OUTLINE RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

FASILITASI SEKRETARIAT DPRD DALAM PENYUSUNAN TELAAHAN

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Oleh

Arsad Rahim Ali

Bagian Pertama

GAGASAN PROYEK PERUBAHAN

1. Latar Belakang

Bekerja di Sekretariat DPRD Polewali Mandar, oleh reformer disamping ditugaskan

sebagai Kasubag Perbendaharaan juga ditugaskan sebagai Koordinator Sekretariat

Badan Anggaran DPRD Polewali Mandar, tugas utamanya adalah mengfasilitasi tugas

dan fungsi anggota dan pimpinan DPRDnya, setidaknya harus memiliki, 1) Standar

Pelayanan kepada Anggota dan Pimpinan DPRD. 2) Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam

Penyusunan Saran dan Pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kepada Kepala

Daerah Dalam Mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD). Dan 3) Pembayaran dana kegiatan Kerja Anggota dan Pimpinan

DPRD, yang cepat, aman, tuntas dan Akuntabel.

Kenyataan dari ketiga fasilitasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan kepada Anggota dan Pimpinan DPRD

Kondisi Saat Ini (Masalah) : Belum adanya Standar Pelayanan Sekretariat DPRD

Kepada Anggota DPRD sebagai Customer dalam melaksanakan Tugas-Fungsi

Kerja-Kerja DPRD, sehingga beresiko terjadi penyimpangan administrasi yang

2 | R e f o r m e r

harus dipertanggung jawabkan. Inovasi yang diharapkan : Dengan Adanya

Standar Pelayanan Sekretariat Kepada Anggota dan Pimpinan DPRD dapat

memotivasi pegawai sekretariat untuk memberikan pelayanan yang baik kepada

DPRD.

2. Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Penyusunan Saran dan Pendapat berupa Pokok-

Pokok Pikiran DPRD.

Kondisi Saat ini ( Masalah) : Belum ada Pedoman sekretariat dalam penyusunan

Pokok-pokok pikiran DPRD, yang terjadi Pokok-Pokok Pikiran DPRD hanya

disusun dalam bentuk Sambutan Pernyataan-pernyataan Ketua DPRD. Inovasi

yang diharapkan: Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD, dan oleh Pemerintah

daerah mempunyai dokumen dalam menelaah Pokok-pokok Pikiran DPRD, yang

selama ini belum tertuang dalam bentuk kebijakan program dan kegiatan sesuai

RPJMD Polewali Mandar.

3. Pembayaran dana kegiatan-kegiatan Kerja Anggota dan Pimpinan DPRD, yang

cepat, aman, tuntas dan Akuntabel.

Kondisi Saat ini : Pembayaran biaya kegiatan kerja-kerja DPRD secara

administrasi pertanggung jawaban, belum menunjukan kinerja program dan

kegiatan DPRD, yang ada hanya pertanggung jawaban administrasi keuangan.

Inovasi yang diharapkan : Pembayaran dana kegiatan kerja Anggota dan

Pimpinan DPRD, yang cepat, aman, tuntas dan Akuntabel melalui asistensi

pembuatan pertanggung jawab keuangan dan pertanggung jawaban administrasi

program dan kegiatan kepada pengelola keuangan sekretariat DPRD Polewali

Mandar.

Dari ketiga masalah dan inovasi yang diharapkan ini, masalah Pokok-Pokok Pikiran

DPRD adalah masalah yang bersifat strategis, hanya dibuat atau terhimpun dalam

bentuk sambutan dengan pernyataan pokok-pokok pikiran yang belum bisa ditelaah

sebagai Dokumen Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk dijadikan bahan

dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Karena sifatnya yang strategis dalam proses pembangunan daerah, oleh reformer

dan mentor melihat masalah ini dengan solusi pemecahannya adalah membuat

Pedoman Fasilitasi Sekretariat DPRD dan kemudian Penyusunan Saran dan Pendapat

berupa telaahaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kepada Kepala Daerah Dalam

Mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta

memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat mengakses Pokok-Pokok

Pikiran DPRD sebagai hasil kerja DPRD selama satu periode jabatan, maka judul yang

3 | R e f o r m e r

diambil oleh reformer sebagai proyek perubahan adalah Fasilitasi Sekretariat DPRD

dalam Penyusunan Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Polewali

Mandar.

