OTORITAS JASA KEUANGAN (”OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN … · 2020. 3. 3. · sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta pada tanggal

Tanggal EfektifTanggal Penawaran UmumTanggal Penjatahan

:::

8 November 201911 November 201913 November 2019

Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang PemesananPerkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara ElektronikPerkiraan Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia

:::

15 November 201915 November 201918 November 2019

OTORITAS JASA KEUANGAN (”OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT DANA BRATA LUHUR TBK (”PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM PROSPEKTUS INI.

PT Dana Brata Luhur TbkKegiatan Usaha Utama :

Bergerak di bidang usaha konsultasi manajemen lainnya, antara lain melakukan penyertaan modal dalam proyek dan/atau perusahaan infrastruktur

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat District 8 SCBD,

Treasury Tower Lt. 15 HJl. Jend. Sudirman Lot 28, Kav. 52-53

Sudirman Central Business District (SCBD)Jakarta 12190, Indonesia

Telp: 021 – 5010 6300, Fax: 021 – 5010 6299Website: www.tebe.co.id

Branch OfficeBanjarbaru

Jl. A. Yani Km 21,5 Jurusan Pleihari No. 16, Landasan Ulin Selatan, Liang Anggang, Kalimantan Selatan

Site OfficeMarabahan

Desa Lepasan, Kel. Sungai Tampung, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAMSebesar 35.000.000 (tiga puluh lima juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau sebesar 2,72% (dua koma tujuh dua persen) dari seluruh total modal disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana dan setelah pelaksanaan konversi MCL yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp1.096,- (seribu sembilan puluh enam Rupiah) setiap lembar saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp38.360.000.000,- (tiga puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi Mandatory Convertible Loan (MCL) senilai Rp274.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) pada Tanggal Penjatahan sampai dengan Tanggal Pencatatan dengan jumlah sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham atau setara dengan 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari seluruh total modal disetor penuh sebelum Penawaran Umum atau 19,46% (sembilan belas koma empat enam persen) dari total modal disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan dilaksanakannya konversi MCL bersamaan dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, persentase kepemilikan Masyarakat adalah sebanyak 22,18% (dua puluh dua koma satu delapan persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan konversi MCL.

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan saham hasil konversi MCL ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak dan yang sama dan yang sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (”UUPT”). Saham yang akan ditawarkan dalam keadaan bebas dan tidak dalam sengketa atau dijaminkan kepada pihak manapun. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK, SAAT INI SELURUH KEGIATAN USAHA PERSEROAN DILAKUKAN OLEH ENTITAS ANAK SEHINGGA MENYEBABKAN RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP KINERJA DAN PROSPEK USAHA DARI ENTITAS ANAK. MENURUNNYA KINERJA USAHA ENTITAS ANAK AKAN BERDAMPAK SECARA LANGSUNG DAN MATERIAL TERHADAP KINERJA USAHA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”).

PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI AKAN DILAKUKANDI PT BURSA EFEK INDONESIA

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Victoria Sekuritas Indonesia PT Surya Fajar Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK MENJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH(FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN SAHAM PERSEROAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2019

PT Dana Brata Luhur Tbk (Perseroan) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta pada tanggal 8 April 2019 dengan Surat No. 008/DBL-OJK/IV/2019 Perihal Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Dana Brata Luhur Tbk dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sesuai dengan sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan oleh BEI pada tanggal 17 Mei 2019 dengan surat No. S-02762/BEI.PP2/05-2019. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap pihak yang terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PT Victoria Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..............................................................................................................................................i

RINGKASAN ........................................................................................................................................viii

I. PENAWARAN UMUM ...................................................................................................................1

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ......................................................................................................................5

III. PERNYATAAN UTANG .................................................................................................................7

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ..................................................................................14

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .............................................................17

VI. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN ...............................................................32

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ................36

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ............................................................................................................37

IX. EKUITAS ...................................................................................................................................142

X. KEBIJAKAN DIVIDEN ..............................................................................................................144

XI. PERPAJAKAN ..........................................................................................................................145

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK .....................................................................................................148

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ....................................................150

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM ..............................................................................152

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM ........................................................................................158

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM ...165

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .............................................................................................167

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN ..............199

ii

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi : berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu:- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat

kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;- hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak

tersebut;- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih

anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;- hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak

langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung

maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Agen Penjualan : berarti pihak yang membantu Penjamin Emisi Efek untuk menjual Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana.

BAE : berarti Biro Administrasi Efek yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.

Bapepam dan LK : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK jo.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Per tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, telah dialihkan dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK kepada OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BEI atau Bursa Efek : berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, yaitu Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

Daftar Pemegang Saham (DPS)

: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.

Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)

: berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.

Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP)

: berarti formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan saham-saham di pasar perdana.

Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)

: berarti formulir asli yang disediakan Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.

Harga Penawaran : berarti harga tiap Saham Yang ditawarkan melalui Penawaran Umum yang harganya telah ditentukan melalui proses bookbuilding, yaitu Rp1.096,- (seribu sembilan puluh enam Rupiah).

iii

Hari Bursa : berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur oleh bursa efek.

Hari Kalender : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.

Hari Kerja : berarti hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Kemenkumham : berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

KSEI : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Manajer Penjatahan : berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, dalam hal ini PT Surya Fajar Sekuritas.

Masyarakat : berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.

Menkumham : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MCL : berarti Mandatory Convertible Loan yakni pinjaman wajib konversi yang diterima oleh Perseroan yang wajib dikonversikan menjadi saham biasa Perseroan berdasarkan Perjanjian MCL tanggal 25 Juni 2018 berikut perubahan-perubahannya.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK

: berarti lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan , pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU No. 21 Tahun 2011”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011.

Pasar Perdana : berarti Penawaran dan penjualan Saham yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.

Pasar Sekunder : berarti Perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.

Pelabuhan Talenta Bumi (PTB)

: berarti PT Pelabuhan Talenta Bumi.

Pemegang Rekening : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Perusahaan Efek dan / atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.

iv

Pemegang Saham : berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam:1) Daftar Pemegang Saham Perseroan;2) Rekening efek pada KSEI; atau3) Rekening efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.

Pemerintah : berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penawaran Awal : berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.

Penawaran Umum : berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Penawaran Umum Perdana Saham

: berarti Kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuanketentuan lain yang berhubungan serta menurut ketentuan-ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Penitipan Kolektif : berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Emisi Efek : berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

: berarti PT Victoria Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas berkedudukan di Jakarta yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan Emisi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan UPPM dan peraturan pelaksanaannya.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek atau PPAS

: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan No. 22 tanggal 5 April 2019 juncto Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan No. 2 tanggal 2 Mei 2019 juncto Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan No. 61 tanggal 10 September 2019 yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korporindo selaku Biro Administrasi Efek.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE

: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 21 tanggal 5 April 2019 juncto Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 1 tanggal 2 Mei 2019 juncto Addendum II Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 60 tanggal 10 September 2019 juncto Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 168 tanggal 30 Oktober 2019 yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, Notaris di Jakarta.

Perjanjian Pendaftaran Efek

: berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Yang Bersifat Ekuitas No. SP-074/SHM/KSEI/0919 tanggal 18 September 2019, yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

v

Peraturan No. IX.A.2 : berarti Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.A.7 : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.E.1 : berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2 : berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2015 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Peraturan No. IX.J.1 : berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Perjanjian MCL : berarti Perjanjian MCL yang ditandatangani antara Perseroan dengan HOCH VENTURES CAPITAL dan CALDEN INVESTMENTS LIMITED pada tanggal 15 Mei 2019 dimana syarat dan ketentuan diatur seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini.

Pernyataan Pendaftaran

: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

Pernyataan Efektif : berarti terpenuhinya seluruh ketentuan yang terdapat pada Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum nomor 4, yakni sebagai berikut:1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:

a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau

b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Perseroan : berarti PT Dana Brata Luhur Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta.

Perusahaan Efek : berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam pasal 1 angka 21 UUPM.

Prinsip Akuntansi : berarti Prinsip yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

POJK No. 7/ 2017 : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/ atau Sukuk.

vi

POJK No. 8/ 2017 : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

POJK No. 10/ 2017 : berarti Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK No. 11/ 2017 : berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham.

POJK No. 23/ 2017 : berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

POJK No. 25/ 2017 : berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum

POJK No. 30/ 2015 : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

POJK No. 32/ 2014 : berarti Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

POJK No. 33/ 2014 : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 34/ 2014 : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 35/ 2014 : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 55/ 2015 : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Kerja Komite Audit

POJK No. 56/ 2015 : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 Tahun 2015tentangPembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Prospektus : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak Lain membeli efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 UUPM dan Peraturan OJK No. 8/2017.

Prospektus Awal : berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal saham, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

Prospektus Ringkas : berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.

Rekening Efek : berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau Bank Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham.

Rekening Penawaran Umum

: berarti rekening yang dibuka atas nama PPEE untuk menampung dana yang diterima dari investor.

Rupiah atau Rp : berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia.

vii

RUPS : berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

RUPSLB : berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Saham Baru : berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100 per saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan atau portepel Perseroan.

Saham YangDitawarkan

: berarti saham biasa atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, atau sebesar 35.000.000 (tiga puluh lima juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

SIUP : berarti Surat Izin Usaha Perdagangan.

Talenta Bumi : berarti PT Talenta Bumi.

Talenta Bumi Energi : berarti PT Talenta Bumi Energi.

Tanggal Distribusi : berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pembeli Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak Tanggal Penjatahan.

Tanggal Pembayaran : berarti tanggal pembayaran oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan atas seluruh hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham termasuk hasil Penawaran Umum Perdana Saham oleh para Pemesan Khusus, yang akan dilakukan bersamaan dengan Tanggal Distribusi yang tanggalnya sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.

Tanggal Pencatatan : berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi yang ditentukan dalam Prospektus.

Tanggal Pengembalian Uang Pesanan/ Refund

berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Para Penjamin Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Perdana Saham dibatalkan atau ditunda.

Tanggal Penjatahan : berarti tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan saham, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

UUPM : berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Tambahan No. 3608 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995

UUPT : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan No. 4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007.

viii

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Riwayat Singkat Perseroan

PT Dana Brata Luhur Tbk (“Perseroan”) adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Dana Brata Luhur dengan akta pendiriannya sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 52 tanggal 26 Juni 2008, dibuat dihadapan Bonar Sihombing S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 2 tanggal 18 Desember 2008 dibuat di hadapan Hani Rusnawati S.H., Notaris di jakarta yang telah mendapat pengesahan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repbulik Indonesia melalui surat keputusannya No. AHU-29892.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 2 Juli 2009 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0038841.AH.01.09. Tahun 2009 Tanggal 2 Juli 2009. (“Akta Pendirian Perseroan”).

Tahun 2009 (Pendirian)

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) terbagi atas 500 (lima ribu lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000 (seratus ribu Rupiah).

Modal ditempatkan dan disetor

: Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) terbagi atas 500 (lima ribu lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000 (seratus ribu Rupiah).

KeteranganNilai Nominal per Saham Rp100.000

Jumlah Saham Jumlah Nominal(Rp)

Persentase(%)

Modal Dasar 500 50.000.000Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:1. Ali Utama 250 25.000.000 50,002. Petrus Odang Yusman 250 25.000.000 50,00Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 500 50.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam portepel 0 0

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 1 tanggal 2 September 2019 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) dengan Surat Keputusan No. AHU-0063349.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 2 September 2019, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0325039 tanggal 2 September 2019; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0325040 tanggal 2 September 2019, ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0157635.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 2 September 2019 (“Akta No. 1/2019”).

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang berusaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen, Perdagangan Besar, Konstuksi, dan Industri pengolahan.

ix

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha, antara lain, sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama :

Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, antara lain melakukan penyertaan modal dalam proyek dan/atau perusahaan infrastuktur.

Kegiatan Usaha Penunjang :

a) Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa antara lain mencakup usaha penyiapan lahan untuk jasa penunjang kegiatan pertambangan dan jasa bidang konstruksi pertambangan;

b) Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan antara lain perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu dan perdagangan besar logam dan bijih logam;

c) Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perindustrian yaitu industri pengolahan barang- barang dari hasil pertambangan;

Kegiatan usaha ini dilakukan secara langsung maupun melalui entitas anak perusahaan.

2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 1/2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

KeteranganNilai Nominal per Saham Rp100 per saham


Persentase(%)

Modal Dasar 4.000.000.000 400.000.000.000Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:1. Roesbima Trisoera 42.189.030 4.218.903.000 4,222. Ade Mohamad Yusuf 36.120.960 3.612.096.000 3,613. PT Prima Mineral Utama 665.312.890 66.531.289.000 66,534. Abdul Hariz Fanny Irhan 14.052.365 1.405.236.500 1,415. Ardian Trisura 14.052.365 1.405.236.500 1,416. Petrus Odang Yusman 5.269.635 526.963.500 0,537. Ali Utama 7.106.025 710.602.500 0,718. Yongky Sutanto 25.030.770 2.503.077.000 2,519. Jimmy Budhijanto 22.435.875 2.243.587.500 2,2410. Yongky Wijaya 19.242.155 1.924.215.500 1,9211. Ceri Wibisono 5.509.165 550.916.500 0,5512. Hendy Narindra Dewantoro 4.111.915 411.191.500 0,4113. PT Trans Coalindo 57.220.800 5.722.080.000 5,7214. PT Andhika Raya Semesta 67.367.510 6.736.751.000 6,7415. Rudy Setia Laksmana 3.744.635 374.463.500 0,3716. R. Harry Zulnardy 3.744.635 374.463.500 0,3717. Rino Oestara 7.489.270 748.927.000 0,75Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 1.000.000.000 100.000.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam Portepel 3.000.000.000 300.000.000.000

x

3. Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan :

Jumlah Saham Baru : Sebesar 35.000.000 (tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) yang ditawarkan kepada Masyarakat dan 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham baru yang berasal dari konversi MCL, jumlah saham baru setara dengan sebesar 22,18% (dua puluh dua koma satu delapan persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan pelaksanaan konversi MCL.

Nilai Nominal : Rp100 (seratus Rupiah)Harga Penawaran : Rp1.096,- (seribu sembilan puluh enam Rupiah)Jumlah Penawaran Umum : Rp38.360.000.000,- (tiga puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh juta

Rupiah)Tanggal Penawaran Umum : 11 November 2019Tanggal Pencatatan di BEI : 18 November 2019

Sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah saham yang ditawarkan sebesar 35.000.000 (tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) sebagai berikut :

Keterangan

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Nilai Nominal per Saham Rp100 per saham Nilai Nominal per Saham Rp100 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nominal(Rp) (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal

(Rp) (%)

Modal Dasar 4.000.000.000 400.000.000.000 4.000.000.000 400.000.000.000Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:1. Roesbima Trisoera 42.189.030 4.218.903.000 4,22 42.189.030 4.218.903.000 4,082. Ade Mohamad Yusuf 36.120.960 3.612.096.000 3,61 36.120.960 3.612.096.000 3,493. PT Prima Mineral Utama 665.312.890 66.531.289.000 66,53 665.312.890 66.531.289.000 64,284. Abdul Hariz Fanny Irhan 14.052.365 1.405.236.500 1,41 14.052.365 1.405.236.500 1,365. Ardian Trisura 14.052.365 1.405.236.500 1,41 14.052.365 1.405.236.500 1,366. Petrus Odang Yusman 5.269.635 526.963.500 0,53 5.269.635 526.963.500 0,517. Ali Utama 7.106.025 710.602.500 0,71 7.106.025 710.602.500 0,698. Yongky Sutanto 25.030.770 2.503.077.000 2,51 25.030.770 2.503.077.000 2,429. Jimmy Budhijanto 22.435.875 2.243.587.500 2,24 22.435.875 2.243.587.500 2,1710. Yongky Wijaya 19.242.155 1.924.215.500 1,92 19.242.155 1.924.215.500 1,8611. Ceri Wibisono 5.509.165 550.916.500 0,55 5.509.165 550.916.500 0,5312. Hendy Narindra Dewantoro 4.111.915 411.191.500 0,41 4.111.915 411.191.500 0,4013. PT Trans Coalindo 57.220.800 5.722.080.000 5,72 57.220.800 5.722.080.000 5,5314. PT Andhika Raya Semesta 67.367.510 6.736.751.000 6,74 67.367.510 6.736.751.000 6,5115. Rudy Setia Laksmana 3.744.635 374.463.500 0,37 3.744.635 374.463.500 0,3616. R. Harry Zulnardy 3.744.635 374.463.500 0,37 3.744.635 374.463.500 0,3617. Rino Oestara 7.489.270 748.927.000 0,75 7.489.270 748.927.000 0,7218. Masyarakat - - - 35.000.000 3.500.000.000 3,38Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 1.000.000.000 100.000.000.000 100,00 1.035.000.000 103.500.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam Portepel 3.000.000.000 300.000.000.000 2.965.000.000 296.500.000.000

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi Mandatory Convertible Loan (MCL) senilai Rp274.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) pada Tanggal Penjatahan sampai dengan Tanggal Pencatatan dengan jumlah sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham atau setara dengan 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari seluruh total modal disetor penuh sebelum Penawaran Umum atau 19,46% (sembilan belas koma empat enam persen) dari total modal disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham sebagai berikut :

xi

Keterangan


Setelah Penawaran UmumPerdana Saham

Nilai Nominal per Saham Rp100 per saham Nilai Nominal per Saham Rp100 per saham

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) % Jumlah Saham Jumlah Nilai

Nominal (Rp) %

Modal Dasar 4.000.000.000 400.000.000.000 4.000.000.000 400.000.000.000Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:1. Roesbima Trisoera 42.189.030 4.218.903.000 4,22 42.189.030 4.218.903.000 3,282. Ade Mohamad Yusuf 36.120.960 3.612.096.000 3,61 36.120.960 3.612.096.000 2,813. PT Prima Mineral Utama 665.312.890 66.531.289.000 66,53 665.312.890 66.531.289.000 51,784. Abdul Hariz Fanny Irhan 14.052.365 1.405.236.500 1,41 14.052.365 1.405.236.500 1,095. Ardian Trisura 14.052.365 1.405.236.500 1,41 14.052.365 1.405.236.500 1,096. Petrus Odang Yusman 5.269.635 526.963.500 0,53 5.269.635 526.963.500 0,417. Ali Utama 7.106.025 710.602.500 0,71 7.106.025 710.602.500 0,558. Yongky Sutanto 25.030.770 2.503.077.000 2,51 25.030.770 2.503.077.000 1,959. Jimmy Budhijanto 22.435.875 2.243.587.500 2,24 22.435.875 2.243.587.500 1,7510. Yongky Wijaya 19.242.155 1.924.215.500 1,92 19.242.155 1.924.215.500 1,5011. Ceri Wibisono 5.509.165 550.916.500 0,55 5.509.165 550.916.500 0,4312. Hendy Narindra Dewantoro 4.111.915 411.191.500 0,41 4.111.915 411.191.500 0.3213. PT Trans Coalindo 57.220.800 5.722.080.000 5,72 57.220.800 5.722.080.000 4,4514. PT Andhika Raya Semesta 67.367.510 6.736.751.000 6,74 67.367.510 6.736.751.000 5,2415. Rudy Setia Laksmana 3.744.635 374.463.500 0,37 3.744.635 374.463.500 0,2916. R. Harry Zulnaryi 3.744.635 374.463.500 0,37 3.744.635 374.463.500 0,2917. Rino Oestara 7.489.270 748.927.000 0,75 7.489.270 748.927.000 0,5818. Masyarakat - - - 35.000.000 3.500.000.000 2,7219. CALDEN INVESTMENTS LIMITED - - - 143.242.227 14.324.222.700 11,1520. HOCH VENTURES PTE LTD - - - 106.757.773 10.675.777.300 8,31Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 1.000.000.000 100.000.000.000 100,00 1.285.000.000 128.500.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam Portepel 3.000.000.000 300.000.000.000 2.715.000.000 271.500.000.000

Keterangan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

4. Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 80% (delapan puluh persen) akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja PT Talenta Bumi (TB); dan sisanya

2. Sekitar 20% (dua puluh persen) akan digunakan untuk mendanai kebutuhan modal kerja Perseroan.

Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid (marketable securities).

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak mencukupi untuk rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan akan membiayai tujuan penggunaan dana tersebut melalui kas internal yang diperoleh dari kegiatan operasi serta dengan pinjaman Bank.

Keterangan selengkapnya mengenai Penggunaan Dana Yang Diperoleh dariHasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

xii

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan (dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan 30 Juni 31 Desember

2019 2018 2017 2016JUMLAH ASET 973.035 898.262 12.425 6.140 JUMLAH LIABILITAS 374.073 316.884 4.573 1.433JUMLAH EKUITAS 598.932 581.378 7.852 4.707

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain (dalam jutaan Rupiah)

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain 30 Juni 31 Desember

2019 2018 2018 2017 2016Pendapatan Usaha 164.119 13.063 295.395 25.643 14.594 Laba Kotor 47.839 4.500 122.979 6.044 3.548Laba Usaha 34.136 1.730 103.898 4.289 2.099 Laba Sebelum Pajak 24.171 130.610 227.544 4.205 2.099Laba Tahun Berjalan 18.234 130.211 204.653 3.226 1.637Jumlah Penghasilan Komprehensif 17.325 130.261 203.253 3.144 1.598

Laporan Arus Kas (dalam jutaan Rupiah)

Laporan Arus Kas 30 Juni 31 Desember

2019 2018 2018 2017 2016Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi 64.553 3.683 138.891 4.719 (62)Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (38.353) (345.308) (403.728) (5.108) (16)Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan 51.505 365.553 309.049 2.859 (2)KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS 77.705 23.928 44.212 2.470 (79)KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 46.923 2.712 2.711 242 321KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 124.628 26.640 46.923 2.712 242

Rasio Keuangan Perseroan (dalam jutaan Rupiah kecuali Persentase)

Rasio Keuangan 30 Juni 31 Desember

2019 2018 2018 2017 2016PERHITUNGAN ADJUSTED EBITDALaba usaha 34.136 1.730 103.898 4.289 2.099Penyusutan 28.271 944 28.118 132 35Amortisasi 49 - 26 - -Adjusted EBITDA (1) (dalam jutaan Rupiah) 62.407 2.674 132.042 4.421 2.134

RASIO KEUANGAN (x)Aset Lancar/ Liabilitas Jangka Pendek 1,12 0,35 0,68 1,76 5,34Aset Tidak Lancar/ Liabilitas Jangka Panjang 4,39 22,49 6,27 8,31 0,74Acid Test Ratio (2) 0,89 0,26 0,57 1,56 5,01Jumlah Liabilitas/ Jumlah Aset 0,38 0,43 0,35 0,37 0,23Debt to Equity Ratio (3) 0,45 0,50 0,37 0,01 0,00Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas 0,62 0,75 0,55 0,58 0,30Adjusted EBITDA/ Beban Bunga dan Keuangan Lainnya 5,50 11,19 7,03 272,56 1,406,83Jumlah Laba Sebelum Pajak/ Jumlah Aset 0,02 0,15 0,25 0,34 0,34Jumlah Laba Sebelum Pajak/ Jumlah Ekuitas 0,04 0,26 0,39 0,54 0,45

xiii


2019 2018 2018 2017 2016RASIO PERTUMBUHAN (%)Pendapatan Usaha 1156,37% - 1051,93% 75,71% -Laba Kotor 963,09% - 1934,76% 70,37% -Laba Usaha 1873,18% - 2322,71% 104,28% -Jumlah Aset (4) 9,29% - 7129,31% 102,37% -Jumlah Liabilitas (4) -2,10% - 6829,51% 219,06% -Jumlah Ekuitas (4) 17,85% - 7303,90% 66,83% -

RASIO USAHA (%)Laba Kotor/ Pendapatan Usaha 29,15% 34,45% 41,63% 23,57% 24,31%Adjusted EBITDA/Pendapatan Usaha 38,03% 20,47% 44,70% 17,24% 14,62%Laba Usaha/Pendapatan Usaha 20,80% 13,24% 35,17% 16,72% 14,39%Laba Usaha/ Jumlah Ekuitas(5) 5,70% 0,34% 17,87% 54,61% 44,60%Laba Bersih/ Pendapatan Usaha(6) 11,07% 996,79% 69,28% 12,58% 11,22%Laba Bersih /Jumlah Ekuitas (ROE) (6) 3,03% 25,62% 35,20% 41,09% 34,78%Laba Bersih /Jumlah Aset (ROA) (6) 1,87% 14,63% 22,78% 25,97% 26,66%

Catatan1) Laba usaha ditambah beban penyusutan aset tetap 2) Perbandingan antara antara kas setara kas ditambah piutang usaha dengan liabilitas lancar3) Penjumlahan dari utang bank jangka pendek. utang bank jangka panjang. dan utang sewa pembiayaan dibagi dengan

jumlah Ekuitas4) Data 30 Juni 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 20185) Laba usaha 12 bulan terakhir untuk data per 30 Juni 20196) Laba bersih 12 bulan terakhir untuk data per 30 Juni 2019

6. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

Sebelum melakukan investasi pada saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, para calon investor diharapkan untuk menyadari bahwa investasi dalam saham mengandung sejumlah risiko baik risiko eksternal maupun internal. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkintimbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangandan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya. Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO PERSEROAN SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK

Perseroan merupakan Perusahaan Induk dan sampai dengan saat ini Perseroan melakukan kegiatan usaha dalam bidang Pertambangan dengan kondisi Entitas Anak yang memberikan kontribusi dan dampak keuangan yang signifikan dari hasil operasinya kepada Perseroan.

B. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PERSEROAN YANG BEROPERASI SAAT INI KHUSUSNYA PT TALENTA BUMI

1. Risiko Siklus Harga Batubara2. Risiko Kondisi Cuaca, Bencana Alam dan Kecelakaan3. Risiko Kegiatan Usaha Entitas Anak tergantung pada kemampuannya untuk memperoleh,

mempertahankan dan memperbaharui segala perijinan dan segala persetujuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku

4. Risiko Kerusakan pada Aset Perseroan 5. Risiko Kelangkaan Sumber Daya Operasional

xiv

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Domestik dan Global, Sosial dan Politik yang Mempengaruhi Permintaan Jasa Perseroan

2. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah3. Risiko Tuntutan Atau Gugatan Hukum

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Perdagangan Saham Perseroan di Bursa2. Harga Saham Dapat Sangat Berfluktuasi3. Perseroan Mungkin tidak Dapat Membagikan Dividen

Keterangan lebih lengkap mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

7. Kegiatan Usaha Perseroan

7.1 Umum

Perseroan didirikan sejak tahun 2008, dengan kegiatan usaha utama Perseroan berfokus pada penyediaan infrastruktur pertambangan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen, Perdagangan Besar, Konstuksi, dan Industri pengolahan.



Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, antara lain melakukan penyertaan modal dalam proyek dan/atau perusahaan infrastuktur






Perseroan merupakan Perusahaan Induk yang melakukan penyertaan modal dalam proyek atau Perusahaan Infrastruktur. Disamping itu Perseroan melalui Entitas Anak menjalankan usaha berupa penyediaan infrastruktur pertambangan meliputi jalan angkut batubara, penyediaan area pengumpulan sementara batubara (stockpile), dan pengoperasian terminal batubara.

Perseroan melalui Entitas Anak yaitu Talenta Bumi telah memiliki izin untuk mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Batubara di Kelurahan Lepasan, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dari Menteri Perhubungan dan telah pula memiliki izin sementara penggunaan Terminal Khusus untuk kepentingan umum yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Di samping itu, Talenta Bumi telah memiliki Izin Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Khusus Angkutan Hasil Tambang dan Perkebunan dari Gubernur Kalimantan Selatan.

xv

Perseroan melalui Entitas Anak memiliki aset berupa jalan angkut (haul road) sepanjang 46 km dimulai dari persimpangan jalan raya utama Banjarmasin ke Balikpapan, yang telah selesai dibangun dan dioperasikan secara komersial pada tahun 2013 dan merupakan jalan khusus pengangkutan batubara yang terletak pada area wilayah pertambangan dimana terdapat kurang lebih 50 konsesi batubara disekitar area operasi.Selain itu Perseroan melalui entitas anak memiliki terminal batubara yang terletak di tepi sungai Barito. Aset milik Entitas Anak ini merupakan infrastruktur utama pengangkutan hasil pertambangan dimana sebelum adanya aset milik Entitas Anak ini, perusahaan pertambangan pada wilayah tersebut tidak memiliki akses distribusi dan pemasaran batubara yang mereka miliki. Dengan adanya aset pertambangan ini, akan membuka banyak peluang dan kesempatan yang menguntungkan bagi para stakeholder.

Area aset yang dimiliki oleh Perseroan melalui Entitas Anak tersebut berlokasi di wilayah area utama pertambangan batubara di Indonesia dimana banyak pemain utama batubara terkemuka beroperasi juga disekitar area aset tersebut.

Saat ini, Perseroan dan Entitas Anak yaitu Talenta Bumi memiliki kontrak dengan pelanggannya baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kontrak tersebut dibuat berdasarkan tonase maupun jangka waktu dengan minimal tonase tertentu, dimana penentuan harga ditentukan oleh Talenta Bumi dipengaruhi oleh besaran kuantitas pengiriman oleh pelanggan.

Kegiatan operasional Perseroan dilakukan melalui kantor pusat yang berlokasi di Jakarta dan kantor cabang yang berlokasi di Banjarbaru, sedangkan wilayah aset operasi Perseroan dan Entitas Anak seluruhnya berada pada wilayah Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Perseroan memiliki 3 Entitas Anak yaitu Talenta Bumi, Talenta Bumi Energi dan Pelabuhan Talenta Bumi. Dari ketiga Entitas Anak yang dimiliki Perseroan, yang saat ini beroperasi untuk melakukan kegiatan usaha adalah Talenta Bumi yang beroperasi secara komersial sejak tahun 2013. Talenta Bumi berlokasi di Kelurahan Lepasan, Desa Sungai Tampung, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dimana kepemilikan Perseroan sebesar 99,15% terjadi sejak 27 Juni 2018.

Perseroan dan Entitas Anak berkomitmen pada kelestarian lingkungan serta kesehatan dan keselamatan kerja,hal tersebut dibuktikan dengan penghargaan Proper Biru tahun 2014 sampai dengan 2017 dari Dinas Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Penghargaan Kecelakaan Nihil (zero accident) tahun 2013 sampai dengan 2017 dari Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diperoleh olehTalenta Bumi.

7.2 Prospek Usaha Perseroan

Batubara masih memiliki prospek sebagai sumber energi bagi pembangkitan listrik dan juga untuk pemakaian industri. Di dalam negeri permintaan batubara dapat terjaga dengan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).

Kebijakan penerapan DMO batu bara tertuang pada Keputusan Presiden tahun 2006 mengenai Kebijakan Energi Nasional yang menetapkan bahwa pada tahun 2025 konstribusi batu bara sebesar 35 % dalam bauran energi nasional. Selanjutnya berturut-turut tertuang dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2007 tentang Energi, Undang - Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, Peraturan Menteri ESDM No. 34 tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan kebutuhan Mineral dan Batu bara untuk kepentingan Dalam Negeri serta Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 23 K/30/MEM/2018 tentang Penetapan Presentase Minimal Penjualan Batu bara untuk kepentingan dalam Negeri (DMO) yaitu 25% dari rencana jumlah total produksi 2018.

Pemberlakuan DMO batu bara bertujuan untuk mencegah terjadinya kelangkaan pasokan batu bara serta menjamin pasokan batu bara untuk kepentingan energi dalam negeri secara berkelanjutan. Sebagai konsekuensinya setiap perusahaan pertambangan batu bara nasional berkewajiban untuk menjual 25 % produksinya dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada pemakai batu bara dalam negeri. Pemberlakuan DMO ini terkait pada pemenuhan target 35.000 Mega Watt pengadaan listrik nasional.

xvi

Dengan adanya peraturan terkait DMO ini dapat meningkatkan produksi batubara di area konsesi di sekitar lokasi operasi Entitas Anak, dimana membutuhkan akses transportasi melalui jalan yang dimiliki Entitas Anak ke pelabuhan.Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan profitabiilitas Perseroan.

8. Kebijakan Dividen

Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan usaha Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 50% (lima puluh persen) dari laba bersih setelah pajak Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dimulai sejak tahun buku 2019.

Keterangan lengkap mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

9. Keterangan Mengenai Entitas Anak Perseroan

Perseroan memiliki penyertaan langsung pada Entitas Anak sebagai berikut:

No. Entitas Anak Kegiatan Usaha Jumlah Penyertaan

Tahun Dimulainya Penyertaan Status Operasional

1. PT Talenta Bumi Berusaha dalam bidang penyediaan jasa pengangkutan dan pelabuhan batubara 99,15% 2018 Beroperasi

2. PT Talenta Bumi Energi

Berusaha dalam bidang Perdagangan batubara. 99,00% 2018 Belum Beroperasi

3. PT Pelabuhan Talenta Bumi

Berusaha dalam bidang Jasa Pengolahan Pelabuhan batubara. 99,00% 2017 Belum Beroperasi

1

I. PENAWARAN UMUM

Sebesar 35.000.000 (tiga puluh lima juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebesar 2,72% (dua koma tujuh dua persen) dari seluruh total modal disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana dan setelah pelaksanaan konversi MCL, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp1.096,- (seribu sembilan puluh enam Rupiah) setiap lembar saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp38.360.000.000,- (tiga puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi Mandatory Convertible Loan (MCL) senilai Rp274.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) pada Tanggal Penjatahan sampai dengan Tanggal Pencatatan dengan jumlah sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham atau setara dengan 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari seluruh total modal disetor penuh sebelum Penawaran Umum atau senilai 19,46% (sembilan belas koma empat enam persen) dari total modal disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan dilaksanakannya konversi MCL bersamaan dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, persentase kepemilikan Masyarakat adalah sebesar 22,18% (dua puluh dua koma satu delapan persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan konversi MCL.

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan saham hasil konversi MCL ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak dan yang sama dan yang sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (”UUPT”). Saham yang akan ditawarkan dalam keadaan bebas dan tidak dalam sengketa atau dijaminkan kepada pihak manapun. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

PT Dana Brata Luhur TbkKegiatan Usaha Utama :

Bergerak di bidang usaha konsultasi manajemen lainnya, antara lain melakukan penyertaan modal dalam proyek dan/atau perusahaan infrastruktur

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat District 8 SCBD,

Treasury Tower Lt. 15 HJl. Jend. Sudirman Lot 28, Kav. 52-53

Sudirman Central Business District (SCBD)Jakarta 12190, Indonesia

Telp: 021 – 5010 62300 Fax: 021 – 5010 6299Website: www.tebe.co.id

Branch OfficeBanjarbaru

Jl. A. Yani Km 21,5 Jurusan Pleihari No. 16, Landasan Ulin Selatan, Liang Anggang, Kalimantan Selatan

Site OfficeMarabahan

Desa Lepasan, Kel. Sungai Tampung, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK, SAAT INI SELURUH KEGIATAN USAHA PERSEROAN DILAKUKAN OLEH ENTITAS ANAK SEHINGGA MENYEBABKAN RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP KINERJA DAN PROSPEK USAHA DARI ENTITAS ANAK. MENURUNNYA KINERJA USAHA ENTITAS ANAK AKAN BERDAMPAK SECARA LANGSUNG DAN MATERIAL TERHADAP KINERJA USAHA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”)

2

Permodalan Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Akta No. 1/2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :



Persentase(%)


Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar 35.000.000 (tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan permodalan saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan



Nilai Nominal per Saham Rp100 per saham



(Rp) (%)

Modal Dasar 4.000.000.000 400.000.000.000 4.000.000.000 400.000.000.000Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:1. Roesbima Trisoera 42.189.030 4.218.903.000 4,22 42.189.030 4.218.903.000 4,082. Ade Mohamad Yusuf 36.120.960 3.612.096.000 3,61 36.120.960 3.612.096.000 3,493. PT Prima Mineral Utama 665.312.890 66.531.289.000 66,53 665.312.890 66.531.289.000 64,284. Abdul Hariz Fanny Irhan 14.052.365 1.405.236.500 1,41 14.052.365 1.405.236.500 1,365. Ardian Trisura 14.052.365 1.405.236.500 1,41 14.052.365 1.405.236.500 1,366. Petrus Odang Yusman 5.269.635 526.963.500 0,53 5.269.635 526.963.500 0,517. Ali Utama 7.106.025 710.602.500 0,71 7.106.025 710.602.500 0,698. Yongky Sutanto 25.030.770 2.503.077.000 2,51 25.030.770 2.503.077.000 2,429. Jimmy Budhijanto 22.435.875 2.243.587.500 2,24 22.435.875 2.243.587.500 2,1710. Yongky Wijaya 19.242.155 1.924.215.500 1,92 19.242.155 1.924.215.500 1,8611. Ceri Wibisono 5.509.165 550.916.500 0,55 5.509.165 550.916.500 0,5312. Hendy Narindra Dewantoro 4.111.915 411.191.500 0,41 4.111.915 411.191.500 0,40

3

Keterangan






(Rp) (%)

13. PT Trans Coalindo 57.220.800 5.722.080.000 5,72 57.220.800 5.722.080.000 5,5314. PT Andhika Raya Semesta 67.367.510 6.736.751.000 6,74 67.367.510 6.736.751.000 6,5115. Rudy Setia Laksmana 3.744.635 374.463.500 0,37 3.744.635 374.463.500 0,3616. R. Harry Zulnardy 3.744.635 374.463.500 0,37 3.744.635 374.463.500 0,3617. Rino Oestara 7.489.270 748.927.000 0,75 7.489.270 748.927.000 0,7218. Masyarakat - - - 35.000.000 3.500.000.000 3,38Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 1.000.000.000 100.000.000.000 100,00 1.035.000.000 103.500.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam Portepel 3.000.000.000 300.000.000.000 2.965.000.000 296.500.000.000

Perjanjian MCL

CALDEN INVESTMENTS LIMITED DAN HOCH VENTURES PTE LTD sebagai pemegang MCL telah menyetujui konversi sebesar Rp274.000.000.0000 atau sebesar 250.000.000 lembar saham dari seluruh total modal disetor penuh sebelum Penawaran Umum Perdana Perseroan, dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Konversi tertanggal 26 Agustus 2019 kepada Perseroan.

Perseroan dengan CALDEN INVESTMENTS LIMITED dan HOCH VENTURES CAPITAL juga telah menandatangani Addendum to the Amendment and Restatement of the Mandatory Convertible Loan Agreement tertanggal 26 Agustus 2019 sehubungan dengan penerbitan MCL tanpa bunga yang dapat ditukar dengan jumlah pokok sebesar Rp274.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) yang digunakan untuk keperluan modal kerja, belanja modal (capital expenditures), investasi dan/atau akuisisi yang dilakukan Perseroan. Jangka waktu Pinjaman dimulai dari tanggal Perjanjian ini sampai dengan konversi Pinjaman. Perseroan tidak boleh melunasi lebih cepat setiap bagian dari Fasilitas Pinjaman kecuali apabila disepakati lain secara tertulis di antara Para Pihak.

Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Pemegang MCL.

Keterangan lebih lengkap mengenai MCL ini dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

Keterangan






Nominal (Rp) %

Modal Dasar 4.000.000.000 400.000.000.000 4.000.000.000 400.000.000.000Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:1. Roesbima Trisoera 42.189.030 4.218.903.000 4,22 42.189.030 4.218.903.000 3,282. Ade Mohamad Yusuf 36.120.960 3.612.096.000 3,61 36.120.960 3.612.096.000 2,813. PT Prima Mineral Utama 665.312.890 66.531.289.000 66,53 665.312.890 66.531.289.000 51,784. Abdul Hariz Fanny Irhan 14.052.365 1.405.236.500 1,41 14.052.365 1.405.236.500 1,095. Ardian Trisura 14.052.365 1.405.236.500 1,41 14.052.365 1.405.236.500 1,096. Petrus Odang Yusman 5.269.635 526.963.500 0,53 5.269.635 526.963.500 0,417. Ali Utama 7.106.025 710.602.500 0,71 7.106.025 710.602.500 0,558. Yongky Sutanto 25.030.770 2.503.077.000 2,51 25.030.770 2.503.077.000 1,959. Jimmy Budhijanto 22.435.875 2.243.587.500 2,24 22.435.875 2.243.587.500 1,7510. Yongky Wijaya 19.242.155 1.924.215.500 1,92 19.242.155 1.924.215.500 1,5011. Ceri Wibisono 5.509.165 550.916.500 0,55 5.509.165 550.916.500 0,4312. Hendy Narindra Dewantoro 4.111.915 411.191.500 0,41 4.111.915 411.191.500 0.3213. PT Trans Coalindo 57.220.800 5.722.080.000 5,72 57.220.800 5.722.080.000 4,4514. PT Andhika Raya Semesta 67.367.510 6.736.751.000 6,74 67.367.510 6.736.751.000 5,2415. Rudy Setia Laksmana 3.744.635 374.463.500 0,37 3.744.635 374.463.500 0,29

4

Keterangan






Nominal (Rp) %

16. R. Harry Zulnaryi 3.744.635 374.463.500 0,37 3.744.635 374.463.500 0,2917. Rino Oestara 7.489.270 748.927.000 0,75 7.489.270 748.927.000 0,5818. Masyarakat - - - 35.000.000 3.500.000.000 2,7219. CALDEN INVESTMENTS

LIMITED - - - 143.242.227 14.324.222.700 11,15

20. HOCH VENTURES PTE LTD - - - 106.757.773 10.675.777.300 8,31Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 1.000.000.000 100.000.000.000 100,00 1.285.000.000 128.500.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam Portepel 3.000.000.000 300.000.000.000 2.715.000.000 271.500.000.000

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi Mandatory Convertible Loan (MCL) senilai Rp274.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) pada Tanggal Penjatahan sampai dengan Tanggal Pencatatan dengan jumlah sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham atau setara dengan 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari seluruh total modal disetor penuh sebelum Penawaran Umum atau 19,46% (sembilan belas koma empat enam persen) dari total modal disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Pencatatan Efek Di Bursa Efek Indonesia

Bersamaan dengan pencatatan sebesar 35.000.000 (tiga puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan juga akan mencatatkan saham baru yang merupakan hasil pelaksanaan MCL sebesar 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) lembar saham atau sebanyak 19,46% (sembilan belas koma empat enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dan konversi MCL, jumlah saham yang akan dicatatkan adalah sebesar 285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta) saham atau sebesar 22,18% (dua puluh dua koma satu delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Selain saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dan saham hasil konversi MCL, akan dicatatkan juga sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) lembar saham milik pemegang saham lama. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sejumlah 1.285.000.000 (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan konversi MCL.

Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN PERSEROAN BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN EFEK BERUPA SAHAM ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK.

5

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 80% (delapan puluh persen) akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja PT Talenta Bumi (TB); dan sisanya

2. Sekitar 20% (dua puluh persen) akan digunakan untuk mendanai kebutuhan modal kerja Perseroan.

Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid (marketable securities).

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak mencukupi untuk rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan akan membiayai tujuan penggunaan dana tersebut melalui kas internal yang diperoleh dari kegiatan operasi serta dengan pinjaman Bank.

Karena kepemilikan saham Perseroan dalam TB sebesar 99,15% (sembilan puluh sembilan koma satu lima persen), pendistribusian dana hasil Penawaran Umum kepada Entitas Anak yang akan dilakukan dalam bentuk penyertaan (ekuitas), sebagaimana disebutkan diatas merupakan suatu transaksi afiliasi yang hanya perlu dilaporkan kepada OJK sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam dan LK”) No. Kep-412/BL/2009, Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

Lebih lanjut, sehubungan dengan persentase kepemilikan Perseroan dalam TB sebagaimana disebutkan di atas, dalam hal pendistribusian dana hasil Penawaran Umum Perdana kepada Entitas Anak merupakan transaksi material, maka transaksi tersebut merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Bapepam dan LK No. KEP-614/BL/2011 Tahun 2011, Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, sehingga Perseroan hanya perlu memenuhi kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 (”POJK No. 30/2015”), Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penaw aran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

6

Sesuai dengan POJK No. 8/POJK.04/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 15,36%, dari Nilai Penawaran Umum yang meliputi: - Biaya pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham

sebesar 0,05% dari total nilai emisi;

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Efek sebesar 9,78% yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 6,78%, biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 2,00% dan biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 1,00%;

- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari biaya: a. Jasa Kantor Akuntan Publik sekitar 2,05%b. Jasa Konsultan Hukum sekitar 2 ,35%c. Jasa Notaris sekitar 0,26%

- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,24%;

- Biaya Pencatatan (BEI dan KSEI) sekitar 0,38%;

- Biaya lain-lain yang meliputi biaya penyelenggaraan roadshow, biaya pencetakan Prospektus dan formulir dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut diperkirakan sebesar 0,26%

7

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp374.073 juta, yang terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar Rp204.530 juta dan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp169.543 juta yang angka-angkanya diambil dari Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Member of Moore Stephens), Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Idris Jono, dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0323.

(dalam jutaan Rupiah)URAIAN JUMLAHLIABILITAS LIABILITAS JANGKA PENDEKUtang usaha

Pihak berelasiPihak ketiga

8.07129.239

Utang lain-lainPihak berelasi 1.705Pihak ketiga 43

Utang pajak 22.029Beban akrual 18.789Pendapatan ditangguhkan 3.365Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:

Utang bank 111.151Liabilitas sewa pembiayaan 10.137

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 204.530LIABILITAS JANGKA PANJANGLiabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:

Utang bank 146.138Liabilitas sewa pembiayaan 2.204

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 15.436Liabilitas pajak tangguhan 5.765Jumlah Liabiltas Jangka Panjang 169.543JUMLAH LIABILITAS 374.073

a) LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Usaha(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan JumlahPihak berelasi 8.072

Pihak ketigaCV Batu Berkah Bersama 11.424PT Harkat Abadi 2.785PT Batuah Permata Hitam 2.085PT Sinar Alam Duta Perdana II 1.922PT Gunung Hidayah 1.595CV Waluyo Lestari 1.516CV Sumber Berkah Rezeki 1.288Lain-lain (masing-masing kurang dari Rp1.000.000) 6.626

Jumlah 37.311

8

Utang Lain-lain(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan JumlahPihak berelasi

PT Prima Multi Trada 1.290PT Surya Cintapuri Pratama 415

Jumlah 1.705

Utang Pajak(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan JumlahPajak penghasilan Entitas Anak 5Pajak penghasilan

Pasal 4(2) 305Pasal 21 1.387Pasal 23 789Pasal 25 5.469Pasal 29 12.115Pajak Pertambahan Nilai – Bersih 1.958

Jumlah 22.029

Beban Akrual(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan JumlahBeban Retensi Proyek 14.944Beban Jasa Jalan dan Pelabuhan 3.047Beban Operasional Kantor 523Beban Lain-lain 274Jumlah 18.788

Utang Bank Jangka Pendek(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan JumlahPT Bank Negara Indonesia 250.376PT Bank Artha Graha Internasional Tbk 6.913Jumlah 257.289Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun (111.151)

a) LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang Bank Jangka Panjang(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan JumlahPT Bank Negara Indonesia 250.376PT Bank Artha Graha Internasional Tbk 6.913Jumlah 257.289Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun (111.151)Bagian Jangka Panjang 146.138

PT Bank Negara Indonesia

Talenta Bumi

Pada tanggal 29 Agustus 2018, TB memperoleh fasilitas aflopend kredit dari BNI sebesar Rp 177.685 juta, yang digunakan untuk pengambilalihan pinjaman dari Eximbank. Pinjaman ini diberikan untuk jangka waktu 27 (dua puluh tujuh) bulan sejak penandatanganan perjanjian pinjaman dengan suku bunga pinjaman sebesar 11,25% per tahun.

9

Pada tanggal 29 Agustus 2018, TB memperoleh fasilitas aflopend kredit dari BNI sebesar Rp38.000.000.000 (tiga puluh delapan miliar Rupiah), yang digunakan untuk investasi refinancing pembelian conveyor untuk line 3 dan pembangunan jetty port manual untuk line 4 pelabuhan TB. Pinjaman ini diberikan untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penandatanganan perjanjian pinjaman dengan suku bunga pinjaman sebesar 11,25% per tahun.

Pada tanggal 28 Juni 2019, TB memperoleh fasilitas aflopend kredit dari BNI sebesar Rp13.000.000.000 (tiga belas miliar Rupiah), yang digunakan untuk tujuan pembiayaan pembenahan sarana kerja stockpile di pelabuhan. Pinjaman ini diberikan untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak penandatanganan perjanjian pinjaman dengan suku bunga pinjaman sebesar 11,50% per tahun.

Pada tanggal 28 Juni 2019, TB juga memperoleh fasilitas aflopend kredit dari BNI sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah), yang digunakan untuk tujuan pembiayaan pembelian lahan untuk lokasi jetty 3 dan 4. Pinjaman ini diberikan untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak penandatanganan perjanjian pinjaman dengan suku bunga pinjaman sebesar 11,50% per tahun.

Pada tanggal 28 Juni 2019, TB juga memperoleh fasilitas aflopend kredit dari BNI sebesar Rp67.000.000.000 (enam puluh tujuh miliar Rupiah), yang digunakan untuk tujuan pembiayaan pembelian alat berat penunjang kegiatan pelabuhan. Pinjaman ini diberikan untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak penandatanganan perjanjian pinjaman dengan suku bunga pinjaman sebesar 11,50% per tahun.

Jaminan atas fasilitas pinjaman di atas adalah sebagai berikut:a. Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani, Km. 71, Desa Lepasan, Simpang

Empat, Cinta Puri, Banua Anyar dan Alalak Pandang, Kecamatan Bakumpai dan Simpang Empat, Kabupaten Barito Kuala dan Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama TB.

b. Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Sumatera No. 100 Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten atas nama PT Garda Usaha Abadi.

c. Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani, Km. 21,5, Kelurahan Liang Anggang, Kecamatan Landasan Ulin Selatan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Dian Heryandi.

d. SPH No. 1 dan 2 atas nama TBe. Fidusia piutang usaha, persediaan, sebagian mesin dan alat berat serta sebagian bangunan

pelabuhan dari TB.

Perjanjian pinjaman juga mencakup persyaratan tertentu untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI, antara lain:a. Mengubah bentuk atau status hukum TB.b. Menggunakan dana Perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas ini.c. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan TB kepada pihak lain.d. Menerima kredit dalam bentuk apapun dari bank lain atau pihak lain atau meminjamkan uang kepada

pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. Membubarkan TB, mengadakan peleburan atau menggabungkan usaha dengan badan hukum lain.

e. Mengikatkan diri sebagai penjamin kepada pihak lain seluruh atau sebagian jaminan yang telah dijaminkan ke BNI.

f. Melakukan investasi melebihi proceed TB.g. Mengubah bidang usaha. h. Melakukan interfinancing dengan perusahaan affiliasii. Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada.j. Melunasi seluruh atau sebagian utang kepada pemegang saham.k. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar.l. Mentransfer hak atau kewajibannya untuk mengajukan pinjaman TB kepada pihak lain.m. Melunasi atau membayar pokok dan atau biaya bunga dan atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman

kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui ditetap dalam perjanjian kredit.n. Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi usaha yang lazim.

Beban bunga atas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 9.922.388 dan Rp 15.892.595 untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018.

10

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk

Talenta Bumi

Pada tanggal 8 Juni 2018. Entitas Anak. PT Talenta Bumi. memperoleh fasilitas Kredit Tetap (Fixed Loan) dari Bank Artha Graha sebesar Rp12.500 juta. yang digunakan untuk investasi refinancing pembelian kantor. Pinjaman ini diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak penandatanganan perjanjian pinjaman dengan tingkat bunga 13.5% per tahun.

Pinjaman ini dijamin dengan 1 (satu) unit space Office District 8 Tower Treasury Lantai 15 Unit H.

Perjanjian pinjaman juga mencakup persyaratan tertentu untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Artha Graha. antara lain:a. Menerima kredit dalam bentuk apapun dari bank lain atau pihak lain atau meminjamkan uang

kepada pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.b. Mengikatkan diri sebagai penjamin kepada pihak lain seluruh atau sebagian jaminan yang telah

dijaminkan ke Bank Artha Graha.c. Menjual atau memindah tangankan harta kekayaan TB kecuali dalam rangka menjalankan usaha

sehari-hari.d. Menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain. e. Mentransfer hak atau kewajibannya untuk mengajukan pinjaman TB kepada pihak lain.f. Membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada atau mengubah bidang usaha.g. Membubarkan TB. mengadakan peleburan atau menggabungkan usaha dengan badan hukum lain.h. Memindahtangankan TB dalam bentuk dan nama apapun.i. Menyewakan TB kepada pihak ketiga.j. Mengubah bentuk hukum TB.k. Mengubah anggaran dasar TB.l. Mengubah susunan Direksi. Komisaris dan Pemegang Saham.m. Membagikan dividen TB.n. Mengeluarkan saham-saham baru.o. Membayar utang kepada para pemegang saham dalam bentuk apapun.

Sesuai dengan surat persetujuan No. 055/TB-BAG/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018, Bank Artha Graha menyetujui pencabutan atas pembatasan pembayaran dividen.

Sesuai dengan surat persetujuan No. 062/TB-BAG/IX/2018 tanggal 10 September 2018, Bank Artha Graha menyetujui TB untuk menerima kredit dari Bank Negara Indonesia dan menjaminkan asetnya serta mengadakan perjanjian bantuan teknik atau manajemen dengan PT Talenta Bumi (TB).

Sesuai dengan surat persetujuan ratifikasi No. SK/0032/JKT-KPO/09/18 tanggal 10 September 2018, Bank Artha Graha menyetujui penambahan modal disetor dan perubahan susunan pemegang saham TB.

Liabilitas Sewa Pembiayaan(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan JumlahPT Mandiri Tunas Finance 11.800 PT Dipo Star Finance 540 Jumlah 12.341

11

Berikut adalah pembayaran sewa pembiayaan minimum masa yang akan datang (future minimum lease payment) berdasarkan perjanjian antara Grup dan lessor pihak ketiga:

(dalam jutaan Rupiah)Keterangan JumlahPembayaran yang jatuh tempo pada tahun:2018 -2019 8.0762020 3.9782021 313Jumlah pembayaran sewa pembiayaan 12.367Bunga 728Nilai sekarang pembayaran sewa pembiayaan minimum 11.640Biaya yang belum diamortisasi 701Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (10.137)Bagian utang sewa pembiayaan yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun 2.204

Beban bunga atas sewa pembiayaan ini masing-masing sebesar Rp 1.047.576, Rp 2.206.317, Rp 13.629 dan nihil untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

PT Mandiri Tunas Finance

Liabilitas sewa pembiayaan kepada PT Mandiri Tunas Finance merupakan liabilitas atas perolehan kendaraan oleh TB, entitas anak, dengan perjanjian No. 9431801822 sampai 9431801832, 10 (sepuluh) perjanjian, pada tanggal 17 April 2018. Liabilitas sewa pembiayaan berjangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan suku bunga efektif 13,10% per tahun dan dijamin dengan aset yang disewa.

Liabilitas sewa pembiayaan kepada PT Mandiri Tunas Finance merupakan liabilitas atas perolehan alat berat oleh TB, entitas anak, dengan perjanjian No. 9431803612 pada tanggal 12 Juli 2018. Liabilitas sewa pembiayaan berjangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan suku bunga efektif 13,10% per tahun dan dijamin dengan aset yang disewa.

Pembatasan-pembatasan

Perjanjian pinjaman juga mencakup persyaratan tertentu untuk tidak melakukan hal-hal yaitu menjual, mengalihkan hak, menyewa-pembiayaan kan kembali, membebani, menjaminkan, mengenakan biaya, menghipotikan seluruhnya atau sebagian aset, memindahkan atau membiarkan berpindahnya aset tersebut.

PT Dipo Star Finance

Liabilitas sewa pembiayaan kepada PT Dipo Star Finance merupakan liabilitas atas perolehan kendaraan oleh TB, entitas anak, dengan perjanjian No. 0005025/2/25/04/2018 dan 0005026/2/25/04/2018 pada tanggal 13 April 2018. Liabilitas sewa pembiayaan berjangka waktu 25 (dua puluh lima bulan) bulan, dengan suku bunga efektif 8,74% - 9,74% per tahun dan dijamin dengan aset yang disewa.

Pembatasan-pembatasan


12

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp15.436 juta dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)Keterangan JumlahSaldo awal 12.413Saldo dari akuisisi entitas anak -Biaya jasa kini 514Biaya bunga 1.296Pembayaran imbalan -Kerugian aktuaria yang timbul dari perubahan asumsi keuangan 1.212Saldo akhir 15.436

Besarnya imbalan pasca-kerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku. yakni Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang dibentuk atas imbalan kerja jangka panjang tersebut.

Perhitungan aktuaria terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang Grup tersebut dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra, aktuaris independen, No. 093/PSAK/KKA.AB/NN/III/19 tertanggal 13 Maret 2019 untuk Perusahaan dan No. 092/PSAK/KKA.AB/NN/III/19 tertanggal 13 Maret 2019 untuk TB, Entitas Anak.

Sensitivitas keseluruhan liabilitas pensiun terhadap perubahan tertimbang asumsi dasar adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)30 Juni 2019

Perubahan asumsi Dampak pada liabilitasTingkat diskonto Kenaikan 1% (651)

Penurunan 1% (572)

Asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut :

Keterangan 30 Juni 2019Tingkat bunga diskonto 7,30% - 8,07%Tingkat kenaikan gaji (% p.a.) 5,00%-10,00%Tingkat kematian TMI-IIIUsia pensiun 55 tahun

KECUALI SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN LAIN YANG JUMLAHNYA MATERIAL SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG DISAJIKAN DALAM BAB XVIII PROSPEKTUS.

13

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBANNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT ADANYA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN, DAN HAL INI AKAN DISESUAIKAN DALAM PROSPEKTUS.

TIDAK TERDAPAT ADANYA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOISASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI UTANG, DAN HAL INI AKAN DISESUAIKAN DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2019 TIDAK MEMILIKI KOMITMEN DAN KONTIJENSI.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANT) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

14

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini, Calon investor juga harus membaca Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen. Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang didasarkan pada Laporan Keuangan Perseroan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Member of Moore Stephens), Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Idris Jono, dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0323. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Member of Moore Stephens), Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Sudiharto Suwowo, dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0322.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan(dalam jutaan Rupiah)


2019 2018 2017 2016*)

ASET LANCARKas dan setara kas 124.629 46.923 2.712 242Piutang usaha

Pihak berelasi 32.202 26.973 3.360 5.287Pihak ketiga 25.354 37.523 - -

Piutang lain-lainPihak berelasi 812 10.984 2 -Pihak ketiga 581 1.402 396 233

Persediaan 3.461 3.445 - -Pajak dibayar dimuka 3.742 - 398 -Biaya dibayar dimuka 696 787 6 133Uang muka 36.715 4.229Aset lancar lain-lain - 218 - -Jumlah Aset Lancar 228.191 132.484 6.874 5.895ASET TIDAK LANCARAset pajak tangguhan 8.519 7.764 167 82 Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 209.292. Rp 221. Dan Rp 89 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018. 2017, dan 2016. 733.830 756.645 5.384 163

Aset lain-lain 2.495 1.370 - -Jumlah Aset Tidak Lancar 744.844 765.779 5.551 245 JUMLAH ASET 973.035 898.262 12.425 6.140 LIABILITAS DAN EKUITASUtang usaha

Pihak berelasi 8.072 7.112 - -Pihak ketiga 29.239 20.197 350 734

Utang lain-lainPihak berelasi 1.705 1.782 3.000 -Pihak ketiga 43 7.500 - -

Utang pajak 22.029 26.353 438 371Beban akrual 18.788 14.343 - -Pendapatan ditangguhkan 3.365 4.287 - -Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:

Utang bank 111.151 97.875 - -Liabilitas sewa pembiayaan 10.137 15.275 116 -

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 204.529 194.725 3.905 1.105

15


2019 2018 2017 2016*)

LIABILITAS JANGKA PANJANGLiabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:

Utang bank 146.138 98.512 - -Liabilitas sewa pembiayaan 2.204 5.469 - -

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 15.436 12.413 668 329Liabilitas pajak tangguhan 5.765 5.765 - -Jumlah Liabiltas Jangka Panjang 169.543 122.160 668 329 JUMLAH LIABILITAS 374.073 316.884 4.573 1.433 EKUITASModal sahamModal dasar - 4.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh) per saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 5.500 saham dengan nilai nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh) per saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.Modal ditempatkan dan disetor - 1.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 5.500 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

100.000 100.000 550 550

Pinjaman wajib konversi 274.000 274.000 - -Saldo laba

Dicadangkan 110 - - -Belum Dicadangkan 219.913 202.589 7.300 4.157

Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk 594.023 576.589 7.850 4.707Kepentingan Nonpengendali 4.939 4.789 2 -JUMLAH EKUITAS 598.962 581.378 7.852 4.707 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 973.035 898.262 12.425 6.140

*) Laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016 tidak konsolidasian karena Perusahaan tidak memiliki entitas anak pada tanggal tersebut.

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain (dalam jutaan Rupiah)


2019 2018 2018 2017 2016*)

Pendapatan usaha 164.119 13.063 295.395 25.643 14.594 Beban pokok penjualan (116.280) (8.563) (172.416) (19.599) (11.046) Laba Kotor 47.839 4.500 122.979 6.044 3.548Umum dan administrasi (13.703) (2.770) (19.081) (1.755) (1.448) Laba Usaha 34.136 1.730 103.898 4.289 2.099 Penghasilan (beban) lain-lainPendapatan bunga 925 4 17.792 5 1 Keuntungan dari pembelian dengan diskon - 129.026 129.026 - -Beban bunga dan keuangan lainnya (11.348) (239) (18.771) (16) (2)Lain-lain - bersih 458 89 (4.401) (71) -Pendapatan (beban) lain-lain - bersih (9.965) 128.880 123.645 (83) (0)Laba Sebelum Pajak 24.171 130.610 227.544 4.205 2.099Beban pajak - bersih (5.937) (399) (22.891) (979) (463)Laba Tahun Berjalan 18.234 130.211 204.653 3.226 1.637

Rugi Komprehensif LainPos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti (1.212) 66 (1.867) (110) (52)Pajak terkait 303 (16) 467 28 13

Rugi Komprehensif Lain Setelah Pajak (909) 50 (1.401) (83) (39)Jumlah Penghasilan Komprehensif 17.325 130.261 203.253 3.144 1.598

Jumlah Laba Tahun/ Periode Berjalan yang dapat diatribukan kepada:Pemilik entittas induk 18.080 130.211 204.141 3.226 1.637Kepentingan non-pengendali 154 - 513 - -

Jumlah 18.234 130.211 204.653 3.226 1.637

16


2019 2018 2018 2017 2016*)

Jumlah Penghasilan Komprehensif yang dapat diatribukan kepada:Pemilik entittas induk 17.175 130.261 202.738 3.144 1.598Kepentingan non-pengendali 150 - 514 - -

Jumlah 17.325 130.261 203.253 3.144 1.598

Laba Tahun/ Periode Berjalan per sahamDasar 0,03 0,22 0,35 586,63 297,60Dilusian 0,01 0,10 0,16 586,63 297,60

*) Laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016 tidak konsolidasian karena Perusahaan tidak memiliki entitas anak pada tanggal tersebut.

Rasio Keuangan Perseroan (dalam jutaan Rupiah kecuali Persentase)


2019 2018 2018 2017 2016PERHITUNGAN ADJUSTED EBITDALaba usaha 34.136 1.730 103.898 4.289 2.099Penyusutan 28.271 944 28.118 132 35Amortisasi 49 - 26 - -Adjusted EBITDA (1) (dalam jutaan Rupiah) 62.407 2.674 132.042 4.421 2.134

RASIO KEUANGAN (x)Aset Lancar/ Liabilitas Jangka Pendek 1,12 0,35 0,68 1,76 5,34Aset Tidak Lancar/ Liabilitas Jangka Panjang 4,39 22,49 6,27 8,31 0,74Acid Test Ratio (2) 0,89 0,26 0,57 1,56 5,01Jumlah Liabilitas/ Jumlah Aset 0,38 0,43 0,35 0,37 0,23Debt to Equity Ratio (3) 0,45 0,50 0,37 0,01 0,00Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas 0,62 0,75 0,55 0,58 0,30Adjusted EBITDA/ Beban Bunga dan Keuangan Lainnya 5,50 11,19 7,03 272,56 1,406,83Jumlah Laba Sebelum Pajak/ Jumlah Aset 0,02 0,15 0,25 0,34 0,34Jumlah Laba Sebelum Pajak/ Jumlah Ekuitas 0,04 0,26 0,39 0,54 0,45

RASIO PERTUMBUHAN (%)Pendapatan Usaha 1156,37% - 1051,93% 75,71% -Laba Kotor 963,09% - 1934,76% 70,37% -Laba Usaha 1873,18% - 2322,71% 104,28% -Jumlah Aset (4) 9,29% - 7129,31% 102,37% -Jumlah Liabilitas (4) -2,10% - 6829,51% 219,06% -Jumlah Ekuitas (4) 17,85% - 7303,90% 66,83% -

RASIO USAHA (%)Laba Kotor/ Pendapatan Usaha 29,15% 34,45% 41,63% 23,57% 24,31%Adjusted EBITDA/Pendapatan Usaha 38,03% 20,47% 44,70% 17,24% 14,62%Laba Usaha/Pendapatan Usaha 20,80% 13,24% 35,17% 16,72% 14,39%Laba Usaha/ Jumlah Ekuitas(5) 5,70% 0,34% 17,87% 54,61% 44,60%Laba Bersih/ Pendapatan Usaha(6) 11,07% 996,79% 69,28% 12,58% 11,22%Laba Bersih /Jumlah Ekuitas (ROE) (6) 3,03% 25,62% 35,20% 41,09% 34,78%Laba Bersih /Jumlah Aset (ROA) (6) 1,87% 14,63% 22,78% 25,97% 26,66%

Catatan1) Laba usaha ditambah beban penyusutan aset tetap 2) Perbandingan antara antara kas setara kas ditambah piutang usaha dengan liabilitas lancar3) Penjumlahan dari utang bank jangka pendek. utang bank jangka panjang. dan utang sewa pembiayaan dibagi dengan

jumlah Ekuitas4) Data 30 Juni 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 20185) Laba usaha 12 bulan terakhir untuk data per 30 Juni 20196) Laba bersih 12 bulan terakhir untuk data per 30 Juni 2019

17

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XVIII pada Prospektus. Di bawah ini disajikan analisis dan pembahasan manajemen yang bersumber dari Laporan Keuangan Perseroan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Member of Moore Stephens), Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Idris Jono, dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0323. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Member of Moore Stephens), Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Sudiharto Suwowo, dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0322.

1. Umum

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri infrastruktur batubara. Perseroan memiliki Entitas Anak yang memiliki jalan angkut sepanjang 46 km, pelabuhan khusus pertambangan dan fasilitas seperti area pengumpulan sementara (stockpile). Selain itu Perseroan melalui Entitas Anak memiliki IUP Operasi Produksi Batubara untuk lahan seluas 15 ha. Entitas Anak yang memiliki aset-aset tersebut, yaitu PT Talenta Bumi diakuisisi oleh Perseroan pada tanggal 27 Juni 2018.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Perseroan

Beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- Perkembangan Sektor Batubara

Pendapatan Perseroan dan entitas anak sebagian besar berasal dari jasa penyewaan alat berat dan jasa penunjang pertambangan untuk konsesi pertambangan batubara di sekitar lokasi operasi Perseroan dan entitas anak. Permintaan jasa Perseroan dan entitas anak dapat dipengaruhi oleh cadangan batubara yang dimiliki oleh konsesi pertambangan di sekitar area operasional, tingkat produksi dan penjualan, serta harga komoditas batubara. Berkurangnya permintaan jasa akibat faktor-faktor tersebut dapat mengurangi pendapatan Perseroan dan entitas anak.

