan1. Apa yang dimaksud dengan Advokasi? ..... 342. Tujuan Advokasi ..... 363. Bagaimana Advokasi Bisa dilakukan? ..... 584. Mengumpulkan Data dan Informasi ..... 405. Cara Melakukan Advokasi Kebijakan Publik ..... 416. Menentukan Tujuan Perubahan Kebijakan ..... 427. Membangun kesiapan masyarakat untuk mempertahankan diri

dari perubahan paksa ..... 43

Bab 4Prinsip-prinsip Kerelawanan dalam Pengelolaan Pusat InformasiPublik (PIP)1. Kerelawanan dan Panggilan Jiwa ..... 562. Siapa saja yang berhak menjadi Relawan? ..... 563. Prinsip-prinsip membangun kerelawanan sosial ..... 584. Kekuatan organisasi sebagai media perjuangan ..... 595. Cara-cara mengelola pusat informasi publik (PIP) untuk

masyarakat ..... 626. Strategi Membangun Pelembagaan Gerakan Sosial pada Pusat

Informasi Publik (PIP) ..... 68

v


Pengantar ...

Terbitnya buku ini memberikan gambaran kepada kita bahwadalam proses melakukan advokasi kebijakan publik denganmenggunakan alat audit sosial yang dilakukan denganmengedepankan prinsip-prinsip kerelawanan dan keswadayaanakan memberikan warna tersenidiri. Artinya kegiatan yangberlangsung seperti ini tidak akan terlalu bergantung dengan siapayang mendukung, karena pada dasarnya kerja-kerja advokasi adalahpekerjaan yang mempunyai nafas “selera” keberpihakan, bukanmengikuti “selera” program yang dibuat dengan cara yang instan.

Kegiatan advokasi kebijakan publik yang memanfaatkan dataatau informasi dari hasil audit sosial yang melibatkan warga korbanatau kelompok korban kebijakan yang tidak berpihak akanmemberikan validitas tentang kebutuhan apa yang sebenarnyadibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi dari hasil-hasil tersebutkemudian dapat dilakukan secara konsisten dan periodik, misalnyadata atau informasi yang dimiliki bisa disampaikan kepada parapengambil kebijakan baik dari pihak pemerintah (ekskutif) maupunlegisatif untuk dicarikan solusi penyelesaiannya atau adanyaalternatif-alternatif kebijakan yang lain yang dikeluarkan oleh parapemangku kebijakan di pemeritahan di daerah.

vi


Secara spesifik, akan menjadi lebih menarik jika prosesdialognya antara warga dengan para pengambil kebijakan lebihditekankan kepada peran dan fungsi legislatif atau anggota DPRD.Hal ini penting karena selama ini peran dan fungsi DPRD hanyaterlihat pada seremonial semata dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dihadirkan oleh ekskutif. Jika hal ini terjadi maka paraanggota DPRD tentu tidak akan terjebak kepada kegiatan-kegiatanyang seremonial saja dan hanya untuk media popularitas lewat me-dia. Akhirnya, jika ini benar-benar terjadi secara periodik dankonsisten maka ini akan memperbaiki kualitas dialog antara anggotaDPRD dengan warga yang sebenarnya juga konstituen para anggotaDPRD.

Inilah yang sebenarnya diinginkan dari adanya kegiatan pospengaduan atau apa yang disebut dengan pusat informasi publik.Artinya, pos pengaduan/pusat informasi publik diharapkan menjadimedium bagi warga untuk menyampaikan usulan, gagasan ataubahkan protes atas kebijakan publik yang hadir dihadapanmasyarakat. Oleh karena itu, dengan hadirnya buku ini diharapkandapat menjadi panduan bagi siapapun yang akan mengembangkanpola kerja advokasi kebijakan publik yang menggunakan metodeaudit sosial yang berbasis kerelawanan dan keswadayaan warga.Selamat membaca.

Malang, medio Juli 2012Luthfi J. KurniawanKetua Dewan Pengurus Perkumpulan MCW

Bab 1

Cara-cara MelakukanPengorganisasian

Kebebasan itu tidak berharga jika tidak mencakup kebebasanuntuk melakukan kesalahan

(Mahatma Gandhi)

Diskusi dengan PKL Madyopuro

2


1. Dasar-dasar Melakukan PengorganisasianKekuatan masyarakat adalah kekuatan bersama-sama.

Kekuatan bersama-sama akan terwujud jika ada kesamaanpandang atau visi diantara para orang atau individu yangberkumpul. Berkumpulnya para individu atau setiap orang akanlebih mudah menyampaikan pikiran-pikiran yang harusdilakukan secara bersama-sama yaitu melalui sebuah organisasiatau dengan sebutan lain yaitu perkumpulan, asosiasi, ikatan,forum dan sebagainya. Pada prinsipnya mereka adalah berkumpuldalam suatu organisasi untuk melakukan kegiatan perjuanganyang diinginkan secara bersama-sama.

Sedangkan kegiatan pengorganisasian adalah serangkaianbentuk-bentuk tindakan untuk meningkatkan kapasitas ataupengetahuan masyarakat tentang kesadaran dirinya sebagaibagian dari warga Negara yang mempunyai hak yang tidak bolehdilanggar atau diabaikan oleh siapapun termasuk oleh Negaradan pemerintahan. Karena hak warga Negara dilindungi olehUndang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI)tahun 1945 dan peraturan peundang-undangan lainnya.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengorganisasianjangan selalu dipersepsikan atau dianggap selalu melakukanperlawanan terhadap kekuasaan dan penguasa lembaga-lembagaformal seperti lembaga pemerintahan. Namun yang palingpenting dan mendasar adalah melakukan kegiatan-kegiatanpenyadaran secara terbuka dan baik, bukan memberikaninformasi yang menyesatkan atau menjadi fitnah, namun yangdiberikan adalah penyadaran atas eksistensi atau keberadaanseseorang sebagai warga Negara yang harus dilindungi hak-haknya sebagai rakyat yang berdaulat.

Memang, dalam keseharian saat ini, pola pikir parapenyelenggara negara selalu lebih mementingkan dan bahkanmendahulukan kepentingan yang memberikan keuntungan

3


kepada para penguasa dan kekuasaan, dan selalu rakyatdihadapkan pada posisi yang lemah, yang selalu dianggap bisamenyetujui atas apa yang akan dilakukan oleh para penguasaNegara dan pemerintahan. Sebagai suatu contoh, munculnyakasus-kasus adanya pungutan liar (pungli) di lingkungansekolah-sekolah di Malang Raya ketika saat penerimaan pesertadidik baru (PPDB) mulai dari tingkat SD sampai SMA/SMK, yangtidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang adadi Indonesia, bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan wajibbelajar pembiayaannya dibiayai oleh Negara melalui pemerintahpusat dan pemerintah daerah.

Di Malang kasus pungli ini selalu muncul setiap tahun, inimenunjukkan bahwa Negara melalui pemerintahan yangdilaksanakan oleh dinas pendidikan dan menejemen sekolah lebihmementingkan keinginan penguasa dan kekuasaan itu sendiridibandingkan dengan perspektif mensejahterakan rakyatnya.Dengan situasi seperti ini, semakin ironis karena masyarakathanya mampu mendiamkan saja padahal perilaku pejabatpemerintahan tersebut jelas-jelas telah merugikan hak masyarakat.

Dengan contoh diatas maka sudah sepatutnya bagimasyarakat tidak lagi berjuang secara sendiri-sendiri atau individunamun perjuangan harus dilakukan secara bersama-sama denganmenggunakan strategi mengorganisasikan diri. Artinya,perjuangan bersama melalui kekuatan sebuah organisasi akanlebih penting baik untuk saling mendukung, membantu maupunmelakukan perlawanan terhadap ketidakadilan maupun tindakan-tindakan yang diskriminatif dari para penyelenggarapemerintahan.

Selama ini melihat fakta di kehidupan sehari-hari posisirakyat atau masyarakat selalu berada pada posisi yang lemah,diperlemah oleh sebuah sistem kekuasaan yang dijalankan olehpara penguasa. Hingga saat ini posisi rakyat hanyadiperhitungkan oleh para penguasa jika jumlahnya banyak, kalau

4


sedikit seringkali dikatakan tidak mewakili masyarakat. Olehkarena itu, menjadi sebuah kewajiban bahwa perjuangan rakyatharus dilakukan secara bersama-sama, tidak dilakukan secarasendirian atau individu.

Untuk melakukan perjuangan secara bersama-samadiperlukan sebuah wadah yaitu sebuah organisasi. Karena denganberorganisasi kekuatan akan menjadi utuh karena didalamorganisasi tentunya ada visi/mimpi/cita-cita bersama yang akandituju atau didapat. Dengan berorganisasi tujuan, visi maupunmimpinya akan lebih mudah dilakukan dan lebih ringandilaluinya karena kan terjadi proses saling membantu, tolongmenolong diantara para pegiat organisasi.

Namun demikian perlu juga diperhatikan bahwa organisasiini bukanlah tujuan melainkan hanya sebagai alat perjuanganuntuk mencapai visi, tujuan, mimpi ataupun cita-cita bersama.Jangan sampai salah mengartikan bahwa organisasi adalahHANYA ALAT PERJUANGAN BUKAN TUJUAN.

2. Kenapa Melakukan PengorganisasianOrang seringkali mengajukan pertanyaan seperti ini; kenapa

sih kita harus melakukan pengorganisasian? Biasanya kemudiandiikuti dengan pernyataan lainnya misalnya; “Seperti tidak adapekerjaan yang lain” atau “hanya buang-buang waktu”, danberagam pernyataan lain yang hampir senada.

Dengan kenyataan seperti apa kemudian kita akanmenjawab dengan keras dan mengatakan orang ini tidak tahudan jawaban-jawaban lainnya yang senada atau bahkan kitamenjawabnya dengan agak sewot atau sedikit marah. Tentujawaban ini tidak boleh disampaikan kepada siapapun yangmempertanyakan kepada kita tentang pengorganisasian ini.

Jawaban yang dapat diberikan adalah dengan kesabaran,rasional (masuk akal), dan katakan bahwa kerja-kerja

5


pengorganisasian bukanlah pekerjaan iseng, asal-asalan atausekedar mengisi waktu atau sekedar menjalankan hobi.Pengorganisasian dilakukan karena sebagai akibat logis dari apayang dirasakan oleh rakyat untuk memperbaikinya bukanmembiarkannya ketika melihat atau merasakan adanyaketidakadilan, diskriminasi penguasa terhadap rakyat maupunbentuk-bentuk kerugian sosial, ekonomi yang dialami rakyat ataspraktik kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu,pengorganisasian ini dilakukan untuk kemudian diarahkanmelakukan perubahan terhadap sistem yang merugikan.Pengorganisasian tidak diarahkan untuk kepentingan individumelainkan untuk kepentingan kolektif atau bersama.

Dengan kata lain kerja pengorganisasian adalah pekerjaanyang dilakukan dengan cara-cara yang bertanggungjawab, dengandedikasi yang tinggi dengan tanpa mengharapkan imbalan materimapun non materi. Kerja pengorganisasian adalah pekerjaan yangmemberikan makna atas kehidupan seseorang. Seperti ada pepatahyang mengatakan bahwa hidup ini akan bermakna jika kita bisamembantu orang lain. Inilah sebenarnya landasan utama dalampekerjaan pengoragnisasian.

3. Inti Pengorganisasian adalah Tumbuhnya KesadaranProses pengorganisasian adalah ibarat sebuah seni. Karena

sebuah seni maka diperlukan kelenturan atau “keluwesan” dariseorang pengorganisir masyarakat atau community organizer.Meskipun dengan pendekatan yang lentur tidak kemudian dapatdilakukan sesuka hati. Artinya, ketika melakukan pengor-ganisasian tujuannya harus ada, bukan sekedar berkumpul danmelakukan kegiatan tanpa tujuan yang jelas.

Adapun tujuan utama dari pekerjaan pengorganisasian iniadalah untuk membangun kesadaran rakyat secara bersama-sama. Karena tanpa adanya kesadaran maka proses perjuanganyang akan dilakukan akan banyak menemui hambatan-hambatan.

6


Tumbuhnya kesadaran dalam pengorganisasian adalah mutlakadanya. Dengan kata lain inti dari pengorganisasian adalahtumbuhnya kesadaran yang diorganisir.

Memang diakui ataupun tidak membangun kesadaran rakyatbukanlah suatu pekerjaan mudah seperti membalik tangan atausekali bertemu semuanya sadar, tidaklah demikian kenyataannya.Sebenarnya disinilah tantangnnya bagi para pengorganisir rakyat.Seorang pengorganisir yang dianggap bisa melakukan pekerjaannyaadalah pertama, ketika rakyat telah mempunyai kesadaran atas“kerugian” yang diderita olehnya sebagai akibat dari kebijakanpenguasa atau pemerintah yang tidak memihak dirinya. Kedua,rakyat merasa butuh untuk berorganisasi, dan berkonsolidasi diriguna memberikan resistensi atau perlawanan terhadap kebijakanyang merugikan masyarakat. Ketiga, ketika rakyat sadar dan bisaberjuang secara mandiri maka seorang pengorganisir tinggalmengikutinya dari belakang dengan lambat laun siap untukditinggalkan.

Oleh karena itu, seorang pengorganisir rakyat tidak bolehmendominasi atas apa yang dihadapi oleh rakyat dengan kata lainmengambil alih dan memerintah dalam kelompok masyarakat sertaseolah-olah menjadi pahlawan yang mampu menyelesaikanberagam masalah. Inti kerja kerja pengorganisasian adalahbertumpu kepada rakyat agar tumbuh kesadarannya, bukanberintikan pada pengorganisirnya. Bagi seorang pengorganisirrakyat ada prinsip yang harus dipegang teguh bahwa dalammelakukan kerja pengorganisasian mulailah dari apa yang dimikirakyat.

Dalam menjalankan kerja-kerja pengorganisasian salah satukunci keberhasilannya adalah meletakkan posisi seorangpengorganisir hanyalah sebatas menjadi fasilitator atau hanyamemfasilitasi masyarakat hingga sebuah kelompok masyarakattersebut mempunyai pendangan atas masalah yang dihadapinya.

7


Oleh karena itu secara sederhana dalam melakukanpengorganisasian bisa diurutkan sebagai berikut:

4. Merancang cara melakukan pengorganisasianPada dasarnya kerja pengorganisasian adalah untuk

melahirkan kesadaran rakyat yang kemudian berujung padaadanya tindakan kolekstif atau tindakan secara bersama-samayang dilakukan oleh rakyat. Adapun tahap-tahap melakukanpengorganisasian adalah sebagai berikut:a. Tahap pertama, memulai melakukan pendekatan.