2. Nama Gagasan Perubahan

Area Gagasan dalam Proyek Perubahan ini adalah Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Polewali Mandar, dengan hasil

akhir adalah Dokumen (buku) “Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten

Polewali Mandar”

3. Keterkaitan dengan isu stratgeris

Pimpinan DPRD (Ketua dan ketiga wakilnya) Provinsi Sulawesi Barat, harus dijadikan

tersangka oleh Tipikor Polda Sulselbar, hanya karena anggaran aspirasi Yang

diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulbar, yang diterjemahkan dalam bentuk

program dan kegiatan tidak termuat dan terbahas dalam Telaahan Pokok-Pokok

Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan tidak disinergikan dengan RKPD (Rencana

Kegiatan Pembangunan Daerah) dan RPJMD Pemerintah Provinsinya. Kasus ini

akhirnya menjadi Isu daerah dan kemudian menjadi Isu Nasional, bagaimana

sebenarnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD dibuat ?

Dalam permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan

peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan

rencana pembagunan jangka menengah daerah, serta cara perubahan jangka

panjang daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, pada Pasal 78 disebutkan

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74,

mencakup salah satunya Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Tidak disebut

bagaimana cara menyusunnya, sehingga setiap sekretariat DPRD provinsi dan

Kabupaten/kota diseluruh Indonesia menyusunnya sesuai dengan selerahnya

masing-masing, tidak memiliki pedoman yang jelas untuk menghasilkan Telaahan

Pokok-pokok Pikiran DPRD sebagai dokumen utama untuk menjadi perhatian

Pemerintah Daerah dalam perumusan akhir RKPD dan APBD setiap tahunnya.

Disnilah reformer dan mentor mencoba membuat kesepakatan membuat Proyek

Perubahan, agar kiranya dapat memberikan kontribusi penyelesaian isu Pokok-

Pokok Pikiran DPRD, setidaknya kepada isu yang terjadi di daerah Sulawesi Barat

dengan program fasilitasi sekretariat DPRD dalam Penyusunan Telaahan Pokok-

Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Polewali Mandar

4 | R e f o r m e r

4. Tujuan Perubahan

4.1. Tujuan Jangka Pendek

Terlaksananya fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Penyusunan Telaahan Pokok-

Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Polewali Mandar

4.2. Tujuan Jangka Menengah

Penggunaan Dokumen Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten

Polewali Mandar sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan

Pembangunan Daerah dan RAPBD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019.

4.3. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai adalah

1. Terprogramnya fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Penyusunan Telaahan

Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Polewali Mandar, sebagai bagian

dari program kerja sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar setiap

tahunnya.

2. Selarasnya kerja-kerja DPRD dan Pemda Polewali Mandar, sebagai mitra

sejajar dalam penyelenggaran pemerintahan daerah Kabupaten Polewali

Mandar, yang bermanfaat bukan saja untuk DPRD dan Pemda Polewali

Mandar juga Masyarakat Polewali Mandar.

5. Manfaat

Dengan Terlaksananya fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Penyusunan Telaahan

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Polewali Mandar, yang hasil akhirnya berupa

tersedianya Dokumen Telaahaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, maka manfaat yang

akan diperoleh adalah

1. Dari segi proses, mengajarkan kepada sekretariat DPRD bentuk fasilitasi yang

baik dan benar dalam Penyusunan Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang

akan diserahkan Kepada Kepala Daerah Dalam Mempersiapkan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Untuk Pemerintah Daerah khususnya Badan Penelitian Pengembangn dan

Perencanaan Daerah (Balitbangren) mempunyai Dokumen Telaahan Pokok-

Pokok Pikiran DPRD sebagai bahan ditelaahan dalam penyusunan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

3. Untuk masyarakat dapat menerima layanan public informasi Pokok-Pokok Pikiran

DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang tersajikan dalam bentuk buku dokumen

dan layanan website DPRD.

