PANDANGAN PROFESI BIDAN SERTA REKOMENDASI PERBAIKAN KEBIJAKAN

TERKAIT BELANJA STRATEGIS JKN

Pengurus Pusat Ikatan Bidan IndonesiaJl. Johar Baru V/D13, Johar Baru Jakarta PusatTelp. 021-4247789, 4226043 Fax. 021-4244214email : ppibi@ibi.or.id Website : www.ibi.or.id

Dr. Emi Nurjasmi, M.Kes

http://www.ibi.or.id/

KEDUDUKAN BIDAN DALAM UU NAKES

BIDAN sebagai profesi

Care Provider (penyedia layanan kesehatan)memiliki peran yang sangat strategis dan sangat unik. Bidanmemposisikan dirinya sebagai MITRA PEREMPUAN &

MASYARAKATTerutama dalam memenuhi kebutuhan perempuan dalam menjalani kehidupan reproduksinya serta Bayi dan Balita

melalui asuhan holistic dan berkesinambungan serta fokus pada childbearing and childrearing (continum of care)Bidan SEORANG AGEN PEMBAHARUsangat dekat

dengan masyarakathidup ditengah-tengah masyarakatberperan dalam memberdayakan perempuan

dan masyarakat

Renfrew et al The Lancet - 23 June 2014DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60789-3

Permenkes 1464 Tahun 2010ttg Registrasi dan Praktek Bidan

RUANG LINGKUP PRAKTIK BIDAN

Mengacu pada filosofi, asuhan kebidanan berfokus pada:

promosi kesehatan,

upaya pencegahan,

asuhan pada ibu pra hamil dan hamil,

pertolongan persalinan normal,

asuhan post partum,

bayi dan balita,

kesehatan reproduksi perempuan & KB

deteksi komplikasi pada ibu dan anak dan melaksanaan asuhan kegawatdaruratan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan,atau

merujuk untuk kasus risti dan komplikasi

Peran Bidan Sesuai Kewenangan (sesuai Permenkes No 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik

Bidan)

1. KEWENANGAN MELEKAT/ATRIBUTIK

Pelayanan kesehatan ibu; Pelayanan kesehatan anak; serta Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan Keluarga Berencana

2. Kewenangan bidan yang menjalankan PROGRAM PEMERINTAH

3. Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang TIDAK MEMILIKI DOKTER

Untuk dapat melaksanakan kewenagan tsb dibutuhkan ketarampilan minimal D3

Permenkes No 71 Tahun 2013tentang Pelayanan Kesehatan Pada JKN

(1)penyelenggara pelayanan kesehatanmeliputi semua fasilitas kesehatan yangbekerjasama dengan BPJS Kesehatan berupaFasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)dan Fasilitas Kesehatan Rujukan TingkatLanjutan (FKRTL)

(2) Fasilitas Kesehatan tingkat pertama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

puskesmas atau yang setara;

praktik dokter;

praktik dokter gigi;

klinik pratama atau yang setara; dan

Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara.

Pasal 8 (1) Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat dokter berdasarkan

penetapan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan praktik bidan dan/atau praktik perawat untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka pemberian pelayanan kebidanan di suatu wilayah tertentu, BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan praktik bidan.

(3) Persyaratan bagi praktik bidan dan/atau praktik perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:

Surat Ijin Praktik (SIP);

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

perjanjian kerja sama dengan dokter atau puskesmas pembinanya; dan

surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan

Jaminan Kesehatan Nasional.

(1) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk pelayanan medis mencakup:

kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;

kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan;

kasus medis rujuk balik;

pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama;

pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter; dan

rehabilitasi medik dasar.

