Pancasila dan Permasalahan Aktual

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perjalanan sejarah eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat Negara

Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi poliltik

sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang

berlindung di balik legitimasi ideology Negara Pancasila. Dengan kata lain Pancasila

tidak lagi dijadikan Pandangan hidup bangsa dan Negara.

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas gerakan reformasi berupaya untuk

mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar Negara Republik

Indonesia yang direalisasikan dalam TAP SI MPR No. XVIII/MPR/1998 disertai

dengan pencabutan P-4 dan sekaligus juga pencabutan Pancasila sebagai satu-satunya

azas bagi Organisasi Sosial Politik (ORSOSPOL) di Indonesia.

Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia yang

mana dahulu pernah akan digantikan keberadaannya dari hati sanubari rakyat

Indonesia oleh paham ideology lain. Pancasila adalah pandangan hidup yang ber-

Ketuhanan Maha Esa yang artinya bahwa manusia adalah makhluk ciptaan tujan yang

wajib percaya dan menyembah-NYA. Pancasila menjunjung tinggi kemanusiaan,

keadilan, persatuan, kesatuan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Pancasila

bersifat akomodatif dan menganut system pemerintahan demokrasi berdasarkan

kebijaksanaan musyawarah dan mufakat. Pancasila diamalkan melalui pembangunan

nasional dalam empat bidang politik, ekonomi, social budaya dan pertahanan

keamanan. Dengan mendalami nilai-nilai luhur Pancasila tentu kita sadar dan yakin

akan keunggulan Pancasila.

Hal-hal tersebut diatas merupakan modal utama untuk menangkal bahaya

laten komunisme ataupun laten-laten yang lain. Cara pandang masyarakat mengenai

1 | P A N C A S I L A D A N P E R M A S A L A H A N A K T U A L

Pancasila mulai masa Orde Baru sampai Orde Reformasi mengalami perkembangan

persepsi yang berbeda. Masa Orde Baru dimana penerapan Pancasila dilaksanakan

secara konsisten dan terarah walaupun masih banyak penyimpangannya. Dari dulu

hingga sekarang kita kenal dengan Wawasan Nusantara yang artinya cara pandang

bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan nya kini lambat laun pudar dan

hampir-hampir siswa sekolah kurang mengerti akan hal ini, itu merupakan salah satu

contoh kemunduran dari penerapan dari nilai-nilai Pancasila.

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang biasa kita kenal

dengan P4 mungkin merupakan salah satu contoh upaya pemerintah dalam

menanamkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila tapi pada masa

reformasi nilai-nilai tersebut mulai pudar dan hilang dalam pandangan masyarakat

Indonesia. Pada masa reformasi penghayatan dan pengamalan Pancasila rupanya

mulai hilang dari benak warga Indonesia. Ancaman disintegrasi bangsa merupakan

salah satu contoh kurangnya pemahaman terhadap nilai luhur Pancasila. Toleransi

beragama pun juga mengalami pengapuran.

Jadi bila dibandingkan dengan masa reformasi penerapan nilai-nilai luhur

Pancasila lebih baik pada masa orde baru yang pelaksanaannya dilakukan dengan

konsisten serta tanggungjawab. Tapi mengapa TAP MPR No. 2 tahun 1978 di cabut

tanpa harus ada formula penggantinya? Banyak sekali permasalahan yang harus kita

sikapi dengan cermat mengenai perlunya kita memahami Pancasila dan bagaimana

menjalankannya secara murni dan konsekuen ?

1.2. Rumusan masalah

1. Sejauhmana imbas dari permasalahan aktual terhadap etika politik para

penguasa Indonesia?

2. Hal apa saja yang mungkin muncul di balik permasalahan aktual ?

3. Bagaimana peranan Pancasila dalam etika politik ?

4. Bagaimana peranan Pancasila menyelesaikan permasalahan aktual ?


1.3. Tujuan

1. Mengetahui sejauhmana imbas dari permasalahan actual terhadap etika politik

para penguasa Indonesia.

