PAJAK PENGHASILAN UNTUK TRANSAKSI KHUSUS

1. PPh Pasal 4 ayat 21. Penghasilan dari Transaksi Saham dan Sekuritas lainnya di Bursa

Efek. (PP No.139 / 2000 )2. Penghasilan dari Hadiah Undian (PP No.132 / 2000 )3. Penghasilan dari Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI

(PP No.131 / 2000 )4. Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan

(PP No.48 / 94 dan PP No. 27 / 96 )5. Penghasilan dari Persewaan Tanah dan Bangunan (PP No.05 / 02 )6. Penghasilan berupa Bunga atas Diskonto Obligasi yang Dijual Di

Bursa Efek (PP No.6 / 2002 )7. Penghasilan dari Usaha Jasa Kontruksi dan Jasa Konsultan (PP

No.140/2000 jo.kmk.559/KMK.04/2000)

2. Kredit Pajak Luar Negeri (PPh 24) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undangundang ini dalam tahun pajak yang sama.

Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.

Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:

penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;

penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;

penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;

penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;

penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;

penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;

keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan

keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.

Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut.

Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan.

Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Contoh Soal :PT. X berkedudukan di Jakarta memperoleh penghasilan neto dalam tahun2001 adalah sbb :Penghasilan neto dari dalam negeri sebesar Rp.8.000.000.000,-Di Singapura memperoleh penghasilan(Laba neto) Rp.2.000.000.000,- dimanaPPh yang dibayar di singpura sebesar Rp.800.000.000,-Di Vietnam memperoleh penghasilan(laba neto) sebesar Rp.6.000.000.000,-dimana PPh yang dibayarkan sebesar Rp. 1.500.000.000,-Di Malaysia menderita kerugian (rugi neto) sebesar Rp.5.000.000.000,-

Perhitungan Kredit PPh Luar Negerinya adalah sbb :Pengh. Neto dalam negeri Rp. 8.000.000.000,-Pengh. Neto dari Singapura Rp. 2.000.000.000,-Pengh. Neto dari Vietnam Rp. 6.000.000.000,-Jumlah Penghasilan Neto Rp. 16.000.000.000,-

Rugi neto yang berasal dari Malaysia tidak boleh digabung(tidak diakui).Perhitungan PPh Terutang :10% x Rp. 50.000.000,- Rp. 5.000.000,-15% x Rp. 50.000.000,- Rp. 7.500.000,-30% x Rp. 15.900.000.000,- Rp. 4.770.000.000,-

Rp. 4.782.500.000,-

Batas Maksimum Kredit Pajak Luar Negeri :-Singapura = (2 Milyar / 16 Milyar) x Rp. 4.782.500.000,-

= Rp.597.812.500,-PPh yang dpt dikreditkan hanya Rp. 597.812.500,- meskipun secara nyatamembayar PPh di Singapura sebesar Rp. 800.000.000,- Sisanya tidak bolehdikompensasi ke tahun berikutnya, direstitusi, maupun dibebankan sebagaibiaya.-Vietnam = (6 Milyar / 16 Milyar) x Rp. 4.782.500.000,-

= Rp. 1.793.437.500,-PPh yang dapat dikreditkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (sebesar yang nyata-nyata dibayar/terutang di Vietnam).

Contoh 2 :PT. Y berkedudukan di surabaya memperoleh penghasilan neto dalam tahun2001 sbb :

Penghasilan neto (rugi) di dalam negeri Rp. (600.000.000,-)Penghasilan neto dari usaha di Philipina Rp. 3.000.000.000,-Jumlah Rp. 2.400.000.000,-PPh yang terutang di Philipina sebesar Rp. 1.200.000.000,-Perhitungan Kredit Luar Negeri :

Jumlah Penghasilan Neto (Penghasilan Kena Pajak) Rp. 2.400.000.000,-PPh Terutang :10% x Rp. 50.000.000,- Rp. 5.000.000,-15% x Rp. 50.000.000,- Rp. 7.500.000,-30% x Rp. 2.300.000.000,- Rp. 690.000.000,-

Rp. 702.500.000,-Batas Maksimum Kredit Pajak Luar Negeri :Karena jumlah Penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari pada Penghasilan Netodari Luar Negeri (di Dalam Negeri mengalami kerugian), maka maksimumKredit Pajak Luar Negeri adalah sama dengan jumlah PPh yang terutang, yaituRp. 702.500.000,-. PPh yang telah dibayar di Philipina adalah sebesarRp. 1.200.000.000,- sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 497.500.000,- yangtidak dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya, direstisusi, maupun diakuisebagai biaya.

3. Ketentuan Khusus PPh atas Transaksi / Industri Tertentu misal : Penghasilan Modal Ventura (Ps. 4 Ayat 2 Huruf k)

Yang dimaksud dengan perusahaan modal ventura adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu.Berdasarkan ketentuan ini, bagian laba yang diterima atau diperoleh dari perusahaan pasangan usaha tidak termasuk sebagai objek pajak, dengan syarat perusahaan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam sektor-sektor tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan saham perusahaan tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.Apabila pasangan usaha perusahaan modal ventura memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dividen yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura bukan merupakan objek pajak.Agar kegiatan perusahaan modal ventura dapat diarahkan kepada sektor-sektor kegiatan ekonomi yang memperoleh prioritas untuk dikembangkan, misalnya untuk meningkatkan ekspor nonmigas, usaha atau kegiatan dari perusahaan pasangan usaha tersebut diatur oleh Menteri Keuangan.Mengingat perusahaan modal ventura merupakan alternatif pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal, penyertaan modal yang akan dilakukan oleh perusahaan modal ventura diarahkan pada perusahaan-perusahaan yang belum mempunyai akses ke bursa efek.

