PANDANGAN MUHAMMADIYAH TERHADAP NIKAH SIRRI …... · diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. ... Nikah seperti ini yang umum dilakukan di indonesia disebut

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

PANDANGAN MUHAMMADIYAH TERHADAP NIKAH SIRRI DALAM

KORELASI HUKUM ISLAM

(STUDI KASUS DI MASYARAKAT KECAMATAN KUNDEN

KABUPATEN BLORA)

Penulisan hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna

Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

AFERA YOGA KURNIA

NIM : E1106080

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2011


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)




KABUPATEN BLORA)

Oleh

AFERA YOGA KURNIA

E1106080

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan

Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, Juli 2011

Dosen Pembimbing

Mohammad Adnan, SH., M.Hum

NIP.195407121984031002


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)




KABUPATEN BLORA)

Oleh

Afera Yoga Kurnia

NIM. E1106080

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada

Hari : Jumat

Tanggal : 22 Juli 2011

DEWAN PENGUJI

1. ( Agus Riyanto, S.Ag, M.Hum) : ............................................................

Ketua

2. ( Zeni Litfiah, S.Ag, M.Ag ) : ............................................................

Sekretaris

3. ( Mohammad Adnan, SH., M.Hum ) : ............................................................

Anggota

Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H, M.Hum

NIP : 195702031985032001


commit to user

iv

MOTTO

”Dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang terhadap kedua

orang tuamu. Dan doakanlah (untuk mereka) : ” Wahai Tuhanku,

kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara aku

dengan sayangnya pada waktu aku masih kecil”

(QS. Al Isra’ : 24)

“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah keadaan suatu

kaum, kecuali jika mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(QS. Ar Ra’du : 11)

“Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan

mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizqi dari arah

yang tiada disangka-sangka”

(QS. Ath-Tholaaq)

“Berbaktilah pada kedua orang tuamu selagi masih bisa, karena kecewa

yang akan kalian dapatkan jika kalian telah ditinggalkan beliau”

(Penulis)

“Jangan pernah memandang orang dari fisiknya saja namun dekatilah

mereka jika kamu ingin tahu siapa sebenarnya mereka”

(Penulis)


commit to user

v

PERSEMBAHAN

Karya yang jauh dari kata sempurna ini,

Penulis persembahkan untuk :

* Dzat yang Maha Besar, Allah SWT,

tempat kumempercayakan segalanya, pemberi nikmat, berkah dan

rahmat yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan lancar…

* Rasulullah saw,

yang telah menunjukkan jalan lurus bagi umat manusia…

* Ibuku Sri Utami (Alm) dan Bapak Sadji Sumarno, yang

tercinta, yang selalu menyayangiku dengan tulus, menjagaku,

memotivasiku, dan memberikan yang terbaik untukku hingga aku

menjadi dewasa. Semoga kasih sayang, rahmat dan hidayah Allah

SWT senantiasa tercurah atas mereka berdua serta untuk Ibuku

tercinta ditempatkan ditempat yang mulia disisi-NYa Amin Amin Ya

Robbal Alamin…

* “Masku Andri dan Istrinya mbak Vara, mbakku Silvi dan suaminya

mas Sarif, Rury Kistiantari, adikku tercinta dik Inta dan

keponakanku Ara” yang selalu menjadi memotivasi diriku agar tidak

mudah terjatuh dan putus asa serta terimaka selalu menjadi

penghibur dalam hari-hariku…


commit to user

vi

* Semua sahabatku, kalian merupakan suatu kekayaan yang tak ternilai

harganya, yang selalu ikhlas berbagi suka dan duka, terimakasih…

PERNYATAAN

Nama : Afera Yoga Kurnia

NIM : E1106080

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul


KORELASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI MASYARAKAT

KECAMATAN KUNDEN KABUPATEN BLORA) adalah betul- betul karya

sendiri. Hal – hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini

diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari

terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi

akademik berupa pencabutan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari

penulisan hukum (skripsi) ini.


Yang membuat pernyataan


commit to user

vii

Afera Yoga Kurnia

NIM. E1106080

ABSTRAK

Afera Yoga Kurnia, E1106080. 2011.PANDANGAN MUHAMMADIYAH

TERHADAP NIKAH SIRRI Dalam KORELASI HUKUM ISLAM (STUDI

KASUS di MASYARAKAT KECAMATAN KUNDEN KABUPATEN

BLORA). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana nikah sirri ditinjau

dari Hukum Islam serta mengetahui pandangan Muhammadiyah terhadap nikah

sirri yang telah terjadi di masyarakat Kecamatan Kunden Kabupaten Blora.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif..

Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan

data yang digunakan berupa wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh

kemudian dianalisis dengan menggunakan cara teknis analisis kualitatif. Teknik

analisis kualitatif adalah pendekatan yang digunakan oleh penulis dengan

mendasarkan pada data-data yang dinyatakan oleh responden secara lisan atau

tertulis dan juga perilaku secara nyata kemudian diteliti dan dipelajari sebagai

suatu yang utuh.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil bahwa nikah

sirri yang terjadi dalam masyarakat kunden menurut hukum islam telah terpenuhi

syarat yaitu, bukan muhrim, bukan dari saudara dekat dan harus seiman, terpenuhi

rukunnya yang mana rukun pernikahan tidak terdapat dalam Al-Quran dan

Sunnah namun rukun ini merupakan pendapat para ulama yaitu, adanya mempelai

laki-laki, mempelai perempuan wali (HR. Baihaqi), saksi (HR. Tirmidzi)., dan

ijab qabul pernikahan seperti ini sah menurut agama. Artinya nikah sirri yang ada

dalam masyarakat kecamatan kunden ini tidak dilakaukan secara sirri yang berarti

sembunyi, sedangakan menurut pandangan Muhammadiyah nikah sirri yang saat

ini terjadi dalam masyarakat Kecamatan Kunden adalah nikah yang telah

memenuhi rukun dan syarat nikah namun tidak dicatatkan oleh petugas pencatatan

nikah setempat. Nikah seperti ini yang umum dilakukan di indonesia disebut

sebagai nikah sirri, menurut pandangan para tokoh muhammadiyah pernikahn

seperti ini tidak sah karena nikah sirri ini hanya bertumpu pada syariat semata


commit to user

viii

tanpa mempedulikan ketentuan yang lain yaitu aturan yang dibuat oleh

pemerintah yang mana pemerintah disini sebagai ”ulil amri” (An-Nisa [4]: 59),

yang mana menurut aturan nikah sah sesuai dengan Undang-Undang No. l Tahun

1974. Dalam hal ini pencatatan nikah diperlukan sebagaimana terdapat dalam ayat

yang berisiakan pencatatan utang piutang (QS. Al-Baqarah : 282), dalam tujuan

pernikahan juga dibutuhkan sebagaimana dalam (QS. Ar-Rum [30]:21). Namun

dalam pernikahan sirri lebih banyak mudharatnya dan tidak terpenuhi dari tujuan

pernikahan tersebut, sehingga para tokoh muhammadiyah menolak nikah sirri dan

enganggap nikah tersebut tidak sah bersarkan ketentuan tersebut.

Kata kunci : pandangan muhammadiyah, nikah sirri, hukum islam

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT

karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul: “PANDANGAN

MUHAMMADIYAH TERHADAP NIKAH SIRRI DALAM KORELASI

HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI MASYARAKAT KECAMATAN

KUNDEN KABUPATEN BLORA)” ini tepat sesuai waktu yang telah

direncanakan.

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-

syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta..

Tentunya selama penyusunan penulisan hukum ini, maupun selama penulis

menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, tidak sedikit

bantuan yang penulis terima baik moril maupun materiil dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini ijinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang

setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan,

semangat, doa, saran dan kritik kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan

penulisan hukum ini, dengan segala rendah hati, penulis mengucapkan

terimakasih kepada:


commit to user

ix

1. Ibu Prof.Dr. Hartiwiningsih, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret.

2. Bapak Mohammad Adnan, SH.M,.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum

Masyarakat sekaligus selaku pembimbing Penulisan Hukum penulis.

Terima kasih atas kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan

sehingga penulisan hukum (skripsi) ini dapat terselesaikan dengan baik

dan tepat waktu.

3. Bapak Harjono, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik penulis dan

ketua program Non Reguler terimakasih atas saran dan bimbingan bagi

penulis selama menempuh pendidikan strata satu ini, serta segala

dukungan dalam penulisan hukum ini.

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

atas segala dedikasinya terhadap seluruh mahasiswa termasuk Penulis

selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

5. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah

banyak membantu segala kepentingan Penulis selama Penulis menempuh

studi di Fakultas Hukum UNS Surakarta.

6. Kepada segenap pengurus Muhammadiyah Kabupaten Blora, Bapak H.

Sarto, S.pdI, Bapak H Puger Alqodri, Bapak Drs. Rustam, Bapak M

Sholeh Spd dan Bapak Sukemi S.Ag terimakasih atas kesediaan waktunya

yang diberikan dalam penelitian hukum ini.

7. Kepada Bapak M. Thohir, M.Ag selaku Penghulu dan Bapak Wasto selaku

petugas pembantu pencatat nikah Kelurahan Kunden yang bersedia

memberikan waktunya dalam penelitian hukum ini.

8. Bapakku Sadji Sumarno, yang selama ini selalu memberikan doa, kasih

sayangnya hingga saat ini.

9. Almarhum Ibuku tercinta Sri Utami yang selama masih hidup selalu

mendoakanku, memberikan cinta, kasih sayangnya sampai akhir hayatnya

dan ridho yang menjadi kekuatan, ketabahan serta bekal penulis dalam


commit to user

x

setiap menjalankan kehidupan ini agar belajar ikhlas dan tabah menerima

segalanya cobaan ini..

10. Kakak-kakakku tercinta Mas Andri, Mbak Vara, Mbak Ipi dan Mas Sarif

yang telah memberikan perhatian dan dukungan baik moril maupun

materiil kepada penulis.

11. Adikku tercinta, Dik Inta yang selalu menemani, baik suka maupun duka

selama ini karena telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi

ini.

12. Rury Kistiantari “Kis” yang selalu memberikan doa, motivasi dan

semangat pada penulis hingga menyelesaiakan penulisan hukum ini.

13. Temanku gondrek dan mbak mawar yang selalu menghibur bila susah,

terimakasih karena telah mengajari untuk bekerja dan bertahan hidup

selama di Solo.

14. Teman-teman kos anso , masindo (Arip, Yayan, Weli, Wawan, Mey, Dita,

Prima, Grecy dan Husen, Dimas, Ajeng ), anak Scoter Sebelas Maret yang

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, Team Sakit Kunduran, angkatan

2006 Non Reguler, teman-teman kuliah terimakasih atas setiap waktu yang

kita habiskan bersama, dan semua pihak yang membantu dalam penulisan

hukum.

15. Vespa tua yang sudah delapan tahun setia mengantar dengan tenaga tuanya

dan menemani penulis tiap saat serta kemanapun pergi.

16. Semua pihak yang telah membantu terselesaikanya seluruh proses

penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Terimakasih atas dukunganya selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari

sempurna, baik dari segi materi maupun penulisan dan pembahasanya, hal ini

karena manusia tidak bisa lepas dari kesalahan dan kekhilafan serta keterbatasan


commit to user

xi

materi, waktu, pengetahuan, serta kadar keilmuan dari penulis. Oleh sebab itu,

penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik yang bersifat membangun untuk

menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini.

Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua,

terutama untuk penulisan, kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum.

Amin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Penulis


commit to user

xii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... .... i

HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... .... ii

HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... .... iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN...... ..................................... .... v

HALAMAN PERNYATAAN............................................................................ vi

ABSTRAK .................................................................................................... .... vii

KATA PENGANTAR .................................................................................. .... viii

DAFTAR ISI ................................................................................................. .... xii

DAFTAR GAMBAR.......................................................................................... xv

LAMPIRAN....................................................................................................... xvi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ........................................................... ..... 1

B. Perumusan Masalah ................................................................. ..... 3

C. Tujuan Penelitian ..................................................................... ..... 4

D. Manfaat Penelitian ................................................................... ..... 4

E. Metode Penelitian..................................................................... ..... 5

F. Sistematika Penelitian .............................................................. ..... 7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritik……………………………...……………........ 10

1. Tinjauan umum tentang Muhammadiyah. ..........…................. 10

a. Pengertian Muhammadiyah……………………………… 10

b. Dasar pokok ajaran Muhammadiyah…………………...... 10


commit to user

xiii

c. Sifat Muhammadiyah ……………………………………. 12

d. Dasar amal usaha Muhammadiyah………………….…… 13

2. Tinjauan umum tentang nikah sirri …..................................... 13

a. Pengertian nikah.......…………………………………….. 14

1) Dasar nikah yang terdapat dalam

ayat Al-Quran …………………………………...…. 14

b. Tujuan dan hikmah nikah……………………………….. 16

c. Rukun nikah dan syarat nikah ……………………….…. 19

d. Hukum nikah ………………………………………….. 20

e. Pengertian nikah sirri secara umum………………….… 22

3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam................................. 24

a. Pengertian Hukum Islam.................................................. 24

b. Ciri-ciri Hukum Islam …………………………………. 25

c. Sumber Hukum Islam...................................................... 25

B. Kerangka Pemikiran…………………………………….……… 26

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian ............................................................................ 28

1. Nikah Sirri ditinjau dari Hukum Islam ………………………. 28

a. Nikah sirri ditinjau dari Hukum Islam menurut

para tokoh Muhammadiyah dan Kantor Urusan Agama... 28

2. Pandangan Muhammadiyah Terhadap Nikah Sirri…………….. 30

a. Pendapat Bapak H Sarto S. PdI

selaku Majelis Tarjih Pimpinan Daerah

Muhamammadiyah Kabupaten Blora…………………… 30

b. Pendapat H. Puger Alqodri selaku

Ketua Umum Pimpinan Cabang

Muhammadiyah Kecamatan Blora ……………………... 31

c. Pendapat Bapak Sukemi S. Ag………………………….. 31

d. Pendapat bapak Drs. Rustam………………………...….. 32

e. Pendapat dari bapak M. Sholeh Spd………………….…. 32


commit to user

xiv

f. Pendapat bapak M Thohir, M.Ag selaku

Pengurus Kantor Urusan Agama Pandangan

Muhammadiyah terhadap Nikah Sirri............................... 33

B. PEMBAHASAN............................................................................ 34

1. Nikah Sirri ditinjau dari Hukum Islam....................................... 34

a. Nikah sirri ditinjau dari Hukum Islam menurut

para tokoh Muhammadiyah dan Kantor Urusan Agama .. 34

2. Pandangan Muhammadiyah terhadap Nikah Sirri ……………. 43

a. Pendapat Bapak H Sarto S. PdI selaku

Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhamammadiyah

Kabupaten Blora………………………………………… 44

b. Pendapat H. Puger Alqodri selaku Ketua

Umum Pimpinan Cabang Muhammadiyah

Kecamatan Blora……………………………………….... 49

c. Pendapat Bapak Sukemi S. Ag…………………………... 51

d. Pendapat bapak Drs. Rustam…………………..………… 53

e. Pendapat dari bapak M. Sholeh Spd……………………... 54

f. Pendapat bapak M Thohir, M.Ag selaku

Pengurus Kantor Urusan Agama Pandangan

Muhammadiyah terhadap Nikah Sirri................................ 55

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan………………………………………………………. 63

B. Saran…………………………………………………………... 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


commit to user

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran............................................................. 26


commit to user

xvi

LAMPIRAN

Lampiran I Surat Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret

Lampiran II Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Urusan Agama

Kabupaten Blora

Lampiran III Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Pimpinan Daerah

Muhammadiyah Kabupaten Blora

Lampiran IV Surat Keterangan Riset dari Kantor Kecamatan Kunden

Kabupaten Blora


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini sebagian orang beranggapan perkawinan

merupakan suatu perjanjian yang dapat dengan mudah diganti-gantikan serta

dilepaskan ikatanya apalagi dikalangan arti-artis selebriti tanah air kita. Dapat

digambarkan sebagai sebuah mainan yang dapat dibongkar pasang dengan

mudahnya dan apabila sudah tidak sesuai dapat digantikan dengan mainan yang

baru. Naluri manusia akan kesenangan dunia inilah yang membuat mereka

melakukan hal diatas dengan senang hati. Sesungguhnya terhadap hal diatas telah

dibekali oleh Allah SWT semenjak dia lahir kedunia, yaitu naluri terhadap lawan

jenis bisa dikatakan sebagai syahwat terbesar yang ada dalam setiap manusia.

Kecenderungan ini sebelumnya telah difirmankan dalam Al-Quran ketika Allah

SWT menempatkan kecintaan laki-laki kepada wanita dan juga kecintaan wanita

akan lelaki, mendahului kecintaan manusia kepada yang lainnya, Allah SWT

berfirman yang artinya “ Dijadikan indah pada ( pandangan) manusia kecintaan

kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang

banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan

sawah ladang. Itulah kesenangan hidup didunia; dan disisi Allah-lah tempat

kembali yang baik (surga)” (QS Ali-Imran[3] :14).

Adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut menyebabkan

adanya hubungan yang lebih bersifat khusus antara laki-laki dan perempuan yang

menyebabkan dibentuknya suatu rumah tangga atas dasar suatu pernikahan guna

melanjutkan keturunan sehingga terbentuklah suatu keluarga yang besar (family).

Hubungan khusus antara manusia yang berlainan jenis dikenal oleh masyarakat

sebagai hubungan dalam “perkawinan” (Chandrawila, 2001: 22).