- Beban Pokok Penjualan

Biaya yang paling berpengaruh antara lain biaya sewa alat berat. Selain itu juga beban pokok sewa penjualan dipengaruhi oleh beban perbaikan dan pemeliharaan, solar, keperluan loading, dan perjalanan dinas. Kenaikan harga dan volume penggunaan dari komponen-komponen tersebut dapat mempengaruhi laba Perseroan dan entitas anak. - Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut :a. Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai kurs mata uang asing

yang terjadi akan mempengaruhi laba bersih Perseroan karena untuk pendanaan belanja modal Perseroan dan entitas anak sebagian menggunakan pinjaman bank

b. Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak dan cukai tertentu akan berdampak pada meningkatnya beban pajak dan biaya perolehan material tertentu.

c. Kebijakan harga BBM yang akan mempengaruhi harga dari supplier yang akan berakibat pada biaya operasional Perseroan.

18

Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi posisi keuangan keseluruhan Perseroan termasuk dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut :a. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat upah minimum regional (UMR)/upah umum

minimum provinsi (UMP) dan Jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pekerja/pegawai Perseroan dan entitas anak.

b. Kebijakan perijinan untuk jasa-jasa yang diberikan Perseroan dan entitas anak seperti jasa pelabuhan dan pengangkutan batubara yang dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya Perseroan dan entitas anak.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting

Laporan keuangan konsolidasian disesuaikan dengan PSAK 1 Paragraf 7 yang menyatakan Standar Akuntansi Keuangan adalah Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal.

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rupiah) yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Grup telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interprestasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru dan amandemen berikut, namun tidak mengakibatkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian:- Amandemen PSAK No. 24, Imbalan Kerja, tentang Kurtailmen dan Penyelesaian Program- ISAK No. 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka- ISAK No. 34, Ketidakpastian Perlakuan Pajak Penghasilan

3. Analisis Keuangan Perseroan

Pada tanggal 27 Juni 2018, Perseroan mengakuisisi PT Talenta Bumi, sehingga secara umum kinerja keuangan pada laporan keuangan Perseroan pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dipengaruhi konsolidasi laporan keuangan PT Talenta Bumi kedalam Perseroan. Berikut merupakan analisa dari kinerja keuangan Perseroan:

a. Perkembangan Pendapatan Usaha

Pendapatan Usaha Perseroan terdiri dari fasilitas jasa penunjang pertambangan yaitu jasa pelabuhan dan jasa fasilitas jalan serta sewa dan jasa manajemen, dengan hasil sebagai berikut:

19

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan 30 Juni 31 Desember

2019 2018 2018 2017 2016Fasilitas penunjang pertambangan Jasa pelabuhan 150.941 - 263.712 - - Jasa fasilitas jalan 357 - 292 - - Subjumlah 151.298 - 264.004 - -Sewa 12.821 13.063 31.391 25.643 14.594Jasa manajemen - - - - -Jumlah 164.119 13.063 295.395 25.643 14.594

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018

Pendapatan usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp164.119 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp151.056 juta atau 1156,37% dari pendapatan usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018. Sebagian besar kenaikan berasal dari konsolidasi pendapatan usaha Talenta Bumi ke dalam laporan keuangan Perseroan. Dengan terjadinya konsolidasi tersebut, terdapat tambahan sumber pendapatan baru yang berasal dari kegiatan usaha Talenta Bumi yaitu fasilitas penunjang pertambangan yang terdiri dari jasa pelabuhan dan jasa fasilitas jalan. Pada Juni 2019, terdapat penerimaan dari jasa pelabuhan sebesar Rp150.941 juta dan jasa fasilitas jalan sebesar Rp357 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp295.395 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp269.751juta atau 1051,93% dari pendapatan usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Adanya tambahan sumber pendapatan baru yang berasal dari kegiatan usaha Talenta Bumi yaitu jasa pelabuhan dan jasa fasilitas jalan. Pada tahun 2018 terdapat penerimaan dari jasa pelabuhan sebesar Rp263.712 juta dan jasa fasilitas jalan sebesar Rp292 juta.


Pendapatan usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp25.643 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp11.050 juta atau 75,71% dari pendapatan usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

b. Perkembangan Beban Pokok Penjualan

Berikut adalah rincian Beban Pokok Penjualan Perseroan:(dalam jutaan Rupiah)


2019 2018 2018 2017 2016Jasa fasilitas jalan 42.862 - 57.188 - -Jasa pelabuhan 34.796 - 67.218 - -Penyusutan 27.558 - 25.914 - -Operasional 11.064 - 13.011 - -Sewa alat berat - 7.992 8.513 18.263 10.235Solar - 370 370 760 352 Keperluan loading - 122 122 249 183 Perjalanan dinas - 79 78 327 276 Jumlah Beban Pokok Penjualan 116.280 8.563 172.416 19.599 11.046

20


Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp116.280 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp107.717 juta atau 1.257,91% dari Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018. Sebagian besar kenaikan berasal dari konsolidasi beban pokok penjualan PT Talenta Bumi ke dalam laporan keuangan Perseroan, dimana atas kegiatan usaha PT Talenta Bumi terdapat tambahan biaya baru untuk jasa fasilitas jalan, jasa pelabuhan, penyusutan, operasional.


Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp172.416 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp152.816 juta atau 779,69% dari Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.


Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp19.599 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp8.553 juta atau 77,43% dari Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan ini sebagian besar dikarenakan peningkatan biaya sewa alat berat akibat kenaikan volume pendapatan sewa.

c. Perkembangan Laba Kotor


Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp47.839 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp43.339 juta atau 963,09% dari laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018. Peningkatan ini disebabkan pertumbuhan pendapatan usaha dari hasil konsolidasi Talenta Bumi ke dalam laporan keuangan Perseroan sebesar 1.156,32%.


Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp122.979 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp116.935 juta atau 1.934,76% dari laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini disebabkan pertumbuhan pendapatan usaha sebesar 1.051,93%.


Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp6.044 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp2.496 juta atau 70,37% dari laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan pertumbuhan pendapatan usaha sebesar 75,71%.

21

d. Perkembangan Beban Usaha

Berikut adalah rincian Beban Usaha Perseroan, yaitu Beban Umum dan Administrasi: (dalam jutaan Rupiah)


2019 2018 2018 2017 2016Gaji dan tunjangan 7.210 764 6.150 762 482 Jasa professional 1.430 61 3.471 - - Imbalan kerja karyawan 1.810 103 1.615 229 122Operasi kantor 1.807 773 2.704 241 331Penyusutan 714 944 2.204 132 35Beban pajak 489 85 1.753 21 58Perjalanan dinas 120 - 281 61 41Kesehatan 69 9 302 28 14Asuransi 10 31 91 7 -Perizinan 9 - 252 2 1Lain-lain 35 - 258 271 364 Jumlah Beban Administrasi 13.703 2.770 19.081 1.755 1.448


Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp14.947 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp10.932 juta atau 394,65% dari Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan terkonsolidasinya beban umum dan administrasi PT Talenta Bumi.


Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp19.081 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp17.325 juta atau 986,98% dari Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan terkonsolidasinya beban umum dan administrasi PT Talenta Bumi serta adanya tambahan pada beban jasa profesional sebesar Rp3.471 juta.


Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.755 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp307 juta atau 21,21% dari Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp280 juta.

e. Penghasilan (Beban) Lain-lain

Berikut adalah Penghasilan (Beban) Lain-lain Perseroan: (dalam jutaan Rupiah)


2019 2018 2018 2017 2016Keuntungan dari pembelian dengan diskon - 129.026 129.026 - -Pendapatan bunga 924 4 17.792 5 1 Beban bunga dan keuangan lainnya (11.348) (239) (18.771) (16) (1) Lain-lain - bersih 458 89 (4.401) (71) -Penghasilan (Beban) Lain-lain - bersih (9.964) 128.880 123.645 (83) (0)

22


Penghasilan (Beban) Lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 yaitu sebesar Rp9.964 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp138.845 juta dari penghasilan (beban) lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018. Hal ini disebabkan keuntungan pembelian dengan diskon yang tidak diperoleh pada tahun 2019, serta beban bunga dan keuangan lainnya yang terdiri dari utang bank Perseroan, liabilitas sewa pembiayaan, administrasi bank dan lain-lain sebesar Rp9.964 juta.


Penghasilan (Beban) Lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp128.880 juta. Sebagian merupakan keuntungan dari pembelian saham PT Talenta Bumi sebesar Rp129.026 juta dimana nilai aset bersih teridentifikasi yang diperoleh lebih besar dari imbalan atas pembelian yang dikeluarkan oleh Perseroan.


Penghasilan (Beban) Lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar (Rp83 juta) . Sebagian besar beban berasal dari lain-lain – bersih sebesar Rp71 juta.

f. Perkembangan Laba (Rugi) Bersih Tahun/ Periode Berjalan


Laba Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp18.926 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp111.285 juta dari laba bersih untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2018. Hal ini terutama disebabkan penurunan laba sebelum pajak sebesar 81,49% atau sebesar Rp106.439 juta.


Laba Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp204.653 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp201.427 juta dari laba bersih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba sebelum pajak sebesar Rp223.338 juta.


Laba Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3.226 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp1.590 juta dari laba bersih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba sebelum pajak sebesar Rp2.106 juta.

g. Perkembangan Penghasilan Komprehensif Tahun/ Periode Berjalan


Penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp17.324 juta yang mengalami penurunan sebesar Rp1.124.936 juta dari Penghasilan Komprehensif

23

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2018. Penurunan sebesar 86,70% ini disebabkan oleh penurunan laba tahun/ periode berjalan sebesar Rp111.977 juta.


Penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp203.253 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp200.109 juta dari Penghasilan Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal31 Desember 2017. Peningkatan Penghasilan komprehensif terutama disebabkan kenaikan laba tahun berjalan sebesar Rp201.42 juta.


Penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3.144 juta yang mengalami peningkatan sebesar Rp1.546 juta dari Penghasilan Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan Penghasilan komprehensif terutama disebabkan kenaikan laba tahun berjalan sebesar Rp1.590 juta.

h. Perkembangan Aset

Berikut adalah rincian Aset Perseroan:(dalam jutaan Rupiah)

30 Juni 31 Desember2019 2018 2017 2016

ASET LANCARKas dan setara kas 124.629 46.923 2.712 242Piutang usaha

Pihak berelasi 32.202 26.973 3.360 5.287Pihak ketiga 25.062 37.523 - -

Piutang lain-lainPihak berelasi 812 10.984 2 -Pihak ketiga 872 1.402 396 233

Persediaan 3.461 3.445 - -Pajak dibayar dimuka 3.538 - 398 -Biaya dibayar dimuka 696 787 6 133Uang muka 36.715 4.230 - -Aset lancar lain-lain - 217 - -Jumlah Aset Lancar 228.191 132.484 6.874 5.895ASET TIDAK LANCARAset pajak tangguhan 8.519 7.764 167 82 Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp237.542, Rp209.292, Rp 221 dan Rp 89 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 733.830 756.645 5.384 163 Aset lain-lain 2.492 1.370 - -Jumlah Aset Tidak Lancar 744.844 765.779 5.551 245 JUMLAH ASET 973.035 898.262 12.425 6.140

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2019 dengan 31 Desember 2018

Total Piutang usaha per tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp57.555 juta berkurang Rp6.940 juta dari piutang usaha pihak ketiga per tanggal 31 Desember 2018. Berkurangnya piutang usaha ini disebabkan pembayaran tagihan oleh konsumen Perseroan.

Aset Lancar per tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp228.191 juta meningkat Rp95.707 juta atau 72,24% dari aset lancar per tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan kas dan setara kas dengan saldo pada 30 Juni 2018 yaitu sebesar Rp124.629 juta yang mengalami kenaikan sebesar 65,60% atau sebesar Rp77.705 juta juta dari tanggal 31 Desember 2018.

24

Aset Tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan per tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp733.830 juta yang mengalami penurunan Rp22.815 juta atau 3,02% dari aset tetap per tanggal 31 Desember 2018. Penurunan tersebut terutama berasal dari penyusutan tahun berjalan yaitu sebesar Rp28.271 miliar.

Posisi per tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan 31 Desember 2017

Total Piutang usaha per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp64.496 juta bertambah Rp61.136 atau 1.819,44% dari piutang usaha pihak ketiga per tanggal 31 Desember 2017. Bertambahnya piutang usaha ini disebabkan konsolidasi piutang usaha PT Talenta Bumi ke dalam Perseroan.

Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp132.484 juta. meningkat Rp125.610 juta atau 1.827,36% dari aset lancar per tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp44.212 juta yang merupakan akibat dari konsolidasi PT Talenta Bumi ke dalam Perseroan.

Aset Tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp756.645 juta yang mengalami peningkatan Rp751.260 juta atau 13.952,64% dari aset tetap per tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan disebabkan konsolidasi aset tetap milik PT Talenta Bumi ke dalam Perseroan.


Piutang usaha pihak ketiga per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp3.360 juta berkurang Rp1.927 atau 36,45% dari piutang usaha pihak ketiga per tanggal 31 Desember 2016. Penurunan atas piutang usaha pihak ketiga ini disebabkan pembayaran piutang oleh pelanggan atas jasa sewa alat berat.

Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp6.874 juta. meningkat Rp979 juta atau 16,60%dari aset lancar per tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp2.470 juta.

Aset Tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp5.384 juta yang mengalami peningkatan Rp5.222juta atau 3.210,80% dari aset tetap per tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan disebabkan pembelian kendaraan untuk aktivitas operasional Perseroan.

i. Perkembangan Liabilitas

Berikut adalah rincian Liabilitas Perseroan:(dalam jutaan Rupiah)

30 Juni 31 Desember2019 2018 2017 2016

LIABILITAS JANGKA PENDEKUtang usaha

Pihak berelasi 8.072 7.112 - -Pihak ketiga 29.239 20.197 350 734

Utang lain-lainPihak berelasi 1.705 1.782 3.000 -Pihak ketiga 43 7.500 - -

Utang pajak 22.029 26.353 438 371Beban akrual 18.789 14.343 - -Pendapatan ditangguhkan 3.365 4.287 - -Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:

Utang bank 11.151 97.875 - -Liabilitas sewa pembiayaan 10.137 15.275 116 -

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 204.529 194.725 3.905 1.105

25

30 Juni 31 Desember2019 2018 2017 2016

LIABILITAS JANGKA PANJANGLiabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:

Utang bank 146.138 98.512 - -Liabilitas sewa pembiayaan 2.204 5.469 - -

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 15.436 12.413 668 329Liabilitas pajak tangguhan 5.765 5.765 - -Jumlah Liabiltas Jangka Panjang 169.543 122.160 668 329 JUMLAH LIABILITAS 374.173 316.884 4.573 1.433


Liabilitas Jangka Pendek per tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp204.530 juta meningkat Rp9.905 juta atau 5,03% dari liabilitas jangka pendek per tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan utang bank yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp13.276 juta.

Liabilitas Jangka Panjang per tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp169.542 juta yang mengalami peningkatan Rp47.383 juta atau 38,79% dari Liabilitas Jangka Panjang per tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan ini disebabkan penarikan utang bank jangka panjang.


Liabilitas Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp194.725 juta. meningkat Rp190.820 juta atau 4.886,98% dari liabilitas jangka pendek per tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan utang bank yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp 97.875 juta sebagai akibat terkonsolidasinya utang bank PT Talenta Bumi ke dalam laporan keuangan Perseroan.

Liabilitas Jangka Panjang per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp122.160 juta yang mengalami peningkatan Rp121.491 juta atau 18.178,95% dari Liabilitas Jangka Panjang per tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini disebabkan terkonsolidasinya liabiltias PT Talenta Bumi ke dalam laporan keuangan Perseroan dan refinancing utang oleh PT Talenta Bumi.


Liabilitas Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp3.905 juta, meningkat Rp2.800 juta atau 253,50% dari liabilitas jangka pendek per tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya utang lain-lain – pihak berelasi sebesar Rp3.000 juta

Liabilitas Jangka Panjang per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp668 juta yang mengalami peningkatan Rp340 juta atau 103,33% dari Liabilitas Jangka Panjang per tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

j. Perkembangan Ekuitas (dalam jutaan Rupiah)


2019 2018 2017 2016EKUITASModal sahamModal dasar - 4.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 0,001 per saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 5.500 saham dengan nilai nominal Rp 0,1 per saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.Modal ditempatkan dan disetor - 1.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 5.500 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

100.000 100.000 550 550

Pinjaman wajib konversi 274.000 274.000 - -Saldo laba 220.023 202.589 7.300 4.157 Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk 594.023 576.589 7.850 4.707Kepentingan Nonpengendali 4.939 4.789 2 -JUMLAH EKUITAS 598.962 581.378 7.852 4.707

26


Jumlah Ekuitas per tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp598.962 juta, mengalami peningkatan Rp17.534 juta atau 3,02% dari jumlah ekuitas per tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan saldo laba sebesar Rp17.434 juta yang berasal dari perolehan laba komprehensif.


Jumlah Ekuitas per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp581.378 juta, mengalami peningkatan Rp573.526 juta atau 7.303,90% dari jumlah ekuitas per tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan penerbitan Pinjaman Wajib Konversi sebesar Rp274 juta.


Jumlah Ekuitas per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp7.852 juta. mengalami peningkatan Rp3.146 juta atau 66,83% dari jumlah ekuitas per tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan perolehan penghasilan komprehensif sebesar Rp3.144 juta.

k. Likuiditas

Menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo, dihitung dengan membagi aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Pada tahun yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 rasio likuiditas Perseroan berturut-turut adalah sebagai berikut 1,12x, 0,68x. 1,76x dan 5,34x.

Sumber likuiditas internal terutama diperoleh dari kegiatan usaha dan kegiatan operasional Perseroan dan entitas anak. Sumber likuiditas ekternal terutama diperoleh melalui pinjaman pihak ketiga.

Sampai dengan saat ini hampir seluruh sumber likuiditas yang material telah digunakan. Sampai dengan saat ini tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan sampai saat ini berkeyakinan bahwa modal kerja yang dibutuhkan telah mencukupi, dalam hal terdapat tambahan modal kerja yang diperlukan Perseroan akan memenuhinya melalui pendanaan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan pinjaman pihak ketiga.

Arus Kas

Tabel berikut menyajikan ikhtisar arus kas Perseroan (dalam jutaan Rupiah)

Laporan Arus Kas 30 Juni 31 Desember

2019 2018 2018 2017 2016

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi 64.553 3.683 138.891 4.719 (62)Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (38.353) (345.308) (403.728) (5.108) (16)Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan 51.505 365.553 309.049 2.859 (2)

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS 77.705 23.928 44.212 2.470 (79)KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 46.923 2.712 2.711 242 321 KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 124.628 26.640 46.923 2.712 242

27

a. Perkembangan Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi mencapai Rp64.553 juta pada tahun yang berakhir pada 30 Juni 2019, dimana penerimaan kas terbesar yang berasal dari pelanggan sebesar Rp170.137 juta juta diimbangi pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar Rp69.937 juta.

Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi mencapai Rp138.891 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, dimana penerimaan kas terbesar yang berasal dari pelanggan sebesar Rp238.546 juta juta diimbangi pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar Rp94.541 juta.

Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi mencapai Rp4.719 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, dimana penerimaan kas terbesar yang berasal dari pelanggan sebesar Rp27.571 juta juta diimbangi pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar Rp21.419 juta.

Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi yaitu sebesar Rp62 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, dimana penerimaan kas terbesar yang berasal dari pelanggan sebesar Rp12.115 juta juta lebih kecil daripada pembayaran kepada pemasok dan lainnya sebesar Rp11.384 juta dan pembayaran-pembayaran lainnya.

b. Perkembangan Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi mencapai Rp38.353 juta pada tahun yang berakhir pada 30 Juni 2019, dimana arus kas keluar digunakan untuk uang muka pembelian aset sebesar Rp32.485 juta.

Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan sebesar Rp403.728 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dimana arus kas keluar digunakan untuk akuisisi entitas anak sebesar Rp346.222 juta.

Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan sebesar Rp5.108 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dimana arus kas keluar digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp5.113 juta.

Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan sebesar Rp16 juta pada pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dimana arus kas keluar digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp17 juta.

c. Perkembangan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan yaitu sebesar Rp51.505 juta pada tahun yang berakhir pada 30 Juni 2019, dimana perolehan terbesar berasal dari penerimaan utang bank jangka panjang sebesar Rp110.000 juta.

Kas Bersih yang Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan Perseroan yaitu sebesar Rp309.049 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, dimana perolehan kas terbesar berasal dari penerbitan pinjaman wajib konversi sebesar Rp274.000 juta.

Kas Bersih yang Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan Perseroan yaitu sebesar Rp2.859 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, dimana perolehan kas terbesar berasal dari kenaikan utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp3.000 juta.

Kas Bersih yang Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan sebesar Rp2 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, yang merupakan pembayaran beban keuangan.

28

Segmen Operasi

Perseroan memiliki 4 (empat) segmen yang dilaporkan meliputi penyewaan alat berat, pertambangan dan jasa pengelolaan pelabuhan :

(dalam jutaan Rupiah)30 Juni 2019

Sewa Alat

Berat

Fasilitas Penunjang

PertambanganPertambangan

Jasa Pengelolaan Pelabuhan

Eliminasi Konsolidasian

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain KonsolidasianPendapatan usaha

Pendapatan usaha segmen 7.066 164.119 - - (7.066) 164.119Hasil segmen

Laba kotor segmen 7.066 40.457 - - 315 47.839Laba (rugi) usaha (503) 34.559 (31) (204) 7.382 34.136Pendapatan (beban) lain-lain – bersih 18.023 401 - - (28.389) (9.964)

Laba (rugi) sebelum pajak 17.519 34.961 (31) (204) (21.008) 24.171Manfaat (beban) pajak – bersih 153 (6.086) (5) - - (5.937)Penghasilan (beban) komprehensif lain setelah pajak (905) (449) - - 445 (909)Laba (rugi) sebelum kepentingan nonpengendali atas laba bersih entitas anak 17.518 18.199 47 (125) (17.560) 18.080Kepentingan nonpengendali - - - - 154 154Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif 17.518 18.199 47 (125) (18.314) 17.324

Laporan Posisi Keuangan KonsolidasianAsetAset segmen* 460.972 857.749 2.535 2.360 (362.843) 960.774LiabilitasLiabilitas segmen** 14.732 339.679 0 0 (8.113) 346.279

*) tidak termasuk aset pajak tangguhan, pajak dibayar dimuka dan tagihan restitusi pajak**) tidak termasuk utang pajak dan liabilitas pajak tangguhan

(dalam jutaan Rupiah)31 Desember 2018

Sewa Alat

Berat

Fasilitas Penunjang




Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain KonsolidasianPendapatan usaha

Pendapatan usaha segmen 21.408 282.979 - - (8.993) 295.395Hasil segmen

Laba kotor segmen 12.350 110.313 - - 316 122.979Laba (rugi) usaha (2.330) 101.736 (18) (18) 13.521 103.898Pendapatan (beban) lain-lain – bersih (83) (17.803) 0 0 141.532 123.645Laba (rugi) sebelum pajak (2.414) 83.933 (18) (18) 155.053 227.544Manfaat (beban) pajak – bersih 423 (23.314) - - - (22.891)Penghasilan (beban) komprehensif lain setelah pajak (1.586) 185 - - - (1.401)Laba (rugi) sebelum kepentingan nonpengendali atas laba bersih entitas anak

(3.576) 60.804 (18) (18) 146.948 204.140

Kepentingan nonpengendali - - - - 512 512Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif (3.576) 60.804 (18) (18) 146.060 203.252

29

31 Desember 2018Sewa Alat

Berat

Fasilitas Penunjang




Laporan Posisi Keuangan KonsolidasianAsetAset segmen* 386.436 779.142 2.500 2.500 (280.079) 890.499LiabilitasLiabilitas segmen** 16.238 271.073 19 19 (2.583) 284.766

*) tidak termasuk aset pajak tangguhan, pajak dibayar dimuka dan tagihan restitusi pajak**) tidak termasuk utang pajak dan liabilitas pajak tangguhan

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, Perseroan tidak menyajikan informasi segmen karena operasi Perseroan hanya berkaitan dengan penyewaan alat berat.

4. Manajemen Risiko

Program manajemen risiko Perseroan dan Entitas Anak secara keseluruhan difokuskan untuk meminimalkan dampak yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak melalui langkah-langkah:

a. Risiko sebagai perusahaan induk

Perseroan sebelum memutuskan berinvestasi dalam bentuk proyek atau penyertaan dalam perusahaan lain, selalu didahului oleh proses studi yang mendalam, dengan mempertimbangkan risiko dan kesesuaian bisnis (visi, misi, dan strategi usaha) dan kemampuan Perseroan.

b. Risiko siklus batubara

Di masa yang akan datang, Perseroan berupaya untuk mendapatkan kontrak jangka panjang, atau kontrak berdasarkan waktu dengan minimum tonase tertentu, guna memperoleh kepastian pendapatan yang lebih baik.

c. Risiko likuiditas

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

d. Risiko sumber daya manusia

Guna menekan risiko kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan menerapkan sistem kompensasi yang menarik, jenjang karir bagi karyawan berprestasi, pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas dan kemampuan individu karyawan, pemberian fasilitas kesehatan yang layak dan lain-lain. e. Risiko tuntutan hukum

Menerapkan standar operasional yang tinggi, melakukan review berkala atas kegiatan operasional Perseroan, termasuk dampak yang mungkin ditimbulkan dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, guna menghindari tuntutan akibat kegiatan operasional Persseroan. Selain itu, Perseroan juga selalu melakukan review mendalam atas setiap perjanjian/transaksi yang menurut Perseroan memiliki dampak material serta selalu berusaha untuk memenuhi seluruh komitmen yang telah dituangkan dalam Perjanjian atau Kontrak tersebut.

30

f. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga Perseroan dan Entitas Anak timbul dari pinjaman jangka panjang. Pinjaman yang diterima dengan suku bunga mengambang mengakibatkan timbulnya risiko suku bunga arus kas terhadap Grup. Pinjaman yang diterima dengan suku bunga tetap mengakibatkan timbulnya risiko suku bunga nilai wajar terhadap Grup

g. Risiko Kredit

Risiko kredit timbul dari kas dan bank maupun risiko kredit yang timbul dari piutang yang belum dibayar dan transaksi yang mengikat. Perseroan dan Entitas Anak bertanggung jawab mengelola dan menganalisa risiko kredit pelanggan baru sebelum persyaratan pembayaran dan distribusi ditawarkan Tidak ada limit kredit yang dilampaui selama periode pelaporan dan manajemen tidak mengharapkan kerugian dari kegagalan pihak-pihak dalam melunasi utangnya.

h. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya. Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

5. Belanja Modal

Secara historis, belanja modal Perseroan mewakili tambahan aset tetap pada tahun terkait. Pada tahun yang berakhir pada 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 belanja modal Perseroan terutama dibiayai melalui hasil operasional, utang bank dan liabilitas sewa pembiayaan. Tabel di bawah ini menyajikan rincian belanja modal historis Perseroan:


Keterangan31 Desember

2018 2017 2016Pemilikan Langsung

Tanah 157.590 - - Bangunan 25.696 - - Infrastruktur 560.598 - - Mesin dan alat berat 127.930 - - Kendaraan 25.326 5,354 17 Peralatan 3.140 - - Perabotan dan perlengkapan 4.226 - -

Kendaraan sewaan 60.425 - - Aset dalam pembangunan 20.599 - - Total 985.530 5.354 17

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki perikatan kontrak yang nilainya material dengan pihak lain terkait dengan rencana belanja modal yang telah diungkapkan di atas ini.

6. Jumlah Pinjaman yang Masih Terutang

Entitas anak Perseroan, PT Talenta Bumi, memiliki pinjaman yang masih terutang pada tanggal laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2018 dengan masa jatuh tempo sebagai berikut:


31

KeteranganJatuh tempo sejak 31 Desember 2018

Kurang dari 1 tahun

1 sampai 2 tahun

3 sampai 5 tahun

Lebih dari 5 tahun Jumlah

Utang Bank 97.875 98.512 - - 196.387Liabilitas sewa pembiayaan 15.275 5.469 - - 20.745Jumlah 164.084 103.981 - - 268.065

Jaminan atas pinjaman tersebut telah diungkapkan pada Bab III: Pernyataan Utang.

Kejadian atau transaksi yang luar biasa (extraordinary item).

Seperti dalam kegiatan usaha lain umumnya, Perseroan dapat melaksanakan beberapa transaksi yang bukan merupakan kegiatan operasional normal atau memilki kemungkinan terjadi secara periodik yang cukup kecil, yang apabila terjadi dapat menyebabkan perubahan signifikan terhadap kinerja keuangan dan usaha Perseroan. Kondisi tersebut umum terjadi apabila Perseroan terlibat transaksi yang berhubungan dengan aktivitas ekspansi usaha seperti: penggabungan usaha, peleburan, konsolidasi atau pelepasan unit usaha maupun aset tetap yang bernilai material, aktivitas pendanaan seperti perolehan dana modal dari instrumen hutang maupun ekuitas, dimana dampak dari transaksi tersebut dapat mempengaruhi kondisi keuangan secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat.

Di bulan Juni 2018 lalu, Perseroan telah melakukan akuisisi atas saham-saham PT Talenta Bumi yang berdampak terhadap signifikan terhadap pendapatan konsolidasi Perseroan, di sisi lain, pendanaan atas akuisisi tersebut diperoleh melalui penerbitan MCB (instrumen setara ekuitas) yang membuat posisi ekuitas dan struktur permodalan Perseroan semakin baik. Transaksi sebagaimana disebutkan mungkin tidak akan terjadi secara berulang setiap tahunnya, dan apabila hal ini terjadi, maka akan berdampak material terhadap kinerja dan prospek usaha Perseroan ke depannya.

32

VI. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sebelum melakukan investasi pada saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, para calon investor diharapkan untuk menyadari bahwa investasi dalam saham mengandung sejumlah risiko baik risiko eksternal maupun internal. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya. Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO PERSEROAN SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK

Sebagai perusahaan induk, saat ini seluruh kegiatan usaha Perseroan dilakukan oleh Entitas Anak sehingga menyebabkan risiko ketergantungan terhadap kinerja dan prospek usaha dari Entitas Anak. Menurunnya kinerja usaha Entitas Anak akan berdampak secara langsung dan material terhadap kinerja usaha Perseroan.

B. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PERSEROAN YANG BEROPERASI SAAT INI KHUSUSNYA PT TALENTA BUMI

1. Risiko Siklus Harga Batubara

Hasil operasi Entitas Anak secara tidak langsung tergantung pada penjualan batubara oleh harga jual batubara didasari atau dipengaruhi oleh harga batubara global, yang memiliki kecenderungan untuk selalu berubah-ubah dan dapat berfluktuasi naik atau turun. Pasar batubara dunia juga sangat sensitif terhadap perubahan tingkat produksi penambangan batubara, pola permintaan serta konsumsi batubara dari industri pembangkit tenaga listrik serta industri lainnya dimana batubara digunakan sebagai bahan bakar utama, dan perubahan dalam ekonomi dunia.

Pola konsumsi batubara pada industri pembangkit tenaga listrik dan industri lainnya dimana batubara merupakan bahan bakar utama, dipengaruhi oleh permintaan terhadap produk mereka, peraturan-peraturan di bidang lingkungan dan peraturan pemerintah lainnya, perkembangan teknologi, dan ketersediaan pasokan dari pesaing produsen batubara lainnya, serta ketersediaan bahan bakar alternatif. Semua faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan dampak yang cukup besar terhadap harga penjualan batubara.

Harga batubara akan dipengaruhi oleh penilaian pasar terhadap manfaat ekonomis, teknis, dan lingkungan dari penggunaan batubara terhadap pencemaran lingkungan.

Apabila terjadi penurunan harga batubara dunia secara cukup material akan berdampak secara tidak langsung terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan dan Entitas Anak.

33

2. Risiko Kondisi Cuaca, Bencana Alam dan Kecelakaan

Kondisi cuaca memilki pengaruh yang signifikan dalam proses produksi pertambangan. Intensitas hujan dan frekuensi hujan, terutama pada musim hujan (November – Januari), akan meningkat sangat pesat. Apabila terjadi hujan lebat dan memilki frekuensi yang tinggi, kondisi tersebut akan mengakibatkan permukaan tanah menjadi licin, sulit diakses, bahkan dapat mengakibatkan banjir, sehingga akan menghambat operasi Perseroan dan Entitas Anak.

Kegiatan usaha Entitas Anak juga tidak luput dari kecelakaan dan bencana alam, termasuk risiko kebakaran, ledakan, tanah longsor, bahaya lingkungan, banjir, gempa bumi dan fenomena alam lainnya.

Meskipun percaya bahwa standar keselamatan di kegiatan usaha Entitas Anak sudah cukup baik, tetapi tidak dapat dipastikan bahwa tidak akan terjadi kecelakaan di masa mendatang. Di dalam wilayah operasional Entitas Anak, apabila para pihak lalai dalam menerapkan prosedur keselamatan pada saat melakukan aktivitasnya, kecelakaan dapat saja terjadi yang kemudian dapat menimbulkan cidera, hilangnya nyawa, atau kerusakan pada aset yang menyebabkan penangguhan operasi untuk jangka waktu yang tidak dapat dipastikan. Kecelakaan-kecelakaan tersebut tidak hanya membawa dampak yang merugikan dari segi reputasi, namun juga membawa dampak buruk secara material bagi kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak.

3. Risiko Kegiatan Usaha Entitas Anak tergantung pada kemampuannya untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui segala perijinan dan segala persetujuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku

Selain dari Ijin Usaha Pertambangan, Entitas Anak membutuhkan berbagai macam ijin dan persetujuan untuk menjalankan operasinya. Ijin dan persetujuan berdasarkan perundang-undangan dari Pemerintah dan peraturan dari Pemerintah Daerah diperlukan oleh Entitas Anak untuk melakukan usaha pertambangan dan usaha-usaha penunjangnya antara lain termasuk ijin yang berkaitan dengan kegiatan usaha, penambangan, pengangkutan, kepelabuhanan, penanaman modal, ketenagakerjaan, lingkungan, penggunaan lahan, dan ijin-ijin dan persetujuan baik pusat maupun daerah lainnya.

Entitas Anak memiliki kewajiban untuk memperbarui ijin dan persetujuan yang dimilikinya apabila masa berlakunya telah habis, termasuk mendapatkan ijin-ijin dan persetujuan-persetujuan baru lainnya apabila diperlukan. Tidak ada kepastian bahwa Entitas Anak akan dapat memperoleh atau memperbarui ijin dan persetujuan yang dibutuhkan. Apabila Entitas Anak tidak dapat memperoleh atau memperbaharui ijin dan persetujuan yang dibutuhkan mereka untuk melakukan kegiatan usahanya, maka kegiatan usaha, hasil usaha, kondisi keuangan, dan prospek Entitas Anak akan terkena dampak yang merugikan secara material.

4. Risiko Kerusakan pada Aset Perseroan

Kegiatan pengangkutan hasil pertambangan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan Perseroan melalui Entitas Anak bergantung pada fasilitas jalan angkut, mesin dan peralatan, truk pengangkut batubara, fasilitas Crusher batubara dan pelabuhan beserta fasilitas infrastruktur pendukung lainnya.

Kerusakan, kegagalan, atau hambatan operasional pada aset Perseroan, termasuk fasilitas pendukung lainnya, baik yang dioperasikan atau kontraktor pertambangannya atau subkontraktor pertambangannya, dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerjausaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

5. Risiko Kelangkaan Sumber Daya Operasional

Sumber daya operasional dapat berupa tenaga kerja terutama pada Talenta Bumi, peralatan, bahan bakar, dan logistik. Kelangkaan sumber daya ini dapat diakibatkan oleh terhambatnya akses menuju daerah operasi. Kelangkaan sumber daya operasional dapat meningkatkan biaya operasional Perseroan dan Entitas Anak atau dapat menghambat operasional Perseroan dan Entitas Anak. Hal tersebut dapat menurunkan profitabilitas Perseroan dan Entitas Anak.

34

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Domestik dan Global, Sosial dan Politik yang Mempengaruhi Permintaan Jasa Perseroan

Perlambatan ekonomi global saat ini tengah berlangsung, dimana terjadi pelemahan output/hasil produksi, menurunnya permintaan dan harga komoditas utama, serta penurunan harga barang konsumsi baik pada Negara-negara maju dan berkembang. Hal tersebut akan sangat mempengaruhi permintaan atas jasa pengangkutan batubara Perseroan, dimana pelanggan utama Perseroan merupakan Perusahaan Pertambangan batubara. Selain itu perubahan kestabilan ekonomi, sosial dan politik, juga dapat mempengaruhikelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan pelanggan Perseroan. Apabila kondisi ekonomi, sosial, dan politik terus bergejolak, akan memberikan sentimen negatif bagi para pelaku bisnis dan investor, sehingga dapat berdampak pada kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

2. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya dapat memberikan pengaruh terhadap Operasional perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan.Sebagai contoh, penerapan kebijakan yang mengatur soal Pembatasan Ekspor Batubara melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/MENDAG/PER/7/2014. Dengan adanya pembatasan tersebut dapat mempengaruhi kinerja Perseroan yang memiliki porsi penjualan ekspor lebih besar dibandingkan domestik.

Selain itu kebijakan Pemerintah juga ada yang memberikan pengaruh tidak langsung, seperti kebijakan di bidang kelistrikan, dimana proyek 35.000MW yang dicanangkan Pemerintah akan memprioritaskan penciptakan nilai tambah dari produk low rank coal dimana salah satunya adalah dengan memanfaatkan batubara tersebut sebagai bahan bakar langsung pada PLTU mulut tambang.

3. Risiko Tuntutan Atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan pengangkutan hasil pertambangan, terdapat risiko Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban dalam kontrak atau adanya tuntutan terkait kegiatan operasional Perseroan. Selain itu terdapat pula risiko dimana kegiatan area operasi Perseroan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, seperti pencemaran, gangguan lingkungan, dan aktivitas bagi warga sekitar. Apabila hal tersebut terjadi, Perseroan memiliki risiko atas tuntutan atau gugatan hukum dari pihak ketiga yang merasa dirugikan baik disengaja ataupun tidak disengaja oleh Perseroan terkait kegiatan operasionalnya.

Apabila hal tersebut terjadi, maka dapat menggangu kelancaran operasional Perseroan dan apabila terdapat gugatan materi dapat berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Perdagangan Saham Perseroan di Bursa

Mengingat jumlah saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini tidak terlalu besar maka terdapat kemungkinan Perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia akan menjadi kurang aktif dan tidak likuid. 2. Harga Saham Dapat Sangat Berfluktuasi

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat mengalamifluktuasi. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, termasuk:- Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yangdiharapkan

oleh investor dan analis;- Perubahan rekomendasi analis atau persepsi terhadap Perseroan atau Indonesia;- Pengumuman aliansi strategis atau perusahaan patungan oleh Perseroan;

35

- Keterlibatan Perseroan dalam litigasi;- Perubahan dalam perekonomian, sosial, politik maupun kondisi pasar di Indonesia;- Fluktuasi harga pasar saham-saham secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia.

3. Perseroan Mungkin tidak Dapat Membagikan Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen bergantung pada kinerjakeuangan dan operasional Perseroan serta keberhasilan implementasi strategi untuk tumbuh di masa depan yang mencakup faktor-faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, kondisi perekonomian secara umum, permintaan atas jasa, dan faktor-faktor tertentu lainnya yang terdapat pada industri atau proyek tertentu yang dikerjakan oleh Perseroan, dimana sebagian besar berada di luar kendali Perseroan.

Perseroan tidak dapat menjamin dapat membagi dividen, atau bahwa Direksi dari Perseroan akan merekomendasi, atau Pemegang Saham akan menyetujui pembayaran dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA UTAMA DAN KEUANGAN PERSEROAN.

36

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 11 Oktober 2019 terhadap laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 serta periode 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Member of Moore Stephens), Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Idris Jono, dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0323. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan pendapat wajar tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Sudiarto Suwowo, dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0322.

37

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

PT Dana Brata Luhur Tbk (“Perseroan”) adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Dana Brata Luhur dengan akta pendiriannya sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 52 tanggal 26 Juni 2008, dibuat dihadapan Bonar Sihombing S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 2 tanggal 18 Desember 2008 dibuat di hadapan Hani Rusnawati S.H., Notaris di jakarta yang telah mendapat pengesahan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repbulik Indonesia melalui surat keputusannya No. AHU-29892.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 2 Juli 2009 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0038841.AH.01.09. Tahun 2009 Tanggal 2 Juli 2009. (“Akta Pendirian Perseroan”).

Tahun 2009 (Pendirian)

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) terbagi atas 500 (lima ribu lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000 (seratus ribu Rupiah).


: Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) terbagi atas 500 (lima ribu lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000 (seratus ribu Rupiah).

KeteranganNilai Nominal per Saham Rp100.000


Persentase(%)

Modal Dasar 500 50.000.000Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:1. Ali Utama 250 25.000.000 50,002. Petrus Odang Yusman 250 25.000.000 50,00Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 500 50.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam portepel 0 0

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 1 tanggal 2 September 2019 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) dengan Surat Keputusan No. AHU-0063349.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 2 September 2019, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0325039 tanggal 2 September 2019; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0325040 tanggal 2 September 2019, ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0157635.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 2 September 2019 (“Akta No. 1/2019”).

Struktur Permodalan pada saat Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Akta No.1/2019 susunan pemegang saham Perseroan adalah menjadi sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah), terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah);


: Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) terbagi atas 1.000.000.000 (satu miliar) saham dan masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah).

38



Persentase(%)


Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta No.1/2019 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang berusaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen, Perdagangan Besar, Konstuksi, dan Industri pengolahan.



Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, antara lain melakukan penyertaan modal dalam proyek dan/atau perusahaan infrastuktur.






39

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Riwayat Struktur Permodalan dan Pemegang Saham 3 (tiga) Tahun Terakhir

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir telah mengalami beberapa perubahan. Selain dari perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana akan dijelaskan dibawah ini, tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan atas Akta No. 1/2019.

Berikut adalah perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan :

Tahun 2018

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 162 tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0012138.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0212029 tertanggal 4 Juli 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0212028 tertanggal 4 Juni 2018 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0076767.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 65 tertanggal 14 Agustus 2018 dan Tambahan BNRI No. 12262 (“Akta No. 162/2018”) para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain:

a. peningkatkan modal dasar Perseroan dari semula dari semula sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah);

b. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp8.000.000.000 (delapan miliar Rupiah);

c. rekapitalisasi terhadap sebagian dari laba yang ditahan Perseroan atau senilai Rp7.450.000.000 (tujuh miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) yang akan ditempatkan menjadi peningkatan modal disetor dan ditempatkan oleh masing-masing pemegang saham dalam Perseroan secara proporsional;

d. penyertaan modal dari para pemegang saham yang berasal dari rekapitalisasi laba yang ditahan di atas, Perseroan akan menerbitkan 74.500 (tujuh puluh empat ribu lima ratus) saham dengan total nilai nominal Rp7.450.000.000 (tujuh miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah) yang akan diberikan kepada para pemegang saham secara proporsional dengan rincian sebagai berikut:(i) 44.700 (empat puluh empat ribu tujuh ratus) saham yang akan diambil bagian secara penuh

oleh Robert Priantono Bonosusatya.(ii) 14.900 (empat belas ribu sembilan ratus) saham yang akan diambil bagian secara penuh oleh

Roesbima Trisoera.(iii) 14.900 (empat belas ribu sembilan ratus) saham yang akan diambil bagian secara penuh oleh

Ade Mohamad Yusuf.

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) terbagi atas 300.000 (tiga ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).


: Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) saham dan masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).

40

KeteranganNilai Nominal per Saham Rp100.000 per saham


Persentase(%)

Modal Dasar 300.000 30.000.000.000Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:1. Robert Priantono Bonosusatya 48.000 4.800.000.000 60,002. Roesbima Trisoera 16.000 1.600.000.000 20,003. Ade Mohamad Yusuf 16.000 1.600.000.000 20,00Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 80.000 8.000.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam portepel 220.000 22.000.000.000

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 35 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0215947 tertanggal 25 Juni 2018 yang telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0082295.AH.01.11.Tahun 2018 tertanggal 25 Juli 2018 (“Akta No. 35/2018”) dan akta Pengambilalihan Saham No. 36 tertanggal 25 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“Akta Pengambilalihan Saham No. 36/2018”), para pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan dan penjualan saham milik Robert Priantono Bonosusatya di dalam Perseroan sebanyak 48.000 (empat puluh delapan ribu) kepada PT Prima Mineral Utama (“PMU).

Atas pengalihan saham sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan dan PMU telah mengumumkan rencana pengambilalihan pada surat kabar Harian Investor Daily tanggal 1 Maret 2018 dan 7 Juni 2018, susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) terbagi atas 300.000 (tiga ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).


: Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) saham dan masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).

KeteranganNilai Nominal per Saham Rp100.000,- per saham


Persentase(%)

Modal Dasar 300.000 30.000.000.000Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:1. PMU 48.000 4.800.000.000 60,002. Roesbima Trisoera 16.000 1.600.000.000 20,003. Ade Mohamad Yusuf 16.000 1.600.000.000 20,00Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 80.000 8.000.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam portepel 220.000 22.000.000.000

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 54 tertanggal 26 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0013108.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 27 Juni 2018 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0216346 tanggal 27 Juni 2018 yang keduanya telah didaftarkan dalam Perseroan No. AHU-0082875.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 27 Juni 2018; dan telah diumumkan dalam BNRI No. 65 tertanggal 14 Agustus 2018 dan Tambahan BNRI No. 12263/2018 (Akta No. 54/2018), para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain pemecahan nilai nominal saham (stock split) dan peningkatkan modal Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).


: Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) terbagi atas 1.000.000.000 (satu miliar) saham dan masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).

41

KeteranganNilai Nominal per Saham Rp100,- per saham


Persentase(%)

Modal Dasar 4.000.000.000 400.000.000.000Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:1. Roesbima Trisoera 42.189.030 4.218.903.000 4,222. Ade Mohamad Yusuf 36.120.960 3.612.096.000 3,613. PMU 665.312.890 66.531.289.000 66,534. Abdul Hariz Fanny Irhan 14.052.365 1.405.236.500 1,415. Ardian Trisura 14.052.365 1.405.236.500 1,416. Petrus Odang Yusman 5.269.635 526.963.500 0,537. Ali Utama 7.106.025 710.602.500 0,718. Yongky Sutanto 25.030.770 2.503.077.000 2,519. Jimmy Budhijanto 22.435.875 2.243.587.500 2,2410. Yongky Wijaya 19.242.155 1.924.215.500 1,9211. Ceri Wibisono 5.509.165 550.916.500 0,5512. Hendy Narindra Dewantoro 4.111.915 411.191.500 0,4113. PT Trans Coalindo 57.220.800 5.722.080.000 5,7214. PT Andhika Raya Semesta 67.367.510 6.736.751.000 6,7415. Rudy Setia Laksmana 3.744.635 374.463.500 0,3716. R. Harry Zulnardy 3.744.635 374.463.500 0,3717. Rino Oestara 7.489.270 748.927.000 0,75Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 1.000.000.000 100.000.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam portepel 3.000.000.000 300.000.000.000

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 16 tertanggal 4 April 2019 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0018546.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 4 April 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0056063.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 4 April 2019, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH-01.03-0187442 tertanggal 4 April 2019 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0056063.AH.01.11.Tahun 2019 tertanggal 4 April 2019 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0817466 tertanggal April 2019 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0056063.AH.01.11.TAHUN.2019 tertanggal 4 April 2019 (“Akta No. 16/2019”), para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain untuk mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, dimana turut mengubah ketentuan Pasal 4 Modal Perseroan, sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut

Modal Dasar : Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).


: Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) terbagi atas 1.000.000.000 (satu miliar) saham dan masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).

42



Persentase(%)


Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 157 tanggal 30 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0061683.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 30 Agustus 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0155077.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0323576 tanggal 30 Agustus 2019 yang dibuat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0155077.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019 (“Akta No. 157/2019”), para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain:

a. membatalkan persetujuan Para Pemegang Saham perseroan atas rencana Penawaran Umum Perseroan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 3 April 2019 yang telah dinyatakan dalam Akta No. 16/2019;

b. perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas terbuka (Tbk) menjadi Perseroan Terbatas tertutup, mengingat (i) hingga tanggal Keputusan Pemegang Saham ini ditandatangani oleh Para Pemegang Saham, Perseroan tidak mendapatkan pernyataan efektif atas Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perseroan dan (ii) dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. menyetujui perubahan secara menyeluruh anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

43

dimana perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada poin (c) di atas turut merubah ketentuanPasal 4 Modal Perseroan, sehingga susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:



Persentase(%)


Riwayat struktur permodalan dan perubahannya termasuk susunan pemegang saham Perseroan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

3. Perizinan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu sebagai berikut :

Perizinan Korporasi

a) Surat Keterangan Domisili Perusahaan (“SKDP”)

Perseroan telah mendapatkan Surat Keterangan Domisili No. 742/27.1BU.1/31.74.07.1006/-071.562/e/2018 tanggal 24 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Senayan, yang menerangkan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Dana Brata LuhurAlamat : Treasury Tower Lantai 15 Unit H SCBD Lot 28, Jalan Jendral Sudirman

Kv. 52-53 RT.005/RW.003 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan

Masa Berlaku : 24 September 2023

44

b) Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”)

Perseroan telah memiliki TDP untuk sebagaimana ternyata dari TDP dengan No. 1558/AC.3.7/31.74/1.824.27/e/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang antara lain menjelaskan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Dana Brata LuhurAlamat Kantor : Treasury Tower Lantai 15 Unit H SCBD Lot 28, Jalan Jendral Sudirman

Kv. 52-53 RT.005/RW.003.Penanggung Jawab : Roesbima Trisoera Kegiatan Usaha Pokok : Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDINo. KBLI : 46610Masa Berlaku : 22 Oktober 2023

Perizinan Kegiatan Usaha

a) Surat Izin Usaha Perdangan

Perseroan telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) Besar No. 1756/AC.1.7/31/74/-1.824.27/e/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang menerangkan, antara lain, sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Dana Brata LuhurAlamat : Treasury Tower Lantai 15 Unit H SCBD Lot 28, Jalan Jendral Sudirman

Kv. 52-53 RT.005/RW.003Kelembagaan : Penyalur/Distributor, Ekspor ImporKBLI : 4661 - Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas, dan

Produk YBDI – Hasil Tambang (Batubara)4659 - Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan lainnya

– Alat Teknik/Mekanik/Elektrikal/Alat/Konstuksi/ Mesin- mesin dan Suku Cadangnya

Masa Berlaku : -

b) Perizinan dari OSS

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maka melalui Penyelenggara OSS, Perseroan telah memperoleh peizinan sebagai berikut:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Perseroan telah memperoleh NIB dengan nomor 9120206802323 yang ditetapkan pada 22 Agustus 2019 dan menerangkan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Dana Brata LuhurAlamat : Treasury Tower Lantai 15 Unit H SCBD Lot 28, Jl. Jendral

Sudirman Kav. 52-53, RT.005, RW.003, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta

Nama KBLI : Industri Produk Dari Batu Bara, Penyiapan Lahan, Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

45

Kode KBLI : 19100, 46610, 70209Jenis API : Angka Pengenal Importir Umum (API-U)Status Penanaman Modal : PMDN

NIB tersebut juga mengatur ketentuan sebagai berikut:a. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha

dan berlaku selama menjalankan kegiata usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.b. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal Berusaha yang sekaligus merupakan

pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.c. OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin

komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.d. NIB atas Perseroan terbatas dibekukan apabila dalam kurun waktu paling lama 1 (satu)

tahun tidak menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesusai KBLI 2017 melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM

e. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

2. SIUP- OSS

Perseroan telah memperoleh SIUP yang terintegrasi dengan sistem OSS dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Dana Brata LuhurAlamat : Treasury Tower Lantai 15 Unit H SCBD Lot 28, Jl. Jendral

Sudirman Kav. 52-53, RT.005, RW.003, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta

Nama KBLI : Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi

Barang/ Jasa Dagangan : Hasil tambang (batu bara), aktivitas Konsultasi manajemen lainnya

Kode KBLI : 70209, 46610Status Penanaman Modal : PMDN

3. Surat Izin Usaha Industri (OSS)

Nama Perusahaan : PT Dana Brata LuhurAlamat Perusahaan dan Lokasi Usaha

: Treasury Tower Lantai 15 Unit H SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, RT.005, RW.003, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta

Nama KBLI : Industri Produk Dari Batu BaraKode KBLI : 19100

4. Izin Komersial atau Operasional

Nama Perusahaan : PT Dana Brata LuhurAlamat Perusahaan dan Lokasi Usaha

: Treasury Tower Lantai 15 Unit H SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, RT.005, RW.003, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta

Nama KBLI : Penyiapan LahanKode KBLI : 19100,46610, 70209

46

Perizinan Perpajakan

Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagai berikut :

a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP untuk Kantor Perseroan adalah 02.742.141.1-019.000 yang terdaftar sejak tanggal 26 Agustus 2008 yang beralamat di Treasury Tower Lantai 15 Unit H SCBD Lot 28, Jalan Jendral Sudirman Kv. 52-53 RT.005/RW.003 Senayan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

b) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)

Perseroan telah menerima SPPKP Perseroan oleh penerbit Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru satu berdasarkan S-484PKP/WPJ.30/KP.0103/2018 tanggal 17 Oktober 2018.

c) Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Perseroan telah menerima SKT Perseroan oleh penerbit Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru satu berdasarkan S-1697KT/WPJ.30/KP.0103/2018 tanggal 13 Oktober 2018.

Perizinan Ketenagakerjaan

a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

BPJS KetenagakerjaanPerseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah dibuktikan dengan Bukti Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan NIB 9120206802323 yang dikeluarkan oleh Sistem OSS tertanggal 22 Agustus 2019.

Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk periode-periode sebagai berikut:

(i) Juni 2019

Untuk pekerja Perseroan sebesar Rp28.847.988 (dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan Rupiah), berdasarkan bukti pembayaran dari Bank BCA tertanggal 15 Juli 2019.

(ii) Juli 2019

Untuk pekerja Perseroan sebesar Rp28.986.588 (dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah), berdasarkan bukti pembayaran dari Bank BCA tertanggal 25 Juli 2019.

(iii) Agustus 2019

Untuk pekerja Perseroan sebesar Rp28.986.588 (dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah), berdasarkan bukti pembayaran dari Bank BCA tertanggal 26 Agustus 2019.

47

BPJS KesehatanPerseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan yang telah dibuktikan dengan Bukti Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan NIB 9120206802323 yang dikeluarkan oleh Sistem OSS tertanggal 22 Agustus 2019.

Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk periode-periode sebagai berikut:

(i) Juni 2019

Untuk pekerja Perseroan sebesar Rp680.000 (enam ratus delapan puluh ribu Rupiah), berdasarkan bukti pembayaran dari Bank BNI tertanggal 25 Juni 2019.

(ii) Juli 2019

Untuk pekerja Perseroan sebesar Rp680.000 (enam ratus delapan puluh ribu Rupiah), berdasarkan bukti pembayaran dari Bank BNI tertanggal 23 Juli 2019.

(iii) Agustus 2019

Untuk pekerja Perseroan sebesar Rp680.000 (enam ratus delapan puluh ribu Rupiah), berdasarkan bukti pembayaran dari Bank BNI tertanggal 12 Agustus 2019.

b. Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLTK)

Perseroan mempunyai WLTK untuk kantor pusat Perseroan dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Dana Brata Luhur Alamat : Treasury Tower Lantai 15 Unit H SCBD Lot 28, Jalan Jendral

Sudirman Kv. 52-53 RT.005/RW.003Nomor Pendaftaran : 12190.46610.20181026.0-011Jumlah Karyawan : 4 Orang Kewajiban Pendaftaran Kembali : 6 November 2020

c. Upah Minimum

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan upah minimum, berikut adalah daftar upah minimum yang berlaku di kota/kabupaten/provinsi dimana Perseroan melakukan kegiatan usaha :

Daerah Upah Minimum Dasar HukumDKI Jakarta Rp3.940.973,96. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus DKI Jakarta

Nomor 114 Tahun 2018 Berdasarkan bukti pembayaran gaji (payroll) tertanggal 27 Desember 2018, Perseroan telah melakukan pembayaran upah karyawan Perseroan sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku di DKI Jakarta, dengan upah terkecil sebesar Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus Ribu Rupiah)

48

d. Peraturan Perusahaan

Sehubungan dengan kewajiban untuk memiliki Peraturan Perusahaan Perseroan, berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) mengatur sebagai berikut:

WLTK Perseroan yang diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan hanya memiliki 4 (empat) orang karyawan sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Ketenagakerjaan.

e. Tenaga Kerja Asing

Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing dan oleh karenanya tidak terdapat perizinan dan/atau dokumen yang terkait dengan tenaga kerja asing yang perlu dimiliki atau dipenuhi oleh Perseroan.

f. Program Dana Pensiun

Perseroan tidak mengadakan program dana pensiun.

4. Perjanjian-perjanjian Penting Dengan Terafiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah bekerja sama dengan pihak afiliasi Perseroan sebagai berikut:

- Perjanjian Jasa Manajemen tertanggal 29 Juni 2018 sebagaimana diubah oleh Perubahan Perjanjian No. 1 tertanggal 29 Oktober 2018 (“Perjanjian Jasa Manajemen”)

Para Pihak : 1. Perseroan; dan 2. PT Talenta Bumi (“PT TB”)

(Perseroan, dan PT TB untuk selanjutnya, disebut secara bersama-sama sebagai “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”)

Dasar Perjanjian : 1. PT TB adalah perusahaan yang bergerak dan melakukan kegiatan usaha dalam jasa pelabuhan khusus batubara di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.

2. Perseroan merupakan perusahaan induk dan pihak pengendali dari PT TB bertindak sebagai perusahaan induk strategis (strategic holding company) dalam melakukan pengaturan kepada entitas anak untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam jangka panjang. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan memberikan bantuan jasa advis manajemen perusahaan kepada PT TB dalam rangka menunjang dan meningkatkan kegiatan usaha jasa pelabuhan khusus batubara di Indonesia.

Jangka Waktu : Para Pihak sepakat bahwa, kecuali apabila diperpanjang oleh Pihak PT TB secara tertulis, jangka waktu pelaksanaan Lingkup Pekerjaan berlaku untuk 5 (lima) tahun.

Lingkup Pekerjaan : PT TB dengan ini menunjuk Perseroan dan Perseroan menerima dan mengakui penunjukan tersebut untuk memberikan jasa advis manajemen perusahaan dalam rangka menunjang dan meningkatkan kegiatan usaha PT TB sebagai perusahaan jasa pelabuhan batubara ternama di Indonesia (“Lingkup Pekerjaan”).

49

Biaya-biaya : 1. Biaya Jasa untuk pengapalan mulai bulan November 2018 adalah Rp.1.500,00 (Seribu Lima Ratus Rupiah) Per Metrik Ton batubara diatas barge di pelabuhan PT TB, Kalimantan Selatan Indonesia. Biaya Jasa akan ditinjau setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan kesepakatan bersama para pihak.

2. Perhitungan Biaya Jasa ini akan diperhitungkan setiap bulannya pada akhir bulan takwim berdasarkan laporan total volume batubara yang dimuat ke atas tongkang dalam metrik ton (MTon) yang dikeluarkan oleh PT TB kepada Perseroan.

3. Biaya Jasa akan di bayarkan oleh PT TB dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah penerbitan invoice oleh Perseroan.

4. Para Pihak sepakat bahwa Biaya Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan akan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku.

Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

: Perjanjian ini akan merujuk dan berlaku sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

Semua kontroversi atau klaim yang timbul antara Para Pihak dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau transaksi-transaksi yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, atau pelanggaran terhadapnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada seluruh pertanyaan yang terkait dengan interpretasi, pelaksanaan, keabsahan, keberlakuan dan pengakhiran dari hak-hak atau kewajiban-kewajiban Pihak mana pun, akan diselesaikan apabila dimungkinkan. Dalam hal sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai oleh Para Pihak, maka sengketa tersebut akan diselesaikan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di DKI Jakarta.

- Perjanjian Sewa Menyewa No. 061/TB-DBL/PSW/IX/2018 tertanggal 31 Agustus 2018 (“Perjanjian Sewa Gedung”)

Para Pihak : 1. PT Talenta Bumi (“PT TB”) ; dan2. Perseroan

(Perseroan, dan PT TB untuk selanjutnya, disebut secara bersama-sama sebagai “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”)

Objek Perjanjian : PT TB dan Perseroan sepakat melakukan perjanjian sewa menyewa Ruangan Kantor yang terletak di Treasury Tower Lantai 15 Suite H, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

Jangka Waktu : Sewa menyewa ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) terhitung sejak tanggal 1 September 2018 dan akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023, jangka waktu terswebut atas persetujuan kedua belah pihak dapat diperpanjang lagi dengan pemberitahuan 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian sewa menyewa ini berakhir, dengan memakai syarat-syarat dan harga sewa yang akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

Harga Sewa : Rp. 60.000.000 (enam puluh juta Rupiah) exlude PPN, per bulan.

PPN yang melekat dalam perjanjian ini dibebankan kepada Perseroan dan atas pembayaran kepada PT TB dipotong pajak penghasilan.

50

Pengakhiran : Jikalau persewaan ini berakhir, maka Perseroan wajib menyerahkan kembali Ruangan Kantor tersebut diatas dalam keadaan baik serta kosong dari penghuni, sehingga PT TB dapat menguasai dan menggunakan kembali Ruangan Kantor tersebut tanpa mendapat gangguan dan rintangan dari Pihak manapun juga.

Dalam hal Perseroan tidak dan/atau belum dapat mengosongkan Ruangan Kantor tersebut serta menyerahkan kepada PT TB, maka untuk tiap-tiap hari kelambatan penyerahan dari bangunan tersebut Perseroan dikenakan denda ganti rugi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) yang wajib dibayar Perseroan kepada PT TB secara tunai dan sekaligus lunas.

5. Perjanjian Penting dengan pihak ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

a. Perjanjian Novasi tertanggal 15 April 2019 (Perjanjian Novasi)

Para Pihak : 1. Steadfast Project Management Sdn Bhd (“Pemberi Pengalihan”); 2. Calden Investments Limited (“Penerima Pengalihan”),3. Perseroan sebagai Debitur

(Pemberi Pengalihan, Penerima Pengalihan, dan Debitur selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri sebagai “Pihak”).

Dasar Perjanjian : 1. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Terkonversi Wajib antara Pemberi Pengalihan, Penerima Pengalihan, HOCH VENTURES PTE LTD, suatu perusahaan yang didirikan di Singapura yang beralamat terdaftar di 230 Orchard Road #10-230, Faber House, Singapore, 238854, dalam hal ini diwakili oleh Lim Oi Wah, warga negara Malaysia, pemegang Paspor Nomor A35746353, yang beralamat di 1-26-1, Menara Bangkok Bank, 105 Jalan Ampang, Kuala Lumpur 50450, Malaysia, dan Debitur tertanggal 25 Juni 2018 (“Perjanjian PTW”) Pemberi Pengalihan memiliki hak atas pinjaman terkonversi wajib Debitur sebesar Rp51.529.589.000 (lima puluh satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah).

2. Pemberi Pengalihan ingin menovasikan, mengalihkan dan memindahkan hak, hak milik, manfaat dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian PTW kepada Penerima Pengalihan dan Penerima Pengalihan telah setuju untuk menerima pengalihan dan pemindahan tersebut dari Pemberi Pengalihan dan dibebaskan dari setiap dan semua kewajiban berdasarkan Perjanjian PTW dan Debitur telah menyetujui perjanjian atau pengaturan tersebut; dan

3. Perjanjian ini menguraikan kesepakatan bersama Para Pihak yang terkait dengan pengalihan hak, hak milik, kepentingan, manfaat dan kewajiban berdasarkan Perjanjian PTW oleh Pemberi Pengalihan kepada Penerima Pengalihan.

51

Ketentuan Perjanjian Novasi

: 1. Pemberi Pengalihan dengan ini menovasikan, mengalihkan dan memindahkan kepada Penerima Pengalihan semua hak, hak milik, manfaat dan kewajiban Pemberi Pengalihan berdasarkan Perjanjian PTW, dan setiap perubahan dan/atau pernyataan kembalinya, dan Penerima Pengalihan setuju untuk menerima pengalihan dan pemindahann tersebut dari Pemberi Pengalihan.

2. Penerima Pengalihan setuju untuk menjalankan hak-hak Pemberi Pengalihan dalam Perjanjian PTW dan terikat dengan ketentuan-ketentuannya dengan cara apa pun seolah-olah Penerima Pengalihan merupakan pihak awal dalam Perjanjian tersebut sebagai pengganti Pemberi Pengalihan.

3. Debitur dengan ini menyetujui, menandatangani dan mengakui bahwa Pemberi Pengalihan menovasikan, mengalihkan dan memindahkan kepada Penerima Pengalihan semua hak, hak milik, manfaat dan kewajiban Pemberi Pengalihan berdasarkan Perjanjian PTW, termasuk tetapi tidak terbatas pada mengalihkan masing-masing hak Pemberi Pengalihan atas pinjaman terkonversi wajib Debitur sebesar: Rp51.529.589.000 (lima puluh miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) untuk SPM), kepada Penerima Pengalihan dan Penerima Pengalihan telah setuju untuk menerima pengalihan tersebut dari Pemberi Pengalihan, berdasarkan Perjanjian ini.

4. Para Pihak dengan ini menyepakati bahwa setelah menandatangani Perjanjian ini, Pemberi Pengalihan tidak lagi menjadi suatu pihak dalam Perjanjian PTW dan karenanya tidak langi memiliki hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian PTW.

Hukum yang Berlaku : Perjanjian ini diatur berdasarkan dan ditafsirkan dan diinterpretasikan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

b. Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Mandatory Convertible Loan tertanggal 25 Juni 2018 (Amendment and Restatement of the Mandatory Convertible Loan dated 15 Mei 2019) sebagaimana terakhir diubah oleh Addendum atas Perjanjian MCL tertanggal 26 Agustus 2019 (Perjanjian MCL)

Para Pihak : 1. Calden Investments Limited (“Investor I”); dan2. Hoch Ventures Pte Ltd (“Investor II”),

(Investor I dan Investor II, untuk selanjutnya, disebut secara bersama-sama sebagai “Para Investor”) dan

3. Perseroan sebagai penerima pinjaman (“Penerima Pinjaman”)

(Perseroan, dan Para Investor untuk selanjutnya, disebut secara bersama-sama sebagai “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”)

52

Dasar Perjanjian : 1. Pada tanggal Perjanjian ini, Penerima Pinjaman adalah suatu perusahaan yang didirikan sebagaimana mestinya di Republik Indonesia di mana 1.000.000.000 (satu miliar) saham telah ditempatkan dan disetor penuh. Penerima Pinjaman seluruhnya dimiliki oleh para pemegang saham

(selanjutnya, masing-masing disebut sebagai “Pemegang Saham” dan secara bersama-sama sebagai “Para Pemegang Saham”).