Transaksi Pasar ModalPenghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek (PP

No.41 jo PP No.14 Tahun 1997)Penghasilan berupa bunga / diskonto, obligasi yang dijual di bursa efek. (PP

No.46 tahun 1996)

Penghasilan Yang dibebankan Pada Keuangan Negara / Daerah Pejabat negara berupa gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain

yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya; PNS dan anggota ABRI berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang

sifatnya tetap dan terkait dengan gaji; Pensiunan termasuk janda/duda dan anak-anaknya berupa uang pensiun

dan tunjangan lain yang sifatnya tetap terkait dengan uang pensiun; yangdibebankan kepada keuangan negara/daerah, pph pasal 21 yangterutang ditanggung pemerintah.

Penghasilan lainnya yang ditanggung oleh pemerintah adalahpenghasilan pekerja harian lepas sampai dengan sebesar Upah MinimumPropinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (umk). Dalam halpenghasilan pekerja tersebut telah melampaui UMP/UMK, maka PPhpasal 21 dihitung seperti biasa sebagaimana menghitung PPh pasal 21atas penghasilan pegawai tidak tetap.

Konstruksi Jasa konstruksi adalah pemberian jasa perencanaan,jasa pelaksanaan, dan jasa

pengawasan yang produk akhirnya adalah berupa bangunanBangunan adalah wujud hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat

kedudukan baik yang ada pada, diatas dibawah tanah dan atau air Jasa perencanaan kontruksi adalah pemberian jasa pelaksanaan fisik pekerjaan

kontruksi Jasa pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa pengawasan pelaksanaan

fisik pekerjaan kontruksi Jasa konsultan adalah semua pemberian jasa konsultan kecuali konsultan

hukum dan konsultan pajak Jumlah imbalan bruto penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan jasa konsultan

adalah semua jumlah yang dibayarkan oleh pihak pemberi hasil kepada pemberijasa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan usaha jasakonstruksi dan konsultan

Pajak Penghasilan atas Dana Pensiun Pasal 4 ayat 2 : Huruf g

Pengecualian sebagai Objek Pajak berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang dikecualikan dari Objek Pajak adalah iuran yang diterima dari peserta pensiun, baik atas beban sendiri maupun yang ditanggung pemberi kerja. Pada dasarnya iuran yang diterima oleh dana pensiun tersebut merupakan dana milik dari peserta pensiun, yang akan dibayarkan kembali kepada mereka pada waktunya. Pengenaan pajak atas iuran tersebut berarti mengurangi hak para peserta pensiun, dan oleh karena itu iuran tersebut dikecualikan sebagai Objek Pajak.

Huruf hSebagaimana tersebut dalam huruf g, pengecualian sebagai Objek Pajak berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang dikecualikan dari Objek Pajak dalam hal ini adalah penghasilan dari modal yang ditanamkan di bidang-bidang tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Penanaman modal oleh dana pensiun dimaksudkan untuk pengembangan dan merupakan dana untuk pembayaran kembali kepada peserta pensiun di kemudian hari, sehingga penanaman modal tersebut perlu diarahkan pada bidang-bidang yang tidak bersifat spekulatif atau yang berisiko tinggi. Oleh karena itu penentuan bidang-bidang tertentu dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Restrukturisasi utangPasal 31 B UU No. 17 Tahun 2000Pasal 31 B UU No. 36 Tahun 2008 dihapus berlaku mulai tahun 2009

Holding Company, Merger dan Akuisisi (KMK.422/KMK.04/1998) : Penggabungan usaha adalah penggabungan dua badan usaha atau lebih

dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usahadan melikuidasi badan usaha lainnya yang bergabung.

Peleburan usaha adalah penggabungan dua badan usaha atau lebih dengancara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan usaha badanusaha yang bergabung tersebut.

Pemekaran adalah pemisahan badan usaha menjadi dua badan usaha ataulebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagianaktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut tanpa dilakukanlikuidasi badan usaha lama.

Pelayaran, Penerbangan dan PengeboranNorma penghitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto dari

wajib pajak tertentu. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;(Dalam Pasal 4 Huruf bb)

Perusahaan pelayaran dalam negeri (KMK. 416/KMK.04/96 SE 29/PJ4/1996). Penghasilan Neto = 4% X Peredaran Bruto Besarnya PPh = 1.2% X Peredaran Bruto

Perusahaan pelayaraan atau penerbangan luar negeri (KMK.417/KMK.04/96 SE 32/PJ4/1996) Penghasilan Neto = 6% X Peredaran Bruto Besarnya PPh = 2.64% X Peredaran Bruto (bersifat final)

Perusahaan luar negeri yang mempunyai perwakilan dagang di Indonesia (KMK. 634/KMK.04/94)Penghasilan Neto = 1% X Nilai Ekspor BrutoBesarnya PPh = 0.44% X Nilai Ekspor Bruto (Bersifat Final)Nilai ekspor bruto adalah semua imbalan / nilai pengganti yang

diterima / diperoleh WP LN yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan Indonesia.

Dana Pensiun (Pasal. 4 Ayat 3 Huruf ff)Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;Uang tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua yang di bayarkan sekaligus dan uang pesangon. Pemotongan bersifat final.

TARIF PESANGON CATATAN : PESANGON 0 - 25.000.000. TIDAK DIKENAKAN PAJAK SE.273/PJ.1/2002 TANGGAL 2 SEPTEMBER 2002

TARIF 2000 2008 (Rp) 5 0 25.000.000

10 > 25.000.000 s/d 50.000.00015 > 50.000.000 s/d 100.000.00025 > 100.000.000 s/d 200.000.000 35 > 200.000.000

Disusun oleh : Padlah Riyadi, SE, Ak