2. Mengetahui kemungkinan yang muncul dibalik permasalahan actual.

3. Mengetahui peranan Pancasila dalam etika politik.

4. Memahami dan menjelaskan berbagai permasalahan aktual dewasa ini,

khususnya permasalahan SARA, HAM, dan krisis ekonomi serta berbagai

pemikiran yang digali dari nilai-nilai Pancasila untuk memecahkan

permasalahan tersebut.


BAB II

PEMBAHASAN

2. PANCASILA DAN PERMASALAHAN AKTUAL

2.1 PANCASILA DAN PERMASALAHAN SARA

Konflik itu dapat berupa konflik vertikal maupun horisontal. Konflik vertikal

misalnya antara si kuat dengan si lemah, antara penguasa dengan rakyat, antara

mayoritas dengan minoritas, dan sebagainya. Sementara itu konflik horisontal

ditunjukkan misalnya konflik antarumat beragama, antarsuku, atarras, antargolongan

dan sebagainya. Jurang pemisah ini merupakan potensi bagi munculnya konflik.

Data-data empiris menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang

tersusun atas berbagai unsur yang sangat pluralistik, baik ditinjau dari suku, agama,

ras, dan golongan.

Pluralitas ini di satu pihak dapat merupakan potensi yang sangat besar dalam

pembangunan bangsa, namun di lain pihak juga merupakan sumber potensial bagi

munculnya berbagai konflik yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Pada

prinsipnya Pancasila dibangun di atas kesadaran adanya kompleksitas, heterogenitas

atau pluralitas kenyataan dan pandangan. Artinya segala sesuatu yang

mengatasnamakan Pancasila tetapi tidak memperhatikan prinsip ini, maka akan gagal.

Berbagai ketentuan normatif tersebut antara lain: Pertama, Sila ke-3 Pancasila

secara eksplisit disebutkan “Persatuan Indonesia“. Kedua, Penjelasan UUD 1945

tentang Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan terutama pokok pikiran pertama.

Ketiga, Pasal-Pasal UUD 1945 tentang Warga Negara, terutama tentang hak-hak

menjadi warga negara. Keempat, Pengakuan terhadap keunikan dan kekhasan yang

berasal dari berbagai daerah di Indonesia juga diakui, (1) seperti yang terdapat dalam

penjelasan UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakui kekhasan

daerah, (2) Penjelasan Pasal 32 UUD 1945 tentang puncak-puncak kebudayaan


daerah dan penerimaan atas budaya asing yang sesuai dengan budaya Indonesia; (3)

penjelasan Pasal 36 tentang peng-hormatan terhadap bahasa-bahasa daerah.

Kiranya dapat disimpulkan bahwa secara normatif, para founding fathers

negara Indonesia sangat menjunjung tinggi pluralitas yang ada di dalam bangsa

Indonesia, baik pluralitas pemerintahan daerah, kebudayaan, bahasa dan lain-lain.

Justru pluralitas itu merupakan aset yang sangat berharga bagi kejayaan bangsa.

Beberapa prinsip yang dapat digali dari Pancasila sebagai alternatif pemikiran dalam

rangka menyelesaikan masalah SARA ini antara lain: Pertama, Pancasila merupakan

paham yangmengakui adanya pluralitas kenyataan, namun mencoba merangkumnya

dalam satu wadah ke-indonesiaan.

Kesatuan tidak boleh menghilangkan pluralitas yang ada, sebaliknya pluralitas

tidak boleh menghancurkan persatuan Indonesia. Implikasi dari paham ini adalah

berbagai produk hukum dan perundangan yang tidak sejalan dengan pandangan ini

perlu ditinjau kembali, kalau perlu dicabut, karena jika tidak akan membawa risiko

sosial politik yang tinggi. Kedua, sumber bahan Pancasila adalah di dalam tri prakara,

yaitu dari nilai-nilai keagamaan, adat istiadat dan kebiasaan dalam kehidupan

bernegara yang diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini pemikiran tentang

toleransi, kerukunan, persatuan, dan sebagainya idealnya digali dari nilai-nilai agama,

adat istiadat, dan kebiasaan kehidupan bernegera yang diterima oleh masyarakat

Secara alamiah timbul konflik pada sebagian komunitas nusantara yang ingin

mempertahankan identitas komunalnya dalam konteks etnis-kultural, termasuk

SARA, menghadapi nasionalisme melalui arus transformasi politik yang ingin

membangun sebuah masyarakat baru, yaitu masyarakat bangsa dari seluruh

komunitas nusantara yang hidup di dalam bekas wilayah jajahan Hindia Belanda yang

heterogenik. Berdasarkan keinginan alamiah inilah pula, maka ada elite yang ingin

daerahnya merdeka sebagai negara atau merdeka di dalam status negara federal

setelah proklamasi 17 Agustus 1945.