2. Berdasarkan Perjanjian Novasi, Steadfast Project Management Sdn Bhd sebagai pemberi pengalihan (“Pemberi Pengalihan”) telah menovasikan, mengalihkan dan memindahkan kepada Investor 1 semua hak, hak milik, manfaat dan kewajiban Pemberi Pengalihan berdasarkan Perjanjian Pendahuluan, termasuk tetapi tidak terbatas pada mengalihkan hak-hak Pemberi Pengalihan atas pinjaman terkonversi wajib Penerima Pinjaman sebesar: Rp51.529.589.000 (lima puluh satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah), kepada Investor 1 dan Investor 1 telah setuju untuk menerima pengalihan tersebut dari Pemberi Pengalihan, dan pengalihan tersebut telah disetujui dan diakui oleh Penerima Pinjaman (“Perjanjian Novasi”)

3. Oleh karena itu, Para Pihak bermaksud mengubah dan menyatakan kembali ketentuan-ketentuan Perjanjian Pendahuluan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Perubahan ini agar sesuai dengan pengalihan di atas berdasarkan Perjanjian Novasi.

4. Setelah berlakunya Perjanjian Perubahan ini, Perjanjian Perubahan ini menggantikan semua perjanjian lisan dan tertulis sebelumnya di antara Para Pihak, Para Pemegang Saham dan Para Pemberi Pengalihan berdasarkan Perjanjian Pendahuluan.

5. Perjanjian Perubahan ini mengubah, menyatakan kembali, dan menggantikan seluruh Perjanjian Pendahuluan dan Perjanjian Pendahuluan tidak akan lagi berlaku dan berkekuatan.

Pinjaman : 1. Jumlah sebesar Rp274.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) telah dibayarkan kepada Penerima Pinjaman.

2. Penerima Pinjaman dengan ini menyatakan dan mengakui, di mana pengakuan tersebut berlaku sejak tanggal Perjanjian ini, bahwa Penerima Pinjaman telah menerima dan meminjam dari Para Investor dan dengan demikian berutang secara hukum dan moral kepada Para Investor atas jumlah sebagai berikut:

Nama Investor Jumlah dalam RupiahCalden Investments Limited 156.993.481.000

Hoch Ventures Pte Ltd 117.006.519.000Jumlah 274.000.000.000

Tujuan dan Penggunaan Dana Hasil Pinjaman

: Para Pihak dalam Perjanjian ini sepakat, dan Penerima Pinjaman dengan ini bersepakat dengan Para Investor, bahwa Penerima Pinjaman dapat menggunakan dana Pinjaman untuk kebutuhan modal kerja, belanja modal (capital expenditures), kegiatan investasi maupun akuisisi oleh Penerima Pinjaman. Penerima Pinjaman tidak boleh menggunakan Fasilitas Pinjaman untuk pelunasan pinjaman atau uang pinjaman oleh Para Pemegang Saham atau pihak lain yang memiliki hubungan istimewa dengannya, atau tujuan lain apa pun

53

Jangka Waktu dan Konversi Pinjaman

: 1. Jangka waktu Pinjaman (“Jangka Waktu”) dimulai dari tanggal Perjanjian ini sampai dengan konversi Pinjaman berdasarkan Pasal ini.

2. Penerima Pinjaman tidak boleh melunasi lebih cepat setiap bagian dari Fasilitas Pinjaman kecuali apabila disepakati lain secara tertulis di antara Para Pihak. Pelunasan Pinjaman harus dilakukan dengan konversi Jumlah Pokok menjadi saham biasa yang baru yang disetor penuh (“Saham Baru”).

3. Setelah Pencatatan berhasil, Para Pihak menyepakati sebagai berikut:

a. pada proses pencatatan, setelah penerbitan pemberitahuan konversi (“Pemberitahuan Konversi”) dalam lampiran Perjanjian ini oleh David Pang/Calden Investments Limited sebagai perwakilan Para Investor, kepada Penerima Pinjaman yang akan disampaikan kepada Penerima Pinjaman dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pencatatan selambat-lambatnya, jumlah pokok akan dikonversi menjadi 250.000.000 Saham Baru dalam modal saham Penerima Pinjaman yang ditempatkan dan disetor, dengan ketentuan bahwa Saham Baru yang dimiliki oleh Para Investor akan mewakili 20% (dua puluh persen) dari saham baru setelah Pencatatan berhasil dengan tunduk kepada efek dilusi dari saham baru tambahan (“Konversi”).

b. setelah konversi berhasil, setiap hak Para Investor yang terkait dengan jumlah pokok termasuk setiap atau semua biaya, ongkos, pengeluaran, dan uang lainnya, yang mungkin harus dibayar oleh Penerima Pinjaman terkait dengan Pinjaman, akan dibatalkan dan dilepaskan, dan sebagai imbalan dan sebagai ganti atasnya, Penerima Pinjaman akan menjatahkan dan menerbitkan kepada Para Investor terkait sejumlah saham baru yang dihitung sesuai dengan Pasal ini, yang diberikan sebagai disetor penuh untuk kepentingan Para Investor.

c. Saham baru yang dijatahkan dan diterbitkan setelah Konversi akan, yang berlaku mulai dari Konversi, tunduk kepada semua ketentuan Anggaran Dasar Penerima Pinjaman dan memiliki peringkat penuh atas semua hal yang menjadi haknya, termasuk dividen yang dinyatakan atau direkomenasikan terkait dengan Saham yang ada saat itu, hak atau pembagian lainnya, tanggal catatan atasnya adalah pada atau setelah Konversi dan (tunduk kepada sebagaimana disebutkan sebelumnya) akan memiliki peringkat yang setara dalam semua aspek dengan Saham yang ada saat itu. Untuk Pasal ini, ‘Tanggal Catatan’ adalah, terkait dengan dividen, hak, penjatahan atau pembagian lainnya, tanggal ketika para pemegang saham harus didaftarkan dalam daftar anggota Penerima Pinjaman untuk berpartisipasi dalam dividen, hak, penjatahan, atau pembagian lainnya.

d. Penerima Pinjaman akan, sesegera mungkin, tetapi dalam hal apa pun selambat-lambatnya dua (2) Hari Kerja setelah Konversi, menjatahkan dan menerbitkan jumlah terkait saham baru kepada Para Investor (atau pihak yang ditunjuk olehnya) dan menyetorkan saham baru ke dalam sub-rekening efek sebagaimana yang mungkin diperintahkan oleh Para Investor. Penerima Pinjaman akan menanggung semua pengeluaran yang timbul atas Konversi atau sebagai akibatnya harus dibayar atas penjatahan dan pendaftaran saham baru untuk kepentingan Para Investor.

54

4. Dalam hal Persetujuan Pencatatan tidak diberikan sampai 30 Juni 2020, Jumlah pokok akan dikonversi menjadi saham baru oleh Para Investor, menjadi saham baru yang mewakili 35,01% (tiga puluh lima koma satu persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor pada Perusahaan setelah Perusahaan meningkatkan modalnya yang ditempatkan dan disetor. Para Investor akan memiliki saham sesuai dengan kontribusinya masing-masing pada Pinjaman tersebut.

5. Para Investor dapat memperpanjang jangka waktu perolehan persetujuan pencatatan Para Investor berdasarkan pemberitahuan tertulisnya kepada Penerima Pinjaman.

Peristiwa Wanprestasi : 1. Masing-masing dari kejadian berikut ini termasuk sebagai wanprestasi (“Peristiwa Wanprestasi”):

a. wanprestasi dalam aspek apa pun dilakukan oleh Penerima Pinjaman dalam pelaksanaan atau pemenuhan setiap janji, syarat atau ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Perubahan ini dan di pihaknya untuk dilaksanakan atau dipenuhi, dan wanprestasi tersebut berlangsung selama jangka waktu tiga puluh (30) hari berikutnya setelah penyampaian oleh Para Investor kepada Penerima Pinjaman pemberitahuan yang mengharuskan kelalaian tersebut diperbaiki;

b. keputusan disahkan, atau penetapan pengadilan di yurisdiksi berwenang dibuat untuk winding-up atau pembubaran Penerima Pinjaman;

c. pembebanan mengambil alih penguasaan, atau kurator ditunjuk atas seluruh atau suatu bagian penting dari aset atau usaha Penerima Pinjaman;

d. perintah sita, eksekusi atau penyitaan sebelum putusan ditetapkan atau ditegakkan atas atau dikeluarkan terhadap seluruh atau suatu bagian penting dari harta Penerima Pinjaman dan tidak dilepaskan dalam waktu 30 hari dari penetapannya;

e. proses hukum telah dimulai terhadap Penerima Pinjaman berdasarkan undang-undang kepailitan, reorganisasi atau insolvensi yang berlaku dan proses hukum tersebut tidak dilepaskan atau ditangguhkan dalam jangka waktu enam puluh (60) hari; dan

f. suatu langkah diambil oleh orang untuk penunjukan likuidator (termasuk likuidator sementara), kurator, pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan, trustee, administrator, agen atau petugas serupa atas Penerima Pinjaman atau atas semua atau suatu bagian dari aset Penerima Pinjaman.

2. Dalam hal terjadinya suatu Peristiwa Wanprestasi, Para Pihak harus terlebih dahulu melakukan negosiasi dengan iktikad baik untuk menyelesaian Peristiwa Wanprestasi tersebut dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak terjadinya insiden tersebut atau dalam jangka waktu yang lebih lama sebagaimana disepakati oleh Para Pihak. Selanjutnya, jika Peristiwa Wanprestasi tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu tersebut, Para Investor dapat, melalui pemberitahuan tertulis kepada Penerima Pinjaman, menyatakan bahwa semua sisa saham yang tidak terkonversi yang berasal dari Jumlah Pokok, harus dikonversi menjadi Saham Baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konversi Jumlah Pokok menjadi Saham Baru oleh Para Investor tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari seluruh total modal disetor penuh sebelum Penawaran Umum Perdana Perseroan.

55

Durasi dan Pengakhiran : Perjanjian Perubahan ini akan berakhir dan tidak memiliki keberlakuan atau kekuatan lebih lanjut pada tanggal pencatatan Penerima Pinjaman, atau setelah Konversi penuh, atau dengan kesepakatan semua Pihak dalam Perjanjian ini secara tertulis, yang mana pun yang terjadi lebih awal.

Hukum yang Berlaku dan Penundukan Diri kepada Yurisdiksi

: 1. Perjanjian perubahan ini diatur berdasarkan dan ditafsirkan dalam semua aspek sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

2. Para Pihak sepakat bahwa jika setiap perbedaan pendapat, sengketa, konflik atau perselisihan timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian perubahan ini atau pelaksanaannya, termasuk tanpa pembatasan pada setiap sengketa mengenai keberadaan, keberlakuan, pengakhirannya atas hak atau kewajiban dari suatu Pihak, Para Pihak akan berupaya selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah satu Pihak menerima pemberitahuan dari Pihak yang lainnya tentang keberadaan sengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui penyelesaian damai di antara Para Pihak.

3. Untuk setiap sengketa yang tidak dapat diselesaikan atau kebuntuan yang timbul dari atau sehubungan dnegan Perjanjian Perubahan ini Para Pihak memiliki Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili hukum tetapnya.

6. Harta Kekayaan Perseroan

Harta Tidak Berwujud

6.1. Penempatan pada Perseroan Terbatas Lain

Perseroan melakukan penyertaan modal pada perseroan terbatas lain sebagai berikut :

(i) Talenta Bumi

Sebanyak 357.104.746 (tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus empat ribu tujuh ratus empat puluh enam) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) per lembar saham dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp357.104.746.000 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar seratus empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu Rupiah) dengan persentase kepemilikan saham Perseroan sebesar 99,15% (sembilan puluh sembilan koma satu lima persen), sebagaimana dibuktikan dengan Surat Saham Kolektif No. 1 terdaftar atas nama Perseroan dan Daftar Pemegang Saham PT Talenta Bumi.

(ii) Pelabuhan Talenta Bumi

2.499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per lembar saham dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp2.499.000.000 (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) dengan persentase kepemilikan saham Perseroan sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen), sebagaimana dibuktikan dengan Surat Saham Kolektif No. 1 terdaftar atas nama Perseroan dan Daftar Pemegang Saham PT Pelabuhan Talenta Bumi.

(iii) Talenta Bumi Energi

2.499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per lembar saham dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp2.499.000.000 (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) dengan persentase kepemilikan saham Perseroan sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen), sebagaimana dibuktikan dengan Surat Saham Kolektif No. 1 terdaftar atas nama Perseroan dan Daftar Pemegang Saham PT Talenta Bumi Energi.

56

Perseroan tidak memiliki harta kekayaan material selain daripada penyertaan Perseroan pada Entitas Anak Perseroan sebagaimana diungkapan di atas.

7. Asuransi

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, aset material yang Perseroan miliki adalah penyertaan Perseroan pada Entitas Anak Perseroan, oleh karena itu Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak yang material untuk diasuransikan.

Perseroan berkomitmen untuk mengasuransikan seluruh aset material Perseroan dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan, saat Perseroan memiliki aset material berupa berupa benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak dikemudian hari.

8. Struktur Kepemilikan Saham

Bagan dan tabel di bawah ini menggambarkan kelompok usaha dari Perseroan dan hubungan antar Perusahaan dalam kelompok usaha tersebut:

Keterangan:RT : Roesbima Trisoera YS : Yongky Sutanto YW : Yongky WijayaAM : Ade Mohamad Yusuf CW : Jimmy Budhijanto CW : Ceri WibisonoPMU : PT Prima Mineral Utama TRN : PT Trans Coalindo ARS : PT Andhika Raya SemestaAHF : Abdul Hariz Fanny Irhan AT : Ardian Trisura HN : Hendy Narindra DewantoroPOY : Petrus Odang Yusman RS : Rudy Setia Laksmana AU : Ali UtamaHZ : R. Harry Zulnardy RO : Rino Oestara BRM : PD Baramarta

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan adalah PT Prima Mineral Utama.

No. Nama Perusahaan Kegiatan Usaha Hubungan dengan Perseroan Status Operasional

1 PT Prima Mineral Utama Berusaha di bidang perdagangan Pemegang saham Perseroan Belum Beroperasi

2 PT Talenta Bumi Berusaha dalam bidang penyediaan jasa pengangkutan dan pelabuhan batubara

Entitas Anak dengan kepemilikan sebesar 99,15% Beroperasi

3 PT Talenta Bumi Energi Berusaha dalam bidang Perdagangan batubara.

Entitas Anak dengan kepemilikan sebesar 99,00% Belum Beroperasi

4 PT Pelabuhan Talenta Bumi Berusaha dalam bidang Jasa Pengolahan Pelabuhan batubara.

Entitas Anak dengan kepemilikan sebesar 99,00% Belum Beroperasi

57

9. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama Berbentuk Badan Hukum

PT PRIMA MINERAL UTAMA (“PMU”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

PMU didirkan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 15 tanggal 24 Agustus 2009, dibuat dihadapan Neneng Salmiah, SH., M.Hum Notaris di Jakarta dimana Akta tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor AHU-51347.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0069695.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 (“Akta 15/2009”).

Anggaran Dasar telah diubah dengan Akta yang terakhir dari PMU adalah Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 62 tertanggal 25 Juli 2018, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. AHU-0016356.AH.01.02.Tahun 2018 tertanggal 10 Agustus 2018 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0231473 tertanggal 10 Agustus 2018 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0104975.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 Agustus 2018 (“Akta No. 62/2018”)

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar PMU, maksud dan tujuan PMU adalah perdagangan, pertambangan dan jasa.

Struktur Modal, Para Pemegang Saham dan Komposisi Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 62/2018, struktur permodalan dan pemegang saham PMU adalah sebagai berikut:

KeteranganNilai Nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) per Saham


Persentase(%)

Modal Dasar 200.000.000 100.000.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh1. Roesbima Trisoera 26.719.716 13.359.858.000 20,082. Ade Mohamad Yusuf 22.876.608 11.438.304.000 17,193. Abdu Hariz Fanny Irhan 8.899.829 4.449.914.500 6,694. Ardian Trisura 8.899.829 4.449.914.500 6,695. Yongky Sutanto 15.852.826 7.926.413.000 11,916. Yongky Wijaya 12.186.699 6.093.349.500 9,167. Jimmy Budhijanto 14.209.387 7.104.693.500 10,688. Ceri Wibisnono 3.489.137 1.744.568.500 2,629. Ali Utama 4.500.485 2.250.242.500 3,3810. Hendy Narindra Dewantono 2.604.215 1.302.107.500 1,9611. Petrus Odang Yusman 3.337.435 1.668.717.500 2,5112. Rudi Setia Laksmana 2.371.603 1.185.801.500 1,7813. R. Harry Zuhandy 2.371.603 1.185.801.500 1,7814. Rino Oestara 4.743.206 2.371.603.000 3,56Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 133.062.578 66.531.289.000 100,00Jumlah Saham Dalam portepel 66.937.422 33.468.711.000

58

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 61 tertanggal 25 Juli 2018, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0225727 tertanggal 25 Juli 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0096425.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 25 Juli 2018, struktur pengurusan dari PMU adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Petrus Odang YusmanKomisaris : Ade Mohamad Yusuf

Direksi

Direktur Utama : Roesbima TrisoeraDirektur : Ali UtamaDirektur : Hendy Narindra Dewantoro

PT ANDHIKA RAYA SEMESTA (“ARS”)


ARS didirkan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 168 tanggal 27 Mei 2011, dibuat dihadapan Mala Mukti, SH., LL.M. Notaris di Jakarta dimana Akta tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor AHU-40479..AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 10 Agustus 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-006453.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 10 Agustus 2011 (“Akta No. 168/2011”).

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar ARS, maksud dan tujuan ARS adalah menjalankan kegiatan di bidang perdagangan, berusaha dalam bidang industri dan/atau manufaktur, pembangunan, angkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa, kecuali di bidang hukum dan pajak.


Berdasarkan Akta No. 168/2011, struktur permodalan dan pemegang saham ARS adalah sebagai berikut:

KeteranganNilai Nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per Saham


Persentase(%)

Modal Dasar 100 100.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh1. Brigitta Hadianto Imam Rahayoe 50 50.000.000 90,902. Adiwidya Imam Rahayu 5 5.000.000 9,10Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 55 55.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam portepel 45 45.000.000

59


Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 17 tertanggal 4 Mei 2016, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0052638 tertanggal 30 Mei 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066073.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016 (“Akta No. 17/2016”), struktur pengurusan dari ARS adalah sebagai berikut: adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Adiwidya Imam Rahayu

Direksi

Direktur : Brigitta Hadianto Imam Rahayo

PT TRANS COALINDO (“TC”)


TRN didirkan dengan nama PT Trans Coalindo Maritime berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 34 tanggal7 Desember 2005, dibuat dihadapan Linda Kenari, S.H., M.H., Notaris di Banjarmasin dimana Akta tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor W12-00085 HT.01.01.TH.2007 tanggal 28 Maret 2007 sebagaimana berganti nama menjadi PT Trans Coalindo berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 45 tertanggal 14 Juli 2009 dibuat dihadapan Linda Kenari, S.H., M.H., Notaris di Banjarmasin dimana Akta tersebut telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor AHU-3542.AH.01.02.Tahun.2009 tertanggal 28 Juli 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0047108.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 28 Juli 2009.

Anggaran Dasar telah diubah dengan Akta yang terakhir dari TC adalah Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 88 tanggal 30 November 2018, dibuat dihadapan Linda Kenari, S.H., M.H., Notaris di Banjarmasin (“Anggaran Dasar TC”)

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Anggaran Dasar TC, maksud dan tujuan TC adalah menjalankan kegiatan di bidang pertambangan dan penggalian.


Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS No. 65 tertanggal 8 Mei 2019, dibuat di hadapan Yan Armin, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0245257 tertanggal 14 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0076354.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019 (“Akta No. 65/2019”), struktur permodalan dan pemegang saham TC adalah sebagai berikut:

KeteranganNilai Nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per Saham


Persentase(%)

Modal Dasar 250 250.000.000Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh1. Ceri Wibisono 200 200.000.000 80,002. Shadrina Dennaya 50 50.000.000 20,00Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 250 250.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam portepel - -

60


Berdasarkan Akta No. 65/2019, struktur pengurusan dari TRN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Shadrina Dennaya

Direksi

Direktur : Ceri Wibisono

10. Pengawasan Dan Pengurusan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 59 tanggal 10 September 2019, dibuat di hadapan Jose Dima, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0329417 tertanggal 10 September 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0165482.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 10 September 2019 (“Akta No. 59/2019”), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Roesbima TrisoeraKomisaris : Emily BonosusatyaKomisaris Independen : Samsul Hidayat

Direksi

Direktur Utama : Dian HeryandiDirektur : Hendy Narindra Dewantoro

Berikut dibawah ini adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Dewan Komisaris

Roesbima TrisoeraKomisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 55 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin di Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1990 dan memperoleh gelar Master of Business & Administration dari Regis University, Denver, Colorado, Amerika Serikat.

Beliau merupakan pemilik sekaligus pendiri PT Kadya Caraka Mulia dan PT Dasa Eka Jasatama (konsesi tambang batubara) pada tahun 1994. Pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2003 menjabat sebagai Direktur pada PT Kadya Caraka Mulia. Di tahun 1996 – 2003 menjabat sebagai Direktur pada PT Dasa Eka Jasatama. Di tahun 2008, beliau merupakan salah satu pemegang saham PT Talenta Bumi sekaligus pendiri. Sampai dengan sekarang menjabat sebagai Komisaris PT Garda Usaha Abadi dan PT Pelayanan Fortuna Nusantara Megajaya sejak tahun 2010. Sejak tahun 2001 – 2010 menjabat sebagai Direktur pada PT TTI Trans Global. Beliau menjabat sebagai Komisaris pada PT Talenta Bumi pada tahun 2011 sampai dengan sekarang.

61

Emily BonosusatyaKomisaris


Memperoleh gelar Sarjana Business Administration, Finance pada tahun 201 dari Los Angeles, CA.

Memulai karir sebagai Managing Director di PT Robust Buana Tunggal pada tahun 2016 sampai 2019. Kemudian bergabung dengan Investment Team pada Northstar Group (Private Equity Company) sejak Agustus 2019 sampai dengan sekarang. Mulai menjabat sebagai Komisaris di Perseroan di bulan September 2019.

Samsul HidayatKomisaris Independen


Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Negeri Jambi, Jakarta pada tahun 1991 dan pada tahun 1999 memperoleh Master Business Administration (Finance), Cleveland State University, Ohio – USA.

Mulai bekerja di Badan Pengawas Pasar Modal sejak tahun 1993. Pada tahun 1999 – 2002 menjadi Kepala Sub. Bagian Rencana Kerja dan Laporan di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Di tahun 2001 sampai dengan dengan 2002 menjadi Kepala Sub. Bagian Keterbukaan Usaha Dasar dan Farmasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Kemudian di tahun 2002 – 2004 menjadi Kepala Sub Bagian Keterbukaan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik. Pada tahun 2004 – 2006 menjadi Kepala Sub. Bagian Keterbukaan Penyidikan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Rill, di tahun 2006 – 2012 menjadi Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Efek Biro Transaksi dan Lembaga Efek. Di tahun 2012 – 2015 beliau menjabat sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa di PT Bursa Efek Indonesia. Kemudian di tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 beliau menjabat sebagai Direktur Penilaian Perusahaan di PT Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2018 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT Sentral Mitra Informatika Tbk. Sejak tahun 2019 menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Indonesian Tobacco Tbk.

DireksiDian HeryandiDirektur Utama


Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin pada tahun 1998.

Beliau mengawali karier sebagai Chemical Analyst pada Food Technology Development Center di Institut Pertanian, Bogor pada tahun 1980 – 1982. Di tahun 1982 menjabat sebagai Chemical Analyst pada PT Frieche Vlag Indonesia. Di tahun 1982 – 1988 menjabat sebagai Coal Analyst pada PT Rio Tinto Indonesia. Di tahun 1988 – 1993 menjabat sebagai Coal Preparation Plant pada PT Kaltim Prima Coal. Di tahun 1993 – 1995 menjabat sebagai Operation Superintendent pada PT Fajar Bumi Sakti. Menjabat sebagai General Manager di tahun 1995 – 2000 pada PT Kadya Caraka Mulia, Kalimantan Selatan, di tahun 2000 – 2006 pada PT Dasa Eka Jasatama, di tahun 2005 sampai dengan sekarang pada PT Prima Multi Andalguna. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang.

62

Hendy NarindraDirektur


Memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri, Institut Teknologi Jakarta pada tahun 1992.

Mengawali karir sebagai Equity Sales pada PT Asian Development Securities di tahun 1994 – 1995. Menjabat sebagai Finance Manager pada PT Arthayasa Karya Bina Caraka di tahun 1995 – 2001. Di tahun 2001 – 2005 menjabat sebagai Equity Sales Manager pada PT CIMB Securities. Di tahun 2005 – 2014 menjabat sebagai General Manager pada PT Metalindo Bumi Raya. Menjabat sebagai Legal Head PT Talenta Bumi sejak 2014 – 2018. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2008 sampai dengan sekarang.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja Dewan Komisaris dan Direksi setelah masa kerja berakhir.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan POJK No. 33/2014”), termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Dewan Komisaris dan Direksi tidak menerima uang jasa atas kehadiran mereka dalam rapat-rapat Direksi maupun Dewan Komisaris.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Emiten.

11. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, beretika, sehingga perlu penyelarasan etika usaha dan etika kerja dengan Visi dan Misi Perseroan serta Panduan Pelaksanaan GCG.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki komitmen yang tinggi dan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Perseroan memandang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau GCG (Good Corporate Governance) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder.)

Dalam penerapannya, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, disiplin, dan kewajaran dikedepankan, demi peningkatan dan citra Perusahaan. GCG dilengkapi code of conduct yang berisi etika usaha dan etika kerja bagi pimpinan, karyawan dan stakeholder lainnya.

63

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris Independen, dan 1 (satu) orang Komisaris. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan Peraturan Pencatatan BEI No. I. A, yaitu Memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota Dewan Komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum Pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Komisaris Independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat.

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi.

2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat minimum sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan perincian sebagai berikut :

NAMA JABATAN FREKUENSI RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN

Roesbima Trisoera Komisaris Utama 1/1Emily Bonosusatya Komisaris 1/1Samsul Hidayat Komisaris Independen 1/1

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Dewan Komisaris Perseroan baru mengadakan 1 (satu) kali Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi karena baru diangkat pada bulan September 2019, dengan perincian sebagai berikut :


Roesbima Trisoera Komisaris Utama 1/1Emily Bonosusatya Komisaris 1/1Samsul Hidayat Komisaris Independen 1/1Dian Heryandi Direktur Utama 1/1Hendy Narindra Direktur 1/1

Direksi

Perseroan memiliki seorang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur, dimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, dimana Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan Direktur. Apabila dikemudian hari diangkat lebih dari 2 (dua) orang anggota Direksi maka yang lainnya diangkat sebagai Direktur.

64

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Rapat anggota Direksi sejak efektif menjabat dilaksanakan 1 (satu) kali setiap bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Direksi dengan perincian sebagai berikut:


Dian Heryandi Direktur Utama 1/1Hendy Narindra Direktur 1/1

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan.

Remunerasi

Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Direksi dan ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan.

Jumlah gaji dan tunjangan Direksi Perseroan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, secara keseluruhan masing-masing berjumlah sebesar Rp340.000.000,-, Rp19.965.000,-, Rp11.000.000,-.

Jumlah gaji dan tunjangan Komisaris Perseroan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, secara keseluruhan masing-masing sebesar Rp90.000.000-, dan nihil di tahun 2017 dan 2016.

Sekretaris Perseroan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 036/DBL-DIR/IX/2019 tertanggal 3 September 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah mengangkat AYU YUSMAN sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, terhitung sejak tanggal 2 September 2019 untuk masa tugas sampai dengan tanggal 2 September 2020.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan–ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum.

2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;

4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan

pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;

65

6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;

7. Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan;8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan

Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perusahaan : District 8, SCBD Treasury Tower Lt. 15 H Jl. Jend. Sudirman Lot 28, Kav. 52-53 SCBDTelepon : 021 – 5010 6300Faksmili : 021 – 5010 6299

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 034/DBL-KOM/IX/2019 tanggal 3 September 2019 tentang Pengangkatan Komite dan Anggota Komite Audit, Perseroan telah memiliki Komite Audit dengan anggota sebagai berikut:

Ketua Komite Audit : Samsul HidayatAnggota Komite Audit : Andi SudhanaAnggota Komite Audit : Danar Wihandoyo

Perseroan juga telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 3 September 2019 sebagai acuan Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“POJK 55/2015”).

Komite ini nantinya bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta menidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan

keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan kegiatan Perseroan.d. Melakukan penelaahan/penilaianatas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan

mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;e. Melakukan penelahaan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan

yang berkaitan dengan Perseroan;f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan; g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan

Akuntan Publik;h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan

Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan

Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh

Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan

l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

66

Unit Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan No. 035/DBL-DIR/IX/2019 tertanggal 3 September 2019 tentang Pengangkatan Anggota Unit Audit Internal Perseroan, Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal sebagai berikut:

Ketua Unit Audit Internal : Rizky Hartawan

Unit Audit Internal nantinya bertugas yang antara lain meliputi:

- Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan, khususnya Komite Audit Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen resiko agar sesuai dengan kebijakan Perseroan.

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan Perseroan.- Mengkaji independensi, efisiensi dan efektifitas semua fungsi manajemen dalam Perseroan.- Menilai efektifitas system pengendalian internal, termasuk kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur,

pedoman, dan limit-limit yang telah ditetapkan. - Menilai sistem pelaporan serta mengkaji atas keakuratan dan ketetapan waktu penyampaian

laporan kepada manajemen.- Menilai kelayakan dan kewajaran pedoman dan perlakukan akuntansi yang digunakan dan menguji

ketaatan terhadap kebijakan dan pedoman akuntansi yang telah ditetapkan.- Menyelenggarakan Audit Internal secara efektif dengan melakukan current audit, regular audit,

maupun special audit. Pelaksanaan Audit Internal tersebut harus didukung oleh Auditor yang independen, kompeten dan professional.

- Melaporkan hasil temuan pemeriksaan secara langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan (melalui Komite Audit Perseroan).

- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.

- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa disemua tingkat manajemen.

- Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.

- Bekerjasama dengan Komite Audit Perseroan.- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukan.- Melakukan investigasi apabila terjadi indikasi penipuan, penggelapan dan indikasi-indikasi lainnya

yang merugikan Perseroan.- Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal wajib mematuhi peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 033/DBL-KOM/IX/2019 tertanggal 3 September 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi dengan anggota sebagai berikut: Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi : Samsul HidayatAnggota Komite Nominasi dan Remunerasi : Roesbima TrisoeraAnggota Komite Nominasi dan Remunerasi : Emily Bonosusatya

Perseroan juga telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 24 April 2019 sebagai acuan Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

67

Dalam menjalankan fungsinya nanti, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

a. Tugas 1) Terkait Fungsi Nominasi

a. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penentuan:i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;ii. Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses nominasi anggota Direksi dan/

atau Dewan Komisaris Perseroan;iii. Kebijakan evaluasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; daniv. Program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris

Perseroan;b. Memberikan usulan mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada

Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan;c. Menentukan kriteria untuk diimplementasikan dalam mengindentifikasi para calon,

memeriksa dan menyetujui calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, dan dalam melakukan hal tersebut Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan akan menerapkan prinsip bahwa setiap calon mampu dan layak untuk jabatan kedudukan yang bersangkutan dan merupakan calon yang memenuhi syarat untuk posisi atau kedudukan tersebut dengan pengalaman, kemampuan dan faktor-faktor relevan lainnya;

d. Menjalankan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi sebagaimana dimaksud di atas.

2) Terkait Fungsi Renumerasia. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi serta evaluasi terhadap kesesuaian

dengan pelaksanaan kebijakan remunerasi dari waktu ke waktu.b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan

besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS Perseroan.

c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kerangka kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan yang sebelumnya telah disetujui oleh Direksi. Rekomendasi tersebut (jika ada) selanjutnya akan disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.

d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

e. Komite wajib menjalankan prosedur remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan sebagai berikut:i. Menyusun struktur remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif dan tunjangan yang

bersifat tetap dan variabel;ii. Menyusun kebijakan atas struktur remunerasi; daniii. Menyusun besaran atas struktur remunerasi.

f. Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sebagaimana yang dimaksud di atas harus memiliki kelayakan, kepatutan, serta tolok ukur yang wajar dengan mempertimbangkan:i. Remunerasi yang berlaku dalam sektor industri kegiatan usaha Perseroan dari waktu

ke waktu;ii. Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban keuangan Perseroan;iii. Prestasi kerja individual anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;iv. Kinerja, tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan/atau

Direksi Perseroan; danv. Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek atau panjang yang sesuai dengan

strategi Perseroan.vi. Keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap dan variatif dengan memperhatikan

kelayakan dan keseluruhan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

g. Komite dapat mempertimbangkan masukan dari anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris lainnya terkait kebijakan yang akan direkomendasikan.

h. Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite minimal 1 kali dalam setahun.

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

68

3) Benturan Kepentingan. Dalam hal Ketua dan/atau Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan memiliki

benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari usulan tersebut.

b. Tanggung Jawab1) Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris

Perseroan.2) Pertanggungjawaban Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan disampaikan kepada

Dewan Komisaris Perseroan dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:a. Laporan hasil rapat (risalah rapat);b. Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan triwulanan Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan;c. Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan; dand. Laporan hasil kunjungan lapangan yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan,

evaluasi, analisa, kesimpulan dan saran, jika ada.3) Ketua dan/atau Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang masih, atau

yang sudah tidak lagi menjabat, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

4) Ketua dan/atau Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk kepentingan pribadi.

5) Ketua dan/atau Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya wajib mentaati ketentuan peraturan yang berlaku dan COBP Perseroan serta dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

Pembahasan terkait rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah menyusun secara lengkap kriteria nominasi dan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility)

Perseroan berkomitmen dalam melaksanakan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) untuk memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Perseroan menyadari akan pentingnya keseimbangan antara ruang publik, perusahaan, dan masyarakat lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, bahagia lahir batin untuk seluruh masyarakat.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh perseroan sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diantaranya:• Bidang Pendidikan, memberikan bantuan gaji/honor bagi guru-guru dan batuan operasional

madrasah yang ada disekitar wilayah operasi;• Bidang Keagamaan, memberikan bantuan operasional untuk mushala dan masjid, melakukan

renovasi berdasarkan permintaan dan memberikan bantuan untuk acara-acara keagamaan seperti buka puasa bersama, bantuan hewan qurban dan pemberian paket lebaran;

• Bidang Kesehatan, bekerjasama dengan puskesmas maupun polindes dalam pengadaan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar;

• Bidang Tenaga Kerja, membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat sekitar daerah operasional kami untuk bergabung sebagi karyawan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk tenaga kerja non skill kami berikan kesempatan untuk membuat kelompok-kelompok kerja yang diketuai oleh ketua RT atau kepala desa untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di área operasi yang tidak membutuhkan keahlian khusus, seperti pembersihan hover, pembersihan area pelabuhan, jaga malam alat berat, flagman diperlintasan, moring dan lain-lain;

69

• Bidang Infrastruktur, perusahaan melakukan perbaikan ruas jalan kampung, pengadaan tandon penampungan air bersih dan sumur bor, perbaikan jembatan dan infrastruktur lainnya;

• Bidang UKM, melakukan kerjasama dengan koperasi-koperasi yang ada disekitar wilayah operasi dalam bidang suplai material yang dibutuhkan, pengadaan pupuk bersubsidi bagi petani dan dibentuknya kelompok tani yang akan dibimbing oleh dinas pertanian daerah untuk meningkatkan mutu kerja dan hasil pertanian. Dalam pelaksanaanya disesuaikan dengan kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat yang melibatkan tokoh masyarakat, kepala desa dan camat di wilayah operasional perusahaan dan dilaporkan ke kecamatan baik secara lisan maupun tertulis secara berkala. Selain itu juga dikembangkan usaha peternakan-peternakan seperti peternakan ayam pedaging, ayam petelur, bebek petelur, peternakan ikan lele, peternakan kambing dan lain-lain.

12. Keterangan Singkat Tentang Entitas Anak

Perseroan memiliki 3 (tiga) Entitas Anak berbentuk badan hukum sebagai berikut :

PT TALENTA BUMI (TB)

PENDIRIAN DAN KEGIATAN USAHA

TB adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, yang telah didirikan secara sah, serta dijalankan berdasarkan peraturan perundangundangan Negara Republik Indonesia, utamanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). TB didirikan dengan nama PT Talenta Bumi berdasarkan Akta No. 14 tertanggal 21 Oktober 2004 sebagaimana diubah dengan Akta Pengubahan No. 40 tanggal 26 November 2004, keduanya dibuat dihadapan Sukawaty Sumadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) melalui surat keputusannya No. C-27005HT.01.TH.2005 tertanggal 29 September 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 57 tertanggal 17 Juli 2007 dan Tambahan BNRI No. 7197 (“Akta Pendirian TB”)

Menurut Pasal 3 Anggaran Dasar TB sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham TB No. 69 tertanggal 11 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-17124.AH.01.02.Tahun 2013 tertanggal 3 April 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029226.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 serta diumumkan dalam BNRI No. 72 tertanggal 6 September 2013 serta Tambahan BNRI No. 90698/2013 (“Akta No. 69/2013”), maksud dan tujuan TB adalah berusaha dalam bidang Pertambangan batubara.

Untuk mencapai maksud dan tujuan TB, TB dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- menjalankan usaha pertambangan batubara yang meliputi batubara, bitumen padat, batuan aspal dan gambut, termasuk membangun fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan batubara dan mengoperasikan fasilitas-fasilitas tersebut.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan TB sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar TB No. 30 dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 8 Juni 2018, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0214606 tanggal 8 Juni 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080340.AH.01.11.Tahun 2018 tertanggal 8 Juni 2018 (“Akta No. 30/2018”) adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah), terbagi atas 400.000.000 (empat ratus juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah).

70


: Rp360.150.246.000 (tiga ratus enam puluh miliar seratus lima puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu Rupiah) terbagi atas 360.150.246 (tiga ratus enam puluh juta seratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh enam) saham dan masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah);

Komposisi pemegang saham TB saat ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham TB No. 56 dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 27 Juni 2018 yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0216753 tanggal 28 Juni 2018 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083437.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 (”Akta No. 56/2018”) adalah sebagai berikut:

KeteranganNilai Nominal per Saham Rp1.000,- per saham


Persentase(%)

Modal Dasar 400.000.000 400.000.000.000Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:1. PT Dana Brata Luhur 357.104.746 357.104.746.000 99,152. Perusahaan Daerah Baramarta 3.045.500 3.045.500.000 0,85Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 360.150.246 360.150.246.000 100,00Jumlah Saham Dalam portepel 39.849.754 39.849.754.000

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham TB No. 07 dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta tertanggal 19 April 2018 yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0183613 tertanggal 8 Mei 2018 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0064908.AH.01.11 Tahun 2018 tertanggal 8 Mei 2018 (”Akta No. 07/2018”) berikut adalah susunan Dewan Komisaris dan Direksi TB yang menjabat saat ini:

Dewan KomisarisKomisaris Utama : Ade Mohamad YusufKomisaris : Roesbima TrisoeraKomisaris : Edi Sunarno

DireksiDirektur Utama : Dian HeryandiDirektur : Ceri WibisonoDirektur : Sanny Warokka

PERIZINAN TERKAIT KEGIATAN USAHA

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TB telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan TB yaitu sebagai berikut :

Perizinan Terkait Kegiatan Pertambangan 1. Persetujuan Penambangan Pasir

TB telah memiliki Persetujuan Penambangan Pasir No. 540/0372/Eko SDA tertanggal 3 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk melakukan penambangan pasir di Sungai Barito Kuala untuk keperluan pembangunan jalan angkutan dan pelabuhan khusus batu bara.

Sehubungan dengan telah selesainya pembangunan jalan angkutan dan pelabuhan khusus batu bara maka TB saat ini tidak perlu melakukan perpanjangan izin ini.

71

2. Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Tanah Urug)

TB telah memperoleh perizinan berikut untuk melakukan penambangan bahan galian golongan C:

a. Keputusan Bupati Banjar No. 544 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Tanah Urug) PT Talenta Bumi (KW.07C.034 P.BJR 2008) tertanggal 28 Agustus 2008 yang telah berakhir masa berlakunya pada 27 Agustus 2010.

b. Keputusan Bupati Banjar No. 144 tahun 2009 tentang Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Tanah Laterit) TB di Desa Bawahan Selan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Bahan galian golongan C yang ditambang digunakan untuk pembangunan jalan khusus. Saat ini TB sudah tidak melakukan penambangan bahan galian golongan C dan izin ini akan diperbaharui apabila TB kembali melakukan penambangan bahan galian golongan C.

3. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP-EP) Batubara

TB telah memiliki IUP-EP untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Banjar No. 390 tahun 2008 tanggal 3 Juni 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Memberikan IUP-EP Bahan Galian Batubara untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kepada TB atas suatu wilayah tertanda KW.03.081.P.BJR.2008 terletak di :Kecamatan : Simpang Empfat, MataramanKabupaten : BanjarPropinsi : Kalimantan SelatanSeluas : 214,8 Ha

b. IUP-EP ini dapat dibatalkan setiap saat walaupun masa berlakunya belum habis, apabila pemegang IUP-EP ini tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.

c. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. IUP-EP TB telah dieskalasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan rincian

yang akan dijelaskan lebih lanjut pada poin 4 di bawah ini.

4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Batubara

TB telah memiliki IUP-OP untuk kegiatan usahanya berdasarkan:

a. Keputusan Bupati Banjar No. 265 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu bara TB (KW.03.081 P.BJR 2008) tertanggal 23 April 2009 yang telah habis masa berlakunya pada 22 April 2014.

b. KeputusanBupati Banjar No. 442 Tahun 2014 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batu bara Kepada PT Talenta Bumi di Kecamatan Cintapuri Kabupaten Banjar (03.381.P.BJR 2008-119/Kalsel) tertanggal 22 April 2014 yang telah habis masa berlakunya pada 21 April 2018.

c. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan No. 503/195/DPMPTSP/IV/2/2018 tentang Persetujuan Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batubara Kepada PT Talenta Bumi di Kecamatan Cintapuri Kabupaten Banjar (03.381.P.BJR 2008-119/Kalsel) tertanggal 22 Februari 2018 dengan ketentuan sebagai berikut :

72

(1) Memberikan Persetujuan Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Batubara kepada:Nama Perusahaan : PT Talenta BumiAlamat : Jl. A. Yani Km. 21,5 Landasan Ulin Selatan Liang Anggang-Banjarbaru

(70722) Provinsi Kalimantan SelatanNPWP : 02.399.503.8-015.000

(2) Pemegang IUP-OP mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan selama 5 (lima) tahun.

(3) IUP-OP dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.

(4) TB sebagai Pemegang IUP-OP dalam melaksanakan kegiatannnya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

(5) Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya keputusan ini, pemegang IUP-OP harus menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Gubernur Kalimantan Selatan cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendapatkan persetujuan.

(6) Terhitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak persetujuan RKAB sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam, Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.

(7) TB selaku Pemegang IUP-OP tidak diperbolehkan melakukan penambangan di wilayah Kawasan hutan sebelum memperoleh izin pinjam pakai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

(8) Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP-OP ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP-OP tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, Kelima, Keenam, Ketujuh dan Kedelapan serta Lampiran III Keputusan ini

(9) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 22 April 2022, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

(10) TB memiliki hak sebagai berikut:

- Memasuki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat.- Melaksanakan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Konstruksi

Produksi, Pengelolaan dan/atau Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Membangun fasilitas penunjang kegiatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan dan/atau Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan), di dalam maupun di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan.

- Dapat menghentikan sewaktu-waktu kegiatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan dan/atau Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan), di setiap bagian atau beberapa bagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan dan/atau Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan), tersebut tidak layak atau praktis secara langsung komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.

73

- Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

- Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

- Memanfaatkan saran dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam hal penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain setelah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak dan diketahui oleh Gubernur Kalimantan Selatan cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Pengalihan kepemilikan saham hanya dapat dilakukan dengan syarat harus memberitahu dan mendapat persetujuan dari Gubernur Kalimantan Selatan cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

(11) TB memiliki kewajiban sebagai berikut:

- Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan.- Selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang Izin usaha

Pertambangan (IUP) Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Gubernur Kalimantan Selatan cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Hubungan antara pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin Usaha Pertambangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- Melaporkan rencana investasi, rencana reklamasi dan rencana pasca tambang kepada Gubernur Kalimantan Selatan cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan operasi produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Menyampaikan Jaminan Pasca tambang maksimal 2 (dua) tahun sebelum kegiatan operasi produksi berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Gubernur Kalimantan Selatan cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. dengan tembusan kepada Menteri Nergi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati/Walikota.

- Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari Triwulan takwim secara berkala kepada Gubernur Kalimantan Selatan cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati/Walikota.

- Apabila ketentuan batas waktu penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tersebut di atas terlampaui, maka kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi akan diberikan peringatan tertulis.

- Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Gubernur Kalimantan Selatan cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) setiap tahun sebelum penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Gubernur Kalimantan Selatan cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Membayar Iuran Tetap setiap tahun dan membayar royalti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

74

- Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang (KTT) yang bertanggung jawab atas Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Konstruksi Produksi Pengolahan dan/atau Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan.

- Permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan untuk Kegiatan Produksi harus diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai pemenuhan persyaratan.

- Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini. Pemegang Izin harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

- Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17, pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tidak melaksanakan maka barang/aset pemegang Izin Usaha Pertambangan menjadi milik pemerintah provinsi.

- Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh Pemerintah.

- Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi memperbolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan.

- Menerapkan kaidah pertambangan yang baik dan benar.- Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia.- Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat

secara berkala.- Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.- Mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.- Mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal

dan/atau nasional.- Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa

pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.

- Melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang.- Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan Izin Usaha Pertambangan

Operasi Produksi kepada Gubernur Kalimantan Selatan cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati/Walikota.

- Menyampaikan proposal yang sekurang-kurangnya menggambarkan aspek teknis, keuangan, produksi dan pemasaran serta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

- Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

- Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebelum melaksanakan kegiatan penambangan (termasuk dalam kawasan) harus terlebih dahulu memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan.

- Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Penjualan produksi kepada afiliasi harus mengacu kepada harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Perusahaan wajib mengolah produksinya di dalam negeri.- Pembangunan saran dan prasarana pada kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

75

Fasilitas-fasilitas dan peralatan pertambangan.i. Instalasi dan peralatan peningkatan mutu mineral/batu bara.ii. Fasilitas-fasilitas Bandar yang dapat meliputi dok-dok, pelabuhan-pelabuhan,

dermaga-dermaga, jembatan-jembatan, tongkang-tongkang, pemecah-pemecah air, fasillitas-fasilitas terminal, bengkel-bengkel, daerah-daerah penimbunan, gudang-gudang dan peralatan bongkar muat.

iii. Fasilitas-fasilitas transportasi dan komunikasi yang dapat meliputi jalan-jalan, jembatan-jembatan, kapal-kapal, feri-feri, pelabuhan-pelabuhan udara, rel-rel, tempat-tempa pendaratan pesawat, hangar-hangar, garasi-garasi, pompa-pompa BBM, fasilitas-fasilitas radio dan telekomunikasi, serta fasilitas-fasilitas jaringan telegraf dan telepon.

iv. Perkotaan, yang dapat meliputi rumah tempat tinggal, toko-toko, sekolah-sekolah, rumah sakit, teater-teater dan bangunan lain, fasilitas-fasilitas dan peralatan pegawai kontraktor termasuk tanggungan pegawai tersebut.

v. Listrik, fasilitas-fasilitas air dan air buangan dan dapat meliputi pembangkit-pembangkit tenaga listrik (yang dapat berupa tenaga air, uap, gas atau diesel), jaringan-jaringan listrik, dam-dam, saluran-saluran air, sistem-sistem penyediaan air, dan system-sistem pembuangan limbah (tailing), air buangan pabrik, dan air buangan rumah tangga.

vi. Fasilitas-fasilitas lain-lain, yang dapat meliputi namun tidak terbatas bengkel-bengkel mesin, bengkel-bengkel pengecoran dan reparasi.

vii. Semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap perlu atau cocok untuk operasi pengusahaan yang berkaitan dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau untuk menyediakan pelayanan atau melaksanakan aktifitas-aktifitas pendukung atau aktifitas yang sifatnya insidentil.

5. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)-Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kegiatan Pertambangan Batubara

TB telah memiliki dokumen UKL-UPL untuk kegiatan usaha pertambangan batubara sebagaimana tertera pada : a. Keputusan Bupati Banjar No. 179 tahun 2009 tentang Persetujuan Dokumen UKL-UPL Kegiatan

Pertambangan Batubara TB di Desa Cinta Puri Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan selatan tertanggal 19 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Bupati Banjar dengan ketentuan sebagai berikut:

(i) Menyetujui Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pertambangan Batubara TB di Desa Cinta Puri Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

(ii) TB dalam melakukan kegiatannnya wajib memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:1. Menerima dokumen untuk dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan pertambangan batubara

serta fasilitas lainnya;2. Memberikan kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat sekitar lokasi kegiatan

pertambangan;3. Melaksanakan kewajiban penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja bagi

karyawan;4. Melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang

tercantum dalam Dokumen UKL-UPL yang telah direkomendasikan/disepakati dalam rapat komisi AMDAL;

5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dan Bupati Banjar setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

76

(iii) Instansi pemberi izin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban baik yang secara tertulis dala Keputusan ini maupun di dalam Dokumen UKL dan UPL sebagai ketentuan dalam izin untuk melaksanakan kegiatan pertambangan batubara.

(iv) Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan di luar perencanaan dan pekiraan yang tercantum dalam Dokumen UKL-UPL yang disetujui, agar segera melaporkan kepada instansi yang tercantum dalam poin (ii) butir 5 untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

(v) Apabila dilakukan perluasan, peningkatan kapasitas produksi, pemindahan dan/atau perubahan rencana kegiatan, maka TB segera melakukan revisi terhadap Dokumen UKL-UPL dimaksud karena tidak bias dijadikan acuan untuk pengelolaan lingkungan hidup.

(vi) Setiap ketidaktaatan, kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan TB dalam persetujuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

(vii) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

6. Sertifikat Clear and Clean (CnC)

TB telah memiliki Sertifikat CnC No. 518/Bb/03/2015 tertanggal 20 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang antara lain menjelaskan mengenai:

Nama Perusahaan : PT Talenta BumiAlamat : Equity Tower Lt. 27 Suite H, Kawasan SCB, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta 129190Keputusan : Bupati Banjar, Provinsi Kalimantan SelatanNomor : 442 Tahun 2014Tahap : Operasi ProduksiJenis Komoditas : Batubara

Perizinan Terkait Terminal Khusus Tambang

1. Izin Pembangunan Terminal Khusus Tambang di Desa Batik

TB telah memiliki izin pembangunan terminal khusus sebagaimana ternyata dalam:

1) Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0280/KUM/2008 tentang Pemberian Izin Pembangunan kepada PT Talenta Bumi untuk membangun Pelabuhan Khusus Regional Pertambangan Batu bara di Desa Batik, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 28 Juli 2008 yang telah dicabut dikarenakan TB belum dapat melaksanakan pembangunan fisik pelabuhan satu tahun setelah penerbitan keputusan ini.

2) Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/KUM/2009 tentang Pembaharuan Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus PT Talenta Bumi Untuk Membangun Pelabuhan Khusus Regional Pertambangan Batu bara di Desa Batik, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 14 September 2009 dengan keterangan sebagai berikut:

(1) Memberikan izin pembangunan pelabuhan khusus regional kepada TB untuk membangun fasilitas Pelabuhan Khusus Regional Pertambangan Batubara yang berlokasi di Desa Batik, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

77

- Fasilitas Pelabuhan:

Dermaga I : Direct Loading ConveyorTipe : Breasting DolphineLoading Rate : 1.200 MT/jamTiang Pancang Baja : 6 buahCatwalk Inspection : 100 meterOut Reach (Conv.) : 1004 meterBoulder : 2 unit (besi/beton)Kapasitas Sandar : Kapal/Tongkang 320 Feet/8.000 MTKoordinat : 020-59’-06’ LS/1140-46’-56,3’’ BT

Dermaga II : Direct Loading ConveyorTipe : Breasting DolphineLoading Rate : 1.200 MT/jamTiang Pancang Baja : 6 buahCatwalk Inspection : 100 meterOut Reach (Conv.) : 1004 meterBoulder : 2 unit (besi/beton)Kapasitas Sandar : Kapal/Tongkang 320 Feet/8.000 MTKoordinat : 020-59’-13,5’’LS/1140-46’-59,3’’ BT

Dermaga III : Manual LoadingTipe : JettyLoading Rate : 300 MT/jamKonstruksi : Permanen (tiang pancang baja)Boulder : 2 unit (besi/beton)Kapasitas Sandar : Kapal/Tongkang 320 Feet/8.000 MTKoordinat : 020-59’-22,9’’LS/1140-47’-01,8’’ BT

- Siring Kayu Ulin: ± 700 meter- Lebar Sungai: ± 800 meter- Kedalaman Air: -6 s/d -8 meter LWS

Sebagai fasilitas tambat/sandar tongkang dengan ukuran maksimum 300 feet untuk kepentingan

sendiri dalam rangka menunjang kegiatan bongkar muat hasil pertambangan batu bara dan peralatan penunjang produksi penambangan lainnya.

(2) Dalam melasanakan pembangunan pelabuhan khusus, pemegang izin diwajibkan:

- Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran dan pengelolaan lingkungan;

- Mentaati peraturan perundang-undangan dari Instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;

- Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul sebagai akibat dari pembangunan pelabuhan khusus;

- Menyediakan saran bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan.

(3) Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus dapat dicabut apabila pemegang izin:

- Tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah izin pembangunan pelabuhan khusus diberikan;

- Tidak dapat menyelesaikan pembangunan pelabuhan khusus dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak izin pembangunan pelabuhan khusus ini diberikan;

- Melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pelayaran.

78

2. Penetapan Lokasi Terminal Khusus

TB telah memperoleh Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.483 Tahun 2008 tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Pertambangan Batu Bara PT Talenta Bumi di Desa Lepasan, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 20 November 2008 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Menetapkan lokasi Pelabuhan Khusus Pertambangan Batu Bara TB di Desa Lepasan, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan pada posisi koordinat.

b. Pemegang Keputusan Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus Pertambangan Batu Bara TB dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini, diwajibkan memulai pekerjaan persiapan dan memproses izin pembangunan pelabuhan khusus.

TB telah memperoleh Izin Pembangunan Terminal Khusus sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada poin 3 dan 4 di bawah ini.

3. Izin Pembangunan Terminal Khusus Tambang di Desa Lepasan

TB telah memiliki izin pembangunan terminal khusus sebagaimana ternyata dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BX-603/AP.008 tentang Pemberian Izin Pembangunan Terminal Khusus Pertambangan Batu Bara kepada PT Talenta Bumi, Di Desa Lepasan, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 14 Oktober 2011, dengan keterangan sebagai berikut:

a. Memberikan izin pembangunan terminal khusus kepada TB untuk membangun terminal khusus TB yang berlokasi di Desa Lepasan, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan data fasilitas pelabuhan sebagai berikut:

- Dermaga I:

DolphinUkuran : (8,6 x3 ) m2

Jumlah : 3 unitElevasi Dock : + 3,2 m LWSFaceline : -11 m LWSKonstruksi : Plat beton dan tiang pancangTiang Pancang : Tp Beton Ø 600 dan Ø 350Fender : Tipe VBollard : 2 buahKapasitas Dermaga : ± 300 ft (tongkang)

Conveyor SupportPanjang : 200 mKonstruksi : Rangka baja dan tiang pancang betonKapasitas : 1500MT/jam

- Dermaga II:

DolphinUkuran : (8,6 x3 ) m2

Jumlah : 3 unitElevasi Dock : + 3,2 m LWSFaceline : -11 m LWSKonstruksi : Plat beton dan tiang pancangTiang Pancang : Tp Beton Ø 600 dan Ø 350Fender : Tipe VBollard : 2 buahKapasitas Dermaga : ± 300 ft (tongkang)

79

Conveyor SupportPanjang : 200 mKonstruksi : Rangka baja dan tiang pancang betonKapasitas : 1 jam

- Sheetpile

Ukuran : 720 mKonstruksi : Sheetpile baja dengan capping eton

- Koordinat020-59’-06’’LS/1140-46’-56,3’’ BT020-59’-13,5’’LS/1140-47’-01,8’’ BT020-59’-22,9’’LS/1140-47’-01,8’’ BT

Sebagai fasilitas tambat/sandar tongkang dengan ukuran maksimum 300 feet untuk kepentingan sendiri dalam rangka menunjang kegiatan bongkar muat bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi pertambangan batu bara TB.

b. Dalam melasanakan pembangunan pelabuhan khusus, pemegang izin diwajibkan:

- Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran dan pengelolaan lingkungan;

- Mentaati peraturan perundang-undangan dari Instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;

- Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul sebagai akibat dari pembangunan terminal khusus; dan

- Menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan.

c. Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus dapat dicabut apabila pemegang izin:

- Tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah izin pembangunan terminal khusus diberikan;

- Tidak dapat menyelesaikan pembangunan pelabuhan khusus dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak izin pembangunan ini diberikan; dan

- Melanggar kewajiban atau larang sebagaimana diatur dalam Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pelayaran.

4. Izin Operasional Terminal Khusus

TB telah memiliki izin operasi terminal khusus sebagaimana ternyata dalam:

a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 831 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Operasi kepada PT Talenta Bumi Untuk Mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Batubara di Desa Lepasan, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang telah habis masa berlakunya pada 14 Agustus 2018.

b. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BX-234/PP008 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasi Terminal Khusus Pertambangan Batubara PT Talenta Bumi di Desa Lepasan Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 21 Agustus 2018 dengan ketentuan:

(1) Memberikan persetujuan kepada terminal khusus pertambangan batubara TB di Desa Lepasan Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan yang dioperasikan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 831 Tahun 2013 tanggal 15 Agustus 2013 diberikan perpanjangan izin operasinya.

80

(2) Spesifikasi teknis pada terminal khusus pertambangan batubara PT Talenta Bumi sebagaimana dimaksud pada poin (1) sebagai berikut:

- Dermaga I:

Tipe : DolphinBreasting Dolphin : 3 unit @(8,6 x3 ) m2

Konstruksi : Tiang pancang beton, lantai betonKedalaman : -11 m LWSPeruntukan : Sebagai fasilitas sandar/tambat kapal/tongkang ukuran

maksimum 300 feet

- Dermaga II:

Tipe : DolphinBreasting Dolphin : 3 unit @(8,6 x3 ) m2

Konstruksi : Tiang pancang beton, lantai betonKedalaman : -11 m LWSPeruntukan : Sebagai fasilitas sandar/tambat kapal/tongkang ukuran

maksimum 300 feet

- Sheetpile

Ukuran : 720 m’Konstruksi : Sheetpile baja dengan capping Beton

- Koordinat

020-59’-06’’LS/1140-46’-56,3’’ BT020-59’-13,5’’LS/1140-46’-59,3’’ BT020-59’-22,9’’LS/1140-47’-01,8’’ BT

(3) Dalam mengoperasikan terminal khusus, pemegang izin operasi diwajibkan:

- Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan laut, keselamatan dan keamanan pelayaran serta kelestarian lingkungan;

- Menaati peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;

- Memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam dermaga dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di terminal khusus;

- Melengkapi terminal khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran;

- Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian terminal khusus yang bersangkutan; dan

- Melaporkan kegiatan operasional terminal khusus setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati Barito Kuala.

(4) Pemegang izin operasi terminal khusus sebagaimana dimaksud, dilarang menggunakan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Direktur Jenderal Perhubungan Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Izin operasi terminal khusus pertambangan batubara PT Talenta Bumi di Desa Lepasan Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

81

(6) Izin operasi terminal khusus dapat dicabut apabila pemegang izin operasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam poin (3) atau melanggar ketentuan larangan pada poin (4) dalam keputusan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

(7) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

5. Izin Penggunaan Terminal Khusus untuk Kepentingan Umum

TB telah memiliki izin sementara penggunaan terminal khusus untuk kepentingan umum sebagaimana ternyata dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus TB di Desa Lepasan, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Melayani Kepentingan Umum tertanggal 04 Januari 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Memberikan izin penggunaan Terminal Khusus Pertambangan batubara PT Talenta Bumi di Desa Lepasan, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan yang dioperasikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor BX-234/PP.008 tanggal 21 Agustus 2018, untuk digunakan sementara melayani kepentingan umum bongkar muat barang pertambangan batubara di wilayah Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Izin penggunaan terminal khusus PT Talenta Bumi untuk melayani kepentingan umum berlaku dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun.

c. Penggunaan terminal khusus PT Talenta Bumi untuk melayani kepentingan umum, pengoperasiannya dilakukan oleh PT. Talenta Bumi bekerjasama dengan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kintap.

d. Penggunaan terminal khusus PT Talenta Bumi untuk melayani kepentingan umum wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran guna menjamin keselamatan pelayaran, kelancaran, keamanan dan ketertiban dalam pelayaran jasa kepelabuhanan.

e. Tarif jasa kepelabuhanan pada terminal khusus PT Talenta Bumi selama digunakan melayani kepentingan umum, ditetapkan sesuai dengan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kintap.

f. Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penggunaan sementara terminal khusus PT Talenta Bumi untuk melayani kepentingan umum.

g. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

6. Perizinan Lingkungan Terminal Khusus

TB telah memiliki perizinan lingkungan terkait kegiatan terminal khususnya sebagai berikut:

a. Keputusan Kepala Bapedalda No. 388.46/039/Bapedalda/2008 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Pada Kegiatan Pembangunan dan Operasional Jalan Angkut dan Pelabuhan Khusus Batubara oleh PT Talenta Bumi di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar dan Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 388.46/24.A/BLHD/2009 tentang Kesepakatan Revisi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Analisis Dampak Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan dan Operasional Underpass, Jalan Angkut dan Pelabuhan Khusus Batubara di Kabupaten Banjar dan Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan oleh PT Talenta Bumi tertanggal 21 Juli 2009 dengan ketentuan sebagai berikut :

(i) Persetujuan Revisi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Analisis Dampak Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan dan Operasional Underpass, Jalan Angkut dan Pelabuhan Khusus Batu bara oleh PT Talenta Bumi di Kabupaten Banjar dan Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan adalah Layak melakukan kegiatan yang tertera dalam dokumen revisi ini ditinjau dari aspek Lingkungan Hidup.

82

(ii) Langkah-langkah kegiatan pembangunan fisik Kegiatan Pembangunan dan Operasional Underpass Jalan Angkut dan Pelabuhan Khusus Batu bara oleh PT Talenta Bumi di Kabupaten Banjar dan Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan dapat untuk dilaksanakan berdasarkan hasil Revisi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengeloaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) serta RKL dan RPL PT Talenta Bumi dalam melakukan studinya wajib memenuhi dan menaati ketentuan sebagai berikut:a. Melaksanakan hasil kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Rencana

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);

b. Bila tidak sesuai dengan, Revisi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pembangunan dan operasional Underpass, Jalan Angkut dan Pelabuhan Khusus Batu bara oleh PT Talenta Bumi di Kabupaten Banjar dan Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan yang telah disepakati oleh Anggota Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka pemrakarsa bersedia melakukan perbaikan sesuai hasil kesepakatan Komisi Penilai AMDAL;

c. Melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui;

d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta, Menteri Perhubungan di Jakarta, Bupati Banjar di Martapura, Bupati Barito Kuala di Marabahan, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini;

e. Apabila pemrakarsa dan penanggung jawab tidak melaksanakan Diktum KETIGA butir a, b, c, dan d dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(iii) Apabila dikemudian hari timbul dampak Iingkungan di luar perencanaan dan di luar yang tercantum dalam Rencana Pengeloaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disepakati, agar segera melapor kepada lnstansi yang mengendalikan dampak Lingkungan di tingkat Kabupaten atau Provinsi untuk diambil langkah yang diperlukan. Apabila dilakukan perluasan, pemindahan, penambahan di luar dari yang telah disepakati dalam dokumen ini dan/atau perubahan rencana kegiatan, sehingga dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan Pengelolaan Lingkungan Hidup rencana kegiatan tersebut, maka wajib dilakukan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang baru.

(iv) Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh PT Talenta Bumi dalam kesepakatan ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Izin Stasiun Radio Pantai

TB telah menerima Izin Stasiun Radio Pantai No. 153/P/SDIPPI/2016 tertanggal 28 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Direktur Operasi Sumber Daya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Radio Internasional yang terkait dengan Konstitusi dan Konversi International Telecommunication Union yang berlaku saat ini, otorisasi diterbitkan untuk instansi dan penggunaan perangkat radio tersebut dibawah ini:

83

Nama Stasiun Tanda Panggil Pemegang Izin MMSI Alamat Kota Jenis

Dinas Koordinat

Bakumpai Radio Desa Lepasan Kec. Bakumpai Prov Kalimantan Selatan Telp. 0511.4706051, Tapin, Candi Laras Utara, Kalimantan Selatan

PKG 302 PT Talenta Bumi: Dian Heryandi

--- Jl. A. Yani KM 21,5 Kel Liang Anggang, Landasan Ulin, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70722

Banjar Baru AS-HX 2059’260 LS114049’3’’ BT

Perangkat Tipe/No Seri Daya Power (Watt) Kelas Emisi Frekuensi

VHF ICOM IC-M304SN.0135537

25 G2B;G3E CH: 63 (160.775//156.175 Mhz)CH: 64 (160.825//156.225 Mhz)

8. Surat Persetujuan Prinsip Pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

TB telah menerima Surat Persetujuan Prinsip Pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran No. NV/001/3/5/DJPL.12 tertanggal 03 September 2012 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Memberikan persetujuan kepada TB untuk melaksanakan pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran pada posisi koordinat, jenis dan spesifikasi SBNP sebagai berikut:

Lampu PelabuhanPosisi : 02o 59’ 30,6” LS/114o 47’ 03.8” BTJenis SBNP Dolphin : Lampu Pelabuhan;Konstruksi : Tiang pancang beton, lantai betonTinggi Konstruksi : -11 m LWSWarna Konstruksi : Sebagai fasilitas sandar/tambat kapal/tongkang ukuran maksimum

300 feetIrama Lampu : FL.W.10 Sec (Fl. 1,5 ; EWarna Cahaya : PutihJarak Tampak : 12 NMSumber Tenaga : Tenaga Surya (Solar Cell)Perlengkapan lainnya : Radar Reflector

b. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan dibidang pelayaran serta ketentuan lain yang berlaku;

c. Melengkapi seluruh perizinan yang dikeluarkan oleh instansi terkait sebelum diterbitkannya persetujuan prinsip pemasangan SBNP;

d. Dalam pelaksanaan pembangunan SBNP agar sesuai dengan spesifikasi dan jenis SBNP serta posisi koordinat yang telah ditetapkan;

e. Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pelaksanaan pembangunan agar melaporkan ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktorat Kenavigasian yang selanjutnya akan dilakukan peninjauan dan penelitian teknis sebelum penerbitan nomor Daftar Suar Indonesia dan disiarkan melalui MAPEL ke Dunia Maritim;

f. Sanggup dan akan bertanggung jawab atas pemeliharaaan/perawatan SBNP yang telah dibangun, menjamin keandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dengan standar yang telah ditetapakan dan melaporkan secara periodik (per buah) ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktorat Kenavigasian dengan tembusan ke Distrik Navigasi setempat;

g. Berdasarkan kondisi alur pelayaran di wilayah perairan pada lokasi pembangunan terminal khusus milik TB dengan kedalaman rata-rata dari 5 meter sampai dengan 25 meter dengan Lebar alur di depan kolam pelabuhan 400 meter, kondisi dilayari oleh Tugboat, Tongkang dan LCT maka sistem rute yang dianjurkan yaitu Sistem Rute Satu Arah (one way) dan tata cara berlalu lintas yang dianjurkan agar menjaga jarak aman;

h. Guna memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran yang masuk/keluar ke Terminal Khusus milik TB maka harus dicantumkan pada Peta Laut yang dikeluarkan oleh Dishidros TNI AL; dan

i. Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tidak dilaksanakan pembangunan/pemasangan maka surat persetujuan ini tidak berlaku lagi dan akan dilakukan evaluasi serta survei ulang terhadap pelaksanaan pembangunan/pemasangan.