5 | R e f o r m e r

6. Ruang Lingkup Perubahan

Ruang lingkup Perubahan dari Proyek Perubahan Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam

Penyusunan Telahaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Polewali Mandar, yaitu

merubah mainset Sekretariat DPRD Polewali Mandar, dari ketidak mampuannya

mengfasilitasi Tugas-tugas DPRD Kabupaten Polewali Mandar, menjadi mampu

mengfasilitasi terutama kemampuan fasilitasi penyusunan telaahan Pokok-Pokok

Pikiran DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan mampu bekerja sama dengan

Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar dalam mengsingkrongkan, mengsinergikan

RKPD dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Bagian Kedua

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

1. Deskripsi Proyek Perubahan (inovatif)

Akan dilakukan proyek perubahan, “Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Penyusunan

Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Polewali Mandar”, dilakukan

dengan menggerakan para staf, bekerja sama lintas bagian dan subbagian pada

sekretariat DPRD yang sebelumnya hanya menjadi tukang tulis risalah rapat, karena

ketiadaan pedoman baku, bersepakat untuk membuat pedoman Penyusunan

Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD”

Saran dan pendapat Setiap Anggota DPRD Polewali Mandar sebagai hasil dari kerja-

kerja setiap anggota Dewan yang bersumber dari hasil kegiatan Reses, kunjungan

Kerja, Rapat-Rapat Komisi DPRD dengan Mitra Kerja OPD dan Hasil Rapat Dengar

Pendapat (RDP), akan disusun dan diolah oleh sekretariat DPRD berdasarkan

pedoman yang dibuatnya.

Akan menggalang koordinasi dan kolaborasi dengan Badan Penelitian, Pembangunan

dan Perencanaan (Balitbangren) Daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang selama

ini mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen Pokok-Pokok Pikiran, akan

menyesuaikan RKPD hasil musrembang dan usulan OPD terhadap hasil draf telaahan

Pokok-Pokok Pikiran DPRD agar menjadi Final Dokumen Telaahan Pokok-Pokok

Pikiran DPRD Kabupaten Polewali Mandar, sebagai salah satu syarat utama

disetujuinya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun

2019 oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.

6 | R e f o r m e r

Proyek Perubahan yang diterjemahkan dalam kerja program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan adalah

1. Nama Proyek Perubahan :

Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Penyusunan Telaahan Pokok-Pokok Pikiran

DPRD Kabupaten Polewali Mandar

2. Nama Program :

Program Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Penyusunan Telaahan Pokok-Pokok

Pikiran DPRD Polewali Mandar

3. Nama Kegiatan :

3.1. Pembentukan Tim Kerja

3.2. Pembuatan Pedoman Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Penyusunan

Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

3.3. Penyusunan Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan disinergisitaskan

dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

3.4. Bedah Buku Dokumen Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Polewali

Mandar.

3.5. Penyediaan layanan public terhadap Dokumen Talaahan Pokok-Pokok

Pikiran DPRD dan Akses Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Polewali

Mandar melalui website DPRD Polewali Mandar.

3.6. Evaluasi dan Penyusunan Laporan

4. Indikator Keberhasilan Proyek Perubahan

Indikator keberhasilan proyek perubahan diukur dari indicator capaian output

pelaksanaan kegiatan jangka pendek, yang telah terverifikasi 100%, yaitu

terlaksananya Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Penyusunan Telahaan Pokok-

Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Polewali Mandar, dengan data yang terverifikasi

adalah

4.1. Ada SK, Daftar Hadir dan Laporan Proses Rapat dan Pembentukan tim

kerja efektif.

4.2. Daftar Hadir rapat-rapat, Foto dan Laporan Proses Pembuatan dan

Pedoman Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Polewali

Mandar

4.3. Daftar Hadir rapat, Foto dan Laporan Proses Penyusunan dan Dokumen

Telaahan Pokir DPRD Polewali Mandar. Ada SK Ketua DPRD Pokir 45

anggota DPRD dan SK Ketua DPRD Sinergitas Pokir dengan RPJMD.