Sesuai dengan pembahasan diatas, dalam hal ini islam meletakkan aturan

terhadap penyaluran libido seksual dengan mensyariatkan perkawinan sebagai

bentuk penghalalan sesuatu yang sebelumnya diharamkan karena perkawinan


commit to user

2

merupakan perjanjian suci yang dapat mengikatkan hubungan antara laki-laki dan

perempuan, dengan perkawinan yang sah, maka hubungan suami dan istri yang

asal mulanya dilarang syariat menjadi boleh untuk dilakukan, namun jika

perkawinan ini tidak sah menurut syari‟at maka kelanjutan dari hubungan seksual

itu sama halnya dengan kita melakukan perzinaan. Karena sudah menjadi satu

kebenaran untuk melakukan sebuah akad yang sah untuk terpenuhinya tujuan

perkawinan yang hakiki sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah

SWT, sebagaimana tercantum dalam (QS.Ar-Ruum[30] : 21) yang artinya “ Dan

di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah. Dia menciptakan untukmu isteri

dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya,

dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Allah SWT menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan

sebagaimana firman Allah SWT yang artinya sebagai berikut: “ Dan segala

sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran

Allah” (QS.Adz-Dzariyat[51]: 49). Diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

merasa tentram kepadanya, setelah dijadikan di antara kamu rasa kasih sayang

(mawadah wa rahmah). Sedangkan dalam (QS. Ar-Rum[30] : 21), mengandung

arti bahwa sudah barang mestinya ini sebagai garis yang tidak dapat dipungkiri

lagi karena manusia ditakdirkan untuk mencintai lawan jenisnya karena tidak ada

naluri yang lebih indah dari pada pertemuan antara lelaki dan perempuan untuk

memadu kasih dengan berujung pada perkawinan yang sah dan sesuai dengan

aturan syariat islam. Perkawinan selalu menarik perhatian banyak orang dan

bukan sekedar karena didalamya ada pembahasan mengenai seksualitas yang

selalu ingin dibicarakan namun lebih dari itu Islam memandang perkawinan

sebagai suatu perjanjian yang sakral dan sangat fundamental, bahkan Al-Quran

menyebutkan sebagai ikatan yang kokoh menyerupai hubungan Tuhan dengan

Para Nabi-Nya (QS.An-Nisa[4]: 21 dan 154). Bahkan begitu pentingnya persoalan

perkawinan ini sampai-sampai pada sejumlah ayat Al-Quran dan Hadist Nabi saw


commit to user

3

diwahyukan untuk memberikan penjelasan yang lebih terperinci (Burhanudin S,

2010: 8).

Perkawinan dalam Islam merupakan kontrak sosial yang ditandai dengan

adanya kesepakatan ijab dan qabul, seperti halnya amalan manusia pada umumnya

dimana perlu adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Umumya

perkawinan akan bernilai ibadah apabila dalam pelaksanaanya sunguh-sungguh

diawali dengan niat dan tujuan yang baik pula yaitu dengan niat karena Allah

SWT sebagai bukti keimanan tidaklah mencukupi, apabila tanpa diikuti dengan

kemauan dan tekad yang sungguh-sungguh antara kedua belah pihak untuk

menjalani perkawinan. Dalam hal ini meskipun rukun dan sunah telah terpenuhi

sesuai dengan ketentuan Rasulullah saw namun ada masalah yang yang cukup

sulit untuk dipecahkan dimana masyarakat dengan kebudayaan yang masih

melekat mereka hanya melangsungkan perkawinan didepan penghulu atau

seorang kyai untuk menikahkannya, dalam hal ini perkawinan sudah dianggap sah

oleh pelakunya, agar tidak dianggap melakukan zina karena telah sah sesuai

syariat Islam dengan melakukan perkawinan dibawah tangan walaupun tidak

dicatatkan di badan resmi. Kontroversi mulai banyak bermunculan terhadap nikah

dibawah tangan atau yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah nikah

sirri ini. Nikah dibawah tangan saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar

namun juga sudah mulai merambah di desa-desa, seperti yang terjadi di msyarakat

Kecamatan Kunden Kabupaten Blora salah satunya. Berdasarkan ketentuan diatas

maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul sebagai

berikut :

“PANDANGAN MUHAMMADIYAH TERHADAP NIKAH SIRRI DALAM

KORELASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI MASYARAKAT

KECAMATAN KUNDEN KABUPATEN BLORA)”.

B. Perumusan Masalah

Untuk dapat memperjelas tentang permasalahan yang ada agar

pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan serta sasaran yang


commit to user

4

diharapkan, maka penting sekali adanya perumusan masalah yang akan dibahas.

Perumusan masalah juga akan memudahkan penulis dalam pengumpulan data,

menyusun data dan menganalisisnya, sehingga penelitian dapat dilakukan secara

mendalam dan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Adapun perumusan

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Nikah Sirri ditinjau dari Hukum Islam ?

2. Bagaimanakah Pandangan Muhammadiyah terhadap Nikah Sirri ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam suatu

penelitian sebagai suatu solusi atas setiap masalah-masalah yang dihadapi (tujuan

obyektif), serta untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Dalam

penelitian ini tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui bagaimanakah Nikah Sirri dtinjau dari Hukum Islam.

b. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai Nikah Sirri dari sudut Pandang

Muhammadiyah.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memperluas wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis

terhadap Hukum Islam mengenai perkawinan dalam Islam dan

pembelajaranya.

b. Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan untuk

menyusun penulisan hukum, sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar

kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas, juga diharapkan dapat

memberikan manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian tersebut. Adapun

manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis


commit to user

5

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran terhadap

perkembangan ilmu pengetahuan hukum terutama Hukum Islam.

b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah literatur dan

bahan-bahan informasi keislaman yang dapat digunakan untuk melakukan

kajian dan penelitian pada tahap selanjutnya apabila diperlukan.

2. Manfaat Praktis

a. Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang Hukum Islam sebagai

bekal untuk terjun ke dalam lingkungan masyarakat.

b. Memberikan masukan dan pemikiran-pemikiran bagi penulis mengenai

ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini, sekaligus untuk

mengetahui kemampuan penulis dalam penerapkan ilmu yang telah

diperoleh selama pembelajaran diperkuliahan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian empiris

yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung

kelapangan, dengan adanya penelitian langsung dilapangan diharapkan dapat

memperoleh data yang nyata. Sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang

diangkat penulis ingin mengetahui hukumnya nikah sirri yang marak dilakukan

saat ini dari sudut pandang Muhammadiyah.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian yang

bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data yang

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala yang diteliti

(Soerjono Soekamto, 1984: 10). Dalam pelaksanaan penelitian deskriptif ini

tidak terbatas hanya sampai pengumpulan dan penyusunan data saja, tetapi

juga meliputi analisa dan interpretasi data yang pada akhirnya diambil

kesimpulan-kesimpulan yang dapat didasarkan pada penelitian tersebut.

3. Pendekatan Penelitian


commit to user

6

Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan adalah

pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan penulis dengan

mendasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau

tertulis, dan juga perilaku yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai suatu yang

utuh (Soerjono Soekamto, 2006: 250).

4. Jenis Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini merupakan subyek dimana data yang

diperlukan dalam penelitian diperoleh. Sumber data adalah tempat

ditemukanya data. Adapun data dari penelitian ini diperoleh dari dua sumber,

yaitu :

a. Sumber Data Primer Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari

lapangan. Dalam hal ini data yang dipergunakan adalah data hasil

wawancara terhadap tokoh-tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Blora,

petugas Kantor Urusan Agama, dan orang yang melakukan nikah sirri

khususnya di masyarakat Kecamatan Kunden Kabupaten Blora.

b. Sumber Data Sekunder Yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan

keterangan dan bersifat melengkapi sumber data primer. Dalam penelitian

ini sumber data sekunder yaitu : buku literatur, internet, dan laporan

penelitian.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan

hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer :

Yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan dalam hal

ini yang menyangkut adalah :

a) Al-Quran

b) Majlis Tarjih

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku islam, hasil dari kalangan hukum islam, hasil penelitian,

Koran, dan bahan lain yang terkait dengan pokok bahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer


commit to user

7

dan sekunder yakni bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia,

indeks kumulatif, dan sebagainya (Soerjono Soekamto, 2001: 13).

5. Teknik Pengumpulan data

Sesuai dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka

penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Penulis terjun langsung kelokasi penelitian dengan tujuan memperoleh

data yang valid dan lengkap dengan cara mengadakan wawancara yaitu

teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan atau

informasi secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan objek

penelitian. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara langsung dengan

tokoh Muhammadiyah Kabupaten Blora, Kantor Urusan Agama Kabupaten

Blora, dan orang-orang yang melakukan nikah sirri di Kecamatan Kunden

Kabupaten Blora.

b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui

Al-Quran, Majelis Tarjih, buku-buku Islam, arsip-arsip, dan bahan lain yang

berbentuk tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis

Teknik Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan

data dalam pola, kategori dan uraian sehingga akan diketemukan tema dan

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh (Lexy

J.Moleong, 1993: 103). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis

kualitatif dengan mengumpulkan data yang diperoleh, mengidentifikasi,

mengklarifikasi, menghubungkan dengan teori literatur yang mendukung

masalah kemudian menarik kesimpulan dengan analisis kualitatif.


commit to user

8

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan

hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis

perlu menyiapkan sitematika penelitian hukum. Adapun sistematika penelitian

hukum ini terdiri dari 4 bab, yang tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bagian yang

dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil

penelitian ini. Sistematika yang digunakan penulisan hukum tersebut adalah

sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis akan menguraikan tentang

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, metodelogi penelitian, dan sistematika

penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan mengenai kajian pustaka dan teori

yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti serta

kerangka pemikiran. Dalam kerangka pemikiran teori penulis

mengungkapkan pertama mengenai tinjauan tentang

Muhammadiyah meliputi pengertian Muhammadiyah, dasar

pokok ajaran Muhammadiyah, dasar amal usaha Muhammadiyah

dan sifat Muhammadiyah. Kedua tinjauan tentang nikah sirri,

meliputi dasar nikah yang terdapat dalam ayat Al-Quran,

pengertian nikah, tujuan nikah, hikmah nikah, rukun nikah,

syarat nikah, hukum nikah, dan nikah sirri, meliputi pengertian

nikah sirri secara umum. Ketiga tinjauan tentang Hukum Islam,

meliputi pengertian Hukum Islam, ciri-ciri Hukum Islam, dan

sumber Hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


commit to user

9

Dalam bab ini penulis akan menyajikan pembahasan tentang

pertama data-data hasil wawancara dilapangan yang meliputi

data mengenai hasil wawancara terhadap tokoh-tokoh

Muhammadiyah, data hasil wawancara Kantor Urusan Agama,

data hasil wawancara terhadap orang yang melakukan nikah sirri

di Kecamatan Kunden Kabupaten Blora, pembahasan mengenai

nikah sirri ini ditinjau dari Hukum Islam dan bagaimana

Muhammadiyah menjelaskan mengenai nikah sirri tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berdasarkan

pembahasan dan jawaban masalah atas rumusan masalah yang

ditujukan pada pihak-pihak terkait dengan permasalahan

penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Muhammadiyah

Adapun sedikit pemahaman tentang Muhhammadiyah,

Muhammadiyah merupakan organisasi yang didirikan oleh KH. Ahmad

Dahlan yang lahir di Kauman Yogyakarta tahun 1285 H/1868 M, ayahnya

bernama KH. Abu Bakar seorang Khatib Masjid Agung Kesultanan

Yogyakarta dan bila ditelusuri lebih jauh beliau keturunan dari Syaikh

Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tanggal 8 april 1419 Masehi.

Menurut perspektif KH. Ahmad Dahlan, beragama adalah beramal yang

artinya beragama itu berkarya dan berbuat sesuatu yaitu melakukan tindakan

sesuai dengan isi pedoman Al-Quran dan Sunnah (KH. Ibnu Salimi dan

Sudarno S, 1997: 55-56).

a. Pengertian Muhammadiyah

Pengertian Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan

gerakan Islam, maksud dari gerakanya adalah dakwah Islam “Amar Ma’ruf

Nahi Munkar” yang ditujukan kepada dua bidang yaitu perseorangan yang

dibagi dua golongan ( kepada yang Islam bersifat pembauran artinya

mengembalikan kepada ajaran-ajaran Islam yang asli murni dan yang kedua

kepada yang belum Islam bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk Agama

Islam) dan masyarakat dalam hal ini bersifat perbaikan dan bimbingan serta

peringatan (KH. Ibnu Salimi dan Sudarno S, 1997: 69).

b. Dasar Pokok Ajaran Muhammadiyah

Adapun isi dari pokok-pokok pemikiran keagamaan KH. Ahmad Dahlan

adalah sebagai berikut (KH. Ibnu Salimi dan Sudarno S, 1997: 57-58)


commit to user

11

1) Dalam bidang Aqidah, sejalan dengan pandangan dan pemikiran

ulama salaf;

2) Beragama adalah beramal, artinya bahwa beragama itu berkarya dan

berbuat sesuatu, yaitu melakukan tindakan sesuai dengan isi pedoman

Al-Quran dan Sunnah. Dalam pengertian ini orang yang beragama

adalah orang yang menghadapkan jiwa dan hidupnya hanya kepada

Allah SWT, yang dapat dibuktikan dengan tindakan dan perbuatan

seperti rela berkorban, baik dengan harta benda miliknya atau dengan

ilmunya dan bekerja dalam berbagai segi kehidupan hanya karena

untuk Allah SWT semata;

3) Dasar pokok Hukum Islam menurut KH. Ahmad Dahlan adalah Al-

Quran dan Sunnah, apabila dari keduanya tidak diketemukan

hukumnya maka ditentukan berdasarkan kepada penalaran dengan

menggunakan kemampuan berpikir secara logis serta Ijma‟ dan Qiyas;

4) Dalam pandangan KH. Ahmad Dahlan terdapat 5 jalan untuk

memahami Al-Quran yaitu mengerti, yang artinya memahami maksud

(tafsir), selalu bertanya pada diri sendiri, apakah larangan agama yang

telah diketahui telah ditinggalkan, dan apakah perintah agama yang

dipelajari sudah dikerjakan atau belum, tidak mencari ayat lain

sebelum isi ayat sebelumnya dikerjakan;

5) Ada tindakan nyata adalah wujud kongkrit dari hasil penerjemahan Al-

Quran dan organisasi adalah wadah dari tindakan nyata tersebut,

dimana orang Islam harus selalu memperluas dan mempertajam

kemampuan akal pikiran dengan ilmu;

6) Sesuai dengan dasar pemikiran bahwa seseorang itu perlu dan

bergembira, maka orang tersebut harus yakin bahwa mati adalah

bahaya akan tetapi lupa kematian adalah bahaya yang jauh lebih besar

dari kematian itu sendiri. Menurut KH. Amad Dahlan dalam diri


commit to user

12

seseorang harus ditanamkan “ghirah” dan gerak hati untuk maju

dengan landasan moral dan iklhas dalam beramal;

7) Kunci persoalan kehidupan adalah peningkatan kualitas hidup dan

kemajuan yang sedang berkembang dalam tata kehidupan masyarakat

(dalam kaitanya dengan pandangan KH. Ahmad Dahlan

menyampaikan pesan kepada umat untuk menjadi insiyur, guru,

master, dan untuk kembali berjuang dalam Muhammadiyah);

8) Pembinaan generasi muda dilakuakan Kyai dengan jalan interaksi

langsung, untuk melaksanakan teorinya dan mendirikan kepanduan

yang selanjutnya diberi nama “Hisbul-Wathan” (HW);

9) Strategi menghadapi perubahan sosial akibat modernisasi adalah

merujuk kembali kepada Al-Quran, menghilangkan sikap fatalisme

dan sikap “taqlid”. Strategi ini dilaksanakan dengan menghidupkan

jiwa dan semangan ijtihad melalui peningkatan kemampuan berpikir

logis-rasional dan mengkaji realitas sosial.

c. Sifat Muhammadiyah

Sifat Muhammadiyah terbagi dalam sepuluh bagian yaitu (KH. Ibnu Salimi

dan Sudarno S, 1997: 71):

1) Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan;

2) Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah islamiyah;

3) Lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam;

4) Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan;

5) Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta menjadi

contoh teladan yang baik;

6) “Amar ma’ruf nahi munkar” dalam segala lapangan serta menjadi

contoh yang baik;

7) Aktif dalam perkembangan masyarakat, dengan maksud istilah

pembangunan sesuai dengan ajaran Islam;


commit to user

13

8) Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha

menyiarkan dan memelihara Agama Islam, serta membela

kepentingannya;

9) Membantu pemerintah serta kerjasama dengan golongan lain dalam

memelihara, dan membangun Negara untuk mencapai masyarakat adil

dan makmur yang diridhoi Allah SWT;

10) Bersifat adil serta kolektif ke dalam dan ke luar dengan bijaksana.

d. Dasar Amal Usaha Muhammadiyah

Dasar Amal Usaha Muhammadiyah yang tersimpul dalam

Muqaddimah Anggaran Dasar sebagai berikut (KH. Ibnu Salimi dan

Sudarno S, 1997: 70):

1) Hidup manusia harus berdasaar tauhid, ibadah dan taat kepada Allah

Swt;

2) Hidup manusia bermasyarakat;

3) Mematuhi ajaran-ajaran Agama Islam dengan berkeyakinan bahwa

ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban

bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat;

4) Menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam dalam masyarakat

adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah SWT dan insan kepada

kemanusiaan;

5) Ittiba‟ kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad saw;

6) Melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi.

Pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah yaitu

bagaimana cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan

tunggalnya dengan berpedoman “ Berpegang teguh akan ajaran Allah

SWT dan rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan

lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi

Allah SWT ( KH. Ibnu Salami dan Sudarno, 1997: 70).

2. Tinjauan Tentang perkawinan Dalam Islam

Pernikahan merupakan moment yang sangat penting bagi kehidupan

seseorang dimana dengan nikah tersebut seseorang akan menjalani


commit to user

14

kehidupanya bersama dengan pasanganya atau pendamping hidupnya hingga

akhir hayat nanti dan berusaha untuk menjalin kehidupan yang lebih baik lagi

didunia maupun diakhirat. Allah menciptakan manusia, pria dan wanita,

dengan sifat fitrah yang khas. Manusia memiliki naluri, perasaan, dan akal.

Adanya rasa cinta kasih antara pria dan wanita merupakan fitrah manusia.

Hubungan khusus antar jenis kelamin antara keduanya terjadi secara alami

karena adanya gharizatun nau’ (naluri seksual/berketurunan). Sebagai sistem

hidup yang paripurna, Islam pasti sesuai dengan fitrah manusia. Karenanya

Islam tidak melepaskan kendali naluri seksual secara bebas yang dapat

membahayakan diri manusia dan kehidupan masyarakat. Islam telah

membatasi hubungan khusus pria dan wanita hanya dengan pernikahan.

Dengan begitu terciptalah kondisi masyarakat penuh kesucian, kemuliaan,

sangat menjaga kehormatan setiap anggotanya, dan dapat mewujudkan

ketenangan hidup dan kelestarian keturunan umat manusia.

Maha Suci Allah yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan

satu dengan yang lainnya, dan menyatukan keduanya dalam taqwa, serta

menumbuhkan darinya rasa tenteram dan kasih sayang. Shalawat serta salam

semoga selalu allah curahkan kepada teladan umat yang telah mengembalikan

harkat manusia kembali pada fitrahnya. Islam sebagai ajaran yang sesuai

dengan fitrah, telah mensyari'atkan adanya pernikahan bagi setiap manusia.