84

9. Perizinan Pendukung Lainnya

TB juga telah mendapatkan dokumen-dokumen pendukung dalam membangun dan mengoperasikan terminal khusus sebagai berikut:

a. Keputusan Bupati Barito Kuala No. 188.45/509/KUM/2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pelabuhan Khusus dan Jalan Angkat Batu bara Seluas 32 (tiga puluh dua) Ha terletak di Desa Bati dan Kelurahan Lepasan Kecamatan Bakumpai atas nama PT Talenta Bumi.

b. Surat Kantor Administrator Pelabuhan Kelas I Banjarmasin No. PU.607/111/AD.BJM-09 tertanggal 17 Juli 2008 perihal Rekomendasi Keselamatan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan.

c. Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. PU.60/5/19/DP.08 tertanggal 23 April 2008 tentang Penetapan Lokasi Pelsus Batu bara TB.

d. Surat Bupati Barito Kuala No. 551/2017/sunram tertanggal 10 Juni 2008 perihal Letak Lokasi Pembangunan Pelabuhan Khusus dan Jalan Angkutan Batu Bara Serta Hasil Kebun oleh TB terhadap RTRWK Barito Kuala.

e. Rekomendasi Bupati Barito Kuala No. 551.33/142/VI/DPK/2008 tentang Pemberian Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus Batu bara dan Hasil Perkebunan di Kabupaten Barito Kuala tertanggal 09 Juni 2008.

f. Surat Rekomendasi No. 551/943A/Dishub tentang Rekomendasi Izin Pemindahan/Relokasi Sungai Pulau di Desa Lepasan, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala tertanggal 11 Desember 2008.

g. Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan No. tanggal 29 Juni 2009 tentang Izin Relokasi Sungai.

h. Rekomendasi (Izin) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala No. 551/196/DPU tentang Pemindahan/Lokasi Sungai Pulau Di Desa Lepasan, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala.

i. Surat Keterangan Relokasi Sungai Pulau No. 600/56/LPN/2008 tertanggal 04 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kelurahan Lepasan.

j. Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. B.II. 648/PP008 tertanggal 25 Oktober 2008 perihal Persetujuan Izin Pengunaan Sementara Terminal Khusus Pertambangan Batu bara PT Talenta Bumi Untuk Melayani Kepentingan Umum.

k. Surat Kantor Unit Penyelenggaran Pelabuhan Kelas III Kintap No. PP.008/46/5/Upp-Ktp-2013 tertanggal 3 September 2013 perihal Rekomendasi Keselamatan Pelayaran Terminal Khusus TB untuk melayanani kepentingan umum.

Perizinan Terkait Jalan Khusus Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan

1. Izin Lokasi untuk Jalan Angkutan Batubara dan Pelabuhan Khusus Batubara

TB telah memiliki izin lokasi sebagi berikut:

a. Rekomendasi Bupati Banjar No. 100/0432/Tapem tentang Permohonan Izin Lokasi Jalan Angkutan Batubara dan Komoditi Lainnya an TB tertanggal 21 November 2007;

b. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/064/KUM/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Jalan Angkutan Batubara dan Pelabuhan Khusus Batubara atas nama PT Talenta Bumi yang terletak di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dan Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala tertanggal 29 Januari 2008.

c. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/067/KUM/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/064/KUM/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Jalan Angkutan Batubara dan Pelabuhan Khusus Batubara atas nama PT Talenta Bumi yang terletak di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dan Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala tertanggal 18 Februari 2009.

85

2. Izin Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Khusus Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan

TB telah memiliki izin pembangunan dan pengelolaan jalan khusus angkutan hasil tambang dan perkebunan sebagaimana ternyata dalam:

a. Rekomendasi Gubernur Kalimantan Selatan No. 620/04/R Tahun 2008 tentang Penetapan Pelaksana Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Khusus Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan di Kalimantan Selatan tanggal 12 Mei 2008, dengan ketentuan:

(1) Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No.3 tahun 2008 tentang Pengaturan Pengunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan dan surat Direktur PT Talenta Bumi No. 005/SP/LEG/IV/06 tanggal 1 April 2006 dengan ini Gubernur Kalimantan Selatan pada prinsipnya menyetujui TB sebagai pelaksanaan pembangunan dan pengelola Under Pass di Km 71 BJM, Fly Over di perpotongan jalan Provinsi ruas Jalan Margasari-Marabahan ± 5 Km dari jembatan Rumpiang dan Jalan Khusus Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan sepanjang jalan 43,8 Km dengan keterangan sebagai berikut:

- Under Pass: Koordinat UTM:

281.848 E Desa Lokcantung Kec. Simpang Empat Kabupaten Banjar638.938 N

- Awal ruas jalan khusus dari Under Pass ± Km 71 BJM menuju Marabahan Koordinat UTM:

281.848 E Desa Lokcantung Kec. Simpang Empat Kabupaten Banjar9.638.938 N

- Fly Over Jalan Khusus pada perpotongan dengan ruas Jalan Provinsi (Margasari-Marabahan)

Koordinat UTM:256.071 E Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kab. Barito Kuala, arah jembatan

Rumpaing8.667.392

- Akhir ruas ajalan khusus pada Pelsus TB di Sungai Barito Koordinat UTM:

253.845 E Desa Banua Anyar Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala9.638.938 N

(2) TB harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Menyelesaikan perizinan-perizinan lain yang dipersyaratkan dan diperlukan dari instansi terkait/berwenang.

- Menyelesaikan segala permasalahan dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan pembangunan jalan khusus dari under pass dimaksud.

- Wajib menyampaikan rencana jadwal pelaksanaan berkenaan dengan pembangunan under pass, fly over dan jalan khusus tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah rekomendasi ini diterima.

- Wajib melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Tim Asistensi Pembuatan Jalan Khusus Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan di Kalimantan Selatan.

- Rekomendasi ini berlaku selama 6 (enam) bulan dan akan dievaluasi oleh Tim Asistensi selama 3 (tiga) bulan dan bila perusahaan tidak menunjukkan kemajuan dalam merealisasikan pembangunan underpass, fly over dan jalan khusus tersebut, maka rekomendasi ini dicabut kembali.

- Dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

86

b. Rekomendasi Gubernur Kalimantan Selatan No. 620/18/R Tahun 2008 tentang Perubahan atas Rekomendasi Gubernur Kalimantan Selatan No. 620/04/R Tahun 2008 tentang Penetapan Pelaksana Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Khusus Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan di Kalimantan Selatan tertanggal 31 Desember 2008, dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Dengan memerhatikan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No.3 tahun 2008 tentang Pengaturan Pengunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan, Rekomendasi Gubernur Kalimantan Selatan No. 620/04/R Tahun 2008 tanggal 12 Mei 2008 dan surat Direktur PT Talenta Bumi No. 085/TB-BJM/XI/08 tertanggal 22 November 2008 dengan ini Gubernur Kalimantan Selatan pada prinsipnya menyetujui TB sebagai pelaksanan pembangunan dan pengelola Under Pass di Km 71 BJM, Fly Over, dan Jalan Khusus Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan pada Jalur Kabupaten Banjar-Kabupaten Barito Kuala melakukan perubahan trase jalan dengan panjang jalan semula 43,8 Km menjadi sepanjang 46,3 Km dengan keterangan perubahan trase jalan keterangan sebagai berikut:

- Awal perubahan trase jalan dari Desa Alalak Padang Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar:

Koordinat UTM:270.000 E Desa Alalak Padang Kec. Simpang Empat Kabupaten Banjar9.651.271 N

- Melewati Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala Koordinat UTM:

259.861 E Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala9.665.573 N

- Akhir perubahan trase jalan di kelurahan Lepasan Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala

Koordinat UTM:255.735 E Kelurahan Lepasan Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala9.669.732 N

3. Izin Pembangunan Underpass

TB telah memiliki izin pembangunan underpass sebagaimana ternyata dalam:

a. Persetujuan Prinsip Izin Pembangunan Underpass pada Ruas Jalan Nasional Martapura - Desa Tungkap Sta.Km.Bjm 71+000 No. HK.04.02-Bz/579 tertanggal 03 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII, Kementerian Pekerjaan Umum yang menyatakan pada prinsipnya permohonan TB untuk membangun under pass pada Ruas Jalan Nasional Martapura-Desa Tungkap Sta.Km.Bjm 71+000 dapat disetujui.

b. Izin Pembangunan Underpass pada Ruas Jalan Nasional Martapura-Desa Tungkap Sta.Km.Bjm 71+000 No. HK.04.02-Bz/642.C tertanggal 21 September 2011 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII, Kementerian Pekerjaan Umum yang menyatakan dengan ini diberikan izin pembangunan underpass pada Ruas Jalan Nasional Martapura-Desa Tungkap Sta.Km. Bjm 71+000 kepada PTB, dengan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:- Wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas.- Pelaksanaan penggalian, pemasangan dan pengembalian konstruksi jalan wajib diawasi oleh

petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan.- Wajib menjaga dan memelihara bangunan dan utilitas milik jalan serta bertanggung jawab

terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh pembangunan underpass selama jangka waktu perizinan.

- Bersedia membongkar, memindahkan, menanggung biaya dan mengembalikan jalan seperti semula.

87

- Izin ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal diterbitkannya Surat Izin ini.- Surat Izin ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat administrasi.

Teknik Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 28 Juli 2011 dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan surat izin ini.

Selain daripada perizinan di atas dalam membangun underpass, TB juga telah memiliki dokumen pendukung sebagai berikut:

a. Surat Persetujuan No. 551.21/643/DPK/2011 tertanggal 15 Agustus 2011 dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjar yang memberikan persetujuan kepada TB untuk melintasi Jalan Desa yang ada di Desa Empat, Desa Cinta Puri dan Desa Banua Anyar Kecamatan Simpan Empat Kabupaten Banjar untuk keperluan Angkutan Khusus Batu bara dan Hasil Perkebunan.

b. Surat Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan No. 004/IP/X/Kimpraswil/2008 tertanggal 24 Oktober 2008 perihal Persetujuan Prinsip Izin Pembangunan Underpass.

c. Surat Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan No. 620/0771/Kimpraswil/2008 tertanggal 26 November 2008 perihal Persetujuan Prinsip Izin Pembangunan Underpass.

4. Rekomendasi UKL-UPL

TB telah memiliki perizinan lingkungan untuk pembangunan dan operasional overpass sebagaimana ternyata dalam Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan dan Operasional Overpass PT Talenta Bumi No. 660.1/94/BLH tertanggal 08 April 2013 yang berisi ketentuan sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL-UPL untuk kegiatan pembangunan dan operasional overpass tersebut secara teknis dapat disetujui.

b. UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana lama dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Penanggungjawab TB wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan Pembangunan dan Operasional Overpass.

e. Penanggungjawab TB wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala dan instansi-instansi sektor terkait (termasuk instansi pemberi izin) setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak diterbitkannya surat rekomendasi ini.

f. Bahwa dengan adanya Rekomendasi atas UKL-UPL ini kegiatan pembangunan dan operasional overpass harus ditindaklanjuti oleh Penanggung jawab TB dengan membuat izin lingkungan.

Berdasarkan keterangan TB, rekomendasi UKL-UPL ini pada awalnya ditujukan untuk kegiatan pengaturan lalu lintas selama pembangunan underpass. Namun, berdasarkan keterangan TB, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala mengeluarkan rekomendasi UKL-UPL ini pada saat pembangunan underpass sudah selesai dilakukan dan bukan sebelum pembangunan dilakukan dan jalan tersebut sudah dialihkan kepada pemerintah daerah setempat. Oleh karenanya, dikarenakan TB sudah tidak melakukan kegiatan pembangunan dan operasional dari underpass tersebut maka TB tidak lagi mengajukan izin lingkungan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi UKL-UPL tersebut.

88

5. Izin Pembangunan Overpass

TB telah memiliki izin pembangunan overpass sebagaimana ternyata dalam:

a. Persetujuan Prinsip Izin Pembangunan Overpass pada Ruas Jalan Margasari-Marabahan Km. 35 No. PR tertanggal 03 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI, Kementerian Pekerjaan Umum yang menyatakan pada prinsipnya permohonan TB untuk membangun flyover/overpass dapat disetujui.

b. Perintah Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Overpass pada Ruas Jalan Marabahan-Margasari Km. Bkm.4+950 No. PR. 01 02-Bz/183 tertanggal 20 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menyatakan diharapkan agar TB segera melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan overpass dengan ketentuan sebagai berikut:1. Menyampaikan nama Penyedia Jasa Konstruksi dan jadwal pelaksanaan pekerjaan.2. Selama pelaksanaan pekerjaan akan diberikan advice teknis secara berkala oleh Balai Besar

Pelaksanaan Jalan Nasional XI.3. Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.4. Masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi overpass selama 360 (tiga ratus enam puluh)

hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya surat Perintah Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Overpass ini.

5. Pemeriksaan hasil pekerjaan akan dilakukan setelah pekerjaan selesai dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

6. Setelah pembangunan Overpass selesai maka pihak TB akan menghibahkan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku.

PERJANJAN KREDIT TB

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, TB telah mengadakan beberapa perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

Perjanjian Kredit Investasi Ekspor dengan Bank Negara Indoneisa

TB telah memperoleh kredit dari Bank Negara Indonesia berdasarkan perjanjian-perjanjian berikut :

1. Perjanjian Kredit No. 080/BMM/PK-KI/2018 antara TB dengan Bank Negara Indonesia tanggal 31 Agustus 2018 sebagaimana telah diubah dalam Persetujuan Perjanjian Kredit No. (1) 080/BMM/PK-KI/2018 tanggal 19 Agustus 2019 (PK BNI 80/2018)

Para Pihak : 1. TB ; 2. Bank Negara Indonesia (“BNI”).

Maksimum Kredit : Maksimum Kredit yang diberikan BNI kepada TB adalah sebesar Rp177.685.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh lima juta Rupiah).

Tujuan Kredit : BNI memberikan fasilitas kredit kepada TB berupa Kredit Investasi dengan tujuan take over fasilitas Kredit Investasi di Indonesia Eximbank untuk pembiayaan pelabuhan PT Talenta Bumi untuk Dermaga Line I dan Dermaga Line II.

SIfat Kredit : Aflopend/ Kredit dengan angsuran pokok per bulan menjadi sebagai berikut:Schedule Semula Angsuran Semula Schedule Menjadi Angsuran MenjadiBulan ke-1 s/d 25 Rp.6.580.925.926,- Bulan ke-1 s/d 11 Rp.6.580.925.926,-

Bulan ke-27 Rp.6.580.925.924,- Bulan ke-12 s/d 13 Rp.30.000.000.000,-Bulan ke-14 s/d 27 Rp.3.235.343.915,-

Total Rp.177.685.000.000,- Rp.177.685.000.000,-

89

Jangka Waktu Kredit : (i) Terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit ini atau sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020.

(ii) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Para Pihak

2. Perjanjian Kredit No. 081/BMM/PK-KI/2018 antara TB dengan Bank Negara Indonesia tanggal 31 Agustus 2018 (PK BNI 81/2018)


Jumlah Kredit : Maksimum Kredit yang diberikan BNI kepada TB adalah sebesar Rp38.000.000.000,- (tiga puluh delapan miliar Rupiah).

Tujuan Kredit : BNI memberikan fasilitas kredit kepada TB berupa Kredit Investasi Re-financing untuk pembelian Conveyor di line 3 dan pembangunan jetty manual di line 4 pada pelabuhan TB

Sifat Kredit : Sifat kredit adalah Aflopend dengan angsuran pokok per bulan

Jangka Waktu Kredit : (i) Terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit ini atau sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021

(ii) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Para Pihak.

3. Perjanjian Kredit No. 043/BMM/PK-KI/2019 antara TB dengan Bank Negara Indonesia tanggal 28 Juni 2019 (PK BNI 43/2019)


Maksimum Kredit : Maksimum Kredit yang diberikan BNI kepada TB adalah sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah).

Tujuan Kredit : BNI memberikan fasilitas kredit kepada TB berupa Kredit Investasi dengan tujuan pembiayaan pembelian lahan seluas +/- 8 Ha (Lokasi Jetty 3 dan Jetty 4).

Sifat Kredit : Sifat kredit adalah Aflopend/ dengan angsuran pokok per bulanJangka Waktu Kredit : 1. 48 (empat puluh delapan) bulan sejak Perjanjian Kredit

ditandatangani atau terhitung sejak 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023.

2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Para Pihak.



Maksimum Kredit : Maksimum Kredit yang diberikan BNI kepada TB adalah sebesar Rp13.000.000.000,- (tiga belas miliar Rupiah).

90

Tujuan Kredit : BNI memberikan fasilitas kredit kepada TB berupa Kredit Investasi dengan tujuan pembiayaan pembenahan sarana kerja stockpile di pelabuhan

Sifat Kredit : Sifat kredit adalah Aflopend/ dengan angsuran pokok per bulan

Jangka Waktu Kredit : (i) 48 (empat puluh delapan) bulan sejak Perjanjian Kredit ditandatangani atau terhitung sejak 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023.

(ii). Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Para Pihak.



Maksimum Kredit : Maksimum Kredit yang diberikan BNI kepada TB adalah sebesar Rp67.000.000.000,- (enam puluh tujuh miliar Rupiah).

Tujuan Kredit : BNI memberikan fasilitas kredit kepada TB berupa Kredit Investasi dengan tujuan pembiayaan pembelian alat berat penunjang kegiatan pelabuhan.

Sifat Kredit : Sifat kredit adalah Aflopend/ dengan angsuran pokok per bulan

Jangka Waktu Kredit : (i) 48 (empat puluh delapan) bulan sejak Perjanjian Kredit ditandatangani atau terhitung sejak 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023.

(ii). Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Para Pihak.

Perjanjian-perjanjian kredit BNI pada angka 1 dan 2 diatas memiliki ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut:

Bunga : TB wajib membayar Bunga kepada BNI dengan ketentuan sebagai berikut:

(i) PK BNI 81/2018 dan PK BNI 80/2018 sebesar 11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) per tahun;

(ii) PK BNI 43/2019, PK BNI 44/2019 dan PK BNI 45/2019 sebesar 11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per tahun.

yang dihitung dari Baki Debet dan akan direview setiap 3 (tiga) bulan untuk disesuaikan dengan rate dasar yang berlaku di BNI pada saat itu.

Besarnya suku bunga kredit sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan tarif suku bunga yang berlaku di BNI yang akan diberitahukan secara tertulis oleh BNI kepada TB, pemberitahuan mana dalam bentuk rekening koran atau surat pemberitahuan tertulis lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.

Pembayaran Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini wajib dilakukan oleh TB setiap bulan pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan bersangkutan.

91

Denda : (i) Apabila TB lalai untuk membayar Hutang pada tanggal jatuh temponya karena sebab apapun juga, maka TB wajib membayar denda sebesar 5% (lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah Hutang yang tertunggak, sejak tanggal Hutan tersebut wajib dibayar sampai dengan tanggal TB melakukan pembayaran Hutang yang tertunggak.

(ii) Perhitungan denda sesuai dengan Perjanjian Kredit ini dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun.

Agunan : 1. Segala harta kekayaan TB, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh Hutang TB yang timbul karena Perjanjian Kredit ini.

2. Guna lebih menjamin pembayaran kembali Kredit, TB menyerahkan Agunan kepada BNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian Kredit yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini. Lampiran dimaksud sebagai berikut :a. Lampiran I daftar Barang-barang tidak bergerak yang diikat secara Hipotik

dan/atau Hak Tanggungan.b. Lampiran II Daftar barang-barang bergerak yang diikat secara Fidusia.

3. Jika karena sebab apapun, Agunan diserahkan oleh TB kepada BNI menjadi tidak sah atau menurut BNI nilai Agunan telah berkurang/menurun sehingga tidak cukup untuk menjamin seluruh Hutang, maka berdasarkan permintaan BNI, TB wajib untuk menyerahkan jaminan pengganti atau jaminan tambahan yang bentuk dan nilainya harus mendapat persetujuan BNI.

4. Bukti-bukti pemilikan Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus diserahkan kepada BNI dan Akta-akta pengikatan Agunan yang berkaitan dengan barang-barang Agunan tersebut harus sudah ditandatangani oleh Pemegang Hak dan BNI serta diterima oleh BNI sebelum dilakukan penarikan Kredit, kecuali ditentukan lain oleh BNI.

5. Selama berlakunya Perjanjian Kredit ini, TB wajib menanggung ongkos-ongkos pemeliharaan dan perawatan atas Agunan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan perpanjangan/pengurusan hak atas Agunan. Apabila TB tidak melaksanakan kewajiban ini, sedangkan BNI memandang perlu untuk melakukan perpanjangan/pengurusan hak atas Agunan, maka BNI berhak (namun tidak diwajibkan) untuk melakukan pengurusan tersebut, dan untuk itu dengan ini TB memberikan kuasa kepada BNI untuk melakukan perpanjangan/pengurusan tersebut dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut. Segala biaya yang timbul atas perpanjangan/pengurusan tersebut menjadi beban dan wajib dibayar TB, baik secara tunai maupun dengan mendebet rekening TB yang ada pada BNI.

6. Setelah Hutang dinayatakan lunas oleh BNI atau berdasarkan pertimbangan BNI barang/barang-barang dalam perjanjian ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai Agunan Kredit, BNI akan mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang Agunan tersebut kepada Pemilik Agunan yakni pihak yang namanya tercantum sebagai pemilik atau pemegang hak atas Agunan atau kuasanya.

92

Asuransi Barang-barang Agunan

: (i) Selama Kredit berjalan, barang-barang Agunan yang dapat diasuransikan, wajib diasuransikan oleh TB kepada Perusahaan Asuransi rekanan BNI terhadap risiko kerugian yang macam risiko, nilai dan jangka waktunya ditentukan oleh BNI. Di dalam Perjanjian Asuransi (polis) harus dicantumkan klausul sedemikian rupa, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari Pihak Perusahaan Asuransi akan dibayarkan langsung kepada BNI untuk diperhitungkan dengan seluruh jumlah Hutang TB kepada BNI (Banker’s Clause).

(ii) Premi asuransi atas barang-barang Agunan sebagaimana dalam Perjanjian Kredit ini harus dibayar lunas oleh TB dan asli seluruh polis asuransi wajib diserahkan oleh TB kepada BNI.

(iii) Keterangan mengenai barang-barang yang diasuransikan, macam risiko, nilai dan jangka waktu serta Perusahaan Asuransi yang menutup asuransi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV berbentuk Daftar yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.

(iv) Bila TB tidak atau terlambat menutup asuransi atau perpanjangan asuransi terhadap barang-barang Agunan, maka untuk melindungi barang-barang Agunan, BNI berhak akan tetapi tidak diwajibkan, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada TB, menutup asuransi atas beban YB dan menentukan macam risiko asuransi yang harus ditutup, nilai asuransinya serta jangka waktunya, dan untuk itu TB dengan ini memberikan kuasa kepada BNI, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 KUH Perdata.

(v) Apabila terjadi kerugian atas barang Agunan, TB wajib mengajukan pembayaran ganti rugi kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk. Apabila TB tidak mengajukan pembayaran ganti rugi klaim asuransi sedangkan BNI memandang perlu mengajukan pembayaran klaim tersebut, maka pengajuan pembayaran klaim tersebut dapat diajukan oleh BNI atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh BNI dan untuk itu TB memberi kuasa kepada BNI, kuasa mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kredit ini yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 KUH Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari TB, mengajukan klaim pembayaran ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi yang melakukan penutupan atas barang Agunan tersebut untuk digunakan sebagai pembayaran Hutang yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut.

Hal-Hal Yang Harus Dilaksanakan TB

: TB wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

(i) Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melakui BNI minimal 80% dari omset perusahaan (minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan BNI terhadap total BNI financing) dan melalui rekening Giro di BNI.

(ii) Memberitahukan secara tertulis kepada BNI dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja apabila akan melakukan perubahan berupa apapun juga terhadap anggaran dasar TB, Kecuali perubahan susunan Direksi dan Komisaris dan/atau kepemilikan saham TB harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI.

93

(iii) Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu kepada BNI data/laporan sebagai berikut:a) Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar

sebagai rekanan BNI selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:1. Apabila penyampaian laporan keuangan audited tersebut melebihi

jangka waktu yang ditetapkan maka kualitas kredit diturunkan satu tingkat dan dinilai setinggi-tingginya kurang lancer serta diupayakan langkah-langkah melalui:a. Penurunan fasilitasb. Restrukturisasi kreditc. Penyelesaian

2. Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di OJK atau 10 (sepuluh) besar di Kementerian Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b) Laporan keuangan (Home Statement) per semester berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Peruahaan dan sudah diterima BNI paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.

c) Laporan aktivitas usaha per semester mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang untuk disampaikan kepada BNI paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.

d) Copy SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangan setiap tahun.e) Copy rekening korang BNI lain (jika ada) setiap 3 (tiga) bulan, paling lambat

30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode pelaporan.(iv) Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di BNI oleh

Perusahaan Penilai yang terdaftar di BNI maksimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut setelah itu TB harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan BNI.

(v) Mempergunakan produk/jasa perbankan BNI, antara lain seperti produk simpanan, payroll gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/telepon, kartu kredit, internet Banking dan lain-lain.

(vi) Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja bilamana terjadi:a) Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan

serta barang agunan BNI.b) Kerugian atau kerusakan atas harta kekayaanc) Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan

maupun harta kekayaan perusahaan.d) Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham,

pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.

e) Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus peusahaan.f) Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.

94

(vii) Memberikan izin kepada BNI atau petugas yang diberi kuasa oleh BNI setiap saat untuk:a) Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan

perkembangan aktivitas perusahaan.b) Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/

administrasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan (bouwheer) serta memeriksa barang jaminan.

c) Seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban TB.

(viii) Memberikan hak dan kuasa kepada BNI untuk:a) Melakukan pendebetan rekening simpanan TB di BNI, apabila terjadi

tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pembiayaanya.

b) Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh TB untuk memperolah Management Letter dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain “unqualified opinion”.

c) Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan TB secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan BNI yang ditunjuk oleh TB jika Akuntan Publik memberikan opini selain “unqualified opinion”

d) Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang dianggap kapabel) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan.

(ix) Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:a) Biaya bunga, propisi, premi asuransi, biaya notaries dan lain-lain maupun

biaya-biaya yang berkenaan dengan pengikatan agunan.b) Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan ke depan. Penbayaran/

pembebanan kewajiban BNI dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka untuk pembayaran kewajiban BNI harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya.

(x) Menjaga tingkat biaya overhead perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan.

(xi) Memindahkan rekening operasional yang saat ini disalurkan melalui BNI lain, ke rekening giro operasional perusahaan di BNI.

(xii) Memenuhi seluruh persyaratan/ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit, dan didudukkan dalam Perjanjian Kredit berikut seluruh perubahannya.

(xiii) Memberikan prioritas melalui produk/jasa Cash Management dan/atau Virtual Account.

(xiv) Mengupayakan agar para pemasok/supplier/mitra usaha TB untuk menyalurkan aktivitas keuangan usahanya melalui BNI.

(xv) Obyek pembiayaan kredit akan dilakukan penilaian appraisal maksimal 12 (duabelas) bulan setelah PK ditandatangani.

Pembatasan Terhadap Tindakan TB

: a) Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari BNI TB tidak diperkenankan untuk:(i) Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, memindahtangankan

resipis atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain yang dapat menyebabkan perubahan pengendalian di dalam perusahaan.

(ii) Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI.

(iii) Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.(iv) Menerima fasilitas kredit baru baik dari BNI lain maupun lembaga keuangan

lainnya (termasuk menerbitkan obligasi).

95

(v) Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh TB kepada BNI, kepada pihak lain.

(vi) Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.(vii) Melakukan merger, akuisisi atau reorganisasi atau investasi/penyertaan

pada perusahaan lain.(viii) Melakukan Investasi yang melebihi proceed peusahaan (EAT + Depresiasi).(ix) Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham

perusahaan kepada pihak manapun.(x) Mengubah bidang usaha.(xi) Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan

dan/atau anak perusahaan.(xii) Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada.(xiii) Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/

atau perusahaan afiliasi yang belum/telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (Sub-Ordinated Loan)/

(xiv) Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:1. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki

arti penting bagi TB dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha TB.

2. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha TB dan mengancam keterlangsungan usaha TB.

3. Mengadakan transaksi dengan perserorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan yang lebih murah dari harga pasar.

(xv) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban TB yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

(xvi) Melunasi/membayar Pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/kredit/hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, termasuk namun tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afiliasinya.

(xvii) Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian BNI

b) TB tidak diperkenankan menunggak kewajiban BNI serta kewajiban lainnya.c) TB tidak diperkenankan melakukan suatu tindakan yang melanggar suatu

ketentuan hukum dan/atau peraturan yang berlaku.

Penambahan Ketentuan pada PK BNI 43/2019, PK BNI 44/2019 dan PK BNI 45/2019 tentang Pembatasan terhadap tindakan Penerimaan Kredit

: Terhadap rencana pemegang saham TB dalam hal ini Perseroan untuk melakukan IPO, Konversi Saham Mandatory Convertible Loans dan pembelian 51% (lima puluh satu persen) saham oleh PT. Pelabuhan Tanjung Priok harus memperoleh persetujuan tertulis dari BNI.

Catatan: TB telah mendapat Persetujuan Konversi Saham berdasarkan Mandatory Convertible Loans dari Bank BNI, sebagaimana dibuktikan dengan pemberian tanda tangan persetujuan atas Surat TB No. 063/TB-BNI-VIII/2019 tertanggal 30 Agustus 2019.

96

Kejadian Cidera Janji (Wanprestasi)

: (i) Kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini :1. TB tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan yang telah ditetapkan

dalam Perjanjian Kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas sesuai dengan perjanjian ini.

2. TB tidak melakukan pembayaran Hutang yang jatuh tempo, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan pembayaran atas Bunga, Angsuran atau kewajiban pembayaran lain yang jatuh tempo.

3. TB melakukan penyimpangan atas tujuan Kredit sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kredit.

4. Pernyataan dan jaminan TB sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan yang fakta yang sebenarnya.

5. Kekayaan TB seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi Agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang dapat mempengaruhi kondisi Kredit dan/atau TB.

6. TB melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang dapat mengancam kelangsungan usaha TB sehingga kewajiban TB kepada BNI menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.

7. TB dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut putusan pengadilan, temasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh Pengadilan dan/atau TB dilikuidasi.

8. Bilamana terhadap TB diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbanganBNI (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap TB) dapat mempengaruhi kemampuan TB untuk membayar kembali Hutangnya kepada BNI.

9. Apabila TB melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat antara TB dengan pihak lain, baik yang sekarang ada ataupun yang ada di kemudian hari, yang mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi dapat ditagih pembayarannya secara sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan (cross default)

10. Perubahan total kepemilikan atas anak perusahaan saat ini baik langsung maupun tidak langsung di bawah 75% (tujuh puluh lima persen).

11. BNI Indonesia atau peraturan dari lembaga regulator lainnya yang terkait dengan fasilitas ini menentukan bahwa fasilitas ini digolongkan dalam transaksi pihak-pihak yang terkait dengan BNI, atau terdapat perubahan dalam peraturan dan kebijakan kredit BNI Indonesia/ lembaga regulator lainnya, yang mana semuanya akan membatalkan hak BNI untuk meneruskan fasilitas yang telah diberikan.

12. Iklim usaha (secara keuangan atau lainnya), operasional usaha dan/atau situasi ekonomi, social politik di Indonesia, baik sebelum atau selama jangka waktu fasilitas ini mengalami penurunan yang material (material adverse change).

13. Kegagalan TB memenuhi seluruh janji/pernyataan yang telah disampaikan kepada BNI.

14. Kegagalan TB melakukan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit.

97

15. Kegagalan TB dalam melaksanakan syarat dan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kredit.

16. Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau financial covenants.17. Likuidasi atau pembubaran usaha TB.18. TB menghentikan usahanya; dalam kondisi yang mana TB tidak dapat

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo baik secara sengaja maupun tidak sengaja perusahaan akan mengalami kebangkrutan, sesuai dengan hukum kebangkrutan yang berlaku

19. Seluruh asset atau usaha TB mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian BNI yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan TB untuk memenuhi kewajibannya yang terkait dengan Fasilitas ini.

20. TB meninggalkan usahanya untuk alasan apapun.21. Akuisisi yang diwajibkan oleh hukum, nasionalisasi atau penyitaan asset TB

dalam jumlah yang cukup besar.22. Proses litigasi yang cukup besar yang dapat membawa pengaruh buruj

pada kemampuan TB dalam memenuhi kewajibannya yang terkait dengan Fasilitas ini.

23. Pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan atau lembaga/instansi lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan perusahaan.

24. Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usahanya.

25. Terdapat gangguan dalam situasi politik, ekonomi atau regulasi yang dapat mempengaruhi kualitas kredit.

26. Apabila dalam kurun waktu setelah 3 (tiga) bulan terdapat kendala dalam pengurusan perpanjangan izin terminal khusus untuk kepentingan umum maka TB harus dapat memberikan penjelasan mengenai kendala dalam proses perpanjangan izin tersebut. Apabila kendala yang terjadi menyebabkan tidak dapat diterbitkannya perpanjangan izin tersebut maka fasilitas kredit dinyatakan default.

27. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, belum menyerahkan salinan addendum kontrak atau surat pemberitahuan yang menunjuk kontrak mengenai tujuan pembayaran tagihan ke rekening yang ada di BNI dan tidak dapat dipindahkan ke rekening lain tanpa izin tertulis dari BNI, maka fasilitas kredit dinyatakan default.

28. Apabila terdapat pembayaran tagihan dari para pengguna jasa yang tidak dilakukan melalui rekening di BNI yang telah ditunjuk dalam Addendum Kontrak/Surat Pemberitahuan maka fasilitas kredit dinyatakan default.

(ii) Apabila terjadi kejadian cidera janji sesuai dengan Perjanjian Kredit ini, maka BNI secara sepihak dapat:1. Melakukan penyelamatan dan penyelesaian Kredit sebagaimana Perjanjian

Kredit ini.2. Membatalkan dan menolak penarikan Kredit sebagaimana dimaksud dalam

Perjanjian Kredit ini dan/atau mengakhiri jangka waktu Kredit sebagaimana dimaksud Perjanjian Kredit ini.

3. Menunjuk konsultan penilai/appraisal dalam rangka mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada BNI dan semua atas beban TB.

4. Membekukan kelonggaran tarik dari seluruh fasilitas kredit.5. Meminta TB untuk melakukan pelunasan atas seluruh fasilitas yang

digunakan dan/atau menghentikan Perjanjian Kredit.6. Menjual dan/atau menugaskan haknya dan jaminan yang terkait dengan

fasilitas ini kepada pihak lain.7. Merekondisi dan/atau merestrukturisasi fasilitas kredit.

98

Penyelesaian Perselisihan

: (i) Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kredit ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.

(ii) Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

Hukum Yang Berlaku dan Domisili

: (i) Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.

(ii) Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Sehubungan dengan rencana pendistribusian dana hasil Penawaran Umum kepada Entitas Anak, yang salah satunya adalah TB yang akan dilakukan dalam bentuk penyertaan (saham). TB telah memperoleh persetujuan dari Bank BNI berdasarkan Surat TB No. 036/TB-BNI /VIII/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon untuk memberikan pengesampingan yang berlaku sejak disetujuinya surat permohonan sampai dengan selesainya penyaluran hasil penawaran umum perdana Perseroan, ketentuan yang mempersyaratkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank BNI untuk (i) TB memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar, (ii) melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan, dan (iii) melunasi/membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/kredit/hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ditetapkan dalam perjanjian kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afiliasi TB. Dengan ditandatanganinya surat tersebut oleh Bank BNI pada tanggal 6 September 2019, Bank BNI telah mengetahui dan menyetujui permohonan TB untuk membatalkan ketentuan- ketentuan di atas, sehingga dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan dapat disalurkan kepada TB dan tidak ada ketentuan yang membatasi Penggunaan Dana (use of proceed) dari Penawaran Umum Perdana Perseroan

Dengan tidak adanya larangan bagi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan/atau dihapusnya dan/atau dikesampingkannya klausula pembatasan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit Investasi Ekspor dengan Bank Negara Indonesia yang sekiranya berhubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan dapat melakukan Penawaran Umum Perdana termasuk tidak ada pembatasan sehubungan dengan pembagian dan/atau pembayaran dividen dalam bentuk apapun kepada pemegang saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana.

99

Daf

tar B

aran

g-B

aran

g Ti

dak

Ber

gera

k Ya

ng D

iikat

Sec

ara

Hip

otik

/Hak

Tan

ggun

gan

Ber

dasa

rkan

PK

BN

I 80/

2018

, PK

BN

I 81/

2018

, PK

BN

I 43/

2019

, PK

BN

I 44/

2019

dan

PK

BN

I 45/

2019

No.

Leta

k Ta

nah

Jeni

s B

angu

nan

Luas

/U

kura

nB

ukti

Hak

Pem

egan

g H

akTa

ngga

l B

erak

hir H

akN

ilai

Ket

eran

gan

Taks

asi

Rea

lisas

i Pen

gika

tan

1S

ebid

ang

Tana

h da

n B

angu

nan

yang

ber

loka

si d

i Jl.

Ahm

ad

Yani

, Km

. 71,

Des

a Le

pasa

n,

Sim

pang

Em

pat,

Cin

tra P

uri,

Ban

ua A

nyar

, dan

Ala

lak

Pan

dang

, K

ec. B

akum

pai d

an S

impa

ng

Em

pat,

Kab

upat

en B

arito

Kua

la

dan

banj

ar, P

rovi

nsi K

alim

anta

n S

elat

an

TAN

AH

DA

N

BA

NG

UN

AN

Sel

uruh

nya

Aka

n di

ikat

Hak

Tan

ggun

gan

Per

ingk

at P

erta

ma

deng

an T

otal

R

p.27

1.00

0.00

0.00

0

Dal

am p

rose

s pe

ngik

atan

H

ak T

angg

unga

n pe

ringk

at

I (P

erta

ma)

aka

n di

ikat

Hak

Ta

ngun

gan

perin

gkat

II

(Ked

ua)

LT=

194.

031

m2

HG

B N

o. 1

an

PT

Tale

nta

Bum

i tgl

24-

11-2

000

SU

No.

01

/LE

PAS

AN

/199

9

An.

PT

Tale

nta

Bum

iJa

tuh

tem

po

tang

gal 2

4-11

-20

30

Rp2

1,34

3,41

0,00

0

LT=

3152

m2

HG

B N

o. B

.02

an. P

T Ta

lent

a B

umi t

gl 2

6-06

-198

4 S

U N

o.

527/

1984

An.

PT

Tale

nta

Bum

iJa

tuh

tem

po

19-1

1-20

38R

p346

,720

,000

LT=

7.13

8 m

2H

GB

No.

B.0

3 an

. PT

Tale

nta

Bum

i tgl

25-

06-1

984

jSU

No.

51

3/19

84

An.

PT

Tale

nta

Bum

iJa

tuh

tem

po

tang

gal 1

9-11

-20

38

Rp7

85,1

80,0

00

LT=

12.7

55m

2H

GB

No.

B.0

4 an

. PT

Tale

nta

Bum

i tgl

25-

06-1

984

jSU

No.

52

9/19

84

An.

PT

Tale

nta

Bum

iJa

tuh

tem

po

tang

gal 1

9-11

-20

38

Rp1

,403

,050

,000

LT=

51.3

25 m

2S

HP

No.

06

tgl 3

0-03

-200

9 S

U

No.

01/

LEPA

SA

N/2

009

An.

PT

Tale

nta

Bum

iJa

tuh

tem

po

tang

gal 2

7-03

-20

34

Rp3

,659

,000

,000

LT=

53.0

07 m

2S

HP

No.

07

tgl 3

0-03

-200

9 S

U

No.

02/

LEPA

SA

N/2

009

An.

PT

Tale

nta

Bum

iJa

tuh

tem

po

tang

gal 2

7-03

-20

34

Rp3

,779

,000

,000

LT=

2436

6 m

2S

HP

No.

08

tgl 3

0-03

-200

9 S

U

No.

03/

LEPA

SA

N/2

009

An.

PT

Tale

nta

Bum

iJa

tuh

tem

po

tang

gal 2

7-03

-20

34

Rp1

,737

,000

,000

LT=

1425

7 m

2S

HP

No.

09

tgl 3

0-03

-200

9 S

U

No.

04/

LEPA

SA

N/2

009

An.

PT

Tale

nta

Bum

iJa

tuh

tem

po

tang

gal 2

7-03

-20

34

Rp1

,017

,000

,000

100

No.

Letak TanahJenis B

angunanLuas/

Ukuran

Bukti H

akPem

egang Hak

Tanggal B

erakhir Hak

Nilai

Keterangan

TaksasiR

ealisasi PengikatanLT= 22662 m

2S

HP N

o. 10 tgl 30-03-2009 SU

N

o. 05/LEPA

SA

N/2009

An. P

T Talenta B

umi

Jatuh tempo

tanggal 27-03-2034

Rp1,616,000,000

LT= 6227 m2

SH

P No. 11 tgl 30-03-2009 S

U

No. 06/LE

PAS

AN

/2009A

n. PT Talenta

Bum

iJatuh tem

po tanggal 27-03-2034

Rp444,000,000

LT= 15696 m2

SH

P No. 12 tgl 30-03-2009 S

U

No. 07/LE

PAS

AN

/2009A

n. PT Talenta

Bum

iJatuh tem

po tanggal 27-03-2034

Rp1,119,000,000

LT= 86222 m2

SH

P No. 1 an. P

T Talenta B

umi tgl 30-03-2009 S

U N

o. 02/B

ATIK/2009

An. P

T Talenta B

umi

Jatuh tempo

tanggal 27-03-2034

Rp6,148,000,000

LT= 60257 m2

SH

P No. 2 an. P

T Talenta B

umi tgl 30-03-2009 S

U N

o. 03/B

ATIK/2009 LT= 27890 m

2

An. P

T Talenta B

umi

Jatuh tempo

tanggal 27-03-2034

Rp4,296,000,000

LT= 27890 m2

SH

P No. 3 an. P

T Talenta B

umi tgl 30-03-2009 S

U N

o. 04/B

ATIK/2009

An. P

T Talenta B

umi

Jatuh tempo

tanggal 27-03-2034

Rp1,989,000,000

LT= 76602 m2

SH

P No. 4 an. P

T Talenta B

umi tgl 30-03-2009 S

U N

o. 05/B

ATIK/2009

An. P

T Talenta B

umi

Jatuh tempo

tanggal 27-03-2034

Rp5,462,000,000

LT= 85643 m2

SH

P No. 5 an. P

T Talenta B

umi tgl 30-03-2009 S

U N

o. 06/B

ATIK/2009

An. P

T Talenta B

umi

Jatuh tempo

tanggal 27-03-2034

Rp6,106,000,000

LT= 19832 m2

SH

P No. 00004 an. P

T Talenta B

umi tgl. 23-07-2009

An. P

T Talenta B

umi

jatuh tempo

tanggal 21-07-20134

Rp1,414,000,000

LT= 63557 m2

SH

P No. 00229 an. P

T Talenta B

umi tgl. 30-07-2009 S

U N

o. 00114/C

inta Puri/2009

An. P

T Talenta B

umi

jatuh tempo

tanggal 28-01-2039

Rp4,532,000,000

LT= 112110 m2

SH

P No. 00001 an. P

T Talenta B

umi tgl. 30-01-2009 S

U N

o. 00540/B

anua Hanyar/2009

An. P

T Talenta B

umi

jatuh tempo

tanggal 28-01-2039

Rp7,993,000,000

LT= 42000 m2

SH

P No. 00002 an. P

T Talenta B

umi tgl. 03-03-2009 S

U N

o. 00540/B

anua Hanyar/2009

An. P

T Talenta B

umi

jatuh tempo

tanggal 27-02-2034

Rp2,995,000,000

LT= 57000S

HP N

o. 00003 tgl. 03-03-2009 S

U N

o. 00541/Banua

Hanyar/2009

An. P

T Talenta B

umi

jatuh tempo

tanggal 27-02-2034

Rp4,064,000,000

101

No.

Leta

k Ta

nah

Jeni

s B

angu

nan

Luas

/U

kura

nB

ukti

Hak

Pem

egan

g H

akTa

ngga

l B

erak

hir H

akN

ilai

Ket

eran

gan

Taks

asi

Rea

lisas

i Pen

gika

tan

LT=

1399

50 m

2S

HP

No.

000

01 a

n. P

TA

n. P

T Ta

lent

a B

umi

jatu

h te

mpo

ta

ngga

l 28-

01-

2039

Rp9

,978

,000

,000

LT=

1402

50 m

2S

HP

No.

000

02 a

n. P

TA

n. P

T Ta

lent

a B

umi

jatu

h te

mpo

ta

ngga

l 12-

03-

2034

Rp1

0,00

0,00

0,00

0

LT=

1499

00 m

2S

HP

No.

000

03 a

n. P

T Ta

lent

a B

umi t

gl. 1

6-03

-200

9 S

U N

o.

0000

5/A

lala

k P

adan

g/20

09

An.

PT

Tale

nta

Bum

ija

tuh

tem

po

tang

gal 1

6-03

-20

34

Rp1

0,68

8,00

0,00

0

LT=

1222

50 m

2S

HP

No.

000

04 a

n. P

T Ta

lent

a B

umi t

gl. 0

3-04

-200

9 S

U N

o.

0105

2/A

lala

k P

adan

g/20

09

An.

PT

Tale

nta

Bum

ija

tuh

tem

po

tang

gal 2

7-03

-20

34

Rp8

,716

,000

,000

LT=

1495

50 m

2S

HP

No.

000

05 a

n. P

T Ta

lent

a B

umi t

gl. 0

3-04

-200

9 S

U N

o.

0105

1/A

lala

k P

adan

g/20

09

An.

PT

Tale

nta

Bum

ija

tuh

tem

po

tang

gal 2

7-03

-20

34

Rp1

0,66

3,00

0,00

0

LT=

1497

41 m

2S

HP

No.

000

06 a

n. P

T Ta

lent

a B

umi t

gl. 0

6-05

-200

9 S

U N

o.

0105

3/A

lala

k P

adan

g/20

09

An.

PT

Tale

nta

Bum

ija

tuh

tem

po

tang

gal 0

3-04

-20

34

Rp1

0,67

7,00

0,00

0

LT=

1483

50 m

2S

HP

No.

000

07 a

n. P

T Ta

lent

a B

umi t

gl. 0

6-05

-200

9 J.

T. 0

3-04

-203

4 S

U N

o. 0

105/

Ala

lak

Pad

ang/

2009

An.

PT

Tale

nta

Bum

ija

tuh

tem

po

tang

gal 0

3-04

-20

34

Rp1

0,57

7,00

0,00

0

LT=

6049

0 m

2S

HP

No.

04

tgl.

14-1

2-20

00

PT

Tale

nta

Bum

i SU

No.

63/

SE

/200

0

An.

PT

Tale

nta

Bum

ija

tuh

tem

po

tang

gal 1

4-12

-20

25

Rp4

,313

,000

,000

LT=

1800

40 m

2S

HP

No.

01

tgl.

14-1

2-20

00

PT

Tale

nta

Bum

i SU

No.

06/

BH

/200

0

An.

PT

Tale

nta

Bum

ija

tuh

tem

po

tang

gal 1

4-12

-20

25

Rp1

2,83

7,00

0,00

0

LT=

1090

34 m

2S

HP

No.

01

an. P

T Ta

lent

a B

umi t

gl. 1

4-12

-200

0 S

U N

o.

108/

CP

/200

0

An.

PT

Tale

nta

Bum

ija

tuh

tem

po

tang

gal 1

4-12

-20

25

Rp7

,774

,000

,000

Ban

guna

n LB

=460

m2

Ban

guna

n To

tal R

p 5,

729,

000,

000

Ban

guna

n M

ess

LB=2

22 M

2

102

No.

Letak TanahJenis B

angunanLuas/

Ukuran

Bukti H

akPem

egang Hak

Tanggal B

erakhir Hak

Nilai

Keterangan

TaksasiR

ealisasi PengikatanB

angunan Mess N

on Staf

LB=489 m

2

Bangunan M

ess Operator LB

= 420 m

2

Bangunan P

os Jaga LB=60

m2

Bangunan K

antin LB=40 m

2

Bangunan M

usholla LB=36 m

2

Bangunan G

enset Office

LB=12 m

2

Bangunan K

antor Operasional

LB=140 m

2

Bangunan Jem

batan Timbang

LB=56 m

2

Bangunan G

enset Pelabuhan

LB=210 m

2

Bangunan P

os Jaga LB=63

m2

Bangunan P

os Jaga P

elabuhan LB=8 m

2

Bangunan R

umah P

ompa

LB=6 m

2

Bangunan B

engkel LB=120

m2

Sarana P

elengkapR

p393,452,600,000

2S

ebidang Tanah dan Bangunan

yang berlokasi di Jl. Sum

atera Kel.

Jombang, K

ec. Ciputat, Tangerang

Selatan B

anten

TAN

AH

DA

N

BA

NG

UN

AN

LT=5.445 m2

SH

GB

No. 03783/Jom

bang tgl.08-06-2011; S

U N

o. 199/Jom

bang/2011 tgl. 31-05-2011

an. PT G

arda U

saha Abadi

jatuh tempo

tanggal 02-03-2040

R16,365,000,000

Rp2,323,000,000

Akan diikat H

TI R

p100,000,000A

kan diikat Hak Tanggungan

Peringkat I (P

ertama)

Catatan:

Roesbim

a Trisoera sebagai K

omisaris TB

dan pem

egang saham P

erseroan m

erupakan pemegang

saham dalam

PT G

arda U

saha Abadi selaku pem

beri hak tanggungan berdasarkan P

K B

NI 80/2018 dan P

K B

NI

81/2018

103

No.

Leta

k Ta

nah

Jeni

s B

angu

nan

Luas

/U

kura

nB

ukti

Hak

Pem

egan

g H

akTa

ngga

l B

erak

hir H

akN

ilai

Ket

eran

gan

Taks

asi

Rea

lisas

i Pen

gika

tan

3S

ebid

ang

Tana

h da

n B

angu

nan

yang

ber

loka

si d

i Jl.

Ahm

ad Y

ani

Km

.21.

5, K

el. L

iang

Ang

gang

, K

ec. L

anda

san

Ulin

Sel

atan

, K

abup

aten

Ban

jar,

Pro

pins

i K

alim

anta

n S

elat

an.

TAN

AH

DA

N

BA

NG

UN

AN

LT=1

1.27

0 m

2S

HG

B N

o. 1

00/L

anda

san

Ulin

S

elat

an a

n. D

ian

Her

yand

i tg

l.01-

04-1

998;

an. D

ian

Her

yand

ija

tuh

tem

po

tang

gal 2

4-09

-20

28

Rp3

80,8

00,0

00A

kan

diik

at H

TI

Rp1

00,0

00,0

00A

kan

diik

at H

ak T

angg

unga

n P

erin

gkat

I (P

erta

ma)

Cat

atan

:D

ian

Her

yand

i seb

agai

pe

mbe

ri ha

k ta

nggu

ngan

be

rdas

arka

n P

K B

NI

80/2

018

dan

PK

BN

I 81

/201

8 m

erup

akan

Dire

ktur

U

tam

a TB

.

4S

PH

No.

1 a

n. P

T. T

alen

ta B

umi

SP

HLT

=3.0

60 m

2S

PH

No.

1 a

n. P

T Ta

lent

a B

umi t

gl. 2

8-06

-201

2P

T Ta

lent

a B

umi

Rp1

00,9

80,0

00A

kan

diik

at P

PJP

K

Rp1

00,9

80,0

00A

kan

diik

at P

erja

njia

n P

enye

raha

n Ja

min

an d

an

Pem

beria

n K

uasa

5S

PH

No.

2 a

n. P

T. T

alen

ta B

umi

SP

HLT

=435

5 m

2S

PH

No.

2 a

n. P

T Ta

lent

a B

umi t

gl. 0

7-07

-201

2P

T Ta

lent

a B

umi

Rp1

43,0

60,0

00A

kan

diik

at P

PJP

K

Rp1

43,0

60,0

00

Daf

tar B

aran

g-B

aran

g B

erge

rak

yang

Diik

at S

ecar

a Fi

dusi

a B

erda

sark

an P

K B

NI 8

0/20

18,

PK B

NI 8

1/20

18, P

K B

NI 4

3/20

19, P

K B

NI 4

4/20

19 D

an P

K B

NI 4

5/20

19

No.

Ben

tuk

dan

Jeni

sB

ukti

Kep

emili

kan

TRA

NSA

KSI

Tem

pat

Peny

impa

nan

yang

D

irenc

anak

anN

ilai P

engi

kata

nK

eter

anga

n

1.P

iuta

ng U

saha

per

30-

06-2

018

Sur

at

Per

nyat

aan

dan

Invo

ice/

K

win

tans

i ta

ngga

l31

-08-

2018

Rp6

3.37

6.40

0.00

-R

p63.

376.

400.

000

Akt

a Ja

min

an F

idus

ia (“

AJF

”) N

o.17

9 Ta

ngga

l 31-

08-2

018

Ser

tifika

t Jam

inan

Fid

usia

(“SJ

F”)

No.

W10

.005

3515

2.A

H.0

5.01

TA

HU

N

2018

Tan

ggal

27-

09-2

018

2.P

erse

diaa

n pe

r 30-

06-2

018

Rp1

.566

.320

.000

Loka

si U

saha

P

T. T

alen

ta

Bum

i

Rp1

.566

.320

.000

AJF

No.

180

Tang

gal 3

1-08

-201

8S

JF N

o.W

10.0

0535

149.

AH

.05.

01

TAH

UN

201

8 Ta

ngga

l 27-

09-2

018

3.B

erge

Loa

ding

dan

Fee

ding

Sys

tem

bua

tan

Indo

nesi

a ta

hun

2012

, kap

asita

s 15

00 T

PH

, te

rdiri

dar

i:-

6 Fe

edin

g co

nvey

or 6

x12

m-

3 Tr

ansf

er c

onve

yor 2

42 m

-4

Rad

ial c

onve

yor 6

0 m

-1

Ele

ctro

mag

net d

an S

uppo

rt

Rp2

4.52

0.70

0.00

0Lo

kasi

Usa

ha

PT.

Tal

enta

B

umi

Rp2

4.52

0.70

0.00

AJF

No.

178

Tang

gal 3

1-08

-201

8S

JF N

o.W

10.0

0535

147.

AH

.05.

01

TAH

UN

201

8 Ta

ngga

l 27-

09-2

018

104

No.

Bentuk dan Jenis

Bukti

Kepem

ilikanTR

AN

SAK

SITem

pat Penyim

panan yang D

irencanakanN

ilai PengikatanK

eterangan

4.A

utomatic S

ampler D

P Machine

Buatan A

ustralia tahun 2012, konstruksi besi dan dilengkapi dengan m

otor dan peralatan standar lainnya.

Rp199.400.000

Rp199.400.000

AJF N

o.178 Tanggal 31-08-2018S

JF No.W

10.00535147.AH

.05.01 TA

HU

N 2018 Tanggal 27-09-2018

5.A

utomatic S

ampler Final M

achineB

uatan Australia tahun 2012, konstruksi besi

dan dilengkapi dengan motor dan peralatan

standar lainnya.

Rp598.100.000

Rp598.100.000

AJF N

o.178 Tanggal 31-08-2018S

JF No.W

10.00535147.AH

.05.01 TA

HU

N 2018 Tanggal 27-09-2018

6.D

S-60 Yellow

Sprayer Fog C

annon Machine

Model D

S-60, K

ap. 50 Kw

, tahun 2012 digerakkan m

esin diesel Cum

mins 50 kw

, dilengkapi dengan w

ireless remote control

dan peralatan lainnya.

Rp986.100.000

Rp986.100.000

AJF N

o.178 Tanggal 31-08-2018S

JF No.W

10.00535147.AH

.05.01 TA

HU

N 2018 Tanggal 27-09-2018

7.D

ust Suppression S

ystemB

uatan lokal, dilengkapi tangki chemical

konstruksi plat baja kapasitas 18 KL, serta

pompa-pom

pa dan kontrol panel serta peralatan lainnya untuk dapat beroperasi secara norm

al.

Rp888.400.000

Rp888.400.000

AJF N

o.178 Tanggal 31-08-2018S

JF No.W

10.00535147.AH

.05.01 TA

HU

N 2018 Tanggal 27-09-2018

8.G

enerator Set K

ap. 512 KW

Merek C

umm

ins M

odel VTA 28G

/C700D

5, dilengkapi dengan tangki solar harian, dan kontrol panel serta peralatan standar lainnya.

Rp2.122.300.000

Rp2.122.300.000

AJF N

o.178 Tanggal 31-08-2018S

JF No.W

10.00535147.AH

.05.01 TA

HU

N 2018 Tanggal 27-09-2018

9.G

enerator Set K

ap. 40KW

Merek C

umm

ins Model S

38 G6/E

S55D

5, dilengkapi dengan tangki solar harian, dan control panel serta peralatan standar lainnya.

Rp180.500.000

Rp180.500.000

AJF N

o.178 Tanggal 31-08-2018S

JF No.W

10.00535147.AH

.05.01 TA

HU

N 2018 Tanggal 27-09-2018

10.Jem

batan timbang

Merek D

IGI buatan local, 80 ton, ukuran 12x3

m konstruksi baja, dilengkapi dengan indicator

DIG

I type VT-300D

, 6 buah loadcell MD

B

Celtron dan com

puter satu set.

Rp430.300.000

Rp430.300.000

AJF N

o.178 Tanggal 31-08-2018S

JF No.W

10.00535147.AH

.05.01 TA

HU

N 2018 Tanggal 27-09-2018

11,Tangki S

olarK

onstruksi plat baja, dicat dan dilas, dilengkapi dengan pom

pa transfer dan instalasi pipa distribusi, valve, dan peralatan standar lainnya.

Rp102.500.000

Rp102.500.000

AJF N

o.178 Tanggal 31-08-2018S

JF No.W

10.00535147.AH

.05.01 TA

HU

N 2018 Tanggal 27-09-2018

105

No.

Ben

tuk

dan

Jeni

sB

ukti

Kep

emili

kan

TRA

NSA

KSI

Tem

pat

Peny

impa

nan

yang

D

irenc

anak

anN

ilai P

engi

kata

nK

eter

anga

n

12.

Tang

ki S

olar

Kon

stru

ksi p

lat b

aja,

dic

at d

an d

ilas,

di

leng

kapi

den

gan

pom

pa tr

ansf

er d

an

inst

alas

i pip

a di

strib

usi,

valv

e, d

an p

eral

atan

st

anda

r lai

nnya

.

Rp1

02.5

00.0

00R

p102

.500

.000

AJF

No.

178

Tang

gal 3

1-08

-201

8S

JF N

o.W

10.0

0535

147.

AH

.05.

01

TAH

UN

201

8 Ta

ngga

l 27-

09-2

018

13.

Tang

ki S

olar

Kon

stru

ksi p

lat b

aja,

dic

at d

an d

ilas,

di

leng

kapi

den

gan

pom

pa tr

ansf

er d

an

inst

alas

i pip

a di

strib

usi,

valv

e, d

an p

eral

atan

st

anda

r lai

nnya

.

Rp3

0.50

0.00

0R

p30.

500.

000

AJF

No.

178

Tang

gal 3

1-08

-201

8S

JF N

o.W

10.0

0535

147.

AH

.05.

01

TAH

UN

201

8 Ta

ngga

l 27-

09-2

018

14.

Dis

pens

er S

olar

Kon

stru

ksi p

lat b

aja,

dic

at d

ilas,

dile

ngka

pi

deng

an s

elf s

ervi

ce M

I prin

ter d

an p

ompa

tra

nsfe

r dan

inst

alas

i pip

a di

strib

usi,

valv

e da

n pe

rala

tan

stan

dar l

ainn

ya.

Rp7

4.00

0.00

0R

p74.

000.

000

AJF

No.

178

Tang

gal 3

1-08

-201

8S

JF N

o.W

10.0

0535

147.

AH

.05.

01

TAH

UN

20

18 T

angg

al 2

7-09

-201

8

15.

Pen

amba

ngan

pan

jang

line

Con

veyo

r2

line

sepa

njan

g 3

met

er1

unit

trans

fer c

onve

yor &

1 u

nit C

illo

Rp2

43.1

00.0

00R

p243

.100

.000

AJF

No.

178

Tang

gal 3

1-08

-201

8S

JF N

o.W

10.0

0535

147.

AH

.05.

01

TAH

UN

201

8 Ta

ngga

l 27-

09-2

018

16.

Tran

sfer

Con

veyo

r & C

illo

1 U

nit t

rans

fer c

onve

yor &

1 u

nit C

illo

Rp3

.080

.000

.000

Rp3

.080

.000

.000

AJF

No.

178

Tang

gal 3

1-08

-201

8S

JF N

o.W

10.0

0535

147.

AH

.05.

01

TAH

UN

201

8 Ta

ngga

l 27-

09-2

018

17.

Mes

in W

eldi

ngK

onst

ruks

i pla

t baj

a, d

icat

dan

dila

s,

dile

ngka

pi d

enga

n pe

rala

tan

stan

dar l

ainn

ya

Rp1

98.0

00.0

00R

p198

.000

.000

AJF

No.

178

Tang

gal 3

1-08

-201

8S

JF N

o.W

10.0

0535

147.

AH

.05.

01

TAH

UN

201

8 Ta

ngga

l 27-

09-2

018

18.

Ber

ge L

oadi

ng C

onve

yor

Infra

stru

ktur

(jal

an R

igid

Pav

emen

t)P

emba

ngki

t lis

trik

tena

ga D

iese

l (G

ense

t)H

oppe

r Silo

Rp3

2.40

9.20

0.00

0 R

p3.4

28.0

00.0

00

Rp2

.196

.400

.000

Rp3

.072

.300

.000

Rp4

1.10

5.90

0.00

0A

JF N

o.17

8 Ta

ngga

l 31-

08-2

018

SJF

No.

W10

.005

3514

7.A

H.0

5.01

TA

HU

N 2

018

Tang

gal 2

7-09

-201

8

19.

Ban

guna

n Je

ttyB

angu

nan

Dus

t Net

tR

amdo

orP

emat

anga

n La

han

Rp7

.233

.500

.000

Rp1

.661

.200

.000

Rp3

20.0

00.0

00R

p4.5

75.2

00.0

00

Rp1

3.90

9.90

0.00

0A

JF N

o.17

8 Ta

ngga

l 31-

08-2

018

SJF

No.

W10

.005

3514

7.A

H.0

5.01

TA

HU

N 2

018

Tang

gal 2

7-09

-201

8

106

Perjanjian Kredit dengan PT Bank Arta Graha Internasional Tbk

Akta Perjanjian Kredit No. 80 tanggal 08 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Sakti Lo, S.H., Notaris di Jakarta antara TB dengan PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk., (“Perjanjian Kredit AG”)

Pada Perjanjian Kredit AG tidak tercantum persentase denda pada Perjanjian Pinjaman antara TB dengan PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Para Pihak : 1. TB (“Debitor”) ; 2. PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk (“Bank AG”) (“Kreditror”)

(Kreditor, dan Debitor untuk selanjutnya, disebut secara bersama-sama sebagai “Para Pihak” dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”)

Fasilitas Kredit : 1. Kreditor memberikan kepada Debitor fasilitas kredit berupa Fixed Loan sampai sejumlah Rp12.500.000.000,- (dua belas miliar limaratus juta rupiah);

2. Fasilitas Kredit berupa Fixed Loan tersebut hanya akan dipergunakan oleh Debitor untuk Investasi Refinancing Pembelian Unit Office.

Jangka Waktu : Perjanjian Kredit AG berlangsung untuk jangka waktu 24 (duapuluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 08-06-2018 (delapan Juni dua ribu delapanbelas) dan akan berakhir pada tanggal 08-06-2020 (delapan Juni dua ribu dua puluh) atau jangka waktu lain sebagaimana disetujui secara tertulis oleh Kreditor.

Bunga, Provisi, Biaya Administrasi, Denda dan Biaya-biaya Lainnya

: 1. Bunga sebesar 13,50% (tiga belas koma lima puluh persen) per tahun efektif dari fasilitas kredit yang dipergunakan oleh Debitor dan wajib dibayar tiap-tiap bulan bersama-sama dengan angsuran pokok fasilitas kredit (selanjutnya disebut “Angsuran”) sesuai dengan Jadwal Angsuran. Apabila tanggal pembayaran Angsuran jatuh waktu pada hani libur resmi di Indonesia atau pada hari-hari bank bank ditutup berdasarkan izin Kreditor Indonesia, maka pembayaran wajib dilakukan satu hari sebelumnya.

Provisi untuk selama jangka waktu kredit ini adalah sebesar 1% (satu persen) flat dan jumlah kredit sebagaimana disebutkan dalam pasal di atas dan dibayar oleh Debitor pada saat Perjanjian Kredit AG ditandatangani.

2. Biaya Administrasi sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta Rupiah) atas fasilitas yang telah diterima Debitor dan wajib dibayar pada saat perjanjian kredit ini ditandatangani.

3. Apabila Angsuran tidak dibayar pada waktu sesuai Jadwal Angsuran, Debitor wajib membayar denda sebesar 5% (lima persen) per bulan dari jumlah Angsuran yang terlambat dibayar tersebut.

4. Apabila Debitor ingin melunasi Fasilitas Kredit sebelum jatuh tempo kredit, maka Debitor akan dikenakan denda sebesar lu dari jumlah outstanding.

5. Kreditor berhak sewaktu-waktu untuk mengubah tingkat suku bunga kredit tersebut di atas dengan memberitahukannnya kepada Debitor. Perubahan suku bunga kredit tersebut akan ditetapkan oleh Kreditor berdasarkan tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku di pasar pada waktu itu. Dalam hal terjadi perubahan tingkat suku bunga kredit, maka perubahan tersebut otomatis merubah besarnya Angsuran yang belum dilunasi Debitor sebagaimana dimuat dalam Jadwal Angsuran dan Debitor ingin menyetujui perubahan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Kreditor tersebut.

