36
Jakarta, 1 November 2018 Dr. dr. Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi, MM., AAK Deputi Direksi Wilayah Jabodetabek BPJS Kesehatan Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas End Stage Renal Disease

Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

  • Upload
    hadung

  • View
    236

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

Jakarta, 1 November 2018

Dr. dr. Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi, MM., AAKDeputi Direksi Wilayah Jabodetabek BPJS Kesehatan

Pandangan BPJS Kesehatanterhadap Biaya dan Modalitas End Stage Renal Disease

Page 2: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

2

OUTLINE

I. Pengantar

II. Pelayanan dan Cakupan Dialisis di Era JKN

III. Beban Kejadian Gagal Ginjal Kronis di Era JKN

IV. Harapan

2

Page 3: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

3

1. PENGANTAR

3

Page 4: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

4

Pemerintah Telah Mencanangkan Peta JalanMenuju Jaminan Kesehatan Nasional Hingga Tahun 2019

20192014

1. Mulai Beroperasi

2. 121,6 juta peserta (49%

populasi)

3. Manfaat medis standar

dan manfaat non-medis

sesuai kelas rawat

4. Kontrak fasilitas

kesehatan

5. Menyusun aturan teknis

6. Indeks kepuasan

peserta 75%

7. Indeks kepuasan

fasilitas kesehatan 65%

8. BPJS Dikelola secara

terbuka, efisien, dan

akuntabel

1. Kesinambungan Operasional2. 257,5 juta peserta (100%

populasi)3. Manfaat medis dan non-

medis standar4. Jumlah fasilitas kesehatan

cukup5. Peraturan direvisi secara rutin6. Indeks kepuasan peserta

85%7. Indeks kepuasan fasilitas

kesehatan 80%8. BPJS dikelola secara terbuka,

efisien, dan akuntabel

2017

79,5%

187,9 juta jiwa

201775,7%Per 13 Oktober 2018

Jumlah peserta 203.665.697

(72,7%)

77.62%

Peta Jalan JKN

4

Page 5: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

5

Peserta JKN-KIS

203.665.697 jiwaPer 13 Oktober 2018*Sumber data Dukcapil :Semester I tahun 2018 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 263.950.794 jiwa

Perkembangan Jumlah Kepesertaan JKN-KIS

s.d. 1 Oktober 2018

77.62%

22.38%

5

Page 6: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

6

FKTP meliputi Puskesmas, Dokter Praktik Perorangan, KlinikTNI/POLRI, Klinik Pratama, RS D Pratama dan Dokter Gigi Praktik Perorangan

18.437

19.969

20.708

Keterangan:

Faskes Tingkat Pertama

22.681Sumber Data BI BPJS Kesehatan 1 Oktober 2018

Sumber : Data Kedeputian Bidang PEO

2.446Sumber Data BI BPJS Kesehatan 1 Oktober 2018

Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan

Sumber : Data Kedeputian Bidang PEO

Meningkat

Perkembangan Fasilitas Kesehatan yang

Bekerja Sama Tahun 2014-2017

6

Page 7: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

7

Jumlah Pendapatan Iuran Tahun 2014 – 2017(Dalam triliun)

2014 2015 2016 2017

40,72

52,69

67,40

74,25

Total Iuran

4 tahun

235,06 TPeningkatan

82,34 %

Sumber : Data Kedeputian Bidang PEO

7

Page 8: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

8

Beban Jaminan KesehatanTahun 2014 - 2017

42.6 T

57.1 T

67.2 T

84.4 T

Total Biaya Manfaat

4 tahun

251,3 T

8

Page 9: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

9

Pemanfaatan pelayanan kesehatan selama 4 tahun di seluruh tingkat

pelayanan sebanyak640,2

PemanfaatanJuta

Sumber : Data Kedeputian Bidang PEO

Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan

Tahun 2014-2017

612.000Per Hari Kalender

Atau rata-rata di tahun 2017

99

Page 10: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

10

Indeks Kepuasan 2017

Sampel Responden SurveiMetode Stratified random sampling dengan margin of error 0,4%

126 KantorCabang

238Kota/ KabupatenDi Indonesia

57.097Responden di semuaKontak layanan

KEPUASAN PESERTA KATEGORI TINGGI

TAHUN 2017

Sampel Responden SurveiMetode Stratified random sampling dengan margin of error 0,4%