- Yaitu menentukan dari mana akan memulainya. Ibaratrumah pintu masuknya harus diketahui terlebih dahulu;

1 Mulai dari

kemauan rakyat i tu sendiri

2 Ajak mereka berfiki r kri tis

3 Lakukan analisis

bersama agar bisa memahami secara bersama

4 Berilah inspirasi,

pengetahuan, kesadaran,

perilaku baru

5 Berilah s timulant

untuk melakukan

tindakan

6 Ajaklah melakukan

evaluasi setiap tindakan yg dilakukan

DAUR PENGORGA

NISAIAN

Diadaptasi dari Jo Hann Tan & Roem Topatimasang (2004), MengorganisirRakyat; Refleksi Pengalaman Pengorganisasian Rakyat di Asia Tenggara, insist press.

8


- Memulai berdialog dan mengajak dengan melakukan hal-halyang tidak dirumitkan, dengan kata lain mulailah dari apayg mereka miliki;

- Mulai membangun saling percaya;- Bangun mimpi bersama atau cita-cita bersama;- Mulai bangun norma bersama atau prinsip-prinsip yang

patut dan tidak patut,dan sebagainya;- Dalam tahap ini wajib melibatkan semua orang dengan

membangun kreatifitas yang dapat menarik orang untukterlibat.

b. Tahap kedua, adalah memfasilitasi proses yang sedangdilakukan oleh rakyat atau warga, misalnya menjadi- Menjadi penghubung yang baik dan tepat;- Mempunyai informasi dan pengetahuan yang memadai dan

luas;- Mempunyai pandangan yang progresif, alternative, kreatif,

terampil dan;- Bisa membangun komunikasi yang baik- Perlu juga diingat dalam hal memfasilitasi yaitu dalam

keadaan tenang, tidak ada konflik dan ketakutan makaseorang pengorganisir harus mengikuti mereka,dan dalamkeadaan darurat dukung mereka, beri panduan bukanperintah.

c. Tahap ketiga, merancang dan menyusun strategiDalam hal merancang dan menyusun strategi untukmelakukan pengorganisasian rakyat maka hal yang terpentingadalah kegiatan pengorganissian harus mengarah ke adanyaperubahan sosial yg lebih besar dan luas. Oleh karena itusangat diperlukan untuk menggalang sekutu dan membuattaktik.

9


d. Tahap keempat, melakukan tindakan- Dalam tahap ini perlu dingat bahwa pengorganisasian adalah

sebagai media untuk melakukan aksi;- Memberikan waktu dan ruang kepada rakyatatau warga

untuk menyampaikan ekspresinya atau masalah yang sedangdihadapinya;

- Tidak kalah pentingnya yaitu perlu menentukan sasaran aksi;- Terakhir tentukan bentuk dan wujud tindakan/aksinya,

misalnya mengajak dialog, melakukan aksi diam, membuatmosi tidak percaya, membuat petisi, dan tentu banyakjenis-jenis aksi lainnya yang dapat dilakukan;

e. Tahap kelima, membangun organisasi dengan baik untukkeberlangsungannyaDalam tahap ini membangun organisasi yang baik adalahpenting. Tanpa organisasi tentu kerja-kerja pengorganisasianakan sulit untuk dilakukan dengan baik. Untuk itu :- Berilah pandangan bahwa organisasi dengan sistem yang

baik akan memberikan keberlanjutan dalam melakukanpengorganisasian;

- Namun demikian, harus dipahami bahwa organisasihanyalah alat bukan tujuan dan bukan pula membangunhirarki social;

- Dalam organisasi bangunlah nilai-niali baru yang dapatmemompa semangat dan meyakini tentang apa yangsedang dilakukannya;

- Bangun prinsip-prinsip kerelawanan dan keswadayaan.Hal yang tidak kalah penting adalah upayakan sumberdayasendiri;

- Bangun mekanisme regenerasi yang terbuka agar munculkader-kader baru

10


f. Tahap keenam, perlu disiapkan sistem pendukungYang dimaksud dengan system pendukung yaitu:

- Alat-alat kerja yang cocok bukan menyusahkan. Jika tidakperlu computer maka jangan dipaksakan ada computer,jika tidak perlu blackberry jangan paksakan ada. Carilah alatyang betul-betul dibutuhkan, bisa digunakan dan tidakmenimbulkan masalah baru;

- Ciptakan media-media kreatif, misalnya film, drama, poster,dan lain-lain;

- Siapkan informasi dan data-data dengan baik.

5. Cara-cara Melakukan FasilitasiDalam melakukan proses pengorganisasian tentu diperlukancara atau teknik untuk memfasilitasi dalam setiap aktifitasmengorganisir rakyat atau warga. Untuk itu, dalammelakukan fasilitasi dalam upaya pengorganisiran adaprinsip-prinsip dasar yang harus dipegang oleh seorangpengorganisir. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

- Harus jujur dan terbuka- Setia kepada fakta- Jangan mengambil alih masalah- Jangan memvonis atau menyalahkan- Jangan menggunakan pendekatan menang dan kalah- Perhatikan dan dengarkan orang bicara- Buat kesimpulan yang dapat memancing inspirasi- Mempunyai informasi dan pengetahuan yang luas- Harus percaya diri namun tidak boleh berlebih- Tidak boleh egois atau menang sendiri

Proses fasilitasi yang dilakukan oleh seseorang dinamakanfasilitator. Oleh karena itu, hal yang perlu diperhatikan olehseorang fasilitator adalah sebagai berikut:

11


- Fasilitator adalah hampir sama dangan seorang guru, yaitumemberitahu tentang apa yang harus dilakukan untukmenghadapi problem-problem.

- Mendorong untuk “memudahkan” persoalan yang dihadapibukan menciptakankesulitan baru.

- M e m b e r i k a nbeberapa pilihan-pilihan dan mem-berikan masukanserta membiarkan“mereka” memilihsendiri.

- Membantu mencaripemecahan agarmampu keluar daripersoalan.

- Membuat nyamanorang agar tercapaitujuannya.

- Menyeimbangkandinamika diantararakyat atau wargaseperti; mengamati,m e n y i m a k ,m e n d i a g n o s i s ,memberikan umpanbalik, membuatmodel, menyemanga-ti dan mengelolakonflik.

Dalam proses fasilitasi adabeberapa masalah-masalah yangsifatnya umum misalnya seperti;

- Pada waktu yg bersamaan orangmempunyai tujuan dankeinginan masing-masing,apakah kita membica-rakanproses (cara diskusi/ngobrol/musyawarah) atau isi (topikdiskusi/ngobrol/musyawarah)

- Menggunakan cara menang/kalah dalam pengambilankeputusan, padahal harus solutifdan kompromi dengan komitmenyang tinggi

- Tidak jelas perannya, siapamelakukan apa

- Mengacaukan tujuan danharapan; kerapkali agendatersembunyi muncul dalampertemuan

- Menghindari pembahasanmasalah

- Problem komunikasi

- Konflik personal

12


Namun demikian seorang fasilitator adalah juga manusia yangmempunyai keterbatasan. Artinya, fasilitator bukanlah orang yangselalu bisa menemukan cara dengan cepat dalam kegiatan fasilitasiuntuk mengorganisir masyarakat. Kadangkala juga mengalamikebuntuan kreatiftas atau cara, teknik dalam memfasilitasinyabahkan tak jarang kemudian berakibat pada situasi yang gawat ataupanik, oleh karena itu jika menghadapi situasi seperti ini makalangkah-langkah yang dapat dilakukan adalah;- Hadapi pendengar anda- Jangan memasang penghalang atau hambatan- Jangan membaca atau menghafal- Sadari bahasa tubuh- Biarkan orang mengetahui apa yg terjadi

6. Prinsip-prinsip Organisasi SosialSecara sederhana pemahaman tentang organisasi adalah

sebagai wadah atau tempat bagi sekelompok orang yang menyatuuntuk melakukan aktivitas atau kegiatan guna mencapai tujuanyang telah ditentukan secara bersama-sama. Dengan kata lainorganisasi adalah merupakan kegiatan yang dilakukan secarabersama-sama bukan kegiatan yang dilakukan secara individu danorganisasi bukanlah merupakan tujuan akhir melainkan hanyasebuah alat perjuangan. Oleh karena itu, hal penting dalamorganisasi yaitu harus ada; Pekerjaan/kegiatan/aktifitas, ada orangyang mengurus, mempunyai lingkungan tugas atau batasan-bata-san tugas disetiap orang dan yang terakhir yaitu harus membangunjari-ngan kerja atau jalinan komunikasi.

Seperti telah disam-paikan diatas, bahwa organisasi adalahseke-dar alat untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara bersama-sama. Untuk itu, posisi organi-sasi hanya dapat difung-sikan untukmelakukan kerja-kerja penyampaian informasi, melakukankonsolidasi, menyampaikan maksud dan tujuan yang akan dicapaiatau dilakukan.

13


Dengan penjelasan diatasmaka keberadaan organisasiharus dapat di-jadikan alatuntuk mela-kukan kerja-kerjaadvokasi. Kehadiran organisasisecara prinsipil adalah untukmemberikan pelayanan danperlindungan bagi anggotaatau rakyat atau warga yangterlibat dalam organisasi terse-but. Organisasi bukan untukmelayani kepenti-ngan individuatau pengurusnya melainkanadalah untuk melayanisemuanya secara adil tanpadiskriminasi. Oleh karena itu,dengan beror-ganisasi akanmemberikan kekuataan yangbesar karena dilakukan secarabersama-sama untuk mendo-rong adnya perubahan.

Karakteristik Organisasi sosiala. Produk dari organisasi sosial

bukanlah sebuah barang,melainkan berupa pelayanan.

b. Misi dan tujuan organisasisosial adalah berbasis nilai-nilaisosial, bukan nilai-nilaiekonomi.

c. Tujuan utamanya tidakmencari keuntungan (nonprofit)

d. Standar kerjanya (perfor-mance) bukan pada efisiensilebih menekankan padaefektivitas.

Permasalahan klasik organisasisosial— Selalu kekurangan dana— Sumber dana bergantung

pada pihak luar.— Kurang mampu memenuhi

kebutuhan anggota danmasyarakat

— Motivasi pengelola ataupengurusnya kadang baguskadang malas

— Kesulitan untuk mengukurdampak pelayanan yangtelah diberikan.

— Masyarakat sering meman-dang remeh

Prinsip organisasi pelayanankemanusiaan1) Menghindari kebohongan2) Tidak dipersalahkan3) Diakui sebagai pribadi yang

bermartabat4) Memberikan kepuasan pada

kedua belah pihak5) Saling mempercayai6) Saling menghargai7) Menentukan keputusan

sendiri8) Dilindungi kerahasiaannya.

14


15

Bab Dua

Cara - CaraMelakukan Audit Sosial

Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takutuntuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebutadalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun”.

(Bung Karno)

Membuka pos pengaduan untuk menampung beragam masalah yang dihadapi warga

16


1. Pengertian Audit SosialKebijakan publik adalah adalah sebuah keputusan yang

dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepadawarga negaranya. Namun demikian, dalam setiap kebijakan tidakselalu dianggap baik-baik saja melainkan ada banyak kebijakanyang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.Keidakberpihakan kebijakan publik kepada masyarakat banyakdipengaruhi oleh beragai faktor. Adapun faktor yang palingdominan atau banyak yaitu adanya kepentingan individupembuat kebijakan publik atau penyelenggara kebijakan publikyang diselipkan dalam kegiatan penyelenggaaraan pemerintahan.Misalnya seorang anggota DPRD karena punya hutang budikepada para tim suksesnya maka si anggota DPRD memberikanrekomendasi kepada anak tim suksesnya agar mendapatkeringanan untuk masuk sekolah favorit meskipun nilainya jelek.Atau contoh lain misalnya ada seseorang yang inginmencalonkan sebagai walikota dan kebetulan dia adalah istri dariwalikota yang sedang berkuasa membuatlah program-programyang dapat mensosialisasikan dirinya dengan menggunakan danaAPBD atau pengaruh suaminya. Dan tentu banyak contoh lainnya.

Nah, dari model kebijakan seperti ini tentu akanmerugikan banyak orang. Dan agar masyarakat dapat denganpasti apa saja yang telah dirugikan maka bisa dilakukan sebuahproses penilaian yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dalamera demokrasi seperti saat ini keterlibatan masyarakat untukmenilai setiap kebijakan publik yang dilahirkan oleh pemerintahsangatlah diharapkan. Upaya penilaian-penilaian inilah yang datadikatakan sebagai bagian dari audit sosial. Oleh karena itu, secarasederhana pengertian tentang audit sosial adalah upaya sistematisyang dilakukan secara sadar untuk mengidentifikasi, mengukur,memantau, menilai kinerja suatu kebijakan yang berbentuk pro-gram, dan sasaran penunaian kewajiban sosial yang dilakukanoleh organisasi pemerintah ataupun swasta.

17

Kegiatan audit sosial bukanlah audit biaya atau keputusansaja, tetapi juga audit bagaimana kewajaran telah menjadipengeluaran atau bagian pengambilan keputusan, kualitas kerjaatau keadilan distributif. Dengan kata lain audit sosial merupakansebuah proses yang memugkinkan bagi warga untuk menaksir/menilai dan menunjukkan keuntungan dan keterbatasan sosial,termasuk tentang ekonomi dan lingkunganya. Untuk itu, secarasederhana tujuan melakukan audit sosial adalah untukmelakukan monitoring kebijakan dan pelayanan publik.

Dalam kerja-kerja advokasi, kegiatan audit sosial dapatdijadikan alat pengawasan dan analisis kerja terhadap dampak-dampak kebijakan yang telah timbul baik dari segi kemanfaatannya bagi publik maupun relevansi sosial bagi keberlanjutankepentingan warga negara. Jadi, dengan demikian negara harusmembuka diri terhadap perbaikan kinerja, agar sesuai denganyang diharapkan oleh masyarakat. Audit sosial merupakanlangkah yang menandai pergeseran orientasi layanan publikmonopolistik menuju layanan publik yang berbasis kesepakatan.Seperti dinyatakan Agus Prianto dalam Puspitosari (2011: 123)dinyatakan bahwa ciri-ciri layanan publik yang berbasiskesepakatan, sebagai berikut: dirumuskan dan dibuat berdasarkankesepakatan secara terbuka, alat bagi masyarakat untukmelakukan kontrol terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraanlayananan oleh pemerintah, mengatur hak penyedia & penggunalayanan secara seimbang dan layanan publik menjadi urusan dantanggung jawab bersama.

2. Masyarakat sipil yang berdaya dan ikut mengontrolkebijakan

Sementara itu, tidak semua mampu ditangani oleh negara,maka kontrol dari masyarakat sipil (civil society) yang akanmengevaluasi kinerja negara dibutuhkan. Misalnya, dimensiperan serta masyarakat untuk melakukan ini sudah diatur dalam

18


UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Melalui auditsosial warga negara akan memiliki rentang penilaian dalam kaitandengan akses (access), keterhandalan (reliability), transparansi(transparency) dan tanggung jawab (responsiveness).