Ps. 17

TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATUSNON KAPITASI , Permenkes 59/2014 (Revisi69/2013)

PELAYANAN KESEHATAN TARIF

1 Pemeriksaan ANC ( Paket Min 4 kali ) 200.000

2 Persalinan Normal 700.000

3 Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dan emergency dasar 750.000

4 Pemeriksaan PNC/neonatus 25.000

5 Pelayanan tindakan paska persalinan (mis placenta manual)175.000

6 Pelayanan pra rujukan pd komplikasi kebid & neonatal 125.000

7 Pelayanan KB pemasangan IUD/Implant dan Suntik

100.00015.000

8 Penanganan komplikasi KB paska persalinan 125.000

9 MOW / MOP 350.00012

Pertmenkes No 99/2015 (Revisi PMK 71/2013) Ps 32 A:Terhadap pelayanan non kapitasi yg diberikan oleh jejaring faskes, BPJS membayarkan langsung klaim pembiayaan pelayanan tsb kepada jejaring faskes

PP No. 47 tahun2016Ttg Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pasal 4

(1) Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan; pusat kesehatan masyarakat;

klinik;

rumah sakit;

apotek;

unit transfusi darah;

laboratorium kesehatan;

optikal;

fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional.

Pasal 4 (penjelasan)

Yang dimaksud dengan "tempat praktik mandiri tenaga kesehatan" adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien/klien.

Berdasarkan data terlihat 87% ibu hamil memilih bidan untuk periksa kehamilan. Dan >50% di Praktik Mandiri Bidan (PMB)

Source: RISKESDA 2013

PERAN BIDAN DLM PELAYANAN KIA & KB

Based on profession/care provider Based on health services

PERTOLONGAN PERSALINAN

63% persalinanoleh NAKES

ditolong olehBidan Praktik

Mandiri (BPM)

Source: RISKESDA 2013

PELAYANAN KB

54.6% Pelayanan KB dilayani olehBidan Praktik

Mandiri(BPM)

Source: RISKESDA 2013

Sebaran Jumlah Aggota Bidandi Indonesia

Total Jumlah Bidan Indonesia yang memiliki STR 448,783 Bidan sumber : MTKI

JUMLAH PRAKTIK MANDIRI BIDAN (PMB)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

PMB PMB-FKTP

40000

14968

14.968PMBdi20ProvinsiYANGBERJEJARINGDENGANFKTP(SUMBER:IBI_OKTOBER2016)

Trend PENAMBAHAN ANGGOTA

PERKEMBANGAN MOU BPJS DENGAN PRAKTEK MANDIRI BIDAN

TAHUN 2016

100 % 27 % 58 %97 %47 % 17 %

BERSAMBUNG

PERKEMBANGAN MOU BPJS OLEH BIDAN DELIMA TAHUN 2016

23 % 50%18 %64 % 21 %

PERKEMBANGAN MOU BPJS OLEH BIDAN DELIMA TAHUN 2016

78 % 23 %

BERSAMBUNG

GAMBARAN BD YG SDH MOU BPJS

N= 13 Provinsi

Pelayanan MKJP olehBidan Delima Tahun 2013-2014

Provinsi MKJP 2013 MKJP 2014

DKI Jakarta 3672 6412

Jawa Barat 5301 15601

Jawa Tengah 4518 3343

DI Yogyakarta 6927 5365

Jawa Timur 23422 10211

Total 43840 40932

www.data.bidan-delima.org

Rata-rata BD melayani kontrasepsi 1100 per tahun,Rata-rata BD, 92 kontrasepsi per bulan (2013-2014)

Tantangan Bidan dalam Berjejaring dengan BPJS

Beberapa FKTP termasuk Puskesmas Tidak BersediaBerjejaring dengan Bidan

Besaran Tarif belum sesuai dengan biaya operasional(Pemerintah dan Swasta sama)i

Mekanisme Pelaporan dan Pembayaran

(Kartu BPJS tidak aktif lagi setelah mendapat pelayanan)

Adanya pemotongan jasa yang diterima oleh bidan dariFKTP

Adanya pemotongan yang ditentukan oleh PERDA karenadianggap sebagai pemasukan daerah

A message from Ban Ki-moon State of World Midwifery (SoWMy), 2014

The midwifery workforce, within a supportive health system, can support women and girls to prevent unwanted pregnancies, provide assistance throughout pregnancy and childbirth, and save the lives of babies born too early. A Universal Pathway,

A Womans Right to Health