126 KantorCabang

238Kota/ KabupatenDi Indonesia

4.766Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan

KEPUASAN FASILITAS KESEHATANKATEGORI TINGGI

TAHUN 2017

**) Perbandingan (benchmark) norma skala klasifikasi hasil kepuasan dari berbagai instansi yang dihitung oleh internal PT SWASEMBADA Media bisnis

*) Hasil Survei Frontier, 2017

** **

10

Page 11: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

11

2. Pelayanan dan Cakupan Dialisis di Era JKN

11

Page 12: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

12

PAKET MANFAAT JKN

PROMOTIF

PREVENTIF

KURATIF

REHABILI-

TATIF

kebutuhan

dasar

kesehatan

JAMINAN PELAYANAN

KOMPREHENSIF

Dilakukan Secara

Berjenjang

PRINSIP EQUITY

EGALITER

“I get what I need”

EQUITY LIBERTERuntuk manfaat

akomodasi

FKTP

Faskes Sekunder

Faskes Tersier

12

Pelayanan ESRD dijamin JKN sesuai kebutuhan medis Peserta di

setiap tingkat layanan

Page 13: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

13

Sistem Pembayaran Pelayanan KesehatanPERMENKES No. 52 Tahun 2016

FKTP

KapitasiNon

Kapitasi

Obat PRB*

FKRTL

INA CBG

Top Up Special CMG

Non INA CBG

Obat Kronis Non Stabil*

Obat Kemoterapi

*

Pelayanan Prosedur tindakan untuk ESRD pada ICD;

1. Hemodialisis (ICD 10 2010 : 39.95)

2. Continuous Ambulatory Peritonial Dialisis / CAPD (Alat Kesehatan)

3. Transplantasi Ginjal (ICD 10 2010 55.69)

13

Page 14: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

14

Tarif Ina Cbg Regional I Rs Kelas A Pemerintah

Deskripsi Kode INA CBG Kode INA CBG

Tarif Kelas 3 Tarif Kelas 2 Tarif Kelas 1

Transplantasi Ginjal Ringan N-1-01-I 283.523,900 340.228.700 396.933.400

Transplantasi Ginjal Sedang N-1-01-II 283.523,900 340.228.700 396.933.400

Transplantasi Ginjal Berat N-1-01-III 283.523,900 340.228.700 396.933.400

14

Page 15: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

15

Estimasi biaya hemodialisis dan CAPD

Negara Biaya HD rata rata per bulan Biaya CAPD rata rata per

bulan

Reimbursment HD

Pemerintah

Reimbursment CAPD

Pemerintah

Banglades 370 454,5 68% 0%

Cina 500 500 50-90% 50-90%

Hongkong 2,560 1,070 100% 100%

India 160-280 325 0% 0%

Indonesia 450-900 450 10-30% 40%

Jepang 3,480 3,200 100% 100%

Korea 1,160 1.100 80% 80%

Malaysia 520 315 40% 100%

Pakistan 300 800 70% 0%

Singapura 1,001 618 80% 80%

Sri Langka 324 700-800 60% 0%

Taiwan 1,615 1,032 100% 100%

Sumber: Departement of Medicine and Therapeutics (2001)

Utilisasi PD >80%, kebijakan

pemerintah

15

Page 16: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

16

Perbandingan biaya hemodialisis dan CAPD

Negara HD CAPD

Swedia 99,084 74,880

USA In Center: 51,252

Satellite: 42,067

Self Care: 29,961

26,959

Hongkong 30,678 12,843

Turkey 22,759 22,350

Malaysia 8,853 8,325

Sumber: Departement of Medicine, Tung Wah Hospital, (2006)PD lebih murah, utilisasirendah, insentif dokter,

alasan utama diberbagaiNegara (Kei Lo 2007)

16

Page 17: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

17

Studi HTA Tahun 2016 yang

dilakukan Kemenkes RI

bekerja sama dengan HITAP

Thailand membuktikan CAPD

lebih cost effective

dibandingkan HD.

Although both dialysis modalities

are not cost-effective in

Indonesia, PD-first policy is more

efficient than HD-first policy due

to the limited accessibility of

other treatment options.

Bagaimana tindaklanjut implementasikebijakan??