Hanya saja untuk mencapai tujuan di atas perlu dilakukanpemberdayaan untuk masyarakat sipil. Selain, tingkat kekritisanyang masih perlu dibangun melalui pendidikan-pendidikan kritis,juga satu kelemahan masyarakat sipil selama ini yaitu terbatasnyasumber daya, sehingga pembekalan ketrampilan-ketrampilan dariwarga masyarakat diperlukan untuk mampu melakukan auditsosial secara baik. Pemberdayaan yang meliputi perubahankognisi, berbagi pengetahuan dan akhirnya penguatan kapasitasmerupakan langkah-langkah yang harus dilakukan.

Pada dasarnya kerja-kerja pengorganisasian rakyat atauwarga didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang menuju prosesaudit sosial. Audit sosial jangan dimaknai secara rumit, melainkanharus disederhanakan. Misalnya, kegiatan yang dilakukan wargadengan menampilkan hasil inventarisasi masalah dan kemudiandilanjutkan dengan mencocokkan atau menganalsisinya dengantujuan program yang telah disampaikan diawal termasuk hasil-hasil program dan dampaknya serta berapa biaya yang telahdikeluarkan maka hal ini sebenarnya adalah suatu kegiatan yangmasuk dalam konsep awal audit sosial.

3. Sektor-Sektor yang Bisa Diaudita) Sektor Negara (pemerintah)

Program pelayanan publik seperti:1. Transport bis umum2. Pelayanan kesehatan3. Bantuan makanan lewat sistem distribusi umum4. Perawatan kesehatan ternak5. Pelayanan pendidikan (sekolah), dll

19

b) Sektor swasta, misalnya PerusahaanSeperti dijelaskan di muka bahwa audit sosial akan mampumengevaluasi kinerja perusahaan dari sisi non finansial,maka salah satu program yang semarak akhir-akhir inibisa diaudit yakni CSR (Corporate Social Responsibility). Pro-gram CSR dirancang tujuan dan sasaran yang akandicapai. Selain itu, target atau sasaran capaian juga sudahdijelaskan dalam rancangan program, maka audit sosialmemiliki kemampuan mengevaluasi sejauhmana capaian-capaian CSR.

4. Teknik Melakukan Audit Sosiala) Siapa saja yang bisa melakukan audit sosial

Kegiatan audit sosial sebenarnya dapat dilakukan oleh siapasaja, tentu dengan adanya bekal pengetahuan dan keterampilanuntuk melakukannya. Artinya siapa saja bisa melakukannya,karena inti dari kegiatan audit sosial adalah melakukan evaluasidengan mendalam dan mengukur dampak. Untuk melakukanaudit sosial tidak diperlukan sebuah persyaratan yang khusus,tetapi hanya dibutuhkan konsistensi, idealisme, dan kejujuranuntuk selalu setia kepada fakta atau kenyataan yang ada.b) Langkah-langkah melakukan audit sosial

1. Memastikan data-data yang akan digunakanData yang baik dan mutakhir harus menjadi prioritas yangharus dicari oleh pada pelaku audit sosial. Kelemahan yangselalu ditemui bagi para pencari data yakni kemutakhirandata. Belum lagi dihadapkan pada persoalan sinkronisasiantara sumber satu dengan sumber lain. Oleh karena itu,ketelitian dalam mencari data merupakan ketrampilan yangharus dikembangkan. Hemat penulis, data primer yangdidapat dari sumber pertama akan memiliki kualitas yangbaik dari pada data-data sekunder.

20


2. Menentukan indikatora. Akses

Melalui teknik wawancara kita akan mengetahui berapabanyak publik yang telah terlayani dan berapa banyak pulayang belum terlayani. Dari kelompok yang terekslusi darikebijakan ini akan terlihat program mengalamiketimpangan atau tidak. Mengutip pengertian kebijakanseperti dinyatakan oleh tokoh utilitarian Bentham bahwakebijakan publik mengacu kebahagiaan terbesar darijumlah terbesar. Ia nyatakan bahwa kebahagiaan terbesarberarti kebijakan bisa dinikmati oleh banyak orang, bukansebagian kecil atau bukan hanya kelompok/golongantertentu saja (Heryanto, bambang, 2011 : 79) .

b. Pemanfaatan pelayananSelain akses yang diukur juga terkait pemanfaatan.Pertanyaan audit yang bisa kita munculkan yakni sejauhmana infrastruktur yang disediakan telah dimanfaatkanoleh pengguna? Pada program layanan masyarakat,misalnya sudah ditunjuk konselor untuk membantu ini.Pertanyaan audit, seberapa jauh masyarakat meman-faatkan konselor itu. Dalam program pembangunan WCumum dan pembuatan area rokok misalnya, sejauh manamasyarakat menggunakan fasilitas yang disediakan itu.

c. Standar pelayananDalam pelayanan pastilah disosialisasikan program yangdiluncurkan. Dalam program tersebut juga dijelaskanstandar pelayanan yang ditargetkan. Untuk lembaga yangprofesional, standar pelayanan bahkan dituliskan didinding ruangan. Target penyelesaian juga ditetapkan padaukuran waktu, sehingga publik mengerti i hal-hal yangtelah dikomunikasikan tersebut. Audit di sini dilaksanakanuntuk melihat, praktek pelayanan dengan standar

21

pelayanan yang ditetapkan itu. Sudahkah yang diterimapengguna layanan sama dengan yang dijanjikan? Ketikaapa yang seharusnya diterima tidak seperti yangdiharapkan itu, munculah persoalan. Misalnya,dinyatakan bahwa pelayanan akan diberikan denganwaktu 10 menit, tetapi pada kenyataannya 30 menit makabisa dikatakan telah keluar dari standar pelayanan.

d. Kualitas / Keandalan,Sekalipun publik sudah bisa menikmati tetapi tidak adajaminan bahwa kualitas yang diterima akan menjadi lebihbaik. Kinerja pemerintah yang tidak ramah dan selalumembebankan kepada masyarakat merupakan contohterbaik dari hal tersebut. Dari sini bisa dinyatakan apakahprogram betul-betul berkualitas atau memiliki keandalantertentu.

e. Mekanisme KomplainsPelayanan yang baik seharusnya membuka keluhan yangbisa digunakan oleh masyarakat. Komplains harusdirumuskan oleh jasa pemberi layanan secara formal.Filosofi yang kita miliki bahwa sesungguhnya tidak adakebijakan atau pelayanan yang langsung sempurna makaterbuka untuk melakukan bentuk-bentuk perbaikan padasetiap kurun waktu. Baik buruknya atau sempurna tidaknyalayanan juga ditentukan oleh kerja sama antara pihak yangmemberikan pelayanan dan pengguna layanan. Umpan balik(feed back) yang disampaikan oleh pengguna layananseharusnya jangan dianggap sebagai kritik destruktif, tetapiseharusnya dianggap sebagai input yang akan membuatpelayanan menjadi sangat baik.

f . Ganti rugi keluhanPelaksana pelayanan publik akan lebih menjalankankewajiban secara serius jika memeberlakukan sanksi apabila

22


tidak mampu menjalankan kewajiban secara baik. Dalampola restitutif seperti di atas, hal ini yang disebut sebagaiganti rugi keluhan. Hukuman harus dibuat olehpelaksanan layanan sendiri agar membuat diri lebihdisiplin. Sekalipun terkesan hal ini merupakan hukuman,tetapi lebih penting dari itu mekanisme internal yang bisa“mencambuk” agar pelayanan menjadi lebih baik.

g. Keluaran pelayananPerubahan-perubahan sasaran kebijakan menjadi hal yangdipentingkan, terutama sejauh mana perubahan akanditerima oleh masyarakat. Dalam terma kebijakan publik,kita bisa membedakan antara out put dengan out come.Kalau out put yang dimaksudkan produk kebijakan, sepertiper-Undang-Undangan, maka yang disebut out comeyakni dampak yang diterima pengguna kebijakan. Auditsosial akan mampu mengevaluasi keselarasanantarkeduanya.

h. Tingkat Kepuasan pelayananKepuasan pelayanan terkait pelayanan yang diterimapublik. Setiap pengguna pelayanan akan memiliki penilaiantentang pelayanan yang diberikan oleh pemberipelayanan. Bentuk penilaian bisa bersifat subjektif maupunobjektif. Bisa mendasarkan pada fakta-fakta yang diterimamaupun perasaan yang diterima dari kebijakan. Tingkatkepuasan bisa dibuat berdasarkan score yang dijawabpublik. Dari score yang dibuat akan terlihat angka rata-rata, apakah kepuasan tinggi, sedang ataukah rendah.Pada dasarnya tidak ada yang baku dalam untukmenentukan indikator-indikator yang akan diaudit.Sebagai auditor, kita bisa mengembangkan sebebasmungkin, sepanjang betul-betul menjadi persoalan publikyang dirasakan oleh anggota masyarakat.

23

i. Menentukan instrumen.Instrumen menjadi bagian yang sangat penting padasebuah penilaian mengingat untuk melakukan auditdibutuhkan indikator-indikator penting untukmenentukan standar yang akan dievaluasi. Supayakebutuhan untuk penilaian akurat maka dibutuhkan data-data yang bersifat mendukung seperti:- Studi Dokumen.

Setiap kebijakan pasti didukung oleh kebijakan-kebijakanyang dirumuskan dalam bentuk dokumen kebijakan danstandar operasional pelayanan. Pada level tingkat lokalmisalnya dihasilkanlah Perda (peraturan daerah). Selainitu pada implementasi dirumuskan juklak (petunjukpelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis). Dalam juklakdan juknis akan mudah dipahami standar operasionalpelayanan yang dijaminkan oleh pelaksana pelayanan.Setiap kebijakan pasti dilengkapi dengan kontrol danperbaikan kualitas, dari dokumen tersebut akan bisadiukur sejauh mana program membawa hasil.- Observasi.

Untuk mengetahui ukuran-ukuran fisik diperlukanobservasi. Dalam konteks penggunaan fasilitas misalnya,akan valid dilakukan observasi (pengamatan) dari padastudi-studi dokumen kebijakan. Kita akan lebih kritis jikamengamati dan mengkritisi realitas lapangan dari padamelihat isi kebijakan-kebijakan yang tekstual. Denganobservasi ini kita akan bisa menentukan, manakah dampakyang sesuai dengan tujuan kebijakan dan manakah yangbelum sesuai.

- Wawancara terstruktur dan tidak terstrukturTerkait erat dengan kelemahan studi dokumen (1) danobservasi perlu digali data-data secara lebih mendalam. Pada

24


setiap investigasi akan ditemukan persoalan-persoalan yangmemerlukan pendalaman, maka wawancara diperlukan.Wawancara terstruktur yang dimaksud yakni tim audit akanbisa mengetahui lebih fokus persoalan dan menentukansubjek yang akan bisa menjelaskan persoalan itu. Sementaraitu, wawancara tidak terstruktur mengacu pada kasus-kasustertentu atau pada pembahasan metodologi penelitianseringkali disebut sebagai studi kasus. Keterbatasan angkakuantitatif hasil survey bisa dilengkapi dengan hasilwawancara. Selain itu, demi akurasi data, ada jenis penggunalayanan (biasanya berwatak informal) akan lebih nyamanjika diwawancarai, dari pada mengisi kuesioner atauberpendapat dalam FGD.

- Teknik surveyJika hanya mengandalkan instrumen (1), (2) dan (3),kelengkapan penilaian masih bisa dikatakan belumsempurna, terutama jika dilihat dari sisi representativitas.Survei akan memperbaiki kelemahan-kelemahan di atas,mengingat pengambilan sampel dilakukan secara hati-hatidan akurat. Sampel dibuat berdasarkan kemerataan sebarankomunitas. Selain itu, pengguna layanan bisa jugadibedakan berdasarkan pada jenis kelamin dengandemikian, gambaran data lebih mewakili semua tipologipengguna layanan.Kelebihan survey bisa untuk melakukan perbandinganhasil audit. Misalnya saja untuk mengukur naik turunkepuasan konsumen bisa dibandingkan data pada duatahun berturut-turut. Terkait, pelayanan pendidikan gratismisalnya, kita bisa memperoleh gambaran apakah di tahun2012, kondisinya lebih baik dari pada dua tahunsebelumnya, survei bisa melakukan kerja-kerja itu.

25

- FGD (Focus Group Dis-cussion)Interpretasi data-datakualitatif maupun kuan-titatif tidak sama antarasatu sumber dengansumber lain, oleh karenaitu mempertemukansemua stakeholders yangmemiliki pemahamantidak sama atas isu/persoalan yang sedangdidiskusikan menjadilangkah penting. Halinilah yang kelebihanFGD dibandingkan studidokumen, wawancaramaupun observasi. Da-lam FGD dituntutketerlibatan semua pe-serta, sehingga data-datayang ditemukan akanbisa dilakukan check andre check. Catatan yangtidak kalah penting dariFGD yakni efektifivitasjumlah peserta harusdiperhatikan.

Tahapan melakukan audit sosial

1. Melakukan aktivitas persiapan sepertipengumpulan bahan-bahan

2. Membuat pembatasan apa saja yangharus diaudit dan mengidentifikasi,memilih pemangku kepentingan ataustakeholders.

3. Membuat catatan sosial dari sebuahkebijakan (program) yang sedangdijalankan.

4. Menyiapkan dan menggunakan catatansosial untuk membuat pemilahan.

5. Melakukan pembacaan secara evaluatiftentang kebijakan (program) sertamelakukan diskusi atau dialog denganbeberapa pihak yang terkena dampakkebijakan secara langsung maupun tidaklangsung.

6. Menyusun daftar masalah maupunmanfaat dari adanya kebijakan (program)yang telah berjalan dengan melibatkankelompok-kelompok masyarakat.