Dengan pernikahan seseorang dapat memenuhi kebutuhan fitrah insaniyahnya

(kemanusiaannya) dengan cara yang benar sebagai suami isteri, lebih jauh lagi

mereka akan memperoleh pahala disebabkan telah melaksanakan amal ibadah

yang sesuai dengan syari'at Allah SWT. Pernikahan dalam pandangan Islam,

bukan hanya sekedar formalisasi hubungan suami isteri, pergantian status,

serta upaya pemenuhan kebutuhan fitrah manusia. Pernikahan bukan hanya

sekedar upacara sakral yang merupakan bagian dari daur kehidupan manusia.

Pernikahan merupakan ibadah yang disyari'atkan oleh Allah SWT melalui

Rasul-Nya, maka tidak diragukan lagi pernikahan adalah bukti ketundukan

seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah tidak membiarkan hamba- Nya

beribadah dengan caranya sendiri. Allah yang Maha Rahman memberikan


commit to user

15

tuntunan yang agung untuk melaksanakan ibadah ini, sebagaimana ibadah-

ibadah yang lainnya (shalat, puasa, zakat, haji, dsb.). Maka adalah sebuah

kecerobohan, bila hamba-Nya yang ingin melaksanakan ibadah yang suci ini

(nikah) menodainya dengan bid'ah (yang tidak diajarkan oleh Islam) dan

khurafat (hal-hal yang membawa kepada kemusyrikan terhadap Allah),

sehingga mencabut status aktivitas itu dari ibadah menjadi mafsadat/dosa.

Adalah sebuah kemestian bagi setiap muslim untuk berusaha

menyempurnakan ibadahnya semaksimal mungkin, tak terkecuali dengan

sebuah proses dan kegiatan pernikahan. Kesemuanya itu dilakukan agar

hikmah dan berkah ibadah dari ibadah itu dapat dirahmati oleh Allah Azza wa

Jalla.Adapun pengertian nikah sebagai berikut :

a. Pengertian Nikah

“Menurut bahasa kawin identik dengan nikah yang berasal dari

bahasa arab, yakni menghimpun, berkumpul dan menindih, sedangkan

menurut istilah, berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki

dan permpuan yang bukan mahrom yang menimbulkan hak dan kewajiban

antara keduanaya” (Najmuddin Zuhdi, Elvi Na‟imah, 2005: 102).

Menurut Imam Syafi'I, Pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya

menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan

menurut arti majazi (mathaporic) nikah itu artinya hubungan seksual

(Mohd. Idris Ramulyo, 2004 : 2).

1) Dasar nikah yang terdapat dalam Al-Quran yang Menjelaskan tentang

pernikahan sebagai berikut :

a) “Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga,

atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku

adil, maka (nikahilah) seorang saja” (QS. An-Nisaa‟ [4] : 3).

b) “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu,

dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba sahayamu

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-

Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha

Mengetahui” (QS. An-Nuur [24]: 32).


commit to user

16

c) “Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari

padanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang

kepadanya ” (QS. Al-A‟Raaf [7]: 189).

d) “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya

kamu mengingat kebesaran Allah” (QS. Adz-Dzariyaat [51]: 49).

e) “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (QS.

Ar-Ruum [30]: 21).

f) “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri

dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan

cucu-cucu dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka

mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari

nikmat Allah ?” (QS. An-Nahl [16]: 72).

g) “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah

menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari pada keduanya

Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang

banyak” (QS. An-Nisaa‟ [4] : 1).

2) Sedangkan menurut “Ahli Ushul”, Nikah terdapat 3 macam pendapat

(Abd. Shomad, 2008: 272) :

a) Menurut Ahli Ushul golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh

dan menurut arti majazi adalah akad yang dengannya menjadi halal

hubungan kelamin antara pria dan wanita;

b) Menurut Ahli Ushul golongan Syafi‟i, nikah menurut arti aslinya

adalah akad yang denganya menjadi halal hubungan kelamin antar

pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi adalah setubuh;

c) Menurut Abul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan

sebagian ahli Ushul sahabat Abu Hanafi mengartikan nikah

bersyarikan artinya antara akad dan setubuh;


commit to user

17

d) Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Perkawinan

menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat

kuat atau (miitsaaqan gholiidhan) untuk menaati perintah Allah

SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Sedangkan

pengertian nikah dalam Hukum Islam sendiri adalah melakukan

suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang

laki-laki dengan perempuan untuk menghalalkan hubungan

kelamin antara dua belah pihak dengan dasar suka rela dan

keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan

hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan

ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT

(Ahmad Azhar Basyir, 1990: 10);

e) Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci

kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang

laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang

kekal, santun-menyantuni, kasih-mengkasihi, tentram, dan bahagia.

3) Nikah menurut Ahli Fiqh yang secara etimologi istilah nikah

didefinisikan sebagi berikut (Burhanuddin S, 2010: 31-32) :

a) Menurut Ulama Hanafiyah, pengertian nikah adalah akad yang

disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan;

b) Menurut Ulama Syafi‟iyah, pengertian nikah adalah akad yang

mengandung maksud untuk memiliki kesenangan (wathi‟) disertai

lafadz nikah, kawin, atau yang semakna;

c) Menurut Ulama Malikiyah, pengertian nikah adalah akad yang

semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dengan sesama

manusia;

d) Menurut Ulama Hanabilah, nikah adalah akad dengan lafadz nikah

atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang.

b. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan

hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki, dan perempuan


commit to user

18

dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar

cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam

masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh

Syari‟ah (Soemiyati, 1986: 12).

Nikah bukanlah hanya untuk hubungan suami istri didunia semata

namun juga suatu perjuangan antara pihak laki-laki dan permpuan untuk

mencapai kebahagiaan bersama didunia maupun diakhirat dimana nikah

ini merupakan bagian dari ibadah yang mulia untuk menyempurnakan

sebagian dari agama seseorang serta dapat terjalin rumah tangga yang

sesuai dengan Islam yakni rumah tangga yang ideal menurut Islam sebagai

berikut (Burhanuddin S, 2010: 47):

1) Pergaulan yang “makruf” (pergaulan yang baik), yaitu saling

menghormati dan saling menjaga rahasia masing-masing, serta

menjaga pergaulan yang harmonis baik antara suami isteri maupun

hubungan dengan anak-anak;

2) Pergaulan yang “sakinah” (pergaulan yang aman dan tentram), yaitu

agar suasana dalam kehidupan rumah tangga itu terdapat keadaan yang

aman dan tentram, gemah ripah loh jinawi, tidak terjadi perselisihan

paham yang prinsipil;

3) Pergaulan yang mengalami rasa “mawaddah” (saling mencintai

terutama di masa muda atau remaja), yaitu rasa cinta mencintai antara

suami isteri yang meliputi pula arti saling memerlukan dalam

hubungan seks;

4) Pergaulan yang disertai “rahmah”, yaitu rasa santun-menyantuni

terutama setelah masa tua.

Adapun hikmah dari pernikahan trsebut adalah sebagai berikut

(Burhanuddin S, 2010: 48-52):

1) Menyempurnakan ibadah sebagaimana Rasulullah Shalallahu „Alaihi

Wassalam bersabda: “Barangsiapa memberi karena Allah, menahan

kerena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan

menikahkan karena Allah maka ia telah menyempurnakan iman” (HR.


commit to user

19

Hakim,dia berkata: Shahih sesuai dengan syarat Bukhari Muslim.

Disepakati oleh Adz Dzahabi). Dari pengertian diatas maka nikah

adalah bagian dari ibadah sehingga konsekwensi apabila seorang laki-

laki atau perempuan tidak mampu menjadi suami atau istri yang baik

berarti kelak akan dmintai pertanggung jawaban di hadapan Allah

SWT, menikah juga merupakan bagian ibadah yang mulia dan akan

menyempurnakan Agama seseorang, sehingga tidak ada gunanya

apabila tidak diiringi dengan niat yang baik tidaklah cukup sebelum

amalan yang Syar‟i sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Quran dan

Sunnah yang artinya “Barang siapa menikah maka ia telah

menyempurnakan separuh iman, hendaklah ia menyempurnakan

sisanya” (HR. AT-Thabrani);

2) Mencapai ketentraman jiwa, sesungguhnya pernikahan terdapat rahasia

robbani yang sangat besar dimana saat terlaksananya akad nikah akan

tercapai kasih sayang yang didapati oleh suami istri, dimana kasih

sayang itu tidak dapat ditemui dari seorang sahabat kecuali melalui

pergaulan rumah tangga yang berlangsung lama;

3) Melestarikan keturunan sebagaimana yang Allah SWT pilihkan untuk

para kekasih-Nya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa

Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-

isteri dan keturunan” (QS. Ar-Ra‟d [13]: 38). Dimana dalam

masyarakat disini tersusun dari beberapa kumpulan keluarga yang

dibentuk dari dua insan manusia melalui suatu pernikahan, pernikahan

dalam Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan

suami istri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan

sebagaimana diharapkan yaitu dapat menyelamatkan kedua orang

tuanya setelah meninggal dunia melalui doa kepada Allah SWT;

4) Mencegah perzinaan, dengan menikah seseorang akan lebih dapat

menjaga pandangan dan kemaluanya dari hal-hal yang diharamkan.

Dan memenuhi kebutuhan biologis yang mana kecintaan manusia pada

lawan jenis untuk melakukan hubungan seksual secara halal


commit to user

20

merupakan fitrah manusia yang tumbuh atas kehendak Allah SWT

sebagaimana oleh Rasulullah Shalallahu „Alaihi Wassalam bersabda:

“Sesungguhnya wanita itu menghadap dalam rupa setan (menggoda)

dan membelakangi dalam rupa setan, maka apabila salah seorang

kamu melihat seorang wanita yang menakjubkannya hendaklah

mendatangi isterinya, sesungguhnya hal itu dapat menghilangkan

syahwat yang ada dalam dirinya” (HR. Muslim, Abu Dawud dan

Tirmidzi) (http://Hikmah dan Hukum Nikah « ABU ZUBAIR.html,

diakses pada 26 April 2011 pukul 6.10 WIB).

Sehingga untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dapat

dilakukan dengan adanya ikatan pernikahan antara laki-laki dan

perempuan.

c. Rukun dan Syarat Nikah

Ketentuan pernikahan telah diatur secara jelas dalam Al-Quran dan

Sunnah, walaupun terdapat keberagaman pendapat namun para ulama

sependapat bahwa untuk mencapai keabsahan suatu pernikahan diperlukan

adanya syarat dan rukun sebagaimana ditetapkan Syariat.

Pengertian Rukun adalah sesuatu yang harus ada sehingga

berlakunya merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut, sedangkan

syarat adalah sesuatu yang harus ada meskipun berlakunya bukan menjadi

bagian dari amalan itu sendiri. Adapun bagian dari rukun dan syarat nikah

tersebut sebagai berikut (Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi, 2010: 23-

28) :

1) Rukun Nikah :

a) Pengantin Laki-Laki;

b) Pengantin Perempuan;

c) Wali;

d) Dua Orang Saksi;

e) Ijab dan Qabul.

2) Sedangakan syarat nikah tersebut antara lain :


commit to user

21

a) Syarat- syarat pengantin laki-laki :

(1) Tidak dipaksa atau terpaksa;

(2) Tidak dalam ihram haji atau umrah;

(3) Islam (apabila kawin dengan perempuan Islam).

b) Syarat-syarat pengantin perempuan :

(1) Bukan perempuan yang dalam masa iddah;

(2) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;

(3) Antara perempuan dan laki-laki tersebut bukan muhrim;

(4) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah;

(5) Bukan perempuan musyrik.

3) Adapun penjelasan sebagai berikut (Burhanuddin S, 2011: 39-46):

a) Laki-laki dan wanita yang tidak terhalang secara Syar‟i untuk

menikah artinya bahwa tidak ada yang menghalangi mereka

menikah yaitu ketika wanita yang akan dinikahi termasuk orang

yang haram dinikahi karena adanya hubungan keturunan atau ada

hubungan penyusuan, selain itu bagi wanita yang sedang menjalani

masa iddah juga terhalang sementara untuk dinikahi;

b) Kehadiran saksi menurut mayoritas ulama, kehadiran saksi dalam

akad nikah adalah sebagai penentu keabsahan akad nikah itu; Jika

seorang wanita meminta dua orang dari kerabatnya menikahkan

dirinya, kemudian masing-masing dari keduanya menikahkannya

dengan orang lain, maka wanita tersebut menjadi laki-laki yang

lebih dahulu dinikahkan dengannya dan jika akad dilaksanakan

pada waktu yang sama maka pernikahan wanita tersebut dengan

kedua laki-laki tersebut batal, dua orang saksi yang dimaksud

dengan dua orang saksi bahwa akad nikah harus dihadiri dua orang

saksi atau lebih dari laki-laki yang adil dari kaum Muslimin,

karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan

persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian"

(QS. Ath-Thalaaq : 2). Dan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi

wa Sallam bersabda, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan


commit to user

22

dua orang saksi yang adil" (Diriwayatkan Al-Baihaqi dan Ad-

Daruquthni. Hadits ini cacat dan juga diriwayatkan Imam Syafi'i

secara mursal. Imam Syafi'i berkata, "Sebagian besar ulama

mengamalkannya". Itu pula yang dikatakan At-Tirmidzi). Hukum-

hukum bagi dua orang saksi ialah sebagai berikut:

1) Saksi nikah harus dua orang atau lebih.

2) Kedua saksi tersebut harus adil, dan adil itu terlihat dengan

menjauhi dosa-dosa besar dan meninggalkan sebagian besar

dosa-dosa kecil. Sedang orang fasik dengan melakukan zina,

atau meminum minuman keras, atau memakan harta riba itu

tidak sah dijadikan saksi pernikahan.

3) Jumlah saksi disunnahkan diperbanyak pada zaman kita karena

sedikitnya sifat adil pada zaman sekarang.

c) Wali dari pihak perempuan ini merupakan salah satu rukun nikah

adalah wali dari mempelai perempuan karena jika seorang

perempuan menikahkan dirinya tanpa wali, maka nikahnya bathil

(tidak sah); Wali yaitu ayah kandung wanita, atau penerima wasiat,

atau kerabat terdekat dan seterusnya sesuai dengan urutan dari ahli

waris wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita

tersebut, atau pemimpin setempat, karena Rasulullah Shallallahu

Alaihi wa Sallam bersabda, "tidak ada nikah kecuali dengan wali"

(Diriwayatkan semua penulis Sunan dan di-shahih-kan Al-Hakim

dan Ibnu Hibban). Dan karena Umar bin Khathab Radhiyallahu

Anhu berkata, "Wanita tidak boleh dinikahi kecuali dengan izin

walinya, atau orang bijak dari keluarga wanita, atau pemimpin".

Hukum-hukum bagi wali

Wali mempunyai sejumlah hukum yang wajib diperhatikan, yaitu:

1) Ia layak menjadi wali, yaitu laki-laki, baligh, berakal

sempurna, dan orang merdeka (bukan budak).

2) Orang yang hendak menikahi seorang wanita harus meminta

izin kepada walinya jika wanita tersebut gadis dan walinya


commit to user

23

adalah ayahnya sendiri, atau menanyakan wanita tersebut

kepada walinya jika wanita tersebut janda dan walinya bukan

ayahnya sendiri, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam bersabda: "Janda lebih berhak terhadap dirinya

daripada walinya dan gadis itu harus dimintai izin, dan izinnya

adalah diamnya" (Diriwayatkan Imam Malik dengan sanad

yang shahih).

3) Perwalian wali yang dekat tidak sah dengan keberadaan wali

yang lebih dekat. Jadi tidak sah perwalian saudara seayah

dengan keberadaan saudara kandung, atau perwalian anak

saudara dengan keberadaan saudara.

d) Adanya Ijab Qabul dimana ijab berarti lafadz yang diucapkan oleh

atau pihak lain yang diperkenankan syariat untuk mengganikanya.

Qabul adalah lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang

mewakilinya.

e) Pernikahan orang yang sedang ihram, yaitu pernikahan orang yang

sedang ihram dengan haji atau umrah dan belum memasuki waktu

tahallul. Pernikahan seperti itu tidak sah dan jika orang tersebut

tetap ingin menikah dengan wanita yang dinikahinya pada saat

ihram, ia harus mengulangi akadnya setelah ia selesai melakukan

ibadah haji atau umrah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam bersabda, "Orang yang sedang ihram tidak boleh

menikahkan dan tidak boleh dinikahkan" (HR. Muslim).

f) Pernikahan dalam masa iddah, yaitu seseorang menikahi wanita

yang sedang menjalani iddah karena bercerai dengan suaminya,

atau karena suaminya meninggal dunia. Pernikahan seperti itu batil

dan tidak sah dan hukumnya ialah keduanya dipisahkan karena

akad keduanya tidak sah dan wanita tetap mendapatkan mahar jika

suaminya telah berduaan dengannya dan orang tersebut

diharamkan menikahi wanita tersebut setelah masa iddah-nya habis

sebagai hukuman baginya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala


commit to user

24

berfirman, "Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk

beraqad nikah, sebelum habis iddahnya" (QS. Al-Baqarah :

g) Pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita Ahli Kitab,

karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah

kamu nikahi wanita-wanita musyrikat, sebelum mereka beriman"

(QS. Al-Baqarah : 221). Jadi orang Muslim haram menikahi wanita

kafir dari agama Majusi, atau wanita komunis, atau wanita

penyembah berhala. Wanita Muslimah juga diharamkan secara

mutlak menikah dengan laki-laki Ahli Kitab, atau non Ahli Kitab,

karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka

(wanitawanita Muslimah) itu tidak halal bagi orang-orang kafir

dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka" (QS. Al-

Mumtahanah : 10) (Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, 2002 : 591-593).

d. Hukum Nikah

Bagi setiap individu mempunyai beban hukum yang melekat pada

perbuatan manusia, begitu juga dengan nikah tedapat beban hukumnya

yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan atau kesiapan seseorang

sebagai berikut (Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi, 2010: 14-17) :

1) Nikah Wajib, berlaku bagi orang yang telah mampu dan berkeinginan

untuk melangsungkan pernikahan karena takut terjerumus pada

perbuatan fitnah zina,

“ Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, mak

hendaklah ia menikah, karena hal itu lebih menjaga pandangan dan

kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa,

karena puasa bisa menjadi perisai baginya”( HR. Bukhari).

2) Nikah Sunnah adalah nikah yang berlaku bagi orang yang sudah

mampu, tetapi masih mengendalikan dirinya dari perbuatan yang

haram (zina).