17

Page 18: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

18

Transplantasi GinjalPASAL 23

Yang dijamin: pendonor dan resipien peserta JKN

Proses screening pra transplantasi dibayar sesuai tarif INA-CBG

Tarif rawat inap Grup N-1-01-I/II/III

Transplantasi Ginjal hanya untuk biaya

pencangkokan ginjal pada resipien.

Tarif ini tidak termasuk proses

pengangkatan ginjal dari donor

Proses pengangkatan ginjal dari donor

dibayarkan sesuai tarif INA-CBG

dengan prosedur Pengangkatan Ginjal

PERMENKES NOMOR 52/2016 PASAL 23

(1) Tarif pelayanan rawat inap untuk pencangkokan ginjal dimaksudkan untuk resipien/penerima cangkok ginjal, tidak termasuk pendonor ginjal.

(2) Besaran tarif INA-CBG untuk pelayanan pencangkokan ginjal meliputi komponen pelayanan medis, asuhan keperawatan, ruang perawatan, pemeriksaan penunjang yang dilakukan selama episode pencangkokan ginjal.

(3) Pelayanan rawat inap yang diberikan terhadap pendonor ginjal untuk pencangkokan ginjal dijamin sesuai Tarif INA-CBG untuk tindakan Pengangkatan ginjal.

(4) Pemeriksaan penapisan (screening) yang dilakukan terhadap donor dan resipien sebelum pencangkokan ginjal dijamin dan dibayar sebagai paket pelayanan yang terpisah dari paket pencangkokan ginjal

SE Diryan Nomor 04 Tahun 2017

tentang Penjelasan Permenkes

Nomor 64/2016.

DASAR HUKUM

Jika donor bukan peserta JKN maka

biaya pendonor tidak dijamin JKN

18

Page 19: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

19

3. Beban Kejadian Gagal Ginjal Kronis

di Era JKN

19

Page 20: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

20

Prevalensi Penyakit Katastrofik

Transisi Epidemiologi

Pendapatan Belum Optimal

Besaran Iuran dalam Perpres No.

82 Tahun 2016 tidak sesuai dengan

perhitungan aktuaria

Jumlah peserta penderita penyakit

kronis terus meningkat → Biaya naik(26,33% dari realisasi biaya 2014-

2016)

Peningkatan kelompok umur usia lanjut(Kelompok usia > 60 tahun → 21,4 jutajiwa atau 12% )Transisi Demografi

Biaya Penyakit Katastrofik rata-rata

mencapai 27,62% dari total

anggaran/tahun (2014-2016)

Defisit Finansial Pendapatan (Revenue) <

Pengeluaran (Expenditure)

Mismatch

Jumlah peserta dan Kolektabilitas

belum sesuai harapan

Perf

orm

a U

KM

menuru

nTantangan JKN-KIS

Ekspektasi Peserta ↑ Utilisasi Peningkatan

FAKTA TERKINI

20

Page 21: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

21

Pembiayaan

Kesehatan

Farmasi, Alkes, Makanan

SDM Kesehatan

Pemberdayaan Masyarakat

Manajamen, Informasi, Regulasi

LitbangKesehatan

UpayaKesehatan

(UKM & UKP)

UKP

JKN Meningkatkan

kapasitas

pembiayaan

Multiplier Effect

Perlunya

Pengembangan

Sub Sistem lainnya

untuk mendukung

efektifitas, efisiensi

& kesinambungan

Pembiayaan

Kesehatan

Sistem Kesehatan Nasional→•Keterpaduan antar SubSistem•Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar•Bersifat Adaptif & Inovatif

Perpres No 72/2012

Dukungan

Pemerintah

Pusat dan Daerah

SINERGI PROGRAM UNTUK PENANGANAN

GAGAL GINJAL KRONIS

Program +

Belanja

Stratejik

Program +

Belanja

Stratejik

Efektifitas, Efisiensi dan

Kesinambungan

Supply

Demand↑

Iuran

Peserta

ATP+ WTP

APBN+APBD

UKM

21

Page 22: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

22

https://www.aafp.org/about/policies/all/integprimarycareandpublichealth.html

INTERAKSI UKP DAN UKM

UKP

UKM

Umpan Balik Individu

dengan Faktor Risiko GGK

Ke FKTP

Penguatan Promprev:Edukasi Skrining Skrining Risti Kelola

Peny Kronis!