7. Mencocokan antara visi, misi, tujuan,dengan praktik pelaksanaan kebijakan(program)

8. Membuat pernyataan yang dikemasmelalui sebuah laporan hasil auditsosial.

26


No. Sasaran Audit Sosial Kegiatan yang Diaudit Instrumen

1. Program yang telah direncanakan dan dilaksanakan

1. Bentuk layanan yang akan diberikan

2. Kontrol kualitas dan perbaikan 3. Inisiatif-inisiatif yang dilakukan

pemberi layanan

1. Studi dokumen

2. Pelaksanaan program

1. Lokasi pelaksanaan program 2. Akses pengguna atas program 3. Pemanfaatan semua fasilitas 4. Penyediaan infrastruktur untuk

mendukung tujuan 5. Lingkungan untuk pengobatan

dan perawatan

1. Observasi 2. Survei 3. Wawancara

3. Pelaku atau pelaksana program

1. Kualitas Layanan dokter (kedisiplinan, kepedulian, keramahan, dll)

2. Kualitas layanan tenaga paramedis (kedisiplinan, kepedulian, keramahan, dll)

3. Kualitas layanan bagian keuangan.

4. Keterbukaan terhadap pelayanan (biaya perawatan, biaya obat, dll)

1. Observasi 2. Wawancara 3. FGD

4. Kelompok masyarakat yang terlibat

1. Pemahaman terhadap prosedur layanan

2. Efektivitas pencapaian layanan (misalnya, birokrasi yang ramping atau berbelit-belit, berapa yang sembuh, berapa yang tidak ada perubahan)

3. Tingkat kepuasan dan ketidakpuasan layanan


5. Masyarakat yang tidak atau belum terlibat

1. Pengetahuan masyarakat atas program yang direncanakan

2. Efektivitas sosialisasi 3. Kepuasan/ketidakpuasan.


6. Dan lain-lain

a. Contoh kasus1. Isu Publik Kesehatan

27

No. Sasaran Audit Sosial Kegiatan yang Diaudit Instrumen


1. Sasaran yang dilibatkan 2. Ringkasan

konsep/rancangan program.

3. Pembagian kerja staf yang bertugas

4. Hasil/capaian kegiatan yang sudah dilaksanakan.

1. Studi dokumen


1. Evaluasi kinerja pelaksana 2. Tingkat kepuasan/ketidak

puasan

1. Observasi 2. Wawancara


1. Penilaian terhadap semua kegiatan yang diterima

2. Laporan perkembangan masyarakat yang terlibat

3. Tingkat kepuasan dan ketidakpuasan

1. Observasi 2. Wawancara 3. Survei


1. Pengetahuan masyarakat atas kegiatan yang diselenggarakan

2. Kepuasan/ketidakpuasan.

1. Observasi 2. Wawancara 3. Survei

5. Dan lain-lain

2. Isu Penanggulangan KemisikinanUntuk mengukur tingkat efektivitas dari program

pengentasan kemiskinan, misalnya, bisa diukur dari kegiatan auditsosial, sebagai berikut:

No. Sasaran Audit Sosial

Kegiatan yang Diaudit


1. Bentuk layanan yang akan diberikan

2. Kontrol kualitas dan perbaikan 3. Inisiatif-inisiatif yang dilakukan

pemberi layanan

1. Studi dokumen

3. Isu Pendidikan Dasar

28


2. Pelaksanaan program 1. Lokasi 2. Akses 3. Pemanfaatan 4. Kelengkapan infrastruktur 5. Lingkungan untuk kegiatan

ekstra kurikuler



1. Kualitas Layanan tenaga pengajar

2. Kualitas layanan tenaga kependidikan



1. Pemahaman terhadap prosedur layanan

2. Tingkat kepuasan dan ketidakpuasan

1. Survei 2. Wawancara 3. FGD


1. Pengetahuan masyarakat atas program yang direncanakan

2. Efektivitas sosialisasi 3. Kepuasan/ketidakpuasan.

1. Observasi 2. Survei 3. Wawancara 4. FGD

6. Dan lain-lain

5. Kendala-Kendala Audit

a. Internal:- Dalam masyarakat, kesadaran untuk menuntut hak-hak

pelayanan masih rendah. Selama ini ketika mendapatkanpelayanan yang tidak baik, tidak mengajukan gugatan. Kulturnrimo yang seperti ini sering menyebabkan aparat pemberilayanan tidak tertantang kerja lebih profesional sehinggapelayanan tidak dilaksanakan sebaik mungkin.

- Selain terkait, kesadaran masyarakat yang tidak bolehdikesampingkan yakni kecakapan tim audit sosial. Tidakhanya dibutuhkan kemampuan jujur dalam memperlakukandata, tetapi juga harus mampu menangkap persoalandilapangan. Baik pengumpulan maupun analisis harusmengacu kepada tujuan dan target audit. Semakin lemahnyatingkat kekritisan tim dan “mau gampangnya” sajamenyebabkan hasil audit bisa dikomplain pihak-pihak yang

29

diaudit. Baik kredibilitas tim maupun metodologi yangdigunakan akan mengurangi kendala-kendala dilapangan.Untuk mengatasi persoalan ini bisa disiapkan bentukpelatihan-pelatihan metodologi sebelum audit sosialdilaksanakan.

b. Eksternal :- Stakeholders keberatan jika hasil audit dipublikasikan.

Hasil atau temuan audit yang tidak baik akan akanmemberikan efek pencitraan yang tidak baik bagi pelaksanalayanan. Bagi pelaksana akan menjadi “beban” stakehold-ers, untuk mengantisipasi hal tersebut, biasanya lembagayang bertugas mengaudit dengan penyedia layanan publikmembuat nota kesepahaman terlebih dahulu. Dalam tujuanini maka tim audit harus bisa meyakinkan tentang manfaatmelakukan audit sosial bagi kepentingan lembaga penyediajasa layanan public agar semakin diterima publik sebagailembaga yang betul-betul kredibel.

6. Pembuatan & Publikasi Laporana. Bentuk pelaporan- Pada dasarnya tidak ada bentuk laporan yang baku dalam

memaparkan hasil audit sosial. Hanya pada prinsipnya,pembuatan audit sosial harus diiringi itikad baik daripengguna maupun pemberi layanan, sehingga hasil audittidak berpihak kepada kepentingan salah satu saja. Demiuntuk mencapai tujuan di atas, paparan data secara lengkaplebih diutamakan, dari pada dekripsi data yang sifatnyaparsial.

- Identitas pengguna layanan tetap harus ditampilkan sepertiumur, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain.

- Data kuantitatif dengan digambarkan melalui angka, bisadengan teknik scoring atau ditunjukkan dalam bentuk

30


diagram deskriptif. Tim boleh menentukan kategori-kategoripenilaian. Misalnya: skor tertentu ditetapkan sebagai sangatbaik, baik, cukup maupun kurang. Sama dengan pemaparanhasil survei, deskripsi prosentase lebih disukai dari padajumlah riil dari sampel yang dipilih.

- Selain data-data yang bersifat deskriptif kuantitatif, datakualitatif juga penting untuk melengkapi ketercakupandata. Data ini akan bisa menambah lengkap dari sekedardeskripsi prosentase. Ibaratnya, setelah kita mengetahuidata kuantitatif, kemudian disusul pertanyaan-pertanyaanlain, maka data kualitatif akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tersebut. Manfaat data kualitatif yakni mem-ber evaluasi atas pelaksanaan layanan. Peristiwa, sikap,harapan, persepsi dan data-data yang bersifat subjektif hanyabisa dideskripsikan secara kualitatif.

- Kemudian yang tidak kalah penting yakni di bagian akhirperlu dituliskan bentuk rekomendasi dan saran perbaikan.Dalam kultur berfikir kita, penyelesaian (solution) menjadibagian penting yang ingin diketahui oleh penyedialayanan. Corak berfikir teknis cenderung menghindaripenjelasan yang sistematis,tetapi kemauannya langsungto the point pada penyelesaian persoalan. Rekomendasi dansaran menjadi penting dan sesuai untuk memenuhikebutuhan ini.

b. Mengkomunikasikan kepada stakeholders- Kita harus memiliki pandangan bahwa kegiatan audit

sosial harus memberikan manfaat kepada publik. Bukanhanya penerima layanan, tetapi juga membangun opinipublik sehingga publik bisa menjadi alat kontrol bagipelaksana pelayanan. Langkah-langkah ini perludilakukan agar kualitas pelayanan ke depan yang lebih baik.Dengan demikian perlu dipikirkan bagaimana publikasi yang

31

baik. Hemat penulis bisa dilakukan lewat media cetakmaupun media audio visual.

- Media cetak misalnya, temuan-temuan tim audit bisadikomunikasikan secara baik, sementara itu lewat mediaaudio visual misalnya dalam bentuk diskusi-diskusi.

7. Proses Audit Sosial Memperkuat Proses KonstituensiAnggota Parlemen

Kegiatan audit sosial yang dilakukan warga, baik yangberbentuk daftar masalah, pernyataan maupun data-data yangberbentuk angka maupun sosiologis sejatinya dapat digunakanuntuk disampaikan langsung kepada para pemangku kepentingankhususunya pemerintahan baik ekskutif maupun legislatif di daerah.

Khusus dalam hal ini, hasil-hasil proses audit sosial dapatdilakukan untuk disampaikan atau dinegosiasikan baikkeberatannya, penyelesaiannya maupun kembali untukmenyusun prioritas penyelesaian kepada anggota parlemen(DPRD) melalui konsep konstituensi diantara rakyat atau wargadengan anggota DPRD yang berada dalam wilayah daerahpemilihannya.

Kegiatan ini sebenarnya dapat dilakukan secara terusmenerus, konsisten dan periodik agar proses atau hasil audit sosialyang telah dilakukan oleh warga dapat dipastikan untukditanggapi dan dirancang alternatif-alternatif penyelesaiannya.

Adapun bentuk penyampaiannya kepada anggota DPRDadalah disampaikan disaat masa reses anggota DPRD yangdilakukan di daerah pemilihannya. Hal ini dilakukan adalahuntuk mendekatkan masalah-masalah yang dihadapi wargakepada anggota DPRD. Memang, sejatinya angota DPRD tidakboleh mengalienasi diri (mengasingkan diri) dengan masalah-masalah yang dihadapi warga apalagi di daerah pemilihannyasendiri. Dengan model seperti ini maka diharapkan masalah warga

32


yang disampaikan kepada anggota DPRD dapat diteruskan kepadapihak ekskutif atau dinas-dinas di lingkungan pemerintahan lalukemudian diikuti dengan pengawasan yang baik oleh anggotaDPRD. Dalam proses pengawasan seperti anggota DPRD dapatmelibatkan warga untuk memperkuat argumentasi factual dankondisi sosiologisnya.

Bab Tiga

Sekilas TentangAdvokasi Kebijakan

“Perjuanganku melawan penjajah lebih mudah, tidak seperti kaliannanti. Perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan bangsa

sendiri”.(Bung Hatta)

Belajar bersama tentang advokasi kebijakan publik

34


1. Apa yang dimaksud dengan Advokasi?Sebelum menjelaskan tentang teknis advokasi maka diawal

bab ini perlu disampaikan terlebih dahulu tentang apa itukebijakan. Secara sederhana istilah ‘kebijakan’ yang dimaksuddalam buku ini disepadankan dengan kata bahasa Inggris yaitu‘policy’ yang dibedakan dari kata ‘kebijaksanaan’ (wisdom)maupun ‘kebajikan’ (virtues). Nah, kebijakan publik adalah carabertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilankeputusan atau dengan pengertian lain yaitu kebijakan adalahsebuah ketetapan yang telah diberlakukan secara konsisten danberulang, baik dari yang membuatnya maupun yangmelakukannya. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwakebijakan publik adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan, menentukan cara-cara bertindakyang dilakukan oleh orang atau lembaga yang mempunyaikewenangan yang kemudian dibuat secara terencana dankonsisten untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut secara garisbesar tentang alur dan siklus dari kebijakan publik.

35

SEKILAS TENTANG ADVOKASI KEBIJAKAN

Secara umum konsepsi advokasi menurut pengertian dalamkamus mengatakan bahwa asal kata advokasi berasal dari kataAdvocate: yaitu, kegiatan-kegiatan untuk membela dengan aksibersimpati, aksi menggalang bantuan dan pertolongan, berupadukungan argumentasi yang dapat diterima oleh publik/ umumdari seorang yang membela, yang menjadi korban, atau dari or-ang–orang atau pihak lain yang mendukung alasan – alasankasus, termasuk dari pihak pengacara/ advokat.

Dari pengertian tersebut, maka advokasi dapat dilaksanakanoleh orang-orang/ kelompok masyarakat yang menjadi korbandengan dukungan pihak lain yang tidak hanya dari seorangpengacara/ advokat melainkan dukungan masyarakat, kaumburuh, politikus, kelompok–kelompok masyarakat di semualapisan. Namun idealnya, advokasi tetap dilaksanakan denganberbasis perjuangan dari kelompok masyarakat korban, yaknimasyarakat yang menderita dampak atas hak (asasi atau hukum)baik secara laten maupun manifes. Pendek kata kerja–kerjaadvokasi adalah kerja untuk menggalang dukungan sebanyak–banyaknya dari berbagai pihak untuk membangun kekuatanuntuk suatu tujuan tertentu.

2. Tujuan AdvokasiAdalah untuk mendapatkan komitmen pembelaan dan

pendampingan untuk menjamin hak-hak konstitusionalseseorang atau masyarakat secara demokratis dan adil. Karenadalam relasi kekuasaan antar aktor institusional, mestinya ada jembataninstitusional agar masyarakat dapat menentukan prioritas-prioritaskebijakan pemerintah yang dinyatakan dalam kebijakan.- Melakukan Perbaikan Substansi Kebijakan

Advokasi kebijakan dilakukan untuk mendesakkan perubahanatas nilai, ukuran dan kualitas kebijakan agar berpihak padamasyarakat sebagai obyek kebijakan.

36


- Melakukan Perbaikan Proses Penyusunan dan KeputusanKebijakanSebagai prasyarat agar kualitas kebijakan diatas, berpihakpada rakyat, maka harus didesakkan perubahan atas prosespenyusunan dan pengambilan keputusan kebijakan yangmelibatkan partisipasi masyarakat secara terbuka.

- Melakukan Perbaikan Pelaksanaan dan Pertanggung-jawaban KebijakanPenyimpangan dalam pelaksanan kebijakan dapatmenyebabkan kerugian akan ditanggung oleh masyarakat.Oleh karena itu, memantau pelaksanaan dan pertanggung-jawaban kebijakan penting dilakukan sebagai bagian dariadvokasi kebijakan.

- Mendorong Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat atasKebijakanPerubahan persepsi, pemahaman, penafsiran, reaksi dantindakan masyarakat yang melihat bahwa kebijakan adalahmilik para pejabat publik dan elit politik atau masyarakat saja.Pada dasarnya kebijakan adalah milik publik sehinggamasyarakat berhak untuk tahu dan berpartisipasi didalamnya.

- Mendorong Peningkatan Transparansi dan AkuntabilitasPemerintahanPerumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sangatlahrawan dengan banyaknya berbagai kepentingan yang masukdidalamnya. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagimasyarakat untuk terlibat dalam monitoring prosesperumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.