Pemadaman pemberontakan terhadap gerakan separatis di sejumlah daerah,

seperti RMS, PRRI/Permesta, Daud Beureu di Aceh, Kartosuwiryo di Jabar, Kahar

Muzakkar di Sulsel, dan gerakan OPM, secara militer atau secara represif tidak

menyelesaikan akar persoalan. Selama keadilan yang menjadi substansi utama yang

dapat merekat segenap masyarakat plural di atas bumi nusantara gagal diwujudkan,

selama itu potensi konflik akan tetap mengancam, termasuk ancaman politik yang

bernuansa separatisme.

Berbagai kerusuhan yang bernuansa SARA selama ini dan api pemberontakan

di tahun 50-an dan sesudahnya beraroma separatisme sudah berhasil dipadamkan.

Namun, bara apinya mungkin saja masih tersisa. Lanjutan tindakan pemulihan

kehidupan masyarakat melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkeseimbangan

adalah jawaban jitu untuk benar-benar memadamkan seluruh sumber api kerusuhan

dan pemberontakan dalam berbagai bentuknya. Terwujudnya keadilan akan

menyempitkan kesenjangan sebagai lahan subur bagi tumbuh dan berkembangnya

potensi konflik, baik yang bernuansa SARA, maupun yang bermuatan isu

separatisme.

Isu-isu SARA yang saat ini sedang menjadi perbincangan di kalangan publik

tentang maraknya paham-paham sesat yang sangat meresahkan bahkan sampai kasus

penistaan agama yang dilakukan oleh salah satu ormas agama tertentu tehadap agama

lain sangat mengganggu ketentraman kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Bila

kita bertolak dari dasar Negara kita yaitu Pancasila sebagai Pandangan hidup bangsa

Indonesia khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa telah dijelaskan secara

gamblang bahwa setiap warganegara Indonesia diwajibkan memeluk agama yang

telah ada untuk diyakini. Dalam pengertian inilah maka Negara menegaskan dalam

Pokok Pikiran ke – IV UUD 1945 bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan yang

Maha Esa atas dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Pada proses reformasi

dewasa ini di beberapa wilayah Negara Indonesia terjadi konflik sosial yang

bersumber pada masalah SARA khususnya masalah agama. Hal ini menunjukkan

kemunduran bangsa Indonesia kearah kehidupan beragama yang tidak


berkemanusiaan dan betapa melemahnya toleransi kehidupan beragama yang

berdasarkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Bila kita mengerti dan memahami

apa yang telah dijabarkan dalam butir-butir Pancasila tentunya kasus-kasus konflik

social yang menjurus pada SARA tentunya dapat kita hindari. Dengan semangat

saling menghormati perbedaan keyakinan, toleransi beragama dan tenggang rasa

tentu kita bisa mewujudkan suasana kehidupan yang harmonis dan penuh kerukunan

menuju Indonesia yang Merdeka seutuh-utuhnya.

2. 2. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia: Makna dan Historisitas.

Dari membandingkan beberapa definisi tentang hak, ia dapat dimaknai

sebagai sesuatu nilai yang diinginkan seseorang untuk melindungi dirinya, agar ia

dapat memelihara dan meningkatkan kehidupannya dan mengembangkan

kepribadiannya.Hak itu mengimplisitkan kewajiban, karena pada umumnya seseorang

berbicara tentang hak manakala ia mempunyai tuntutan yang harus dipenuhi pihak

lain. Dalam pergaulan masyarakat, adalah mustahil membicarakan tanpa secara

langsung mengaitkan hak itu dengan kewajiban orang atau pihak lain.