4.4. Daftar hadir, foto, catatan hasil bedah buku

7 | R e f o r m e r

4.5. Ada menu Pokok-Pokok Pikiran DPRD pada Layanan Public Website DPRD

Kabupaten Polewali Mandar

4.6. Ada Laporan Evaluasi dan Laporan Proyek Perubahan

2. Milestone (Tahapan)

Milestone dalam mewujudkan tujuan proyek, nama proyek dan kegiatan yang akan

dilakukan dalam Proyek Perubahan, dilakukan dengan tahapan capaian indicator

output jangka pendek, terukur, terverifikasi, keterlibatan stakeholder, resiko dan

asumsi dapat disajikan pada tabel dibawah ini.

8 | R e f o r m e r

Milestone Rancangan Proyek Perubahan Jangka Pendek

Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Penyusunan Telaahan Pokok-Pokok DPRD Kabupaten Polewali Mandar

TUJUAN JANGKA PENDEK Terlaksananya fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Penyusunan Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Polewali Mandar

OUTPUT PROYEK 1. Adanya pedoman fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2. Adanya Dokumen Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Milestone Kegiatan yang dilaksanakan Indiaktor Output

2 bulan (minggu) Cara verifikasi

Stakeholder yang terlibat

Resiko dan asumsi 1 2 3 4 1 2 3 4

Tah

ap

I

Adanya Tim Kerja Efektif

- Konsultasi dengan mentor - Rapat sekretariat DPRD dan membentuk tim

Kerja efektif

Kesiapan Mentor, ada Tim Kerja efektif

Ada SK dan daftar Hadir, laporan Proses

Pimpinan DPRD, Sekwan, Sekretariat DPRD

Resiko : kurang mendukung. Asumsi: dapat diatasi

Tah

ap

II

Adanya Pedoman Pokir

- Rapat Pengumpulan Data draf Pedoman - Pembuatan Pedoman Fasilitasi Sekretariat

DPRD dalam Penyusun Pokok-Pokok Pikiran DPRD

- Rapat Finalisasi Penyusunan Pedoman Pokir

Ada Pedoman Penyusunan Pokir

Daftar Hadir rapat-rapat, Foto dan Laporan Proses

Sekretariat DPRD, Tenaga Ahli Fraksi. Staf Ahli DPRD, Balitbangren

Resiko : Beda pendapat. Asumsi: dapat diatasi

Tah

ap

III

Adanya Pokir DPRD

- Rapat Pengumpulan Data Pokir - Penyusunan Pokir DPRD dan sinergisitas

RPJMD Pemerintah Kab. Polewali Mandar. - Rapat Finalisasi telaahan Pokir

Adanya Dokumen Telaahan Pokir DPRD

Daftar Hadir, Foto dan Laporan Proses. Ada SK Ketua DPRD tentang pokir dari 45 anggota DPRD dan SK Sinergitas RPJMD

Sekretariat DPRD, Tenaga Ahli Fraksi Balitbangren. OPD terikat

Resiko : Kurang Terlibat. Asumsi: dapat diatasi

Tah

ap

IV

Adanya Hasil Bedah Buku Pokir

- Rapat Persiapan Bedah Buku - Bedah Buku Dokumen Telaahan Pokok-Pokok

Pikiran DPRD Polewali Mandar

Terbedahnya Buku Dokumen Pokir DPRD

Daftar hadir, foto, Ada catatan hasil bedah buku

Komisi DPRD, Sekretariat DPRD. Konstituen, OPD terkait

Resiko : Banyak kritikan. Asumsi: banyak perbaikan

Tah

ap

V

Adanya Layanan Public Pokir

- Penyediaan layanan public terhadap Dokumen Talaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Akses Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Polewali Mandar melalui website DPRD Polewali Mandar.