37


3. Bagaimana Advokasi Bisa dilakukan?Beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam melaukan advokasi:1

1. Mengumpulkan dan merumuskan isuIsu bisa diperoleh dari berbagai sumber, misalnya media

massa. Isu yang diangkat berkenaan dengan permasalahan

Komponen Penting Proses Advokasi Kebijakan

Publik

MAJU MENUAI TUJUAN Pencapaian Tujuan

KOMUNIKASI & PENDIDIKAN Pesan sampai kepada publik Pesan sampai kepada para pembuat

kebijakan Latihan dan keahlian khusus didapat Aliansi politik terbentuk

MOBILISASI AKSI Rencana terimplementasi Tindakan politik & hukum diambil Kelompok-kelompok yang terpengaruh

& tertarik mengambil langkah-langkah untuk mewujud-kan perubahan

STRATEGI Tujuan dan tuntutan yang jelas Aktivitas yang terorganisir Perencanaan aksi dan Jadwal

PENGETAHUAN TENTANG ISU Kejelasan isu pelanggaran hak asasi

manusia Analisa konteks politik dan hukum Kasus-kasus teraktualisasi Solusi terpilih Strategi terdesain

KEPEMIMPINAN & ORGANISASI Kemampuan mengidentifikasi dan

mempelopori upaya advokasi Kemampuan menginspirasi dan menarik

perhatian Kemampuan mengelola proses Kemampuan memobilisasi dukungan

dan melakukan aksi (riil)

KOMPONEN PENTING ADVOKASI

1 Tim CiBa. 2006. Teknik Analisis dan Advokasi Anggaran. Jakarta: CiBa dan FES,hal 22

38


masyarakat secara luas. Advokasi kebijakan bisa dilakukan olehsiapa saja. Aktivis Non Government Organization (NGO), kelompokmasyarakat korban, para peneliti lapangan, aktivis media dan lain-lain yang selama ini memiliki perhatian terhadap permasalahanburuknya lingkungan, timpangnya gender, terabaikannnya hak-haksipil, carut-marutnya pendidikan, lemahnya keberdayaan ekonomi,buruknya pelayanan umum, pertanian yang terbengkalai dan lain-lain dapat serta-merta turut dalam advokasi kebijakan publik.2. Menyiapkan alat sebagai bahan advokasi

Alat yang dimaksud bisa berupa data-data pendukung,misalnya aturan-aturan yang terkait (Undang-Undang, Perda,APBD), data-data dari hasil penelitian, analisis meupun dari hasilpelacakan. Bahan-bahan tersebut penting sebagai alat argumentasidalam melakukan advokasi. Oleh karena itu, advokasi kebijakanmemerlukan basis data dan informasi yang kuat, analisis yang tajamdan obyektif, kepekaan yang tinggi atas kebutuhan masyarakat daninput yang memadai atas kebijakan-kebijakan terdahulu.3. Mengidentifikasi aktor-aktor kunci

Aktor-aktor kunci bisa berasal dari eksekutif, legislatif, LSM,tokoh-tokoh dibelakang layar yang mempengaruhi kebijakan.4. Memetakan potensi dan ancaman

Analisis potensi dan ancaman penting dilakukan untukmembantu kita agar lebih siap dalam melakukan advokasi. Disamping itu, juga untuk mengoptimalkan sumber daya yang adauntuk untuk mencapai tujuan.5. Menentukan pilihan strategi/cara-cara advokasi

Apakah advokasi akan dilakukan dengan kooperatif(bekerjasama dengan para pengambil kebijakan) atau konfrontatif(tidak bekerjasama dengan pengambil kebijakan), apakah akanreaktif (merespon sebuah kebijakan). Pilihan metode yang bisadigunakan lobby, berkoalisi, kampanye, atau demontrasi danmenggunakan pendekatan hukum

39


6. Melaksanakan agenda advokasiAgenda advokasi dilaksanakan sesuai momentum dan

disesuaikan dengan jadwal yang telah direncanakan7. Melakukan monitoring (pemantauan) dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi penting dilakukan untukmenyusun ulang rencana yang telah dilaksanakan.

Langkah-langkah advokasi kebijakan

Dalam menyiapkan rencana advokasi maka sangat perluuntuk menentukan tentang target, siapa yang akan menjadi sekutudan siapa yang akan menjadi lawan. Tak kalah pentingnya dalamhal ini juga menentukan secara jelas siapa konstituennya atau siapayang akan diwakili atau diperjuangkan. Untuk itulah diperlukansebuah proses identifikasi siapa saja yang akan masuk dalamwilayah kerja advokasi atau dengan kata lain yaitu melakukanidentifikasi stakeholders.

Tahap 1 Mengumpulkan dan merumuskan

isu

Tahap 2 Menyiapkan Bahan/alat Advokasi

Tahap 3 Mengident ifikasi aktor-aktor kunci

Tahap 4 Memet akan potensi dan

ancam an

Tahap 5 Menentukan

strategi advokas i

Tahap 6 Melaksan akan

agenda advokasi

Tahap 7 Monitoring dan

Evaluas i

40


Tabel 2 : Identifikasi Stakeholder

4. Mengumpulkan Data dan InformasiBerbeda dengan riset akademis yang mementingkan

formalitas baku dalam proses dan hasilnya, riset untuk advokasianggaran publik lebih mementingkan manfaat praktis dari semuadata dan informasi yang dihasilkan.

Karena itu, riset advokasi kebijakan publik sebenarnya lebihmerupakan riset terapan (applied research), terutama dalam bentukkajian kebijakan (policy analysis). Tujuannya adalah untukmengumpulkan sebanyak mungkin data dan mengolahnya menjadiinformasi yang diperlukan untuk mendukung semua kegiatan laindalam proses advokasi; dalam rangka memilih dan merumuskanissu strategis, sebagai bahan legislasi, untuk keperluan lobbi dankampanye, dan sebagainya. Dengan demikian, semua data daninformasi hasil riset itu pada akhirnya perlu dikemas sedemikianrupa untuk berbagai keperluan praktis yang beragam tersebut. Datadan informasi yang sama, jika digunakan untuk keperluan melobipejabat pemerintah, misalnya, tentu saja memerlukan kemasan dancara penyajian yang berbeda jika digunakan untuk keperluanmenggalang dukungan langsung dan aktif dari berbagai pihak lainsebagai calon sekutu potensial, atau jika digunakan untuk keperluankampanye pembentukan pendapat umum.

TARGET SEKUTU LAWAN KONSTITUEN

Siapa memiliki kekuasaan untuk memenuhi tuntutan advokasi anda ?

Dapatkah anda menguasai mereka, kalau ya, dimana letak kekuatan anda

Siapa yang akan mendukung advokasi anda?

Apa yang akan diperoleh jika mendukung perjuangan anda?

Dimana letak kekuatan mereka dalam mempengaruhi target advokasi

Siapa yang memungkinkan akan menentang advokasi anda?

Apa yang akan mereka lakukan untuk menghambat anda

Seberapa kuatkah mereka?

Masalah siapakah yang anda perjuangka dengan advokasi ini?

Siapa yang akan diuntungkan dengan advokasi ini?

Bisakah anda melibatkan mereka dalam advokasi anda?

41


5. Cara Melakukan Advokasi Kebijakan PublikBagaimana advokasi dijalankan? Umumnya advokasi

dilakukan jika dalam satu wilayah terdapat satu ‘masalah’ atauada ‘potensi masalah’ yang menyebabkan perubahan-perubahanpada wilayah hidup rakyat. Masuknya satu investasi yangmengambil hak rakyat atas tanah adalah satu masalah. Rencanapengembangan wilayah menjadi satu areal industri, baik industrikeruk maupun agroindustri, pemukiman dan sebagainya, adalahpotensi yang akan menimbulkan masalah. Tahapan-tahapannyadapat kita lihat dalam diagram advokasi pada halaman berikut.

10 ELEMEN STRATEGI ADVOKASI1. Rumuskan masalah2. Kembangkan rangkaian tujuan san sasaran-

sasaran akhir3. Identifikasi target pemirsa yang dilibatkan4. Identifikasi kelompok lain yang terkena

dampak atau berpotensi terkena dampak darikampanye advokasi Anda

5. Formulasikan pesan advokasi danidentifikasikan media yang diperlukan untukmenyampaikan pesan kepada target pemirsa

6. Siapkan rencana tindakan dan jadwal kegiatan7. Identifikasikan sumber daya yang diperlukan :

manusia, keorganisasian, dan keuangan8. Masukkan dukungan dari pelaku utama, ormas

lain, masyarakat umum, pemerintah9. Identifikasi kriteria dan indikator pengawasan

dan evaluasi10. Menerima keberhasilan & kegagalan &

menentukan langkah berikutnya

42


Sekarang kita lepaskan dahulu setiap tahapan ini satu demi satuuntuk lebih memudahkan.

6. Menentukan Tujuan Perubahan KebijakanTujuan kegiatan advokasi adalah untuk melakukan perubahan

masyarakat ke arah yang lebih adil. Tentunya yang berdimensi padamasyarakat luas agar tidak terjebak pada kepentingan individu/golongan tertentu. Pada tingkat yang lebih konkret, perubahan ke

CARA MELAKUKAN ADVOKASI1. Tentukan Tujuan: Perubahan

Kebijakan (Struktur, Isi Meteri,dan Budaya)

2. Kumpulkan Data Awal

3. Buat Sikap

4. Bentuk Tim Inti

5. Galang Sekutu

6. Identifikasi Masyarakat

7. Lakukan Pengorganisasian

8. Buat Rencana Strategis

9. Mengemas Isu SemenarikMungkin

10. Ajukan Konsep Alternatif

11. Lakukan Litigasi

12. Lakukan Kampanye

13. Lancarkan Tekanan

14. Pengaruhi Para PemegangKebijakan

43


arah yang lebih adil ini menuju pada perubahan kebijakanpembangunan secara subtansi (isi), struktur, dan kultur/budaya.Subtansi berarti adalah isi kebijakan apakah mengarah padakeadilan. Struktur bermakna perangkat kelembagaan negara ditingkat manapun untuk dapat menegakkan hukum seadil-adilnya.Terakhir, budaya hukum bagaimana hukum menjadi landasan pijakbagi kehidupan masyarakat, bukan kekuasaan yang menjadilandasan pijaknya.

7. Membangun kesiapan masyarakat untuk memper-tahankan diri dari perubahan paksa

Maksud dari kalimat ini adalah kegiatan advokasi memilikitujuan di tingkat masyarakat untuk menciptakan kesiapanmasyarakat untuk mempertahankan diri dari perubahan paksa.Perubahan paksa yang dimaksud adalah perubahan dari luar diluar kehendak masyarakat, seperti masuknya investasi skala besaryang merebut ruang hidup rakyat, pemerintahan yang tidakdemokratis, pendidikan yang tidak kontekstual, bahkan agama yangmembangun cap-cap kafir. Perubahan paksa juga bermakna padaperubahan yang tidak dikehendaki. Kerusuhan sosial adalah salahsatu bentuk perubahan paksa. Sebuah kegiatan advokasi harusmampu menciptakan masyarakat yang dapat mengantisipasikondisi-kondisi macam ini. Oleh karena ada beberapa langkah-langkah awal yang diperlukan yaitu:a. Kumpulkan Data Awal

Awal mulanya sebuah advokasi secara umum terjadi karenaada masalah atau karena alasan “ada potensi masalah”. Sepertilahirnya kebijakan yang berdampak pada transformasi sosial atauperubahan nilai-nilai sosial, ekonomi dan politik rakyat. Dalamsituasi demikian, terjadi percakapan tentang konteks masalah yangmempertemukan orang per-orang, rakyat dengan rakyat atau rakyatdengan lembaga tradisional bentukan rakyat di kampung (sebagaiinstitusi kekuatan rakyat), rakyat dengan LSM dan atau lembaga

44


apapun yang datang dari luar. Pertemuan ini dapat terjadi melaluisuatu observasi lapangan, obrolan warung kopi atau dapat jugamelalui suatu pertemuan (survei, lokakarya, seminar dll, di berbagailevel).

Gambaran tentang situasi di atas ini sebenarnya terjadikomunikasi awal menuju suatu proses pengorganisasian. Hinggakini tidak ada metoda yang baku, namun masing-masing orangatau lembaga berhak menciptakan serta mengembangkan carapendekatan. Apapun bentuk aktivitas untuk mengawalinyasangat variatif, tergantung pada kreativitas organisernya, namunyang dibutuhkan yakni data awal untuk rumusan strategikegiatan.

Berikutnya adalah melihat dampak yang ditimbulkan akibatmasuknya aktor-aktor luar yang merupakan wilayah hiduprakyat, bagaimana kegiatan dari luar ini mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, sosialkemasyarakatan, lingkungan, dan banyak lainnya. Dengan melihatdampak, kita akan dapat mengungkapkan masalah yang munculsecara lebih jelas. Hal ini penting bagi kita dan masyarakat gunamenentukan sikap dan merumuskan argumen-argumen (alasan)atas sikap kita. Lingkungan, pengurangan wilayah kelola, kerentanansosial, ekonomi, pendidikan, kekerasan, beban kerja dan lainsebagainya.

Seorang kawan, yang juga penggiat kawakan, pernahmengungkapkan bahwa hal yang paling dasar dari sebuahkegiatan advokasi adalah informasi dan pengetahuan. Informasiyang dikumpulkan adalah informasi mengenai masalah ataukasus, maupun informasi-informasi lain dari berbagai pihak yangmendukung aktivitas untuk mencapai tujuan advokasi. Denganinformasi yang memadai kita dapat melakukan advokasi tidakhanya sekedar mengungkapkan masalah, tetapi lebih dari itu,argumen rasional pun dapat dibuat yang dapat menarikdukungan banyak pihak.

45


Di lapisan akar rumput, sebagai kelompok yang terkenamasalah, pengelolaan informasi yang memadai akan menjadi alatbantu kegiatan untuk menghasilkan peningkatan kesadaran,peningkatan kemampuan, dan perubahan perilaku dalammelakukan perubahan. Harapannya, masyarakat tidak hanyamenjadi garda depan aksi ataupun demonstrasi, tetapi jugamampu melakukan perencanaan bagi masa depannya sendiri, danmempertahankan agendanya di berbagai lapisan pengintervensi,pemerintah maupun investor.b. Buat Sikap

Usai kita mendapatkan informasi tentang masalah dan dapatmelihat apa yang sedang terjadi, maka berangkatlah kita padapenentuan sikap. Apa sikap kita melihat masalah tersebut,membela, setuju, atau tidak peduli. Sikap menentukan tindakankita berikutnya. Jika kita siap membela rakyat yang terkenamasalah, selanjutnya kita memulai tahap berikut dari kegiatanadvokasi.c. Bentuk Tim Inti

Yang disebut dengan tim inti adalah sekelompok orang atauorganisasi yang sedari awal memiliki sikap, tujuan, dan arahanyang sama dalam beradvokasi. Kesamaan sikap, tujuan, dan arahanini penting untuk diperhatikan mengingat seringnya terjadipenyusupan-penyusupan dari pihak lawan yang berbeda tujuandengan kita.