Dari sejumlah hak-hak manusia itu ada yang dinilai asasi. Dalam kata asasi

terkandung makna bahwa subjek yang memiliki hak semacam itu adalah manusia

secara keseluruhan, tanpa membedakan status, suku, adat istiadat, agama, ras, atau

warna kulit, bahkan tanpa mengenal kenisbian relevansi menurut waktu dan tempat.

Dengan demikian, hak asasi manusia haruslah sedemikian penting, mendasar, diakui

oleh semua peradaban, dan mutlak pemenuhannya.

Kesadaran akan hak asasi dalam peradaban Barat timbul pada abad ke-17 dan

ke 18 Masehi sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja kaum feodal terhadap

rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan. Sebagaimana


dapat diketahui dalam sejarah, masayarakat manusia pada zaman dahulu terdiri dari

dua lapisan besar : lapisan atas, minoritas, yang mempunyai hak-hak; dan lapisan

bawah, yang tidak mempunyai hak-hak tetapi hanya mempunyai kewajiban-

kewajiban, sehingga mereka diperlakukan sewenang-sewenang oleh lapisan atas.

Kesadaran itu memicu upaya-upaya perumusan dan pendeklerasian HAM, menurut

catatan sejarah HAM berkembang melalalui beberapa tahap. Hal ini terutama dapat

dilihat dalam sejarah ketatanegaraan di Inggris dan Prancis. Yaitu ditandainya dengan

keberhasilan rakyat Inggris memperoleh hak tertentu dari raja dan pemerintahan

Inggris yang dituangkan dalam berbagai piagam seperti: Petition Of Rights tahun

1628, Habeas Corpus Act tahun 1679 dan Bill Of Rights tahun 1689 serta

dikeluarkannya Declaration des D du Citoyen tahun 1789 di Prancis.[ii] Selain dua

negara di atas, Bill Of Rights juga terjadi di negara bagian Virginia tahun 1776,

deklarasi kemerdekaan 13 Negara Bagian Amerika Serikat tahun 1789.

Setelah berakhirnya perang dunia I dan II dibentuk PBB dan dikeluarkan

pernyataan HAM internasional : Universal Declaration of Human Rights pada

tanggal 10 Desember 1948, dan disusul dengan Covenant on Civil and Political

Rights tahun 1966 dan Covenant on Economic, Social and Cultur Rights tahun 1966

dan Optional Protocol to he Covenant on Civil and Political Rights tahun 1966.

Kempat dokumen HAM internasional sering disebut sebagai The International Bill Of

Human Rights.

Dokumen-dokumen tersebut merupakan instrumen normatif HAM

internasional yang harus dihormati dan dipatuhi oleh setiap negara anggota PBB.

Bahkan dalam Covenant on Civil and Political Rights dimuat beberapa HAM yang

penerapannya tidak dapat diperkecualikan meskipun dalam keadaan sabagai luar

biasa. Apapun kedaaannya hak-hak yang dianggap sebagai intisari dari HAM harus

tetap dihormati.

Adanya pengakuan dan perlindungan kedudukan pribadi dalam instrumen

HAM tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam nilai dan norma yang mendasari


hubungan antar negara. HAM yang dulu lebih merupakan urusan dalam negri

masing-masing negara telah bergeser menjadi nilai dan hubungan internasional, yaitu

dibuktikan dengan adanya persetujuan semua negara, setidak-tidaknya negara-negara

anggota PBB terhadap deklarasi, konvensi dan konvenan HAM internasional.

Deklarasi PBB tersebut dapat diklasifakasikan dalam tiga katagori:

1. Hak sipil dan hak ploitik, hak persamaan /kemerdekaan sejak lahir (pasal

1), hak untuk hidup (pasal 3), hak untuk memperoleh keadilan didepan

hukum (pasal 6-8), hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi (tidak

sewenang-wenang) dalam penyelesain tertib sosial (pasal 5, dan 9-11), hak

untuk bebas bergerak, mencari suaka ke negara lain, dan menetapkan suatu

kewarganegaraan (pasal 13-15), hak untuk menikah dan membangun

keluarga (pasal 16), hak untuk bebas berpikir, berkesadaran dan beragama

(pasal 18-19), dan hak untuk berkumpul dan berserikat (pasal 20-21).