Tersedianya layanan dan terdistribusinya Dokumen Pokir

Web Site DPRD dengan menu Pokir

Pengelola Website DPRD dan Staf Sekretariat

Asumsi: dapat terpenuhi

Tah

ap

VI

Evaluasi dan Laporan Proyek Perubahan

- Rapat Evaluasi Proyek Perubahan - Penyusunan Laporan

Tersusunan laporan proyek

Daftar Hadir, foto Laporan Evaluasi dan Laporan Proyek Perubahan

Reformer dan Tim Kerja

Asumsi : Dapat diselesaikan

25-27 April ‘18

1-12 Mei ‘18

1-15 Juni ‘18

18- 21 Juni ‘18

21 -25 Juni ‘18

26-28 Juni ‘18

14 - 31 Mei ‘18

9 | R e f o r m e r

Milestone Rancangan Proyek Perubahan Jangka Menengah dan Panjang

Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Penyusunan Telaahan Pokok-Pokok DPRD Kabupaten Polewali Mandar

TUJUAN ANGKA MENENGAH : Selarasnya kerja-kerja DPRD dan Pemda Polewali Mandar, sebagai mitra sejajar dalam penyelenggaran pemerintahan daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang bermanfaat bukan saja untuk DPRD dan Pemda Polewali Mandar juga Masyarakat Polewali Mandar.

No Milestone Kegiatan yang dilaksanakan Indiaktor Output Tahun 2018-2019

Cara verifikasi Stakeholder yang terlibat Resiko dan

asumsi 6 bl

1 Adanya Dokumen Pokir DPRD persyaratan APBD

Rapat-Rapat Sekrteriat DPRD tentang pemanfaatan Pokir DPRD, agar terprogram dan sekretariat DPRD

Pokir DPRD Termanfaatkan

Daftar hadir, foto, laporan risalah rapat

Sekrtariat DPRD, TAPD dan Balitbangren, Badan Keuangan Daerah

Asumsi : berjalan sesuai rencana

2 Adanya KUA-RKPD dan APBD dengan dukungan Pokir DPRD

Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD

Tersedinaya KUA-RKPD dan APBD dengan dukungan Pokir

Daftar hadir, foto, laporan risalah rapat

DPRD dan TAPD Polewali Mandar

Resiko : Debat Asumsi : Ada Solusi

3 Adanya Layanan Public Pokir

Pelayanan public Pokir DPRD Kab Tersedianya layanan Pokir DPRD

Web Site DPRD layanan menu Pokir DPRD

Pengelola Website DPRD dan Staf Sekretariat

Asumsi: dapat terpenuhi

TUJUAN JANGKA PANJANG : 1. Terprogramnya fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Penyusunan Telaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Polewali Mandar, sebagai bagian dari program kerja sekretariat

DPRD Kabupaten Polewali Mandar setiap tahunnya. 2. Selarasnya kerja-kerja DPRD dan Pemda Polewali Mandar, sebagai mitra sejajar dalam penyelenggaran pemerintahan daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang bermanfaat

bukan saja untuk DPRD dan Pemda Polewali Mandar juga Masyarakat Polewali Mandar.

No Milestone Kegiatan yang dilaksanakan Indiaktor Output Tahun 2018-2019

Cara verifikasi Stakeholder yang terlibat Resiko dan

asumsi Tahun 2019

1 Adanya Fasilitasi Sekretariat DPRD

Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Penyusunan Telaahan Pokok-pokok DPRD tahun 2019-2020

Terfasilitasinya pokir DPRD

Daftar hadir, foto dan laporan risalah rapat

Sekrtariat DPRD, dan anggoat DPRD, Alat Kelengkapan Dewan

Asumsi,; berjalan sesuai rencana

2 Adanya Kerja efektif antara DPRD dan Pemda Polewali Mandar

Rapat-Rapat Koordinasi dan Kolaborasi DPRD dan Pemda Polewali Mandar

Terlaksananya Kerja-kerja efektif DPRD dan Pemda

Daftar hadir, foto dan laporan risalah rapat

Sekrtariat DPRD, TAPD dan Balitbangren, Badan Keuangan Daerah dan OPD Terkait

Asumsi,; berjalan sesuai rencana

3 Adanya Layanan Public Pokir

Pelayanan public Pokir DPRD Kab Tersedianya layanan Pokir DPRD

layanan menu Pokir DPRD website

Pengelola Website DPRD dan Staf Sekretariat

Asumsi: dapat terpenuhi

10 | R e f o r m e r

3. Tata Kelola Proyek Perubahan

Struktur Tata Kelola Proyek Perubahan dan deskiripsi tata kelola Proyek Perubahan

(proper), ‘Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Penyusunan Telaahan Pokok-Pokok