Tim inti dapat beranggotakan mesyarakat korban, ornopdengan sikap dan tujuan yang sama dengan masyarakat atauindividu-individu. Di dalam tim ini setiap informasi, dan perncananstrategi advokasi diolah bersama-sama dan saling terbuka.Kepercayaan amat perlu dibangun dalam tim inti. Tim intilah yangmenjadi pengatur setiap aktivitas advokasi baik di tingkat basis(akar rumput), hingga di tingkat pengambil kebijakan. Selain itu,tim inti bertugas menyusun strategi, dan argumen-argumen atassikap yang dipilih. Setiap tahap dari advokasi selanjutnya diatur,

46


dipantau, dan dievaluasi oleh tim inti. Tim inti sebaiknya tidak terlalubesar untuk memperlincah gerak, dan memudahkan koordinasi.

Pimpinan atau sekelompok pemimpin masyarakat korbanharus menjadi bagian dari tim inti. Mengapa? Karena merekalahyang menjadi korban ketidakadilan, ORNOP dan penggiat lainhanyalah fasilitator dan pendukung perjuangan masyarakatkorban. Masyarakat korban haruslah aktif dan bersemangatmemperjuangkan nasib mereka sendiri.

Tugas Tim inti adalah:1. Melakukan koordinasi atas seluruh aktivitas advokasi.2. Melakukan perencanaan strategis dan taktis advokasi.3. Menjadi pusat informasi dan analisis, baik situasi maupun

perumusan-perumusan argumen yang diejawantahkandalam bentuk makalah posisi, makalah ringkas, siaran pers,kampanye dsb.

4. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas seluruhpemantauan dan evaluasi atas seluruh aktivitas advokasi.

Dalam membentuk tim inti, gender harus menjadipertimbangan. Sedapat mungkin anggota tim inti seimbang antaralaki-laki dan perempuan, terutama sekali anggota tim darimasyarakat. Kita telah bersama-sama mengetahui lewatpenjelasan-penjelasan sebelumnya bahwa perempuan adalahkelompok yang paling menjadi korban dari sebuah konflik. Tanpamemasukkan perempuan tidak mungkin akan terakomodir,apalagi menuju keseimbangan hubungan gender jelas tidakmungkin tercapai.d. Galang Sekutu

Sekutu adalah kelompok-kelompok atau pihak-pihak lainyang memiliki sikap dan tujuan sama atas masalah yangdiadvokasi, tetapi tidak memiliki kepedulian khusus terhadapmasalah yang hendak diadvokasi. Siapapun yang sependapat

47


dengan sikap tim inti serta melakukan kegiatan sesuai denganstrategi yang disusun oleh tim inti. Jika sekutu ini masih berada diluar koordinasi tim inti, maka dia dapat dikoordinasi agar advokasiberjalan efektif. Sekutu dapat saja berbeda sikap menyangkut isuyang lain, yang penting pihak-pihak yang dianggap sekutu harusmemiliki sikap yang sama menyangkut masalah yang diadvokasi.e. Identifikasi Masyarakat

Siapa yang kita bela haruslah kita ketahui lebih dahulu.Kelompok masyarakat mana, jumlahnya berapa laki-laki danperempuan, bagaimana menerima dampak, bagaimana dampakitu berpengaruh pada laki-laki dan perempuan, dsb. Selain itu,informasi mengenai kehidupan masyarakat korban sebelum terjadikonflik juga amat penting untuk kita ketahui. Profesinya apa,struktur masyarakatnya, luas wilayah hak masyarakat, polaproduksi, dan banyak lainnya.

Pengidentifikasian masyarakat amatlah penting agar tidakterjadi kesalahan-kesalahan mendasar. Bisa jadi akibat salahmengidentifikasi masyarakat, justru kelompok-kelompok yangdahulunya penguasa dan penindas masyarakatlah yang kitabantu. Malah kelompok yang paling miskin dan rentan yang tidakteridentifikasi oleh para penggiat. Jika kelompok-kelompok palingmiskin dan rentan ini tidak dibela, kondisi mereka justru akansemakin buruk dan dapat menimbulkan masalah dikemudian hari.f. Lakukan Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah bagian yang paling vital dalamsebuah advokasi. Tanpa sebuah pengorganisasian di tingkat akarrumput, maka kegiatan advokasi menjadi hambar, tanpalegitimasi. Di titik inilah pemberdayaan masyarakat terjadi, baikdari segi pengetahuan, sikap, ketrampilan, bahkan jugapenyelesaian-penyelesaian perseteruan (konflik) internal terjadi.Titik kunci dari fungsi pengorganisasian kalangan akar rumput ataugrass root adalah membangun kesadaran masyarakat akan arti

48


penting dari pada kebijakan yang sedang diadvokasi.Pengorganisasian menyangkut banyak hal, mualai dari identifikasipersoalan, hingga mencari solusi alternatif. Pada tingkat yang lebihradikal, bisa jadi titik akhirnya adalah sebuah pemerintahan sendiri(self-governing). Dengan adanya kesadaran dari masyarakatselanjutnya akan berdampak pada peningkatan performencegerakan. Tetapi yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasianmasyarakat ini adalah jangan sampai tidak terjadi sebuah transferpengetahuan, akan lebih baik jika dalam kerja pengorganisasian iniadalah berdampak pada jangka panjang. Yaitu untuk masa-masayang akan datang masyarakat dapat melakukan advokasi kebijakanuntuk kepentingan dan pemenuhan hak-hak mereka secara mandiri.g. Buat Rencana Strategis

Setelah tim inti terbentuk dan data-data awal dianggap cukup,maka berikutnya adalah menyusun rencana strategis. Rencanastrategis adalah sebuah rencana jangka menengah, atau panjangyang digunakan sebagai acuan setiap kegiatan.

Meski kadangkala rencana strategis berjangka menengahatau panjang, bukan berarti tujuan yang ditetapkan bersifat umumdan retorik misalnya; menegakkan kedaulatan masyarakat atassumber daya alam. Tujuan advokasi harus lebih tajam dan lebihkonkret. Misalnya pencabutan Perda atau UU. Tapi lebih darimencabut, kegiatan advokasi juga harus mampu memberikanrekomendasi-rekomendasi alternatif.

Selain melakukan perubahan perencanaan strategis advokasiharus pula meliputi perencanan kegiatan akar rumput (situs)sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mastyarakat akarrumput. Aktivitas di akar rumput tentunya tetap memegangprinsip-prinsip advokasi yang artinya tidak menciptakanketergantungan masyarakat terhadap para pelayannya (ORNOP).

Rencana strategis dilakukan oleh tim inti harus bersifat lenturagar mudah mengantisipasi perubahan-perubahan mendadak pada

49


waktu-waktu tertentu. Setiap rencana harus tercatat dan memilikiindikator-indikator pencapaian serta memiliki alur kerja ataupentahapan. Jika tidak, akan sulit buat siapapun bahkan pelaksanaadvokasi sekalipun untuk melihat sampai di mana pekerjaanadvokasi telah dijalankan, keberhasilan maupun kegagalannya.h. Mengemas Isu Semenarik Mungkin

Setelah melakukan identifikasi persoalan dan merumuskantuntutan-tuntutan penyelesaian masalah, tahap berikutnyaadalah mengemas isu yang akan dilempar pada publik dalamrangka menggalang dukungan ataupun menekan pengambilkebijakan. Cara berkomunikasi yang baik akan menghasilkanhasil kerja yang efektif, karena itu isu mesti dikemas secara hati-hati dan tepat sasaran.

Dalam satu kasus, Freeport misalnya, isu yang muncul darikasus ini dapat bermaca-macam; pencemaran lingkungan,pelanggaran HAM, perampasan tanah, dan kekerasan terhadapperempuan. Isu-isu ini dapat dikemas sedemikian rupa, berbasisdata dan fakta untuk kemudian dilemparkan pada publik. Diantara banyak isu yang muncul, kadangkala dapat dimunculkanketerkaitan antara satu isu dengan isu yang lain. Misalnya isupelangaran HAM dan kekerasan terhadap perempuan, ataulingkungan dan kesehatan, dan banyak lainnya.

Beberapa penggiat mengatakan, isua haruslah fokus dan tidakboleh terlalu banyak, sedapat mungkin hanya satu agar pekerjaanadvokasi tidak bias kemana-mana. Tetapi pengalaman yang lainmengatakan bahwa pada satu kasus, isu-isu yang muncul dapatdipergunakan semua atau sebagian tergantung kreativitas dankecerdasan tim dalam mengemasnya. Tetapi isu yang kita kemasjuga harus memberikan gambaran akan dampaknya terhadapmasyarakat luas. Dampak ini harus bisa menjadi pertimbangan bagisemua pihak apakah isu yang kita tawarkan akan mendapatdukungan atau tidak, karena hal itu juga sangat mempengaruhiproses-proses advokasi kebijakan yang sedang kita lakukan.

50


i. Ajukan Konsep AlternatifDalam advokasi jangka panjang, sering ditemukan bahwa

persoalan yang dialami masyarakat berakar pada kebijakan yangtidak memihak masyarakat, dan lingkungan hidup. Kebijakaninilah yang berusaha dirubah dalam kegiatan advokasi. Tetapi,menuntut pencabutan satu kebijakan tidaklah cukup dalamadvokasi. Lebih dari itu, sebuah kegiatan advokasi selayaknyamampu menghasilkan konsep alternatif kebijakan.

Bagaimana menghasilkan konsep alternatif? Konsepalternatif dapat dikembangkan dari banyak hal, mulai daripenelitian, studi dokumen, studi kasus, perbandingan dengannegara lain dan sebagainya. Model penelitiannya pun bermacam-macam, dari penelitian konvensioanal hingga penelitian partisipatif.Karena rumit dan harus mampu menangani persoalan jangkapanjang, konsep alternatif tidak mungkin dikembangkan hanya olehtim pelayan (ORNOP) saja. Keterlibatan pihak-pihak lain sebagainarasumber, perangkum, penyusun draft kebijakan, amatlahdiperlukan. Pihak-pihak ini bisa jadi para akademisi, para ahlihukum, ahli lingkungan dsb. Reputasi penyusun konsep alternatifsering menjadi pertimbangan, karena itu para pelayan (ORNOP)juga harus mampu bertarung dengan para ahli ini dalammengembangkan konsep alternatif.

Konsep alternatif yang baik tentu saja adalah konsep yangberpihak pada kelompok-kelompok yang lemah. Tetapi tidak bisajuga bahwa kemudian sebuah konsep alternatif kental denganpernyataan-pernyataan retorik dan slogan-slogan. Sebagaipelayan rakyat, seharusnya kita menyadari bahwa rakyatmemiliki pengetahuan-pengetahuan tertentu yang sering tidakdipahami para ahli maupun akademisi. Tugas pelayan disini adalahmenterjemahkan pengetahuan-pengetahuan baik tentang ekologi,tata ruang, sistem sosial yang dirasa cocok kepada pihak-pihak yangterlibat dalam penyusunan konsep alternatif. Karena itu, keahliandan ketrampilan menggali pemahaman rakyat tentang alam dan

51


hubungannya dengan manusia serta menterjemahkannya dalamberbagai bahasa, baik itu akademik, maupun kebijakan menjadipenting bagi para pelayan.j. Lakukan Litigasi

Pada satu kasus, adakalanya diperlukan satu pertarungandi meja hijau misalnya masyarakat menggugat perusahan ataupemerintah. Hal ini kadang-kadang diperlukan jika memangsecara hukum satu kasus layak dimejahijaukan. Pertimbanganmenuju pada aktivitas litigasi didasarkan pada: secara hukumrakyat dapat menang di pengadilan, memberikan pemahamanmasyarakat tentang proses pengadilan yang sering memihakpenguasa dan pengusaha, menunjukkan keberanian padapenguasa bahwa apa yang dilakukan oleh penguasa dapatdinyatakan tidak benar oleh pengadilan.

Litigasi tidak semata-mata menggugat pemerintah, tetapi jugaharus disiapkan seandainya dalam aksi-aksi masyarakat ditangkapoleh aparat kepolisian atau militer. Di sini perangkat pengacaraberperan untuk membela anggota masyarakat yang ditangkapberkaitan dengan advokasi yang dilakukannya. Pada penangkapantanpa prosedur atau penyiksaan saat pemeriksaan misalnya,pengacara masyarakat dapat mengajukan pra peradilan agarmasyarakat dinyatakan bebas atau penahanan ditangguhkan.k. Lakukan Kampanye

Setelah semua data dikumpulkan, dianalisis, dan isu-isustrategis dirumuskan tahapan yang dilakukan adalah kampanye.Kampanye dilakukan melalui media-media massa yang ada sepertikoran, radio dan televisi. Jika kekuatan memang memadai kampanyedapat dilakukan dengan membangun media-media alternatif sepertiselebaran, poster, stiker, leaflet, factsheet, postcard, kaos, pangungmusik, dsb. Tujuan kampanye adalah mensosialisasikan masalahyang diadvokasi kepada masyarakat luas. Lebih jauh lagi, kampanyedigunakan untuk menggalang solidaritas terhadap kita para pelakuadvokasi.

52


Agar kampanye berjalan efektif, pemilihan isu danpengemasannya harus tepat, demikian juga caranya. Sasarankampanye haruslah dibaca dengan jelas. Untuk masing-masingsasaran kadang kala kita perlu membangun media tersendiri.Kalangan ORNOP atau para penggiat mungkin cukup dengansurat dukungan, tetapi untuk masyarakat banyak diperlukanmedia-media lain seperti poster, leaflet, selebaran, bahkan film.Yang pasti, berkampanye tidaklah mudah dan tidak bisasembarangan, apalagi jika kita mengharapkan dukungan nyatadari setiap sasaran kampanye. Kampanye memerlukan strategitersendiri dalam advokasi. Pada beberapa kasus, misalnya isuperempuan di Jakarta, tim advokasi bahkan bekerja sama denganinsan periklanan untuk merancang strategi kampanye dan media.l. Lancarkan Tekanan

Pemegang kebijakan tidak akan melakukan perubahan tanpadibujuk atau ditekan. Karena itu, segala bentuk tekanan harusdiciptakan. Tekanan dapat berbentuk demonstrasi atau unjukrasa, surat protes, hingga ke boikot atau pendudukan. Setiapaktivitas tekanan memiliki dampak dan resiko tersendiri.Pemerintah atau pengusaha tidak mungkin bergerak meskiditekan lewat opini. Tim advokasi harus mampu membacakelemahan dan titik-titik rawan yang dimikili pihak lawan. Saattitik-titik rawan dan kelemahan ini terbaca, tekanan yang efektifdapat dilakukan.

Pengalaman membuktikan bahwa tekanan yang paling kuatadalah ketika mampu menghentikan jalannya satu operasi.Misalnya, pemblokiran jalan atau pendudukan kawasanpertambangan atau perkebunan, atau penerbangan mampumenghasilkan tekanan agar pemerintah dan perusahaanbernegosiasi/berunding dengan masyarakat. Walaupun demikian,tekanan model ini mengandung banyak resiko. Mulai daripenangkapan hingga ke bentuk kekerasan fisik seperti pemukulan,intimidasi, hingga penembakan terhadap massa pelaku aksi.