107

Pengakiran Perjanjian/ Akibat Kelalaian Debitor

: Menyimpang dari ketentuan pasal 2 ayat 1 Perjanjian Kredit AG (Jangka Waktu Perjanjian), dengan mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia, maka Kreditor berhak untuk setiap saat mengakhiri Perjanjian Kredit AG serta perjanjian perjanjian lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit AG, atau mengurangi batas jumlah lcredit yang dapat diberikan kepada Debitor berdasarkan Perjanjian Kredit AG dan berhak untuk menagih hutang Debitor kepada Kreditor setiap saat tanpa perlu adanya somasi atau surat peringatan atau surat-surat lain sejenisnya terlebih dahulu dan karenanya Debitor wajib membayar lunas seluruh hutangnya kepada Kreditor dengan seketika dan sekaligus baik berupa hutang pokok, bunga, provisi, denda dan biaya-biaya - lainnya yang timbul karena diberikannya fasilitas kredit tersebut, dalam hal terjadi salah satu yang disebut di bawah ini:

(i). Bilamana Debitor lalai atau tidak memenuhi kewajibannya kepada Kreditor pada waktu dan menurut cara yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit AG atau dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit AG;

(ii). Bilamana Debitor atau pihak yang memberikan jaminan atas pembayaran lunas hutang Debitor kepada Kreditor (selanjutnya disebut “Penjamin”) meminta penundaan pembayaran hutangnya (surseance van betaling), dinyatakan pailit, tidak mampu membayar, ditaruh di bawah perwalian atau pengampuan atau karena sebab-sebab apapun juga tidak berhak lagi mengurus, mengelola atau menguasai harta bendanya;

(iii). Bilamana Debitor atau Penjamin meninggal dunia (dibubarkan/bubar apabila Debitor atau Penjamin adalah suatu Badan Hukum CV, Firma dan sebagainya), meninggalkan tempat tinggalnya/pergi ke tempat yang tidak diketahui untuk waktu yang lama dan tidak tertentu, melakukan atau terlibat dalam suatu perbuatan/peristiwa yang menurut pertimbangan Kreditor dapat membahayakan pemberian kredit tersebut, ditangkap pihak yang berwajib atau dijatuhi hukuman penjara;

(iv). Bilamana harta benda Debitor atau Penjamin, baik sebagian maupun seluruhnya baik yang dijaminkan ataupun yang tidak dijaminkan kepada Kreditor, diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atau sita eksekusi (executorial beslag) oleh pihak ketiga;

(v). Bilamana nilai jaminan untuk Perjanjian Kredit ini menurut pertimbangan dan penetapan Kreditor berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup atas seluruh hutang Debitor kepada Kreditor;

108

(vi). Bilamana Debitor atau Penjamin memberi keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada Kreditor, yang tidak benar dalam arti material tentang keadaan kekayaannya, penghasilan, perusahaan, barang jaminan dan segala keterangan atau dokumen yang diberikan kepada Kreditor sehubungan dengan hutang Debitor kepada Kreditor atau jika Debitor menyerahkan surat aksep/promissory note, tanda bukti penerimaan uang lainnya dan/atau surat pemindahbukuan yang ditandatangani oleh pihak (-pihak) yang tidak berwenang untuk menandatanganinya sehingga surat aksep/promissory note, tanda bukti penerimaan uang atau surat pemindahbukuan tersebut tidak sah;

(vii). Bilamana Debitor, baik sebelum maupun sesudah memperoleh kredit dari Kreditor, juga mempunyai hutang kepada pihak ketiga dan hal yang demikian tidak diberitahukan kepada Kreditor;

(viii). Bilamana menurut pertimbangan Kreditor, keadaan keuangan Debitor atau Penjamin mundur sedemikian rupa karena force majeure, resesi ekonomi, kebijaksanaan pemerintah atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan Debitor atau Penjamin sehingga Debitor tidak dapat membayar hutangnya lagi;

(ix). Bilamana Debitor menggunakan fasilitas kredit tersebut di atas menyimpang dari tujuan penggunaannya;

(x). Bilamana Debitor atau Penjamin lalai, melanggar, tidak dapat atau tidak memenuhi salah satu syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit AG dan/atau perubahan/tambahannya, perjanjian pemberian jaminan atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian Kredit AG, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat di kemudian hari atau jika terjadi suatu keadaan yang menurut pendapat Kreditor akan dapat mengakibatkan Debitor atau Penjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditor;

(xi). Bilamana Debitor atau Penjamin lalai atau melanggar salah satu ketentuan dalam suatu perjanjian kredit atau perjanjian-perjanjian lain dengan pihak Kreditor atau pihak ketiga manapun, dimana pihak yang meminjam atau menjamin adalah Debitor dan/atau Penjamin dan kelalaian atau pelanggaran tersebut menyebabkan Debitor atau Penjamin harus membayar seluruh hutangnya dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih;

(xii). Bilamana Debitor masuk dalam Daftar Kredit Macet dan/atau Daftar Hitam (blacklist) yang dikeluarkan oleh Kreditor Indonesia.

109

Jaminan : 1. Untuk lebih menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan secara sebagaimana mestinya hutang Debitor kepada Kreditor yang telah dan akan ada di kemudian hari berikut bunga, provisi, denda dan biaya-biayalainnya yang mungkin timbul karena hutang berdasarkan Perjanjian Kredit AG atau perjanjian kredit yang akan dibuat di kemudian hari atau karena apapun juga, Debitor dan/atau Penjamin memberikan jaminan yang dapat diterima oleh Kreditor, berupa :

a) 1 (satu) unit Space Office District 8 Tower treasury Lantai 15 Unit H yang terletak di Jalan Senopati Dalam 1, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, seluas kurang lebih 318 m2 (tigaratus delapanbelas meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 05-04-2018 (lima April duaribu delapanbelas) nomor: 039/PPH-SAD/SCGU/1V/2018, berikut segala bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang melekat pada hak atas satuan rumah susun tersebut (“Space Office TB”);

b) Sedangkan jaminan jaminan lainnya, akan dibuat dalam perjanjian tersendiri dan semua jaminan-jaminan tersebut merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit.

2. Apabila menurut pendapat Kreditor nilai dari harta benda yang diberikan sebagai jaminan tidak lagi cukup untuk menjamin hutang Debitor kepada Kreditor, maka atas permintaan pertama dan Kreditor, Debitor wajib menambah jaminan sesuai dengan kemerosotan nilai harta benda yang dijaminkan tersebut menurut penilaian dan penetapan Kreditor.

3. Apabila Debitor dan/atau Penjamin tidak dapat atau lalai memenuhi kewajibannya (mereka) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini dan/atau perubahan/tambahannya, perjanjian pemberian jaminan atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian Kredit ini, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat di kemudian hari, maka Kreditor berhak, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk langsung menjual harta benda yang dijaminkan oleh Debitor dan/atau Penjamin kepada Kreditor baik di bawah tangan maupun dimuka umum (secara lelang) dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kreditor, dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan dipergunakan untuk pembayaran seluruh hutang Debitor kepada Kreditor dan jika ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada Debitor dan/atau Penjamin sebagai pemilik harta benda yang dijaminkan kepada Kreditor tanpa kewajiban pada Kreditor untuk membayar bunga atas sisa tersebut. Sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang Debitor kepadaKreditor,maka kekurangan tersebut tetap menjadi hutang Debitor kepada Kreditor dan wajib dibayar oleh Debitor dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh Kreditor.

110

Asuransi : 1. Selama hutang belum dibayar lunas, Debitor atas tanggungan sendiri harus selalu mengasuransikan harta benda yang dijaminkan oleh Debitor dan/atau Penjamin kepada Kreditor pada perusahaan asuransi yang disetujui dahulu oleh Kreditor, dengan nilai pertanggungan yang ditetapkan oleh Kreditor, terhadap kerugian karena kebakaran dan bahaya-bahaya lain yang menurut pertimbangan Kreditor dapat menimpa harta benda tersebut.

2. Setiap polis asuransi harus memuat “Banker’s Clause”, yakni bahwa selama harta benda yang diasuransikan masih merupakan jaminan hutang kepada Kreditor, maka uang pertanggungan yang dibayar oleh perusahaan asuransi akan diserahkan langsung oleh perusahaan asuransi tersebut kepada Kreditor, dan selanjutnya akan diperhitungkan dengan hutang Debitor kepada Kreditor dan jika masih ada sisa, sisa tersebut akan diserahkan kepada Debitor tanpa kewajiban pada Kreditor untuk membayar bunga atas sisa tersebut. Dalam hal uang pertanggungan tidak cukup untuk melunasi seluruh hutang Debitor kepada Kreditor maka sisa hutang tersebut tetap menjadi hutang Debitor kepada Kreditor dan harus dibayar dengan seketika dan sekaligus oleh Debitor pada saat ditagih oleh Kreditor. Asli kwitansi atau bukti pembayaran premi asuransi dan asli polis asuransi yang memuat “Banker’s Clause” harus diserahkan kepada Kreditor.

3. Apabila menurut pertimbangan Kreditor, Debitor lalai memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam poin (i) diatas, maka tanpa mengurangi kewajiban Debitor tersebut kepada Kreditor, Kreditor berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Debitor untuk dan atas tanggungan Debitor mengasuransikan harta benda yang dijaminkan dan mendebet rekening Debitor pada Kreditor sejumlah premi asuransi dan biaya-biaya lain yang hams dibayar atau dikeluarkan oleh Kreditor, dengan pengertian bahwa hal tersebut bukan merupakan kewajiban Kreditor.

4. Apabila Debitor lalai atau tidak melaksanakan haknya pada saat hak tersebut timbul untuk mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka Kreditor atas tanggungan Debitor dengan ini diberi kuasa oleh Debitor untuk mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi untuk dan atas nama Debitor dan melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan untuk itu termasuk tetapi tidak terbatas pada pengurusan surat-surat/dolcumen-dokumen yang berhubungan dengan pengajuan klaim tersebut kepada perusahaan asuransi serta Debitor wajib menyerahkan segala dokumen yang diperlukan oleh Kreditor untuk melaksanakan pengajuan klaim asuransitersebut, dengan pengertian bahwa pengajuan klaim tersebut bukan merupakan kewajiban Kreditor.

111

Pembatasan Tindakan Debitor

: Sebelum fasilitas kredit dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Kreditor kepada Debitor beserta bunga, provisi, biaya-biaya lainnya dan denda yang terhutang oleh Debitor kepada Bank dibayar lunas oleh Debitor, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Debitor tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini:

(i) Menerima kredit dalam bentuk apapun dan bank lain atau pihak lain atau meminjamkan uang kepada pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan, usaha Debitor sehari-hari.

(ii) Mengikatkan diri sebagai penjamin/penanggung terhadap hutang pihak lain atau menjaminkan/mengagunkan kepada pihak lain seluruh atau sebagian harta kekayaan yang telah dijaminkan kepada Bank.

(iii) Menjual dan/atau memindahtangankan atau dengancara apapun juga melepaskan sebagian dan/atau seluruh harta kekayaan perusahaan, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitor sehari-hari.

(iv) Menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.

(v) Menyerahkan kepada pihak lain seluruh atau sebagian dari hak atau kewajiban Debitor berdasarkan Perjanjian Kredit serta perjanjian perjanjian lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit ini.

(vi) Membuka usaha baru selain dan usaha yang telah ada atau mengubah bidang usaha baik dengan atau tanpa melakukan Pemisahan Usaha dengan secara murni maupun tidak murni.

(vii) Membubarkan perusahaan, mengadakan peleburan atau menggabungkan usaha dengan badan hukum lain, termasuk melakukan Pemisahan Usaha baik secara murni maupun tidak murni.

(viii) Mengambilalih dan/atau mengalihkan dan/atau memisahkan perusahaan baik sebagian maupun seluruhnya dengan nama dan maksud apapun juga kepada pihak ketiga.

(ix) Memindahtangankan perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga.

(x) Menyewakan perusahaan kepada pihak ketiga.

(xi) Merubah bentuk hukum atau status hukum perusahaan.

(xii) Merubah anggaran dasar perusahaan.

(xiii) Merubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham Debitor, termasuk secara langsung maupun tidak langsung pemegang saham pengendali dan Debitor (controlling shareholders).

(xiv) Membagikan deviden perusahaan.

(xv) Mengadakan perjanjian bantuan tehnik atau manajemen dengan pihak ketiga.

(xvi) Mengeluarkan saham-saham baru.

(xvii)Membayar hutangnya kepada para pemegang saham dan atau para perseronya dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari.

112

Kewajiban Debitor : Terhitung sejak tanggal Perjanjian Kredit AG ditandatangani, Debitor wajib dan karenanya mengikatkan diri selama Debitor masih mempunyai pinjaman uang kepada Kreditor untuk melakukan tindakan atau hal-hal sebagai berikut:

(i) Debitor wajib mempunyai rekening pada Kreditor selama Debitor memperoleh fasilitas Kredit dari Kreditor.

(ii) Menyampaikan kepada Kreditor dalam bentuk dan dengan rincian yang disetujui Kreditor: a. neraca dan perhitungan rugi laba Debitor per triwulan yang

disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar Debitor;

b. neraca dan perhitungan rugi laba Debitor dari tahun yang telah berjalan yang telah diperiksa/diaudit oleh akuntan publik terdaftar yang disetujui oleh Bank, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak penutupan tahun buku dari Debitor dan segala biaya yang timbul sehubungan dengan penunjukan akuntan publik terdaftar tersebut menjadi beban dan harus dibayar oleh Debitor;

(iii) laporan mengenai realisasi perkembangan usaha Debitor yang

meliputi antara lain produksi, penjualan, pembelian, stok bahan mentah, barang setengah jadi dan barang jadi, barang-barang persediaan milik Debitor, piutang dagang dan hutang dagang Debitor serta laporan lainnya.

(iv) Mengikatkan diri untuk memelihara pembukuan, administrasi dan catatan-catatan yang baik dan teratur mengenai usaha yang dijalankan Debitor sesuai dengan sistem akuntansi yang umum berlaku diIndonesia dan yang sewaktu-waktu manakala diminta oleh Kreditor, akan memperlihatkannya kepada Kreditor.

(v) Mengizinkan wakil-wakil dari Kreditor dan atau orang yang ditunjuk oleh Kreditor sewaktu-waktu dan pada jam-jam kerja, memeriksa tempat usaha Debitor dan barang-barang jaminan yang telah diserahkan oleh Debitor kepada Kreditor.

(vi) Debitor tunduk kepada semua peraturan dan kebiasaan mengenai perjanjian kredit/pemberian kredit dan perjanjian pemberian jaminan yang ada dan yang khususnya berlaku pada Kreditor serta yang ditetapkan oleh Kreditor Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang telah maupun yang akan ditetapkan di kemudian hari.

113

(vii) Segera memberitahukan kepada Kreditor setiap kejadian, termasuk dan tidak terbatas pada adanya gugatan secara perdata, pidana atau dimohonkan pailit oleh pihak lain atau kejadian-kejadian lainnya yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap usaha Debitor dan/atau yang mungkin menyebabkan terlambatnya atau kealpaan Debitor dalam melakukan pembayaran kembali secara tertib dan sebagaimana mestinya semua jumlah yang sewaktu-waktu terhutang oleh Debitor berdasarkan Peijanjian Kredit AG, demikian berikut perubahan, penambahan, penggantian dan pembaharuannya, perjanjian-perjanjian Jaminan atau berdasarkan surat aksep/promissory note atau tanda bukti penerimaan uang lainnya yang telah diterbitkan, maupun perjanjian-perjanjian lain yang telah ada maupun yang di kemudian hari akan dibuat oleh dan antara Debitor dan Kreditor, baik berupa hutang pokok, bunga, provisi, biaya-biaya lainnya dan denda yang wajib dibayar oleh Debitor. Bilamana Debitor melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini, Perjanjian Kredit AG.

(viii) Setiap saat memberikan kepada Kreditor segala keterangan yang diperlukan dan diminta oleh Kreditor tentang keadaan perusahaan Debitor, memberikan kesempatan kepada Kreditor untuk memeriksa pembukuan perusahaan Debitor, daftar persediaan barang,neraca/ daftar laba-rugi dan laporan keuangan, daftar ikhtisarpermodalan dan apapun yang diminta oleh Kreditor dalam rangka dan selarna Perjanjian Kredit AG berlangsung.

Domisili Hukum : (i) Para pihak dengan ini sepakat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, mempunyai yurisdiksi yang non-ekslusif untuk memeriksa dan memutuskan segala gugatan, tuntutan atau tindakan aim yang timbul berkenaan dengan Perjanjian Kredit ini. Penundukan pada vurisdiksi ini tidak boleh dianggap membatasi hak yurisdiksi lainnya dalam wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia.

(ii) Dalam hal timbulnya suatu gugatan atau tindakan hukum sehubungan dengan Perjanjian Kredit ini, Debitor dengan ini setuju atas diberikannya pembebasan atau dimulainya proses peradilan sehubungan dengan gugatan atau tindakan hukum tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyetujui pelaksanaan eksekusi atas setiap harta kekayaan dalam bentuk apapun berdasarkan perintah atau putusan yang dikeluarkan dalam proses peradilan tersebut (tanpa memperhatikan penggunaannya atau manfaat yang diharapkan).

(iii) Bilamana Debitor dalam suatu yurisdiksi menyatakan tidak berlakunya suatu gugatan, tuntutan atau sitaan (baik sita jaminan sebelum adanya putusan pengadilan atau dalam hal lain) maupun tindakan hukum lain terhadap dirinya maupun harta bendanya dan bilamana pengadilan yang bersangkutan memberikan hak kekebalan tersebut kepada Debitor atau harta bendanya, Debitor dengan ini melepaskan haknya atas kekebalan tersebut dan tunduk sepenuhnya pada hukum dari yurisdiksi tersebut.

114

Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit AG yang dapat membatasi Rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, TB telah memperoleh persetujuan dari Bank AG berdasarkan Surat TB No. 055/TB-BAG/VIII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 yang pada pokoknya memohon untuk membatalkan ketentuan yang mempersyaratkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank AG untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham TB. Dengan ditandatanganinya surat tersebut oleh Bank AG pada tanggal 30 Agustus 2018, Bank AG telah mengetahui dan menyetujui permohonan TB untuk membatalkan ketentuan pembayaran dividen atau membagikan keuntungan yang diatur pada Perjanjian Kredit AG. Dengan tidak adanya larangan bagi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan/atau dihapusnya dan/atau dikesampingkannya klausula pembatasan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit AG dengan Bank AG yang sekiranya berhubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan dapat melakukan Penawaran Umum Perdana termasuk tidak ada pembatasan sehubungan dengan pembagian dan/atau pembayaran dividen dalam bentuk apapun kepada pemegang saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana. Sehubungan dengan rencana pendistribusian dana hasil Penawaran Umum kepada Entitas Anak, yang salah satunya adalah TB yang akan dilakukan dalam bentuk penyertaan (saham). Pada tanggal pemeriksaan, TB telah memperoleh persetujuan dari Bank AG berdasarkan Surat TB No. 037/TB-BAG/VIII/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon untuk memberikan pengesampingan yang berlaku sejak disetujuinya surat permohonan sampai dengan selesainya penyaluran hasil penawaran umum perdana Perseroan, ketentuan yang mempersyaratkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank AG untuk (i) menerima kredit dalam bentuk apapun dan bank lain atau pihak lain atau meminjamkan uang kepada pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan, usaha TB sehari-hari, (ii) mengubah anggaran dasar TB, dan (iii) mengeluarkan saham-saham baru. Dengan ditandatanganinya surat tersebut oleh Bank AG pada tanggal 3 September 2019, Bank AG telah mengetahui dan menyetujui permohonan TB untuk membatalkan ketentuan-ketentuan di atas, sehingga dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan dapat disalurkan kepada TB dan tidak ada ketentuan yang membatasi Penggunaan Dana (use of proceed) dari Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Perjanjian Operasional

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, TB telah mengadakan beberapa perjanjian dengan pihak ketiga sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Keuangan dan Laporan Uji Tuntas.

115

HA

RTA

KEK

AYA

AN

EN

TITA

S A

NA

K

A.

Har

ta B

erw

ujud

Har

ta ti

dak

berg

erak

(i)

Sert

ifika

t Hak

Gun

a B

angu

nan

No

Nom

or S

ertifi

kat d

anN

omor

Sur

at U

kur

Loka

siLu

as

(m2)

Kep

emili

kan/

Terd

afta

r ata

s na

ma

Mas

a B

erla

ku S

ampa

iSt

atus

Prov

insi

Kot

a/K

abup

aten

Kec

amat

anK

elur

ahan

/D

esa

1.

Hak

G

una

Ban

guna

n N

o.

01/

Lepa

san

tang

gal

24

Nov

embe

r 20

00

Sur

at U

kur N

o. 0

1/Le

pasa

n/19

99

Kal

iman

tan

Sel

atan

Bar

ito K

uala

Bak

umpa

iLe

pasa

n19

4.03

1TB

24 N

ovem

ber 2

030

Dija

min

kan

Cat

atan

:Se

rtifi

kat-s

ertifi

kat

tana

h te

rseb

ut

tela

h di

pasa

ng

hak

tang

gung

an

Perin

gkat

1da

n di

jam

inka

n ke

pada

PT

Ban

k Neg

ara

Indo

nesi

a Tb

k.

Ber

dasa

rkan

Su

rat

Ket

eran

gan

Not

aris

, pe

mas

anga

n ha

k ta

nggu

ngan

te

rseb

ut

seda

ng

dala

m p

engu

rusa

n pa

da in

stan

si y

ang

berw

enan

g da

n ap

abila

tel

ah s

eles

ai

akan

di

berik

an

kepa

da

PT

Ban

k N

egar

a In

done

sia

berk

edud

ukan

dan

be

rkan

tor

Pusa

t di J

akar

ta P

usat

dan

/at

au m

elal

ui S

enta

ra K

redi

t Men

enga

h B

anja

rmas

in p

alin

g la

mba

t 6

(ena

m)

bula

n se

jak

dike

luar

kann

ya

Sura

t K

eter

anga

n N

otar

is in

i.

2.

Hak

G

una

Ban

guna

n N

o.

B.0

2/Le

pasa

n ta

ngga

l 19

N

ovem

ber

2008

Sur

at U

kur N

o. 5

27/1

984

Kal

iman

tan

Sel

atan

Bar

ito K

uala

Bak

umpa

iLe

pasa

n3.

152

TB19

Nov

embe

r 203

8

3.

Hak

G

una

Ban

guna

n N

o.

B.0

3/Le

pasa

n ta

ngga

l 19

N

ovem

ber

2008

Sur

at U

kur N

o. 5

13/1

984

Kal

iman

tan

Sel

atan

Bar

ito K

uala

Bak

umpa

iLe

pasa

n7.

158

TB19

Nov

embe

r 203

8

4.

Hak

G

una

Ban

guna

n N

o.

B.0

4/Le

pasa

n ta

ngga

l 19

N

ovem

ber

2008

Sur

at U

kur N

o. 5

29/1

984

Kal

iman

tan

Sel

atan

Bar

ito K

uala

Bak

umpa

iLe

pasa

n12

.755

TB19

Nov

embe

r 203

8

116

(ii) Sertifikat H

ak Pakai

No.

Nom

or Sertifikat danN

omor Surat U

kur

LokasiLuas (m

2)

Kepem

ilikan/Terdaftar atas

nama

Masa B

erlaku Sampai

Status

ProvinsiK

ota/K

abupatenK

ecamatan

Kelurahan/

Desa

1. H

ak P

akai N

o. 00001/A

lalak P

adang tanggal 30 Januari 2009

Surat

Ukur

No.

00003/Alalak

Padang/2009 tanggal 27 Januari

2009

Kalim

antan S

elatanB

anjarS

impang

Em

patA

lalak P

adang139.950

TB28 Januari 2039

Dijam

inkan

Catatan:

Sertifikat-sertifikat tanah

tersebut telah

dipasang hak

tanggungan Peringkat 1dan

dijaminkan

kepada PT

Bank

Negara Indonesia Tbk. B

erdasarkan Surat

Keterangan

Notaris,

pemasangan

hak tanggungan

tersebut sedang dalam pengurusan

pada instansi yang berwenang dan

apabila telah selesai akan diberikan kepada B

NI paling lam

bat 6 (enam)

bulan sejak

dikeluarkannya Surat

Keterangan N

otaris ini.

2. H

ak P

akai N

o. 00002/A

lalak P

adang tanggal 16 Maret 2009

Surat

Ukur

No.

00004/Alalak

Padang/2009 tanggal 13 M

aret 2009

Kalim

antan S

elatanB

anjarS

impang

Em

patA

lalak P

adang140.250

TB12 M

aret 2034

3. H

ak P

akai N

o. 00003/A

lalak P

adang tanggal 16 Maret 2009

Surat

Ukur

No.

00005/Alalak


aret 2009

Kalim

antan S

elatanB

anjarS

impang

Em

patA

lalak P

adang149.900

TB12 M

aret 2034

4. H

ak P

akai N

o. 00005/A

lalak P

adang tanggal 3 April 2009

Surat

Ukur

No.

01051/Alalak


aret 2009

Kalim

antan S

elatanB

anjarS

impang

Em

patA

lalak P

adang149.550

TB27 M

aret 2034

117

No.

Nom

or S

ertifi

kat d

anN

omor

Sur

at U

kur

Loka

siLu

as

(m2)

Kep

emili

kan/

Terd

afta

r ata

s na

ma

Mas

a B

erla

ku S

ampa

iSt

atus

Prov

insi

Kot

a/K

abup

aten

Kec

amat

anK

elur

ahan

/D

esa

5.

Hak

P

akai

N

o.

0000

4/A

lala

k P

adan

g ta

ngga

l 3 A

pril

2009

Sur

at

Uku

r N

o.

0105

2/A

lala

k P

adan

g/20

09 t

angg

al 2

5 M

aret

20

09

Kal

iman

tan

Sel

atan

Ban

jar

Sim

pang

E

mpa

tA

lala

k P

adan

g12

2.25

0TB

27 M

aret

203

4

6.

Hak

P

akai

N

o.

0000

6/A

lala

k P

adan

g ta

ngga

l 6 M

ei 2

009

Sur

at

Uku

r N

o.

0105

3/A

lala

k P

adan

g/20

09

tang

gal

1 A

pril

2009

Kal

iman

tan

Sel

atan

Ban

jar

Sim

pang

E

mpa

tA

lala

k P

adan

g14

9.74

1TB

3 A

pril

2034

7.

Hak

P

akai

N

o.

0000

7/A

lala

k P

adan

g ta

ngga

l 6 M

ei 2

009

Sur

at

Uku

r N

o.

0105

/Ala

lak

Pad

ang/

2009

ta

ngga

l 1

Apr

il 20

09

Kal

iman

tan

Sel

atan

Ban

jar

Sim

pang

E

mpa

tA

lala

k P

adan

g14

9.35

0TB

3 A

pril

2034

8.

Hak

Pak

ai N

o. 0

0229

/Cin

ta P

uri

tang

gal 3

0 Ja

nuar

i 200

9

Sur

at

Uku

r N

o.

0011

4/C

inta

P

uri/2

009

tang

gal

27

Janu

ari

2009

Kal

iman

tan

Sel

atan

Ban

jar

Sim

pang

E

mpa

tC

inta

Pur

i63

.557

TB28

Jan

uari

2039

9.

Hak

P

akai

N

o.

01/C

inta

P

uri

tang

gal 1

4 D

esem

ber 2

000

Sur

at

Uku

r N

o.

108/

CP

/200

0 ta

ngga

l 7 D

esem

ber 2

000

Kal

iman

tan

Sel

atan

Ban

jar

Sim

pang

E

mpa

tC

inta

Pur

i10

9.03

4TB

14 D

esem

ber 2

025

10.

Hak

P

akai

N

o.

04/S

impa

ng

Em

pat

tang

gal

14

Des

embe

r 20

00

Sur

at

Uku

r N

o.

63/S

E/2

000

tang

gal 7

Des

embe

r 200

0

Kal

iman

tan

Sel

atan

Ban

jar

Sim

pang

E

mpa

tS

impa

ng

Em

pat

60.4

90TB

14 D

esem

ber 2

025

118

No.

Nom

or Sertifikat danN

omor Surat U

kur

LokasiLuas (m

2)

Kepem


nama

Masa B

erlaku Sampai

Status

ProvinsiK

ota/K

abupatenK

ecamatan

Kelurahan/

Desa

11. H

ak Pakai N

o. 00004/Sim

pang E

mpat tanggal 23 Juli 2009

Surat U

kur No. 00119/S

impang

Em

pat/2009 tanggal 17 Juli 2009

Kalim

antan S

elatanB

anjarS

impang

Em

patS

impang

Em

pat19.832

TB21 Juli 2034

12. H

ak P

akai N

o. 00001/B

anua H

anyar tanggal 30 Januari 2009

Surat

Ukur

No.

00540/Banua

Hanyar/2009 tanggal 27 Januari

2009

Kalim

antan S

elatanB

anjarS

impang

Em

patB

anua H

anyar112.110

TB28 Januari 2039

13. H

ak P

akai N

o. 00002/B

anua H

anyar tanggal 3 Maret 2009

Surat

Ukur

No.

00542/Banua

Hanyar/2009 tanggal 23 Februari

2009

Kalim

antan S

elatanB

anjarS

impang

Em

patB

anua H

anyar42.000

TB24 Februari 2034

14. H

ak P

akai N

o. 00003/A

lalak P

adang tanggal 3 April 2009

Surat

Ukur

No.

00541/Banua

Hanyar/2009 tanggal 23 Februari

2009

Kalim

antan S

elatanB

anjarS

impang

Em

patB

anua H

anyar57.000

TB24 Februari 2034

15. H

ak Pakai N

o. 01/Banua H

anyar tanggal 14 D

esember 2000

Surat

Ukur

No.

06/BH

/2000 tanggal 7 D

esember 2000

Kalim

antan S

elatanB

anjarS

impang

Em

patB

anua H

anyar180.004

TB14 D

esember 2025

16. H

ak P

akai N

o. 06/Lepasan

tanggal 30 Maret 2009

Surat U

kur No. 01/Lepasan/2009


Kalim

antan S

elatanB

arito Kuala

Bakum

paiLepasan

51.325TB

27 Maret 2034

119

No.

Nom

or S

ertifi

kat d

anN

omor

Sur

at U

kur

Loka

siLu

as

(m2)

Kep

emili

kan/

Terd

afta

r ata

s na

ma

Mas

a B

erla

ku S

ampa

iSt

atus

Prov

insi

Kot

a/K

abup

aten

Kec

amat

anK

elur

ahan

/D

esa

17.

Hak

P

akai

N

o.

07/L

epas

an

tang

gal 3

0 M

aret

200

9

Sur

at U

kur N

o. 0

2/Le

pasa

n/20

09

tang

gal 2

7 M

aret

200

9

Kal

iman

tan

Sel

atan

Bar

ito K

uala

Bak

umpa

iLe

pasa

n53

.007

TB27

Mar

et 2

034

18.

Hak

P

akai

N

o.

08/L

epas

an

tang

gal 3

0 M

aret

200

9

Sur

at U

kur N

o. 0

3/Le

pasa

n/20

09

tang

gal 2

7 M

aret

200

9

Kal

iman

tan

Sel

atan

Bar

ito K

uala

Bak

umpa

iLe

pasa

n24

.366

TB27

Mar

et 2

034

19.

Hak

P

akai

N

o.

09/L

epas

an

tang

gal 3

0 M

aret

200

9

Sur

at U

kur N

o. 0

4/Le

pasa

n/20

09

tang

gal 2

7 M

aret

200

9

Kal

iman

tan

Sel

atan

Bar

ito K

uala

Bak

umpa

iLe

pasa

n14

.257

TB27

Mar

et 2

034

20.

Hak

P

akai

N

o.

10/L

epas

an

tang

gal 3

0 M

aret

200

9

Sur

at U

kur N

o. 0

5/Le

pasa

n/20

09

tang

gal 2

7 M

aret

200

9

Kal

iman

tan

Sel

atan

Bar

ito K

uala

Bak

umpa

iLe

pasa

n22

.662

TB27

Mar

et 2

034

21.

Hak

P

akai

N

o.

11/L

epas

an

tang

gal 3

0 M

aret

200

9

Sur

at U

kur N

o. 0

6/Le

pasa

n/20

09

tang

gal 2

7 M

aret

200

9

Kal

iman

tan

Sel

atan

Bar

ito K

uala

Bak

umpa

iLe

pasa

n6.

227

TB27

Mar

et 2

034

22.

Hak

P

akai

N

o.

12/L

epas

an

tang

gal 3

0 M

aret

200

9

Sur

at U

kur N

o. 0

7/Le

pasa

n/20

09

tang

gal 2

7 M

aret

200

9

Kal

iman

tan

Sel

atan

Bar

ito K

uala

Bak

umpa

iLe

pasa

n15

.696

TB27

Mar

et 2

034

23.

Hak

Pak

ai N

o. 0

1/B

atik

tan

ggal

30

Mar

et 2

009

Sur

at

Uku

r N

o.

02/B

atik

/200

9 ta

ngga

l 27

Mar

et 2

009

Kal

iman

tan

Sel

atan

Bar

ito K

uala

Bak

umpa

iB

atik

86.2

22TB

27 M

aret

203

4

120

No.

Nom

or Sertifikat danN

omor Surat U

kur

LokasiLuas (m

2)

Kepem


nama

Masa B

erlaku Sampai

Status

ProvinsiK

ota/K

abupatenK

ecamatan

Kelurahan/

Desa

24. H

ak Pakai N

o. 02/Batik tanggal

30 Maret 2009

Surat

Ukur

No.

03/Batik/2009


Kalim

antan S

elatanB

arito Kuala

Bakum

paiB

atik60.257

TB27 M

aret 2034

25. H

ak Pakai N

o. 03/Batik tanggal

30 Maret 2009

Surat

Ukur

No.

04/Batik/2009


Kalim

antan S

elatanB

arito Kuala

Bakum

paiB

atik27.890

TB27 M

aret 2034

26. H

ak Pakai N

o. 04/Batik tanggal

30 Maret 2009

Surat

Ukur

No.

05/Batik/2009


Kalim

antan S

elatanB

arito Kuala

Bakum

paiB

atik76.602

TB27 M

aret 2034

27. H

ak Pakai N

o. 05/Batik tanggal 3

April 2009

Surat

Ukur

No.

01/Batik/2009


Kalim

antan S

elatanB

arito Kuala

Bakum

paiB

atik85.643

TB3 A

pril 2034

121

Har

ta b

erge

rak

(i)

Ken

dara

an B

erm

otor

dal

am K

epem

ilika

n Pe

rser

oan

TB m

emili

ki h

arta

kek

ayaa

n be

rupa

Ken

dara

an B

erm

otor

yan

g di

mili

ki d

an te

rdaf

tar a

tas

nam

a, y

aitu

seb

agai

ber

ikut

:

No.

No.

Reg

istr

asi B

PKB

No.

Pol

isi

Mer

ek d

an T

ipe

Tahu

n Pe

mbu

atan

No.

Ran

gka

No.

Mes

in

Mob

il

1.

R/F

0635

66/V

I/200

8/D

ITLL

KS

tang

gal 5

Jun

i 200

8D

A 93

74 A

OFo

rd; R

AN

G D

CA

B C

4X48

XLT

-S

TD M

T20

08M

NB

B5F

E40

8W72

1885

WLA

T901

302

2.

R/M

2010

2002

8/X

II/20

16/D

ITLL

KS

tang

gal 5

Dec

embe

r 201

6D

A 75

40 P

LS

uzuk

i; G

C41

5V-A

PV

DLX

2016

MH

YG

DN

4ZV

GJ4

0756

3G

15A

ID38

3791

3.

[Tid

ak d

ised

iaka

n ha

lam

an y

ang

beris

ikan

nom

or re

gist

er B

PK

B]

tang

gal 2

2 Ju

li 20

11

DA

9392

CC

Mits

ubis

hi; C

R 2

.5A

DC

GL5

4X

4 M

/T20

11M

MB

JNK

B40

BD

0336

464D

56U

CC

M36

91

4.

[Tid

ak d

ised

iaka

n ha

lam

an y

ang

beris

ikan

nom

or re

gist

er B

PK

B]

tang

gal 2

2 Ju

li 20

11D

A 94

48 C

CM

itsub

ishi

; CR

2.8

AM

DC

GLX

M

?T20

11M

MB

JNK

B70

BD

0298

784M

40U

AC

2854

Sepe

da M

otor

5.

R/F

0894

08/V

III/2

008/

DIT

LLK

SD

A 31

21 S

RH

onda

; GL

160

D20

08M

H1K

C11

198K

1528

97K

C11

E11

5460

2

6.

R/I1

1379

7/V

II/20

11/D

ITLL

KS

tang

gal 2

2 Ju

li 20

11D

A 50

33 V

DK

awas

aki;

LX15

0C(K

LX 1

505)

2011

MH

4LX

150C

BK

P28

230

LX15

0CE

P43

010

7.

R/I1

1379

8/V

II/20

11/D

ITLL

KS

tang

gal 2

2 Ju

li 20

11D

A 50

34 V

DK

awas

aki;

LX15

0C(K

LX 1

505)

2011

MH

4LX

150C

BK

P28

228

LX15

0CE

P42

987

8.

R/I1

1379

9/V

II/20

11/D

ITLL

KS

tang

gal 2

2 Ju

li 20

11D

A 50

35 V

DK

awas

aki;

LX15

0C(K

LX 1

505)

2011

MH

4LX

150C

BK

P28

231

LX15

0CE

P42

983

9.

R/I1

5949

6/IX

/201

1/D

ITLL

KS

tang

gal 1

2 S

epte

mbe

r 201

1D

A 51

08 V

DK

awas

aki;

LX15

0C(K

LX 1

505)

2011

MH

4LX

150C

BK

P31

380

LX15

0CE

P48

410

Truc

k

10.

R/K

1586

4/X

I/201

3/D

ITLL

KS

tang

gal 1

1 N

ovem

ber 2

013

DA

9748

PG

Mits

ubis

hi; F

M52

7ML

(6X

4) M

/T20

13M

HM

FN52

7HD

K00

9353

6D16

J021

71

(ii)

Pera

lata

n K

anto

r

TB m

emili

ki s

ejum

lah

inve

ntar

is k

anto

r da

n pe

rala

tan

untu

k m

endu

kung

bid

ang

usah

anya

seb

agai

man

a di

nyat

akan

dal

am D

afta

r Akt

iva

Teta

p P

erse

roan

tang

gal

31 A

gust

us 2

019

yang

dis

iapk

an o

leh

TB.

122

(iii) Mesin-mesin dan Perlengkapan

TB memiliki sejumlah mesin-mesin dan perlengkapan untuk mendukung bidang usahanya sebagaimana dinyatakan dalam Daftar Aktiva Tetap tanggal 31 Agustus 2019 yang disiapkan oleh TB.

(iv) Persediaan Barang

Persediaan barang (inventory) TB sebagaimana dinyatakan dalam Daftar Aktiva Tetap Perseroan tanggal 31 Agustus 2019 yang disiapkan oleh TB.

Kontribusi pendapatan TB terhadap Perseroan adalah sebesar Rp282.979.499.000 atau sebesar 95,80% (sembilan puluh lima koma delapan nol persen) pada tahun 2018.

B. Harta Tidak Berwujud

1. Penempatan Pada Perseroan Terbatas Lain

TB tidak melakukan penyertaan modal pada perseroan terbatas lain.

2. Rekening Koran

- PT Bank Central Asia Tbk. (Juni, Juli dan Agustus 2019)- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Juni, Juli dan Agustus 2019)- China Construction Bank Indonesia (Juni, Juli dan Agustus 2019)- PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. (Juni, Juli dan Agustus 2019)- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (Agustus 2019)

3. Hak Atas Kekayaan Intelektual

TB tidak memiliki hak atas kekayaan intelektual apapun.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan TBE untuk tahun yang berakhir pada periode 30 Juni 2019 :

(dalam Rupiah)Keterangan 30 Juni 2019Jumlah Aset 867.583.241.700Jumlah Liabilitas 366.197.396.518Jumlah Ekuitas 501.385.845.182Pendapatan Usaha 164.118.989.919Beban Usaha (5.897.760.785)Rugi UsahaLaba sebelum pajak 24.285.825.650Laba periode berjalan 18.199.659.471

123

PT TALENTA BUMI ENERGI (TBE)


TBE adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah didirikan secara sah, serta dijalankan berdasarkan peraturan perundangundangan Negara Republik Indonesia, utamanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).TBE didirikan dengan nama PT Talenta Bumi Energi berdasarkan Akta No. 26 tertanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan melalui keputusan Menkumham melalui surat keputusannya No. AHU-0012591.AH.01.11.TAHUN 2018 tertanggal 29 Januari 2018 (”Akta Pendirian TBE”), serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) No. 81 tertanggal 9 Agustus 2018 dan Tambahan BNRI No. 19696( Akta Pendirian TBE).

Menurut Pasal 3 Akta Pendirian TBE, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha TBE adalah berusaha dalam bidang pertambangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan TBE, TBE dapat melaksanakan kegiatan usaha-usaha sebagai berikut:1. Pertambangan Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut;2. Pertambangan Mineral Radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian

radioaktif lainnya; 3. Pertambangan Mineral Logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas,

tembaga, perak; 4. Pertambangan mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar,

kriolit; 5. Pertambangan batuan meliputi pimice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome; 6. Menjalankan usaha dibidang pertambangan, energi, dan mineral, tertutama batubara antara lain

meliputi bidang penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi,pemurnian, pengangkutan, pengolahan, dan penjualan atau perdagangan batubara.


Struktur permodalan serta para pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam TBE saat ini adalah berdasarkan Akta Pendirian TBE, sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah), terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah);


: Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dan masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah);

KeteranganNilai Nominal per Saham Rp1.000.000,- per saham


Persentase(%)

Modal Dasar 10.000 10.000.000.000Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:1. PT Dana Brata Luhur 2.499 2.499.000.000 99,962. Ade Mohamad Yusuf 1 1.000.000 0,04Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 2.500 2.500.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam portepel 7.500 7.500.000.000

124


Berdasarkan Akta Pendirian TBE, dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta berikut adalah susunan Dewan Komisaris dan Direksi TBE yang menjabat saat ini :

Dewan KomisarisKomisaris : Ade Muhamad Yusuf

DireksiDirektur : Roesbima Trisoera

PERIZINAN

TBE belum mendapatkan seluruh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan usahanya di bidang pertambangan termaktub dalam Pasal 3 Akta Pendirian TBE sehingga TBE belum memulai untuk menjalankan kegiatan usahanya. Lebih lanjut, TBE berkomitmen untuk memperoleh perizinan, persetujuan dan melakukan pendaftaran penting dan material yang diperlukan sebelum TBE menjalankan kegiatan usahanya.

Namun, TBE telah memperoleh perizinan umum yang diperlukan TBE, antara lain sebagai berikut:

a) Surat Keterangan Domisili Perusahaan

TBE telah mendapatkan Surat Keterangan Domisili Usaha/Badan Usaha/Badan Hukum No. 0490/AG.2/31.74.07.1006/-071.562/2018 tanggal 29 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Senayan, yang menerangkan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Talenta Bumi EnergiAlamat : Gedung Equity Tower Lantai 27H, Unit H SCBD Lot. 9, Jalan Jenderal

Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Masa Berlaku : 29 Agustus 2023

b) Nomor Induk Berusaha (NIB)

TBE telah memperoleh NIB dengan nomor 9120007452472 tertanggal 27 April 2019, yang diterbitkan oleh lembaga OSS dan menerangkan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Talenta Bumi EnergiAlamat : Gedung Equity Tower Lantai 27H, Jalan Jenderal Sudirman

Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Nama KBLI : Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan ProdukKode KBLI : 46610Jenis API : Angka Pengenal Importir Umum (API-U)Status Penanaman Modal

: PMDN

125

c) Surat Izin Usaha Perdagangan

TBE telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan tertanggal 27 April 2019, yang diterbitkan oleh lembaga OSS dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Talenta Bumi EnergiNIB : 9120007452472Alamat : Gedung Equity Tower Lantai 27H, Jalan Jenderal Sudirman

Kav. 52-53,Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Nama KBLI : Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDIKode KBLI : 46610Barang/Jasa Dagangan Utama

: Batu Bara

Lokasi Usaha :a. Alamat : Gedung Equity Tower Lantai 27H, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53b. Desa/Kelurahan : Senayanc. Kecamatan : Kebayoran Barud. Kabupaten/Kota : Kota Administrasi Jakara Selatane. Provinsi : DKI Jakarta

d) Izin Komersial/Izin Operasi

PTB telah memperoleh Izin Komersial/Izin Operasional tertanggal 27 April 2019 yang diterbitkan oleh lembaga OSS dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Talenta Bumi EnergiNIB : 9120007452472Alamat : Gedung Equity Tower Lantai 27H, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53,

Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Nama KBLI : Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDIKode KBLI : 46610

Komitmen izin komersial atau operasional adalah Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor.

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan di atas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan TBE untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2019:

(dalam Rupiah)Keterangan 30 Juni 2019Jumlah Aset 2.534.928.774Jumlah Liabilitas 6.052.402Jumlah Ekuitas 2.528.876.372Pendapatan Usaha -Beban Usaha 31.012.000Rugi UsahaLaba sebelum pajak 51.957.407Laba periode berjalan 46.705.005

Sampai dengan saat ini belum terdapat biaya kontribusi TBE terhadap Perseroan karena belum beroperasi secara komersial.

126

PT PELABUHAN TALENTA BUMI (PTB)


PTB adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah didirikan secara sah, serta dijalankan berdasarkan peraturan perundangundangan Negara Republik Indonesia, utamanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).PTB didirikan dengan nama PT Pelabuhan Talenta Bumi berdasarkan Akta No. 25 tertanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan melalui keputusan Menkumham melalui surat keputusannya No. AHU-0010389.AH.01 .11.TAHUN 2018 tertanggal 25 Januari 2018, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) No. 80 tertanggal 5 Agustus 2018 dan Tambahan BNRI No. 19648 (”Akta Pendirian PTB”).

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian PTB, menurut Pasal 3 Berita Acara RUPS No. 216 tertanggal 24 April 2019 dibuat di hadapan Yan Armin, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023172.AH.01.02.Tahun 2019 dan terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0069379.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 29 April 2019 (“Akta No. 216/2019”), maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PTB adalah berusaha dalam bidang penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang.

Untuk mencapai maksud dan tujuan PTB, PTB dapat melaksanakan kegiatan usaha-usaha sebagai berikut:

a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat; b. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih; c. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan; d. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang

dan peti kemas. e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat,

serta peralatan pelabuhan. f. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curang kering, dan ro-ro;g. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang; h. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang dan/atau i. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.


Struktur permodalan serta para pemegang saham dan komposisi pemegang saham PTB saat ini adalah berdasarkan Akta Pendirian PTB, sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).


: Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dan masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

KeteranganNilai Nominal per Saham Rp1.000.000,- per saham


Persentase(%)

Modal Dasar 10.000 10.000.000.000Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:1. PT Dana Brata Luhur 2.499 2.499.000.000 99,002. Ade Muhamad Yusuf 1 1.000.000 1,00Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh 2.500 2.500.000.000 100,00Jumlah Saham Dalam portepel 7.500 7.500.000.000

Sampai dengan saat ini belum terdapat biaya kontribusi PTB terhadap Perseroan karena belum beroperasi secara komersial.

127

PERIZINAN

PTB belum mendapatkan seluruh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan usahanya di bidang penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Akta Pendirian PTB sehingga PTB belum memulai untuk menjalankan kegiatan usahanya. Lebih lanjut, PTB berkomitmen untuk memperoleh perizinan, persetujuan dan melakukan pendaftaran penting dan material yang diperlukan sebelum PTB mulai untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Namun, Perseroan telah memperoleh perizinan yang diperlukan Perseroan (diuraikan sehubungan dengan perizinan umum milik PTB), antara lain sebagai berikut:

a) Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

PTB telah mendapatkan Surat Keterangan Domisili Usaha/Badan Usaha/Badan Hukum No. 0489/AG.2/31.74.07.1006/-071.562/2018 tanggal 29 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Senayan, yang menerangkan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Pelabuhan Talenta BumiAlamat : Gedung Equity Tower Lantai 27H, Unit H SCBD Lot. 9, Jalan Jenderal

Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.

Masa Berlaku : 29 Agustus 2023

b) Nomor Induk Berusaha (NIB)

PTB telah memperoleh NIB dengan nomor 9120300122592 tertanggal 29 Januari 2019, yang diterbitkan oleh lembaga OSS dan menerangkan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Pelabuhan Talenta BumiAlamat : Gedung Equity Tower Lantai 27H, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53,

Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Nama KBLI : Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan

Kode KBLI : 52221, 52222, 52223Status Penanaman Modal

: PMDN

c) Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau

PTB telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau tertanggal 29 Januari 2019, yang diterbitkan oleh lembaga OSS dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Pelabuhan Talenta BumiNIB : 9120300122592Alamat : Gedung Equity Tower Lantai 27H, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53Nama KBLI : Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan DanauKode KBLI : 52222Lokasi Usaha :f. Alamat : Desa Lepasang. Desa/Kelurahan : Lepasanh. Kecamatan : Bakumpaii. Kabupaten/Kota : Kabupaten Barito Kualaj. Provinsi : Kalimantan Selatan

128

d) Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan

PTB telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan tertanggal 29 Januari 2019, yang diterbitkan oleh lembaga OSS dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Pelabuhan Talenta BumiNIB : 9120300122592Alamat : Gedung Equity Tower Lantai 27H, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53Nama KBLI : Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut, Aktivitas Pelayanan

Kepelabuhanan PenyeberanganKode KBLI : 52222, 52223Lokasi Usaha :a. Alamat : Desa Lepasanb. Desa/Kelurahan : Lepasanc. Kecamatan : Bakumpaid. Kabupaten/Kota : Kabupaten Barito Kualae. Provinsi : Kalimantan Selatan

e) Izin Usaha Pelabuhan Umum

PTB telah memperoleh Izin Usaha Pelabuhan Umum tertanggal 29 Januari 2019, yang diterbitkan oleh lembaga OSS dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Pelabuhan Talenta BumiNIB : 9120300122592Alamat : Gedung Equity Tower Lantai 27H, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53Nama KBLI : Aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, aktivitas pelayanan

kepelabuhanan sungai dan danau, aktivitas pelayanan kepelabuhanan penyeberangan

Kode KBLI : 52221, 52222, 52223Lokasi Usaha :a. Alamat : Desa Lepasanb. Desa/Kelurahan : Lepasanc. Kecamatan : Bakumpaid. Kabupaten/Kota : Kabupaten Barito Kualae. Provinsi : Kalimantan Selatan

f) Izin Komersial/ Izin Operasional untuk Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut

PTB telah memperoleh Izin Komersial/Izin Operasional tertanggal 29 Januari 2019 yang diterbitkan oleh lembaga OSS dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Pelabuhan Talenta BumiNIB : 9120300122592Alamat : Gedung Equity Tower Lantai 27H, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-

53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Nama KBLI : Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan LautKode KBLI : 52221

129

g) Izin Komersial/ Izin Operasional untuk Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Sungai dan Danau




Nama KBLI : Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Sungai dan DanauKode KBLI : 52222

h) Izin Komersial/ Izin Operasional untuk Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan




Nama KBLI : Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan PenyeberanganKode KBLI : 52223


Berdasarkan Akta Pendirian PTB, dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta berikut adalah susunan Dewan Komisaris dan Direksi PTB yang menjabat saat ini :

Dewan KomisarisKomisaris : Ade Muhamad Yusuf

DireksiDirektur : Hendy Narindra Dewantoro


Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan PTB untuk tahun yang berakhir pada periode 30 Juni 2019:

(dalam Rupiah)Keterangan 30 Juni 2019Jumlah Aset 2.360.493.444Jumlah Liabilitas 3.800.000Jumlah Ekuitas 2.356.693.444Pendapatan Usaha -Beban Usaha 204.012.000Rugi UsahaLaba sebelum pajak

(204.012.000)(125.532.725)

Laba periode berjalan (125.532.725)

Sampai dengan saat ini belum terdapat biaya kontribusi PTB terhadap Perseroan karena belum beroperasi secara komersial.

130

13. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Berdasarkan UU No. 32/2009 dan PP No. 27/2012, maka perusahaan wajib memiliki AMDAL dan Perseroan telah memiliki Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup tersebut dari Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0413.A/KUM/2008 tanggal 14 September 2008 untuk kegiatan Pembangunan dan Operasional Underpass, Jalan Angkut dan Pelabuhan Khusus Batubara di Desa Banua Anyar, Cintapuri, dan Alalak Panjang Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, Desa Batik Kecamatan dan Kelurahan Lepasan Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) dibuat oleh Perseroan dengan tujuan untuk menunjukan Perseroan yang bersangkutan telah sesuai mengelola dan mengawasi permasalahan seputar lingkungan hidup dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dimana, laporan tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai kewajiban setiap semester. Pada saat laporan tersebut telah diserahkan, maka telah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk segera di tinjau dan tanggapi, serta Perseroan untuk menyesuaikan dengan penyesuaian yang diperlukan. PP No. 27/2012 juga mewajibkan pengajuan aplikasi untuk pembaharuan Izin Lingkungan apabila terdapat, antara lain: (i) perubahan penggunaan mesin produksi yang mempengaruhi lingkungan; (ii) peningkatan kapasitas produksi; (iii) perubahan dalam fasilitas usaha dan/atau kegiatan; dan (iv) perubahan dalam periode operasional usaha dan/atau kegiatan. PP No. 27/2012 lebih lanjut mengatur bahwa semua dokumen/izin lingkungan yang ada dan diterbitkan sebelum PP No. 27/2012 akan tetap sah dan diperlakukan sebagai izin lingkungan.

14. Struktur Organisasi Perseroan

Komisaris Independen Komisaris Komisaris Utama

Direktur Utama

Direktur

Dept of Finance & Accoun�ng

Corporate Secretary

Dept of Legal & HRD

Komite Remunerasi Komite Audit

Internal Audit

131

15. Sumber Daya Manusia

Perseroan

Per tanggal 30 September 2019, Perseroan memiliki 6 karyawan yang diantaranya 2 anggota Direksi. Berikut jumlah dan komposisi karyawan dan pengurus Perseroan yang berada dalam Perseroan pada 30 September 2019, 31 Desember 2018, 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Komposisi Berdasarkan Jenjang Manajemen

Jabatan30 September 31 Desember

2019 2018 2017 2016Direktur 2 3 3 3Staff 4 4 1 1Jumlah 6 7 4 4

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Usia30 September 31 Desember

2019 2018 2017 2016Dibawah 31 Tahun 1 1 1 231 – 40 Tahun 2 2 2 141 – 50 Tahun 0 0 1 1Diatas 50 Tahun 3 4 0 0Jumlah 6 7 4 4

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan


2019 2018 2017 2016≤ SLTA 0 0 1 1Diploma 1 1 0 0S1 4 4 3 3≥ S2 keatas 1 2 0 0Jumlah 6 7 4 4

TBE

TBE tidak mempunyai tenaga kerja kecuali anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat. Untuk saat ini TBE dibantu oleh personil-personil dari entitas grup usaha.




132







TB

Per tanggal 30 September 2019, TB memiliki 189 karyawan yang diantaranya 3 anggota Direksi. Berikut jumlah dan komposisi karyawan yang berada dalam TB pada 30 September 2019, 31 Desember 2018, 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:










133

PTB

PTB tidak mempunyai tenaga kerja kecuali anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat. Untuk saat ini PTB dibantu oleh personil-personil dari entitas grup usaha.










Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus dibidangnya, yaitu:

Nama Umur (tahun)

Pengalaman Kerja Tugas Sertifikasi

Budi Suhartono 49 - Pada April 1997 – Juni 2005 menjabat sebagai Geologist di PT Dasa Eka Jasatama

- Pada Juni 2005 – April 2006 menjabat sebagai Technical Mine Manager di PT Kadya Caraka Mulia/ KCM Kalimantan Selatan

- Pada Mei 2006 – Mei 2013 menjabat sebagai Technical Mine Manager di PT Prima Multi Mineral/ PMM Kalimantan Selatan

- Pada Mei 2013 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Operation General Manager (Port & Mine) di PT Talenta Bumi

Saat ini menjabat sebagai Operation General Manager (Port & Mine) di Talenta Bumi

Sertifikat Ahli Kepelabuhan No. SM.102/4/12.DJPL-17No. SAK.19/par.07-38/utcs.983/2017

Bakriansyah 50 - Pada tahun 1996 – 2005 menjabat sebagai Foreman di PT Kadya Caraka Mulia

- Pada tahun 2005 – 2007 menjabat sebagai Master Loading di PT Kalimantan Energy Utama

- Pada tahun 2007 – 2010 menjabat sebagai supervisor stokpile di PT Prima Multi Andalguna

- Pada tahun 2010 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Port Manager di PT Talenta Bumi

Saat ini menjabat sebagai Port Manager di Talenta Bumi

Sertifikat Ahli Kepelabuhan No. SM.102/4/12.DJPL-17No. SAK.19/par.06-38/utcs.983/2017

134

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Untuk mendukung perluasan kegiatan operasional serta mengantisipasi persaingan, Perseroan senantiasa memperhatikan peningkatan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia serta pendayagunaan secara optimal dengan cara menempatkan karyawan secara tetap dan efisien, membangun budaya kerja dan budaya perusahaan sesuai tuntutan dinamika industri. Selain itu, Perseroan secara aktif terus-menerus mengembangkan sumber daya manusia yang ada, dengan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan dan pemahaman nilai inovasi yang terus menerus dijalankan melalui program pelatihan karyawan.

Perseroan telah memiliki sistem manajemen yang sistematis dan khususnya sistem pengelolaan produksi yang menjadi standar kerja baku di lingkungan internal Perseroan.

Tenaga Asing Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Kesejahteraan Karyawan

Unit sumber daya manusia Perseroan mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Karyawan tetap Perseroan mendapatkan kompensasi yang meliputi gaji pokok dan berbagai macam tunjangan dan manfaat tambahan seperti kegiatan Keagamaan dan kegiatan Gathering Perusahaan. Karyawan tetap pada tingkat tertentu juga mendapatkan bonus. Karyawan dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Upah Minimum Propinsi).

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai dan keluarganya. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan)- Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan)- Tunjangan Jabatan- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR)- Cuti Tahunan

Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai Perseroan mengacu pada Ketentuan dan Peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan transmigrasi termasuk sudah memenuhi Upah Minimum yang berlaku.

Serikat Pekerja

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan/serikat pekerja.

16. Perkara-perkara Yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak serta Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Entitas Anak serta Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi.

135

17. Kegiatan Usaha

17.1 Umum

Perseroan didirikan sejak tahun 2008, dengan kegiatan usaha utama Perseroan berfokus pada penyediaan infrastruktur pertambangan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen, Perdagangan Besar, Konstuksi, dan Industri pengolahan.









Perseroan merupakan Perusahaan Induk yang melakukan penyertaan modal dalam proyek atau Perusahaan Infrastruktur. Disamping itu Perseroan melalui Entitas Anak menjalankan usaha berupa penyediaan infrastruktur pertambangan meliputi jalan angkut batubara, penyediaan area pengumpulan sementara batubara (stockpile), dan pengoperasian terminal batubara.

Perseroan melalui Entitas Anak yaitu Talenta Bumi telah memiliki izin untuk mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Batubara di Kelurahan Lepasan, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dari Menteri Perhubungan dan telah pula memiliki izin sementara penggunaan Terminal Khusus untuk kepentingan umum yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Di samping itu, Talenta Bumi telah memiliki Izin Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Khusus Angkutan Hasil Tambang dan Perkebunan dari Gubernur Kalimantan Selatan.

Perseroan melalui Entitas Anak memiliki aset berupa jalan angkut (haul road) sepanjang 46 km dimulai dari persimpangan jalan raya utama Banjarmasin ke Balikpapan, yang telah selesai dibangun dan dioperasikan secara komersial pada tahun 2013 dan merupakan jalan khusus pengangkutan batubara yang terletak pada area wilayah pertambangan dimana terdapat kurang lebih 50 konsesi batubara disekitar area operasi.Selain itu Perseroan melalui entitas anak memiliki terminal batubara yang terletak di tepi sungai Barito. Aset milik Entitas Anak ini merupakan infrastruktur utama pengangkutan hasil pertambangan dimana sebelum adanya aset milik Entitas Anak ini, perusahaan pertambangan pada wilayah tersebut tidak memiliki akses distribusi dan pemasaran batubara yang mereka miliki. Dengan adanya aset pertambangan ini, akan membuka banyak peluang dan kesempatan yang menguntungkan bagi para stakeholder.

Area aset yang dimiliki oleh Perseroan melalui Entitas Anak tersebut berlokasi di wilayah area utama pertambangan batubara di Indonesia dimana banyak pemain utama batubara terkemuka beroperasi juga disekitar area aset tersebut.

136

Saat ini, Perseroan dan Entitas Anak yaitu Talenta Bumi memiliki kontrak dengan pelanggannya baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kontrak tersebut dibuat berdasarkan tonase maupun jangka waktu dengan minimal tonase tertentu, dimana penentuan harga ditentukan oleh Talenta Bumi dipengaruhi oleh besaran kuantitas pengiriman oleh pelanggan.

Kegiatan operasional Perseroan dilakukan melalui kantor pusat yang berlokasi di Jakarta dan kantor cabang yang berlokasi di Banjarbaru, sedangkan wilayah aset operasi Perseroan dan Entitas Anak seluruhnya berada pada wilayah Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Perseroan memiliki 3 Entitas Anak yaitu Talenta Bumi, Talenta Bumi Energi dan Pelabuhan Talenta Bumi. Dari ketiga Entitas Anak yang dimiliki Perseroan, yang saat ini beroperasi untuk melakukan kegiatan usaha adalah Talenta Bumi yang beroperasi secara komersial sejak tahun 2013. Talenta Bumi berlokasi di Kelurahan Lepasan, Desa Sungai Tampung, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dimana kepemilikan Perseroan sebesar 99,15% terjadi sejak 27 Juni 2018.

Letak Geografis Daerah Operasi Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan dan Entitas Anak berkomitmen pada kelestarian lingkungan serta kesehatan dan keselamatan kerja,hal tersebut dibuktikan dengan penghargaan Proper Biru tahun 2014 sampai dengan 2017 dari Dinas Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Penghargaan Kecelakaan Nihil (zero accident) tahun 2013 sampai dengan 2017 dari Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diperoleh olehTalenta Bumi.

17.2 Keunggulan Kompetitif

Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan utama yang mencakup :

1. Tingkat ketergantungan konsumen yang tinggi terhadap jalan angkut dan terminal batubara Perseroan Konstruksi jalan yang dimiliki oleh Perseroan melalui Entitas Anak yang mulai dibangun di tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013 sekaligus beroperasi secara komersial. Sebelumnya, sejumlah konsesi pertambangan batubara yang saat ini menjadi pelanggan Perseroan mengalami kesulitan dalam penjualan batubara diakibatkan tidak adanya akses jalan dan pengangkutan. Sebab, terdapat peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 3 tahun 2008 dimana angkutan batubara tidak diperbolehkan melalui jalan umum. Dengan selesainya pembangunan infrastruktur transportasi batubara oleh Entitas Anak, pelanggan dapat melakukan operasi pertambangan dan melakukan pengiriman hasil produksi melalui jalan angkut tambang dan terminal batubara yang dimiliki oleh Entitas Anak.

137

2. Memiliki rantai bisnis pengangkutan batubara yang terintegrasi

Dengan kepemilikan aset berupa jalan angkut dan terminal batubara oleh Entitas Anak dan jasa penyewaan alat berat yang dilakukan oleh Perseroan, Perseroan dan Entitas Anak dapat menyediakan jasa transportasi batubara yang terintegrasi, dimulai dari tambang batubara hingga menuju terminal batubara untuk proses pengiriman ke tujuan yang ditentukan oleh pelanggan.

3. Tim manajemen dan tenaga ahli yang berpengalaman

Perseroan dan Entitas Anak memiliki tim manajemen dan tenaga ahli yang telah menunjukkan rekam jejak yang sukses dalam mengembangkan operasinya dan meningkatkan pendapatan dari penjualan. Manajemen senior Perseroan dan Entitas Anak mampu memanfaatkan pengalamannya di industri batubara untuk meningkatkan pemanfaatan infrastruktur dan transportasi batubara yang dimiliki Entitas Anak.

4. Memiliki hubungan jangka panjang yang baik dengan pelanggan

Sejak mulai beroperasi secara komersial di tahun 2013 hingga saat ini, Perseroan dan Entitas Anak berkomitmen pada ketepatan waktu dan pelayanan terbaik sehingga memiliki hubungan kerja jangka panjang dengan pelanggan-pelanggan yang merupakan pemain besar dalam industri batubara.

5. Lokasi Terminal batubara berada di sungai utama Barito

Terminal batubara yang dimiliki Entitas Anak, berada di tepi sungai Barito yang merupakan sungai utama pengangkutan batubara yang memiliki area seluas 30 hektar dengan kapasitas lebih dari 800 juta metric ton sumber daya batubara. Sungai Barito memiliki kedalaman yang cukup dalam sehingga terminal batubara milik Entitas Anak dapat melayani tongkang dengan panjang hingga 330 feet dimana sungai Barito ini telah menjadi rute transportasi utama bagi produsen batubara didalam cekungan batubara Warukin dan Tanjung. Selain itu sebagai sungai besar, kedalaman sungai Barito selalu stabil sehingga dapat melayani pengiriman setiap waktu sepanjang tahun.

Disamping itu lokasi terminal batubara milik Entitas Anak di sungai Barito merupakan terminal pelabuhan terdekat dari transhipment point Taboneo yang berada di Laut Jawa sehingga atas hal ini membuat efisiensi biaya pengangkutan batubara bagi pelanggan.

17.3 Strategi Usaha

Berikut strategi utama Perseroan dalam rangka mencapai keberhasilan atas kegiatan usahanya:

1) Efisiensi pada proses transportasi

Perseroan berusaha melakukan efisiensi pada proses transportasi melalui pembelian truk trailer yang memiliki daya angkut 76 – 110 ton dan membuat coal exchange terminal yang berfungsi untuk mengalihkan pengangkutan batubara dari truk dengan kapasitas volume kecil kepada truk dengan kapasitas yang lebih besar. Sehingga mobilitas transportasi dapat meningkat dan lebih efisien.

2) Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan angkut dan aset infrastruktur

Kualitas jalan yang baik diperlukan agar pengiriman batubara milik konsumen melalui jalan dapat dilakukan dalam segala kondisi cuaca. Pada aset operasi yaitu penampungan batubara dan terminal pelabuhan batubara juga perlu dilakukan perawatan. Untuk itu Entitas Anak rutin melakukan perawatan jalan angkut dengan melakukan pemeliharaan diantaranya dengan perataan jalan dan penyiraman jalan, sehingga jalan angkut tersebut ideal untuk dilewati kendaaraan angkutan batubara. Entitas Anak melakukan pemantauan secara terus menerus untuk menjaga kondisi operasional baik jalan angkut dan terminal batubara serta berusaha meningkatkan kapasitas infrastruktur yang dimilikinya termasuk diantaranya peningkatan kapasitas terminal batubara.

138

3) Mencari Peluang Akuisisi

Perseroan dan Entitas Anak selain berusaha melakukan pertumbuhan secara organik, juga berupaya mencari potensi pertumbuhan anorganik melalui investasi yang dapat bersinergi dengan bidang usaha Perseroan dan Entitas Anak sehingga dapat meningkatkan profitabilitas. Hal ini didukung oleh potensi dimana negara-negara Asia Timur terutama Jepang, Korea, Taiwan dan Cina diperkirakan menyumbang 35% dari perkiraan pertumbuhan permintaan atas batubara. Perseroan percaya pihaknya memiliki posisi yang kuat untuk terus meraih peluang dari pertumbuhan di sektor batubara.