Pikiran DPRD Polewali Mandar’ adalah

Reformer

Coach Mentor

Tim Kerja

Dekskripsi Tata Kelola Proper

Mentor Memberikan dukungan arahan Bimbingan dan petunjuk kepada Reformer dalam proses penyerjaan Proper Coach Memberikan arahan, monitoring dan evaluasi kepada reformer sesuai kontrak kerja proper. Reformer - Menerima Dukungan, arahan,

bimbingan dan petunjuk dari Mentor, agar semangat dalam mengerjakan Proper

- Menerima Bimbingan dari coach agar bekerja sesuai Kontrak kerja Proper dan,

- Mengkoordinasikan dan bekerja sama dengan Tim Kerja dalam penyelesaian Proper

Tim Kerja Dengan dukungan stakeholder, dan Tim Kerja, reformer dapat berkoordinasi dan berkolaborasi menyelesaikan proyek sesuai dengan milestone proper yang dibuat.

Stakeholder Eksternal - Balitbangren

Daerah - OPD (PU,

Dinas Pertanian. Dinas Kesehatan dan OPD terkait

- Toko, Toma di dapil DPRD

- Wartawan

Stakeholder Internal

- Pimpinan DPRD

- Komisi DPRD - Anggota DPRD - Tenaga ahli

Fraksi - Tenaga Ahli

DPRD - Para kasubag

dan Kabag Sekretariat

11 | R e f o r m e r

4. Identifikasi Stakeholder

a. Stakeholder

Pihak-pihak yang berperan, berkepentingan dan berpengaruh dalam

pencapaian tujuan proyek Fasilitasi sekretariat DPRD dalam penyusunan

Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Polewali Mandar, baik yang mendukung

maupun yang tidak mendukung adalah

1. Pimpinan DPRD Polewali Mandar,

Peran, kepentingan dan pengaruhnya adalah mengarahkan setiap

anggota DPRD agar dapat membuat saran dan pendapat serta bahan

dalam penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang bersumber dari Hasil

Reses, Hasil Kunjungan Kerja, Hasil Dari Rapat Dengar Pendapat (RDP)

dan Rapat-Rapat Komisi dengan Mitra Kerja OPD. Bentuk Peran dan

pengaruhnya adalah Memimpin Rapat, memberi perintah dan

Pemberitahuan melalui persuratan.

2. Ketua dan anggota Alat-Alat Kelengkapan DPRD Polewali Mandar

terutama Badan Anggaran dan 4 (empat) Komisi DPRD Polewali Mandar.

Peran, kepentingan dan pengaruhnya adalah Membahas Pokok-

pokok pikiran DPRD, sesuai dengan mitra kerja OPDnya sebagai dasar

dalam penyusunan program dan kegiatan yang terdapat di OPD mitra

kerjanya. Bentuk dukungannya adalah memberikan persetujuan untuk

dibahas ditingkat komisi DPRD.

3. Staf Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli DPRD Polewali Mandar.

Peran, kepentingan dan pengaruhnya adalah mendapatkan

pandangan masing-masing fraksi terhadap muatan Pokok-Pokok Pikiran

DPRD Polewali Mandar. Bentuk dukungannya adalah ikut terlibat dalam

rapat-rapat penyusunan telaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

4. Badan Penelitian, pengembangan dan Perencanaan Daerah Kabupaten

Polewali Mandar.

Peran, kepentingan dan Pengaruhnya adalah mengsingkronkan

pokok-pokok pikiran yang telah dibuat oleh Sekretariat DPRD dengan

12 | R e f o r m e r

indicator pencapaian program sebagaimana yang tercantum dalam

RPJMD dan capaian tahunnya. Dan sebagai bahan dokumen resmi

Telaahaan Pokok-pokok Pikiran DPRD Polewali Mandar. Bentuk dukungan

dari Balitbangren adalah Menyiapkan dokumen musrembang dan draf

RKPD serta berkoordinasi dan kolaborasi dalam penyusunan Telaahan

Pokok Pikiran DPRD.

5. Para Kasubag dan Kepala Bagian dan subbagian lingkup Sekretariat DPRD

Polewali Mandar.