53


Tekanan pada lokasi-lokasi produksi akan semakin efektif jikadidukung kampanye di berbagai tingkat kebijakan, mulai daritingkat II hingga nasional. Akan sedikit sia-sia jika suatu aksi dilapangan tidak diikuti kampanye dan lobby di berbagai tingkattadi. Tanpa sistem koordinasi dan informasi yang kuat, aksi dilapangan hanya akan di ketahui sedikit orang tanpa membawadampak apapun terhadap kebijakan.m. Pengaruhi Para Pemegang Kebijakan

Perubahan kebijakan tidak dapat dilakukan jika pemegangkebijakan tidak mau untuk mengubahnya. Karena itu, kegiatanadvokasi berupaya membujuk, dan menekan pemegang kebijakanagar menciptakan kebijakan sesuai dengan keinginan rakyat.Pemegang kebijakan bukanlah anak kecil yang bisa disuruh-suruh,bukan juga kerbau yang harus dipecut agar bergerak. Tetapi yangpasti, dia punya telinga, mata dan mulut karena itu dia bisamembaca, melihat dan mendengar.

Pemegang kebijakan perlu diajak bicara mengenai kasus yangdiadvokasi. Pembicaraan bisa dilakukan melalui lobby, seminar,audiensi, dengar pendapat, dan lain sebagainya. Satu hal yang perludiperhatikan adalah tidak semua orang bisa dicaci maki oleh oranglain. Kritik harus dilakukan, namun menarik perhatian pemegangkebijakan terhadap hal yang kita advokasi amatlah penting. Karenaitu, mengungkap permasalahan secara logis dalam berbagai surat,makalah posisi, hingga tatap muka menjadi penting. Jangan biarkanterjadi debat kusir, atau saling ngotot untuk hal-hal yang tidaksubstansial.

Untuk mempengaruhi pemegang kebijakan, sebaiknyadiserahkan pada orang tertentu untuk menghindari pengecapanatau antipati, karena pemegang kebijakan tersinggung olehaktivitas kampanye. Pendekatan pribadi, kemanusiaan ataupunilmiah, penting dilakukan pertama kali untuk menarik perhatian.Setelah pemegang kebijakan tertarik, maka dia tinggal digiring kearah yang kita inginkan.

54


Sumber: Roem Topatimassang, 2000, Merubah Kebijakan Publik, Insist Press

Bab Empat

Prinsip-prinsip Kerelawanan dalamPengelolaan Pusat Informasi Publik

(PIP)

Manusia yang paling lemah adalah yang tidak mampu mencari teman,namun yang lebih dari itu ialah orang yang mendapatkan banyak teman

tetapi menyia-nyiakannya” (Ali bin Abi Thalib r.a)

Melakukan dialog dengan siswa dan orang tua serta guru dalam rangka ingin mengetahuimasalah utama yang dihadapi dalam pendidikan

56


1. Kerelawanan dan Panggilan Jiwa Pada umumnya kerelawanan sebenarnya muncul dari

kegiatan di masyarakat yang tumbuh atas prakarsa dan niatmasyarakat itu sendiri. Norma masyarakat atau tepatnya yangmemunculkan dan menggerakkan untuk menjadi relawan dalamkerja-kerja sosial.

Kata “relawan” sering kali ditemukan pada kehidupan sosialmasyarakat. Momentum pristiwa sosial, sebut saja gempa diYogyakarta, membutuhkan tenaga relawan untuk membantu danmengatasi persoalan tersebut. Dalam konteks ini kerelawananlebih cenderung pada seseorang yang rela memberikan; ide, harta,tenaga dan bahkan nyawa, untuk membantu mereka yangmengalami masalah.

Berbicara tentang relawan, sebenarnya tidak ada literaturyang jelas mendefinisikan kata relawan. Akan tetapi, secara garisbesar relawan adalah pihak-pihak yang memberikan sumbangantenaga, pikiran, pengetahuan dan keahliannya kepada pihak lainyang membutuhkan, untuk mencapai sebuah tujuan.

Pada dasarnya fitrah individu adalah kebaikan, makamenjadi relawan merupakan salah satu cara untuk menyalurkankecenderungan individu kepada kebaikan melalui aksi nyata yangmemberikan manfaat bagi pihak lain.

Pekerjaan menjadi seorang relawan sebenarnya lebihberdasarkan pada pertimbangan untuk melakukan sebagai kerjakemanusian. Seringkali dikatakan menjadi seorang relawan itusebagai sebuah panggilan jiwa.

2. Siapa saja yang berhak menjadi Relawan?Secara kodrati manusia merupakan makhluk sosial.

Manusia sebagai makhluk sosial sudah barang tentu tidak bisahidup dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain.Ketidakmampuan manusia hidup dengan sendiri tersebut,

57

PRINSIP-PRINSIP KERELAWANAN DALAM PENGELOLAAN PUSAT INFORMASI PUBLIK

menginspirasikan bagi dirinya untuk berinteraksi dan bergauldengan sesama manusia.

Kecenderungan manusia untuk hidup dan bergaul secarabersama-sama sudah muncul sejak nabi adam. Alkisah ketikaBapak manusia di dunia (nabi Adam) diciptakan oleh Tuhan,kondisi psikologis nabi Adam pada waktu itu merasa kesepian.Sekian lama nabi adam hidup dengan kesepian tersebut, nabiAdam lalu merenung dan berkeinginan untuk hidup secarabersama. Kemudian keinginan nabi adam diciptakanlah olehTuhan berupa Hawa. Tujuannya, agar adam tidak merasakesepian dan merasakan keinginannya untuk hidup bersama.

Kisah Bapak manusia di dunia (nabi adam) tersebut, secaratersirat menunjukkan bahwa manusia sebagai mahluk sosial tidakbisa hidup dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Sifat salingmembantu secara sukarela sesama manusia merupakan prilakuyang sangat mulia di mata tuhan dan masyarakat. Karena prilakutersebut secara tidak langusng akan mengangkat harkat danmartabat sebagai manusia.

Berbicara tentang kesukarelaan, maka dalam kehidupansehari-sehari kita sering jumpai orang yang membantu oranglain tanpa mengaharapkan imbalan, baik berupa tenaga, waktu,pikiran bahkan harta. Perwujudan prilaku tersebut dalamkonteks kemanusiaan merupakan sifat seorang relawan.

Hakikatnya rasa kerelawanan sudah menjadi bagian yangtidak terpisahkan dari sifat semua manusia. Hanya saja rasakerelawanan itu akan muncul bergantung pada manusia itusendiri. Karena diri manusia itu sendiri yang akan melakukannyaatu tidak. Jadi berdasarkan gambaran diatas, dapat disimpulkanbahwa semua manusia yang terlahir ke Bumi mempunyaikesempatan untuk menjadi seorang relawan.

58


3. Prinsip-prinsip membangun kerelawanan sosialOrganisasi sosial semakin mempunyai tantangan yang sangat

luas dalam menghadapi permasalahan sosial. Kondisi ini tentunyamembutuhkan sumber daya manusia (human resource) yang kuat.Akan tetapi, kondisi organisasi sosial sendiri tidak mampumembiayai sumber daya manusia (human resource). Dampaknya,organisasi sosial tersebut tidak berjalan secara maksimal danbahkan ada yang perlahan-lahan hanya tinggal nama.

Guna menjawab persoalan tersebut, salah satu caranyaadalah dengan membangun atau memperluas gerakankerelawanan sosial. Gerakan kerelawanan sosial ini bisa munculdari semua elemen masyarakat. Sehingga diharapkan kedepangerakan kerelawanan sosial ini tumbuh ataupun bermunculandi setiap zona tempat mereka tinggal. Apabila gerakankerelawanan ini sudah tumbuh dengan kuat di beberapa zona,maka ini akan memudahkan bagi organisasi sosial untukmembangun kerja-kerja sosial.

Munculnya gerakan kerelawanan sosial di setiap zonatersebut sudah barang tentu menjadi bagian dari kekuatan sebuahorganisasi sosial. Hanya saja bagaimana cara merawat danmenyusun kerja-kerja sosial secara bersama dengan organisasisosial dan relawan tersebut. Untuk itu, ada prinsip-prinsipkerelawanan sosial yang harus terinternalisasikan dalam diriseorang relawan;

- Sebagai seorang relawan sudah saharusnya memberikanmanfaat kepada masyarakat.

- Relawan tidak mendapatkan imbalan gaji- Kerelawanan adalah pilihan berdasarkan kesadaran- Kerelawanan merupakan sarana bagi individu ataupun

kelompok untuk menangani persoalan kemanusian.- Kerelawanan bukan pengganti untuk pekerjaan bergaji.

59


- Kerelawanan memperhatikan hak, martabat dan budayaorang lain.

- Kerelawanan menganjurkan hak asasi manusia dankesetaraan.

Berdasarkan prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwaprinsip kerja kerelawanan bukan sebuah pekerjaan hobi danuntuk kepentingan pribadi. Artinya, pekerjaan relawan tidak bisaditinggalkan begitu saja ketika ada hobi yang lain maupun adapekerjaan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, ketikaseseorang berkhidmat menjadi seorang relawan maka sudahseharusnya seseorang tersebut “menghibahkan” waktu danpikirannya untuk kepentingan kemanusiaan.

Dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusian, seorangrelawan sudah seharusnya memiliki tiga sikap yaitu; keterbukaan,kebersamaan dan kemitraan. Pertama, Sikap keterbukaan adalahsikap mental yang berkembang secara bertahap, tidak datang tiba-tiba. Artinya seorang relawan harus bersedia untukmendengarkan orang lain dan pendapat orang lain. Kedua, Sikapkebersamaan, didasarkan atas keyakinan bahwa pemecahanmasalah secara bersama selalu lebih baik dari pada dipecahkansendiri. Dengan kebersamaan, relawan dapat mengetahuikelemahan dan kelebihan masing-masing relawan ataupun or-ang lain. Untuk itu, relawan perlu memupuk untuk bersikapbersama dengan yang lain untuk saling membantu. Ketiga, Sikapkemitraan, seorang relawan harus memandang orang lain sebagaimitra, sebagai sahabat. Perbedaan pendapat yang datang darimitra diterima sebagai memperluas wawasan dan oleh karenanyaperbedaan pendapat adalah hikmah.

4. Kekuatan organisasi sebagai media perjuangan

Kekuatan organisasi sebagai media perjuangan sudah sejaklama tercatat dalam pernyataan (asyar) sahabat Ali R.A yaitu;kebenaran yang tidak teroganisir akan terkalahkan oleh kebatilan

60


yang teroragnisir. Pernyataan ini memberikan semangat bagi kitabersama bahwa organisasi adalah salah satu instrument yangcukup penting dalam melakukan perjuangan kemanusian.

Difinisi organisasi secara sederhana adalah prosespembentukan serta pengelompokan kerja, mendefinisikan danmendelegasikan wewenang maupun tanggung jawab danmenetapkan hubungan- hubungan dengan maksud untukmemungkinkan orang-orang bekerjasama secara efektif dalammenuju tujuan yang ditetapkan.

Seorang pakar bernama Herbert G. Hicks mengemukakandua alasan mengapa orang memilih untuk berorganisasi:a. Alasan Sosial (social reason), sebagai “zoon politicon “ artinya

mahluk yang hidup secara berkelompok, maka manusia akanmerasa penting berorganisasi demi pergaulan maupunmemenuhi kebutuhannya.

b. Alasan Materi (material reason), melalui bantuan organisasi,manusia dapat melakukan tiga macam hal yang tidak mungkindilakukannya sendiri yaitu: Pertama, dapat memperbesarkemampuannya. Kedua, dapat menghemat waktu yangdiperlukan untuk mencapai suatu sasaran, melalui bantuansebuah organisasi. Ketiga, dapat menarik manfaat daripengetahuan generasi-generasi sebelumnya yang telahdihimpun.

Berbicara tentang alasan-alasan manusia ikutberorganisasi, sebaiknya kita melihat beberapa studi kasus yangterjadi di Malang Raya. Setiap musim penerimaan siswa baru ataupenerimaan peserta didik baru (PPDB) selalu terjadi kasuspungutan liar di sekolah. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan Malang Raya(MCW, FMPP, LBH Pos Malang, PP Otoda, Walhi Malang) tahun2012 di temukan sebanyak 56 varian modus pungutan liar.Ironisnya, temua hasil monitoring yang terjadi pada tahun 2012

61


tersebut lebih banyak modus variannya di timbang tahun 2011 yanghanya 25 varian. Proses penyelesaian dan pendampingan kasustersebut dilakukan secara bersama-sama dan terorganisir secarabaik.

Kasus lain pula yang terjadi di Kota Malang, ada beberapaproses penyelesaian yang dilakukan tidak melalui instrumenorganisasi. Artinya, proses penyelesaian dan pendampingan kasusdilakukan secara mandiri, tanpa melibatkan orang lain.Akibatnya, kerja-kerja yang dilakukan bak pemadam kebakaran.

Kedua proses penyelesaian kasus tersebut yang terjadi diKota Malang bisa dijadikan pelajaran bagi kita bersama. Pertama,Apabila proses penyelesaian masalah dilakukan dengan sendiri,maka sangat melelahkan dan tidak efisiensi waktu. Kedua, prosespenyelsaian yang teroragnisir dengan baik mampu membangunkesadaran kritis publik secara meluas. Sehingga dengan semakinbanyaknya publik yang sadar akan ketertindasannya, makasemakin banyak pula pejuang-pejuang kemanusian yang akanmuncul di daerah.

Kemunculan pejuang-pejuang baru tersebut bisamemberikan kekuatan dan semangat baru bagi organisasi.Apabila kekuatan yang luar biasa ini dikelola dengan baik sebagaimodal sosial (social capital), maka kekuatan tersebut cukup luarbiasa untuk menekan kebijakan pemerintah yang tidak berpihakkepada rakyat.

Munculnya kekuatan yang luar biasa sebagai modal sosialyang dikelola dengan baik tersebut, terbukti pernah di lakukanForum sosial dunia (World Social Forum) di Porto Alegre Brazil.

Porto Alegre bukan nama sebuah tim sepak bola. Ia namaibu kota Negara Bagian Rio Grande do Sul, Brasil. Ini adalahkawasan yang relatif kaya, namun hingga 1981 sepertigapenduduknya tinggal di kampung-kampung miskin.