“Dalam kemaluanmu ada sedekah.” Mereka bertanya:”Ya Rasulullah

, apakah salah seorang kami melampiaskan syahwatnya lalu di

dalamnya ada pahala?” Beliau bersabda:”Bagaimana menurut


commit to user

25

kalian, jika ia meletakkannya pada yang haram apakah ia

menanggung dosa? Begitu pula jika ia meletakkannya pada yang halal

maka ia mendapatkan pahala” (HR. Muslim, Ibnu Hibban)

(http://Hikmah dan Hukum Nikah « ABU ZUBAIR.html, diakses pada

26 April 2011 pukul 6.10 WIB).

Juga sunnah bagi orang yang mampu yang tidak takut zina dan

tidak begitu membutuhkan kepada wanita tetapi menginginkan

keturunan. Juga sunnah jika niatnya ingin menolong wanita atau ingin

beribadah dengan infaqnya, sebagaimana Rasulullah Shalallahu „Alaihi

Wassalam bersabda yang artinya :

“Kamu tidak menafkahkan satu nafkah karena ingin wajah Allah

melainkan Allah pasti memberinya pahala, hingga suapan yang kamu

letakkan di mulut isterimu” (HR. Bukhari dan Muslim) (http://Hikmah

dan Hukum Nikah « ABU ZUBAIR.html, diakses pada 26 April 2011

pukul 6.10 WIB).

“Dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, dinar yang kamu

nafkahkan untuk budak, dinar yang kamu sedekahkan pada orang

miskin, dinar yang kamu nafkahkan pada isterimu maka yang terbesar

pahalanya adalah yang kamu nafkahkan pada isterumu” (HR.

Muslim) (http://Hikmah dan Hukum Nikah « ABU ZUBAIR.html,

diakses pada 26 April 2011 pukul 6.10 WIB).

3) Nikah Mubah berlaku bagi orang yang tidak diwajibkan segera

menikah dan tidak ada penghalang yang mengharamkan untuk

melaksankan pernikahan;

4) Nikah Makruh, berlaku bagi orang yang tidak berkeinginan untuk

menggauli dan menafkahi istri;

5) Nikah Haram, berklaku bagi orang yang menyadari bahwa dirinya

tidak mampu memenuhi kewajiban hidup berumah tangga, baik nafkah

lahir seperti sandang , pangan, papan, maupun batin. Allah SWT

berfirman yang artinya; “ Dan orang-orang yang tidak mampu kawin


commit to user

26

hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan

mereka dengan karuniaNya”(QS. An-Nur [24]: 33).

e. Pengertian Nikah Sirri

Sirri secara bahasa berasal dari bahasa arab yakni “as-sirri” yang

berarti rahasia, maka nikah sirri ini dikenal dengan sebutan “zawaj as-

sirri” atau pernikahan secara rahasia (Burhanuddin S, 2010: 13).

Keberadaan nikah sirri sebenarnya telah ada sejak jaman sahabat,

dimana istilah itu berasal dari ucapan Umar bin Khattab, bahwa telah

terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang

laki-laki dan seorang perempuan. Dalam riwayatnya Masyhur, sahabat

Umar bin Khattab r.a menyatakan ” Ini nikah sirri, saya tidak

membolehkanya, dan sekiranya saya tahu lebih dahulu, maka pasti akan

saya rajam” (Burhanuddin S, 2010: 14).

Adapun yang dimaksud nikah sirri adalah pernikahan yang tidak

dicatatkan pada pihak yang berwenang, ada juga yang bersifat

merahasiakan pernikahan dimana para saksi diwasiatkan untuk

merahasiakan pernikahan tersebut, umumnya kerahasiaan dalam nikah

sirri ini diperuntukkan kepada istri pertama dan keluarga, namun ada juga

Nikah Sirri yang resmi dicatat dalam catatan pihak berwenang namun

tidak diketahui oleh istri, dan keluarganya yang sebelumnya. Adapun

pengertian nikah sirri menurut beberapa ulama sebagai berikut (Musthafa

Luthfi dan Mulyadi Luthfi, 2010: 43) :

1) Pengertian Nikah Sirri dalam menurut Ulama Fiqih, Nikah Sirri ialah

pernikahan yang ditutup-tutupi. Sirri berasal dari kata “as-sirru” yang

bermakna rahasia.

Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman yang artinya:

“…Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan

mereka secara rahasia..” (QS. Al-Baqarah[2]: 235).

Pernikahan sirri ini dapat diartikan sebagai pernikahan yang

diwasiatkan kepada saksi untuk disembunyikan atau dirahasiakan

dimana rukun dan syaratnya telah terpenuhi yang tidak dicatatkan


commit to user

27

secara resmi, namun pernikahan ini disaksikan oleh sekurang-

kurangnya dua orang saksi yang adil dan berdasarkan persetujuan serta

kehadiran wali, tidak diumumkan sehingga, kawin sirri adalah

pernikahan yang dirahasiakan dan ditutupi, serta tidak disebarluaskan;

2) Pernikahan sirri juga dikatakan sebagai pernikahan tanpa wali “tidak

sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan tidak dicatatkan secara

resmi. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri)

dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena

menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin

memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-

ketentuan syariat;

3) Nikah Sirri juga diartikan sebagai pernikahan yang sah secara agama

yaitu rukun dan syaratnya terpenuhi yang secara resmi pada badan

negara dicatatkan namun para saksi diminta untuk merahasiakan

kesaksianya;

4) Nikah Sirri adalah pernikahan yang tidak tercatat secara resmi namun

disetujui oleh wali tanpa ada saksi.

Berdasarkan empat ketentuan diatas istilah nikah sirri yang

berkembang dalam masyarakat selama ini adalah bentuk pernikahan yang

telah memenuhi rukun dan syaratnya yang telah sesuai dengan yang

ditetapkan syariat dan sah secara agama meskipun tanpa dicatat dalam

pencatatan badan yang berwenang di suatu Negara.

3. Tinjauan Tentang Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

1) Secara etimologi (lughawi) syari‟at berarti jalan ke tempat pengairan

atau jalan yang pasal yang diturut (SEI.: 524); atau tempat lalu air di

sungai. Menurut ahli syari‟at ialah segala kitab Allah SWT yang

berhubungan dengan tindak tanduk manusia di luar yang mengenai

akhlak yang diatur tersendiri atau bagi hukum-hukum yang bersifat

amaliyah. (Ibid: 414). Syaria‟at adalah hukum amaliyah yang berbeda


commit to user

28

menurut perbedaan Rasul yang membawa dan setiap yang datang

kemudian mengoreksi dan menasakh yang datang lebih dahulu (Ismail

Muhammad Syah, 1992: 12).

2) “Dalam Al-Quran menggunakan kata dan syir‟ah dan syariah dalam

arti “din” yakni jalan yang telah ditetapkan Allah SWT bagi manusia.

Pada masa Rasulullah saw hidup istilah syarai‟ sebagai bentuk jamak

dari kata syariah digunakan dalam arti masalah-masalah pokok

Islam”(Abd Shomad, 2010: 25).

3) Imam Abu Hanafiah (700-765), mendefinisikan syariah sebagai semua

yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw yang bersumber pada

wahyu, yakni semua bagian-bagian ajaran Islam;

4) Abu Hanafiah menjelaskan “din” tidak pernah berubah sedangkan

syariah terus-menerus berubah dalam perjalanan sejarah, ”din” adalah

pokok-pokok iman, sedang syariah ialah kewajiban yang harus

dijalani;

5) Imam Syafi‟I (767-820), mengartikan syariah dengan peraturan-

peraturan lahir bagi umat Islam yang bersumber pada wahyu dan

kesimpulan (deductions) yang dapat ditarik dari wahyu. Peraturan-

peraturan lahir ini mengenai cara bagaimana manusia berhubungan

dengan Allah SWT dan sesama makhluk, khususnya sesama manusia.

Imam Syafi‟i menggunakan istilah syariah dalam penggertian lembaga,

lebih jauh lagi, ia menggunakan istilah Syar‟i dengan pengertian

kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan;

6) Syekh Mahmout Syaltout, mendefinisikan bahwa Syari‟ah ialah

peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Allah SWT, atau yang

diciptakanya pokok-pokoknya supaya manusia berpegang kepadanya

dalam hubungan dengan Tuhan, saudara sesama muslim, saudara

sesama manusia, serta hubungannya dengan alam seluruhnya, dan

hubunganya dengan kehidupan;

7) Mohammedan Law, mendefinisikan Kata syariah adalah nama

umumnya yang diartikan yang diberikan kepada peraturan-peraturan

atau kaidah-kaidah Agama Islam, dan para ahli dirumuskan sebagai


commit to user

29

suatu yang tidak akan adanya, seandainya tidak ada wahyu Ilahi.

Hukum syariah itu diartikan sebagai jenis, sifat dan nilai yang

ditetapkan sebagi dari wahyu Ilahi;

8) Hukum Islam adalah nama bagi segala ketentuan Allah SWT dan

utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan, atau menyatakan

syarat, sebab, dan halangan untuk suatu perbuatan hukum. Sifat hukum

Islam universal yang mengatur hubungan antara manusia dengan

penciptanya, manusia dengan masyarakat dimana hidup, dan manusia

dengan alam lingkungannya, disegala waktu, dan segala tempat,

mencakup segala kehidupan manusia dan segala permasalahan (Abd

Shomad, 2010: 29).

c. Ciri-ciri khusus Hukum Islam (Abd Shomad, 2010: 30-31):

1) Hukum Islam adalah hukum Agama Islam;

2) Hukum Islam mengandung watak universal;

3) Hukum Islam dalam bidangnya ubudiyah halnya telah diatur

sedemikian rupa dalam Al-Quran dan As-Sunnah;

4) Hukum Islam dalam bidang muamalah cocok insan kamil manusia,

perasaan hukum, kesadaran hukum masyarakat dapat dikembangakan

dan senantiasa tumbuh menurut kebutuhan dan pandangan hidup

masyarakat dilandasi Al-Quran dan As-Sunnah.

d. Sumber Hukum Islam (Abd. Shomad, 2010: 33):

1) Sumber hukum Ashliyah, sumber hukum yang pengunanaya tidak

tergantung pada sumber lain, yakni Al-Quran (Al Quran adalah kalam

Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui

malaikat jibril dengan lafal dan maknanya, yang disampaiakan kepada

kita secara mutawair, yang menjadi mukjizat, serta yang aktivitas

membacanya adalah ibadah) dan As-Sunnah (Sunnah menurut Ahli

Hadits perkataan, perbuatan, legalisasi, serta akhlak dan anggota badan

yang disandarkan kepada Rasulullah saw);

2) Sumber hukum Taba‟iyyah, sumber hukum yang pengunaanya

berdasarkan pada ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah, seperti

Ijma‟(upaya sungguh-sungguh menggunakan akal pikiran untuk

merumuskan dan menetapkan hukum atas sesuatu perkara yang tidak


commit to user

30

ditemukan kepastian hukumnya dalam Al-Quran danAs-Sunnah),

qiyas(Qiyas berarti menurut Ulam Ushul Fiqh sebagai upaya

menyamakan hukum syariat satu kasus dengan kasus lain karena

keduanya mempunyai persamaan „illat atau motif dan latar belakang

berlakunya hukum tersebut), istishlah(Istishlah adalah menetapkan

suatu hukum bagi masalah yang tidak ada nash-nya dan tidak ada ijma‟

berdasarkan kemaslahatan murni, dan tidak dibatalkan oleh syari‟at),

dan lain-lain.

2. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Skema kerangka pemikiran

Keterangan :

Saat ini sangat banyak nikah sirri yang dapat ditemukan dimasyarakat sekitar kita,

dimana masih banyak pasangan yang melangsungkan pernikahan sirri. Nikah sirri

dalam masyarakat saat ini adalah nikah yang dilakukan secara sah menurut hukum

Islam yang syarat dan rukunya telah terpenuhi namun pernikahan tersebut tidak

dicatatkan pada badan yang berwenang atau pada petugas pencatatan nikah

Muhammadiyah

Nikah

Sirri

boleh tidak

Masyarakat

Hukum Islam


commit to user

31

setempat, hal inilah yang menjadikan masalah mengenai bagaimana hukum Islam

menjelaskan mengenai status dari nikah tersebut yang secara syariat pernikahan

tersebut sudah sah namun secara administratife belum karena pernikahan tersebut

tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah atau penguasa dan bagaimana

nikah sirri ini menurut Hukum Islam sah atau tidak, serta bagaimana pandangan

Muhammadiyah terhadap pernikahan sirri tersebut berdasarkan ketentuannya yang

tetap bersumber pada nilai-nilai Hukum Islam, apakah nikah sirri yang dilakukan

oleh sebagian masyarakat Kecamatan Kunden Kabupaten Blora sah atau tidak.


commit to user

32

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang didapatkan selama wawancara dilapangan oleh beberapa

responden yang telah melakukan nikah sirri antara lain Ibu astuti usia 40 tahun,

pernah menikah namun suami meninggal dunia kemudian melakukan pernikahan

dengan memenuhi rukun dan syarat nikah menurut agama dengan seorang laki-

laki yang sudah berkeluarga. Kedua ibu puji astute usia 37 tahun, pernah menikah

namun suami meninggal dunia, dia menikah lagi secara sirri dengan memenuhi

rukun dan syarat nikah dengan seorang laki-laki yang sudah berkeluarga. Ketiga

bapak sudarmono, usia 54 tahun, pernah menikah secara resmi namun istri

meningal dunia. Kemudian dia melakukan nikah secara sirri dengan seorang janda

beranak satu. Hasil penelitian ini digunakan penulis sebagai contoh kasus nikah

sirri yang dialakukan masyarakat, adapun hasil penelitian terhadap

permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Nikah Sirri ditinjau dari Hukum Islam, berdasarkan hasil

penelitian dilapangan yang telah dilakukan penulis adalah:

a. Nikah sirri ditinjau dari Hukum Islam berdasarkan wawancara dengan para

tokoh Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

1) Nikah sirri jika ditinjau dari Hukum Islam menurut bapak H. Sarto S.

Pdi selaku Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah

Kabupaten Blora, dalam penelitian dilapangan sebagai berikut:

Nikah sirri atau sirri yang berarti rahasia, dalam Hukum Islam

tidak ada ayat yang menjelaskan mengenai pengertian nikah sirri

secara langsung sehingga beliau berangapan bahwa nikah sirri dalam

Hukum Islam murni tidak ada tapi nikah itu dapat terpenuhi dengan

memenuhi rukun nikah tersebut dan itu artinya baru disebut nikah

namun itu menurut Hukum Islam asli dan bukan berdasarkan pendapat

orang-orang saja.


commit to user

33

2) Nikah sirri jika ditinjau dari Hukum Islam menurut Bapak H. Puger

Alqodri selaku Ketua Umum Pimpinan Cabang Muhammadiyah

Kecamatan Blora, sebagai berikut:

Bapak Puger dalam wawancara menyatakan bahwa menurut

Hukum Islam, nikah sah menurut adalah telah terpenuhinya syarat

nikah yaitu, bukan muhrim, bukan dari saudara dekat dan harus

seiman, terpenuhi rukunnya yaitu, adanya mempelai laki-laki,

mempelai perempuan wali, saksi, dan ijab qabul. Bapak Puger dalam

hal ini lebih tidak setuju dengan nikah sirri yang dilakukan masyarakat

Kunden Kabupaten Blora tapi tidak menolak karena ada faktor dimana

beliau bisa menerima, tidak menolak karena memang secara Agama

nikah yang dilakukan ketiga warga diatas sah karena telah memenuhi

syarat dan rukun nikah tersebut menurut Agama.

3) Pendapat Bapak Sukemi S. Ag mengenai nikah sirri jika ditinjau dari

Hukum Islam menurut, sebagai berikut:

Bapak Sukemi dalam wawancaranya menyatakan bahwa

menurut Hukum Islam nikah sirri seperti yang dilakukan warga

Kecamatan Kunden Kabupaten Blora tersebut telah memenuhi rukun

dan syarat nikah yang telah sesuai dengan Agama Islam.

4) Pendapat bapak Drs. Rustam terhadap nikah sirri jika ditinjau dari

Hukum Islam menurut, sebagai berikut:

Nikah sirri dalam kasus tersebut meskipun memenuhi syarat

dan rukunya, sehingga hukum perkawinan tersebut sah kalau syaratnya

cukup. Kalau syarat-syarat rukunnya dipenuhi maka perkawinan

menjadi sah, hanya saja pernikahan dalam kasus ditatas sah hanya

berdasarkan syari'at.

5) Pendapat dari bapak M. Sholeh Spd dalam wawancara mengenai nikah

sirri jika ditinjau dari Hukum Islam menurut, sebagai berikut:

Dalam Agama lslam, nikah sirri disahkan asalkan memenuhi

persyaratan seperti adanya mempelai, wali nikah, mas kawin, dan saksi

pernikahan. Nikah sirri ketiga warga masyarakat tersebut jika dilihat


commit to user

34

dari keteranganya telah memenuhi unsure rukun dan syarat nikah

sehingga pernikahan seperti ini punya esensi yang halal namun tetap

mengindahkan ketentuan dalam Al-Quran..

6) Pendapat dari Pengurus Kantor Urusan Agama yaitu bapak M Thohir,

M.Ag, mengenai nikah sirri jika ditinjau dari Hukum Islam, sebagai

berikut:

Yang diandalkan dalam pedoman atau dasar dari pernikahan

sirri yang dilakukan oleh masyarakat Kunden Kabupaten Blora dalam

kasus ini hanya terpenuhi dalam ruang lingkup syariah atau Hukum

Islamnya dan nikah sirri itu hanya sah dalam fiqhnya saja.

2. Bagaimanakah Pandangan Muhammadiyah terhadap Nikah Sirri ?

a. Bapak H. Sarto S. Pdi selaku Majelis Tarjih Pimpinan Daerah

Muhammadiyah Kabupaten Blora, dalam penelitian dilapangan sebagai

berikut:

Nikah sirri yang ada di Indonesia atau yang berkembang di

masyarakat sebagai contoh adalah masyarakat Kecamatan Kunden

Kabupaten Blora adalah nikah yang tidak dicatatkan pada petugas

pencatatan nikah atau pada Kantor Urusan Agama ini dikatakan sebagai

nikah sirri. Nikah sirri yang terjadi dalam masyarakat saat ini hanya untuk

mementingkan hawa nafsunya saja bukan untuk mengejar kebahagiaan

yang hakiki, sebagaimana terdapat dalam tujuan dan hikmah suatu

pernikahan. Dalam hal ini nikah sirri atau nikah dibawah tangan tidak

hanya berdampak pada istri anak namun juga pada suami itu sendiri

seperti: dampak terhadap istri, tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak

berhak mendapatkan nafkah dari suami dan tidak mendapatkan warisan

jika suami meninggal dunia, terhadap anak; anak yang dilahirkan

dianggap sebagai anak tidak sah , ketiadaan nama si ayah pada akte

kelahiran dan anak tidak berhak atas biaya hidup dari ayahnya, dan anak

tidak bisa ikut bersekolah; terhadap suami : suami tidak bertanggung


commit to user

35

jawab, suami bebas untuk dapat menikah lagi dan suami tidak lagi

memikirkan harta bersama. Dalam kasus pernikahan sirri yang terjadi di

Kecamatan Kunden, yang rata-rata beranggapan bahwa nikah sirri itu sah,

itu hanya omong kosong belaka dan hanya memelintir Hukum yang ada,

karena tidak ada pengakuan yang sah dari Negara atau tidak dicatatkanya

pernikahan tersebut membuat pernikahan mereka tidak sah. Menurut

bapak H. Sarto S. Pdi dasar dari tidak sahnya nikah sirri ada dalam QS.