2. Hak eknomi dan sosial (pasal 22- 28) antara lain; hak untuk bekerja dan

memeperoleh upah yang layak, hak untuk beristirahat dan berkreasi, hak

untuk mendapat liburan periodik dengan (tetap) mendapat upah, hak untuk

menikmati standar hidup yang cukup, termasuk perumahan dan pelayanan

medis, hak untuk memperoleh jaminan sosial, hak untuk memperoleh

pendidikan, dan hak untuk berperan serta dalam kegiatan kebudayaan.

3. Dan hak kolektif mencakup hak semua bangsa untuk menentukan nasibnya

sendiri, hak semua ras dan suku bangsa untuk bebas dari segala bentuk

diskrimainasi, hak masyarakat untuk bebas dari neo-kolonialisme (pasal 28-

30).

Hak-hak asasi manusia di atas, walaupun merupakan dekalarasi PBB dimana

seluruh bangsa dari pelbagai penjuru dunia terlibat, namun harus diakui berasal dari

buah pemikiran dan anak peradaban barat.


Pengaturan HAM di Indonesia dapat dilihat dari berbagai peraturan

perundang-undangan, khususnya dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-

undang Dasar 1945 serta peraturan perundangan lain diluar UUD 1945, misalnya

HAM yang berhubungan dengan proses peradilan dalam UU No. 14 Tahun 1970

tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun

1981 tentang KUHAP dan sebagainya. Sedangkan konsepsi HAM bangsa Indonesia

dapat dilihat dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar

Haluan Negara (GBHN) dan tercantum dalam Bidang Pembangunan Hukum yang

menyatakan bahwa :

"HAM sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa adalah hak-hak dasar yang

secara kodrati melekat pada diri manusia dan Meliputi : hak untuk hidup layak, hak

memeluk agama dan beribadat menurut agama masing-masing, hak untuk

berkeluarga dan memperoleh keturunan melalui perkawinan yang sah, hak untuk

mengembangkan diri termasuk memperoleh pendidikan, hak untuk berusaha, hak

milik perseorangan, hak memperoleh kepastian hukum dan persamaan kedudukan

dalam hukum, keadilan dan rasa aman, hak mengeluarkan pendapat, berserikat dan

berkumpul."

Dari latar historis beberapa perumusan dan dekalarasi HAM (yaitu:

perlindungan terhadap kebebasn individu di depan kekuasan raja, kaum feodal atau

negara yang domina atau tersentaralisasi), dan kesadaran ontologis tentang struktur

deklarasi PBB, serta kesadaran historis tentang peradaban yang melahirkannya,

dapatlah diidentifikasi karektaristik utama HAM. Perspektif Barat dalam melihat

HAM dapat disebut bersifat antrhoposentris, dengan pengertian bahwa manusia

dipandang sebagai ukuran bagi segala sesuatu karena ia adalah pusat atau ttitik tolak

dari semua pemikiran dan perbuatan. Produk dari perspektif antrhoposentris ini tidak

lain adalah individu yang otonom.

Hak dapat dimaknai sebagai suatu nilai yang diinginkan seseorang untuk

melindungi dirinya, agar ia dapat ia memelihara dan meningkatkan kehidupannya dan


mengembangkan kepribadiannya. Ketika diberi imbuhan asasi, maka ia sedemikian

penting, mendasar, diakui oleh semua peradaban, dan mutlak pemenuhannya.

Setelah melalui proses yang panjang, kesadaran akan hak asasi manusia

mengglobal sejak 10 Desember 1948 dengan ditetapkannya oleh PBB Deklarasi

tentang Hak Asasi Manusia. Deklarasi PBB ini, juga deklarasi-deklarasi sebelumnya,

dirancang untuk melindungi kebebasan individu di depan kekuasaan raja, kaum

feodal, atau negara yang cenderung dominan dan terdesentralisasi. Karena itu,

deklarasi-deklarasi tersebut, yang nota bene anak peradaban Barat, melihat hak-hak

asasi manusia dalam perspektif anthroposentris.