TANGANI BERSAMA

FAKTOR RISIKO GGK

SEBELUM TERLALU

MEMBEBANI BIAYA PELKES!

22

Page 23: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

23

Penurunan fungsi ginjal(Sherwood 2001)

Kerusakan >3 bulan disertaikelainan patologis, laju filtrasi

glomerulus < 60 ml/menit(Chonchol 2005)

DUNIA 7% atau 488 juta CKD

1,6 Juta ESRD/CKD stage 5

Amerika 12,3 %, 36 juta CKD

117 ribu ESRD

Indonesia 0,2% gagal ginjal usia > 15 tahun atau 482 ribu jiwa (Riskesdas 2013)

Kejadian ESRD

Tahun 2014-2017

23

Page 24: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

24

Utilisasi Gagal Ginjal – Penyakit Katastropik

Kasus Biaya Kasus Biaya Kasus Biaya Kasus Biaya Kasus Biaya

CIRRHOSIS HEPATITIS 81.522 196.593.888.113Rp 129.761 264.148.972.741Rp 144.644 271.691.024.684Rp 170.007 319.755.809.334Rp 133.412 239.826.214.670

GAGAL GINJAL 1.270.901 1.986.278.625.161Rp 2.264.910 3.110.740.764.867Rp 2.644.308 3.486.753.746.537Rp 1.705.624 2.339.685.661.564Rp 1.285.289 1.713.010.724.120

HAEMOPHILIA 15.531 52.345.641.152Rp 29.249 105.615.214.254Rp 38.200 128.462.395.913Rp 47.219 258.346.002.706Rp 43.368 249.577.592.615

JANTUNG 3.441.313 4.119.246.701.324Rp 6.101.402 6.402.732.163.184Rp 7.429.296 7.576.484.909.707Rp 10.346.112 9.276.267.344.082Rp 9.051.084 7.555.220.507.318

KANKER 726.555 1.555.979.879.852Rp 1.397.167 2.420.122.047.485Rp 1.604.010 2.615.200.031.741Rp 1.986.616 3.180.153.003.444Rp 1.570.723 2.399.218.009.100

LEUKAEMIA 33.624 131.833.050.667Rp 67.051 191.192.787.269Rp 81.340 211.917.917.566Rp 103.234 326.468.733.400Rp 78.455 231.133.547.780

STROKE 482.412 857.961.868.395Rp 881.570 1.202.803.652.560Rp 1.162.637 1.430.393.885.598Rp 1.698.286 2.187.832.772.884Rp 1.497.898 1.845.731.471.928

THALASSAEMIA 64.677 225.901.912.209Rp 119.948 452.536.381.248Rp 132.050 496.391.892.426Rp 172.814 532.866.127.320Rp 136.779 347.301.278.254

Grand Total 6.116.535 9.126.141.566.873Rp 10.991.058 14.149.891.983.608Rp 13.236.485 16.217.295.804.172Rp 16.229.912 18.421.375.454.734Rp 13.797.008 14.581.019.345.785

2018*Katastropik

2014 2015 2016 2017

* Sampai dengan Bulan Pembebanan September 2018

24

Page 25: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

25

Tindakan HD > 8 Kali Per Bulan

Sumber : Data Warehouse BPJS Kesehatan

Tahun Pelayanan 2017

Terdapat 38% tindakan Hemodialisis pada Pelayanan RJTL yang dilakukan

lebih dari 8x sebulan.

25

Page 26: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

26

Perekaman Sidik Jari HD di FKRTL

TMT 1 Oktober 2017

Secara umum sistem perekaman sidik

jari sebagai deteksi penyalahgunaan

kartu JKN bertujuan untuk dapat

merekam sidik jari peserta JKN sebagai

data pendukung validitas kartu JKN

sekaligus juga menampilkan foto

peserta seperti yang ditampilkan pada

Kartu Tanda Penduduk sehingga

eligibilitas keabsahan peserta JKN

menjadi semakin terjamin dan diyakini

kebenaran datanya.