Al-Mukminun [23]: 5-7, (HR. Ibnu Majah dari 'Aisyah), (HR. al-Bukhari

dari 'Abdurrahman bin 'Auf), (QS. Al-Baqarah: 282), dan (QS. An-Nisa‟ :

21). Nikah dalam lslam hanya satu bentuk yakni yang disyari'atkan

Rasulullah saw dengan memenuhi seluruh rukunnya dan tidak pula

didasari syarat-syarat yang bertentangan dengan tuntutan akad nikah.

Selama rukun terpenuhi rukunya sah tapi di Indonesia khususnya

mengenai diakui sahnya perkawinan adalah dengan rukun perkawinan dan

ditunjukkanya akte pencatatan nikah secara formal yang dicatatkan pada

pegawai pencatatan nikah sehingga efek atau akibat dari nikah sirri tidak

bisa menjadi sah karena fiqh Indonesia.

b. Pendapat Bapak H. Puger Alqodri selaku Ketua Umum Pimpinan Cabang

Muhammadiyah Kecamatan Blora, sebagai berikut:

Nikah sirri diartikan sebagai nikah dibawah tangan, atau menurut

syariat agama dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Pemerintah.

Dalam kasus diatas walaupun syarat dan rukunya telah terpenuhi namun

mereka tetap harus mentaati aturan pemerintah dalam kaitan umat Islam

yaitu bahwa orang Islam dianjurkan taat pada Allah SWT, taat pula pada

Rasul-Nya, dan Ulil Amri (Pemerintah), namun dalam hal ini nikah sirri

bertentangan, maka hal ini lebih untuk menyelamatkan generasi

selanjutnya. Pernikahan dengan cara sirri dari kasus itu dijadikan sebagai

jalan pintas bagi sebagian pria yang tidak bertangung jawab. Nikah sirri

telah menghalalkan sesuatu yang haram, menyingkirkan kewajiban dan

nikah sirri ini jelas adalah pintu masuk menuju kemudharatan, dalam


commit to user

36

kasus ini beliau tidak setuju karena lebih banyak mudharatnya dari pada

manfaatnya karena untuk menjadi orang Islam yang baik adalah dengan

cara taat pada Allah SWT, baik menurut Allah SWT, baik juga menurut

pemerintah.

c. Pendapat Bapak Sukemi S. Ag mengenai kasus diatas, sebagai berikut:

Nikah pada dasarnya mengenai pencatatan akad nikah, bukanlah

merupakan suatu rukun nikah. Pencatatan akad nikah merupakan hal baru

setelah munculnya degradasi moral, lemahnya hubungan keluarga serta

anak-anak, lemahnya tingkat rasa tanggung jawab. Nikah sirri pada zaman

sekarang ini tidak bisa diterapkan dengan hal diatas karena bisa saja

seorang suami saat terjadi ketidak cocokan dengan istrinya kemudian

mengingkari ikatan hubungan mereka dan meninggalkan istri yang

dinikahi secara sirri tersebut seperti dalam kasus ini walaupun dalam kasus

ini tidak diungkapkan kenapa suami meninggalkan istrinya begitu saja,

namun jelas nikah sirri terjadi karena suami dan istri terrsebut imannya

lemah. Bapak sukemi lebih beranggapan bahwa nikah sirri dalam kasus

diatas lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

d. Pendapat Bapak Drs. Rustam terhadap nikah sirri diatas, sebagai berikut:

Nikah sirri ini meskipun memenuhi syarat dan rukunya tapi

merupakan jenis pernikahan yang merugikan karena tidak memiliki tujuan

sejati sebagaimana nikah biasa dimana syarat-syarat rukunnya dipenuhi

maka perkawinan menjadi sah, tetapi bisa haram kalau mengakibatkan ada

pihak-pihak yang dirugikan seperti istri dan anak, maka nikah sirri ini

menjadi haram hukumya dan sah menurut Agama tetapi haram.

Pernikahan sirri ini adalah pernikahan biasa yang tanpa adanya bukti-bukti

yang menguatkannya atau minus catatan resmi. Nikah sirri yang dilakukan

warga kecamatan kunden tersebut minim bukti yang mengakibatkan

kemungkinan terjadi kezhaliman dikemudian hari terhadap istri.

e. Pendapat dari Bapak M. Sholeh Spd dalam wawancara menolak nikah

sirri, sebagai berikut:


commit to user

37

Menurut bapak Sholeh nikah sirri kalau dilihat secara umum masih

banyak mudharat (dampak buruk) karena merugikan istri atau perempuan

dan anaknya. secara hukum positif, umumnya posisi istri atau wanita

menjadi sangat lemah. Dalam kasus ini sebenarnya pencatatan resmi dari

pihak Kantor Urusan Agama atau akte nikah diperlukan untuk menjamin

aspek legalitasnya, apalagi urusan hubungan suami istri, kalau tidak ada

akte nikah, bagaimana kalau di kemudian hari akan muncul banyak

madharat. Dalam Islam diatur ayat mengenai pengaturan hutang piutang

yang dapat dihubungakan dengan betapa pentingya surat akte nikah (QS.

Al-Baqarah [2]: 282).

f. Pendapat dari pengurus Kantor Urusan Agama yaitu bapak M Thohir,

M.Ag, sebagai berikut:

Pasa prinsipnya, pencatatan akad nikah adalah hal yang sunnah

dalam pernikahan, Pada zaman dahulu, pencatatan akad nikah ini tidak

diperlukan. nikah sirri pada zaman sekarang kebanyakan disalah gunakan

oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab karena faktor

kelemahan iman. Nikah sirri dalam kasus diatas sebenarnya tidak dapat

dipertanggung jawabkan dipengadilan dan justru akan menimbulkan

kekacuan dalam masyarakat dan keluarga dan falsafah dari keluarga

tersebut akan hilang. Ditinjau dari sudut padang Agama pencapainya umat

beragama dalam menjalankan Agama ini harus memenuhi tiga aspek,

sebagai berikut: Aqidah, Syariah, dan Muamalah. Dasar dari perlunya

pencatatan nikah yang dijadikan dasar dari Kantor Urusan Agama adalah :

1) “Apabila ada sesuatu hal yag menyimpang atau ada rentetan dimasa

depan maka tulislah”.

2) Kita diperintahkan taat pada Allah SWT, taat pada Rasul dan taat juga

pada pemerintah”, Nikah sirri jika dikembalikan pada “faktubu” maka

pelaku nikah sirri tersebut dapat dikatakan tidak taat pada ketiga hal

tersebut.

Dalam kasus diatas sesungguhnya perlunya dicatatkanya untuk

kemaslahatan Islam yang bernilai Ibadah sesuai dengan (QS. Ar-Rum


commit to user

38

[30]:21). Tiap-tiap perkawinan itu perlu dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pencatatan pernikahan itu

sendiri pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat

bukti “bayyinah” menurut pandangan syariat, yang menjadi dasar hukum

berlakunya peraturan tentang pencatatan perkawinan. Meskipun perintah

pencatatan pada ayat tersebut adalah terkait dengan perikatan yang berifat

umum, namun berlaku juga pada masalah pernikahan. Kebijakan

pemerintah untuk membuat peraturan resmi tentang pencatatan pernikahan

(akta nikah) merupakan bagian syarat sah syar'iat. Berdasarkan penjelasan

bapak Thohir, fungsi percatatan pernikahan adalah sebagai antisipasi

terhadap kecurangan yang kemungkinan dilakukan salah satu pihak di

kemudian hari. Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa

pencatatan pernikahan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang

dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasannya. Kepatuhan pada

pemerintah merupakan bagian dari syariat Agama . Namun berbeda

dengan bentuk kepatuhan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya yang bersifat

mutlak, kepatuhan kepada pemerintahan “Ulil Amri” adalah bersifat

relative (QS,An-Nisa [4]: 59). Menurut bapak Thohir bagi warga yang

terlanjur melakukan nikah sirri harus melakukan pernikahan ulang dengan

pencatatan secara resmi. Pelaku nikah sirri ini dianggap tidak ada sehingga

orang yang melakukan nikah sirri dianggap tidak pernah melakukan nikah

atau belum pernah melakukan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama.

B. Pembahasan

1. Bagaimanakah Nikah Sirri ditinjau dari Hukum Islam, penulis akan

membahas secara menyeluruh dari hasil wawancara diatas sehingga

didapatkan pemahaman yang jelas sebagai berikut:

a. Nikah sirri ditinjau dari Hukum Islam berdasarkan wawancara dengan para

tokoh Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

1) Bapak H. Sarto S. PdI selaku Majelis Tarjih Pimpinan Daerah

Muhammadiyah Kabupaten Blora:


commit to user

39

Nikah sirri atau sirri yang berarti rahasia, dalam hal ini rahasia

dapat dipahami sebagai nikah sirri yang terkait dengan kehadiran saksi.

Para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai sahnya nikah sirri seperti

ini, sebagian ulama seperti Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat

bahwa pesan agar saksi merahasiakan bahwa adanya pesan untuk

merahasiakan pernikahan berarti telah mencabut kesaksian dari tujuan

disyariatkannya, publikasi (i'lan) sebagaimana Nabi saw bersabda:

”Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana” [HR. Ibnu Majah

dari 'Aisyah]. Pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Kesaksian

merupakan syarat penting dalam suatu pernikahan semenjak

disyariatkan akad pernikahan itu sendiri, suatu pernikahan dikatakan

nikah siri apabila nyata-nyata tidak menyertakan bukti (bayinah) yang

dapat menjelaskan adanya suatu pernikahan. Sedangkan yang

dimaksud bukti pernikahan menurut pemahaman saat itu adalah berupa

kehadiran saksi. Dalam akad nikah, kegiatan yang dilakukan para saksi

adalah boleh melaihat saja atau dengan mencatat. Berbeda dengan

persyaratan wali nikah, siapa yang berhak menjadi saksi tidak ada

ketentuan yang bersifat pasti. Siapapun yang akan menjadi saksi dalam

pernikahan, hedaknya dipersyaratkan orang yang adil. Jika nikah sirri

diidentikkan dengan nikah tanpa kehadiran saksi, maka untuk

menentukan keabsahan nikah sirri sangat ditentukan oleh status hukum

dari keberadaan saksi itu sendiri dalam rukun dan syarat nikah.

Artinya, apabila saksi merupakan bagian dari rukun dan syarat nikah,

maka ketidakhadiran saksi dalam akad nikah tentu akan menyebabkan

nikah sirri menjadi batal demi hukum.

“Di mana ada wanita menikah tanpa izin walinya dan (tanpa

dihadiri) dua orang saksi yang adil maka nikahnya batal, dan jika ia

telah disetubuhi maka dia ( berhak mendapat) mahar dan apabila

mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi wanita yang tak

punya wali”, Dari hadits tersebut dapat kita lihat bahwa kebenaran dua

orang saksi adalah satu keharusan yang tak boleh diabaikan, sehingga

'Alaudin menyatakan bahwa akad pernikahan tanpa adanya saksi

adalah tidak sah (Burhanudin S, 2010: 56).


commit to user

40

Saksi dalam hal ini adalah dalam rangka pembuktian bahwa

telah terjadi pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan

perempuan sehingga tidak ada jalan bagi kedua belah pihak untuk

mengingkari pernikahan tersebut. Diwajibkan juga saksi minimal dua

orang dalam suatu pernikahan, Nabi Saw secara tegas juga menyatakan

larangannya terhadap nikah sirri. Berlakunya larangan terhadap nikah

sirri disebabkan karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi (rahasia)

untuk menghindari sepengetahuan orang lain. Bahkan begitu

rahasianya, sampai-sampai pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh

saksi atau wali yang menurut syariat menjadi bagian rukun dan syarat

nikah. Karena faktor itulah barangkali yang menjadi sebab mengapa

Rasulullah Saw melalui sabdanya melarang pernikahan sirri:

“Sesungguhnya Nabi Saw melarang nikah siri“ (HR. Bukhari).

Apabila mengacu pada makna hadits tersebut, berarti yang namanva

nikah sirri itu adalah perbuatan yang dilarang. Hikmah dari larangan

tersebut karena di dalamnya mengandung unsur kemudharatan bagi

umat Islam.

Dalam Hukum Islam tidak ada ayat yang menjelaskan

mengenai pengertian nikah sirri secara langsung sehingga beliau

berangapan bahwa nikah sirri dalam Hukum Islam murni tidak ada tapi

nikah itu dapat terpenuhi dengan memenuhi rukun nikah tersebut dan

itu artinya baru disebut nikah namun itu menurut Hukum Islam asli

dan bukan berdasarkan pendapat orang-orang saja. Mengenai rukun

nikah sebagai berikut:

(http://chantryintelex.blogspot.com/2010/03/nikah-siri-dalam-

perspektif-hukum-islam_31.html, diakses pada tanggal 26 Juni 2011

pukul 18.18 WIB);

1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang

secara syar‟i untuk menikah. Di antara perkara syar‟i yang

menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang

http://chantryintelex.blogspot.com/2010/03/nikah-siri-dalam-perspektif-hukum-islam_31.html



commit to user

41

akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki

karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan, Atau si

wanita sedang dalam masa iddahnya dan selainnya. Penghalang

lainnya misalnya si lelaki adalah orang kafir, sementara wanita

yang akan dinikahinya seorang muslimah;

2) Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang

menggantikan posisi wali;

3) Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang

mewakilinya;

4) Adanya wali bagi calon mempelai wanita, karena Nabi Shallallahu

„alaihi wasallam bersabda:

“Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali” (HR. Al-

Khamsah kecuali An-Nasaì, dishahihkan Al-Imam Al-Albani

Rahimahullahu dalam Al-Irwa` No. 1839).

Beliau Shallallahu „alaihi wa sallam juga bersabda:

“Wanita mana saja yang menikah tanpa izin wali-walinya maka

nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil” (HR. Abu Dawud

No. 2083, dishahihkan Al-Imam Al-Albani Rahimahullahu dalam

Shahih Abi Dawud).

Adapun jumhur ulama, di antara mereka adalah Al-Imam

Malik, Asy-Syafi‟i, Ahmad, dan selainnya berpandangan bahwa

wali nasab seorang wanita dalam pernikahannya adalah dari

kalangan “ashabah”, yaitu kerabat dari kalangan laki-laki yang

hubungan kekerabatannya dengan si wanita terjalin dengan

perantara laki-laki (bukan dari pihak keluarga perempuan atau

keluarga ibu tapi dari pihak keluarga ayah atau laki-laki), seperti

ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki, paman dari pihak

ayah, anak laki-laki paman dari pihak ayah, dan seterusnya. Bila

seorang wanita tidak memiliki wali nasab atau walinya enggan

menikahkannya, maka hakim atau penguasa memiliki hak

perwalian atasnya dengan dalil sabda Rasulullah Shallallahu „alaihi


commit to user

42

wa sallam: “Maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi wanita

yang tidak memiliki wali” (HR. Abu Dawud no. 2083, dishahihkan

Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Shahih Abi Dawud)

5) Dua orang saksi, saksi atas akad nikah tersebut dengan dalil hadits

Jabir bin Abdullah radhiyallahu „anhuma secara marfu‟: “Tidak

ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil”

(HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasaì, dishahihkan Al-Imam Al-

Albani rahimahullahu dalam Al-Irwa‟ no. 1839, 1858, 1860 dan

Shahihul Jami‟ no. 7556, 7557).

Berdasarkan pernikahan sirri pada kasus ini, apabila dikaji

menurut ketentuan yang telah dibahas diatas maka pernikahan sirri

tersebut belum bias dikatakan sah menurut agama karena belum

memenuhi semua unsur-unsur yang dibutuhkan.

2) Bapak H. Puger Alqodri selaku Ketua Umum Pimpinan Cabang

Muhammadiyah Kecamatan Blora

Bapak Puger dalam wawancara menyatakan bahwa menurut

Hukum Islam, nikah sah menurut adalah telah terpenuhinya syarat

nikah yaitu, bukan muhrim, bukan dari saudara dekat dan harus seiman

dan terpenuhi rukunnya yaitu ( Moh. Idris Ramulyo, Sh., MM, 2004:

244-245);

a) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang

secara syar‟i untuk menikah. Di antara perkara syar‟i yang

menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang

akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki

karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan. Atau, si

wanita sedang dalam masa iddahnya dan selainnya. Penghalang

lainnya misalnya si lelaki adalah orang kafir, sementara wanita

yang akan dinikahinya seorang muslimah.

b) Adanya wali bagi calon mempelai wanita;

c) Dua orang saksi yang beragama Islam;


commit to user

43

d) Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang

menggantikan posisi wali dan adanya qabul, yaitu lafadz yang

diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya;

e) Kewajiban membayar mahar.

Bapak Puger dalam hal ini lebih tidak setuju dengan nikah sirri

tapi tidak menolak karena ada faktor dimana tidak menolak nikah sirri

tersebut karena memang secara agama nikah sirri yang telah memenuhi

unsur rukun dan syarat nikah trsebut telah terpenuhi dan nikah tersebut

dikatakan sah.

3) Bapak Sukemi Sag, berpendapat mengenai nikah sirri menurut Hukum

Islam akan dijelaskan sebagai berikut;

Bapak Sukemi dalam wawancaranya menyatakan bahwa menurut

Hukum Islam nikah sirri itu telah memenuhi rukun, sebagai berikut

( Drs. H.M. Najmuddin Zuhdi, M.A dan Elvi Na‟imah, L.C., MAg,

2005: 109-110):

a) Calon suami dan istri tidak berpenghalang yaitu perempuan

muslimah dantidak berpenghalang untuk dinikahi;

b) Wali bagi calon mempelai wanita, bertanggung jawab

mengawinkan wanita;

c) Saksi dua orang laki-laki, saksi harus bertangung jawab, baligh,

dan beragama Islam;

d) Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang


diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya,

e) Mahar ( mas kawin).

