12
27/07/2012 1 Tantangan Pembangunan KPH Dalam Aspek Organsasi dan tenurial TIM PUSPIJAK OUTLINE I. Pendahuluan II. Isu Permasalahan di KPH III. Hasil Penelitian A. Organisasi KPH B. Permasalahan Tenurial IV. Penutup

OUTLINE - forda-mof. · PDF filePasar trasional dan Alfamart di KPHP Way Pisang Desa ... •UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG ... didudukinya kawasan hutan oleh pemukiman serta

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: OUTLINE - forda-mof. · PDF filePasar trasional dan Alfamart di KPHP Way Pisang Desa ... •UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG ... didudukinya kawasan hutan oleh pemukiman serta

27/07/2012

1

Tantangan Pembangunan KPH Dalam Aspek Organsasi dan tenurial

TIM PUSPIJAK

OUTLINE

I. Pendahuluan

II. Isu Permasalahan di KPH

III. Hasil Penelitian

A. Organisasi KPH

B. Permasalahan Tenurial

IV. Penutup

Page 2: OUTLINE - forda-mof. · PDF filePasar trasional dan Alfamart di KPHP Way Pisang Desa ... •UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG ... didudukinya kawasan hutan oleh pemukiman serta

27/07/2012

2

ORGANISASI

TENURIAL

Institusi pengelola kawasan (KPH)

PENDAHULUAN

Progres KPH

Page 3: OUTLINE - forda-mof. · PDF filePasar trasional dan Alfamart di KPHP Way Pisang Desa ... •UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG ... didudukinya kawasan hutan oleh pemukiman serta

27/07/2012

3

ISU PERMASALAHAN DI BEBERAPA KPH No Aspek KPH Way Terusan KPH Dampelas Tinombo KPH Batu Tegi

A Permasalahan

1 Kebijakan pemanfaatan hutan tdk

sesuai fungsinya

tumpang tindih dgn

Transmigrasi .

Dinamika perpu yang

cepat

mobilisasi sumb dana

lambat

Perbedaan persepsi antar

Kab

HL mrpk cost center, dan

kurang kontribusinya dlm

PAD

2 Kelembagaan struktur organisasi

belum sempurna

belum ada aturan

pendukung organisasi

Keterbatasan SDM

baik dalam jumlah

maupun kualifikasi

lemahnya kapasitas

kelembagaan

Melibatkan sektor lain shg

perlu koordinasi intensif

3 Sosial/Lingkungan Belum ada sapras

Tingkat ketergan masy

terhadap hutan tinggi.

Land tenure

Perambah hutan

Konflik kepent antar

pihak

Keberadaan kebun

masyarakat

B Persepsi stakeholder tentang pembangunan KPH

Program KPH yang dibangun oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi laju kerusakan hutan, dapat

membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan yang lebih terencana dan terarah hingga ke unit wilayah

terkecil. Keberadaan hutan baik sebagai fungsi produksi (kayu/non kayu) maupun sebagai fungsi lindung/penyangga

kehidupan bagi masyarakat sekitar hutan dan masyarakat pada umumnya harus dipertahankan. Diharapkan melalui

KPHP ini konflik yang terjadi terutama dalam hal penguasaan lahan dapat diatasi, disamping itu kebijakan yang

dikeluarkan oleh pusat hendaknya memperhatikan kondisi wilayah dan biofisik serta kesiapan daerah (SDM,

pendanaan).

HASIL PENELITIAN

A. ORGANISASI KPH

B. TENURIAL

Page 4: OUTLINE - forda-mof. · PDF filePasar trasional dan Alfamart di KPHP Way Pisang Desa ... •UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG ... didudukinya kawasan hutan oleh pemukiman serta

27/07/2012

4

• Struktur organisasi memiliki kesamaan dalam pembagian kerja, wewenang, rentang kendali dan departemenisasi.

Tetapi terdapat perbedaan dalam pengelompokkan ”jenis/nama departemenisasi”.

• Kesamaan design organisasi KPH ini dapat dikelompokkan pada karakteristik ”struktur organisasi fungsional”.

• Kelebihan :

• Sesuai untuk lingkungan yang stabil.

• Dapat mencapai efisiensi pada setiap bidang/bagian.

• Sesuai untuk organisasi kecil hingga sedang.

• Mampu mencapai sasaran fungsi. Kelemahan :

Respon organisasi terhadap perubahan lingkungan agak lambat (misal : perubahan kebijakan).Pengambilan keputusan menumpuk pada top management.Pandangan terhadap sasaran organisasi agak terbatas, karena masing-masing bagian terfokus pada bagiannya saja

UPTD KPH

A. ORGANISASI : KONDISI KPH SAAT INI

Organisasi belum mengacu pada aspek operasional managemen

•Arahan pusat masih global

Respon & Pemahaman daerah minim

•Kesiapan daerah kurang : infrastruktur, kewenangan dan pendanaan

Bentuk KPH : Profit center/cost center ??