Page 27: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

27

1,693

2,783 3,467

4,207

2,718

7,227

13,997

16,591 16,657

7,869

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2014 2015 2016 2017 2018

UTILISASI TINDAKAN HD & CAPD

Hemodialisis (Ribuan) CAPD

*

*

* Sampai dengan Bulan Pelayanan Agustus 2018

27

CAPD Hemodialisa

Page 28: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

28

25

46

51

61

29

Rp6.13

Rp11.13 Rp13.52

Rp22.44

Rp11.03

0

10

20

30

40

50

60

70

2014 2015 2016 2017 2018

UTILISASI TRANSPLANTASI GINJAL

Kasus Biaya (Milyar)

* Sampai dengan Bulan Pelayanan Agustus 2018

28

Page 29: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

29

4. Harapan

29

Page 30: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

30

1. Dukungan tenaga kesehatan dalam tindakan promotif dan

pencegahan penyakit Gagal Ginjal Kronis

2. Dukungan Organisasi Profesi dan Kementerian Kesehatan

dalam implementasi Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran

(PNPK) khususnya dalam Pelayanan Gagal Ginjal Kronis yang

efektif dan efisien.

3. Kontinuitas dan koordinasi pelayanan antar seluruh tenaga

kesehatan.

HARAPAN

30

Page 31: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

31

Terima Kasih

Kini Semua Ada Dalam Genggaman!

www.bpjs-kesehatan.go.id

Page 32: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

32

KASUS TRANSPLANTASI GINJAL TAHUN 2017

NAMA RS Jan Feb Mar April Mei Jun Jul Agus Sep Okt TOTAL

RSUD DR. ZAINOEL ABIDIN 1 1

RSU ADAM MALIK 1 1 2

RSUP DR M JAMIL PADANG 1 1

RSUP Dr M HOESIN 1 1 2

RSUPN Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO 4 2 3 2 5 3 3 4 3 2 31

RSUP DR. KARIADI 1 2 1 1 1 1 7

RSUD DR. SAIFUL ANWAR 1 1 1 1 4

RSUP SANGLAH DENPASAR 1 1 1 1 4

Total 6 4 3 4 9 5 5 7 4 5 52

Page 33: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

33

REALISASI BIAYA TRANSPLANTASI GINJAL TAHUN 2017

NAMA RS TOTAL

RSUD DR. ZAINOEL ABIDIN Rp 401.696.600

RSU ADAM MALIK Rp 746.008.000

RSUP DR M JAMIL PADANG Rp 400.505.800

RSUP Dr M HOESIN Rp 801.011.600

RSUPN Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO Rp 11.908.002.500

RSUP DR. KARIADI Rp 2.438.305.400

RSUD DR. SAIFUL ANWAR Rp 1.587.733.600

RSUP SANGLAH DENPASAR Rp 1.487.593.000

TOTAL Rp 19.770.856.500

Page 34: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

34

Frekuensi HD Peserta JKN

Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)

Tahun Pelayanan 2017

Sumber : Data Warehouse BPJS Kesehatan

Page 35: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

3535

MENU RUJUKAN PADA APLIKASI PCARE

1

Keterangan :

1. Kondisi khusus digunakan untuk merujuk pasien yang sudah memiliki riwayat pelayanan di rumah sakit

dalam kurun waktu 3 bulan terakhir (biasanya untuk pasien kontrol/rutin melakukan pemeriksaan di suatu RS)

2. Spesialis digunakan untuk merujuk pasien ke RS secara berjenjang berbasis kompetensi.

3. Tanggal Rencana berkunjung digunakan untuk menentukan tanggal rencana berkunjung ke RS tujuan

rujukan

4. Filter data digunakan untuk mempermudah pencarian nama RS berdasarkan nama faskes. Nama yang bisa

dicari hanya nama yang terdapat pada tabel hasil pencarian faskes rujukan

23

4

Page 36: Pandangan BPJS Kesehatan terhadap Biaya dan Modalitas · •Fokus pada Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar •Bersifat Adaptif & Inovatif Perpres No 72/2012 Dukungan Pemerintah

3636

RUJUKAN MENU MELALUI MENU “KONDISI KHUSUS”

Menu “Kondisi Khusus” untuk mengakomodir peserta yang sudah pernah melakukan perawatan (rutin) dengan

kondisi/keperluan:

1. Hemodialisa

2. Thalasemia

3. Hemofili

4. Jiwa

5. Kusta

6. TB-MDR

7. Kemoterapi

8. Radioterapi

9. HIV-ODHA