Dalam Agama Islam, syarat perkawinan adalah :

a) Persetujuan kedua belah pihak;

b) Mahar (mas kawin);

c) Tidak boleh melanggar larangan-larangan perkawinan.


commit to user

44

Sehingga pernikahan sirri yang terdapat dalam kasus ini dapat

dikatakan belum terpenuhi ketentuan dalam Al-Quran yang merupakan

pedoman sumber dari hukum Islam.

4) Bapak Drs. Rustam, sebagaimana pendapatnya dalam pembahasan

diatas akan dibahas dibawah ini;

Nikah sirri dalam kasus tersebut meskipun memenuhi syarat dan

rukunya, sehingga hukum perkawinan tersebut sah kalau syaratnya

cukup, pengertian cukup disini adah telah terpenuhi rukun; adanya

calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar‟i

untuk menikah. Di antara perkara syar‟i yang menghalangi keabsahan

suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk

orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan

nasab atau hubungan penyusuan atau, si wanita sedang dalam masa

iddahnya dan selainnya. Penghalang lainnya misalnya si lelaki adalah

orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahinya seorang

muslimah, adanya wali bagi calon mempelai wanita, dua orang saksi,

adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang


diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya. Syaratnya sebagai

berikut : persetujuan kedua belah pihak, mahar (mas kawin), tidak

boleh melanggar larangan-larangan perkawinan. Jadi menurut Hukum

Islam kasus ini walaupun telah memenuhi syarat-syarat rukunnya

maka perkawinan yang dilakukan masyarakat Kecamatan Kunden

Kabupaten Blora belum sah.

5) Bapak M. Sholeh Spd, sebagaimana pendapatnya dalam pembahasan

diatas akan dibahas dibawah ini;

Dalam Agama lslam, nikah sirri boleh asalkan memenuhi

persyaratan seperti adanya mempelai yaitu adanya calon suami dan

istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar‟i untuk menikah.,

wali nikah disini yang dimaksud sebagai wali yaitu adanya wali bagi

calon mempelai wanita, mas kawin atau mahar yang diberikan kepada


commit to user

45

mempelai perempuan, dan saksi pernikahan yaitu minimal dua orang

saksi serta ijab qabul. Apabila suatu pernikahan telah terpenuhi unsure

diatas berarti nikah sirri yang terjadi pada masyarakat Kecamatan

Kunden tersebut memenuhi syarat dan rukunya dalam Hukum Islam

seperti ini punya esensi yang halal menurut Bapak Sholeh.Spd.

Adapun ayat yang memperkuat pendapat diatas mengenai

rukun nikah tersebut, sebagai berikut:

a) Sabda Nabi: “ Tidak sah suatu pernikahn tanpa seorang wali dan

dua orang saksi yang adil” (HR. Baihaqi).

b) Saksi dan wali diharapkan seorang muslim sebagaimana dalam

ayat sebagai berikut: “ Dan orang–orang yang beriman, lelaki dan

perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebagian

yang lain..” ( AT. Taubah [9]: 71).

c) Sabda Rasulullah Saw, bahawasanya “tidak sah pernikahan

kecuali dengan wali” ( HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu

Majah). Hadist ini digunakan sebagai dasar imam malik dan syari‟i

untuk menetapkan wali sebagai syarat sahnya nikah . selain itu

umar bin khatab juga menyatakan “ Seorang wanita tidak boleh

dinikahkan kecuali ada izin dari walinya, yaitu orang yang punya

kompeten dari keluarganya atau izin dari penguasa”

( Burhanuddins. S, SHI., M. Hum, 2010: 42).

d) Dasar hukum pemberian mahar mengacu pada firman Allah SWT:

“ Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu

nikahi) dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka

menyerahkan kepada kamu sebagaian dari mas kawin itu dengan

senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan)

yang sedap lagi baik” (QS.An-Nisaa‟[4]:4).

e) Dasar hukum yang terkait hubungan sesusuan yang ditegaskan

melalui hadits Rasulullah saw, sebagai berikut: “ Diharamkan

karena ada hubungan sesusuan apa yang diharamkan karena


commit to user

46

adanya nasab” ( HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad,

Nasai, dan Ibnu Majah).

f) Saksi, menurut pengikut Malikiyyah, saksi tetap menjadi syarat sah

nikah, sebagai berikut:

1) “ Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda, bahwa pelacur

yaitu wanita-wanita yang mengawinkan dirinya sendiri tanpa

saksi” (HR. Tirmidzi).

2) “Sesungguhnya Rasulllah Saw bersabda, bahwasanya tidak

sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua

orang saksi yang adil”( HR. Baihaqi).

g) Dasar wanita yang dalam masa iddah terhalang dan haram

sementara untuk dinikahi, sebagai berikut: “ Dan janganlah kamu

kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali

pada masa telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji

dan di benci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)

diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang

perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-

saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang

perempuan ; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu laki-

laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang

perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan

sesusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam

pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika

kamu belum mampu dengan istrimu itu (dan sudah kamu

ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan

diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan

menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang

bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau:

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan

(diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,

kecuali budak-budak yang kamu miliki ( Allah telah menetapkan


commit to user

47

hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalkan bagi

kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan

hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang

telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada

mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban;

dan tiadalah sengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu

telah saling merelakan, sesudah menentukan mahar itu.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana“

(QS.An-Nisa[4]: 22-24).

6. Bapak M Thohir, M.Ag selaku pegawai Kantor Urusan Agama dalam

wawancaranya tersebut menyatakan bahwa nikah sirri bila ditinjau dari

Hukum Islam pembahasanya sebagai berikut:

Yang diandalkan dalam pedoman atau dasar dari pernikahan sirri

dalam kasus ini hanya dalam syariah atau Hukum Islam dimana

masyarakat yang melakukan nikah sirri tersebut hanya memenuhi apa yang

dianjurkan agama saja tanpa mempedulikan kriteria yang lain.. Nikah sirri

itu hanya sah menurut fiqhnya saja, fiqh disini yang dimaksud adalah

bukan sah atau tidaknya secara hakiki namun fiqh ini bisa menyelinap

dibeberapa pendapat. Namun tidak sah menurut agama, yang lebih luas

secara umum ada aqidah, syariah dan muamalah tapi orang yang

melakukan nikah sirri diatas hanya jatuh pada syariah padahal syariah ini

hanya menaungi wilayah fiqh, padahal fiqh ini wilayahnya sangat kecil

yang tidak ada sepertiganya dari keabsahanya. Menurut Agama, dalam

arti segala tindakan manusia hanya dapat dibenarkan menggunakan

justifikasi agama sejauh dia mendatangkan manfaat bagi kepentingan

umum, bukan kemaslahatan yang bersifat perorangan artinya kalau

seorang beranggapan nikah sirri sah seperti dalam kasus diatas, maka

orang itu hanya berlindung pada fiqh padahal fiqh itu hanya bagian dari

syariah dan syariah masih dibawah bagian dari Agama dan sangat kecil

keabsahan. Walaupun fiqh diperlukan namun belum bisa mencapai


commit to user

48

keabsahan yang dikehendaki oleh Agama. Sehingga pernikahan yang

dilakukan warga tidak sah menurut Hukum Islam walaupun mereka telah

memenuhi apa yang telah menjadi rukun dan syarat nikah tersebu sebagai

dasar dalam (QS. Al-Baqarah: 282): “Hai orang-orang yang beriman,

apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..” .

2. Pembahasan pendapat tokoh Muhammadiyah mengenai nikah sirri

berdasarkan kasus nikah sirri yang terjadi di masyarakat Kecamatan

Kunden Kabupaten Blora, sebagai berikut :

a. Pembahasan pendapat Bapak H. Sarto S. PdI selaku Majelis Tarjih

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora, dalam penelitian

dilapangan sebagai berikut:

Nikah yang ada di Indonesia atau yang berkembang di masyarakat

adalah nikah yang tidak dicatatkan pada petugas pencatatan nikah atau

pada Kantor Urusan Agama ini dikatakan sebagai nikah sirri. Pernikahan

yang dilakukan itu berhubungan dengan ulil amri dimana selalu

berdasarkan pada kenyakinan atau Agama dan harus dicatat secara sah

pada petugas pencatat nikah atau Kantor Urusan Agama yang berwenang,

sehingga nikah yang tidak dicatat merupakan nikah yang tidak sah.

Adapun dasar yang digunakan berdasarkan ketentuan majelis tarjih dengan

dasar sebagi berikut: (QS. Al-Baqarah: 282) “Hai orang-orang yang

beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu

yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya …”, (QS. An-Nisa‟: 21)

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu

Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan

mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang

kuat”. Adapun dalam qaidah mengenai pematuhan kepada pemerintah

sebagai berikut yang artinya: “Suatu tindakan pemerintah berintikan

terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”, sabda Nabi saw:

“Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana” [HR. Ibnu Majah dari


commit to user

49

'Aisyah], dan “Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan

memotong seekor kambing” [HR. al-Bukhari dari 'Abdurrahman bin 'Auf].

Pada dasarnya nikahnya orang Indonesia (masyarakat) saat ini

hanya sepihak saja yang artinya mereka melakukan nikah dengan seorang

perempuan, atau yang sering disebut dengan nikah sirri ini, hanya

digunakan untuk teman tidur dimana tidak memikirkan kehidupan

selanjutnya dan dalam hal ini lebih untuk mencari kesenganan sesaat tanpa

memikirkan urusan selanjutnya serta tanpa adanya perasaaan kasihan pada

wanita yang dinikahi secara sirri tersebut, begitu juga keluarga dari

pernikahan yang sah juga tidak dipedulikan apalagi dari pihak yang

dinikahi sirri tersebut dan anak hasil pernikahan sirri itu pasti akan

ditinggalkanya dikemudian hari yang tidak hanya berdampak pada istri

anak namun juga pada suami itu sendiri seperti halnya, (DR.M. Musthafa

Luthfi dan Mulyadi Luthfy R., Lc, 2010: 152-155);

1) Dampak terhadap istri sebagai berikut:

a) Tidak dianggap sebagai istri yang sah. Suatu perkawinan dianggap

sah menurut hukum di Indonesia jika telah menenuhi syarat dan

rukunnya, di samping itu iuga harus dicatat oleh Kantor Urusan

Agama. Jika tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama, maka

pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

b) Tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami. Sebagaimana

dijelaskan di atas, pernikahan sirri adalah pernikahan yang tidak

sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, maka kedudukan istri

di mata hukum sangat lemah. Jadi, jika sang suami tidak

mempunyai rasa tanggung jawab terhadap istrinya, bisa saja ia

akan menelantarkan istrinya tanpa memberi nafkah. Hak istri untuk

mendapatkan nafkah dari suami meniadi tidak terjamin karena

tidak ada bukti tertulis, di lain pihak istri tidak bisa menuntut hak-

haknya atas nafkah tersebut di depan hukum karena ia tidak

mempunyai bukti tertulis akan perkawinanya tersebut.


commit to user

50

c) Tidak mendapatkan warisan jika suami meninggal dunia. Setelah

suami meninggal dunia, seorang istri yang dinikahi secara sirri

tidak bisa mendapatkan warisan, walaupun secara lslam pernikahan

mereka termasuk pernikahan yang sah dan berhak mendapatkan

warisan, tapi jika pembagian warisan diurus oleh Pengadilan

Agama, maka wanita tersebut tidak bisa mendapatkan warisan apa-

apa karena tidak ada bukti bahwa ia seorang istri dari dari

suaminya yang telah meninggal karena perkawinan sirri tersebut

yang saat hidupnya pernah menikahinya secara sirri. Tidak berhak

mendapat harta gono-gini, jika ia berpisah dengan suaminya (baik

karena cerai atau ditinggal mati), ia tidak bisa mendapatkan harta

gono-gini, karena secara hukum perkawinan mereka tidak terjadi.

Walaupun pembagian harta gono-gini ini tidak ada dalam lslam,

tetapi hal ini akan menjadi masalah di Indonesia yang menerapkan

hukum pembagian harta gono-gini suami-istri jika mereka

berpisah. Dapat dicerai sewaktu-waktu, sesorang suami yang tidak

bertanggung jawab, yang menikah di bawah tangan dengan tujuan

hanya untuk menuntaskan nafsu birahinya, dan berniat

menceraikan istrinya saat ia sudah bosan, maka dengan ketiadaan

surat nikah ia merasa mendapat peluang untuk bertindak

sewenang-wenang terhadap istrinya serta menceraikannya.

2) Terhadap Anak sebagai berikut:

a) Anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah, atau anak

yang lahir di luar nikah. Anak dianggap hanya mempunyai

hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sehingga dalam

akte kelahirannya pun hanya dicantumkan nama ibu yang

melahirkan, sedangkan nama ayahnya dibiarkan kosong. Artinya

bahwa anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya,

hal ini sesuai dengan UU Perkawinan Tentang Kedudukan Anak,

yang menyatakan: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42). Anak


commit to user

51

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan

perdata dengan ibunya dan keIuarga ibunya”. Kedudukan anak

tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan

Pemerintah. (Pasal 43.)," Dan juga Pasal 100 KHI (Kompilasi

Hukum Islam) yang menyatakan: "Anak yang lahir di luar

perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan

keluarga ibunya". Keterangan tentang status sebagai anak luar

nikah dan tidak adanya nama ayah pada akte kelahiran itu akan

berdampak amat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si

anak dan ibunya.

b) Ketiadaan nama si ayah pada akte kelahiran ini, juga mempunyai

pengaruh status anak di bidang hukum, hubungan anak dengan si

ayahnya tidak kuat, dan jika suatu saat terjadi masalah, lalu si ayah

tidak mengakui kalau anak tersebut adalah anaknya, maka si anak

tidak bisa menuntutnya secara hukum karena tidak ada bukti

otentik dalam akte tersebut.

c) Tidak hanya itu saja, konsekuensi dari tidak adanya akte kelahiran

dan tercantumnya nama ayah dalam akte tersebut akan berakibat

anak tidak berhak atas biaya hidup dari ayahnya, tidak ada biaya

pendidikan yang ditanggung ayahnya, tidak ada nafkah, dan iuga

warisan. Hal itu bisa saja terjadi kalau ayahnya tidak mempunyai

rasa tanggung jawab. Bila ayahnya seorang laki-laki yang baik dan

bertanggung jawab, tentunya ketidakpunyaan akte kelahiran tidak

meniadi kendala.

d) Tidak bisa ikut bersekolah, anak yang terlahir dari pernikahan di

bawah tangan atau nikah sirri sulit untuk mendapatkan akte

kelahiran, karena akte kelahiran diperoleh jika orang tuanya

menunjukkan surat nikah. Jika akte kelahiran tidak ada, maka anak

tersebut tidak bisa mendaftar di sekolah, karena salah satu syarat

untuk bisa mendaftar sekolah adalah harus mempunyai akte

kelahiran. Walaupun suatu saat punya akte, format dari akte


commit to user

52

kelahiran tidak sama yaitu yang hanya mencantumkan nama ibu

saja tanpa ada nama ayah dan status anak sebagai anak diluar

nikah.

3) Terhadap suami sebagai berikut:

a) Suami tidak bertanggung jawab, suami dapat bebas begitu saja dari

kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya.

Istri juga tidak dapat menuntut di pengadilan atas perilaku suami

yang tidak bertanggung jawab karena tidak ada bukti yang sah

bahwa dia suaminya.dimana dalam kasus ini tidak ada bukti seperti

surat nikah atau akte perkawinan antara merekan.

b) Suami tidak lagi memikirkan harta bersama setelah bercerai atau

setelah meninggalkan istrinya begitu saja.

c) Suami bebas untuk dapat menikah lagi, karena dalam perkawinan

sebelumnya yang berupa pernikahan sirri atau pernikahan bawah

tangan dianggap tidak sah di mata hukum sehingga suami bebas

melakukan perkawinan dengan perempuan manapun.

Dalam kasus pernikahan sirri yang terjadi di Kecamatan Kunden

yang rata-rata beranggapan bahwa nikah sirri itu sah hanya sebenarnya itu

omong kosong belaka dan hanya memelintir hukum yang ada, karena tidak

adanya pengakuan yang sah dari Negara atau tidak dicatatkanya

pernikahan tersebut membuat pernikahan mereka tidak sah.

Menurut Bapak Sarto dasar dari tidak sahnya pernikahan dalam

kasus diatas adalah hadist yang artinya: “Adakan walimah walaupun

dengan seekor kambing” (HR. Imam Bukhari dan Muslim), Dalam hadist

diatas Rasulullah saw memerintahkan agar suatu pernikahan diumumkan.

“Banyak hal-hal positif yang didapat seseorang dari penyiaran

pernikahan, di antaranya adalah untuk mencegah munculnya fitnah di

tengah-tengah masyarakat; memudahkan masyarakat untuk memberikan

kesaksiannya, jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua

mempelai, dan memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang

sudah menikah atau belum”

(http://pakarbisnisonline.blogspot.com/2010/02/hukum-nikah-sirih-

menurut-islam.html, diakses pada tanggal 26 Juni 2011 pukul 18.20

WIB).

http://pakarbisnisonline.blogspot.com/2010/02/hukum-nikah-sirih-menurut-islam.html



commit to user

53

Adapun Firman Allah SWT dalam (QS. Al-Mukminuun [23]: 5-7):

"Dan orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri

mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka

dalam hal ini tiada tercela. Tetapi, barangsiapa mencari di balik itu

(zina,homoseksual dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang

yang melampui batas”. Nikah dalam lslam hanya satu bentuk yakni yang

disyari'atkan Rasulullah saw dengan memenuhi seluruh rukunnya dan

tidak pula didasari syarat-syarat yang bertentangan dengan tuntutan akad

nikah. Nikah sirri atau sejenisnya yang dilakukan warga Kunden

Kecamatan Blora ini lebih didasari pada mengenyampingkan hukum dan

syari'at Allah SWT yang menyangkut hak-hak seorang wanita dengan

dalih rela atau sama-sama sepakat atas syarat-syarat yang tidak sejalan

dengan syari'at Islam. Yang jelas, baik secara keabsahannya maupun

secara maknanya. Nikah sirri jelas mengenyampingkan hak-hak wanita

yang ditetapkan oleh syari,at seperti hak menginap bersama suami, nafkah

dan rumah. Syarat-syarat yang disetujui dalam nikah tidak resmi

bertentangan dengan perintah dan hukum Allah SWT dalam akad nikah

dengan demikian syarat-syarat itu wajib ditolak dan batal.