Keterbatasan bentuk UPTD (anggaran, SDM,ketidaksesuaian struktur organisasi dan pelaksanaan kegiatan mengacu pada Dishut

KONDISI KPH SAAT INI

Page 5: OUTLINE - forda-mof. · PDF filePasar trasional dan Alfamart di KPHP Way Pisang Desa ... •UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG ... didudukinya kawasan hutan oleh pemukiman serta

27/07/2012

5

Implementasi Permendagri 61 tahun 2010 KPH Berbentuk SKPD

Skor KPH

Banjar 87

Skor KPH

Lalan 92

Skor > 70

Faktor yang mempengaruhi kemungkinan perubahan organisasi dari UPTD menjadi SKPD

Eksternal Internal

Politik/hukum Sosbud Organisasi lain terkait

Tujuan organisasi, Visi dan misi

Struktur organisasi

Kepemim pinan

Sumberdaya fisik Pendanaan

1. PP6/2007 j0 PP3/2008

2. Permendagri 61/2010

3. PP 41/2007

Perubahan tata nilai masyarakat

Interaksi dgn organisasi lain

Hutan lestari, ekonomi berkelanjutan

Hirarki, SDM

Kesamaan persepsi

Kelengkapan sarpras

Bentuk masih UPTD

Kepentingan politik dan ekonomi daerah

Kehutanan urusan pilihan, berdasarkan pertimbangan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Masalah tenurial baik masyarakat atau pemegang IUPHHK

Sinkronisasi kegiatan KPH dengan UPT pusat, pemda, pemegang ijin, masyarakat

Belum operasional sepenuhnya, baru persiapan dlm organisasi UPTD

Keterbatasan kewenangan dalam pengelolaan kawasan (Dinas hanya sbg regulator)

Terbatas-nya SDM yang profesional

Masih ditemukan perbedaan persepsi

Ketergantungan pada pusat msh cukup tinggi dlm pengadaan sarpras, karena keterbatasan daerah dalam pendanaan

Untuk menjadi KPH mandiri masih membutuhkan waktu yang lama.

Dengan satker sendiri maka KPH lebih leluasa mengelola pendanaan (dibanding UPTD)

Page 6: OUTLINE - forda-mof. · PDF filePasar trasional dan Alfamart di KPHP Way Pisang Desa ... •UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG ... didudukinya kawasan hutan oleh pemukiman serta

27/07/2012

6

Tantangan pembangunan KPH menjadi SKPD

Permasalahan dalam transisi UPTD KPH menjadi SKPD baru adalah : Pembahasan oleh DPRD tentang pembentukan lembaga lain (KPH) tergantung kebijakan politis daerah, urusan kehutanan sebagai pilihan.

Salah satu tantangan adalah bagaimana meyakinkan DPRD untuk membentuk organisasi KPH yang disertai komitmen daerah, kebijakan politis daerah yang mendukung dan naskah akademik yang komprehensif (kerjasama dengan universitas dan instansi terkait).

Apabila organisasi diharapkan untuk dapat membiayai organisasi sendiri, perlu upaya yang kuat mengingat tingkat relasinya yang cukup rendah dan terikat dengan peraturan yang cukup rigid.

Proses Pembentukan SKPD KPH

Usulan Pembentukan SKPD Baru

Penentuan kelayakan (periksa draft) Biro Organisasi & Hukum

Pembahasan oleh DPRD

Dishut melengkapi berkas dengan referensi/dasar

hukum dan naskah akademik

Penentuan kelayakan (periksa draft kembali)

Studi Banding (DPRD)

LAYAK

PENGESAHAN PERDA

TIDAK LAYAK

Page 7: OUTLINE - forda-mof. · PDF filePasar trasional dan Alfamart di KPHP Way Pisang Desa ... •UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG ... didudukinya kawasan hutan oleh pemukiman serta

27/07/2012

7

B. Tenurial dan KPH

• KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok

dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan

lestari.

• Tenurial : sistem tentang hak-hak dan kelembagaan yang

menata, mengatur dan mengelola akses dan penggunaan

lahan. Karakteristik tenurial berkaitan sebagai penyebab

permasalahan konflik lahan, diantaranya berhubungan

dengan tata-kelola (governance) dan kepastian lahan

• Ridell (1987) dalam Ichwandi (2003) memaknai sistem tenurial

sebagai sekumpulan atau serangkaian hak-hak, “tenure system is a bundle of rights”. Pada setiap sistem tenurial,

masing-masing hak sekurang-kurangnya mengandung 3

komponen, yaitu subyek hak, obyek hak, dan jenis haknya

KONFLIK TENURIAL

Pemerintah

Swasta Masyarakat

Konflik Sumberdaya hutan

Konflik sumberdaya hutan/alam

atl penjarahan, pencurian kayu

dan hasil hutan lainnya

Konflik sosial/etnis, antara

pendatang dan penduduk asli.