4) Menjaga hubungan baik dengan masyarakat

Perseroan dan entitas anak berupaya melibatkan masyarakat dalam operasinya. Langkah yang dilakukan diantaranya melibatkan masyarakat sekitar untuk mengoperasikan armada truk di jalan milik entitas anak sebanyak kurang lebih 30% dari total operasional entitas anak agar jasa pengangkutan milik masyarakat dapat turut terlibat dalam kegiatan operasi pengangkutan.

5) Berfokus pada keselamatan dan kesehatan kerja dan perlindungan lingkungan hidup

Perseroan dan Entitas Anak berkomitmen untuk mempertahankan standar yang tinggi terkait dengan keselamatan dan perlindungan lingkungan hidup. Perseroan berencana untuk terus mencurahkan sumber daya secara substansial untuk menjaga kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak pada standar operasi internasional yang tinggi, untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja serta menjaga lingkungan hidup pada area operasi Perseroan dan Entitas Anak.

17.4 Proses Kegiatan Usaha Entitas Anak

Secara umum alur proses pengiriman batubara dari tambang hingga pengguna akhir adalah sebagai berikut :

Pertambangan Transportasi Darat

Pemuatan ke Tongkang Transhipment Pengguna

Perseroan melalui Entitas Anak melakukan kegiatan usaha pengangkutan batubara melalui aset operasional Entitas Anak yaitu jalan angkut yang menuju ke terminal batubara di tepi sungai Barito. Proses pengangkutan yang terjadi melalui aset operasional entitas anak antara lain:

1. Pengangkutan Batubara dari Stockpile ke Terminal Pelabuhan Batubara

Pelanggan menghubungi Entitas Anak untuk jadwal pemuatan hasil produksi ke tongkang. Setelah terdapat konfirmasi dari entitas anak mengenai jadwal muat batubara, pelanggan wajib menghubungi operator agar melakukan pengangkutan dari stockpile pelanggan. Di lokasi stockpile, batubara dimuat ke atas truk menggunakan wheel loader. Truk yang digunakan pada tahap ini dimiliki oleh Entitas Anak dan juga truk yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar area operasi. Aktivitas pemuatan batubara ke atas truk ini dilakukan langsung oleh pelanggan.

Dalam proses pengangkutan batubara dari stockpile ke pelabuhan, diharuskan menggunakan truk yang telah terdaftar dan diizinkan beroperasi di jalan milik Entitas Anak. Hal ini agar truk yang digunakan berada dalam kondisi prima serta memenuhi aspek keamanan, keselamatan dan ketertiban operasional.

139

2. Pemuatan Batubara ke Tongkang

Batubara yang sudah berada di terminal batubara, akan dilanjutkan pengangkutannya dengan menggunakan tongkang. Kapal tunda menyandarkan tongkang pada pelabuhan batubara yang dilanjutkan dengan proses pemuatan batubara ke tongkang dengan menggunakan wheel loader dan conveyor. Setelah jumlah muatan telah mencukupi dan diverifikasi oleh perusahan surveryor independen, kapal tongkang akan melanjutkan pelayaran ke tujuan yang telah ditentukan baik langsung menggunakan tongkang atau perlu dilakukan transhipment ke kapal yang lebih besar.

17.5 Aset Operasional

Lokasi aset operasional yang dimiliki melalui entitas anak berada di Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar di Provinsi Kalimantan Selatan, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Jalan angkut

Perseroan melalui entitas anak memiliki jalan angkut sepanjang 46 km yang membentang dari Jalan Ahmad Yani KM 71, Kalimantan Selatan hingga terminal batubara. Secara umum jalan angkut memiliki lebar 12 meter dengan saluran air di kedua sisi. Pada jalan angkut telah disesuaikan dengan spesifikasi khusus jalan angkut sehingga dapat digunakan dalam segala kondisi cuaca dan dapat dilalui oleh hauling truck hingga kapasitas 100 ton.

Di tahun 2017 entitas anak menyelesaikan pembangunan silo di intermediate stockpile di KM 71. Pada intermediate stockpile, muatan dari truk dengan kapasitas kecil dapat dikumpulkan untuk selanjutnya dikirimkan ke terminal batubara dengan menggunakan truk dengan kapasitas yang lebih besar. Sehingga pelanggan dapat mengurangi biaya angkut batubara.

Pada jalan angkut KM 37 Entitas Anak bekerjasama dengan PT Rimbata Kalimajaya, salah satu Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan batubara yang mengoperasikan armada truk, dan area pengumpulan sementara (stockpile) beserta crushing plant dengan luas 55 ha. Kapasitas total stockpile tersebut yaitu 1.000.000 ton batubara untuk diproses sebelum dipindah muatkan ke tongkang dan kapal.

140

b. Terminal batubara

Terminal batubara milik entitas anak berada di tepi sungai Barito dengan luas 30 ha. Terdapat empat jetty dengan tiga conveyor yang masing-masing memiliki kapasitas lebih dari lima juta metric ton per tahun, setiap jalur conveyor memiliki kecepatan pemuatan hingga 1.200 metric ton per jam. Terminal batubara dapat melayani tongkang dengan panjang maksimum 330ft, terminal ini dilengkapi dengan pemisah magnetik yang sangat efisien serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung lain diantaranya tangki bahan bakar 100.000 liter dan fasilitas pemeliharaan, pengelolaan dilakukan secara profesional dengan pengalaman yang cukup dalam penambangan batubara dan operasi logistik.

Volume pemuatan batubara oleh Entitas Anak

(dalam ton)

UraianUntuk Tahun yang berakhir pada

30 Juni 31 Desember2019 2018 2017 2016

Loading batubara (ton) 2.475.113 7.719.731 6.074.669 4.107.123Pendapatan (Rp juta) 189.780 542.676 394.989 -

17.6 Pengendalian Mutu

Perseroan dan Entitas anak dalam operasinya berpedoman pada prosedur yang dituangkan dalam SOP. Beberapa hal yang diatur dalam SOP harus dilakukan untuk menjaga efisiensi pengangkutan dan kualitas barang yang diangkut. Perseroan dan entitas anak.

17.7 Pelanggan

Pelanggan utama Perseroan merupakan pertambangan batubara yang berada di sekitar jalan angkut yang dimiliki oleh Entitas Anak. Sampai dengan Juni 2018 terdapat kurang lebih 50 konsesi disekitar area operasi Entitas Anak, beberapa diantaranya yaitu PT Merge Mining Industry, PT Cintapuri Pratama, PD Baramarta, CV Intan Karya Mandiri, CV Gunung Limo, CV Gunung Sambung, CV Makmur Bersama dll.

17.8 Prospek Usaha

Batubara masih memiliki prospek sebagai sumber energi bagi pembangkitan listrik dan juga untuk pemakaian industri. Di dalam negeri permintaan batubara dapat terjaga dengan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).

141

Kebijakan penerapan DMO batu bara tertuang pada Keputusan Presiden tahun 2006 mengenai Kebijakan Energi Nasional yang menetapkan bahwa pada tahun 2025 konstribusi batu bara sebesar 35 % dalam bauran energi nasional. Selanjutnya berturut-turut tertuang dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2007 tentang Energi, Undang - Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, Peraturan Menteri ESDM No. 34 tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan kebutuhan Mineral dan Batu bara untuk kepentingan Dalam Negeri serta Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 23 K/30/MEM/2018 tentang Penetapan Presentase Minimal Penjualan Batu bara untuk kepentingan dalam Negeri (DMO) yaitu 25% dari rencana jumlah total produksi 2018.

Pemberlakuan DMO batu bara bertujuan untuk mencegah terjadinya kelangkaan pasokan batu bara serta menjamin pasokan batu bara untuk kepentingan energi dalam negeri secara berkelanjutan. Sebagai konsekuensinya setiap perusahaan pertambangan batu bara nasional berkewajiban untuk menjual 25 % produksinya dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada pemakai batu bara dalam negeri. Pemberlakuan DMO ini terkait pada pemenuhan target 35.000 Mega Watt pengadaan listrik nasional.

Dengan adanya peraturan terkait DMO ini dapat meningkatkan produksi batubara di area konsesi di sekitar lokasi operasi Entitas Anak, dimana membutuhkan akses transportasi melalui jalan yang dimiliki Entitas Anak ke pelabuhan.Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan profitabiilitas Perseroan.

Berikut tabel data realisasi DMO:

End User 2011 2012 2013 2014 2015 2016PLTU 45 53 62 66 71 75Metalurgi 0 0 0 0 0 0Semen, tekstil, pupuk, & pulp 7 9 10 10 15 15Briket 0 0 0 0 0 0Lainnya 13 5 0 0 0 0Total 66 67 72 76 86 91

Ke depan Perseroan akan lebih memantapkan langkah untuk tetap berada dan fokus di bisnis infrastruktur, melalui Entitas Anak, konsistensi untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada produsen-produsen batubara terbesar di Kalimantan Selatan.

17.9 Riset dan Pengembangan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki divisi Riset dan Pengembangan secara khusus, sehingga Perseroan tidak melakukan alokasi biaya secara khusus untuk kegiatan riset dan pengembangan. Namun demikian, Perseroan senantiasa berupaya untuk melakukan inovasi dengan cara melakukan identifikasi terhadap kebutuhan konsumen, yang kemudian diikuti dengan upaya perolehan peralatan serta pelatihan karyawan untuk mendukung kebutuhan tersebut.

142

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan Ekuitas Perseroan yang didasarkan pada Laporan keuangan Perseroan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Member of Moore Stephens), Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Idris Jono, dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0323. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Member of Moore Stephens), Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Sudiharto Suwowo, dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0322.



2019 2018 2017 2016EKUITASModal sahamModal dasar - 4.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh) per saham pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 dan 5.500 saham dengan nilai nominal Rp100.000 (dalam Rupiah penuh) per saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.Modal ditempatkan dan disetor - 1.000.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018 dan 5.500 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. 100.000 100.000 550 550 Pinjaman wajib konversi 274.000 274.000 - -Saldo laba Dicadangkan 110 - - - Belum dicadangkan 219.913 202.589 7.300 4.157Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk 594.023 576.589 7.850 4.707Kepentingan Nonpengendali 4.939 4.789 2 -JUMLAH EKUITAS 598.962 581.378 7.852 4.707

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebesar 35.000.000 (tiga puluh lima juta) Saham Biasa dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru dalam rangka pelaksanaan konversi Mandatory Convertible Bond (MCB) sebesar 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama.

143

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 JUNI 2019

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 30 Juni 2019 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini :


Uraian


penuh

Tambahan Modal

Disetor

Pinjaman Wajib Konversi

Saldo LabaJumlah Ekuitas

yang Dapat Diatribusikan

kepada Pemilik Entitas Induk

Kepentingan Nonpengendali

Jumlah Ekuitas

Dicadangkan Belum Dicadangkan

Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 30 Juni 2019.

100.000 - 274.000 110 219.913 594.023 4.939 598.962

Perubahan Ekuitas pada 30 Juni 2019 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum dan Konversi MCL menjadi saham, seluruhnya sebanyak 285.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp1.096,- setiap saham

28.500 283.860 (274.000) - - 38.360 - 38.360

Proforma Ekuitas per tanggal 30 Juni 2019 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp100,- per saham

128.500 283.860 - 110 219.913 632.382 4.939 637.322

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan.

144

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan usaha Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 50% (lima puluh persen) dari laba bersih setelah pajak Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dimulai sejak tahun buku 2019.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada: - laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis

di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan

oleh Direksi.

Penentuan jumlah distribusi, jika ada, yang dibayarkan kepada Perseroan oleh entitas anak Perseroan akan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang relevan dari masing-masing perjanjian hutang entitas anak.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

145

XI. PERPAJAKAN

A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Indonesia

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

• Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan• Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang

menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;

3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final.

146

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Asing

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) /Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:

1. Form-DGT 1 atau; 2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui

kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;

3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat: • Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;• Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;• Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan

Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajakterdaftar sebagai Wajib Pajak;• Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan• Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor

pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

147

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

C. Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (“PPh”), Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”), dan Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

148

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam berarti perjanjian antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Akta No. 21 tanggal 5 April 2019 juncto Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 1 tanggal 2 Mei 2019 juncto Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 60 tanggal 10 September 2019 juncto Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 168 tanggal 30 Oktober 2019 yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, Notaris di Jakarta. Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham baru yang dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (Full Commitment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebesar 35.000.000 (tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama baru (saham baru) sehingga mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut :

No. Penjamin EmisiPorsi Penjaminan

Jumlah saham Nilai (Rp) Persentase (%)Penjamin Pelaksana Emisi Efek:

1. PT Victoria Sekuritas Indonesia 16.050.000 17.590.800.000 45,862. PT Surya Fajar Sekuritas 18.950.000 20.769.200.000 54,14

TOTAL 35.000.000 38.360.000.000 100,00

Penjamin Pelaksana Emisi merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995.

Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut:a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal

maupun vertikal;b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau

komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung,

mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung,

oleh pihak yang sama atau; f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai “Afiliasi” dalam UUPM.

149

B. Penentuan Harga Penawaran Umum Saham Pada Pasar Perdana

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (Bookbuilding).

Dengan mempertimbangkan hasil Bookbulding yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp1.096,- (seribu sembilan puluh enam Rupiah) per saham dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:- Kondisi pasar pada saat Bookbuilding dilakukan;- Permintaan dari calon investor;- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau Quality Institutional Buyer (QIB);- Kinerja Keuangan Perseroan;- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan

keterangan mengenai industri energi di Indonesia;- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau

maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian

untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di

Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada diatas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

150

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : KAP Mirawati Sensi Idris(an independent Member of Moore Stephens International Limited)

Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Idris Jono, Partner pada KAP Mirawati Sensi Idris, dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0323

Jl. Arjuna Utara No.10 Blok A Kav. 10 Tanjung Duren SelatanJakarta Barat 11470

No. STTD : STTD.AP-104/PM.22/2018Partner : Idris Jono Surat Penunjukan : 039/II/2019/IDR/MSId-A

Tugas pokok akuntan publik adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : Hanafiah Ponggawa & Partners(HPRP Law Firm)

Wisma 46 – BNILt. 32 dan 41 (Main Reception) Jl. Jend. Sudirman Kav. 1Jakarta 10220Telp: (021) 5701837Fax: (021) 5701837

Pendapat dari Segi Hukum ditandatangani oleh Erwin Kurnia Winenda, S.H., MBA

No. STTD : STTD.KH-97/PM.2/2018HKHPM No. : 201313Partner : Erwin Kurnia Winenda, S.H., MBA. Surat Penunjukan : Ref. No. 117/EKW/I/18

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

151

Notaris : Jose Dima Satria

Jl. MadrasahKomp. Taman Gandaria Kav. 11AJakarta Selatan 12420Tel: (021) 2912 5500Fax: (021) 2912 5600

No. STTD : STTD.N-90/PM.22/2018Notaris : Jose Dima SatriaSurat Penunjukan : 884/JDS/III/2019

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek.

Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana Boutique OfficeJl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5Tel: (021) 4788 1515Fax: (021) 470 9697

No. Izin Usaha BAE : No. KEP-41/D.04/2014Surat Penunjukkan : No. PW-113/DBL/082018

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan.

BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM

152

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta No. 1/2019 adalah sebagai berikut :

• Ketentuan mengenai maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang berusaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen, Perdagangan Besar, Konstuksi, dan Industri pengolahan.








• Ketentuan yang mengatur mengenai permodalan

Perseroan, dengan memperhatikan UUPT serta peraturan dan perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan dari Bursa Efek dimana saham Perseroan akan dicatatkan, dapat mengubah permodalan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) terbagi

atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini.

153

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada

saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di

Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana

diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini;d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham

Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

f. dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan megenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakan serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.

5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatam modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.

6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan

dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi

saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui

oleh RUPS; dan/atau4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan

penambahan modal tanpa HMETD.c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan

mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.

154

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.

8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua

puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini;

d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;

e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf d Pasal ini.

11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

• Ketentuan yang berkaitan dengan Direksi

1. Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi. Seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Apabila dikemudian hari diangkat lebih dari 2 (dua) orang anggota Direksi maka yang lainnya diangkat sebagai Direktur.

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.

4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan

dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.

6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

155

7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dan memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.

10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.

12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.

13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

14. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila: a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) Pasal ini;b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;e. telah ditetapkan sebagai tersangka pidana oleh instansi yang berwenang.

• Ketentuan yang berkaitan dengan Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.

4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

156

7. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.

8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;d. meninggal dunia; e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;f. telah ditetapkan sebagai tersangka pidana oleh instansi yang berwenang.

• Ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan rapat umum pemegang saham, rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut “RUPS” adalah: a. RUPS tahunan; b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.

3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

4. Dalam RUPS tahunan: a. Direksi menyampaikan:

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;

- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.d. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan

memperhatikan ketentuan anggaran dasar.5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

7. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan permohonan diselenggarakannya RUPS kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

• Ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan laba dan pembagian dividen

(1) Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

(2) Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.

157

(3) Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

(4) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan cadangan

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

158

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut FPPS). Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

2. Pemesan yang berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI No. SP-074/SHM/KSEI/0919 tanggal 18 September 2019.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:1. Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham, akan tetapi saham-saham tersebut

akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dan BAE;

2. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham (SKPS) kepada KSEI sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif;

3. Sebelum Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP);

4. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;

5. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;

6. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;

159

7. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;

8. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/ Bank Kustodian yang telah ditunjuk;

9. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;

10. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;

11. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri/ domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 1 (satu) hari kerja pada tanggal 11 November 2019 pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

7. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi dengan lengkap dan benar kepada Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Pembayaran untuk satu FPPS hanya dapat dilakukan dengan salah satu bentuk metode pembayaran, yaitu dengan menggunakan cek atau tunai atau pemindahbukuan atau giro.

160

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang telah diterima dengan baik pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi (in good funds). Pembayaran dengan cek/pemindahbukuan/giro hanya dapat diterima pada hari pertama Masa Penawaran.

Untuk pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan.

Bank Penerima dimana Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening atas namanya, yang akan menerima uang Pemesanan Saham yaitu :

PT Bank Victoria International, TbkCabang Plaza BIP

No. Rek. 081.0001.968Atas Nama PT Victoria Sekuritas Indonesia

PT Bank Mayapada Internasional, TbkCabang Sudirman

No. Rek. 100.300.3481.3Atas Nama PT Surya Fajar Sekuritas IPO TEBE

Selanjutnya, semua setoran dari Investor yang melakukan pemesanan melalui Penjatahan Terpusat (Pooling) harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

PT Bank Mayapada Internasional, TbkCabang Sudirman

No. Rek. 100.300.3481.3Atas Nama PT Surya Fajar Sekuritas IPO TEBE

Untuk pemesanan saham yang dilakukan melalui Penjamin Emisi Efek yang telah menyampaikan konfirmasi dari Bank Pembayar pada saat penyampaian pemesanan pembelian saham dapat melakukan penyetoran pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal sebagaimana diatur pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

8. Bukti Tanda Terima

Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke 5 sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembailan uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

9. Penjatahan Saham

Tanggal akhir penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan, yaitu tanggal 13 November 2019.

Pelaksanaan penjatahan saham akan dilakukan oleh PT Surya Fajar Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan IX.A.7, dengan menambahkan metode penjatahan lain khusus untuk penjatahan terpusat (pooling allotment), yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sesuai Surat No. S-887/PM.22/2019 tanggal 7 Oktober 2019.

Sejalan dengan Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

161

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam PenawaranUmum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Agen Penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki saham untuk portofolio efek mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Agen Penjualan Efek dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

(I) Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjatahan pasti dibatasi sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada: Dana Pensiun Asuransi Reksadana Korporasi Perorangan

Dalam hal penjatahan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

a. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase penjatahan pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;

b. Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada angka 1) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan alam Penawaran Umum Perdana Saham; dan

c. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada pemesan saham dengan kriteria sebagai berikut:a) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau

lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;

b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; danc) pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf (b), yang bukan merupakan

pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

(II) Penjatahan Terpusat (Pooling)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan minimal 1% (satu persen) dari jumlah yang ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

1) Jika setelah mengecualikan pemesan saham sesuai angka 9 angka I angka 3 diatas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: (i) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada Pemesan Saham sesuai angka 9 angka I angka 3 menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan saham;

162

2) Jika setelah mengecualikan pemesan saham sesuai butir 9 angka I angka 3 diatas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan

- apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Adapun alasan dan latar belakang dilakukan penggunaan metode penjatahan lainnya tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Harga Penawaran Saham yaitu Rp1.096,- sehingga jumlah yang harus dikeluarkan oleh investor untuk memiliki 1 satuan perdagangan atau 100 saham adalah sebanyak-banyaknya Rp109.600,-.

Hal tersebut akan menjadi kendala bagi investor yang melakukan pemesanan pembelian saham, apabila alokasi penjatahan untuk Penjatahan Terpusat hanya sebesar 1 satuan perdagangan untuk setiap pemesanan, karena nilai nominal saham yang akan dimiliki menjadi sangat kecil, tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pemesanan pembelian saham, sehingga dapat mengurangi minat investor untuk berinvestasi secara jangka panjang pada saham Emiten, sedangkan Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan persyaratan mengenai jumlah minimal pemegang saham untuk Emiten yang tercatat di BEI.

b. Hal khusus yang juga menjadi dasar pertimbangan kami adalah berdasarkan pengalaman pada beberapa penawaran umum sebelumnya terdapat sebagian kecil investor yang melakukan pemesanan pembelian saham dalam jumlah yang sangat besar, sehingga apabila alokasi penjatahan untuk Penjatahan Terpusat hanya sebesar 1 satuan perdagangan untuk setiap pemesanan, maka hampir seluruh sisa saham yang akan dialokasikan secara proporsional, akan diserap hanya oleh sebagian kecil investor dengan pemesanan dalam jumlah sangat besar tersebut.

Hal ini akan mengakibatkan terjadinya penyebaran yang tidak merata bagi kepemilikan saham Emiten untuk Penjatahan Terpusat.

10. Pembatalan Atau Penundaan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus)

selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara

signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atauc) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha

Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11; dan

163

2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:i. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum

dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

ii. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);

iii. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

iv. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

a. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika tidak terdapat Penjamin Emisi Efek) bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima kepada para pemesan sehubungan dengan pembelian Saham secepat mungkin, namun bagaimanapun juga tidak lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang tersebut maka Penjamin Emisi Efek wajib membayar denda kepada para pemesan untuk setiap hari keterlambatan sebesar Suku Bunga per tahun untuk deposito Rupiah satu bulan yang berlaku di Bank Penerima, yang dihitung dari Hari Kerja ke-3 (tiga) sejak Tanggal Penjatahan, secara prorata untuk setiap hari keterlambatan.

b. Tata cara dalam pengembalian uang tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1. Alat pembayarannya dalam bentuk cek atau bilyet giro atas nama pemesan dengan

menunjukan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan tanda jati diri pada Penjamin Emisi Efek dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan oleh pemesan tersebut, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya Bank Penerima ataupun biaya pemindahan dana. Jika pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama pemesan yang mengajukan (menandatangani) Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

2. Cara pembayarannya diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda jati diri pada Biro Administrasi Efek, dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham semula diajukan atau pada Perseroan (dalam hal Para Pemesan Khusus), sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Apabila uang pengembalian pemesanan Saham sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil pengembalian uang dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan maka hal itu bukan kesalahan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dan/atau Perseroan (dalam hal Para Pemesan Khusus), sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.

c. Tentang pengembalian uang pemesanan, kepada para pemesan termasuk Para Pemesan Khusus, sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berlaku ketentuan sebagai berikut:i. Apabila hal tersebut terjadi sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian uang

pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebesar tarif suku bunga jasa giro bank penerima per tahun yang berlaku pada saat itu(“Suku Bunga”) menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, maka oleh karenanya Perseroan harus dibebaskan dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan, gugatan, klaim dan/atau ganti rugi yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang dan denda tersebut.

164

ii. Apabila hal tersebut terjadi setelah Tanggal Pembayaran, maka: 1. Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan

yang telah diterimanya kepada Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek untuk dikembalikan kepada para pemesan. Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian jumlah uang tersebut, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan tersebut wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham sebesar Suku Bunga.

2. Setiap Penjamin Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian yang telah diterimanya dari Perseroan kepada setiap pemesan saham paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya pembayaran kembali uang pemesanan pembelian dari Perseroan. Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian jumlah uang tersebut, maka Penjamin Emisi Efek yang melakukan keterlambatan pembayaran tersebut wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebesar Suku Bunga.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku untuk pengembalian uang pemesanan yang dilakukan oleh Perseroan kepada Para Pemesan Khusus yang menjadi tanggung jawab Perseroan dan Perseroan harus menyelesaikan pengembalian uang pemesanan kepada Para Pemesan Khusus dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

12. Lain-Lain

Sejalan dengan Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafililasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun nasional. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa Efek.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau Pihak Terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek.

165

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 11 November 2019, pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ditunjuk, yaitu Perantara Pedagang Efek yang menjadi anggota bursa efek berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Victoria Sekuritas IndonesiaGraha BIP Lt. 3A

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23Telp : 021 5099 2980Fax : 021 5099 2981

PT Surya Fajar SekuritasSatrio Tower Lt. 6

Jl. Prof. Doktor Satrio Blok C4 No. 5Telp : 021 2788 3986Fax : 021 2788 3986

GERAI PENAWARAN UMUM SELAMA MASA PENAWARAN

PT Adimitra Jasa KorporaRukan Kirana Boutique Office

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5Telp : 021 4788 1515Fax : 021 470 9697

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini merupakan salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penawaran Umum Perdana Saham, yang disusun oleh Konsultan Hukum HPRP Law Firm.

167


Hanafiah Ponggawa & Partners

Wisma 46 - Kota BN 32nd & 41st Floors

Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220

Indonesia Ph (021) 570 1837

Fax (021) 570 1835

dentons.com

Larraín Rencoret ► Hamilton Harrison & Mathews ► Mardemootoo Balgobin ► HPRP ► Zain & Co. ►Delany Law ► Dinner Martin ► Maclay Murray & Spens ► Gallo Barrios Pickmann ► Muñoz ► Cardenas & Cardenas ► Lopez Velarde ► Rodyk ► Boekel ► OPF Partners

Dentons is a global legal practice providing client services worldwide through its member firms and affiliates. Please see dentons.com for Legal Notices.

No. Ref.: 2072/EKW/X/19 Jakarta, 6 November 2019 Kepada Yth. PT DANA BRATA LUHUR, Tbk. (“Perseroan”) Jl. Bulungan I No. 9 Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Up.: Direksi Perihal: Pendapat Segi Hukum atas Perseroan Dengan hormat, Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), kami, Hanafiah Ponggawa & Partners, (“Dentons HPRP”) suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Erwin Kurnia Winenda, S.H., MBA. selaku Rekan, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal STTD.KH-97/PM.2/2018 tanggal 15 Mei 2018 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) No. 201313, yang telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat No. Ref.: 477/EKW/III/19 tertanggal 6 Maret 2019 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum (“Pendapat Segi Hukum”), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham (“Penawaran Umum Perdana”) sebesar 35.000.000 (tiga puluh lima juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau sebesar 2,72% (dua koma tujuh puluh dua persen) dari seluruh total modal disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana dan setelah pelaksanaan konversi MCL, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp1.096,- (seribu sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham sehingga jumlah penawaran umum perdana saham secara keselurahan sejumlah Rp38.360.000.000,- (tiga puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) (“Saham Yang Ditawarkan”). Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi Mandatory Convertible Loan (“MCL”) senilai Rp274.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) pada tanggal penjatahan sampai dengan tanggal pencatatan dengan jumlah sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham dengan harga konversi sebesar Rp1.096,- (seribu sembilan puluh enam Rupiah) setiap saham atau setara dengan 20% (dua puluh persen) dari seluruh total modal disetor penuh sebelum Penawaran Umum Perdana atau senilai 19,46% (sembilan belas koma empat puluh enam persen) dari total modal disetor setelah Penawaran Umum Perdana. Dengan dilaksanakannya konversi MCL bersamaan dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, persentase kepemilikan Masyarakat adalah sebanyak 22,18% (dua puluh dua koma delapan belas persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan konversi MCL. Baik saham-saham yang berasal dari Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham dan saham hasil konversi MCL seluruhnya akan memberikan kepada pemegang hak dan yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen.

169

Ph (021) 570 1837 Fax (021) 570 1835

dentons.com PT DANA BRATA LUHUR, Tbk. No. Ref.: 2072/EKW/X/19 Halaman -2- Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (”UUPT”). Saham yang akan ditawarkan dalam keadaan bebas dan tidak dalam sengketa atau dijaminkan kepada pihak manapun. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Penawaran Umum Perdana ini akan dijamin oleh PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA dan PT SURYA FAJAR SEKURITAS selaku Penjamin Emisi Efek berdasarkan kesanggupan penuh (full commitment) sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 21 tanggal 5 April 2019 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 1 tanggal 2 Mei 2019, (ii) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 60 tanggal 10 September 2019, dan (iii) Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 168 tanggal 30 Oktober 2019 seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“Akta PPEE”). Lebih lanjut, dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA dan PT SURYA FAJAR SEKURITAS selaku Penjamin Emisi Efek. Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 80% (delapan puluh persen) akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja PT Talenta Bumi; dan sisanya

2. Sekitar 20% (dua puluh persen) akan digunakan untuk mendanai kebutuhan modal kerja Perseroan. Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana yang belum terpakai, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid (marketable securities). Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak mencukupi untuk rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan akan membiayai tujuan penggunaan dana tersebut melalui kas internal yang diperoleh dari kegiatan operasi serta dengan pinjaman Bank. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana, Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan, (i) akan menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK dan (ii) wajib untuk memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan, yang telah dituangkan dalam dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 1 tanggal 2 September 2019 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) dengan Surat Keputusan No. AHU-0063349.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 2

170

Ph (021) 570 1837 Fax (021) 570 1835

dentons.com PT DANA BRATA LUHUR, Tbk. No. Ref.: 2072/EKW/X/19 Halaman -3- September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0157635.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 2 September 2019, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0325039 tanggal 2 September 2019 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0157635.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 2 September 2019; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0325040 tanggal 2 September 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0157635.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 2 September 2019 (“Akta No. 1/2019”). Dalam Pendapat Segi Hukum ini, yang dimaksud dengan “Entitas Anak” adalah perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dan laporan keuangan perusahaan tersebut telah dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan, yang dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. PT Talenta Bumi (“TB”), dengan persentase kepemilikan saham Perseroan sebesar 99,15% (sembilan

puluh sembilan koma lima belas persen); 2. PT Talenta Bumi Energi (“TBE”), dengan persentase kepemilikan saham Perseroan sebesar 99%

(sembilan puluh sembilan persen); dan 3. PT Pelabuhan Talenta Bumi (“PTB”), dengan persentase kepemilikan saham Perseroan sebesar 99%

(sembilan puluh sembilan persen). Untuk selanjutnya, TB, TBE dan PTB disebut sebagai “Entitas Anak Perseroan”. Pendapat Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas No. Ref.: 2022/EKW/X/19 tanggal 31 Oktober 2019 (“Laporan Uji Tuntas”) dan Tambahan Informasi atas Laporan Uji Tuntas No. 2071/EKW/XI/19 tanggal 6 November 2019 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Uji Tuntas (“Tambahan Informasi”) yang kami lakukan atas Perseroan hingga tanggal Pendapat Segi Hukum ini dikeluarkan, yang merupakan satu kesatuan dengan Pendapat Segi Hukum ini. Pendapat Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM. I. BATASAN - BATASAN

Pendapat Segi Hukum ini didasarkan pada batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini hanya terbatas pada ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan tidak mengacu pada hukum lainnya. Ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini hanya terbatas pada hal-hal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan Pasar Modal. Dalam rangka pembuatan Pendapat Segi Hukum ini kami berpegang pada dokumen-dokumen dan keterangan yang kami terima dari Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini.

2. Sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut

perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia. Prinsip materialitas kami terapkan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan.

II. ASUMSI DAN KUALIFIKASI

Pendapat Segi Hukum ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

171

Ph (021) 570 1837 Fax (021) 570 1835

dentons.com PT DANA BRATA LUHUR, Tbk. No. Ref.: 2072/EKW/X/19 Halaman -4-

1. Dokumen-dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, lengkap dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;

2. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut, baik asli maupun fotokopi atau

salinannya, adalah tanda tangan dari pihak yang berwenang (untuk pihak-pihak selain Perseroan) dan merupakan pihak yang disebutkan dalam dokumen itu dan sesuai dengan keadaan sebenarnya;

3. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis

maupun lisan, yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan, Direksi, Komisaris Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material dan tambahan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum ini;

4. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan atau para pejabat pemerintah yang

mengeluarkan surat-surat keterangan atau perizinan untuk kebutuhan Perseroan, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut dan kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa anggapan tersebut di atas adalah tidak benar;

5. Pendapat Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas yang merupakan

hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 6 November 2019;

6. Dalam memberikan Pendapat Segi Hukum ini kami berpegang pada peraturan yang berlaku di

bidang Pasar Modal serta peraturan terkait lainnya di dalam wilayah Hukum Republik Indonesia; 7. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Segi Hukum

dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya; dan

8. Berdasarkan UUWDP, perusahaan yang didirikan di Republik Indonesia wajib didaftarkan pada

Kantor Pendaftaran Perusahaan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Sistem pendaftaran berdasarkan UUWDP tersebut selama ini dianggap tidak dapat diandalkan untuk tujuan perolehan data perusahaan terkini seperti (i) anggaran dasar yang lengkap, (ii) nama pemegang saham berikut perubahannya dari waktu ke waktu, (iii) susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berikut perubahannya dari waktu ke waktu. Dengan diberlakukannya UUPT, Menkumham kini menyelenggarakan Daftar Perseroan. Daftar Perseroan dimaksudkan untuk memuat data tentang perseroan terbatas yang meliputi, namun tidak terbatas pada nama tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan terbatas antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Selanjutnya Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UUWDP. Namun demikian, sampai saat ini, UUWDP masih berlaku penuh dan belum dicabut. Sebagaimana diuraikan dalam LUT dan PSH, seluruh Akta Perseroan dan Entitas Anak dibuat setelah berlakunya UUPT dan sudah didaftarkan dalam Daftar Perseroan, namun saat ini akta perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan tidak didaftarkan dalam Tanda Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diwajibkan dalam UUWDP. Berdasarkan UUWDP, kelalaian dalam proses pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UUWDP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi- tingginya Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah).

172

Ph (021) 570 1837 Fax (021) 570 1835

dentons.com PT DANA BRATA LUHUR, Tbk. No. Ref.: 2072/EKW/X/19 Halaman -5- III. PENDAPAT SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan pembatasan dan asumsi-asumsi yang diuraikan di atas, dengan ini kami memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

A. PERSEROAN 1. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tentang dokumen

Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk (“POJK No. 7/2017”), pendapat segi hukum atas anggaran dasar Perseroan mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir.

Perseroan didirikan dengan nama PT Dana Brata Luhur berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 52 tertanggal 26 Juni 2008 dibuat di hadapan Bonar Sihombing S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 2 tertanggal 18 Desember 2008 dibuat di hadapan Hani Rusnawati S.H., Notaris di Jakarta dan yang telah disahkan melalui keputusan Menkumham melalui surat keputusannya No. AHU-29892.AH.01.01. Tahun 2009 tertanggal 2 Juli 2009 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0038841.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 2 Juli 2009 (“Akta Pendirian Perseroan”). Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Akta Pendirian Perseroan, Perseroan telah sah didirikan sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali atas kewajiban pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UUWDP.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 UUWDP, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah).

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dimana perubahan-perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan terakhir diubah dengan Akta No. 1/2019, sehingga anggaran dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Akta No. 1/2019.

Berdasarkan Akta No. 1/2019, para pemegang Saham Perseroan, memutuskan untuk:

A. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum melalui pasar modal, termasuk: (i) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan

jumlah saham dan syarat-syarat saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat dengan jumlah maksimal sebanyak-banyaknya 800.000.000 (delapan ratus juta) saham termasuk di dalamnya saham hasil konversi atas Mandatory Convertible Loan berdasarkan Mandatory Convertible Loan Agreement sebagaimana dijabarkan pada huruf C di bawah ini, atau sebanyak-banyaknya 44,44% (empat puluh empat koma empat empat persen) dari modal ditempatkan Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilakukan (kuasa tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan);

(ii) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan

segala sesuatu yang diperlukan guna tercapainya penawaran umum melalui

173

Ph (021) 570 1837 Fax (021) 570 1835


pasar modal, termasuk menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan emisi efek dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan termasuk menentukan harga penawaran saham dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan segala perubahan-perubahannya termasuk menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau Offering Circular dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi penawaran umum melalui pasar modal (go public) sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Para Pemegang Saham;

(iii) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan

kuasa hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses penawaran saham tersebut di atas; dan

(iv) Menyetujui pelaksanaan pencatatan saham Perseroan (Company Listing) yang

ditawarkan dan dijual kepada masyarakat di Indonesia melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada bursa efek di Indonesia.

B. Menyetujui perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Terbatas

Tertutup/Non Publik menjadi Perseroan Terbatas Terbuka/Publik.

C. Menyetujui konversi atas Mandatory Convertible Loan berdasarkan berdasarkan Amendment and Restatement of the Mandatory Convertible Loan Agreement yang ditandatangani antara Perseroan dengan para pemegang Mandatory Convertible Loan Agreement pada tanggal 15 Mei 2019 beserta seluruh perubahan, penambahan, dan modifikasi dari waktu ke waktu yang dipegang oleh pemegang Mandatory Convertible Loan Agreement, menjadi saham baru Perseroan dengan jumlah saham sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian, dimana penerbitan saham-saham baru tersebut akan dilakukan bersamaan dengan proses penawaran umum perdana saham Perseroan.

D. Menyetujui untuk mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan

perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

E. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada mereka dan seketika itu juga mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, termasuk Komisaris Independen, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

Akta No. 1/2019 selanjutnya disebut “Anggaran Dasar Perseroan”

174

Ph (021) 570 1837 Fax (021) 570 1835


2. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, menurut Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen, perdagangan besar, konstruksi, dan industri pengolahan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: (i) Kegiatan usaha utama:

Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, antara lain melakukan penyertaan modal dalam proyek dan/atau perusahaan infrastuktur; dan

(ii) Kegiatan usaha penunjang:

a) Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa antara lain mencakup usaha

penyiapan lahan untuk jasa penunjang kegiatan pertambangan dan jasa bidang konstruksi pertambangan;

b) Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan antara lain

perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu dan perdagangan besar logam dan bijih logam; dan

c) Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perindustrian yaitu industri

pengolahan barang- barang dari hasil pertambangan. Kegiatan usaha ini dilakukan secara langsung maupun melalui entitas anak

perusahaan.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, pengungkapan maksud dan kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar Perseroan, telah memuat substansi sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1 dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait lainnya, dan Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. POJK No. 7/2017 mengatur bahwa pendapat segi hukum atas struktur permodalan dan

pemegang saham Perseroan mencakup struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum Pernyataan Pendaftaran Perseroan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir Selama 3 (tiga) tahun terakhir, struktur permodalan Perseroan sejak pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum telah beberapa kali mengalami perubahan. Berikut adalah perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir:

A. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 162 tertanggal 30 Mei 2018 yang dibuat di Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0012138.AH.01.02.Tahun 2018 tertanggal 4 Juni 2018 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0212029 tertanggal 4 Juli 2018; dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.

175

Ph (021) 570 1837 Fax (021) 570 1835


AHU-AH.01.03-0212028 tertanggal 4 Juni 2018 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Perseroan No. AHU-0076767.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 65 dan Tambahan Berita Negara (“TBNRI”) No. 12262 tertanggal 14 Agustus 2018 (“Akta No. 162/2018”).

B. Berdasarkan:

(i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 35 tertanggal 25

Juni 2018 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0215947 tertanggal 25 Juni 2018 yang telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0082295.AH.01.11.Tahun 2018 tertanggal 25 Juli 2018 (“Akta No. 35/2018”); juncto

(ii) Akta Pengambilalihan Saham No. 36 tertanggal 25 Juni 2018 yang dibuat di

hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“Akta Pengambilalihan Saham No. 36/2018”).

C. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 54 tertanggal 26 Juni 2018 yang dibuat di Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0013108.AH.01.02.Tahun 2018 tertanggal 27 Juni 2018 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan; dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0216346 tertanggal 27 Juni 2018 yang keduanya telah didaftarkan dalam Perseroan No. AHU-0082875.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 27 Juni 2018 dan (iii) telah diumumkan dalam BNRI No. 65 tertanggal 14 Agustus 2018 dan Tambahan BNRI No. 1226 (“Akta No. 54/2018”);

D. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 16

tertanggal 4 April 2019 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0018546.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 4 April 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0056063.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 4 April 2019, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH-01.03-0187442 tertanggal 4 April 2019 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0056063.AH.01.11.Tahun 2019 tertanggal 4 April 2019 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0817466 tertanggal 4 April 2019 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0056063.AH.01.11.TAHUN.2019 tertanggal 4 April 2019 (“Akta No. 16/2019”); dan

E. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan No. 157 tanggal 30 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0061683.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 30 Agustus 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0155077.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan

176

Ph (021) 570 1837 Fax (021) 570 1835


Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0323576 tanggal 30 Agustus 2019 yang dibuat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0155077.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019 (“Akta No. 157/2019”).

Struktur permodalan dan susunan pemegang yang berlaku saat ini.

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham adalah berdasarkan Akta No. 1/2019, sebagai berikut: Modal Dasar : Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah), terbagi atas

4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) terbagi atas 1.000.000.000 (satu miliar) saham dan masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) .

Modal Disetor : Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) terbagi atas 1.000.000.000 (satu miliar) saham dan masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan di atas, Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No. Pemegang Saham Nilai Nominal

(Rp100,- per saham) Saham Rupiah %

Modal Dasar 4.000.000.000 400.000.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor 1. Roesbima Trisoera 42.189.030 4.218.903.000 4,22 2. Ade Mohamad Yusuf 36.120.960 3.612.096.000 3,62 3. PT Prima Mineral Utama 665.312.890 66.531.289.000 66,54 4. A Abdul Hariz Fanny Irhan 14.052.365 1.405.236.500 1,41 5. Ardian Trisura 14.052.365 1.405.236.500 1,41 6. Petrus Odang Yusman 5.269.635 526.963.500 0,53 7. Ali Utama 7.106.025 710.602.500 0,71 8. Yongky Sutanto 25.030.770 2.503.077.000 2,51 9. Jimmy Budhijanto 22.435.875 2.243.587.500 2,25 10. Yongky Wijaya 19.242.155 1.924.215.500 1,93 11. Ceri Wibisono 5.509.165 550.916.500 0,55

12. Hendy Narindra Dewantoro

4.111.915 411.191.500 0,42

13. PT Transcoalindo 57.220.800 5.722.080.000 5,73 14. PT Andhika Raya Semesta 67.367.510 6.736.751.000 6,74 15. Rudy Setia Laksamana 3.744.635 374.463.500 0,38 16. R. Harry Zulnardi 3.744.635 374.463.500 0,38 17. Rino Oestara 7.489.270 748.927.000 0,75 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor

1.000.000.000 100.000.000.000 100

Saham Dalam Portepel 3.000.000.000 300.000.000.000

177

Ph (021) 570 1837 Fax (021) 570 1835


Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami lakukan:

(i) anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan, telah sesuai dengan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/Bl/2008, Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (“Peraturan No. IX.J.1”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 33/2014”) dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal terkait lainnya.

(ii) perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan

selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah benar dan pemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

kecuali atas: A. Ketiadaan Bukti Pengumuman dalam BNRI dan Tambahan BNRI

Akta-akta berikut tidak didaftarkan dalam BNRI dan Tambahan BNRI :

a. Akta Pendirian Perseroan;

b. Akta No. 16/2019;

c. Akta No. 157/2019; dan

d. Akta No.1/2019.

Sehubungan dengan tidak dimumumkannya akta-akta dalam BNRI dan Tambahan BNRI sebagaimana telah disebutkan di atas, Berdasarkan: a. Surat Keterangan Yan Armin S.H. Notaris di Jakarta Nomor

002/Not.Jkt/VIII/2019;

b. Surat Keterangan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tertanggal 19 Juni 2019; dan

c. Surat Keterangan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tertanggal 5 September 2019.

Perseroan melalui notaris sedang melakukan permohonan penerbitan Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atas Akta-akta tersebut di Perum Percetakan Negara RI.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUPT tersebut di atas, kewajiban pengumuman dalam Tambahan BNRI merupakan kewajiban Menkumham. Oleh karena itu, ketiadaan/keterlambatan pengumuman pada BNRI dan Tambahan BNRI tersebut tidak memiliki dampak material terhadap Perseroan.

178

Ph (021) 570 1837 Fax (021) 570 1835


B. Ketiadaan Bukti Pendaftaran Sesuai dengan UUWDP

Akta- akta berikut tidak didaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai UUWDP:

a. Akta Pendirian Perseroan;

b. Akta No. 162/2018;

c. Akta No. 35/2018;

d. Akta No. 54/2018;

e. Akta No. 16/2019;

f. Akta No. 157/2019; dan

g. Akta No.1/2019.

Sehubungan dengan kewajiban pendaftaran perusahaan dan tidak didaftarkannya perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam akta-akta di atas, Pasal 32 UUWDP mengatur bahwa kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah).

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 59 tanggal 10 September

2019, dibuat di hadapan Jose Dima, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0329417 tertanggal 10 September 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0165482.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 10 September 2019 (“Akta No. 59/2019”), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan Dian Heryandi : Direktur Utama Hendy Narindra Dewantoro : Direktur Roesbima Trisoera : Komisaris Utama Samsul Hidayat : Komisaris Independen Emily Bonosusatya : Komisaris

Keberadaan Komisaris Independen dalam susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai pemenuhan ketentuan POJK No. 33/2014, dimana dalam hal lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan hal di atas, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014.

5. Unit Audit Internal Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan No. 035/DBL-

DIR/IX/2019 tertanggal 3 September 2019 tentang Pengangkatan Anggota Unit Audit Internal Perseroan sebagaimana disyaratkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“POJK No. 56/2015”) dengan anggota sebagai berikut:

Ketua Unit Audit Internal : RIZKY HARTAWAN

179

Ph (021) 570 1837 Fax (021) 570 1835


Perseroan juga telah memiliki Piagam Audit Internal tertanggal 3 September 2019 sebagai acuan Unit Audit Internal menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

6. Sekretaris Perusahaan Perseroan telah menunjuk AYU YUSMAN sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan

Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 036/DBL-DIR/IX/2019 tertanggal 3 September 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

7. Komite Audit Perseroan Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris

Perseroan No. 034/DBL-KOM/IX/2019 tanggal 3 September 2019 tentang Pengangkatan Ketua Komite dan Anggota Komite Audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“POJK No. 55/2015”) dengan anggota sebagai berikut:

Ketua Komite Audit : SAMSUL HIDAYAT Anggota Komite Audit : ANDI SUDHANA Anggota Komite Audit : DANAR WIHANDOYO Perseroan juga telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 3 September 2019 sebagai acuan Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan POJK 55/2015.

8. Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan

Dewan Komisaris Perseroan No. 033/DBL-KOM/IX/2019 tertanggal 3 September 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 34/2014”) dengan anggota sebagai berikut:

Ketua Komite Nominasi dan Remuninasi : SAMSUL HIDAYAT Anggota Komite Nominasi dan Remuninasi : ROESBIMA TRISOERA Anggota Komite Nominasi dan Remuninasi : EMILY BONOSUSATYA Perseroan juga telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 3 September 2019 sebagai acuan Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan POJK 34/2014.

9. Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana

Perseroan, karena kepemilikan saham Perseroan dalam TB sebesar 99,15 % (sembilan puluh sembilan koma satu lima persen) pendistribusian dana hasil Penawaran Umum kepada TB yang akan dilakukan dalam bentuk penyertaan (saham), sebagaimana disebutkan di atas merupakan suatu transaksi afiliasi yang hanya perlu dilaporkan kepada OJK sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam dan LK”) No. Kep-412/BL/2009, Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Lebih lanjut, sehubungan dengan persentase kepemilikan Perseroan dalam TB sebagaimana disebutkan di atas, dalam hal pendistribusian dana hasil Penawaran Umum Perdana kepada Entitas Anak merupakan transaksi material, maka transaksi tersebut merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Lampiran

180

Ph (021) 570 1837 Fax (021) 570 1835


Peraturan Bapepam dan LK No. KEP-614/BL/2011 Tahun 2011, Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, sehingga Perseroan hanya perlu memenuhi kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan, (i) akan menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK dan (ii) wajib untuk memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Lebih lanjut, sehubungan dengan rencana pendistribusian dana hasil Penawaran Umum Perdana kepada TB yang akan dilakukan dalam bentuk penyertaan (saham). Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, TB telah memperoleh persetujuan dari: a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“Bank BNI”) berdasarkan Surat TB No.

036/TB-BNI/VIII/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon untuk memberikan pengesampingan yang berlaku sejak disetujuinya surat permohonan sampai dengan selesainya penyaluran hasil penawaran umum perdana Perseroan, ketentuan yang mempersyaratkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank BNI untuk (i) TB memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar, (ii) melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan, dan (iii) melunasi/membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/kredit/hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ditetapkan dalam perjanjian kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afiliasi TB. Dengan ditandatanganinya surat tersebut oleh Bank BNI pada tanggal 6 September 2019, Bank BNI telah mengetahui dan menyetujui permohonan TB untuk membatalkan ketentuan- ketentuan di atas, sehingga dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan dapat disalurkan kepada TB dan tidak ada ketentuan yang membatasi Penggunaan Dana (use of proceed) dari Penawaran Umum Perdana Perseroan; dan

b. PT Bank Artha Graha International, Tbk (“Bank AG”) berdasarkan Surat TB No. 037/TB-BAG/VIII/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon untuk memberikan pengesampingan yang berlaku sejak disetujuinya surat permohonan sampai dengan selesainya penyaluran hasil penawaran umum perdana Perseroan, ketentuan yang mempersyaratkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank AG untuk (i) menerima kredit dalam bentuk apapun dan bank lain atau pihak lain atau meminjamkan uang kepada pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan, usaha TB sehari-hari, (ii) mengubah anggaran dasar TB, dan (iii) mengeluarkan saham-saham baru. Dengan ditandatanganinya surat tersebut oleh Bank AG pada tanggal 3 September 2019, Bank AG telah mengetahui dan menyetujui permohonan TB untuk membatalkan ketentuan- ketentuan di atas, sehingga dana hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan dapat

181

Ph (021) 570 1837 Fax (021) 570 1835


disalurkan kepada TB dan tidak ada ketentuan yang membatasi Penggunaan Dana (use of proceed) dari Penawaran Umum Perdana Perseroan.

10. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan

penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan menjalankan kewajibannya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum, kecuali atas:

Kewajiban Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (“LKTP”).

Sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan Surat Keterangan No. 012./NOT.JKT/IX/2019 dari Yan Armin, S.H., Notaris di Jakarta tertanggal 12 September 2019, LKTP Perseroan sedang dalam proses pelaporan pada Kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang prosesnya dilaksanakan oleh Notaris

Berdasarkan Pasal 35 UUWDP jo. Pasal 2 (1) Pemerintah No. 24 Tahun 1998 tentang

Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP No. 24 Tahun 1998 (“PP 24/1998”) jo. Pasal 2 Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 121/MPP/Kep/2/2002 Tahun 2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (“Kepmen 121/2002”), perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban LKTP diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

11. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban

ketenagakerjaan, antara lain pemenuhan kewajiban atas, upah minimum, Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan keikutsertaan Perseroan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh karyawan Perseroan, kecuali atas peraturan perusahaan dimana Perseroan tidak diwajibkan untuk memiliki peraturan perusahaan berdasarkan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”).

12. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, perjanjian dengan pihak ketiga yang dianggap penting telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan. Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian Mandatory Convertible Loan Agreement tertanggal 25 Juni 2018 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dalam Amendement and Restatement of the Mandatory Convertible Loan Agreement tertanggal 15 Mei 2019 sebagaimana terakhir diubah oleh Addendum atas Perjanjian MCL tertanggal 26 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Hoch Ventures Pte Ltd, Calden Investments Limited, dan Perseroan (“Perjanjian MCL Perseroan”).

Berdasarkan Perjanjian MCL Perseroan, Perseroan mendapatkan pinjaman Konversi kepada

Perseroan sebesar Rp274.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) (“Jumlah Pokok Pinjaman Pinjaman Konversi”) dimana Jumlah Pokok Pinjaman Konversi harus dikonversi menjadi sebanyak-banyaknya 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari seluruh total modal ditempatkan dan disetor penuh sebelum Penawaran Umum Perdana.

Tidak terdapat larangan dalam perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan/atau akan merugikan kepentingan pemegang saham publik Perseroan. Dengan tidak adanya larangan bagi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan dapat melakukan Penawaran Umum Perdana termasuk tidak ada pembatasan sehubungan

182

Ph (021) 570 1837 Fax (021) 570 1835


dengan (i) penggunaan dana Penawaran Umum Perdana dan (ii) pembagian dan/atau pembayaran dividen dalam bentuk apapun kepada pemegang saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana.

13. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, perjanjian-perjanjian dengan pihak afiliasi yang

dianggap penting telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan. Tidak terdapat larangan dalam perjanjian-perjanjian dengan pihak afiliasi yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan/atau akan merugikan kepentingan pemegang saham publik Perseroan. Dengan tidak adanya larangan bagi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan dapat melakukan Penawaran Umum Perdana termasuk tidak ada pembatasan sehubungan dengan (i) penggunaan dana Penawaran Umum Perdana dan (ii) pembagian dan/atau pembayaran dividen dalam bentuk apapun kepada pemegang saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana.

14. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak ketiga yang telah kami terima, Perseroan sedang tidak dalam keadaan cidera janji atas suatu perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak yang mengakibatkan Perseroan dalam keadaan wanprestasi dan dinyatakan cidera janji pula dengan perjanjian lainnya (cross default).

15. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah menandatangani perjanjian-

perjanjian sebagai berikut:

a. Akta PPEE; b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 22 tertanggal 5 April 2019

sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 2 tertanggal 2 Mei 2019 dan (ii) Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 61 tertanggal 10 September 2019 seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan;

c. Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan No. S-0762/BEI.PP2/05-2019 tertanggal 17 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia; dan

d. Perjanjian Pendaftaran Efek Yang Bersifat Ekuitas No. SP-074/SHM/KSEI/0919 tanggal 18 September 2019 dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap perjanjian-perjanjian tersebut, perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas telah sah, mengikat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami

lakukan terhadap Perseroan, Perseroan tidak memiliki harta kekayaan material selain daripada penyertaan Perseroan pada Entitas Anak Perseoan yang telah sah disertakan sesuai dengan anggaran dasar dan UUPT sebagaimana dibuktikan dengan tercatatnya Perseroan sebagai pemegang saham dalam akta masing-masing Entitas Anak serta tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Entitas Anak. Lebih lanjut, pada tanggal Pendapat Segi Hukum, aset-aset material yang berupa penyertaan Perseroan pada Entitas Anak tidak sedang dijaminkan guna kepentingan pembayaran utang Perseroan kepada kreditur Perseroan atau kepada pihak ketiga.

17. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sehubungan dengan pemenuhan kewajiban asuransi, aset

material yang Perseroan miliki adalah penyertaan Perseroan pada Entitas Anak Perseroan,

183

Ph (021) 570 1837 Fax (021) 570 1835


oleh karena itu Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak yang material untuk diasuransikan.

18. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan sebagaimana

diperkuat dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan, Perseroan tidak sedang terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, serta sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak serta sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

19. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan sebagaimana

diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, serta sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak serta sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

(i) ENTITAS ANAK PERSEROAN – PT Talenta Bumi

1. TB didirikan dengan nama PT Talenta Bumi berdasarkan Akta No. 14 tertanggal 21 Oktober 2004 sebagaimana diubah dengan Akta Pengubahan No. 40 tanggal 26 November 2004, keduanya dibuat di hadapan Sukawati Sumadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan melalui surat keputusan Menkumham No. C-27005 HT.01.TH.2005 tertanggal 29 September 2005, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 57 tertanggal 17 Juli 2007 dan Tambahan BNRI No. 7197 (“Akta Pendirian TB”). Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Akta Pendirian TB, TB telah sah didirikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

2. Berdasarkan POJK No. 7/2017 laporan pemeriksaan segi hukum atas anggaran dasar TB

mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir.

Anggaran dasar TB yang berlaku pada saat ini adalah:

a. Akta Berita Acara TB No. 14 dibuat di hadapan Sukawati Sumadi, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 17 Desember 2007, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-09231.AH.01.02.Tahun.2008 tertanggal 26 Februari 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0013705.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 26 Februari 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 39 tertanggal 13 Mei 2008 dan Tambahan BNRI No. 6240 (“Akta No. 14/2007”); Berdasarkan Akta No. 14/2007, para pemegang Saham TB, antara lain menyetujui untuk Mengubah seluruh anggaran dasar TB sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

184

Ph (021) 570 1837 Fax (021) 570 1835


b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham TB No. 69 tertanggal 11 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-17124.AH.01.02.Tahun 2013 tertanggal 3 April 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029226.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 serta diumumkan dalam BNRI No. 72 tertanggal 6 September 2013 serta Tambahan BNRI No. 90698/2013 (“Akta No. 69/2013”);

Berdasarkan Akta No. 69/2013, para pemegang Saham TB, antara lain menyetujui

untuk merubah Pasal 3 Anggaran Dasar TB. c. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 16 dibuat di hadapan Andalia

Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta tanggal 16 Agustus 2017, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0169092 tanggal 6 September 2017 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0169093 tanggal 6 September 2017, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110885.AH.01.11.Tahun 2017 tertanggal 6 September 2017 (“Akta No. 16/2017”);

Berdasarkan Akta No. 16/2017, para pemegang Saham TB, antara lain menyetujui perubahan pasal 11 ayat (1) dan menghapus pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar TB, dengan demikian ayat-ayat 3, 4, 5, 6, dan 7 pasal 11 Anggaran Dasar TB disesuaikan oleh karena dihapusnya pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar TB.

d. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar TB No. 30

dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 8 Juni 2018, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0214606 tanggal 8 Juni 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080340.AH.01.11.Tahun 2018 tertanggal 8 Juni 2018 (“Akta No. 30/2018”). Berdasarkan Akta No. 30/2018, para pemegang Saham TB, antara lain menyetujui:

(i) Pemecahan nilai nominal saham (stock split) pada TB dari masing-masing

saham bernilai Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per lembar saham menjadi Rp1.000,- (seribu Rupiah) per lembar saham; dan

(ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor TB dari semula sebesar

Rp203.045.500.000,- (dua ratus tiga miliar empat puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) terbagi atas 203.045.500 (dua ratus tiga juta empat puluh lima ribu lima ratus) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah) menjadi sebesar Rp360.150.246.000,- (tiga ratus enam puluh miliar seratus lima puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu Rupiah) terbagi atas 360.150.246 (tiga ratus enam puluh juta seratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh enam) saham masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah).

(Akta No. 14/2007, Akta No. 69/2013, Akta No. 16/2017, dan Akta No. 30/2018 untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Anggaran Dasar TB”).

185

Ph (021) 570 1837 Fax (021) 570 1835


Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap TB, Anggaran Dasar TB telah sah dan telah berlaku sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali untuk: a. Bukti Pengumuman BNRI atas Akta No. 30/2018 sebagaimana diatur dalam

UUPT

Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan Surat Keterangan dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 11 Januari 2019, pengumuman dalam BNRI dan Tambahan BNRI atas Akta No. 30/2018 sedang dalam proses permohonan penerbitan di Perum Percetakan Negara RI.

Lebih lanjut, Berdasarkan Pasal 30 UUPT 2007, kewajiban untuk mengumumkan akta perubahan anggaran dasar merupakan kewajiban Menkumham, maka ketiadaan/keterlambatan pengumuman pada BNRI dan Tambahan BNRI tidak memiliki dampak material terhadap TB; dan

b. Bukti pendaftaran perubahan anggaran dasar pada Kantor Pendaftaran

Perusahaan berdasarkan UUWDP atas Akta No. 69/2013, Akta No. 14/2007, Akta No. 16/2017, Akta No. 30/2018.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 UUWDP, kelalaian untuk melakukan

pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah).

3. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, menurut Pasal 3 sebagaimana termaktub dalam

Akta No. 69/2013, maksud dan tujuan TB adalah berusaha dalam bidang pertambangan batubara.

Untuk mencapai maksud dan tujuan TB, TB dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai

berikut: Menjalankan usaha pertambangan batubara yang meliputi batubara, bitumen padat, batuan

aspal dan gambut, termasuk membangun fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan batubara dan mengoperasikan fasilitas-fasilitas tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap TB, pengungkapan maksud

dan kegiatan usaha TB dalam Akta No. 69/2013, telah sesuai dengan UUPT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, TB telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar TB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perizinan yang dimiliki oleh TB.

4. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham TB selama 3 (tiga) tahun terakhir telah

mengalami perubahan. Berikut adalah perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham TB selama 3 (tiga) tahun terakhir:

A. Berdasarkan Akta No. 30/2018; B. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham TB No. 56 dibuat di

hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 27 Juni 2018 yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-

186

Ph (021) 570 1837 Fax (021) 570 1835


0216753 tertanggal 28 Juni 2018 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083437.AH.01.11.Tahun 2018 tertanggal 28 Juni 2018 (“Akta No. 56/2018”).

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Akta No. 56/2018,

pengambilalihan TB oleh Perseroan telah sah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar dan UUPT serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal pemeriksaan, kami tidak menerima dokumen lain yang menyatakan adanya perubahan pada susunan pemegang saham TB dan kepemilikan para pemegang saham yang mengakibatkan susunan pemegang saham TB dan kepemilikan saham mereka dalam TB sebagaimana dikemukakan di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

5. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, struktur permodalan dan susunan pemegang saham

TB adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 56/2018 sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah), terbagi atas 400.000.000 (empat ratus juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp360.150.246.000,- (tiga ratus enam puluh miliar seratus

lima puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu Rupiah) terbagi atas 360.150.246 (tiga ratus enam puluh juta seratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh enam) saham dan masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah);

Modal Disetor : Rp360.150.246.000,- (tiga ratus enam puluh miliar seratus

lima puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu Rupiah) terbagi atas 360.150.246 (tiga ratus enam puluh juta seratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh enam) saham dan masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah).

No. Pemegang Saham Jumlah Saham @

Rp.1.000 Jumlah Nilai Nominal

Saham (Rp.) %

1. PT Dana Brata Luhur 357.104.746 357.104.746.000 99,15 2. Perusahaan Daerah

Baramarta Kabupaten Tingkat II Banjar

3.045.500 3.045.500.000 0,85

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 360.150.246 360.150.246.000 100

Saham dalam Portepel 39.849.754 39.849.754.000

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap TB, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TB adalah benar dan pemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan anggaran dasar dan UUPT serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk bukti pendaftaran perubahan data TB pada Kantor Pendaftaran Perusahaan berdasarkan UUWDP atas Akta No. 56/2018. Pasal 32 UUWDP mengatur bahwa kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah).

187

Ph (021) 570 1837 Fax (021) 570 1835


6. Pada Tanggal Pemeriksaan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TB adalah

berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham TB No. 07 dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta tertanggal 19 April 2018 yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0183613 tertanggal 8 Mei 2018 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0064908.AH.01.11.Tahun 2018 tertanggal 8 Mei 2018 (“Akta No. 07/2018”), yaitu sebagai berikut:

Nama Jabatan DIAN HERYANDI : Direktur Utama CERI WIBISONO : Direktur SANNY WAROKKA : Direktur ADE MOHAMAD YUSUF : Komisaris Utama ROESBIMA TRISOERA : Komisaris EDI SUNARNO : Komisaris

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar TB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUPT, kecuali atas kewajiban pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UUWDP. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 UUWDP, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah).

7. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, TB telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan menjalankan kewajibannya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum, kecuali atas:

Kewajiban LKTP

Sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan Surat Keterangan No. 012.1/NOT.JKT/IX/2019 dari Yan Armin, S.H., Notaris di Jakarta tertanggal 12 September 2019, LKTP TB sedang dalam proses pelaporan pada Kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang prosesnya dilaksanakan oleh Notaris.

Berdasarkan Pasal 35 UUWDP jo. Pasal 2 (1) Pemerintah No. 24 Tahun 1998 tentang

Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan PP 24/1998 jo. Pasal 2 Kepmen 121/2002, perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban LKTP diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

8. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, TB telah memenuhi kewajiban-kewajiban

ketenagakerjaan, antara lain pemenuhan kewajiban atas kepemilikan peraturan perusahaan, upah minimum, Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan keikutsertaan TB dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh karyawan TB.

9. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting yang telah

dibuat oleh TB sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar TB dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat TB. TB telah menandatangani perjanjian-perjanjian fasilitas sebagai berikut:

188

Ph (021) 570 1837 Fax (021) 570 1835


A. PT Bank Negara Indonesia (“BNI”)

(i) Perjanjian Kredit No. 081/BMM/PK-KI/2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang

berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;

(ii) Perjanjian Kredit No. 080/BMM/PK-KI/2018 tanggal 31 Agustus 2018 sebagaimana telah diubah dalam Persetujuan Perjanjian Kredit No. (1) 080/BMM/PK-KI/2018 tanggal 19 Agustus 2019 yang berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;

(iii) Perjanjian Kredit No. 043/BMM/PK-KI/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang berlaku sejak 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

(iv) Perjanjian Kredit No. 044/BMM/PK-KI/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang berlaku sejak 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023; dan

(v) Perjanjian Kredit No. 045/BMM/PK-KI/2019 antara TB dengan Bank Negara Indonesia tanggal 28 Juni 2019 yang berlaku sejak 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023.

Seluruhnya dengan BNI (“Perjanjian Kredit BNI”) Dalam Perjanjian Kredit BNI, tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana serta merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan. Dengan tidak adanya larangan bagi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan dapat melakukan Penawaran Umum Perdana termasuk tidak ada pembatasan sehubungan dengan (i) penggunaan dana Penawaran Umum Perdana dan (ii) pembagian dan/atau pembayaran dividen dalam bentuk apapun kepada pemegang saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana.

B. PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk (“Bank AG”)

Akta Perjanjian Kredit No. 80 tanggal 08 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Sakti Lo, S.H., Notaris di Jakarta antara TB dengan PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk., (“Perjanjian Kredit AG”). Perjanjian Kredit AG berlangsung untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 08-06-2018 (delapan Juni dua ribu delapan belas) dan akan berakhir pada tanggal 08-06-2020 (delapan Juni dua ribu dua puluh) atau jangka waktu lain sebagaimana disetujui secara tertulis oleh Kreditor. Dalam Perjanjian Kredit AG, terdapat pembatasan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan, yaitu TB tidak diperkenankan untuk melakukan pembayaran dividen atau membagikan keuntungan tanpa persetujuan tertulis dari Bank AG. Sehubungan dengan pembatasan tersebut, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, TB telah memperoleh persetujuan dari Bank AG berdasarkan Surat TB No. 055/TB-BAG/VIII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 yang pada pokoknya memohon untuk membatalkan ketentuan yang mempersyaratkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank AG untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham TB. Dengan ditandatanganinya surat tersebut oleh Bank AG pada tanggal 30 Agustus 2018, Bank

189

Ph (021) 570 1837 Fax (021) 570 1835


AG telah mengetahui dan menyetujui permohonan TB untuk membatalkan ketentuan pembayaran dividen atau membagikan keuntungan yang diatur pada Perjanjian Kredit AG. Dengan tidak adanya larangan bagi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan/atau dihapusnya dan/atau dikesampingkannya klausula pembatasan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit AG yang sekiranya berhubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan dapat melakukan Penawaran Umum Perdana termasuk tidak ada pembatasan sehubungan dengan (i) penggunaan dana Penawaran Umum Perdana dan (ii) pembagian dan/atau pembayaran dividen dalam bentuk apapun kepada pemegang saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana.

10. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan hukum kami

terhadap perjanjian-perjanjian antara TB dengan pihak ketiga yang telah kami terima, TB sedang tidak dalam keadaan cidera janji atas suatu perjanjian dimana TB menjadi pihak yang mengakibatkan TB dalam keadaan wanprestasi dan dinyatakan cidera janji pula dengan perjanjian lainnya (cross default).

Tidak terdapat larangan dalam perjanjian-perjanjian antara TB dengan pihak ketiga yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana. Dengan tidak adanya larangan bagi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana, dan/atau dikesampingkannya klausula pembatasan yang tercantum dalam perjanjian-perjanjian antara TB dengan pihak ketiga, maka Perseroan dapat melakukan Penawaran Umum Perdana termasuk tidak ada pembatasan sehubungan dengan (i) penggunaan dana Penawaran Umum Perdana dan (ii) pembagian dan/atau pembayaran dividen dalam bentuk apapun kepada pemegang saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana.

11. Kepemilikan dan/atau penguasaan TB atas harta kekayaan berupa benda-benda bergerak

dan benda tidak bergerak yang material yang digunakan oleh TB untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

12. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap TB, harta kekayaan berupa

benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak yang material yang dimiliki dan digunakan oleh TB untuk menjalankan usahanya tidak dalam posisi dipersengketakan.

13. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, aset-aset yang digunakan untuk kegiatan usaha TB

tidak sedang dijaminkan kepada kreditur TB guna kepentingan pembayaran fasilitas kredit kepada kreditur TB atau kepada pihak ketiga, kecuali atas aset tanah yang bersifat material berdasarkan sertifikat tanah yang dijaminkan berdasarkan Perjanjian Kredit BNI sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kredit BNI. Lebih lanjut, kami mencatat bahwa, penjaminan aset-aset material berupa tanah-tanah tersebut sedang dalam proses pemasangan hak tanggungan atas nama BNI.

Apabila jaminan atas aset-aset yang bersifat material yang diberikan oleh TB kepada BNI sebagaimana diuraikan diatas akan dieksekusi dan dimiliki oleh pihak ketiga, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional TB secara material.

14. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap TB, harta kekayaan berupa

benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak yang material yang dimiliki dan digunakan oleh TB untuk menjalankan usahanya telah diasuransikan dan polis-polis asuransi

190

Ph (021) 570 1837 Fax (021) 570 1835


sehubungan dengan harta kekayaan tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini masih berlaku. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban asuransi, seluruh aset material TB telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang sudah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan dan menutup resiko yang dipertanggungkan sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian-perjanjian fasilitas kredit TB.

15. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap TB sebagaimana diperkuat

dengan Surat Pernyataan TB, TB tidak sedang terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, serta sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak serta sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha TB.

16. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap TB sebagaimana diperkuat

dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris TB tidak sedang terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, serta sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak serta sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

(ii) ENTITAS ANAK PERSEROAN – PT Pelabuhan Talenta Bumi

1. PTB didirikan dengan nama PT Pelabuhan Talenta Bumi berdasarkan Akta No. 25 tertanggal 22 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan melalui keputusan Menkumham melalui surat keputusannya No. AHU-0010389.AH.01 .11.TAHUN 2018 tertanggal 25 Januari 2018 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 80 tertanggal 5 Oktober 2018 dan TBNRI No. 19648/2018 (”Akta Pendirian PTB”). Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Akta Pendirian PTB, PTB telah sah didirikan sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia kecuali atas kewajiban pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UUWDP.


2. Berdasarkan POJK No. 7/2017 laporan pemeriksaan segi hukum atas anggaran dasar PTB

mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir. Akta Pendirian PTB adalah sebagaimana diungkapkan pada Angka 1 di atas. Lebih lanjut,

Anggaran Dasar PTB yang berlaku pada saat ini adalah berdasarkan Akta Pendirian PTB dan Berita Acara RUPS No. 216 tertanggal 24 April 2019 dibuat di hadapan Yan Armin, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023172.Ah.01.02.Tahun 2019 dan terdaftar di Daftar Perseroan No. AHU-0069379.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 29 April 2019 (“Akta No. 216/2019”) (“Anggaran Dasar PTB”).

191

Ph (021) 570 1837 Fax (021) 570 1835


PTB tidak memiliki perubahan Anggaran Dasar PTB selain daripada anggaran dasar yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap PTB, Anggaran Dasar PTB telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PTB dan telah sah dan telah berlaku sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali untuk:

a. Bukti Pengumuman BNRI atas Akta No. 216/2019

Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum Ini, berdasarkan Surat Keterangan dari Yan Armin, S.H., Notaris di Jakarta tertanggal 13 Mei 2019, pengumuman dalam BNRI dan tambahan BNRI atas Akta No. 216/2019 sedang dalam proses cetak pada Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia yang diproses oleh Notaris. Berdasarkan Pasal 30 UUPT 2007, kewajiban untuk mengumumkan akta perubahan anggaran dasar merupakan kewajiban Menkumham, maka ketiadaan/keterlambatan pengumuman pada BNRI dan Tambahan BNRI tidak memiliki dampak material terhadap PTB.

b. Bukti pendaftaran anggaran dasar pada Kantor Pendaftaran Perusahaan

berdasarkan UUWDP atas Akta Pendirian PTB dan Akta No. 216/2019.


3. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, menurut Pasal 3 Anggaran Dasar PTB, maksud dan tujuan PTB adalah berusaha dalam bidang penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang.

Untuk mencapai maksud dan tujuan PTB, PTB dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai

berikut:

a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat; b. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih; c. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan; d. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar

muat barang dan peti kemas; e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat

bongkar muat, serta peralatan pelabuhan; f. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curang kering,

dan ro-ro; g. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang; h. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau i. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

192

Ph (021) 570 1837 Fax (021) 570 1835


Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap PTB, pengungkapan maksud dan tujuan PTB dalam Anggaran Dasar PTB telah sesuai UUPT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pada Tanggal Pemeriksaan, struktur permodalan PTB dan susunan pemegang saham PTB adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PTB, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), terbagi atas

10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi

atas 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dan masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah); dan

Modal Disetor : Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 2.500 (dua ribu lima ratus) saham atau 25% (dua puluh lima persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan dalam PTB.

No. Pemegang Saham Jumlah Saham

@ Rp.1.000.000,-

Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp.)

%

1. PT Dana Brata Luhur 2.499 2.499.000.000 99,96 2. Ade Muhamad Yusuf 1 1.000.000 0,04

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor

2.500 2.500.000.000 100

Saham dalam Portepel 7.500 7.500.000.000

Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan pemeriksaan, tidak ada pengubahan pada susunan pemegang saham PTB dan kepemilikan saham para pemegang saham yang mengakibatkan susunan pemegang saham PTB dan kepemilikan saham mereka di dalam PTB sebagaimana dikemukakan di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap PTB, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PTB adalah benar dan pemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan anggaran dasar dan UUPT serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali atas kewajiban pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UUWDP.


5. Pada Tanggal Pemeriksaan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PTB adalah berdasarkan Akta Pendirian PTB, yaitu sebagai berikut: Nama Jabatan

193

Ph (021) 570 1837 Fax (021) 570 1835


Hendy Narindra Dewantoro : Direktur Ade Muhamad Yusuf : Komisaris

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar PTB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUPT, kecuali atas kewajiban pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UUWDP.


6. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, PTB telah memenuhi kewajibannya untuk mendapatkan perizinan umum sebagai badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Namun demikian, karena PTB belum memulai untuk menjalankan kegiatan usahanya, PTB belum mendapatkan seluruh izin yang diperlukan untuk menjalankan usahanya di bidang penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Akta Pendirian PTB.

7. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, PTB belum melakukan operasi atas kegiatan

usahanya, sehingga PTB belum memiliki tenaga kerja. Sehubungan dengan hal di atas, PTB tidak berkewajiban untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ketenagakerjaan, antara lain pemenuhan kewajiban atas kepemilikan peraturan perusahaan, upah minimum, Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan keikutsertaan PTB dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh karyawan sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

8. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, PTB belum menjalankan kegiatan usahanya, sehingga

PTB tidak memiliki perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga yang mengikat PTB. 9. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, PTB belum menjalankan kegiatan usahanya, sehingga

PTB belum memiliki penguasaan atas aset dan harta kekayaan berupa benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak yang material.

10. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, PTB belum menjalankan kegiatan usahanya, sehingga

PTB belum memiliki aset material yang perlu diasuransikan. 11. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap PTB sebagaimana diperkuat

dengan Surat Pernyataan PTB, PTB tidak sedang terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, serta sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak serta sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha PTB.

12. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap PTB sebagaimana diperkuat

dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris PTB tidak sedang terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, serta sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak serta sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

194

Ph (021) 570 1837 Fax (021) 570 1835


(iii) ENTITAS ANAK PERSEROAN – PT Talenta Bumi Energi

1. TBE didirikan dengan nama PT Talenta Bumi Energi berdasarkan Akta No. 26 tertanggal 22 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan melalui keputusan Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0012591.AH.01.11.TAHUN 2018 tertanggal 29 Januari 2018 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 81 tanggal 9 Oktober 2018 dan TBNRI No. 19696/2018 (”Akta Pendirian TBE”). Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Akta Pendirian TBE, TBE telah sah didirikan sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia kecuali atas kewajiban pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UUWDP.


2. Berdasarkan POJK No. 7/2017 laporan pemeriksaan segi hukum atas anggaran dasar TBE

mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir (“Anggaran Dasar TBE”).

Akta Pendirian TBE adalah sebagaimana diungkapkan pada Angka 1 di atas. Lebih lanjut,

Anggaran Dasar TBE yang berlaku pada saat ini adalah berdasarkan Akta Pendirian PTE.

TBE tidak memiliki perubahan Anggaran Dasar TBE selain daripada Anggaran Dasar yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap TBE, Anggaran Dasar TB telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar TBE dan telah sah dan telah berlaku sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, kecuali untuk Bukti pendaftaran anggaran dasar pada Kantor Pendaftaran Perusahaan berdasarkan UUWDP atas Akta Pendirian TBE.


3. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, menurut Pasal 3 Anggaran Dasar TBE, maksud dan

tujuan TBE adalah berusaha dalam bidang pertambangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan TBE, TBE dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai

berikut:

(i) Pertambangan Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut; (ii) Pertambangan Mineral Radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan

bahan galian radioaktif lainnya; (iii) Pertambangan Mineral Logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium,

emas, tembaga, perak; (iv) Pertambangan mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir

kuarsa, fluorspar, kriolit; (v) Pertambangan batuan meliputi pimice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah

diatome; dan

195

Ph (021) 570 1837 Fax (021) 570 1835


(vi) Menjalankan usaha dibidang pertambangan, energi, dan mineral, tertutama batubara antara lain meliputi bidang penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pemurnian, pengangkutan, pengolahan, dan penjualan atau perdagangan batubara.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap TBE, pengungkapan maksud dan tujuan TBE dalam Anggaran Dasar TBE telah sesuai UUPT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pada Tanggal Pemeriksaan, struktur permodalan TBE dan susunan pemegang saham TBE

adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian TBE, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dan masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah); dan

Modal Disetor : Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi

atas 2.500 (dua ribu lima ratus) saham atau 25% (dua puluh lima persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan dalam TBE.

No. Pemegang Saham Jumlah Saham

@ Rp.1.000.000,-

Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp.)

%

1. PT Dana Brata Luhur 2.499 2.499.000.000 99,96 2. Ade Muhamad Yusuf 1 1.000.000 0,04

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor

2.500 2.500.000.000 100

Saham dalam Portepel 7.500 7.500.000.000 Sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan pemeriksaan, tidak ada pengubahan pada susunan pemegang saham TBE dan kepemilikan saham para pemegang saham yang mengakibatkan susunan pemegang saham TBE dan kepemilikan saham mereka di dalam TBE sebagaimana dikemukakan di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap TBE, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TBE adalah benar dan pemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan anggaran dasar dan UUPT serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali atas kewajiban pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UUWDP.


5. Pada Tanggal Pemeriksaan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TBE adalah berdasarkan Akta Pendirian TBE, yaitu sebagai berikut:

196

Ph (021) 570 1837 Fax (021) 570 1835


Nama Jabatan

Roesbima Trisoera : Direktur Ade Mohamad Yusuf : Komisaris

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar TBE dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUPT, kecuali atas kewajiban pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UUWDP. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 UUWDP, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah).

6. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, TBE telah memenuhi kewajibannya untuk

mendapatkan perizinan umum sebagai badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Namun demikian, karena TBE belum memulai untuk menjalankan kegiatan usahanya, TBE belum mendapatkan seluruh izin yang diperlukan untuk menjalankan usahanya di bidang pertambangan sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Akta Pendiriaan TBE.

7. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, TBE belum melakukan operasi atas kegiatan

usahanya, sehingga TBE belum memiliki tenaga kerja. Sehubungan dengan hal di atas, TBE tidak berkewajiban untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ketenagakerjaan, antara lain pemenuhan kewajiban atas kepemilikan peraturan perusahaan, upah minimum, Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan keikutsertaan TB dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh karyawan sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

8. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, TBE belum menjalankan kegiatan usahanya, sehingga

TBE tidak memiliki perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga yang mengikat TBE. 9. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, TBE belum menjalankan kegiatan usahanya, sehingga

TBE belum memiliki penguasaan atas aset dan harta kekayaan berupa benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak yang material.

10. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, TBE belum menjalankan kegiatan usahanya, sehingga

TBE belum memiliki aset material yang perlu diasuransikan. 11. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap TBE sebagaimana diperkuat

dengan Surat Pernyataan TBE, TBE tidak sedang terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, serta sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak serta sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha TBE.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap TBE sebagaimana diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris TBE tidak sedang terlibat suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara perdata, pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diajukan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga,

197

Ph (021) 570 1837 Fax (021) 570 1835


perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, serta sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak serta sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Demikian Pendapat Segi Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan maupun profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Segi Hukum ini. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Hanafiah Ponggawa & Partners

________________________________ Erwin K. Winenda, S.H., M.B.A. STTD No. STTD.KH-97/PM.2/2018 HKHPM No. 201313

Tembusan: 1. Yth. Ketua Otoritas Jasa Keuangan. 2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

198

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini disajikan Laporan Keuangan Perseroan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Member of Moore Stephens), Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Idris Jono, dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0323. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Member of Moore Stephens), Auditor Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Sudiharto Suwowo, dengan Registrasi Akuntan Publik No. 0322.

199


MIRAWATI SENSI IDRISRegistered Public AccountantsBranch Business License No. 368/KM.1/2017

Branch Office:Solis Buildingll. Arjuna Utara No. 10 Blok A Kav 10lakarta Barat 11470INDONESIA

T | 62-2L-2950 1180F : 62-21-2950 1156

Laporan Auditor lndependen

No. 001 65/3.0341/AU.l/05/0323-311 l[l2019

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Dana Brata Luhur Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasianPT Dana Brata Luhur Tbk dan Entitas Anaknya terlampir,yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasiantanggal 30 Juni 2019,31 Desember 2018, 2017 dan 2016,serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainkonsolidasian, laporan perubahan ekultas konsolidasiandan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enambulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan untuk tahun{ahunyang berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 20'16 dansuatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasipenjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangankonsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan danpenyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebutsesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di lndonesia,dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu olehmanajemen untuk memungkinkan penyusunan laporankeuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahanpenyajian material, baik yang disebabkan oleh kecuranganmaupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatuopini atas laporan keuangan konsolidasian tersebutberdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kamiberdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh lnstitutAkuntan Publik lndonesia. Standar tersebut mengharuskankami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakandan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinanmemadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasiantersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

MOORE STEPHENS

lndependent Auditors' Report

No. 001 65/3.0341 I AU.1 10510323-311 lXl2019

The Stockholders, Board of Gommissionerc andDirectorsPT Dana Brata Luhur Tbk

We have audited the accompanying consolidatedfinancial statements of PT Dana Brata Luhur Tbk andits Subsidiaries, which comprise the consolidatedstatements of financial position as of June 30, 2019,December 31,2018,2017 and 2016, and theconsolidated statement of profit or loss and othercomprehensive income, consolidated statement ofcfanges in equity and consolidated statement of cashflows for the six-month period ended June 30, 2019 andfor the years ended December 31, 2018,2017 and2016, and a summary of significant accounting policiesand other explanatory information.

Managementb responsibility for the consolidatedfinancial statements

Management is responsible for the preparation and fairpresentation of such consolidated financial statementsin accordance with lndonesian Financial AccountingStandards, and for such internal control asmanagement determines is necessary to enable thepreparation of consolidated financial statements thatare free from material misstatement, whether due tofraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on suchconsolidated financial statements based on our audit.We conducted our audit in accordance with Standardson Auditing established by the lndonesian lnstitute ofCertified Public Accountants. Those standards requirethat we comply with ethical requirements and plan andperform the audit to obtain reasonable assurance aboutwhether such consolidated financial statements are freefrom material misstatement.

An independent member ofMoore Stephens International Limited -

members in principal cities throughout the world201

MIRAWAII SENSI IDRISBranch Office

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untukmemperoleh bukti audit tentang angka-angka danpengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbanganauditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahanpenyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian,baik yang disebabkan oleh kecurangan maupunkesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut,auditor mempertimbangkan pengendalian internal yangrelevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporankeuangan konsolidasian entitas untuk merancangprosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapibukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasanpengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakuppengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yangdigunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuatoleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajianlaporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami perolehadalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basisbagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasianterlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yangmaterial, posisi keuangan konsolidasian PT Dana BrataLuhur Tbk dan Entitas Anaknya tanggal 30 Juni 2019,31 Desember 2018, 2017 dan 2016, serta kinerjakeuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periodeenam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018,2017 dan 2016,sesuai dengan StandarAkuntansi Keuangan di lndonesla.

Hal-hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT DanaBrata Luhur Tbk dan Entitas Anaknya terlampir tanggal30 Juni 2019, 31 Desember 2018,2017 dan 2016 sertauntuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 danuntuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018,2017dan 2016, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskansuatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebutsecara keseluruhan. lnformasi keuangan PT Dana BrataLuhur (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporanposisi keuangan tanggal 30 Juni 2019,31 Desember 2018,2017 dan 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilankomprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporanarus kas untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember2018, 2017 dan 2016, (secara kolektif disebut sebagai"lnformasi Keuangan Entitas lnduk"), yang disajikansebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangankonsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisistambahan dan bukan merupakan bagian dari laporankeuangan konsolidasian terlampir yang diharuskanmenurut Standar Akuntansi Keuangan di lndonesia.

MOORE STEPHENS

An audit involves performing procedures to obtain auditevidence about the amounts and disclosures in theconsolidated financial statements. The proceduresselected depend on the auditors' judgment, includingthe assessment of the risks of material misstatement ofthe consolidated financial statements, whether due tofraud or error. ln making those risk assessments, theauditors consider internal control relevant to the entity'spreparation and fair presentation of the consolidatedfinancial statements in order to design audit proceduresthat are appropriate in the circumstances, but not forthe purpose of expressing an opinion on theeffectiveness of the entity's internal control. An auditalso includes evaluating the appropriateness ofaccounting policies used and the reasonableness ofaccounting estimates made by management, as well asevaluating the overall presentation of the consolidatedfinancial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained issufficient and appropriate to provide a basis for ouraudit opinion.

Opinion

ln our opinion, the accompanying consolidated financialstatements present fairly, in all material respects, theconsolidated financial position of PT Dana BrataLuhur Tbk and its Subsidiaries as of June 30, 2019,December 31, 2018, 2017 and 2016, and theirconsolidated financial performance and cash flows forthe six-month period ended June 30, 2019 and for theyears ended December 31, 2018, 2017 and 2016, inaccordance with lndonesian Financial AccountingStandards.

Other malter

Our audit of the accompanying consolidated flnancialstatements of PT Dana Brata Luhur Tbk and itsSubsidiaries as of June 30, 2019, December 31,2018,2017 and 2016 and for the six-month period endedJune 30, 2019 and for the years ended December 31,2018, 2017 and 2016 were performed for the purposeof forming an opinion on such consolidated financialstatements taken as a whole. The accompanyingfinancial information of PT Dana Brata Luhur (parententity), which comprise the statements of flnancialposition as ofJune 30, 2019, December 31,2018,2017and 2016, and the statements of profit or loss and othercomprehensive income, statements of changes in

equity and statements of cash flows for the six-monthperiod ended June 30, 2019 and for the years endedDecember 31, 2018, 2017 and 2016, (collectivelyreferred to as the "Parent Entity Financial lnformation"),which are presented as supplementary information tothe accompanying consolidated financial statements,are presented for the purposes of additional analysisand are not required part of the accompanyingconsolidated flnancial statements under lndonesianFinancial Accounting Standards.

202

MIRAWATI SENSI IDRISBranch Office

lnformasi Keuangan Entitas lnduk merupakan tanggungjawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitansecara langsung dengan catatan akuntansi dan catatanlainnya yang mendasarinya yang digunakan untukmenyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir.lnformasi Keuangan Entitas lnduk telah menjadi objekprosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporankeuangan konsolidaslan terlampir berdasarkan StandarAudit yang diterapkan oleh lnstitut Akuntan Publiklndonesia. Menurut opini kami, lnformasi KeuanganEntitas lnduk disajikan secara wajar, dalam semua halyang material, berkaitan dengan laporan keuangankonsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditlndependen No. 0016213.0341 I AU. 1 /05/0323-3 I 1 lxl2019tanggal 3 Oktober 2019 atas laporan keuangankonsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tanggal30 Juni 2019, 31 Desember 2018,2017 dan 2016 sertauntuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 danuntuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018,2017dan 2016 sebelum penerbitan kembali laporan keuangankonsolidasian terkait dengan informasi tambahan.

Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 36 atas laporankeuangan konsolidasian, sehubungan dengan rencanaPerusahaan untuk melakukan penawaran umum perdanasaham, manajemen telah menerbitkan kembali laporankeuangan konsolidasian PT Dana Brata Luhur Tbk danEntitas Anaknya untuk periode enam bulan yang berakhir30 Juni 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dengan disertaibeberapa perubahan maupun tambahan penyajian danpengungkapan pada laporan laba rugi dan penghasilankomprehensif lain konsolidasian, laporan arus kaskonsolidasian dan catatan atas laporan keuangankonsolidasian.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkandalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencanapenawaran umum perdana saham PT Dana Brata LuhurTbk, serta tidak ditujukan dan tidak dipekenankan untukdigunakan untuk tujuan lainnya.

MOORE STEPHENS

The Parent Entity Financial lnformation are theresponsibility of management and was derived fromand relates directly to the underlying accounting andother records used to prepare the accompanyingconsolidated financial statements. The Parent EntityFinancial lnformation have been subjected to theauditing procedures applied in the audit of theaccompanying consolidated financial statements inacccordance with Standards on Auditing established bythe lndonesian lnstitute of Certified Public Accountants.ln our opinion, the Parent Entity Financial lnformationare fairly stated, in all material respects, in relation tothe accompanying consolidated financial statementstaken as a whole.

We have previously issued lndependent Auditors'Report No. 0016213.03411AU.110510323-3111X12019dated October 3, 2019 on the consolidated financialstatements of the Company and its subsidiaries as ofJune 30, 20'19, December 31, 2018, 2017 and 2016 andfor the six-month period ended June 30, 2019 and forthe years ended December 31, 2018,2017 and 2016,prior to the reissuaence of the consolidated financialstatements relating to the additional information thisclosures.

Ai explained in Note 36 to consolidated financialstatements, pertain to the Company's plan for initialpublic offering, management has reissued theconsolidated financial statements of PT Dana BrataLuhur Tbk and its Subsidiaries for the six-month periodended June 30,2019 and for the years endedDecember 31, 2018, 2017 and 2016 with severalchanges or additional presentation and disclosures inthe consolidated statements of profit or loss and othercomprehensive income, consolidated statements ofcash flows and notes to consolidated financialstatements.

This report was prepared solely for inclusion in theoffering document'in connection witn the proposed inftialpublic offering of the equity securities of thePT Dana Brata Luhur Tbk, and it is not intended to bdand should not be used for any other purposes.

MIRAWATISENSI IDRIS

ldris Jonolzin Akuntan Publik No. AP 0323lCeftified Public Accountant License No. AP 0323

1 '1 Oktober 2119lOctober 11, 2019

203


TF

MIRAWATI SENSI IDRISRegistered Public AccountantsBranch Business License No. 368/KM.1/2017

Branch Office:Solis Buildingll. Arjuna Utara No. 10 Blok A Kav 10lakarta Barat 11470INDONESIA

: 62-21-2950 1180i 62-2L-2950 LL66

Laporan Akuntan Independen

No. 00003/3.0341 I AI(JOS|0323-1 11 tXl2019

Pemegang Saham, Komisaris dan DireksiPT Dana Brata Luhur Tbk

Kami telah mereviu laporan keuangan konsolidasianinterim PT Dana Brata Luhur Tbk dan Entitas Anaknyaterlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangankonsolidasian interim tanggal 30 Juni 2018(tidak disajikan dalam laporan ini), serta laporan labarugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasianinterim, laporan perubahan ekuitas konsolidasianinterim, dan laporan arus kas konsolidasian interimuntuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggaltersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansisignifikan serta catatan penjelasan lainnya. Manajemenbertanggung jawab atas penyusunan dan penyajianwajar laporan keuangan interim ini sesuai denganStandar Akuntansi Keuangan di lndonesia. Tanggungjawab kami adalah untuk menyatakan suatukesimpulan atas laporan keuangan interim iniberdasarkan reviu kami.

Ruang lingkup reviu

Kami melaksanakan reviu kami berdasakan StandarPerikatan Reviu 2410, "Reviu atas lnformasi Keuanganlnterim yang Dilaksanakan oleh Auditor lndependenEntitas" yang ditetapkan oleh lnstitut Akuntan Publiklndonesia. Suatu reviu atas la;ioran keuanQan interimterdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepadapihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangandan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis danprosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruanglingkup yang secara subtansial kurang dari pada suatuaudit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audityang ditetapkan oleh lnstitut Akuntan Publik lndonesiadan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkankami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akanmengetahui seluruh hal signifikan yang mungkinteridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kamitidak menyatakan suatu opini audit.

MOORE STEPHENS

lndependent Accountants' Report

No. 00003/3.0341/Al(05/0323-1 l1 lXl201S

The Stockholders, Commissioners and DirectorsPT Dana Brata Luhur Tbk

We have reviewed the accompanying interimconsolidated financial statements of PT Dana BrataLuhur Tbk and its Subsidiaries, which comprise theinterim statement of consolidated financial position asofJune 30,2018 (not presented herein), and the interimconsolidated statement of profit or loss and othercomprehensive income, interim consolidated statementof changes in equity, and interim consolidatedstatement of cash flows for the six-month period thenended, and a summary of significant accountingpolicies and other explanatory notes. Management isresponsible for the preparation and fair presentation ofthese interim financial statements in accordance withlndonesian Financial Accounting Standards. Ourresponsibility is to express a conclusion on theseinterim financial statements based on our review.

Scope of review

We conducted our review in accordance with Standardon Review Engagements 2410, "Review of lnterimFinancial lnformation Performed by the lndependentAuditor of the Entity" established by the lndonesianlnstitute of Certified Public Accountants. A review of 'interim financial statements consist of making inquiries,primarily of persons responsible for financial andaccounting matters, and applying analytical and otherreview procedures. A review is substantially less inscope than an audit conducted in accordance withStandards on Auditing established by the lndonesianlnstitute of Certified Public Accountants andconsequently, does not enable us to obtain assurancethat we would become aware of all significant mattersthat might be identified in an audit. Accordingly, we donot express an audit opinion.

An independent member ofMoore Stephens International Limited -

members in principal cities throughout the world205

MIRAWAf,I SENSI IDRISBranch Office

Keslmpulan

Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yangmenjadi perhatian kami yang menyebabkan kamipercaya bahwa laporan keuangan konsolidasianinterim terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalamsemua hal yang material, posisi keuangankonsolidasian interim PT Dana Brata Luhur Tbk tanggal30 Juni 2018 (tidak disajikan dalam laporan ini) sertakinerja keuangan konsolidasian interim dan arus kaskonsolidasian interimnya untuk periode enam bulanyang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai denganStandarAkuntansi Keuangan di lndonesia.

Hal lain

lnformasi tambahan terlampir (Laporan Keuanganlnterim Entitas lnduk) untuk periode enam bulan yangberakhir pada tanggal 30 Juni 2018 disajikan untuktujuan analisis tambahan terhadap laporan keuangankonsolidasian pokok dan bukan ditujukan untukmenyajikan posisi keuangan, hasil usaha, perubahanekuitas dan arus kas secara individu, serta bukanmerupakan bagian yang diharuskan dari laporankeuangan konsolidasian sesuai dengan StandarAkuntansi Keuangan di lndonesia. lnformasi tambahantersebut adalah tanggung jawab manajemenPerusahaan.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untukdicantumkan dalam prospektus sehubungan denganrencana penawaran umum perdana sahamPT Dana Brata Luhur Tbk serta tidak ditujukan, dantidak diperkenankan untuk, digunakan untuk tujuanlain.

MOORE STEPHENS

Conclusion

Based on our review, nothing has come to our attentionthat causes us to believe that the accompanying interimconsolidated financial statements do not present fairly,in all material respects, the interim consolidatedfinancial position of PT Dana Brata Luhur Tbk as ofJune 30, 2018 (not presented herein) and its interimconsolidated financial performance and consolidatedcash flows for the six-month period then ended, inaccordance with lndonesian Financial AccountingStandards.

Other matter

The accompanying supplementary information (theParent Entity lnterim Financial Statements) for the six-month period ended June 30, 2018 are presented forthe purpose of additional analysis of the basicconsolidated financial statements rather than to presentthe financial position, result of operations, and cashflows of the Company as a separate entity, and are notrequired part of the consolidated financial statements Inconformity with lndonesian Financial AccountingStandards. These supplementary information are theresponsibility of the Company's management.

This report has been prepared solely for inclusion in

the prospectus in connection with the proposed initialpublic offering of the equity securities ofPT Dana Brata Luhur Tbk and is not intended to be,and should not be, used for any other purposes.

MIRAWAT!SENSI IDRIS

ldris Jonolzin Akuntan Publik No. AP O3Z3lCertified Public Accountant License No. AP 0323

1 'l Oktober 2Ol9lOctober 11, 2019

206


PT DANA BRATA LUHUR Tbk DAN ENTITAS ANAK PT DANA BRATA LUHUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Statements of Financial Position

30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016

(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, (Figures are Presented in Thousands of Rupiah,

kecuali Dinyatakan Lain) unless Otherwise Stated)

Catatan/ 30 Juni 2019/

Notes June 30, 2019 2018 2017 2016*

ASET ASSETS

ASET LANCAR CURRENT ASSETS

Kas dan setara kas 4 124.628.631 46.923.233 2.711.622 241.577 Cash and cash equivalentsPiutang usaha 5,14 Trade accounts receivablePihak berelasi 29 32.201.919 26.973.049 3.360.135 5.287.466 Related partiesPihak ketiga 25.353.662 37.522.712 - - Third parties

Piutang lain-lain Other accounts receivable Pihak berelasi 29 811.615 10.983.639 2.000 - Related partiesPihak ketiga 580.568 1.402.213 395.899 232.944 Third parties

Persediaan 6,14 3.461.189 3.444.531 - - InventoriesPajak dibayar dimuka 7 3.741.913 - 397.879 - Prepaid taxBiaya dibayar dimuka 8 696.484 787.376 6.316 133.119 Prepaid expensesUang muka 8 36.715.168 4.229.336 - - AdvancesAset lancar lain-lain 9 - 217.785 - - Other current assets

Jumlah Aset Lancar 228.191.149 132.483.874 6.873.851 5.895.106 Total Current Assets

ASET TIDAK LANCAR NONCURRENT ASSETS

Aset pajak tangguhan 27 8.519.282 7.763.644 167.077 82.171 Deferred tax assetsAset tetap - setelah dikurangi Property and equipment - net of akumulasi penyusutan sebesar accumulated depreciation of Rp 237.541.954, Rp 209.291.733 Rp 237,541,954, Rp 209,291,733, Rp 221.074 dan Rp 88.750 Rp 221,074 andmasing-masing pada tanggal Rp 88,750 as of June 30, 2019, 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, December 31, 2018, 20172017 dan 2016 10,14,15 733.829.817 756.644.642 5.384.361 162.630 and 2016, respectively

Aset lain-lain 9 2.495.177 1.370.245 - - Other assets

Jumlah Aset Tidak Lancar 744.844.276 765.778.531 5.551.438 244.801 Total Noncurrent Assets

JUMLAH ASET 973.035.425 898.262.405 12.425.289 6.139.907 TOTAL ASSETS

*) Laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016 *) The statement of financial position as of

tidak konsolidasian karena Perusahaan tidak memiliki December 31, 2016 was unconsolidated since the

entitas anak pada tanggal tersebut. Company had no subsidiary on that year.

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan See accompanying notes to consolidated financial statementsbagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian. which are an integral part of the consolidated financial statements.

31 Desember/December 31

209







Notes June 30, 2019 2018 2017 2016*

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES

Utang usaha 11 Trade accounts payable Pihak berelasi 29 8.071.560 7.111.772 - - Related partiesPihak ketiga 29.239.410 20.197.143 350.023 733.993 Third parties

Utang lain-lain Other accounts payablePihak berelasi 29 1.705.478 1.782.035 3.000.000 - Related partiesPihak ketiga 42.779 7.500.000 - - Third parties

Utang pajak 12 22.028.923 26.353.223 438.301 370.568 Taxes payableBeban akrual 13 18.788.468 14.342.949 - - Accrued expensesPendapatan ditangguhkan 3.365.420 4.287.400 - - Deferred incomeBagian liabilitas jangka panjang Current portion of yang akan jatuh tempo dalam long-termwaktu satu tahun: liabilities:Utang bank 14 111.151.495 97.874.917 - - Bank loansLiabilitas sewa pembiayaan 15 10.136.622 15.275.345 116.340 - Lease liabilities

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 204.530.155 194.724.784 3.904.664 1.104.561 Total Current Liabilities

LIABILITAS JANGKA PANJANG NONCURRENT LIABILITIES

Liabilitas jangka panjang - setelah Long-term liabilities -dikurangi bagian yang akan jatuh net of currenttempo dalam waktu satu tahun: portion:Utang bank 14 146.137.963 98.511.756 - - Bank loansLiabilitas sewa pembiayaan 15 2.203.970 5.469.448 - - Lease liabilities

Liabilitas imbalan kerja jangka Long-term employee benefits panjang 26 15.436.024 12.413.471 668.308 328.683 liability

Liabilitas pajak tangguhan 27 5.764.988 5.764.988 - - Deferred tax liability

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 169.542.945 122.159.663 668.308 328.683 Total Noncurrent Liabilities

Jumlah Liabilitas 374.073.100 316.884.447 4.572.972 1.433.244 Total Liabilities






210







Notes June 30, 2019 2018 2017 2016*

EKUITAS EQUITY

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Equity Attributable

kepada Pemilik Entitas Induk to Owners of the Company

Modal saham Capital stockModal dasar - 4.000.000.000saham dengan nilai nominal Authorized - 4,000,000,000 sharesRp 100 (dalam Rupiah penuh) with Rp 100 (in full Rupiah) parper saham pada tanggal 30 Juni 2019 value per share as of June 30, 2019dan 31 Desember 2018 dan 5.500 and December 31, 2018 and 5,500 saham dengan nilai nominal shares with Rp 100,000 Rp 100.000 (dalam Rupiah penuh) (in full Rupiah) par value per share per saham pada tanggal as of December 31, 2017 31 Desember 2017 dan 2016 and 2016

Modal ditempatkan dan disetor - Issued and paid-up -1.000.000.000 saham pada tanggal 1,000,000,000 shares as of 30 Juni 2019, 31 Desember 2018 dan June 30, 2019, December 31, 20185.500 saham and 5,500 shares pada tanggal 31 Desember 2017 as of December 31, 2017 dan 2016 17 100.000.000 100.000.000 550.000 550.000 and 2016

Pinjaman wajib konversi 19 274.000.000 274.000.000 - - Mandatory convertible loanSaldo laba Retained earningsDicadangkan 18 110.000 - - - AppropriatedBelum dicadangkan 219.913.189 202.588.891 7.300.317 4.156.663 Unappropriated

Jumlah Ekuitas yang Dapat Total Equity Attributable

Diatribusikan kepada Pemilik to Owners of

Entitas Induk 594.023.189 576.588.891 7.850.317 4.706.663 the Company

Kepentingan Nonpengendali 20 4.939.136 4.789.067 2.000 - Non-controlling Interests

Jumlah Ekuitas 598.962.325 581.377.958 7.852.317 4.706.663 Total Equity

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 973.035.425 898.262.405 12.425.289 6.139.907 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY






211


Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Consolidated Statements of Profit or Loss and

Komprehensif Lain Konsolidasian Other Comprehensive Income

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir For the Six-Month Periods Ended June 30, 2019

30 Juni 2019 dan 2018 (tidak diaudit) dan Untuk Tahun-tahun yang and 2018 (Unaudited) and For the Years Ended

Berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 December 31, 2018, 2017 and 2016



2018

(enam bulan/

2019 six months) 2018 2017 2016*

Catatan/ (enam bulan/ Tidak diaudit/ (satu tahun/ (satu tahun/ (satu tahun/

Notes six months) Unaudited one year ) one year ) one year )

PENDAPATAN USAHA 21 164.118.990 13.063.442 295.394.538 25.643.383 14.593.771 NET SALES

BEBAN POKOK PENJUALAN 22 (116.279.703) (8.563.136) (172.415.522) (19.599.481) (11.046.165) COST OF SALES

LABA KOTOR 47.839.287 4.500.306 122.979.016 6.043.902 3.547.606 GROSS PROFIT

BEBAN USAHA OPERATING EXPENSES

Umum dan administrasi 23 (13.703.121) (2.770.239) (19.080.701) (1.755.387) (1.448.266) General and administrative

LABA USAHA 34.136.166 1.730.067 103.898.315 4.288.515 2.099.340 OPERATING PROFIT

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN OTHER INCOME (EXPENSES)

Pendapatan bunga 924.532 3.804 17.791.738 4.654 1.474 Interest incomeKeuntungan dari pembeliandengan diskon 1c - 129.026.348 129.026.348 - - Gain on bargain purchase

Beban bunga dan keuangan Interest and other financial lainnya 24 (11.347.656) (239.482) (18.771.293) (16.220) (1.517) charges

Lain-lain - bersih 25 458.369 89.466 (4.401.307) (71.473) - Others - net

Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih (9.964.755) 128.880.136 123.645.486 (83.039) (43) Other Income (Expenses) - Net

LABA SEBELUM PAJAK 24.171.411 130.610.203 227.543.801 4.205.476 2.099.297 PROFIT BEFORE TAX

BEBAN PAJAK - Bersih 27 (5.937.490) (399.082) (22.890.523) (979.004) (462.505) TAX EXPENSE - Net

LABA TAHUN/PERIODE BERJALAN 18.233.921 130.211.121 204.653.278 3.226.472 1.636.792 PROFIT FOR THE YEAR/PERIOD

PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF OTHER COMPREHENSIVE INCOME

LAIN (LOSS)

Pos yang tidak akan direklasifikasi Items that will not be reclassifiedke laba rugi subsequently to profit or lossPengukuran kembali Remeasurement of liabilitas imbalan pasti 26 (1.212.316) 66.176 (1.867.393) (110.424) (52.071) defined benefit liability

Pajak terkait 27 303.079 (16.544) 466.848 27.606 13.018 Related income tax


LAIN SETELAH PAJAK (909.237) 49.632 (1.400.545) (82.818) (39.053) (LOSS) - NET OF TAX

JUMLAH PENGHASILAN TOTAL COMPREHENSIVEKOMPREHENSIF 17.324.684 130.260.753 203.252.733 3.143.654 1.597.739 INCOME

JUMLAH LABA TAHUN/PERIODE TOTAL PROFIT FOR

BERJALAN YANG DAPAT THE YEAR/PERIOD ATTRIBUTABLE

DIATRIBUSIKAN KEPADA: TO:

Pemilik entitas induk 18.080.053 130.211.121 204.140.687 3.226.472 1.636.792 Owners of the CompanyKepentingan non-pengendali 153.868 - 512.591 - - Non-controlling interests

Jumlah 18.233.921 130.211.121 204.653.278 3.226.472 1.636.792 Total

JUMLAH PENGHASILAN TOTAL COMPREHENSIVE

KOMPREHENSIF YANG DAPAT INCOME ATTRIBUTABLE

DIATRIBUSIKAN KEPADA: TO:

Pemilik entitas induk 17.174.615 130.260.753 202.738.574 3.143.654 1.597.739 Owners of the CompanyKepentingan non-pengendali 20 150.069 - 514.159 - - Non-controlling interests

Jumlah 17.324.684 130.260.753 203.252.733 3.143.654 1.597.739 Total

LABA TAHUN/PERIODE EARNINGS PER SHARE

BERJALAN PER FROM PROFIT FOR THE

SAHAM 28 YEAR/PERIOD

Dasar 0,03 0,22 0,35 586,63 297,60 BasicDilusian 0,01 0,10 0,16 586,63 297,60 Diluted

*) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain *) The statement of profit or loss and other

untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 tidak comprehensive income for the year ended

konsolidasian karena Perusahaan tidak memiliki entitas December 31, 2016 was unconsolidated since

anak pada tahun tersebut. the Company had no subsidiary in that year.


212


Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Consolidated Statements of Changes in Equity


30 Juni 2019 dan 2018 (tidak diaudit) dan Untuk Tahun-tahun yang and 2018 (unaudited) and For the Years Ended




Pinjaman wajib

Modal ditempatkan konversi/ Kepentingan non-

dan disetor/ Mandatory Belum pengendali/

Issued and convertible Dicadangkan/ Dicadangkan/ Jumlah/ Non-controlling Jumlah ekuitas/

paid-up capital loan Appropriated Unappropriated Total interests Total equity

Saldo pada tanggal Balance as of

1 Januari 2016 * 550.000 - - 2.558.924 3.108.924 - 3.108.924 January 1, 2016 *

Laba komprehensif Comprehensive income

Laba tahun berjalan - - - 1.636.792 1.636.792 - 1.636.792 Profit for the year

Rugi komprehensif lain Other comprehensive loss

Pengukuran kembali liabilitas Remeasurement of long-termimbalan kerja jangka panjang - - - (39.053) (39.053) - (39.053) employee benefits liability

Jumlah penghasilan komprehensif - - - 1.597.739 1.597.739 - 1.597.739 Total comprehensive income

Saldo pada tanggal 31 Desember 2016 * 550.000 - - 4.156.663 4.706.663 - 4.706.663 Balance as of December 31, 2016 *

*) Laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir *) The statement of changes in equity for the year ended

31 Desember 2016 tidak konsolidasian Perusahaan December 31, 2016 was unconsolidated since

tidak memiliki entitas anak pada tahun tersebut. the Company had no subsidiary on that year.


Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas

Induk/

Equity Attributable to Owners of the Company

Saldo Laba/

Retained Earnings

213








Pinjaman wajib





Saldo pada tanggal 1 Januari 2017 550.000 - - 4.156.663 4.706.663 - 4.706.663 Balance as of January 1, 2017


Laba tahun berjalan - - - 3.226.472 3.226.472 - 3.226.472 Profit for the year


Pengukuran kembali liabilitas Remeasurement of long-termimbalan kerja jangka panjang - - - (82.818) (82.818) - (82.818) employee benefits liability


Transaksi dengan Pemilik Transaction with Owners

Kepentingan nonpengendali dalam Non-controlling interest inpendirian entitas anak established subsidiaries(Catatan 20) - - - - - 2.000 2.000 (Note 20)

Saldo pada tanggal Balance as of31 Desember 2017 550.000 - - 7.300.317 7.850.317 2.000 7.852.317 December 31, 2017


Induk/


Saldo Laba/

Retained Earnings


214








Pinjaman wajib





Saldo pada tanggal 1 Januari 2018 550.000 - - 7.300.317 7.850.317 2.000 7.852.317 Balance as of January 1, 2018


Laba tahun berjalan - - - 204.140.687 204.140.687 512.591 204.653.278 Profit for the year


Pengukuran kembali liabilitas Remeasurement of long-termimbalan kerja jangka panjang - - - (1.402.113) (1.402.113) 1.568 (1.400.545) employee benefits liability

Jumlah penghasilan komprehensif - - - 202.738.574 202.738.574 514.159 203.252.733 Total comprehensive income

Transaksi dengan Pemilik Transactions with Owners

Penerbitan penambahan Issuance of additional sharesmodal saham (Catatan 17) 92.000.000 - - - 92.000.000 - 92.000.000 of stock (Note 17)

Penerbitan dividen saham Issuance of stock dividends (Catatan 18) 7.450.000 - - (7.450.000) - - - (Note 18)

Penerbitan pinjaman Issuance of mandatorywajib konversi (Catatan 19) - 274.000.000 - - 274.000.000 - 274.000.000 convertible loan (Note 19)

Kepentingan nonpengendali Non-controlling interestsdari akuisisi entitas anak from acquired subsidiary (Catatan 20) - - - - - 4.272.908 4.272.908 (Note 20)

Jumlah Transaksi dengan Pemilik 99.450.000 274.000.000 - (7.450.000) 366.000.000 4.272.908 370.272.908 Total Transactions with Owners

Saldo pada tanggal Balance as of31 Desember 2018 100.000.000 274.000.000 - 202.588.891 576.588.891 4.789.067 581.377.958 December 31, 2018



Saldo Laba/

Retained Earnings


Induk/

215








Pinjaman wajib






1 Januari 2018 550.000 - - 7.300.317 7.850.317 2.000 7.852.317 January 1, 2018


Laba periode berjalan - - - 130.211.121 130.211.121 - 130.211.121 Profit for the period

Laba komprehensif lain Other comprehensive income

Pengukuran kembali liabilitas Remeasurement of long-termimbalan kerja jangka panjang - - - 49.632 49.632 - 49.632 employee benefits liability



Penerbitan penambahan Issuance of additional sharesmodal saham (Catatan 17) 92.000.000 - - - 92.000.000 - 92.000.000 of stock (Note 17)

Penerbitan dividen saham Issuance of stock dividends (Catatan 18) 7.450.000 - - (7.450.000) - - - (Note 18)

Penerbitan pinjaman Issuance of mandatorywajib konversi (Catatan 19) - 274.000.000 - - 274.000.000 - 274.000.000 convertible loan (Note 19)

Kepentingan nonpengendali Non-controlling interestsdari akuisisi entitas anak from acquired subsidiary (Catatan 20) - - - - - 4.272.908 4.272.908 (Note 20)

Jumlah Transaksi dengan Pemilik 99.450.000 274.000.000 - (7.450.000) 366.000.000 4.272.908 370.272.908 Total Transactions with Owners

Saldo pada tanggal 30 Juni 2018 Balance as of June 30, 2018 (tidak diaudit) 100.000.000 274.000.000 - 130.111.070 504.111.070 4.274.908 508.385.978 (unaudited)


Saldo Laba/

Retained Earnings


Induk/


216








Pinjaman wajib






1 Januari 2019 100.000.000 274.000.000 - 202.588.891 576.588.891 4.789.067 581.377.958 January 1, 2019


Laba periode berjalan - - - 18.080.053 18.080.053 153.868 18.233.921 Profit for the period


Pengukuran kembali liabilitas Remeasurement of long-termimbalan kerja jangka panjang - - - (905.438) (905.438) (3.799) (909.237) employee benefits liability

Jumlah penghasilan komprehensif - - - 17.174.615 17.174.615 150.069 17.324.684 Total comprehensive income


Pembentukan cadangan saldo laba - - 110.000 (110.000) - - - Appropriated retained earningsPengembalian dividen Dividends return

(Catatan 18) - - - 259.683 259.683 - 259.683 (Note 18)

Jumlah Transaksi dengan Pemilik - - 110.000 149.683 259.683 - 259.683 Total Transactions with Owners

Saldo pada tanggal 30 Juni 2019 100.000.000 274.000.000 110.000 219.913.189 594.023.189 4.939.136 598.962.325 Balance as of June 30, 2019


Retained Earnings


Induk/


Saldo Laba/

217

PT DANA BRATA LUHUR Tbk DAN ENTITAS ANAK PT DANA BRATA LUHUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIESLaporan Arus Kas Konsolidasian Consolidated Statements of Cash FlowUntuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir For the Six-Month Periods Ended June 30, 201930 Juni 2019 dan 2018 (tidak diaudit) serta Untuk Tahun-tahun yang and 2018 (unaudited) and For the Years EndedBerakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 December 31, 2018, 2017 and 2016(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, (Figures are Presented in Thousands of Rupiah,kecuali Dinyatakan Lain) unless Otherwise Stated)

2018(enam bulan/

2019 six months) 2018 2017 2016*Catatan/ (enam bulan/ Tidak diaudit/ (satu tahun/ (satu tahun/ (satu tahun/Notes six months) Unaudited one year ) one year ) one year )

ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM OPERATINGOPERASI ACTIVITIES

Penerimaan dari pelanggan 170.137.190 15.524.098 238.546.312 27.570.714 12.114.744 Cash receipts from customersPembayaran kepada pemasok Cash paid to suppliersdan lainnya (69.936.840) (12.449.121) (91.430.100) (21.418.973) (11.384.222) and others

Pembayaran kepada karyawan (9.513.012) (615.986) (3.707.694) (762.053) (482.491) Cash paid to employeesPembayaran pajak penghasilan (26.134.563) (668.994) (1.405.769) (670.362) (310.123) Income tax paid

Kas Bersih Diperoleh dari Net Cash Provided by(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi 64.552.775 1.789.997 142.002.749 4.719.326 (62.092) (Used in) Operating Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM INVESTINGINVESTASI ACTIVITIES

Penerimaan bunga 706.747 3.804 17.791.738 4.654 1.474 Interest receivedPenambahan uang muka 8 (32.485.832) - (4.229.336) - - Increase in advancesPerolehan aset tetap 10 (5.456.519) (4.261.102) (92.682.656) (5.113.344) (17.050) Acquisitions of property and equipmentHasil penjualan aset Proceeds from sale of propertytetap 7.273 5.171.135 22.983.548 - - and equipment

Kenaikan Increase in otheraset lain-lain (1.124.932) - (1.370.245) - - assets

Arus kas keluar bersih pada Net cash outflow at acquisitiontanggal akuisisi entitas anak 1c - (346.221.598) (346.221.598) - - date of a subsidiary

Kas Bersih Digunakan untuk Net Cash Used inAktivitas Investasi (38.353.263) (345.307.761) (403.728.549) (5.108.690) (15.576) Investing Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM FINANCINGPENDANAAN ACTIVITIES

Penurunan piutang lain-lain Decrease in other accounts pihak berelasi 10.883.639 250.000 - - - receivable from related parties

Kenaikan piutang lain-lain Increase in other accounts pihak berelasi (711.615) - (10.981.639) (2.000) - receivable from related parties

Kenaikan utang lain-lain Increase in other accounts pihak berelasipihak berelasi 415.255 1.893.230 1.782.035 3.000.000 - from related partiesPenurunan utang lain-lain Decrease in other accounts pihak berelasi (491.812) - (4.893.230) - - payable to related parties

Penerimaan utang bank jangka panjang 14 110.000.000 - 228.185.000 - - Proceeds from long-term bank loansPembayaran utang bank jangka panjang 14 (49.097.407) - (250.645.997) - - Payment of long-term bank loansPembayaran liabilitas sewa Payment of long-term leasepembiayaan jangka panjang (8.404.201) (457.040) (9.010.373) (124.371) - liabilities

Penerimaan dari penerbitan modal saham - 92.000.000 92.000.000 - - Proceeds from issuance of capital stockPenerimaan penerbitan pinjaman wajib Proceeds from issuance of mandatory konversi 19 - 274.000.000 274.000.000 - - convertible loans

Pengembalian dividen 259.683 - - - - Dividends returnPenerimaan dari peningkatan modal Proceed from issuance of shares ofsaham entitas anak yang menjadi subsidiary to non-controllingbagian kepentingan nonpengendali - - 4.272.908 2.000 - interest

Pembayaran bunga dan beban bank (11.347.656) (239.482) (18.771.293) (16.220) (1.517) Interest and other financial charges paid

Kas Bersih Diperoleh dari Net Cash Provided by(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan 51.505.886 367.446.708 305.937.411 2.859.409 (1.517) (Used in) Financing Activities

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO NET INCREASE (DECREASE) INKAS DAN SETARA KAS 77.705.398 23.928.944 44.211.611 2.470.045 (79.185) CASH AND CASH EQUIVALENTS

KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THEAWAL TAHUN/PERIODE 46.923.233 2.711.622 2.711.622 241.577 320.762 BEGINNING OF THE YEAR/PERIOD

KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTSAKHIR TAHUN/PERIODE 124.628.631 26.640.566 46.923.233 2.711.622 241.577 AT THE END OF THE YEAR/PERIOD

Tambahan informasi arus kas diungkapkan dalam Supplemental cash flows informationCatatan 33 dan 34 Notes 33 and 34

*) Laporan arus kas tanggal 31 Desember 2016 *) The statements of cash flows for the year ended tidak konsolidasian karena Perusahaan tidak December 31, 2016 was unconsolidated since memiliki entitas anak pada tanggal tersebut. the Company had no subsidiary on that year.


218

PT DANA BRATA LUHUR Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada Tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 serta untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2019 dan 2018 (tidak diaudit) dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 (Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT DANA BRATA LUHUR Tbk AND ITS SUBSIDIARIES

Notes to Consolidated Financial Statements As of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and

2016 and for the Six-Month Periods Ended June 30, 2019 and 2018 (unaudited)

and for the Years Ended December 31, 2018, 2017 and 2016

(Figures are Presented in Thousands of Rupiah, unless Otherwise Stated)

1. Umum 1. General

a. Pendirian dan Informasi Umum a. Establishment and General Information

PT Dana Brata Luhur Tbk (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta No. 52 tanggal 26 Juni 2008 dari Bonar Sihombing, S.H., notaris di Jakarta dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 2 tertanggal 18 Desember 2008. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-29892.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 2 Juli 2009. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Akta No. 16 tanggal 4 April 2019 dari Jose Dima Satria, S.H., M.kn., notaris di Jakarta, para pemegang saham memutuskan untuk mengubah Anggaran Dasar Perusahaan menyesuaikan dengan peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK/04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris atau Perusahaan Publik. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0018546.AH.01.02.TAHUN 2019 pada tanggal 4 April 2019.

PT Dana Brata Luhur Tbk (the Company) was established based on Notarial Deed No. 52 dated June 26, 2008 of Bonar Sihombing, S.H., a public notary in Jakarta and the Deed of Amendment on the Articles of Association No. 2 dated December 18, 2008. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-29892.AH.01.01. Tahun 2009 dated July 2, 2009. The Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 16 dated April 4, 2019 of Jose Dima Satria, S.H., M.kn., a public notary in Jakarta, concerning the change in Articles of Association to conform with Bapepam & LK regulation No. IX.J.1 pertaining to Principles of the Articles of Association concerning Public Offering of Equity Securities and Public Companies and Otoritas Jasa Keuangan regulation No. 32/POJK.04/2014 pertaining to Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company and Otoritas Jasa Keuangan regulation No. 33/POJK.04/2014 pertaining to The Board of Directors and Board of Commissioners or a Public Company. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0018546.AH.01.02.TAHUN 2019 dated April 4, 2019.

Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi bidang aktivitas konsultasi manajemen termasuk penyertaan dalam proyek dan/atau perusahaan infrastruktur, perdagangan besar, konstruksi dan industri pengolahan.

In accordance with article 3 of the Company’s Articles of Association, the scope of its activities is to engage mainly in management business activities including participation in the project and/or infrastructure companies, trading, construction and processing industries.

Perusahaan dan Entitas Anak selanjutnya disebut Grup. Perusahaan memulai usahanya secara komersial pada tahun 2008. Kantor pusat Perusahaan terletak di Kawasan District 8, Treasury Tower, Jl. Senopati Raya No. 8B Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

The Company and its Subsidiaries are herein after referred to as the Group. The Company started its commercial operations in 2008. Its head office is located at Kawasan District 8, Treasury Tower, Jl. Senopati Raya No. 8B Kebayoran Baru, South Jakarta.

219







Pemegang saham akhir Grup adalah PT Prima Mineral Utama yang berkedudukan di Indonesia.

The ultimate parent of the Group is PT Prima Mineral Utama, a limited liability company incorporated in Indonesia.

b. Perijinan Grup b. The Group’s License

PT Talenta Bumi (TB) PT Talenta Bumi (TB)

Bedasarkan Keputusan Bupati Banjar No. 390 tanggal 3 Juni 2008, PT Talenta Bumi (TB), entitas anak, mendapatkan Ijin Konsesi Pertambangan (KP) dengan luasan area tambang sebesar 214,8 hektar di Banjar, Kalimantan Selatan, yang berlaku sampai dengan 3 Juni 2009.

Pada tanggal 23 April 2009, TB memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Banjar No. 265 Tahun 2009 dengan luas area 150 hektar di Simpang Empat, Banjar, Kalimantan Selatan, yang berlaku sampai 23 April 2014.

Based on the Decree of Banjar Regent No. 390 dated June 3, 2008, PT Talenta Bumi (TB), a subsidiary, obtained an Exploration Mining Concessions Permit with a total mining area of 214.8 hectares in Banjar, South Kalimantan. The permit was valid until June 3, 2009. TB obtained a Mining Operation Permit (IUP) to operate its production based on Decision Letter No. 265 Year 2009 from Bupati Banjar dated April 23, 2009, with a total area of 150 hectares located in Simpang Empat, Banjar, South Kalimantan. The permit was valid until April 23, 2014.

Pada tanggal 22 April 2014, TB memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Banjar No. 442 Tahun 2014 dengan luas area 150 hektar di Simpang Empat, Banjar, Kalimantan Selatan, dengan jangka waktu 4 (empat) tahun.

TB obtained an extension of its IUP for production operations based on Decision Letter No. 442 Year 2014 from Bupati Banjar dated April 22, 2014, with a total area of 150 hectares located in Simpang Empat, Banjar, South Kalimantan. The permit has a term of 4 (four) years.

Berdasarkan perubahan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/ 067/kum/2009 tanggal 18 Pebruari 2009, TB telah memperoleh izin lokasi untuk jalan pengangkutan dan pelabuhan batubara di Simpang Empat, Banjar dan Bakumpai, Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Based on the Amendment of Governor Decree of South Kalimantan No. 188.44/ 067/kum/2009 dated February 18, 2009, TB has obtained a location permit for hauling road and coal port in Simpang Empat, Banjar and Bakumpai, Barito Kuala, South Kalimantan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 831 Tahun 2013 tanggal 15 Agustus 2013, TB telah memperoleh izin untuk mengoperasikan terminal khusus pertambangan batubara di desa Lepasan, Bakumpai, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Based on the Decree of the Minister of Transportation No. KP 831 Tahun 2013 dated August 15, 2013, TB has obtained a permit to operate a special coal mining terminal in Lepasan village, Bakumpai, Barito Kuala, South Kalimantan for a period of 5 (five) years.

220







Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1265 Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013, TB telah memperoleh izin untuk menggunakan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum dengan jangka waktu 4 (empat) tahun sampai dengan 15 Agustus 2018.

Based on the Decree of the Minister of Transportation No. KP 1265 Tahun 2013 dated December 12, 2013, TB has obtained a permit to use a special terminal to serve the public interest for a period of 4 (four) years until August 15, 2018.

Pada tanggal 22 Pebruari 2018, TB memperoleh perpanjangan kedua Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan No. 503/195/DPMPTSP/IV/2/2018 dengan luas area 150 hektar di Cintapuri Darussalam, Banjar, Kalimantan Selatan, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

TB obtained the second IUP for its production operations in accordance with Decision Letter No. 503/195/DPMPTSP/IV/2/2018 dated February 22, 2018 of the Head of the Capital Investment and One Stop Services from South Kalimantan, with a total area of 150 hectares in Cintapuri Darussalam, Banjar, South Kalimantan. The permit has a term of 5 (five) years.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut No. BX-234/PP008 tanggal 21 Agustus 2018, PT Talenta Bumi (TB) telah memperoleh perpanjangan izin untuk mengoperasikan terminal khusus pertambangan batubara di desa Lepasan, Bakumpai, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Based on Decision Letter No. BX-234/PP008 dated August 21, 2018 of the Minister of Transportation, PT Talenta Bumi (TB) has obtained an extension of its permit to operate a special coal mining terminal in Lepasan village, Bakumpai, Barito Kuala, South Kalimantan. The permit has a term of 5 (five) years.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 3 tanggal 4 Januari 2019, PT Talenta Bumi (TB), entitas anak, telah memperoleh izin untuk menggunakan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.

Based on the Decree of the Minister of Transportation No. KM 3 dated January 4, 2019, PT Talenta Bumi (TB), a subsidiary, obtained a permit to use a special terminal to serve the public interest for a period of 1 (one) year.

PT Pelabuhan Talenta Bumi (PTB) PT Pelabuhan Talenta Bumi (PTB)

Sesuai dengan surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut nomor A.461/AL.301/DJPL tanggal 17 Mei 2019 menetapkan PT Pelabuhan Talenta Bumi telah memenuhi persyaratan pemenuhan komitmen sebagai Badan Usaha Pelabuhan.

In accordance with the letter from the Ministry of Transportation, Directorate General of Sea Transportation number A.461/AL.301/DJPL dated May 17, 2019, PT Pelabuhan Talenta Bumi has fulfilled the requirements to fulfill commitments as a Port Business Entity.

221







c. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan c. Consolidated Subsidiaries

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, entitas anak yang dikonsolidasikan termasuk persentase kepemilikan Perusahaan adalah sebagai berikut:

As of June 30, 2019, December 31, 2018 and 2017, the subsidiaries which were consolidated, including the respective percentages of ownership held by the Company, were as follows:

Persentase

Kepemilikan danHak Suara/ Lokasi Usaha

Ownership and Tahun Operasi Komersial/ Utama/Voting Rights 30 Juni 2019/ 31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/ Commencement of Commercial Principal Place Jenis Usaha/

% June 30, 2019 Desember 31, 2018 Desember 31, 2017 Operations of Business Principal Activity

Kepemilikan langsung/Direct ownership :

PT Talenta Bumi (TB) 99,15% 867.583.242 785.112.656 - 2013 Kalimantan Selatan/ Fasilitas Penunjang Pertambangan/South Kalimantan Mining Support Facilities

PT Pelabuhan Talenta Bumi (PTB) 99,96% 2.360.493 2.502.026 2.500.000 Belum beroperasi secara komersial/ Jakarta Selatan/ Jasa Pengelolaan Kepelabuhan/Not yet commercialy operated South Jakarta Port Management Service

PT Talenta Bumi Energi (TBE) 99,96% 2.534.929 2.501.971 2.500.000 Belum beroperasi secara komersial/ Jakarta Selatan/ Jasa Pertambangan/Not yet commercialy operated South Jakarta Mining Services

*) Belum beroperasi/It has not started its operation

Name of Subsidiary

Entitas Anak/Total Assets (Before Elimination)

Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/

Akuisisi Entitas Anak Acquisition of a Subsidiary

Pada tanggal 27 Juni 2018, Perusahaan mengakuisisi 99,15% kepemilikan saham pada PT Talenta Bumi (TB) yang bergerak di bidang pertambangan batubara, termasuk membangun dan mengoperasikan fasilitas penunjang pertambangan, dengan nilai akuisisi sebesar Rp 372.000.000.

On June 27, 2018, the Company acquired 99.15% of the share capital of PT Talenta Bumi (TB), a coal mining entity, including build and operate mining support facilities, for Rp 372,000,000.

Setelah akuisisi TB, Perusahaan berharap untuk dapat meningkatkan eksistensi pasar, serta menurunkan biaya dengan skala ekonomis.

As a result of the acquisition of TB, the Company is expected to increase its presence in this market. It also expects to reduce costs through economies of scale.

Tabel berikut adalah rekonsiliasi imbalan kas yang dialihkan dan arus kas dari penggabungan usaha:

The following table is the reconciliation of cash consideration and cash flows from business combination:

27 Juni 2018/June 27, 2018

TB

Imbalan kas yang dialihkan 372.000.000 Cash considerationDikurangi kas dan setara kas Less cash and cash equivalents entitas anak yang diakuisisi of acquired subsidiaryKas dan setara kas 25.778.402 Cash and cash equivalents

Arus kas - aktivitas investasi 346.221.598 Cash flow - investing activities

Rincian aset yang diakuisisi serta liabilitas yang dialihkan adalah sebagai berikut:

The details of assets acquired and liabilities transferred of TB are as follows:

222







TB

Kas dan setara kas 25.778.402 Cash and cash equivalentsPiutang usaha 63.376.406 Trade accounts receivablePiutang lain-lain 21.777.819 Other accounts receivablePersediaan 1.566.324 InventoriesPajak dibayar dimuka 3.344.531 Prepaid taxesBiaya dibayar dimuka dan uang muka 2.944.685 Prepaid expenses and advancesAset pajak tangguhan 1.758.685 Deferred tax assetsUang muka jangka panjang 35.797.562 Long-term advancesAset tetap 709.161.394 Property and equipmentAset lain-lain 1.899.935 Other assetsUtang usaha (53.333.596) Trade accounts payableUtang lain-lain (2.009.271) Other accounts payableUtang pajak (17.379.890) Taxes payablePendapatan yang ditangguhkan (6.422.052) Deferred revenuesBeban akrual (25.272.264) Accrued expensesUtang bank (218.343.893) Bank loansLiabilitas sewa pembiayaan (31.062.590) Lease liabilitiesLiabilitas imbalan kerja jangka panjang (8.282.931) Long-term employee benefits liability

Jumlah aset bersih teridentifikasi 505.299.256 Total identifiable net assets

Kepentingan non-pengendali (4.272.908) Non-controlling interestsKeuntungan dari pembelian dengan diskon (129.026.348) Gain on bargain purchase

Imbalan atas pembelian 372.000.000 Purchase consideration

Nilai Wajar/Fair Value

Nilai wajar aset PT Talenta Bumi telah dinilai berdasarkan laporan penilaian No. DSR-PST/A/BV/V/18/0241A tanggal 22 Mei 2018 dari KJPP Doli Siregar & Rekan.

The fair value of assets of PT Talenta Bumi has been assessed based on assessment report No. DSR-PST/A/BV/V/18/0241A dated May 22, 2018 from KJPP Doli Siregar & Rekan.

Manajemen berkeyakinan bahwa akuisisi TB telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK.

Management believes that the acquisition of TB has been conducted in accordance with OJK regulations.