Selama rukun terpenuhi rukunya sah tapi di Indonesia khususnya

mengenai diakui sahnya perkawinan adalah dengan rukun perkawinan dan

ditunjukkanya akte pencatatan nikah secara formal yang dicatatkan pada

pegawai pencatatan nikah. Adapun efek dari nikah siri tidak bisa menjadi

sah karena Fiqh Indonesia atau yang sering disebut sebagai Kompilasi

Hukum Islam ini telah mengatur mengenai bagaimana sahnya perkawinan

yang ada disitu. Nikah sirri juga mengakibatkan anak yang lahir dalam

perkawinan bukan anak yang sah karena perkawinan di Indonesia harus

memenuhi kedua elemen tersebut yaitu sah menurut rukunya dan

dicatatkan pada pegawai pencatatan nikah.

b. Penjelasan pendapat Bapak H. Puger Alqodri selaku Ketua Umum

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Blora, sebagai berikut:


commit to user

54

Nikah sirri diartikan sebagai nikah dibawah tangan, atau menurut

syariat Agama dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Pemerintah.

Dalam kasus diatas walaupun syarat dan rukunya telah terpenuhi namun

mereka tetap harus menaati aturan pemerintah dalam kaitan umat Islam

yaitu bahwa orang Islam dianjurkan taat pada Allah SWT, taat pula pada

Rasul-Nya, dan Ulil Amri (Pemerintah) yang dapat diperjelas sebagaimana

Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengklarifikasikan dalam Syarh

Riyadhus Shaliihin (iii/652-656) tentang instruksi pemerintah (DR.

Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi R., Lc, 2010: 161):

l) Adanya perintah yang sesuai dengan perintah syari'at, seperti perintah

agar setiap warga shalat jamaah; maka menaati perintah seperti itu

wajib hukumnya, karena hal tersebut merupakan perintah Allah SWT,

Rasul-NYa, dan ulil amri (Pemerintah);

2) Perintah agar bermaksiat terhadap Allah SWT, berupa meninggalkan

kewajiban atau melakukan hal yang diharamkan, maka tidak boleh

menaati perintah seperti itu;

3) Perintah yang tidak berupa maksiat kepada Allah SWT, dan di

dalamnya tidak ada unsur berupa perintah syara' (seperti peraturan lalu

lintas, dll.), maka wajib menaatinya, karena Allah befirman: "Hai

orang-orang yang beriman! Ta’atilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),

dan ulil amil (pemegang kekuasoan) di antara kamu)" (An-Nisaa‟ [4]:

59). Jadi menaati pemerintah dalam hal yang tidak ada unsur

bermaksiat kepada Allah adalah merupakan bukti ketaatan hamba

kepada Allah dan Rasul-Nya.

a) Firman Allah dalam (QS. Ar-Ruum [30]: 21) "Dan di antara

tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri

dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

tenteram kepadanya, dan Dijadikan-Nya di antara kamu rasa

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-

benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang

berfikir".


commit to user

55

Nikah sirri dalam kasus diatas bertentangan dengan (QS. Ar-Ruum

[30]: 21) tersebut karena tidak ada ketenangan bagi wanita yang dinikahi

secara sirri bahkan selalu dihantui kekhawatiran, dia tidak mengetahui

kapan akan dicerai oleh pria yang hanya mengumbar nafsu belaka yang

pada kenyataanya dari kasus diatas para wanita ditinggalkan begitu saja

oleh suami yang telah menikahinya secara sirri.

Kalau nikah sirri dianggap bertentangan, maka hal ini lebih untuk

menyelamatkan generasi selanjutnya dari pernikahan tersebut dan guna

kemaslahatan umat bersama dikemudian hari, dimana tanpa adanya

campur tangan pemerintah (ulil amri) maka yang rugi diri sendiri yang

akan kesusahan dalam mencari akte kelahiran, harta waris dan lain-lain.

Bapak puger dalam kasus ini cenderung tidak menyetujui nikah sirri diatas

karena akan memberatkan sendiri terhadap orang yang melakukan nikah

sirri tersebut. Sesungguhnya pernikahan dengan cara sirri ini, dari kasus

diatas dijadikan sebagai jalan pintas bagi sebagian pria yang tidak

bertangungjawab untuk memperbayak istri ketika istrinya merasa butuh

kepadanya, apalagi sang istri adalah orang kaya, pernikahan dengan sirri

ini umumnya bukan orientasi adat atau tradisi masyarakat, sebab nikah

seperti ini tidak mencapai tujuan maksimal dari pernikahan lslami yakni

rumah tangga yang stabil, pembentukan keluarga sakinah, menanggung

nafkah anak-anak dan pendidikan mereka, meskipun hanya memenuhi

hasrat biologis secara halal namun juga untuk melindungi kaum wanita,

dalam hukum lslam tidak bergantung kepada keinginan atau kerelaan

wanita, sebab karakteristik dari syari'at yang ditetapkan Allah SWT dan

Rasul-Nya bukan sebagai sarana untuk mengambil dan menjalankan saja

tapi sebagai sarana untuk melindungi jiwa, kehormatan dan harta benda

suami dan istri. Nikah sirri telah menghalalkan sesuatu yang haram dan

menyingkirkan kewajiban, sehingga mengubah ketentuan Allah dalam

nikah yang telah disyari'atkan-NYa. Nikah sirri di atas jelas adalah pintu

masuk menuju kemudharatan sebab seorang suami tidak bertangungjawab

terhadap keluarga baik istri maupun anaknya kedepanya dengan


commit to user

56

meninggalkan begitu saja istrinya walaupun pada saat bersama kadang

suami memberikan nafkah pada anak dan istri tersebut. Laki-laki dari

kasus diatas jelas dengan demikian mudah menikah dan demikian mudah

pula untuk menceraikan atau meninggalkan istrinya. Ada kalanya nikah

sirri berlangsung tanpa wali, sehingga nikah jenis ini sebagai bahan

permainan bagi sebagian pria yang hanya ingin mengumbar hawa nafsu

saja dan nikah sirri ini merupakan suatu pernikahan yang tidak

berkesinambungan karena bisa berhenti dengan berakhirnya masa tertentu

atau sewaktu-waktu dan dapat berakhir tanpa talak, pemberhentian, atau

pemisahan oleh hakim. dalam kasus ini beliau tidak setuju karena lebih

banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, menjadi orang Islam yang

baik adalah dengan cara taat pada Allah SWT, baik menurut Allah SWT,

baik juga menurut pemerintah artinya bahwa setiap aturan yang diberikan

pemerintah yang berkenaan dengan agama selama tidak diatur oleh Agama

sebaiknya ditaati umat Islam selama hal tersebut tidak bertentangan

dengan ajaran Agama.

c. Pembahasan pendapat Bapak Sukemi S. Ag terhadap nikah sirri diatas,

sebagai berikut:

Dasarnya mengenai pencatatan akad nikah bukanlah merupakan

suatu rukun nikah, karena rukun nikah menurut pendapat ulama adalah

Ijab, Qabul, wali, dan saksi, sedangkan pencatatan akad nikah tidak

termasuk dalam rukun tersebut. Pencatatan akad nikah merupakan hal baru

setelah munculnya degradasi moral, lemahnya hubungan keluarga serta

anak-anak, lemahnya tingkat rasa tanggung jawab seseorang. pada zaman

dahulu pasangan suami-istri tidak ada yang saling mengingkari kewajiban

apa yang harus mereka lakukan terhadap pasangannya, mereka saling

mempercayai dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk untuk saling

menjaga kelangsungan hubungan mereka, jadi ikatan keluarga mereka kuat

walaupun tidak disertai dengan bukti tertulis atau dengan adanya

pencatatan akad nikah mereka. Tetapi pada zaman sekarang ini tidak bisa

diterapkan hal tersebut karea bisa saja seorang suami saat terjadi


commit to user

57

ketidakcocokan dengan istrinya kemudian mengingkari ikatan hubungan

mereka dan meninggalkan istri yang dinikahi secara sirri tersebut seperti

dalam kasus diatas walaupun dalam kasus diatas tidak diungkapkan

kenapa suami meninggalkan istrinya begitu saja.

Dalam kasus pernikahan sirri ini kita tidak dapat melihat apakah

suami ini bisa benar-benar menjadi suami atau suami ini malah juga bisa

saja tidak mengakui kalau wanita tersebut adalah istrinya, dengan

mudahnya suami tersebut meninggalakan tanggung jawab sebagai suami,

tidak memberi nafkah baik lahir atau batin. Begitu juga sebaliknya pada

saat wanita tersebut mau menggugat dan meminta hak-haknya, wanita

tersebut tidak dapat menggugat secara hukum karena pernikahanya tanpa

dilakukan dengan bukti yang ada, sehingga untuk meminta tanggung

jawab suaminya jelas tidak dapat dilakukan, karena karakter suami jika

sudah berani lari dari tanggung jawab seperti itu jelaslah imannya lemah,

tidak punya rasa keadilan, tidak memikirkan dosa yang dipikulnya karena

telah menyia-nyiakan istrinya.

Begitu juga jika istrinya lemah imannya dengan menikah lagi

dengan laki-laki lain, suami pertama tidak bisa menggugat hal tersebut ke

Pengadilan, padahal pada kenyataanya yang sebenarnya wanita tersebut

adalah istrinya, oleh karena itu, pencatatan akad nikah dirasa sangat perlu

untuk dilakukan karena akan dapat mengurangi hal-hal yang tidak

diinginkan dengaan tidak adanya sebab ketiadaan akta nikah. Bapak

sukemi lebih beranggapan bahwa pernikahan sirri dalam kasus diatas lebih

banyak mudharatnya karena dari pernikahn sirri ini tidak bisa berlangsung

abadi dan penuh dengan kelemahan dalam perjalanan hidup yang dijalani

kedua pasangan nikah sirri ini.

d. Pembahasan pendapat Bapak Drs. Rustam terhadap nikah sirri diatas,

sebagai berikut:

Nikah sirri merupakan jenis pernikahan yang merugikan karena tidak

memiliki tujuan sejati sebagaimana nikah biasa, apabila maqashid-nya

(buruk) maka wajib dilarang. Namun dalam kondisi kasus ini jika dilihat,


commit to user

58

bahwa sang pria atau suami yang melakukan nikah sirri hanya sekedar

mengumbar nafsu dan meremehkan wanita tanpa ada komitmen, sehingga

menyetujui pelarangan nikah sirri tersebut, karena bisa menimbulkan

pihak-pihak yang dirugikan yaitu istri dan jika lahir anak dari hubungan

mereka maka kemungkinan anak juga akan terlantarkan juga. Walaupun

syarat dan rukunya terpenuhi namun nikah sirri yang terjadi dalam

masyarakat ini bisa haram kalau menimbulkan pihak-pihak yang dirugikan

yaitu istri dan anak. maka dia menjadi haram dan sah menurut Agama

tetapi haram.

Dalam kasus diatas nikah sirri yang dilakukan para pihak, adalah

pernikahan antara pria yang sudah beristri dengan seorang wanita dewasa,

baik masih gadis atau setelah janda secara rahasia, namun memenuhi

semua ketentuan syari'at yang berlaku dan tidak dicatat secara resmi di

badan yang berwenang, hanya diketahui oleh kalangan terbatas atau hanya

diketahui keluarga dari pihak yang dinikahi sirri tersebut saja, dimana sang

istri atas kerelaannya sendiri melepaskan sebagian haknya seperti

menyangkut suami menginap dan adil dalam giliran karena khawatir istri

pertama mengetahui pernikahan tersebut atau lembaga tertentu yang

melarang karyawan menikah lebih dari satu tempat suami bekerja

mengetahuinya. Pernikahan sirri adalah pernikahan biasa yang tanpa

adanya bukti-bukti yang menguatkannya atau tidak adanya bukti resmi dan

bersifat rahasia atau hanya diketahui oleh pihak tertentu saja terutama para

saksi karena pertimbangan tertentu pula. Nikah sirri yang terjadi dalam

kasus masyarakat kunden ini minus catatan resmi artinya pernikahan yang

telah turun temurun berlaku di kalangan kaum muslimin sejak masa-masa

sebelum adanya ketentuan keharusan mencatatnya di badan negara yang

berwenang. Sebagai upaya untuk menghilangkan kecurigaan orang lain

maka Rasulullah saw menganjurkan untuk mengadakan walimah (pesta)

dan menabuhkan rebana sebagai salah satu bentuk pengumumkan kepada

publik. Anjuran ini pun bersifat sunnah bukan wajib, yang dapat

membatalkan nikah bila tidak melakukannya.


commit to user

59

Dalam situasi masyarakat masa kini yang banyak diwarnai dengan

penipuan maka diperlukan bukti yang seharusnya berupa surat nikah yang

dikeluarkan badan resmi. Dari kasus diatas menurut bapak Rustam, bahwa

nikah sirri yang dilakukan warga kecamatan kunden tersebut minim bukti

yang mengakibatkan kemungkinan banyak kezhaliman dikemudian hari

terhadap istri mereka walaupun pernikahan sirri yang dilakukan oleh

warga tersebut sesuai dengan syariat Islam. Saya lebih menolak

pernikahan sirri tersebut dan menganggap nikah sirri diatas tidak sah.

e. Pembahasan pendapat dari bapak M. Sholeh Spd dalam wawancara

menolak nikah sirri, sebagai berikut:

Nikah sirri kalau dilihat secara umum masih banyak "mudharat"

(dampak buruk) karena merugikan istri atau perempuan dan anaknya.

"secara administrasi pemerintahan, nikah sirri tidak tercatat di Kantor

Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang sah mengeluarkan surat

nikah," katanya. Menurut dia, dengan tidak terdaftarnya di Kantor Urusan

Agama, maka pasangan suami-istri yang melakukan nikah sirri sudah pasti

tidak mempunyai surat nikah sebagai dokumen administarsi penting untuk

keluarga. Nikah sirri seperti kasus ini bisa dikatakan halal, tetapi bertabur

kemadharatan dari sisi hukum positif Birokrasi Negara. Karena tidak ada

surat nikah yang menguatkan pernikahan tersebut, sehingga nanti kalau

punya anak, juga tidak ada akte kelahirannya. Dalam kondisi dimana

terjadi pertentangan antara suami istri, entah dalam masalah harta benda

dan sebagainya, maka secara hukum positif umumnya posisi istri atau

wanita menjadi sangat lemah, karena tidak ada legal yang menyatakan

bahwa pernikahan mereka dianggap sah secara hukum.

Dalam kasus ini bagi waris misalnya, istri tidak bisa menuntut di

pengadilan untuk mendapat bagian waris, karena secara hukum positif,

statusnya bukan istri, hal-hal yang seperti ini akan membuat masalah

menjadi semakin rumit. Dalam kasus ini sebenarnya akte nikah digunakan

untuk menjamin aspek legalitasnya, apalagi urusan hubungan suami istri.

Kalau tidak ada akte nikah, bagaimana kalau di kemudian hari akan


commit to user

60

muncul banyak madharat. Akte nikah yang menunjukkan status hukum itu

penting dalam syariah Islam. Sebab akte nikah itu adalah bukti legal

tentang hak kepemilikan seseorang di muka hukum. Dalam Islam diatur

ayat mengenai pengaturan hutang piutang yang dapat dihubungakan

dengan betapa pentingya surat akte nikah itu dengan ayat yang paling

panjang, yaitu QS. AL-Baqarah yang inti dari ayat tersebut berbunyi

bahwa wajib dilakukan tulis menulis dalam hal hutang piutang. “Hai

orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuàmalah tidak secara

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS.

Al-Baqarah [2]: 282). Berdasarkan uraian yang terdapat dalam kasus

diatas pencatatan nikah sangat penting untuk melindungi kehidupan rumah

tangga seseorang agar dalam kehidupan rumah tangga tidak terjadi banyak

kemudharatan yang terjadi dalam kasus diatas yang hanya mementingkan

kebutuhan biologis saja dan tidak mempedulikan kehidupannya kelak

seperti apa sehingga saya menilai bahwa pernikahan sirri yang tidak

dicatatkan itu tidak sah karena banyak mudaratnya terhadap istri yang

dinikahi.

f. Pendapat dari pegawai Kantor Urusan Agama yaitu bapak M Thohir,

M.Ag, sebagai berikut:

Pasa prinsipnya, pencatatan akad nikah adalah hal yang sunnah,

karena tujuan dari hal tersebut adalah untuk menjaga hak-hak suami-istri.

Pada zaman dahulu, pencatatan akad nikah ini tidak diperlukan, sebab hati

dan keimanan umat zaman dahulu sudah cukup untuk menjaga akan

kelestarian hubungan suami-istri tanpa harus dipaksa dengan adanya surat

nikah, mereka bisa saling menjaga hak-hak suami-istri secara syar'i.

Tetapi, nikah sirri pada zaman sekarang kebanyakan disalah gunakan oleh

sebagian orang yang tidak bertanggung jawab karena faktor kelemahan

iman yang tidak kuat. Oleh karena itu, pencatatan akad nikah dipandang

perlu dilakukan untuk menjaga hak-hak suami-istri, menghilangkan

kemadharatan yang mungkin ditimbulkan oleh pernikahan bawah tangan

atau pernikahan sirri tersebut.


commit to user

61

Nikah sirri dalam kasus diatas sebenarnya tidak dapat dipertanggung

jawabkan dipengadilan dan justru akan menimbulkan kekacuan dalam

masyarakat dan keluarga, dalam bentuk falsafah dari keluarga tersebut

akan hilang, karena akta kelahiran tidak dapat dituliskan dan hanya

menyatakan anak dari seorang ibu saja sedangkan ayah tidak dicantumkan

karena bukan dari pernikahan yang sah, selain itu mengenai waris juga

tidak dapat ditemukan. Dalam perkawinan mempunyai tujuan menjadikan

kehidupan keluarga yang lebih baik namun dengan adanya nikah sirri yang

terjadi di masyarakat ini tidak dapat dipertangung jawabkan. Kalau

ditinjau dari sudut padang Agama yang lebih dalam lagi maka dalam

pencapainya umat beragama dalam menjalankan Agama ini harus

memenuhi tiga aspek, sebagai berikut:

1) Aqidah,

2) Syariah, dan

3) Muamalah.

Dari ketiga aspek diatas padahal, masih ada dua aspek yang wajib

dipenuhi yaitu aqidah dan muamalah. Dasar dari perlunya pencatatan

nikah yang dijadikan dasar dari Kantor Urusan Agama adalah :

1) “Apabila ada sesuatu hal yang menyimpang atau ada rentetan dimasa

depan maka tulislah”.