Dalam hal pelaksanaan hak-hak asasi manusia dalam Pancasila yang perlu

mendapat perhatian kita adalah bahwa disamping hak-hak asasi, wajib-wajib asasi

harus kita penuhi terlebih dahulu dengan penuh rasa tanggungjawab. Hak-hak

asasi manusia dilaksanakan dalam rangka hak-hak serta kewajiban warga Negara.

2. 3. Krisis Ekonomi

Tahun 1998 menjadi saksi bagi tragedi perekonomian bangsa. Keadaannya

berlangsung sangat tragis dan tercatat sebagai periode paling suram dalam sejarah

perekonomian Indonesia. Mungkin dia akan selalu diingat, sebagaimana kita selalu

mengingat black Tuesday yang menandai awal resesi ekonomi dunia tanggal 29

Oktober 1929.

Hanya dalam waktu setahun, perubahan dramatis terjadi. Prestasi ekonomi

yang dicapai dalam dua dekade, tenggelam begitu saja. Dia juga sekaligus

membalikkan semua bayangan indah dan cerah di depan mata menyongsong

milenium ketiga.

Selama periode sembilan bulan pertama 1998, tak pelak lagi merupakan

periode paling hiruk pikuk dalam perekonomian. Krisis yang sudah berjalan enam


bulan selama tahun 1997,berkembang semakin buruk dalam tempo cepat. Dampak

krisis pun mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat, dunia usaha.

Dana Moneter Internasional (IMF) mulai turun tangan sejak Oktober 1997,

namun terbukti tidak bisa segera memperbaiki stabilitas ekonomi dan rupiah. Bahkan

situasi seperti lepas kendali, bagai layang-layang yang putus talinya. Krisis ekonomi

Indonesia bahkan tercatat sebagai yang terparah di Asia Tenggara.

Seperti efek bola salju, krisis yang semula hanya berawal dari krisis nilai tukar

baht di Thailand 2 Juli 1997, dalam tahun 1998 dengan cepat berkembang menjadi

krisis ekonomi, berlanjut lagi krisis sosial kemudian ke krisis politik.

Akhirnya, dia juga berkembang menjadi krisis total yang melumpuhkan nyaris

seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa. Katakan, sektor apa di negara ini yang tidak

goyah. Bahkan kursi atau tahta mantan Presiden Soeharto pun goyah, dan akhirnya

dia tinggalkan. Mungkin Soeharto, selama sisa hidupnya akan mengutuk devaluasi

baht, yang menjadi pemicu semua itu.

Efek bola salju

Faktor yang mempercepat efek bola salju ini adalah menguapnya dengan

cepat kepercayaan masyarakat, memburuknya kondisi kesehatan Presiden Soeharto

memasuki tahun 1998, ketidakpastian suksesi kepemimpinan, sikap plin-plan

pemerintah dalam pengambilan kebijakan, besarnya utang luar negeri yang segera

jatuh tempo, situasi perdagangan internasional yang kurang menguntungkan, dan

bencana alam La Nina yang membawa kekeringan terburuk dalam 50 tahun terakhir.

Dari total utang luar negeri per Maret 1998 yang mencapai 138 milyar dollar

AS, sekitar 72,5 milyar dollar AS adalah utang swasta yang dua pertiganya jangka

pendek, di mana sekitar 20 milyar dollar AS akan jatuh tempo dalam tahun 1998.

Sementara pada saat itu cadangan devisa tinggal sekitar 14,44 milyar dollar AS.


Terpuruknya kepercayaan ke titik nol membuat rupiah yang ditutup pada level

Rp 4.850/dollar AS pada tahun 1997, meluncur dengan cepat ke level sekitar Rp

17.000/dollar AS pada 22 Januari 1998, atau terdepresiasi lebih dari 80 persen sejak

mata uang tersebut diambangkan 14 Agustus 1997.

Rupiah yang melayang, selain akibat meningkatnya permintaan dollar untuk

membayar utang, juga sebagai reaksi terhadap angka-angka RAPBN 1998/ 1999 yang

diumumkan 6 Januari 1998 dan dinilai tak realistis.