Peran, dan pengaruhnya adalah terlibat dalam penyusunan

“Pembuatan Pedoman Fasilitasi Sekretariat DPRD dan Penyusunan

Pokok-Pokok Pikiran DPRD”.

6. Tokoh Agama dan Tokok Masyarakat diwilayah dapil anggota DPRD

Polewali Mandar

Peran, dan pengaruhnya adalah menerima layanan public pokok-pokok

pikiran DPRD, dan juga control kerja-kerja anggota DPRD Kabupaten

Polewali Mandar terhadap kegiatan-kegiatan politik social yang telah

dilakukan di wilayah dapil masing-masing anggota dewan.

7. Wartawan Surat Kabar Lokal

Peran dan pengaruhnya, memberitakan dan melakukan pengawasan

public terhadap hasil-hasil kerja DPRD Kabupaten Polewali Mandar

b. Peta Stakeholder

Berdasarkan simulasi analisis Peran, kepentingan dan Pengaruh

Stakeholder dalam pencapaian tujuan jangka pendek Proyek Perubahan

Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Kabupaten Polewali Mandar didapatkan gambaran peta stakeholder seperti

yang diperlihatkan pada gambar dibawah ini,

13 | R e f o r m e r

Gambar :

Peta Stakeholder Proyek Perubahan Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam

Penyusunan Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Polewali

Mandar

R

end

ah K

epen

tin

gan

nya

te

rhad

ap P

P

Tinggi Pengaruhnya terhadap PP

Tin

ggi K

ep

enti

nga

nn

ya

terh

adap

PP

Latent Stakeholder yang Tinggi Pengaruhnya dan Rendah Kepentinngannya terhadap PP adalah

- Kabag dan kasubag Sekretariat DPRD

- Tenaga Ahli Fraksi - Tenaga Ahli DPRD - wartawan

Promotor Stakeholder yang tinggi pengaruhnya dan tinggi kepentingannya Tinggi adalah - Pimpinan DPRD - Anggota DPRD - Komisi DPRD - Sekwan - Balitbangren

Apathetic Stakeholder yang rendah pengaruhnya dan rendah kepentingannya terhadap PP adalah

- Staf Sekretariat - Pengelola website DPRD

Defender Stakeholder yang kepentingannya Tinggi dan Pengaruhnya Rendah terhadap PP adalah - OPD terkait (PU, Pertanian) - Toma, Toko Agama pada

dapil Anggota DPRD

Rendah pengaruhnya terhadap PP

Pada kuadran peta stakeholder yang sangat diharapkan dalam membantu

penyelesaian proyek perubahan adalah para promotor Stakeholder yang tinggi

pengaruhnya dan tinggi kepentingannya adalah Pimpinan DPRD, Anggota DPRD,

Komisi DPRD, Sekwan DPRD dan Balitbangren.

Kuadran yang secara administrasi yang dapat menyediakan dokumen

telaahan adalah para latent Stakeholder yang Tinggi Pengaruhnya dan Rendah

Kepentingannya terhadap PP adalah Pejabat Sekretariat DPRD, Tenaga Ahli

Fraksi, Tenaga Ahli DPRD, wartawan lokal

Kuadran yang dapat memberikan pelayanan administrasi dan penerima

dampak adanya Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah stakeholder yang berada pada

peta aphatetic dan defender yaitu, staf sekretariat DPRD, pengelola Web site

DPRD sebagai Aphatetic. Dan sebagai defender adalah Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) terkait, tokoh masyarakat (Toma), Tokoh Agama (Toga) pada dapil

anggota DPRD.