Konflik lahan karena tumpang tindih

penggunaan lahan, penyerobotan

Sengketa dan perladangan liar.

Page 8: OUTLINE - forda-mof. · PDF filePasar trasional dan Alfamart di KPHP Way Pisang Desa ... •UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG ... didudukinya kawasan hutan oleh pemukiman serta

27/07/2012

8

Land Tenure Di Kawasan KPHL Di Kabupaten Lampung Selatan

Pemukiman dan kebun masyarakat di KPHL Batu serampok

Kondisi Tenurial Desa Neglasari, Kec Ketibung (KPHL Batu Serampok)

• Merupakan kawasan hutan lindung

• 1142 ha, penduduk 3923 jiwa

• Desa Pemekaran 1958 dari desa Karang Naja

• Pembukakan hutan pertama 1958

• Sejak 1960 masy sudah membayar PBB

• Total PBB = Rp 18 juta,- (2010)

• Kondisi Areal : pemukiman penduduk dan lahan garapan usaha kebun (sawit 30 %, karet 10 %, cokelat 15 %, ternak

• Terdapat Usaha Tambang Batu Pasir (PT. SORENTO). Batu Andesit

• Jenis pohon yg disukai masyarakat : medang, sengon, jati, waru, mindi, bayur, mahoni, acasia, duren, bungur. Jenis asli : Merbau

• Terdapat sarana pendidikan (SD 3 buah, MI 2 buah, SMP 2 buah)

Page 9: OUTLINE - forda-mof. · PDF filePasar trasional dan Alfamart di KPHP Way Pisang Desa ... •UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG ... didudukinya kawasan hutan oleh pemukiman serta

27/07/2012

9

Land Tenure Di Kawasan KPHL Di Kabupaten Lampung Selatan

Pasar trasional dan Alfamart di KPHP Way Pisang

Desa Sripendowo, Kec Ketapang

Kondisi Tenurial Desa Seripendowo, Kec Ketapang : KPHP Way Pisang

• Kawasan Hutan 540 ha, dibuka 1973

• 1976 termasuk desa Karang Tengah, 1991 berdiri desa Seripendowo (SK Gubernur 1990an)

• Penduduk 2952 jiwa, masy lokal

• 75 % berupa kebun sawit

• Batas2 masih dipelihara

• Berupa pemukiman dan pasar

• Masy bayar PBB sejak lama, 1054 SPt senilai Rp 12,8 juta,- (2010)

Page 10: OUTLINE - forda-mof. · PDF filePasar trasional dan Alfamart di KPHP Way Pisang Desa ... •UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG ... didudukinya kawasan hutan oleh pemukiman serta

27/07/2012

10

DASAR HUKUM DAN PERATURAN TTG KAWASAN

HUTAN

• UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN ---- Kawasan Hutan (Produksi, Lindung, Konservasi), sebelumnya UU No 5 tahun 1967

• UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1994 TENTANG KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI --- Fungsi Kawasan Konservasi

Alternatif Solusi

Pendekatan dengan mengembangkan program HTR, HKm, Hutan Desa, dan program kolaboratif masyarakat lainnya yang dapat mengembalikan fungsi kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan, pola usaha dan teknik pengelolaan lahannya harus merupakan pola dan tehnik tenaman campuran seperti agroforestry dan sylvopasture.

Untuk kasus di propinsi lampung, dimana kawasan hutan pada umumnya sudah lama diokupasi oleh masyarakat bahkan sudah terbentuknya ratusan desa definitive didalam kawasan hutan, maka diperlukan adanya program untuk membentuk “Konsep Desa Hutan”. Karena konsep Desa Hutan ini merupakan desa yang terbentuk karena tekanan penduduk dan inisiatif PEMDA Kabupaten Lampung Selatan yang didasarkan pada PERDA.