Krisis yang membuka borok-borok kerapuhan fundamental ekonomi ini

dengan cepat merambah ke semua sektor. Anjloknya rupiah secara dramatis,

menyebabkan pasar uang dan pasar modal juga rontok, bank-bank nasional dalam

kesulitan besar dan peringkat internasional bank-bank besar bahkan juga surat utang

pemerintah terus merosot ke level di bawah junk atau menjadi sampah.

Puluhan, bahkan ratusan perusahaan, mulai dari skala kecil hingga

konglomerat, bertumbangan. Sekitar 70 persen lebih perusahaan yang tercatat di

pasar modal juga insolvent atau nota bene bangkrut.

Sektor yang paling terpukul terutama adalah sektor konstruksi, manufaktur,

dan perbankan, sehingga melahirkan gelombang besar pemutusan hubungan kerja

(PHK). Pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak akhir 1960-

an, yakni sekitar 20 juta orang atau 20 persen lebih dari angkatan kerja.

Akibat PHK dan naiknya harga-harga dengan cepat ini, jumlah penduduk di

bawah garis kemiskinan juga meningkat mencapai sekitar 50 persen dari total

penduduk. Sementara si kaya sibuk menyerbu toko-toko sembako dalam suasana

kepanikan luar biasa, khawatir harga akan terus melonjak.


Pendapatan per kapita yang mencapai 1.155 dollar/kapita tahun 1996 dan

1.088 dollar/kapita tahun 1997, menciut menjadi 610 dollar/kapita tahun 1998, dan

dua dari tiga penduduk Indonesia disebut Organisasi Buruh Internasional (ILO)

dalam kondisi sangat miskin pada tahun 1999 jika ekonomi tak segera membaik.

Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan, perekonomian yang masih

mencatat pertumbuhan positif 3,4 persen pada kuartal ketiga 1997 dan nol persen

kuartal terakhir 1997, terus menciut tajam menjadi kontraksi sebesar 7,9 persen pada

kuartal I 1998, 16,5 persen kuartal II 1998, dan 17,9 persen kuartal III 1998.

Demikian pula laju inflasi hingga Agustus 1998 sudah 54,54 persen, dengan angka

inflasi Februari mencapai 12,67 persen.

Di pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Jakarta

(BEJ) anjlok ke titik terendah, 292,12 poin, pada 15 September 1998, dari 467,339

pada awal krisis 1 Juli 1997. Sementara kapitalisasi pasar menciut drastis dari Rp 226

trilyun menjadi Rp 196 trilyun pada awal Juli 1998.

Di pasar uang, dinaikkannya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

menjadi 70,8 persen dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) menjadi 60 persen pada

Juli 1998 (dari masing-masing 10,87 persen dan 14,75 persen pada awal krisis),

menyebabkan kesulitan bank semakin memuncak. Perbankan mengalami negative

spread dan tak mampu menjalankan fungsinya sebagai pemasok dana ke sektor riil.

Di sisi lain, sektor ekspor yang diharapkan bisa menjadi penyelamat di tengah

krisis, ternyata sama terpuruknya dan tak mampu memanfaatkan momentum

depresiasi rupiah, akibat beban utang, ketergantungan besar pada komponen impor,

kesulitan trade financing, dan persaingan ketat di pasar global.


Selama periode Januari-Juni 1998, ekspor migas anjlok sekitar 34,1 persen

dibandingkan periode sama 1997, sementara ekspor nonmigas hanya tumbuh 5,36

persen.

Anomali

Krisis kepercayaan ini menciptakan kondisi anomali dan membuat instrumen

moneter tak mampu bekerja untuk menstabilkan rupiah dan perekonomian.

Sementara di sisi lain, sektor fiskal yang diharapkan bisa menjadi penggerak

ekonomi, juga dalam tekanan akibat surutnya penerimaan.