2) Kita diperintahkan taat pada Allah SWT, taat pada Rasul dan taat juga

pada pemerintah”, Nikah siri jika dikembalikan pada “faktubu” maka

pelaku nikah sirri tersebut dapat dikatakan tidak taat pada ketiga hal

tersebut.

“Ulil amri minkum”, orang yang mengurus urusan masyarakat yaitu

pemerintah..pandangan yang komprehensip tidak diperbolehkan adanya

nikah sirri karena dalam nikah sirri tidak mengindahkan aturan yang

dibuat pemerintah. pencatatan akad nikah, pada zaman sekarang wajib

hukumnya seperti apa yang dijelaskan oleh Syaikh Dr. Rajab Abu Malih,

karena faktor berikut, (DR. Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi R., Lc,

2010: 160):


commit to user

62

1) Karena undang-undang negara menetapkan bahwa pencatatan akad

nikah adalah suatu keharusan. Perundang-undangan tidak mengakui

akad apapun tanpa adanya pencatatan resmi diakui dari pemerintah,

sedangkan menaati pemerintah (waliyyui amri), wajib hukumnya

selama tidak bertentangan dengan syari'ah, apalagi jika hal ketaatan

tersebut bisa lebih menjaga hak-hak dan terhindarkan dari

penyalahgunaan sesuatu,

2) Kaidah syari'at yang menyatakan “la dharara wa Ia dhirara” (tidak

merugikan dan dirugikan), karena ketiadaan akta nikah bisa saja

mendatangkan kerugian atau mudharat bagi istri. Mudharat akan

semakin parah jika istri tersebut tidak bisa mendapatkan hak tempat

tinggal, nafkah, dan bisa juga jika tidak terdapat akta nikah

3) Tanpa adanya akta nikah, pasangan suami istri akan repot saat dia

bepergian bareng; saat akan menginap di penginapan.

Dalam kasus diatas sesungguhnya perlunya dicatatkanya untuk

kemaslahatan Islam dengan memandang pernikahan bukan hanya sebagai

sarana untuk mencapai kenikmatan lahiriah semata, tetapi lebih dari itu

menjadi bagian dari pemenuhan naluri yang didasarkan pada atutran Allah

SW (bernilai ibadah). Tujuannya sangat jelas, yaitu. Membentuk keluarga

yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (kasih

sayang) (QS. Ar-Ruum [30]:21 ). Dengan begitu, pernikahan akan mampu

memberikan kontribusi bagi kestabilan dan ketentraman masyarakat,

karena kaum pria dan wanita dapat memenuhi naluri seksualnya secara

benar dan sah. Nikah ini merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa. Nikah adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya itu. Namun tiap-tiap perkawinan perlu

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari

ketentuan di atas yang dapat kita ketahui dalam (Pasal 2) Undang-Undang

No. l Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diketahui, bahwa regulasi


commit to user

63

sama sekali tidak mengatur materi perkawinan, bahkan menyatakan secara

tegas bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya itu. Dalam hal ini, regulasi yang

dikeluarkan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu

perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan

sesuai peraturan yang berlaku agar terjadi ketertiban dan kepastian

hukumnya.

Fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah

agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa

dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab,

bukti yang dianggap absah sebagai bukti syar'i (bayyinah syar'iyyah)

adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan

dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah

memiliki sebuah akta nikah secara resmi yang dapat dijadikan sebagai alat

bukti (bayyina) bagi para pihak yang terkait. Hanya saja, pencatatan resmi

yang dikeluarkan oleh pemerintah bukanlah satu-satunya alat bukti, karena

pengakuan dari para saksi yang mengikuti proses pernikahan secara sah

juga harus diakui oleh pemerintah sebagai alat bukti syar'i

(http://pakarbisnisonline.blogspot.com/2010/02/hukum-nikah-sirih-

menurut-islam.html, diakses pada tanggal 26 Juni 2011 pukul 18.20 WIB).

Keharusan mencatatkan perkawinan melalui pembuatan akta nikah

menurut Hukum Islam diqiyaskan pada pencatatan dalam persoalan

muamalah yang dilakukan secara tidak tunai. Tujuan pencatatan selain

berfungsi sebagai alat bukti, juga dimaksudkan untuk memperkuat

kepercayaan masing-masing pihak yang akan dijalankan perikatan. Karena

itu menurut pandangan syariat, yang menjadi dasar hukum berlakunya

peraturan tentang pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut: “Hai

orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan

benar…” (QS. Al-Baqarah [2]: 282). Dari ayat diatas dapat dipahami,

bahwa pencatatan merupakan alat bukti tertulis. Meskipun perintah

pencatatan pada ayat tersebut adalah terkait dengan perikatan yang berifat

umum, namun berlaku juga pada masalah pernikahan. Kalau perikatan

(akad) muamalah saja dianjurkan agar dicatat untuk dijadikan alat bukti,




commit to user

64

tentunya akad nikah sebagai perikatan yang kokoh dan langgeng (mitsaqan

ghalidzan) mustinya seruannya lebih dari itu. Pernikahan merupakan

ketetapan Ilahi yang berlaku atas hamba-hamba-Nya. Akibat hukum dari

suatu pernikahan melekat pada pribadi yang menjalankannya, karenanya

untuk mencapai hakikat pernikahan, proses akad tidak boleh dipandang

cukup hanya sekadar sah secara hukum, melainkan harus tetap

memperhatikan berlakunya peraturan lain di luar kaidah pernikahan itu

sendiri, seperti tentang catat mencatat dalam akad pernikahan. Kebijakan

pemerintah untuk membuat peraturan resmi tentang pencatatan pernikahan

(akta nikah) merupakan bagian syarat sah syar'iat. Melihat manfaat yang

ditimbulkan dari adanya pencatatan akad nikah di atas, maka hampir

semua negara membuat peraturan agar pernikahan warganya dicatat oleh

pegawai yang ditunjuk pemerintah dimana di Negara kita adalah kantor

urusan agama . Pembuatan peraturan ini merupakan suatu kebijakan syar'i

yang ditetapkan pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan

hukum kepada semua pihak yang terikat dengan rencana pelaksanaan

pernikahan.

Berdasarkan penjelasan Bapak Thohir, Fungsi percatatan

pernikahan adalah selain sebagai alat bukti telah terjadinya pernikahan

secara sah, juga sebagai legitimasi bahwa pernikahan tersebut mempunyai

kekuatan hukum dan keberadaan pencatatan perkawinan (akta nikah) juga

bisa digunakan sebagai alat antisipasi terhadap kecurangan yang

kemungkinan dilakukan salah satu pihak di kemudian hari. Karena dengan

adanya alat bukti berupa akta nikah, maka orang akan semakin sulit untuk

mengingkari perkawinan yang telah dilakukan. Dengan kata lain,

pembuatan akta nikah dimaksudkan untuk menutup jalan terjadinya

perbuatan yang merugikan pihak lain. Dalam fiqh, upaya pencegahan

tersebut biasa disebut “sadd az-za ri'ah”. “Dalam Kompilasi Hukum

Islam dinyatakan bahwa pencatatan pernikahan dilakukan oleh Pegawai

Pencatat Nikah (PPN) yang dilangsungkan di hadapan dan di bawah

pengawasannya” (Cik Hasan Bisri, 1999: 52).


commit to user

65

Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasannya tidak

mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian bapak thohir menegaskan

bahwa, pencatatan pernikahan merupakan hal yang penting baik bagi laki-

laki maupun perempuan untuk memperoleh kekuatan hukum. Dari

pencatatan yang dilakukan ini, setiap orang yang telah melangsungkan

pernikahan akan mendapatkan akta nikah. Peraturan yang telah dibuat oleh

pemerintah sebagai “ulil amri” berdasarkan pada asas maslahah yang

harus dipenuhi sesuai dengan kaidah ushul, yaitu: “Kebijakan seorang

imam (pemimpin) terhadap rakyatnya harus didasarkan pada

maslahah”(Burhanuddin S, 2011: 98 ).

Dalam tinjauan fiqh, kemaslahatan, merupakan tujuan yang akan

dicapai. Sebagai sebuah tujuan, tentu kemaslahatan tidak dapat dicapai

begitu saja tanpa melalui suatu proses hukum yang dijalankan secara

syar'i. Karena berdasarkan kaidah, apabila syariat dijalankan pasti akan

timbul kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Begitupula dengan

pernikahan, agar tujuannya dapat dicapai tentu membutuhkan proses yang

baik dengan mengikuti peraturan yang berlaku. Sebaliknya, sesuatu yang

dilarang hendaklah ditinggalkan untuk menghindari kerusakan yang lebih

besar dari pada mengambil manfaat yang bersifat sementara seperti nikah

sirri yang dilakukan banyak orang saat ini. Meninggalkan kerusakan

(hakiki) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat sementara.

Berdasarkan pemaparan diatas, setiap orang berarti umat Islam dituntut

untuk patuh kepada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah selama

bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan.

Kepatuhan pada pemerintah merupakan bagian dari syariat agama .

Namun berbeda dengan bentuk kepatuhan kepada Allah SWT dan Rasul-

Nya yang bersifat mutlak, kepatuhan kepada pemerintahan “ulil amri”

adalah bersifat relatif, yaitu selama dalam kerangka kemaslahatan yang

tidak bertentangan dengan syariat. “Hai orang-orang yang beriman,

taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka


commit to user

66

kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika

kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An-

Nisaa‟ [4]: 59). Apabila peraturan tentang pencatatan pernikahan telah

berlaku formal sehingga bersifat mengikat, maka kewajiban warga negara

adalah menaatinya. Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan,

bahwa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kunden

harus terdaftar melalui pencatatan secara resmi di lembaga pemerintahan.

Tujuan pencatatan itu adalah untuk menghindari kemudharatan yang

mungkin timbul akibat pernikahan, dengan merujuk pada hadits Nabi,

berarti melarang praktik pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan

merupakan suatu keharusan. Menurut bapak Thohir bagi warga yang

terlanjur melakukan nikah sirri sehingga tidak dapat membuktikan

terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan

penetapan atau pengesahan nikah dan tidak tertutup kemungkinan bagi

pasangan yang telah menikah sirri diminta melakukan pernikahan ulang

seperti layaknya perkawinan menurut syariat. Untuk mendapatkan akta

nikah, pelaksanaan nikah ulang harus disertai dengan pencatatan secara

resmi oleh pejabat yang berwenang. Pencatatan perkawinan ini penting

agar ada kejelasan status bagi perkawinan. Meskipun telah mempunyai

akta nikah, keberadaan anak-anak yang terlanjur lahir dalam pernikahan di

bawah tangan (nikah sirri) tidak secara otomatis mendapatkan pengakuan,

karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak dari

hasil pernikahan sirri. Dalam hal ini kantor urusan agama dan pemerintah

beranggapan kalau nikah sirri ini dianggap tidak ada sehingga orang yang

melakukan nikah sirri dianggap tidak pernah melakukan nikah atau belum

pernah melakukan pernikahan, karena belum punya akte nikah dan mereka

dianggap oleh petugas kantor urusan agama tidak nikah meskipun telah

menikah sirri tetap dianggap seorang perjaka dan perawan meskipun sudah

punya anak.


commit to user

67

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam bab sebelumnya, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut hemat penulis bahwa pernikahan sirri yang terjadi dalam masyarakat

Kecamatan Kunden Kabupaten Blora menurut Hukum Islam adalah tidak sah

walaupun telah memenuhi syarat dan rukun namun dalam Al-Quran telah

disebutkan secara jelas betapa pentingya pencatatan nikah walaupun itu

mengenai utang piutang (QS. Al-Baqarah [2]: 282) dan perlunya mematuhi

aturan pemerintah (QS. An-Nisa [4]: 59), karena jika ingin menjadi umat

Islam yang baik harus taat pada Allah SWT dan Rasul (Nya) dan juga pada

ulil amri atau pemerintah. Sehingga dalam kasus ini masyarakat Kecamatan

Kunden Kabupaten Blora dapat dikatakan tidak taat pada pemerintah dan

melalaikan pencatatan nikah yang secara tegas telah disebutkan dalam ayat

Al-Quran yang merupak sumber dari hukum Islam.

2. Nikah sirri menurut pandangan Muhammadiyah berasarkan pembahasan dari

kasus diatas yaitu di masyarakat Kecamatan Kunden Kabupaten Blora dengan

berdasarkan pada korelasi Hukum Islam, menurut hemat penulis berdasarkan

pendapat-pendapat para tokoh yang didasarkan pada Al-Quran yang

merupakan sumber dari keputusan Majelis Tarjih, dapat diambil kesimpulan

bahwa dari keenam pendapat tokoh berpendapat bahwa nikah sirri tidak sah

sehingga dapat disimpulkan bahwa nikah sirri menurut pandangan

Muhammadiyah yang tetap bersumber pada Al-Quran dan Sunnah lebih

beranggapan nikah sirri yang dilakukan warga Kecamatan Kunden adalah

tidak sah walaupun warga menilai bahwa nikah tersebut telah sah menurut

Agama namun sesungguhnya dalam beragama juga harus melihat unsur-unsur

lain yang harus dipenuhi dan ditaati sebagai umat Islam sebagaimana Allah

SWT befirman yang dijadikan dasar secara jelas terdapat dalam ayat sebagai


commit to user

68

berikut: "Hai orang-orang yang beriman! Ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul

(Nya), dan ulil amil di antara kamu)" (An-Nisa [4]: 59) dan “Hai orang-orang

yang beriman, apabila kamu bermuàmalah tidak secara tunai untuk waktu

yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Menurut hemat penulis para tokoh juga beranggapan nikah sirri yang terjadi

dalam masyarakat lebih banyak dampak negatifnya dari pada manfaatnya,

maka wajib dihindari karena pada kenyataan di lapangan terbukti

menimbulkan banyak dampak negatife, sebagai contoh nyata yang terjadi di

masyarakat tersebut adalah lelaki dengan mudah meninggalkan pasangannya

tanpa memikul tanggung jawab.

B. Saran

1. Sebaiknya nikah sirri dalam bentuk apapun lebih baik dihindari karena karena

hanya akan merugikan masing-masing pihak dan tidak mempunyai tujuan

yang hakiki dalam kehidupan selanjutnya.

2. Bila dalam perjalanan nikah sirri yang terjadi dalam masyarakat, maka

alangkah baiknya warga atau masyarakat tersebut sebaiknya melakukan

pernikahan ulang sehingga pernikahan mereka sah dan dicatatkan pada Kantor

Urusan Agama setempat agar lebih bisa dipertanggungjawabkan baik secara

Agama maupun secara hukum dikemudian hari.


commit to user

69

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR‟AN terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia. Surabaya:

Mahkota.

Ahmad Azhar Basyir. 1990. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta : Fakultas

Hukum Universitas Islam Indonesia.

Chandrawila. 2001. Kumpulan Tulisan dan Kekerasan Dalam Perkawinan.

Bandung: Mandar Maju.

Cik Hasan Bisri. 1999. Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama. dalam

Sistem Hukum Nasional. PT Logos Wacana Ilmu. Jakarta.

Lexy J. Moleong. 1993. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT

Remaja Rosdakarya.

Hizbut Tahrir Indonesia. 2002. Menegakkan Syariat Islam. Hizbut Tahrir

Indonesia.

H.M. Najmuddin Zuhdi dan Elvi Na‟imah. 2005. Studi Islam 2. Surakarta:

Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

M Idris Ramulyo. 1995. Asas-Asas Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika.

Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi. 2010. Nikah Sirri. Surakarta: Wacana

Ilmiah Press.

Salami Ibnu, Sudarno. 1997. Studi Kemuhammadiyahan. Surakarta: Lembaga

Studi Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

S. Burhanuddin. 2010. Nikah Sirri. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Soerjono Soekamto .1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

_______. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia

Press.

Soemiyati. 1986. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang

Perkawinan.Yogyakarta : Liberty.

Somad ABD. 2010. Hukum Islam; Pemormaan Prinsip Syariah dalam Hukum

Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.


commit to user

70

Internet :

http://chantryintelex.blogspot.com/2010/03/nikah-siri-dalam-perspektif-

hukum-islam_31.html, diakses tanggal 26 Juni 2011 pukul 18.18

WIB.

http://pakarbisnisonline.blogspot.com/2010/02/hukum-nikah-sirih-menurut-

islam.html, diakses tanggal 26 Juni 2011 pukul 18.20 WIB.

http://Hikmah dan Hukum Nikah « ABU ZUBAIR.html, diakses pada 26

April 2011 pukul 6.10 WIB.






commit to user

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR’AN terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia. Surabaya:

Mahkota.

Ahmad Azhar Basyir. 1990. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta : Fakultas

Hukum Universitas Islam Indonesia.

Chandrawila. 2001. Kumpulan Tulisan dan Kekerasan Dalam Perkawinan.

Bandung: Mandar Maju.

Cik Hasan Bisri. 1999. Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama. dalam

Sistem Hukum Nasional. PT Logos Wacana Ilmu. Jakarta.

Lexy J. Moleong. 1993. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

Hizbut Tahrir Indonesia. 2002. Menegakkan Syariat Islam. Hizbut Tahrir

Indonesia.

H.M. Najmuddin Zuhdi dan Elvi Na’imah. 2005. Studi Islam 2. Surakarta:

Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Universitas Muhammadiyah

Surakarta.

M Idris Ramulyo. 1995. Asas-Asas Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika.

Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfi. 2010. Nikah Sirri. Surakarta: Wacana

Ilmiah Press.

Salami Ibnu, Sudarno. 1997. Studi Kemuhammadiyahan. Surakarta: Lembaga

Studi Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

S. Burhanuddin. 2010. Nikah Sirri. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Soerjono Soekamto .1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

_______. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia

Press.


commit to user

Soemiyati. 1986. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang

Perkawinan.Yogyakarta : Liberty.

Somad ABD. 2010. Hukum Islam; Pemormaan Prinsip Syariah dalam Hukum

Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Internet :

http://chantryintelex.blogspot.com/2010/03/nikah-siri-dalam-perspektif-hukum-

islam_31.html, diakses tanggal 26 Juni 2011 pukul 18.18 WIB.

http://pakarbisnisonline.blogspot.com/2010/02/hukum-nikah-sirih-menurut-

islam.html, diakses tanggal 26 Juni 2011 pukul 18.20 WIB.

http://Hikmah dan Hukum Nikah « ABU ZUBAIR.html, diakses pada 26 April

2011 pukul 6.10 WIB.





Documents

PANDANGAN MUHAMMADIYAH TERHADAP NIKAH SIRRI …... · diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. ... Nikah seperti ini yang umum dilakukan di indonesia disebut