• Konsep Desa Hutan harus dijabarkan dalam bentuk fungsi dan peran hutan dan kawasan hutan dilihat dari aspek ekologis (konservasi dan lindung), fungsi ekonomi (produksi) dan fungsi social budaya

Page 11: OUTLINE - forda-mof. · PDF filePasar trasional dan Alfamart di KPHP Way Pisang Desa ... •UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG ... didudukinya kawasan hutan oleh pemukiman serta

27/07/2012

11

FORTAM Metode Tahapan Kegiatan Data an informasi IInformasi Luaran/sasaran

Penelitian

Desk study

Deskripsi

Pemilihan areal study (lokasi) SK Menhut, SK Gubernur, SK

Bupati

Wilayah konflik tenurial

Konsultasi

wawancara

Sejarah penggunaan dan

pemanfaatan kawasan oleh :

pemegang ijin, masyarakat

Laporan :

Ditplan, BUK, PHKA

Risalah penggunaan kawasan

Dokumentasi

Pengumpulan data

dan informasi

Analisis perkembangan

penggunaan dan pemanfataan

kawasan

Dokumen

Perusahaan, Dinas Kehutanan,

Dinas Perindag, BPN

Produksi

Kelembagaan

Tenaga kerja

Pembiayaan

1

2

3

4

5

6

Survey lapangan

wawancara

Analisis sebab akibat land

tenure

Statistik Kehutanan

Perusahaan

Dishut

Desa/ Tokoh masyarakat

LSM

Kondisi kawasan, pemanfaatan

lahan oleh masyarakat/

perusahaan, Perda

Survey lap.

Diskusi (FGD)

Wawancara

Studi perkembangan kondisi

lahan di lapangan

(desa/dukuh)

Monografi desa, dokumentasi

lapangan, dokumen BPN,

Peraturan terkait, tingkat konflik

tenurial (strata 1, 2,3,4)

Okupasi (pertambangan,

perkebunan, pemukiman),

Desa definitive, kebun, usaha lain

dalam kawasan

FGD

Rumusan Kebijakan

Pilihan alternative pemanfaatan

dan penggunanaan kawasan

kedepan

Sasaran pilihan Kebijakan Konsep Desa Hutan

Penyelesaian/saran konflik lahan

HTR, HKM, Hutan Desa

PENUTUP

Bentuk organisasi KPH saat ini adalah UPTD Dinas Kehutanan, yang mempunyai keterbatasan dalam anggaran, kewenangan pelaksanaan kegiatan, SDM baik

kuantitas maupun kualitas dan ketidaksesuaian struktur organisasi dengan peraturan terkait. Struktur organisasi yang memadai untuk pengelolaan hutan lestari harus

disesuaikan dengan PP 3 tahun 2008 dan NSPK organisasi KPH(P6/2010).

Permendagri No 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di

Daerah, menyatakan bahwa organisasi KPHP dan KPHL merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Peluang SKPD yang memungkinkan adalah Lembaga Teknis

Daerah (LTD) dan “Lembaga lain”.

KPH tidak dapat berbentuk Lembaga Teknis Daerah apabila skor besaran organisasi ( PP41/2007) sudah menunjukkan nilai yang maksimal. Namun demikian KPH dapat

berbentuk “Lembaga Lain” sesuai pasal 45 pada PP41/2007 melalui beberapa tahapan proses pembentukan SKPD baru di daerah.

Kebijakan politis daerah dan urusan kehutanan sebagai pilihan merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk mencapai transformasi kelembagaan KPH dari bentuk

UPTD menjadi SKPD. Sehingga diperlukan adanya komitmen daerah untuk mendukung pembentukan organisasi KPH dari UPTD menjadi SKPD sebagai evaluasi

draft rancangan peraturan bersama antara Kemenhut dan Kemendagri

Page 12: OUTLINE - forda-mof. · PDF filePasar trasional dan Alfamart di KPHP Way Pisang Desa ... •UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG ... didudukinya kawasan hutan oleh pemukiman serta

27/07/2012

12

PENUTUP

Masalah tenurial di lokasi penelitian KPH di Lampung Selatan sudah berlangsung sejak lama dengan didudukinya kawasan hutan oleh pemukiman serta fasum,

fasos dan pusat perbelanjaan dalam bentuk desa definitive. Hal ini terjadi karena tidak koordinasi antara kementerian Kehutanan sebagai penguasan

kawasan dengan pihak penerbit sertifikasi tanah. Permasalahan tenurial sampai saat ini masih berlangsung.

Untuk mengatasi permasalahan kawasan hutan di wilayah propinsi Lampung diperlukan kebijakan yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat lokal.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam jangka pendek oleh Kementerian Kehutanan adalah : dengan menjadikan lahan kawasan hutan

menjadi lahan garapan dengan program HTR, HKM atau Hutan Desa dengan pendekatan agroforestry dan silvopasture (khusus untuk kawasan hutan

produksi yang telah ada pemukiman dan peternakan) serta melakukan tata batas ulang kawasan

Khusus untuk kawasan yang sudah diokupasi masyarakat berupa desa definitive, diperlukan adanya rekonstruksi konsep “Desa Hutan”.

Terima Kasih