14 | R e f o r m e r

c. Pola Peran stakeholder

Pola peran stakeholder stakeholder terhadap kuadrat kepentingan dan

pengaruh serta pro-kontra dukungan dan strategi komunikasi dalam

pelaksanaan proyek perubahan Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam

penyusunan Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Polewali

Mandar dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

Stakeholder Pola Peran Kuadran Dukungan Strategi

Komunikasi P L D A Pro Kontra

Pimpinan DPRD Memberikan instruksi dan perintah

Mempertahankan hubungan

Anggota DPRD Menyerahkan hasil-hasil kerja dewan, memberikan saran dan pendapat tentang Pokir

Fasilitasi intensif

Komisi DPRD Membahas pokir Fasilitasi intensif

Sekwan Bertanggung jawab secara administrasi dan mendukung kerja-kerja DPRD

Menjaga semangat kerja

Balitbangren Menerima rancangan dan Membantu mesinergikan dengan dokumen RKPD

Koordinasi dan kolaborasi intensif

Kasubag dan Kepala Bidang Sekretariat DPRD

Mendukung penyediaan bahan dari hasil kerja-kerja Dewan

Menyamakan presepsi tujuan bersama

Tenaga Ahli Fraksi

Memberikan saran dan pendapat fraksi yang diwakili

Menyamakan presepsi tujuan bersama

OPD Mengakomodir pokir dalam program dan kegiatan OPD

Menerima aspirasi dan menyampaikan kembali

Konstituen Anggota DPRD

Menyampaikan aspirasi dan menerima program kerja Dewan

Menerima aspirasi dan menyampaikan kembali

Staf Sekretariat DPRD

Membantu secara aktif Pendampingan intensif

Pengelola website DPRD

Membantu secara aktif Pendampingan

Ket. P =Promotor. L = Laten, D= Defender, A=Aphatetic

15 | R e f o r m e r

5. Kendala dan Solusi.

Potensi penghambat (kendala) yang diperkirahkan Muncul adalah

1. Adanya perbedaan pendapat karena belum adanya bentuk Baku Penulisan

Pokok-Pokok Pikiran DPRD

2. Pelaksanaan Kerja-Kerja Anggota DPRD Polewali Mandar yang tidak tercatat dan

terlaporkan sebagai Bahan-Bahan penyusunan Pokok-pokok Pikiran DRPD

Polewali Mandar

3. Masih ada beban kerja kantor yang harus diselesaikan dan dipertanggungkan.

Solusi Antispasi yang akan dilakukan oleh reformer dalam menghadapi kendala

adalah

1. Menyakinkan kepada tim kerja efektif dan stakeholder bahwa apa yang dilakukan

sebagai Proyek Perubahan, dari belum adanya bentuk standar atau pedoman

yang baku Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi DPRD Kabupaten/kota terkhusus pada penyusunaan Telaahan Pokok-

Pokok Pikiran DPRD, merupakan bagian dari perubahan organisasi pemerintahan

Sekretariat DPRD, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan

Pemerimntah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat

Daerah. Pasal 31, ayat 4, sekretariat DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas

mendukung (fasilitasi) pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten/kota.

2. Melalui pimpinan DPRD memintah instruksi dan perintah kepada setiap anggota

dewan agar dapat menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan Pokok-Pokok

Pikiran

3. Kerja-kerja perbendaharaan yang harus diselesaikan dan dipertanggung

jawabkan, secara administrasi dapat diserahkan kepada staf dan atau PPTK

masing-masing kegiatan.

16 | R e f o r m e r

Catatan Perbaikan

Hasil Seminar Rancangan Proyek Perubahan, “Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam

Penyusunan Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Polewali Mandar.” Yang

laksanakan Tanggal 23 April 2018, yang dihadiri Mentor H. Bakhtiar Musdalifah, SH. MM,

Penguji, DR. Lukman Samboteng, M.Si. Dan Coach, Yulianto, S. Sos.

Catatan perbaikannya** adalah :

Perlu Tambahan Indikator Keberhasilan program Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam

Penyusunan Telahaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Polewali Mandar, pada

kegiatan milestone tahap III Adanya Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yaitu

terverifikasinya data kegiatannya dengan :

1. List 45 Pokok-Pokok Pikiran anggota DPRD yang di dukung dengan SK Ketua DPRD

Kabupaten Polewali Mandar, sebagai hasil reses pertama tahun 2018.

2. List Pokok-Pokok Pikiran yang singkron dengan RPJMD dengan SK Ketua DPRD

tentang Sinergitas Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan RPJMD Kabupaten Polewali

Mandar

***Catatan perbaikan ditulis berdasar Catatan Penguji tertanggal 23- April 2018