62


Pada 1964-1985 kota ini terkenal sebagai pusat perlawananatas rezim militer di Brasil. Aksi ini melibatkan berbagai asosiasirukun warga dan serikat buruh. Saat Forum Sosial Dunia (FSD)digelar, kota ini dipimpin oleh Olivio Duta, tokoh Partai Buruh.Di Kota ini, masyarakat dilibatkan dalam pengambilan kebijakanpublik. Hasilnya, kemiskinan ditekan, pendidikan pendudukmembaik. Kondisi di porto alegre ini, tampak bahwa prosesdemokrasi bisa lebih bermakna ketika kekuatan sosial dan aktorpolitik sebagai agen-agen perubahan menjadi satu.

Pembuktian tersebut, di Porto Alegre di Brazil, memberikaninspirasi bagi kita bahwa kekuatan publik apabila dikelola denganbaik sebagai gerakan sosial, maka akan terbangun sebuahpelembagaan gerakan sosial.

Berbicara Porto Alegre di Brazil tentu berbeda dengankondisi di ibu pertiwi. Contoh di Kota Malang hampir sebagianbesar proses penyusunan APBD di Kota Malang yang senilai 1,2Triliun dikelola tanpa melibatkan publik. Model partisipasi wargadalam penyusunan kebijakan pemerintah hanya menjadi alatseremonial saja. Artinya, aspirasi warga tidak di jadikan acuanuntuk menyusun dan memutuskan kebijakan.

Ironisnya, kota Malang sebagai agen kota Pendidikan diJawa Timur menjadi kota biaya pendidikan yang paling mahal diJawa Timur. Situasi ini seharusnya menjadi renungan bersamauntuk membangun gerakan publik melalui intrument organisasidalam memperjuangkan hak-hak kemanusian.

Apabila seseorang terdiam ketika melihat ketidakadilan,maka seseorang tersebut sebagai manusia telah meruntuhkannilai-nilai kemanusiaan yang sudah terpatri dalam dirinya.

5. Cara-cara mengelola pusat informasi publik (PIP) untukmasyarakat

Pusat informasi publik (PIP) ataupun berlabel pospengaduan, dalam konteks ini, dikategorikan sebagai media untuk

63


berkumpulnya masyarakat yang mempunyai visi dan pandangansama untuk memperjuangkan hak-hak kemanusiaan. Untuk itu,pusat informasi ini bisa disebut sebagai organisasi untukmendengarkan dan menyampaikan informasi kepada wargaataupun kepada publik.

Ide untuk membentuk pusat infromasi publik berawal darikondisi masyarakat yang sangat kesulitan untuk mengawasi,memonitoring dan memantau kinerja pemerintah. Ide ini pulasebenarnya berkangkat dari grand ide besar yaitu Keterbukaaninformasi publik (Freedom of Information (FoI) dan audit sosial (so-cial audit). Berangkat dari dua ide tersebut, MCW sebagai lembagayang menginisiasi, membentuk PIP. Keberadaan PIP ini untukmengawasi dan mengaudit kinerja pemerintah daerah (ekseutif,legislatif dan yudikatif).

Idealnya, pusat informasi publik sebagai media untukmeningkatkan kapasitas masyarakat, ada disetiap kelurahanwarga. Karena adanya pusat informasi di setiap warga ini mampumenjadi corong ataupun lokomotif gerakan masyarakat sekitar.Sehingga mimpi mendirikan pusat informasi publik di setiapdaerah ini menjadi percontohan untuk membangun pelembagaangerakan sosial.

Pengelolaan pusat informasi publik (PIP) akan menjadilokomotif gerakan apabila di kelola dengan baik. Model pengelolaanPusat informasi dikelola dengan keswadayaan dan sumber daya yangmengelola berprinsip pada kerelawanan (volounterism).

Pengelola pusat informasi adalah semua warga masyarakatyang berprinsip;

- Menjujung tinggi nilai-nilai kemanusian.- Berprinsip pada kerelawanan.- Tidak menerima dana dari objek pantau.- Ketika melakukan pendampingan kasus harus berdua.- Mengahargai perbedaan pendapat sesama relawan.

64


- Pengambilan keputusan ditentukan oleh semua relawan dimekanisme rapat.

Dalam mengelola pusat infromasi harus ada pembagiantugas. Tujuannya, untuk membangun mekanisme pengambilankeputusan dan distribusi kerja yang jelas. Secara sederhanapengelola pusat informasi di bagi menjadi empat bagian:

- Koordinator

Secara fungsional koordinator bertugas sebagai pemimpinuntuk mengkoordinasikan kerja-kerja advokasi di pusat informasipublik. Pengambilan kata koordinator ini, secara filosofis hanyamempunyai fungsi mengkoodinir semua pengelola pusatinformasi. Artinya, pengambilan keputusan pusat informasiberada pada mekanisme rapat.

- AdminPengelola admin berfungsi untuk mendokumentasikan

semua surat masuk maupu keluar dan mendokumentasikanterkait kerja-kerja advokasi yang akan maupun sudah dilakukan.

- Tim AnalisisFungsi Tim analisis ini bekerja pada sektor kerja-kerja

penelitian (riset) dan data terkait bahan yang akan digunakan untukmelakukan advokasi. Tim ini menjadi tumpuan sebagai penguatdalam kerja-kerja pusat infromasi publik. Dikatakan demikian,karena dalam melakukan kerja advokasi sangat membutuhkan data.

- Tim advokasiTim advokasi berfungsi sebagai media untuk melakukan

gerakan untuk merebut ruang publik. Model advokasi yangdigunakan biasanya berbentuk pengorganisasian, pendampinganmaupun kampanye.

65


Walaupun dalam mekanisme pengelolaan pusat infromasi dibagi menjadi empat bagian, akan tetapi pada dasarnya kerja-kerjaadvokasi pada gerakan sosial di lakukan secara bersama-sama(kolektif). Artinya, saat melakukan pendampingan semuanyaberposisi sama.

Keberadaan pusat informasi publik di haarapkan mampumelakukan pengawasan, negosiasi, dan lobi untuk mendorongkebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat (pro poor).Sehingga Pusat informasi ini menjadi kelompok penekan baru(new pressure gorup) dalam membangun demokrasi lokal yangtranparan, akuntabel dan partisipatif.

Bagan 1. Model Relasi Pengelolan Pusat Informasi Publik

Pengelola

PIP

Masyarakat

MCW

DPRD/ Eksekutif

Support informan

1. Advisor 2. Penguat capacity masyarakat 3. pendampingan

1. Negosiator 2. Fasi lit ator 3.Penghubung 4. Supervisi

Pengawas Lobby Negoisasi

Pengawas Lobby Negoisasi

1. Pendukung 2. Pengaduan 3. Analisis bersama

1.Koordinatr 2. Admin 3. Analisis 4. Advokasi

66


Berdasarkan bagan 1 di atas, digambarkan model pusatinformasi publik yang akan difasilitasi oleh organisiasi pemerintah(ORNOP) sebut saja Malang Corruption Watch sebagai lembagayang menginisiasi terbentuknya Pusat Infromasi Publik (PIP),lebih cenderung untuk memfasilitasi, dan mensupervisi PIPsebagai kelompok penekan baru (new presure group). Fasilitas dansupervisi yang diberikan bisa berbentuk peningkatan kapasitaspengelola pusat informasi publik.

Walaupun Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) ataupunMCW sebagai lembaga yang memfasilitas dan mensupervisi PusatInformasi Publik, posisi kedua PIP dan MCW mempunyaikedudukan yang sama. Artinya, model komunikasi yang dibangunantara pusat infromasi publik dengan pemerintah (Eksekutif,Legislatif dan Yudikatif) mempunyai kesamaan dalam melakuankerja-kerja advokasi dengan lembaga Malang Corruption Watchsebagai lembaga yang menginisiasi terbentuknya PIP.

Kesamaan model komunikasi kedua organisasi tersebutterletak pada proses memengaruhi atau menekan kebijakanpemerintah. Artinya, kedua organisasi (PIP yang dinisiasi sebagaikelompok penekan baru maupun MCW yang menginisiasinya)mempunyai fungsi yang sama yaitu; pengawasan, lobi dan negosiasiterhadap Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Begitu pula dalam kerja-kerja advokasi, baik PIP maupunMalang Corruption Wach, tetap saling bersinergis untukmelakukan pendampingan, dan peningkatan kapasitasmasyarakat. Artinya keberadaan dua organisasi (PIP yangdiinisiasi sebagai kelompok penekan baru maupun MCW yangmenginisiasinya) ini tidak ada yang lebih superior maupun yanginferior. Hanya saja dalam proses awal pembentukan pusatinformasi publik (PIP), MCW sebagai lembaga yang menginisiasilebih banyak untuk memfasilitasi dan mensupervisi.

Terciptanya pusat informasi publik ini diharapkan tidakhanya menjadi tempat advokasi; pengaduan keliling maupun usulan

67


kebijakan terhadap pemerintah. Akan tetapi, PIP juga menjadi me-dia informasi, belajar bersama, bank data dan bahkan menjadiperpus bagi warga sekitar. Sehingga pusat informasi informasi (PIP)menjadi pusat gerakan sosial guna membangun kesadaran kritismasyarakat sekitar.

Adapun tahap-tahap pembentukan pusat informasi sebagai berikut;- Membangun Kesadaran

Dalam proses menginisiasi terbentuknya pusat informasipublik (PIP), maka hal pertama yang harus dilakukan olehinsiator adalah membangun kesadaran masyarakat atau warga.Tujuannya agar masyarakat atau warga sadar akanketertindasannya dan untuk melawan.

Instrumen (cara) yang biasa digunakan untuk membangunkesadaran publik melalui forum-forum yang sudah ada di warga.Melalui forum tersebut diharapkan dapat mengidentifikasimasyarakat atau warga yang siap menjadi relawan danmelakukan kerja-kerja advokasi di pusat informasi publik (PIP).- Meningkatkan Kapasitas (Capacity Building)

Tahap ini dilakukan setelah teridentifikasi warga ataumasyarakat yang siap menjadi relawan untuk mengelola pusatinformasi publik. Peningkatan kapasitas atau pengetahuandiberikan bagi warga yang siap menjadi pengelola pusat informasi.

Walaupun pengetahuan yang diberikan berdasarkankebutuhan masyarakat dalam mengelola pusat informasi publik(PIP), akan tetapi ada pengetahuan dasar yang harus diketahuioleh masyarakat (relawan) yang akan mengelola PIP;

1. Analisis Dampak Kebijakan Publik.2. Pengorganisasian.3. Teknik Audit Sosial.4. Kerelawanan (Volounterism).5. Teknik Pengelolaan Pusat Informasi Publik (PIP).

68


- Pendampingan (Advokasi)Tahap pendampingan merupakan bagian yang harus

dilakukan dalam melakukan proses advokasi. Karena tahap inibagian yang sangat penting dalam proses terbentuknya pusatinformasi publik. Adanya proses pendampingan kasus yangdilakukan secara terus menerus, diharapkan terbentuknya pusatinfromasi publik secara alamiah.

Terbentuknya pusat informasi publik yang secara alamiah,akan memunculkan rasa kerelwananan dan kswadayaan wargauntuk terlibat dalam proses-proses pendampingan.

Adapun proses-proses pendampingan yang harus dilakukanoleh masyarakat sebagai berikut;

1. Diskusi Kasus2. Investigasi Kasus3. Analisis Kasus4. Membuat kronologi Kasus5. Menentukan Strategi Advokasi.a. Langkah Hukum (Litigasi)b. Langkah Non Hukum (Non Litigasi)6. Monitoring Kasus

6. Strategi Membangun Pelembagaan Gerakan Sosialpada Pusat Informasi Publik (PIP)

Model pengelolaan pusat informasi publik (PIP) denganberprinsip pada nilai-nilai kerelawanan (volounterism) akanmemberikan kekuatan ataupun modal sosial (social capital) dalammembangun gerakan sosial.

Apabila pusat informasi publik ini tumbuh di setiapkecamatan, bahkan di tingkat kelurahan dan dikelola dengan baik,maka kemunculan PIP ini menarik untuk dijadikan media untuk

69


membangun gerakan rakyat secara massif. Karena kemunculanpusat infromasi publik (PIP) di beberapa tempat akanmempercepat dan memeperluas kesadaran kritis masyarakatuntuk menekan ataupun melawan kebijakan pemerintah yangtidak memihak pada rakyat. Kesadaran kritis rakyat yang meluasdan bermetamorfosis menjadi gerakan sosial (sosial movement) akanmenjadi lebih baik apabila di inisiasi menjadi model pelembagaangerakan sosial.

Bagan 2. Model Pelembagaan Gerakan Sosial Pada PIP

Model pelembagaan gerakan sosial pada bagan 2 inimenggunakan sistem kerja yang dilaksanakan dengan mekanismepenawaran (supply) dan penawaran (demand). Artinya, apabilasalah satu PIP membutuhkan informasi, maka PIP yang lainberkewajiban memberikan informasi yang dibutuhkan oleh PIPyang membutuhkan. MCW sebagai lembaga yang menginisiasiterbentuknya PIP ini menjadi Clearing House (CH) ataupun tempatlingkar belajar untuk memfasilitasi PIP dan masyarkat.

MCW

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

70


Mekanisme kerja dalam design clearing house (CH) yangmenjadi salah satu model pelembagaan gerakan sosial, diharapkankedua organisasi (PIP maupun MCW yang menginisiasinya)mampu menjadi organisasi yang secara bersama-sama dan salingbersinergis dalam mengawal, mendampingi, dan memonitoringpersoalan demokrasi di tingkat Lokal.

DAFTAR PUSTAKA

A Cockcroft, N Andersson, K Omer, N. Ansari, A. Khan, UUChaudhry S Saeed, 2005, Social Audit of Governance andDelivery of Public Service, Pakistan 2004/05, National Re-port: Summary

Clary-Reich &Vanselow, Advocacy on Appeal, west group, 2001

Heryanto, Bambang, 2011, Roh dan Citra Kota, Surabaya: BrilianInternasional

Hesti Puspitosari, dkk, 2011, Filosofi Pelayanan Publik, Malang:Setara Press dan Jaringan Nasional Masyarakat PeduliPelayanan Publik

Jo Hann Tan dan Roem Topatimassang, Mengorganisir Rakyat,Insist Press, 2003.

M. Vivekananda Dr. S. Sreedharan Malavika Belavangala , SocialAudit Of Public Service Delivery In Karnata, Public AffairsCentre, Bangalore, India

Roem Topatimasang, Merubah Kebijakan Publik, Insist, 2000

Sirajuddin, dkk, 2012, Hukum Pelayanan Publik BerbasisPartisipasi & Keterbukaan Informasi, Setara Press

Working the System, by Public Interest Advocacy Centre, 1997

Documents

PANDUAN AUDIT SOSIAL DAN ADVOKASI KEBIJAKAN …mcw-malang.org/wp-content/uploads/2014/09/panduan-audit-sosial1.pdf · panduan audit sosial dan advokasi kebijakan publik yang berbasis