Situasi yang terus memburuk dengan cepat membuat pemerintah seperti

kehilangan arah dan orientasi dalam menangani krisis. Di tengah posisi goyahnya,

Soeharto sempat menyampaikan konsep "IMF Plus", yakni IMF plus CBS (Currency

Board System) di depan MPR, sebelum akhirnya ide tersebut ditinggalkan sama

sekali tanggal 20 Maret, karena memperoleh keberatan di sana-sini bahkan sempat

memunculkan ketegangan dengan IMF, dan IMF sempat menangguhkan bantuannya.

Ditinggalkannya rencana CBS dan janji pemerintah untuk kembali ke program

IMF, membuat dukungan IMF dan internasional mengalir lagi. Pada 4 April 1998,

Letter of Intent ketiga ditandatangani. Akan tetapi kelimbungan Soeharto, telah

sempat menghilangkan berbagai momentum atau kesempatan untuk mencegah krisis

yang berkelanjutan.

Bahkan memicu adrenali masyarakat, yang sebelumnya terbilang tenang

menjadi beringas. Kemarahan rakyat atas ketidakberdayaan pemerintah

mengendalikan krisis di tengah harga-harga yang terus melonjak dan gelombang

PHK, segera berubah menjadi aksi protes, kerusuhan dan bentrokan berdarah di Ibu

Kota dan berbagai wilayah lain, yang menuntun ke tumbangnya Soeharto pada 21

Mei 1998.


Tragedi berdarah ini memicu pelarian modal dalam skala yang disebut-sebut

mencapai 20 milyar dollar AS, gelombang hengkang para pengusaha keturunan,

rusaknya jaringan distribusi nasional, terputusnya pembiayaan luar negeri, dan

ditangguhkannya banyak rencana investasi asing di Indonesia.

Munculnya pemerintahan baru yang tidak memiliki legitimasi, dan lebih sibuk

dengan manuvernya untuk merebut hati rakyat, tidak banyak menolong keadaan.

Pemburukan kondisi ekonomi, sosial, dan politik dengan cepat ini setidaknya terus

berlangsung hingga kuartal kedua, bahkan kuartal ketiga 1998. Begitulah, kita telah

menyaksikan episode terburuk perekonomian sepanjang tahun 1998.


BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Dalam penegakan hak asasi manusia kita sebagai mahasiswa harus bersifat objektif dan benar-benar berdasarkan kebenaran moral demi harkat dan martabat manusia bukan karena kepentingan politik.

2. Perlu disadari bahwa dalam penegakan hak asasi manusia tersebut pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan seseorang, kelompok orang termasuk aparat Negara, penguasa Negara baik disengaja ataupun tidak (UU No. 39 tahun 1999).

3. Sistem ekonomi harus berdasarkan pada nilai dan upaya terwujudnya kesejahteraan seluruh bangsa maka peningkatan kesejahteraan akan dirasakan oleh sebagian besar rakyat sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.

4. Kehidupan beragama dalam Negara Indonesia dewasa ini harus dikembangkan kearah terciptanya kehidupan bersama yang penuh toleransi, saling menghargai berdasarkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

5. Rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan menciptakan kondisi kepastian usaha yaitu dengan diwujudkannya perlindungan hukum serta undang-undang persaingan yang sehat

3.2. Saran

Dengan adanya Pancasila yang menjadi sumber hukum, sudah

seharusnya pemerintah mempersiapkan segala bentuk rencana kebijakan yang

bernafaskan asas kekeluargaan dan rasa keadilan yang seadil-adilnya kepada

rakyat tanpa pandang bulu. Seluruh masyarakat Indonesia sudah sejak lama

mendambakan wakil-wakilnya yang peduli pada rakyat yang mengangkat

mereka menjadi penguasa di bumi Indonesia ini. Kembalikan citra Indonesia

sebagai Negara hukum yang bersih dan menjadikan Pancasila sebagai etika

politik bangsa yang murni dan jujur, dalam hal pemenuhan tuntutan kewajiban

pembangunan yang merata.


DAFTAR PUSTAKA

http://tugaslaporan.blogspot.com/2009/02/pancasila-dan-

permasalahannya-sara-ham.html

file:///F:/%C2%A0/6184-14977-1-PB.pdf


Documents

Pancasila dan Permasalahan Aktual