Pendirian Perusahaan Baru Establishment of New Companies

PT Pelabuhan Talenta Bumi (PTB) PT Pelabuhan Talenta Bumi (PTB)

PT Pelabuhan Talenta Bumi (PTB), entitas anak, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 22 Desember 2017 dari Andalia Farida, S.H., M.H., notaris di Jakarta, Perusahaan dan pihak ketiga melakukan penempatan modal pada PTB masing-masing sebesar Rp 2.499.000 atau sebanyak 2.499 saham dan Rp 1.000 atau sebanyak 1 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham.

PT Pelabuhan Talenta Bumi (PTB), a subsidiary, was established based on the Deed of Establishment No. 25 dated December 22, 2017 of Andalia Farida, S.H., M.H., a public notary in Jakarta. The Company and a third party acquired paid-up capital of PTB amounting to Rp 2,499,000 or representing 2,499 shares and Rp 1,000 or representing 1 share, respectively, with nominal value of Rp 1,000 per share.

223







Akta Pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0003651.AH.01.01.TAHUN 2018 pada tanggal 25 Januari 2018.

The Deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0003651.AH.01.01.TAHUN 2018 dated January 25, 2018.

PTB berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ruang lingkup kegiatan meliputi jasa pengelolaan pelabuhan.

PTB is located in South Jakarta and its scope of activity consists of port management services.

PT Talenta Bumi Energi (TBE) PT Talenta Bumi Energi (TBE)

PT Talenta Bumi Energi (TBE), entitas anak, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 26 tanggal 22 Desember 2017 dari Andalia Farida, S.H., M.H., notaris di Jakarta, Perusahaan dan pihak ketiga melakukan penempatan modal pada TBE masing-masing sebesar Rp 2.499.000 atau sebanyak 2.499 saham dan Rp 1.000 atau sebanyak 1 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham. Akta Pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0004521.AH.01.01.TAHUN 2018 pada tanggal 29 Januari 2018.

PT Talenta Bumi Energi (TBE), a subsidiary, was established based on the Deed of Establishment No. 26 dated December 22, 2017 of Andalia Farida, S.H., M.H., a public notary in Jakarta, the Company and a third party acquired paid-up capital of TBE amounting to Rp 2,499,000 or representing 2,499 shares and Rp 1,000 or representing 1 share, respectively, with nominal value of Rp 1,000 per share. The Deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0004521.AH.01.01.TAHUN 2018 dated January 29, 2018.

TBE berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ruang lingkup kegiatan meliputi jasa pertambangan.

TBE is located in South Jakarta and its scope of activity consists of mining services.

d. Karyawan, Dewan Direksi dan

Komisaris d. Employees, Board of Directors and

Commissioners Pada tanggal 30 Juni 2019, susunan pengurus Perusahaan berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tanggal 4 April 2019 yang didokumentasikan dalam Akta No. 16 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

As of June 30, 2019, based on a resolution on Declaration of Shareholder Resolution held on April 4, 2019, as documented in Notarial Deed No. 16 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a public notary in Jakarta, the Company’s management consists of the following:

Susunan pengurus Perusahaan terdiri dari:

The Company's management comprise of:

Dewan Komisaris Board of Commissioners Komisaris Utama : Ade Mohammad Yusuf : President Commissioner Komisaris Independen : Samsul Hidayat : Independent Commissioner Komisaris : Roesbima Trisoera : Commissioner Direksi Directors Direktur Utama : Dian Heryandi : President Director Wakil Direktur Utama : Hendy Narindra Dewantoro : Vice President Director Direktur : Yudo Wijayanto : Director

224







Personel manajemen kunci Grup terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi.

Key management personnel of the Group consists of board of Commissioners and Directors.

Pembentukan Komite Audit Establishment of Audit Committee

Komite audit telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 010/DBL-KOM/IV/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Pengangkatan Komite dan Anggota Komite Audit. Susunan komite audit adalah sebagai berikut:

The audit committee has been formed based on the Decision of the Board of Commissioners of the Company No. 010/DBL-KOM/IV/2019 dated April 24, 2019 concerning the Appointment of the Committee and Members of the Audit Committee. The composition of the audit committee is as follows:

Ketua : Samsul Hidayat : President Anggota : Andi Sudhana : Members

: Danar Wihandoyo :

Pada tanggal 31 Desember 2018, susunan pengurus Perusahaan berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tanggal 30 Mei 2018 yang didokumentasikan dalam Akta No. 162 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2018, based on a resolution on Declaration of Shareholder Resolution held on May 30, 2018, as documented in Notarial Deed No. 162 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a public notary in Jakarta, the Company’s management consists of the following:

Komisaris : Ade Mohamad Yusuf : Commissioner Dewan Direksi Directors Direktur Utama : Roesbima Trisoera : President Director Direktur : Hendy Narindra Dewantoro : Director

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, susunan pengurus Perusahaan berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tanggal 28 Desember 2012 yang didokumentasikan dalam Akta No. 112 dari B.R.AY. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2017 and 2016, based on a resolution on Declaration of Shareholder Resolution dated December 28, 2012, as documented in Notarial Deed No. 112 of B.R.AY. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., a public notary in Jakarta, the Company’s management consists of the following:

Komisaris : Ade Mohamad Yusuf : Commissioner Direktur : Arie Hermanto : Director

Personel manajemen kunci Perusahaan terdiri dari Komisaris dan Direksi.

Key management personnel of the Company consists of Commissioners and Directors.

Jumlah rata-rata karyawan Perusahaan (tidak diaudit) adalah 11, 9, 7 dan 7 karyawan pada tahun 2019, 2018, 2017 dan 2016. Jumlah rata-rata karyawan Grup (tidak diaudit) adalah 202, 202, 7 dan 7 karyawan pada tahun 2019, 2018, 2017 dan 2016.

The Company had an average total number of employees (unaudited) of 11, 9, 7 and 7 in 2019, 2018, 2017 and 2016, respectively. Total consolidated average number of employees of the Group (unaudited) is 202, 202, 7 and 7 in 2019, 2018, 2017 and 2016, respectively.

225







Laporan keuangan konsolidasian PT Dana Brata Luhur Tbk dan entitas anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 11 Oktober 2019. Direksi Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian tersebut.

The consolidated financial statements of PT Dana Brata Luhur Tbk and its subsidiaries for the six-month period ended June 30, 2019 were completed and authorized for issuance on October 11, 2019 by the Company’s Directors. The Company’s Directors are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Penting 2. Summary of Significant Accounting and

Financial Reporting Policies a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran

Laporan Keuangan Konsolidasian a. Basis of Consolidated Financial

Statements Preparation and Measurement

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia serta peraturan regulator pasar modal, dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”. Laporan keuangan konsolidasian tersebut merupakan terjemahan bahasa Inggris dari laporan resmi Grup di Indonesia.

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards “SFAS”, which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of Indonesia Chartered Accountants and capital market regulator rules, and Regulation No. VIII.G.7 regarding “Presentation and Disclosures of Public Companies’ Financial Statements”. Such consolidated financial statements are an English translation of the Group’s statutory report in Indonesia.

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

Penerapan PSAK No. 1 (Revisi 2015) tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

The adoption of SFAS No. 1 (Revised 2015) has no significant impact on the consolidated financial statements.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

226







Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk periode-periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan 2018 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the six-month periods ended June 30, 2019 and 2018 are consistent with those adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rupiah) yang juga merupakan mata uang fungsional Grup.

The currency used in the preparation and presentation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah (Rupiah) which is also the functional currency of the Group.

b. Prinsip Konsolidasi b. Basis of Consolidation

Perusahaan menerapkan PSAK No. 4 (Revisi 2013), “Laporan Keuangan Tersendiri” dan PSAK No. 65, “Laporan Keuangan Konsolidasian”. PSAK No. 4 (Revisi 2013) menjelaskan tentang persyaratan akuntansi ketika entitas induk menyusun laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan. PSAK No. 65, “Laporan Keuangan Konsolidasian”, menggantikan bagian PSAK No. 4 (Revisi 2009) yang membahas mengenai akuntansi untuk laporan keuangan konsolidasian, menetapkan prinsip-prinsip untuk penyajian dan penyusunan laporan keuangan konsolidasian ketika sebuah entitas mengendalikan satu atau lebih entitas.

The Company adopted SFAS No. 4 (Revised 2013), “Separate Financial Statements” and SFAS No. 65, “Consolidated Financial Statements”. SFAS No. 4 (Revised 2013) prescribes the accounting requirements when a parent entity prepares separate financial statements as additional information. SFAS No. 65, “Consolidated Financial Statements”, replaces the section of SFAS No. 4 (Revised 2009) that addresses the accounting for consolidated financial statements, establishes principles for the presentation and preparation of consolidated financial statements when an entity controls one or more other entities.

Penerapan PSAK No. 4 (Revisi 2013) dan PSAK No. 65 tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

The adoption of SFAS No. 4 (Revised 2013) and SFAS No. 65 has no significant impact on the consolidated financial statements.

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas (termasuk entitas terstruktur) yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (Grup). Pengendalian diperoleh apabila Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries (the Group). Control is achieved when the Group has all the following:

• kekuasaan atas investee; • power over the investee; • eksposur atau hak atas imbal hasil

variabel dari keterlibatannya dengan investee; dan

• is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and

• kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Grup.

• the ability to use its power to affect its returns.

227







Pengkonsolidasian entitas anak dimulai pada saat Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Secara khusus, penghasilan dan beban entitas anak yang diakuisisi atau dilepaskan selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group losses control of the subsidiary. Specifically, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Group gains control until the date when the Group ceases to control the subsidiary.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi secara penuh dalam laporan keuangan konsolidasian.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dan kepentingan nonpengendali (KNP) meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controling interest (NCI) even if this results in the NCI having a deficit balance.

KNP disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan.

NCI are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, separately from the corresponding portion attributable to owners of the Company.

Transaksi dengan KNP yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan kepada KNP juga dicatat di ekuitas.

Transactions with NCI that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to NCI are also recorded in equity.

c. Kombinasi Bisnis c. Accounting for Business Combination

Perusahaan dan Entitas Anak melakukan kombinasi bisnis sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 22 (Revisi 2010), "Kombinasi Bisnis".

The Company and Subsidiaries have business combination as defined under SFAS No. 22 (Revised 2010), “Business Combination”.

228







Kombinasi bisnis, kecuali kombinasi bisnis entitas sepengendali, dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi pada nilai wajar atau sebesar proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disajikan sebagai beban administrasi.

Business combinations, except business combination among entities under common control, are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the acquirer measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree’s identifiable net assets. Acquisition related costs incurred are directly expensed and included in administrative expenses.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as of the acquisition date.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pada tanggal akuisisi pihak pengakuisisi mengukur kembali nilai wajar kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam laba rugi.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the acquirer’s previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

Pada tanggal akuisisi, goodwill awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah yang diakui untuk KNP atas aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai agregat tersebut lebih kecil dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss.

Setelah pengakuan awal, goodwill diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi, dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas (“UPK”) dari Perusahaan dan/atau entitas anak yang diharapkan akan menerima manfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi dialokasikan ke UPK tersebut.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Company and/or its subsidiaries’ cash-generating units (“CGU”) that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquired are assigned to those CGUs.

229







Jika goodwill telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka goodwill yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. Goodwill yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operation within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.

d. Penjabaran Mata Uang Asing d. Foreign Currency Translation

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan Functional and Reporting Currencies Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan setiap entitas dalam Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional).

Items included in the financial statements of each of the Group’s companies are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the functional currency).

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian Grup.

The consolidated financial statements are presented in Rupiah which is the Company’s functional and the Group’s presentation currency.

Transaksi dan Saldo Transactions and Balances Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan kedalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir periode atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi. Aset nonmoneter yang diukur pada nilai wajar dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal nilai wajar ditentukan. Selisih penjabaran akun ekuitas dan akun nonmoneter serupa yang diukur pada nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in profit or loss. Nonmonetary assets that are measured at fair value are translated using the exchange rate at the date that the fair value was determined. Translation differences on equities and similar non-monetary items measured at fair value are recognized in profit or loss.

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, kurs konversi berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang digunakan oleh Perusahaan per 1 Dolar Amerika Serikat adalah masing-masing sebesar Rp 14.141, Rp 14.481, Rp 13.548 dan Rp 13.436.

As of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016 the conversion rates used by the Company based on the middle rates of Bank Indonesia were Rp 14,141, Rp 14,481, Rp 13,548 and Rp 13,436, respectively to 1 United States Dollar.

230







e. Transaksi Pihak Berelasi e. Transactions with Related Parties

Orang atau entitas dikategorikan sebagai pihak berelasi Grup apabila memenuhi definisi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 7 “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.

A person or entity is considered a related party of the Group if it meets the definition of a related party in PSAK No. 7 “Related Party Disclosures.

Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

All significant transactions with related parties are disclosed in the consolidated financial statements.

f. Kas dan Setara Kas f. Cash and Cash Equivalents

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi pencairannya.

Cash consists of cash on hand and in banks. Cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash with original maturities of 3 (three) months or less from the date of placements, and which are not used as collateral and are not restricted.

g. Instrumen Keuangan g. Financial Instruments

Perusahaan dan Entitas Anak mengadopsi PSAK No. 50 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: Penyajian”, PSAK No. 55 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, PSAK No. 60 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”, dan PSAK No. 68, “Pengukuran Nilai Wajar”.

Company and Subsidiaries adopted SFAS No. 50 (Revised 2014), “Financial Instruments: Presentation”, SFAS No. 55 (Revised 2014), “Financial Instruments: Recognition and Measurement”, SFAS No. 60 (Revised 2014), “Financial Instruments: Disclosure”, and SFAS No. 68, “Fair Value Measurement”.

PSAK No. 50 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: Penyajian”, mendefinisikan nilai wajar sebagaimana diatur dalam PSAK No. 68, “Pengukuran Nilai Wajar”, dimana harga yang akan diterima dalam penjualan sebuah aset atau dibayar dalam sebuah pengalihan liabilitas dalam sebuah transaksi teratur antara peserta pasar pada tanggal pengukuran. Selanjutnya, PSAK yang direvisi juga menetapkan prinsip-prinsip untuk kriteria hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus, dan kriteria untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya dalam jumlah neto atau secara bersamaan.

SFAS No. 50 (Revised 2014), “Financial Instruments: Presentation”, defines the fair value as provided in SFAS No. 68, “Fair Value Measurement”, which is the price that would be received in a sale of an asset or paid in a transfer of a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. Furthermore, the revised SFAS also establishes principles for criteria of legally enforceable right to set off, and criteria to realize assets and settle liabilities in net amount or simultaneously.

231







PSAK No. 55 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, menetapkan pertimbangan atas pengukuran nilai wajar, teknik penilaian atas instrumen keuangan dalam pasar tidak aktif, dan input untuk teknik penilaian atas nilai wajar instrumen keuangan sesuai dengan PSAK No. 68.

SFAS No. 55 (Revised 2014), “Financial Instruments: Recognition and Measurement”, sets forth judgments of fair value measurement, valuation techniques of financial instruments in non-active markets, and inputs for the valuation techniques of financial instruments’ fair value in accordance with SFAS No. 68.

PSAK No. 60 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”, menetapkan pengungkapan-pengungkapan dan hierarki nilai wajar sesuai dengan PSAK No. 68, dan mengharuskan entitas yang tunduk pada enforceable master netting arrangement atau pengaturan serupa, untuk mengungkapkan informasi kuantitatif dan kualitatif.

SFAS No. 60 (Revised 2014), “Financial Instruments: Disclosure”, sets forth disclosures and fair values hierarchy in accordance with SFAS No. 68, and requires entities that comply with the enforceable master netting arrangement or similar arrangement, to disclose quantitative and qualitative information.

PSAK No. 68, “Pengukuran Nilai Wajar”, menyediakan petunjuk mengenai bagaimana cara mengukur ketika nilai wajar diharuskan atau diizinkan.

SFAS No. 68, “Fair Value Measurement”, provides guidance on how to measure when fair value is required or permitted.

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal transaksi.

All regular way purchases and sales of financial instruments are recognized on the transaction date.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Financial instruments are recognized initially at fair value, which is the fair value of the consideration given (in case of an asset) or received (in case of a liability). The fair value is determined by reference to the transaction price or other market prices. If such market prices are not reliably determinable, the fair value is estimated as the sum of all future cash payments or receipts, discounted using the prevailing market rates of interest for similar instruments with similar maturities. The initial measurement of financial instruments, except for financial instruments at fair value through profit and loss (FVPL), includes transaction costs.

Biaya transaksi diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif.

Transaction costs are amortized over the terms of the instruments based on the effective interest rate method.

232







Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif.

The classification of the financial instruments depends on the purpose for which the instruments were acquired and whether they are quoted in an active market.

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Grup memiliki instrumen keuangan pada kategori pinjaman yang diberikan dan piutang dan liabilitas keuangan lain-lain. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak diungkapkan.

As of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, the Group had financial instruments under loans and receivables and other financial liabilities categories. Therefore, accounting policies related to financial assets measured at FVPL, held-to-maturity (HTM) investments, available for sale (AFS) financial assets and financial liabilities measured at FVPL were not disclosed.

Aset Keuangan Financial Assets

Pinjaman yang Diberikan dan Piutang Loans and Receivables Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market and are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, less any allowance for any impairment.

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, kategori ini meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan uang jaminan pada akun aset lain-lain yang dimiliki oleh Grup.

As of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, the Group’s cash and cash equivalents, trade accounts receivable, other accounts receivable and security deposits under other assets accounts are included in this category.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Financial Liabilities and Equity Instruments

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Grup diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Financial liabilities and equity instruments of the Group are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial instruments are set out below.

233







Instrumen Ekuitas Equity Instruments Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sejumlah hasil yang diterima, setelah dikurangkan dengan biaya penerbitan langsung.

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Liabilitas Keuangan Financial Liabilities Liabilitas Keuangan Lain-lain Other Financial Liabilities

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

This category represents financial liabilities that are not held for trading or not designated at FVPL upon the inception of the liability.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Grup untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Issued financial instruments or their components, which are not classified as financial liabilities at FVPL are classified as other financial liabilities, where the substance of the contractual arrangement results in the Group having an obligation either to deliver cash or another financial asset to the holder, or to satisfy the obligation other than by the exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of own equity shares.

Liabilitas keuangan lain-lain selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan suku bunga efektif.

Other financial liabilities are subsequently carried at amortized cost using the effective interest rate method.

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, kategori ini meliputi utang usaha, utang lain-lain, beban akrual dan utang bank yang dimiliki oleh Grup.

As of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, the Group’s trade accounts payable, other accounts payable, accrued expenses and bank loans are included in this category.

Saling Hapus Instrumen Keuangan Offsetting of Financial Instruments Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

234







Penurunan Nilai Aset Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Impairment of Financial Assets Carried at Amortized Cost

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, manajemen Grup menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai.

The Group’s management assesses at each consolidated statement of financial position date whether a financial asset or group of financial assets is impaired.

Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika manajemen menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

The management first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, and individually or collectively for financial assets that are not individually significant. If the management determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and that group of financial assets is collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss, is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun cadangan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi.

If there is an objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset’s original effective interest rate. The carrying amount of the asset shall be reduced either directly or through the use of an allowance account. The amount of loss is charged to profit or loss.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed.

235







Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laba rugi, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Any subsequent reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss, to the extent that the carrying value of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

1. Aset Keuangan 1. Financial Assets

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

a. Hak kontraktual atas arus kas

yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;

a. the rights to receive cash flows from the asset have expired;

b. Grup tetap memiliki hak untuk

menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau

b. the Group retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a “pass-through” arrangement; or

c. Grup telah mentransfer haknya

untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

c. the Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

2. Liabilitas Keuangan 2. Financial Liabilities

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled or has expired.

236







h. Pengukuran Nilai Wajar h. Fair Value Measurement

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

• di pasar utama untuk aset atau

liabilitas tersebut atau; • in the principal market for the asset or

liability or; • jika tidak terdapat pasar utama, di

pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

• in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

Grup harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

The Group must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant’s ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

Ketika Grup menggunakan teknik penilaian, maka Grup memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

When the Group uses valuation techniques, it maximizes the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

Seluruh aset dan liabilitas yang mana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diukur atau diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy as follows:

• Level 1 - Harga kuotasian (tanpa

penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

• Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;

• Level 2 - Teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;

• Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;

237







• Level 3 - Teknik penilaian dimana

level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

• Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan konsolidasian, maka Grup menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian level nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

i. Persediaan i. Inventories

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (the lower of cost and net realizable value). Biaya persediaan ditentukan berdasarkan metode rata-rata tertimbang.

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the weighted average method.

Cadangan persediaan usang dan cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dibentuk untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih.

Allowance for inventory obsolescence and decline in value of the inventories are provided to reduce the carrying value of inventories to their net realizable values.

j. Biaya Dibayar Dimuka j. Prepaid Expenses

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

Prepaid expenses are amortized over their beneficial or contract periods using the straight-line method.

k. Aset Tetap k. Property and Equipment

Perusahaan dan Entitas Anak mencatat aset tetap sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 16 (Revisi 2015), "Aset Tetap".

The Company and Subsidiaries recorded fixed assets as defined under SFAS No. 16 (Revised 2015), “Fixed Assets”.

Pemilikan Langsung Direct Acquisition Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Property and equipment, except land, are carried at cost, excluding day to day servicing, less accumulated depreciation and any impairment in value. Land is not depreciated and is stated at cost less any impairment in value.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

The initial cost of property and equipment consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the property and equipment to its working condition and location for its intended use.

238







Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah, dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognized as part of the acquisition cost of the land, and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognized as intangible assets and amortized during the period of the land rights.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Expenditures incurred after the property and equipment have been put into operations, such as repairs and maintenance costs, are normally charged to operations in the year such costs are incurred. In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures have resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the property and equipment beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalized as additional costs of property and equipment.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (straight-line method) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Depreciation is computed based on a straight-line method over the property and equipment’s useful lives as follows:

Tahun/Years Bangunan/Building 5-20 Infrastruktur/Infrastructure 20 Mesin dan alat berat/Machinery and heavy equipment 8-16 Kendaraan/Vehicles 4 Peralatan/Equipment 4 Perabotan dan perlengkapan/Furniture and fixtures 4-8

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

The carrying values of property and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of property and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Such major inspection is capitalized and amortized over the next major inspection activity.

239







Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian pengakuan.

An item of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gains or loss arising from de-recognition of property and equipment is included in profit or loss in the period the item is derecognized.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir periode dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

The assets’ residual values, if any, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at each financial period.

Aset Tetap Dalam Pembangunan Construction in Progress Aset tetap dalam pembangunan merupakan aset tetap dalam tahap konstruksi, yang dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan. Akumulasi biaya akan direklasifikasi ke akun aset tetap yang bersangkutan dan akan disusutkan pada saat konstruksi selesai secara substansial dan aset tersebut telah siap digunakan sesuai tujuannya.

Construction in progress represents property and equipment under construction which is stated at cost and is not depreciated. The accumulated costs will be reclassified to the respective property and equipment account and will be depreciated when the construction is substantially complete and the asset is ready for its intended use.

l. Aset Takberwujud l. Intangible Assets

Perangkat lunak Software

Perangkat lunak yang diperoleh dikapitalisasi berdasarkan biaya-biaya yang terjadi untuk memperoleh dan mempersiapkannya hingga siap digunakan. Biaya-biaya ini diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi manfaat 4 (empat) tahun.

Software is capitalized on the basis of the cost incurred to acquire and to prepare the assets for intended use. These costs are amortized using the straight-line method over the estimated useful life of 4 (four) years.

m. Transaksi Sewa m. Lease Transactions

Penentuan apakah suatu kontrak merupakan atau mengandung unsur sewa adalah berdasarkan substansi kontrak pada tanggal awal sewa, yakni apakah pemenuhan syarat kontrak tergantung pada penggunaan aset tertentu dan kontrak tersebut berisi hak untuk menggunakan aset tersebut.

The determination of whether an arrangement is or contains a lease is based on the substance of the arrangement at inception date of whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset.

240







Perlakuan Akuntansi sebagai Lessee Accounting Treatment as a Lessee Sewa pembiayaan, yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset kepada Grup, dikapitalisasi pada awal sewa sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sehingga menghasilkan suatu suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan ke laba rugi periode berjalan.

Leases which transfer to the Group substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased item, are capitalized at the inception of the lease at the fair value of the leased property or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest in the remaining balance of the liability. Finance charges are recognized in profit or loss.

Aset sewaan disusutkan sepanjang estimasi umur manfaatnya. Apabila tidak terdapat keyakinan memadai bahwa Grup akan memperoleh hak kepemilikan atas aset tersebut pada akhir masa sewa, maka aset sewaan disusutkan sepanjang estimasi umur manfaat aset atau masa sewa, mana yang lebih pendek. Pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban dalam laba rugi dengan dasar garis lurus (straight-line basis) selama masa sewa.

Capitalized leased assets are depreciated over the estimated useful life of the assets except if there is no reasonable certainty that the Group will obtain ownership by the end of the lease term, in which case the lease assets are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the assets and the lease term. Operating lease payments are recognized as an expense in profit or loss on a straight-line basis over the lease term.

Perlakuan Akuntansi sebagai Lessor Accounting Treatment as a Lessor Sewa Operasi Operating Lease

Sewa dimana Grup tetap mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Biaya langsung awal yang dapat diatribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui ke laba rugi periode berjalan selama masa sewa sesuai dengan dasar pengakuan pendapatan sewa.

Leases where the Group retains substantially all the risks and benefits of ownership of the asset are classified as operating leases. Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as rental income.

n. Distribusi Dividen n. Dividend Distribution

Distribusi dividen kepada pemegang saham Grup diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dalam periode saat dividen tersebut disetujui oleh pemegang saham Grup.

Dividend distribution to the Group’s shareholders is recognized as a liability in the consolidated financial statements in the period in which the dividends are approved by the Group’s shareholders.

241







o. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan o. Impairment of Non-Financial Assets

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

The Group assesses at each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when impairment testing for an asset is required, the Group makes an estimate of the asset’s recoverable amount.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and impairment losses are recognized in profit or loss. In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya akan dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode-periode sebelumnya. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di tahun mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

An assessment is made at each reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset is reversed in profit or loss to the extent that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior periods. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future years to allocate the asset’s revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban p. Revenue and Expense Recognition

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Grup dan manfaat ini dapat diukur secara andal. Pendapatan jasa diakui pada saat jasa diberikan kepada pelanggan.

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the benefit can be reliably measured. Revenue from services are recognized when the services are rendered to customers.

242







Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dari penyewa dalam kegiatan usaha normal Grup. Pendapatan disajikan bersih setelah dikurangkan dengan Pajak Pertambahan Nilai, pengembalian dan diskon. Imbalan yang diterima di muka untuk kewajiban yang belum dipenuhi akan ditangguhkan dan disajikan sebagai pendapatan ditangguhkan dalam liabilitas jangka pendek.

Revenue is measured as the fair value of the consideration received or receivable for the services rendered in the ordinary course of the Group’s activities. Revenue is shown net of value-added tax, returns and discounts. Consideration received in advance for obligations which are yet to be fulfilled are deferred accordingly and presented as deferred income under current liabilities.

Pendapatan bunga dan beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam laba rugi secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

Interest income and interest expense for all financial instruments are recognized in profit or loss on accrual basis using the effective interest rate method.

Beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis).

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

q. Imbalan Kerja q. Employee Benefits

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Short-term Employee Benefits Liability Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak-terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

Short-term employee benefits are recognized at its undiscounted amount as a liability after deducting any amount already paid in the consolidated statement of financial position and as an expense in profit or loss.

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Long-term Employee Benefits Liability

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan pasca-kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun yang dihitung menggunakan metode Projected Unit Credit. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya liabilitas imbalan pasti lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

Long-term employee benefits liability represents post-employment benefits, unfunded defined-benefit plans which amounts are determined based on years of service and salaries of the employees at the time of pension and calculated using the Projected Unit Credit. Remeasurement is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur and not to be reclassified to profit or loss but reflected immediately in retained earnings. All other costs related to the defined-benefit plan are recognized in profit or loss.

r. Pajak Penghasilan r. Income Tax

Perusahaan dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 46, “Pajak Penghasilan”.

The Company and Subsidiaries adopted SFAS No. 46, “Income Taxes”.

243







Pajak Kini Current Tax Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the period computed using prevailing tax rates.

Pajak Tangguhan Deferred Tax Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and the carry forward benefit of any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized and reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry forward benefit of unused tax losses can be utilized.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (or tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if and only if, a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

s. Laba per Saham s. Earnings per Share

Laba per saham dasar dihitung, berdasarkan PSAK 56 (Revisi 2014), dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Earnings per share, based on SFAS No. 56 (Revise 2014), are computed by dividing net income attributable to owners of the Parent Company by the weighted average number of shares outstanding during the period.

244







Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

Diluted earnings per share are computed by dividing net income attributable to owners of the Parent Company by the weighted average number of shares outstanding during the period as adjusted for the effects of all potentially dilutive ordinary shares.

t. Informasi Segmen t. Segment Information

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the consolidated financial statements.

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal komponen-komponen Grup yang secara berkala dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya ke dalam segmen dan penilaian kinerja Grup.

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

u. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan u. Events after the Reporting Period

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian (peristiwa penyesuai), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuai), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Post year-end events that provide additional information about the consolidated statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the consolidated financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to consolidated financial statements when material.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan dan

Asumsi Manajemen 3. Management Use of Estimates, Judgments

and Assumptions Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

In the application of the Group’s accounting policies, which are described in Note 2 to the consolidated financial statements, management is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

245







Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the consolidated financial statements.

Pertimbangan Judgments Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

The following judgments are made by management in the process of applying the Group’s accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

a. Mata Uang Fungsional a. Functional Currency

Mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana masing-masing entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa, dan mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

The functional currency of the Company and its Subsidiaries is the currency of the primary economic environment in which each of them operates. It is the currency, among others, that mainly influences sales prices for goods and services, and of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of its goods and services, and the currency in which funds from financing activities are generated.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas

Keuangan b. Classification of Financial Assets and

Liabilities

Grup menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55. Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Group’s accounting policies disclosed in Note 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset

Keuangan c. Allowance for Impairment of Financial

Assets

Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dipelihara pada jumlah yang menurut manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Grup secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Allowance for impairment losses is maintained at a level considered adequate to provide for potentially uncollectible receivables. The Group assesses specifically at each consolidated statement of financial position date whether there is objective evidence that a financial asset is impaired (uncollectible).

246







Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

The level of allowance is based on past collection experience and other factors that may affect collectability such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan manajemen bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang periode. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

If there is an objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data. Allowance is provided on accounts specifically identified as impaired. Written off loans and receivables are based on management’s decisions that the financial assets are uncollectible or cannot be realized in whatsoever actions have been taken. Evaluation of receivables to determine the total allowance to be provided is performed periodically during the period. Therefore, the timing and amount of allowance recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

Nilai tercatat pinjaman diberikan dan piutang Grup pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

The carrying values of the Group’s loans and receivables as of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016 were as follows:

30 Juni 2019/ 31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/ 31 Desember 2016/June 30, 2019 December 31, 2018 December 31, 2017 December 31, 2016

Pinjaman yang diberikan dan piutang Loan and receivablesKas dan setara kas 124.628.631 46.923.233 2.711.622 241.577 Cash and cash equivalentsPiutang usaha 57.555.581 64.495.761 3.360.135 5.287.466 Trade accounts receivablePiutang lain-lain 1.392.183 12.385.852 397.899 232.944 Other accounts receivableUang jaminan pada akun Security deposits under

"Aset lain-lain" 1.203.259 1.203.259 - - "Other assets"

Jumlah 184.779.654 125.008.105 6.469.656 5.761.987 Total

d. Komitmen Sewa d. Lease Commitments

Komitmen Sewa Operasi - Grup Sebagai Lessee

Operating Lease Commitments - Group as Lessee

Grup telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa alat berat. Grup menentukan bahwa sewa tersebut adalah sewa operasi karena Grup tidak menanggung secara signifikan seluruh risiko dan manfaat dari kepemilikan aset-aset tersebut.

The Group has entered into various lease agreements for heavy equipment leases. The Group has determined that it is an operating lease since the Group does not bear substantially all the significant risks and rewards of ownership of the related assets.

247







Komitmen Sewa Operasi - Grup Sebagai Lessor

Operating Lease Commitments - Group as Lessor

Grup telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa alat berat. Grup menentukan bahwa sewa tersebut adalah sewa operasi karena Grup menanggung secara signifikan seluruh risiko dan manfaat dari kepemilikan aset-aset tersebut.

The Group has entered into various heavy equipment leases agreements. The Group has determined that it is an operating lease since the Group bears substantially all the significant risks and rewards of ownership of the related assets.

Komitmen Sewa Pembiayaan - Grup Sebagai Lessee

Finance Lease Commitments - Group as Lessee

Grup telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa alat berat. Grup menentukan bahwa sewa tersebut adalah sewa pembiayaan, karena sewa tersebut memberikan opsi beli pada akhir masa sewa dan Grup menanggung secara signifikan seluruh risiko dan manfaat dari kepemilikan aset-aset tersebut.

The Group has entered into commercial heavy equipment leases. The Group has determined that these are finance leases since it has been granted options to purchase at the end of the lease term and it bears substantially all the significant risks and benefits incidental to the ownership of these properties.

e. Pajak Penghasilan e. Income Taxes

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Estimasi dan Asumsi Estimates and Assumptions

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Grup. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

248







a. Nilai Wajar Liabilitas Keuangan a. Fair Value of Financial Liabilities

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

Nilai wajar liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 16.

Fair value of financial liabilities are disclosed in Note 16.

b. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap b. Estimated Useful Lives of Property and

Equipment

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Grup diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

The useful life of each of the item of the Group’s property and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of property and equipment would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

Nilai tercatat aset tetap Grup pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 733.829.817, Rp 756.644.642, Rp 5.384.361 dan Rp 162.630 (Catatan 10).

As of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, the carrying values of the Group’s property and equipment amounted to Rp 733,829,817, Rp 756,644,642, Rp 5,384,361 and Rp 162,630, respectively (Note 10).

249







c. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan c. Impairment of Non-Financial Assets

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

Nilai tercatat aset tetap Grup pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 733.829.817, Rp 756.644.642, Rp 5.384.361 dan Rp 162.630 (Catatan 10).

As of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, the carrying values of the Group’s property and equipment amounted to Rp 733,829,817, Rp 756,644,642, Rp 5,384,361 and Rp 162,630, respectively (Note 10).

d. Imbalan Kerja Jangka Panjang d. Long-term Employee Benefits

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 26 dan mencakup, antara lain, tingkat kenaikan gaji, dan tingkat diskonto yang ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas bunga obligasi korporasi berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang pembayaran imbalan dan memiliki jangka waktu yang mendekati estimasi jangka waktu liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Grup dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

The determination of the long-term employee benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts. Those assumptions are described in Note 26 and include, among others, rate of salary increase, and discount rate which is determined after giving consideration to interest rates of high-quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits are to be paid and have terms of maturity approximating the terms of the related employee benefits liability. Actual results that differ from the Group’s assumptions are charged to comprehensive income and therefore, generally affect the recognized comprehensive income and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Group’s assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of long-term employee benefits liability.

250







Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, liabilitas imbalan kerja jangka panjang masing-masing sebesar Rp 15.436.024, Rp 12.413.471, Rp 668.308 dan Rp 328.683 (Catatan 26).

As of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, long-term employee benefits liability amounted to Rp 15,436,024, Rp 12,413,471, Rp 668,308 and Rp 328,683 respectively (Note 26).

e. Aset Pajak Tangguhan e. Deferred Tax Assets

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika kemungkinan besar jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements’ carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

Pada tanggal 30 June 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, saldo aset pajak tangguhan masing-masing sebesar Rp 8.519.282, Rp 7.763.644, Rp 167.077 dan Rp 82.171 (Catatan 27).

As of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, deferred tax assets amounted to Rp 8,519,282, Rp 7,763,644, Rp 167,077 and Rp 82,171, respectively (Note 27).

4. Kas dan Setara Kas 4. Cash and Cash Equivalents

Kas dan setara kas terdiri dari: Cash and cash equivalents consist of:


Kas 134.143 209.367 125.355 138.809 Cash on hand

Bank Cash in banksRupiah Rupiah

PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 117.144.518 1.641.698 - - (Persero) Tbk

PT Bank Central Asia Tbk 6.519.343 11.391.272 2.586.267 102.768 PT Bank Central Asia TbkPT Bank China Construction PT Bank China Construction

Bank Indonesia Tbk 630.411 627.738 - - Bank Indonesia TbkPT Bank Mandiri (Persero) Tbk 184.539 546.907 - - PT Bank Mandiri (Persero) TbkPT Bank Artha Graha Internasional Tbk 15.677 6.251 - - PT Bank Artha Graha Internasional Tbk

Subjumlah 124.494.488 14.213.866 2.586.267 102.768 Subtotal

Deposito berjangka Time depositsRupiah Rupiah

PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - 17.500.000 - - (Persero) Tbk

PT Bank China Construction PT Bank China ConstructionBank Indonesia Tbk - 15.000.000 - - Bank Indonesia Tbk

Subjumlah - 32.500.000 - - Subtotal

Jumlah 124.628.631 46.923.233 2.711.622 241.577 Total

Suku bunga per tahun deposito Interest rates per annum on timeberjangka - 7,00% - 7,56% - - deposits

251







Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, tidak terdapat kas dan setara kas Grup yang digunakan sebagai jaminan.

As of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, no cash and cash equivalents of the Group were used as collateral.

5. Piutang Usaha 5. Trade Accounts Receivable

Rincian dari piutang usaha adalah sebagai berikut:

The details of trade accounts receivable are as follows:

Berdasarkan Pelanggan By Debtor


Pihak berelasi (Catatan 29) 32.201.919 26.973.049 3.360.135 5.287.466 Related parties (Note 29)

Pihak ketiga Third partiesCV Gawi Maju Konsultindo 6.089.536 7.039.182 - - CV Gawi Maju KonsultindoCV Intan Karya Mandiri 2.662.996 1.391.413 - - CV Intan Karya MandiriPT Merge Mining Industri 2.897.730 20.784.556 - - PT Merge Mining IndustriPT Daya Mitra Sejati 567.434 3.559.680 - - PT Daya Mitra SejatiPT Indomarta Multi Mining 59.099 1.680.185 - - PT Indomarta Multi MiningLain-lain (masing-masing kurang Others (less than Rp 1,000,000

dari Rp 1.000.000) 13.076.867 3.067.696 - - each)

Subjumlah 25.353.662 37.522.712 - - Subtotal

Jumlah 57.555.581 64.495.761 3.360.135 5.287.466 Total

Berdasarkan Umur By Age


Belum jatuh tempo 17.192.860 4.076.742 - - Not yet due and unimpairedSudah jatuh tempo: Past due but not impaired:

1 - 30 hari 14.286.867 16.138.947 3.360.135 5.287.466 1 - 30 days31 - 60 hari 6.240.816 11.852.208 - - 31 - 60 days>61 hari 19.835.038 32.427.864 - - >61 days

Jumlah 57.555.581 64.495.761 3.360.135 5.287.466 Total

Tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha karena manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

No allowance for impairment is provided on trade accounts receivable as management believes that all such receivables are collectible.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha.

Management believes that there are no significant concentrations of credit risk in trade accounts receivable.

Piutang usaha Grup digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka panjang (Catatan 14).

Trade accounts receivable of the Group are pledged as collateral for long-term bank loans (Note 14).

6. Persediaan 6. Inventories

Rincian dari persediaan adalah sebagai berikut:

The details of inventories are as follows:


Suku cadang 2.697.176 2.507.322 - - SparepartsBahan bakar dan pelumas 395.975 494.230 - - Fuel and lubricantsBan 368.038 442.979 - - Tires

Jumlah 3.461.189 3.444.531 - - Total

252







Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas persediaan.

As of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, management believed that there was no impairment in values of the aforementioned inventories.

Sebagian persediaan digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka panjang (Catatan 14).

Certain inventories are used as collateral on long-term bank loans (Note 14).

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, persediaan belum diasuransikan terhadap resiko kerusakan apapun.

As of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, inventories were not covered by insurance against any risks.

7. Pajak Dibayar Dimuka 7. Prepaid Tax

Rincian dari pajak dibayar dimuka adalah sebagai berikut:

The details of prepaid tax are as follows:


Estimasi aset pajak kini Estimate current tax assetPerusahaan 213.501 - - - The CompanyEntitas Anak 3.528.412 - - - Subsidiaries

Pajak Pertambahan Nilai - Bersih - - 397.879 - Value Added Tax - Net

Jumlah 3.741.913 - 397.879 - Total 8. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka 8. Prepaid Expenses and Advances

Biaya Dibayar Dimuka Prepaid Expenses

Akun ini merupakan biaya asuransi dan sewa dibayar dimuka sebesar Rp 696.484, Rp 787.376, Rp 6.316 dan Rp 133.119 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

This account represents prepaid insurance and rental expenses amounting to Rp 696,484, Rp 787,376, Rp 6,316 and Rp 133,119 as of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively.

Uang Muka Advances

Rincian dari uang muka adalah sebagai berikut:

The details of advances are as follows:


Pembelian tanah 22.960.325 4.000.000 - - Advance for land purchaseProyek jembatan 11.000.000 - - - Infrastructure projectPersediaan sparepart dan gravel 2.531.403 105.561 - - Sparepart and gravel inventoriesOperasional 223.440 123.775 - - Operational

Jumlah 36.715.168 4.229.336 - - Total

9. Aset Lain-lain 9. Other Assets

Aset lancar lain-lain Other current assets

Akun ini merupakan pendapatan bunga dari deposito yang belum jatuh tempo sebesar Rp 217.785 pada tanggal 31 Desember 2018.

This account represents interest income from deposits that has not matured amounting to Rp 217,785 as of December 31, 2018.

253







Aset tidak lancar lain-lain Other noncurrent assets

Rincian dari aset tidak lancar lain-lain adalah sebagai berikut:

The details of other noncurrent assets are as follows:


Jaminan 1.203.266 1.203.259 - - Guarantee feeBiaya emisi saham 1.143.807 - - - Share issuance costsAset tak berwujud 148.104 166.986 - - Intangible assets

Jumlah 2.495.177 1.370.245 - - Total

10. Aset Tetap 10. Property and Equipment

Rincian dari aset tetap adalah sebagai berikut: The details of property and equipment are as

follows:

Reklasifikasi/ Saldo dari akuisisiKoreksi/ entitas anak/

1 Januari 2019/ Penambahan/ Pengurangan/ Reclassification/ Balance from 30 Juni 2019/January 1, 2019 Additions Deductions Corrections acquired subsidiary June 30, 2019

Biaya perolehan: At cost:Pemilikan langsung Direct acquisitions

Tanah 157.590.400 4.000.000 - - - 161.590.400 LandBangunan 30.699.614 - - - - 30.699.614 BuildingInfrastruktur 574.467.971 - - - - 574.467.971 InfrastructureMesin dan alat berat 127.930.011 - - - - 127.930.011 Machinery and heavy equipmentKendaraan 5.724.374 - 21.122 23.287.017 - 28.990.269 VehiclesPeralatan 3.280.224 1.271.375 - 1.204.060 - 5.755.659 EquipmentPerabotan dan perlengkapan 4.225.990 185.144 - - - 4.411.134 Furniture and fixtures

Kendaraan sewaan 60.425.291 - - (23.287.018) - 37.138.273 Leased vehiclesAset dalam pembangunan 1.592.500 - - (1.204.060) - 388.440 Construction on progress

Jumlah 965.936.375 5.456.519 21.122 (1) - 971.371.771 Total

Akumulasi penyusutan: Accumulated depreciation:Pemilikan langsung Direct acquisitions

Bangunan 4.454.577 871.952 - - - 5.326.529 BuildingInfrastruktur 156.250.508 14.398.798 - - - 170.649.306 infrastructureMesin dan alat berat 23.403.499 4.403.597 - - - 27.807.096 Machinery and heavy equipmentKendaraan 3.614.639 481.670 21.122 15.685.372 - 19.760.559 VehiclesPeralatan 1.787.236 309.889 - - - 2.097.125 EquipmentPerabotan dan perlengkapan 2.262.826 365.401 - - - 2.628.227 Furniture and fixtures

Kendaraan sewaan 17.518.448 7.440.036 - (15.685.372) - 9.273.112 Leased vehicles

Jumlah 209.291.733 28.271.343 21.122 - - 237.541.954 Total

Nilai Tercatat 756.644.642 733.829.817 Net Carrying Value

Perubahan selama periode 2019 (Enam Bulan)/Changes during 2019 (Six Months)

Reklasifikasi/ Saldo dari akuisisiKoreksi/ entitas anak/

1 Januari 2018/ Penambahan/ Pengurangan/ Reclassification/ Balance from 31 Desember 2018/January 1, 2018 Additions Deductions Corrections acquired subsidiary December 31, 2018

Biaya perolehan: At cost:Pemilikan langsung Direct acquisitions

Tanah - 150.000 - - 157.440.400 157.590.400 LandBangunan - - - 5.003.968 25.695.646 30.699.614 BuildingInfrastruktur - - - 13.870.295 560.597.676 574.467.971 infrastructureMesin dan alat berat - 55.100.000 - - 72.830.011 127.930.011 Machinery and heavy equipmentKendaraan 5.597.635 18.818.113 25.199.077 - 6.507.703 5.724.374 VehiclesPeralatan 7.800 98.474 - 132.000 3.041.950 3.280.224 EquipmentPerabotan dan perlengkapan - 621.106 - - 3.604.884 4.225.990 Furniture and fixtures

Kendaraan sewaan - 182.191 - - 60.243.100 60.425.291 Leased vehiclesAset dalam pembangunan - 17.894.963 - (19.006.263) 2.703.800 1.592.500 Construction on progress

Jumlah 5.605.435 92.864.847 25.199.077 - 892.665.170 965.936.375 Total

Akumulasi penyusutan: Accumulated depreciation:Pemilikan langsung Direct acquisitions

Bangunan - 789.925 - - 3.664.652 4.454.577 BuildingInfrastruktur - 14.320.776 - - 141.929.732 156.250.508 infrastructureMesin dan alat berat - 2.855.576 - - 20.547.923 23.403.499 Machinery and heavy equipmentKendaraan 214.836 2.116.890 2.551.489 - 3.834.402 3.614.639 VehiclesPeralatan 6.238 263.562 - (1) 1.517.437 1.787.236 EquipmentPerabotan dan perlengkapan - 331.607 - - 1.931.219 2.262.826 Furniture and fixtures

Kendaraan sewaan - 7.440.037 - - 10.078.411 17.518.448 Leased vehicles

Jumlah 221.074 28.118.373 2.551.489 (1) 183.503.776 209.291.733 Total

Nilai Tercatat 5.384.361 756.644.642 Net Carrying Value

Perubahan selama tahun 2018 (Satu Tahun)/Changes during 2018 (One Year)

254







Reklasifikasi/Koreksi/

1 Januari 2017/ Penambahan/ Pengurangan/ Reclassification/ 31 Desember 2017/January 1, 2017 Additions Deductions Corrections December 31, 2017

Biaya perolehan: At cost:Kendaraan 243.580 5.354.055 - - 5.597.635 VehiclesPeralatan 7.800 - - - 7.800 Equipment

Jumlah 251.380 5.354.055 - - 5.605.435 Total

Akumulasi penyusutan: Accumulated depreciation:Kendaraan 83.872 130.985 - (21) 214.836 VehiclesPeralatan 4.878 1.360 - - 6.238 Equipment

Jumlah 88.750 132.345 - (21) 221.074 Total

Nilai Tercatat 162.630 5.384.361 Net Carrying Value

Reklasifikasi/koreksi/1 Januari 2016/ Penambahan/ Pengurangan/ Reclassification/ 31 Desember 2016/January 1, 2016 Additions Deductions corrections December 31, 2016

Biaya perolehan: At cost:Kendaraan 226.530 17.050 - - 243.580 VehiclesPeralatan 7.800 - - - 7.800 Equipment

Jumlah 234.330 17.050 - - 251.380 Total

Akumulasi penyusutan: Accumulated depreciation:Kendaraan 51.003 32.869 - - 83.872 VehiclesPeralatan 2.928 1.950 - - 4.878 Equipment

Jumlah 53.931 34.819 - - 88.750 Total

Nilai Tercatat 180.399 162.630 Net Carrying Value

Changes during 2016 (One Year)

Perubahan selama tahun 2017 (Satu Tahun)/Changes during 2017 (One Year)

Perubahan selama tahun 2016 (Satu Tahun)/

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated as follows:

2018

(enam bulan/2019 six months) 2018 2017 2016*

(enam bulan/ Tidak diaudit/ (satu tahun/ (satu tahun/ (satu tahun/six months) Unaudited one year ) one year ) one year )

Beban pokok penjualan (Catatan 22) 27.557.604 - 25.914.476 - - Cost of sales (Note 22)Beban umum dan administrasi General and administrative

(Catatan 23) 713.739 943.811 2.203.897 132.345 34.819 (Note 23)

Jumlah 28.271.343 943.811 28.118.373 132.345 34.819 Total

Aset dalam pembangunan pada 30 Juni 2019 merupakan akumulasi biaya konstruksi bangunan dan infrastuktur dengan tingkat penyelesaian 90%, yang dimaksudkan untuk menunjang pengembangan kegiatan operasional PT Talenta Bumi (TB), entitas anak. Aset dalam pembangunan ini akan diselesaikan pada Juli 2019.

Construction in progress on June 30, 2019 represents accumulated construction costs of building and infrastructure with the completion of 90%, which is intended to facilitate the expansion of the operations of PT Talenta Bumi (TB), a subsidiary. The construction is expected to be completed on July 2019.

Aset dalam pembangunan pada 31 Desember 2018 merupakan akumulasi biaya konstruksi bangunan, infrastuktur dan mesin dengan tingkat penyelesaian 70%, yang dimaksudkan untuk menunjang pengembangan kegiatan operasional PT Talenta Bumi (TB), entitas anak. Setelah selesai, akun ini akan direklasifikasi ke dalam akun yang sesuai. Aset dalam pembangunan ini telah diselesaikan pada Juni 2019.

Construction in progress on December 31, 2018 represents accumulated construction costs of building, infrastructure and machinery with the completion of 70%, which is intended to facilitate the expansion of the operations of PT Talenta Bumi (TB), a subsidiary. Upon completion it has been reclassified to its proper account. The construction have completed on June 2019.

255







Pengurangan selama tahun 2019 dan 2018 merupakan penjualan aset tetap dengan perincian sebagai berikut:

Deduction in 2019 and 2018 pertains to the sale of property and equipment with details as follows:

30 Juni 2019/ 30 Juni 2018/ 31 Desember 2018/June 30, 2019 June 30, 2018 December 31, 2018

Harga jual 7.273 5.171.135 22.983.548 Selling priceNilai tercatat - (5.081.669) (22.647.588) Net carrying value

Keuntungan penjualan aset tetap Gain on sale of property and equipment(Catatan 25) 7.273 89.466 335.960 (Note 25)

Sebagian aset tetap digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka panjang (Catatan 14) dan liabilitas sewa pembiayaan jangka panjang (Catatan 15).

Certain property and equipment are used as collateral on long-term bank loans (Note 14) and long-term lease liabilities (Note 15).

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, aset tetap, kecuali tanah dan sebagian infrastruktur, telah diasuransikan dengan rincian sebagai berikut:

As of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, property and equipment, except for land and certain infrastructure, were insured with details as follows:


PT Asuransi Tri Pakarta 155.910.175 89.008.468 - - PT Asuransi Tri PakartaPT MNC Asuransi Indonesia 37.074.400 37.074.400 - - PT MNC Asuransi IndonesiaPT Asuransi Raksa Pratikara 23.650.000 24.563.500 - - PT Asuransi Raksa PratikaraPT Asuransi Adira Dinamika 21.750.000 - - - PT Asuransi Adira DinamikaPT Arthagraha General Insurance 12.000.000 - - - PT Arthagraha General InsurancePT Tokio Marine Life Insurance Indonesia 2.073.500 2.073.500 - - PT Tokio Marine Life Insurance IndonesiaPT Asuransi Mitra Pelindung Mustika 1.991.000 1.991.000 - - PT Asuransi Mitra Pelindung MustikaPT Asuransi Bina Dana Arta 1.087.000 1.087.000 - - PT Asuransi Bina Dana Arta PT Asuransi Astra Buana 592.400 592.400 - - PT Asuransi Astra BuanaPT Asuransi Jasa Indonesia - 71.628.091 - - PT Asuransi Jasa IndonesiaPT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk - 2.550.000 - - PT Malacca Trust Wuwungan Insurance TbkPT Asuransi Himalaya Pelindung - 2.465.148 - - PT Asuransi Himalaya Pelindung

Perusahaan Asuransi Insurance Company

Jumlah Pertanggungan/Amount of Coverage

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap.

As of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, management believes that there is no impairment in values of the aforementioned property and equipment.

Nilai wajar dari tanah dan bangunan diungkapkan pada Catatan 16.

Fair values of land and building are disclosed in Note 16.

11. Utang Usaha 11. Trade Accounts Payable

Rincian dari utang usaha adalah sebagai berikut:

The details of trade accounts payable are as follows:


Pihak berelasi (Catatan 29) 8.071.560 7.111.772 - - Related parties (Note 29)

256








Pihak ketiga Third partiesCV Batu Berkah Bersama 11.423.662 9.769.196 - - CV Batu Berkah BersamaPT Harkat Abadi 2.784.753 806.361 - - PT Harkat AbadiPT Batuah Permata Hitam 2.084.709 403.862 - - PT Batuah Permata HitamPT Sinar Alam Duta Perdana II 1.921.768 161.680 - - PT Sinar Alam Duta Perdana IIPT Gunung Hidayah 1.594.972 118.097 - - PT Gunung HidayahCV Waluyo Lestari 1.515.670 - - - CV Waluyo LestariCV Sumber Berkah Rezeki 1.287.793 2.643.867 - - CV Sumber Berkah RezekiLain-lain (masing-masing kurang Others (less than Rp 1,000,000

dari Rp 1.000.000) 6.626.083 6.294.080 350.023 733.993 each)

Subjumlah 29.239.410 20.197.143 350.023 733.993 Subtotal

Jumlah 37.310.970 27.308.915 350.023 733.993 Total

12. Utang Pajak 12. Taxes Payable

Akun ini terdiri atas: This account consists of:


Pajak penghasilan badan (Catatan 27) Corporate income tax (Note 27)Perusahaan - 42.361 365.942 236.241 The CompanyEntitas Anak 5.252 21.392.603 - - Subsidiaries

Pajak penghasilan Income taxesPasal 4(2) 304.664 1.334.451 - - Article 4(2)Pasal 21 1.387.537 700.610 13.198 868 Article 21Pasal 23 789.386 1.160.207 39.474 37.311 Article 23Pasal 25 5.468.576 41.465 19.687 - Article 25Pasal 29 12.115.112 56.652 - - Article 29

Pajak Pertambahan Nilai - Bersih 1.958.396 1.624.874 - 96.148 Value Added Tax - Net

Jumlah 22.028.923 26.353.223 438.301 370.568 Total

Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (self-assessment). Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Perubahan Ketiga atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah terutangnya pajak, dengan beberapa pengecualian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut.

The filed tax returns are based on the Group’s own calculation of tax liabilities (self-assessment). Based on the Law No. 28 Year 2007, regarding the third amendment of the General Taxation Provisions and Procedures’ the time limit for the tax authorities to assess or amend taxes was reduced to 5 (five) years, subject to certain exceptions, in accordance with provisions of the Law.

13. Beban Akrual 13. Accrued Expenses



Beban retensi proyek 14.943.857 3.943.857 - - Project retention expensesBeban jasa jalan dan pelabuhan 3.047.011 5.054.278 - - Road and port services expensesBeban operasional kantor 523.199 4.912.139 - - Office operating expensesBeban lain-lain 274.401 432.675 - - Other expenses

Jumlah 18.788.468 14.342.949 - - Total

257







14. Utang Bank Jangka Panjang 14. Long-term Bank Loans



PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara IndonesiaFasilitas aflopend kredit 250.375.741 186.194.630 - - Affiliated loan facility

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk - PT Bank Artha Graha Internasional Tbk -Fasilitas kredit tetap 6.913.717 10.192.043 - - Fixed loan facility

Jumlah 257.289.458 196.386.673 - - TotalBagian yang akan jatuh tempo Current portion

dalam waktu satu tahun (111.151.495) (97.874.917) - -

Pinjaman bank jangka panjang - Long-term bank loan -Bersih 146.137.963 98.511.756 - - Net

PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Eximbank)

PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Eximbank)

Pada tanggal 5 Juni 2013, PT Talenta Bumi (TB), entitas anak, memperoleh fasilitas Kredit Investasi Ekspor (Export Investment Credit/KIE) dari PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Eximbank) sebesar Rp 440.000.000 yang akan digunakan untuk pembangunan jalan pengangkutan dan pelabuhan batubara, dan refinancing aset tetap Entitas Anak sehubungan dengan pengembangan jalan pengangkutan batubara dan pelabuhan. Pinjaman ini diberikan untuk jangka waktu 54 (lima puluh empat) bulan sejak penandatanganan perjanjian pinjaman.

On June 5, 2013, PT Talenta Bumi (TB), a subsidiary, obtained an Export Investment Credit (KIE) facility from PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Eximbank) amounting to Rp 440,000,000, which will be used for the construction of hauling roads and coal particular port, and to refinance TB’s property and equipment related to the development of the coal hauling road and port. The loan is granted for a period of 54 (fifty-four) months starting from the signing of the loan agreement.

Pada tanggal 11 Maret 2015, Eximbank menyetujui untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian menjadi 90 (sembilan puluh) bulan.

On March 11, 2015, Eximbank agreed to extend the term of the agreement to 90 (ninety) months.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi Ekspor No. 4 tanggal 11 Maret 2015, TB dikenakan pelunasan dipercepat setiap 6 (enam) bulan mulai pada tahun 2016 dengan perhitungan sebagai berikut:

Based on the Deed of Export Investment Credit Agreement No. 4 dated March 11, 2015, TB was subjected to accelerated repayment every 6 (six) months starting in 2016 with the following calculation:

a. Pembayaran pelunasan dipercepat

semester I dengan menggunakan laporan keuangan inhouse periode Juni 2016 dan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2016. Perhitungan jumlah pelunasan adalah minimum sebesar 10% dari EBITDA TB periode Januari sampai Juni 2016.

a. The payment of accelerated repayment of the first semester by using the inhouse financial statements for the period of June 2016 and paid no later than December 31, 2016 of the current year. The calculation of repayment amount shall be a minimum of 10% of the EBITDA of TB from January to June 2016.

258







b. Pembayaran pelunasan dipercepat

semester II (Kedua) dengan menggunakan laporan keuangan audit dan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2017. Perhitungan jumlah pelunasan adalah minimum sebesar 10% dari EBITDA Perusahaan dikurangi dengan jumlah yang telah dibayarkan pada huruf a diatas. EBITDA adalah perhitungan laba perusahaan sebelum dikurangi kewajiban bunga, penyusutan dan amortisasi.

b. The payment of accelerated payment in the second semester by using the audited financial statements and paid no later than August 31, 2017. The calculation of repayment amount shall be a minimum of 10% of the Company's EBITDA deducted by the amount already paid in point a above. EBITDA is the calculation of corporate earnings before deduction of interest, depreciation and amortization.

Pinjaman ini dijamin dengan hak hipotik di tanah, bangunan dan barang lain yang akan berada di atas atau dilekatkan pada lahan di masa depan, piutang usaha fidusia sebesar Rp 30.000.000 (Catatan 5), corporate guarantee atas nama PT Prima Multi Trada, PT Prima Multi Andalguna dan PT Pratama Guna Inti, personal guarantee atas nama Tuan Ade Mohamad Yusuf, gadai atas saham PT Talenta Bumi yang dimiliki oleh PT Pratama Guna Inti dan PT Prima Multi Andalguna yang seluruhnya berjumlah Rp 200.000.000, dan cash deficit guarantee dan cost overrun atas nama PT Prima Multi Trada, PT Prima Multi Andalguna dan Tuan Ade Mohamad Yusuf.

The loan is secured by security rights in land, building and any other things that will be upon or attached to the land areas in the future, fiduciary accounts receivable amounting to Rp 30,000,000 (Note 5), corporate guarantee on behalf of PT Prima Multi Trada, PT Prima Multi Andalguna and PT Pratama Guna Inti, personal guarantee in behalf of Ade Mohammad Yusuf, fiduciary of PT Talenta Bumi’s shares which are owned by PT Pratama Guna Inti and PT Prima Multi Andalguna amounting to Rp 200,000,000 and cash deficit guarantee and cost overrun of PT Prima Multi Trada, PT Prima Multi Andalguna and Tuan Ade Mohamad Yusuf.

Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga 11,50% per tahun.

The loan bears interest rate at 11.50% per annum.

Pembatasan-pembatasan Restrictions Perjanjian pinjaman juga mencakup persyaratan tertentu untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Eximbank, antara lain:

The loan agreement included covenants not to perform certain actions without prior written consent from Eximbank among others:

a. Melakukan penjualan atau pengalihan aset

hak debitur, melakukan transaksi dengan pihak yang tidak terbatas pada afiliasi TB dengan cara-cara di luar kebiasaan perdagangan yang ada.

b. Meminjamkan uang kepada siapa saja termasuk namun tidak terbatas pada afiliasi TB.

a. Perform the sale or transfer of assets of the debtor’s rights, transactions with a party which is not limited to TB’s affiliates in ways beyond existing trade habits.

b. Lend money to anyone including but not limited to TB’s affiliates.

c. Mentransfer hak atau kewajibannya untuk

mengajukan pinjaman TB kepada pihak lain.

d. Mendapatkan pinjaman baru. e. Bertindak sebagai penjamin.

c. Transfer any of its rights or obligations to submit for the loan of TB to another parties.

d. Obtain a new loan. e. Act as a guarantor.

259







PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (BAG)

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (BAG)

Pada tanggal 8 Juni 2018, TB memperoleh fasilitas Kredit Tetap (Fixed Loan) dari BAG sebesar Rp 12.500.000, yang digunakan untuk investasi refinancing pembelian kantor. Pinjaman ini diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak penandatanganan perjanjian pinjaman dengan suku bunga pinjaman sebesar 13,5% per tahun.

On June 8, 2018, TB obtained a Fixed Loan facility from PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (BAG) amounting to Rp 12,500,000, which was used to refinance the purchase of an office. The loan is granted for a period of 24 (twenty-four) months starting from the signing of the loan agreement and is subject to an interest rate of 13.5% per annum.

Pinjaman ini dijamin dengan 1 (satu) unit space Office District 8 Tower Treasury Lantai 15 Unit H (Catatan 10).

The loan is secured by 1 (one) unit space Office at District 8 Tower Treasury 15th floor Unit H (Note 10).

Pembatasan-pembatasan Restrictions Perjanjian pinjaman juga mencakup persyaratan tertentu untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BAG, antara lain:

The loan agreement included covenants not to perform certain actions without prior written consent from BAG among others:

a. Menerima kredit dalam bentuk apapun dari

bank lain atau pihak lain atau meminjamkan uang kepada pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.

a. Receive any credit facilities from other banks or other parties or provide the loan to other parties except conducting the business.

b. Mengikatkan diri sebagai penjamin kepada pihak lain seluruh atau sebagian jaminan yang telah dijaminkan ke BAG.

b. Engage as guarantor to other parties on whole or in part of the guarantees that have been pledged to the BAG.

c. Menjual atau memindah tangankan harta kekayaan TB kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.

d. Menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain.

c. Sell or transfer TB’s assets except in the context of conducting the business.

d. Pledge the assets to other parties.

e. Mentransfer hak atau kewajibannya untuk mengajukan pinjaman TB kepada pihak lain.

f. Membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada atau mengubah bidang usaha.

g. Membubarkan TB, mengadakan peleburan atau menggabungkan usaha dengan badan hukum lain.

h. Memindahtangankan TB dalam bentuk dan nama apapun.

i. Menyewakan TB kepada pihak ketiga. j. Mengubah bentuk hukum TB. k. Mengubah Anggaran Dasar TB. l. Mengubah susunan Direksi, Komisaris dan

Pemegang Saham. m. Membagikan dividen TB. n. Mengeluarkan saham-saham baru. o. Membayar utang kepada para pemegang

saham dalam bentuk apapun.

e. Transfer any of its rights or obligations to submit for the loan of TB to another parties.

f. Open a new business apart from existing businesses or change business fields.

g. Dissolve TB, hold a merger or merge business with other legal entities.

h. Transfer TB in any form and name.

i. Lease TB to third parties. j. Change the legal form of TB. k. Change the Articles of Association of TB. l. Change the composition of the Board of

Directors, Commissioners and Shareholders. m. Distribute TB’s dividends. n. Issue new shares. o. Pay debts to Shareholders in any form.

260







Sesuai dengan surat persetujuan No. 055/TB-BAG/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018, Bank Artha Graha menyetujui pencabutan atas pembatasan pembayaran dividen.

In accordance with the approval letter No. 055/TB-BAG/VIII/2018 dated August 20, 2018, Bank Artha Graha approved for revocation of restriction of dividend payments.

Sesuai dengan surat persetujuan No. 062/TB-BAG/IX/2018 tanggal 10 September 2018, Bank Artha Graha menyetujui TB untuk menerima kredit dari Bank Negara Indonesia dan menjaminkan asetnya serta mengadakan perjanjian bantuan teknik atau manajemen dengan PT Talenta Bumi (TB).

In accordance with the approval letter No. 062/TB-BAG/IX/2018 dated September 10, 2018, Bank Artha Graha allowed TB to obtain credit from Bank Negara Indonesia and guarantee its assets and enter into technical or management assistance agreements with PT Talenta Bumi (TB).

Sesuai dengan surat persetujuan ratifikasi No. SK/0032/JKT-KPO/09/18 tanggal 10 September 2018, Bank Artha Graha menyetujui penambahan modal disetor dan perubahan susunan pemegang saham TB.

In accordance with the ratification letter No. SK/0032/JKT-KPO/09/18 dated September 10, 2018, Bank Artha Graha approved the addition of paid-in capital and changes in the composition of TB's shareholders.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

Pada tanggal 29 Agustus 2018, TB memperoleh fasilitas aflopend kredit dari BNI sebesar Rp 177.685.000, yang digunakan untuk pengambilalihan pinjaman dari Eximbank. Pinjaman ini diberikan untuk jangka waktu 27 (dua puluh tujuh) bulan sejak penandatanganan perjanjian pinjaman dengan suku bunga pinjaman sebesar 11,25% per tahun.

On August 29, 2018, TB obtained an affiliated loan facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) amounting to Rp 177,685,000, which was used for the repayment of loans from Eximbank. This loan is provided for a period of 27 (twenty-seven) months from the signing of the loan agreement with interest rate of 11.25% per annum.

Pada tanggal 29 Agustus 2018, TB juga memperoleh fasilitas aflopend kredit dari BNI sebesar Rp 38.000.000, yang digunakan untuk investasi refinancing pembelian conveyor untuk line 3 dan pembangunan jetty port manual untuk line 4 pelabuhan TB. Pinjaman ini diberikan untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penandatanganan perjanjian pinjaman dengan suku bunga pinjaman sebesar 11,25% per tahun.

On August 29, 2018, TB obtained another affiliated loan facility from BNI amounting to Rp 38,000,000, which was used to refinance the purchase of a conveyor for line 3 and the construction of a manual jetty port for line 4 at TB’s port. This loan has a term of 36 (thirty-six) months from the signing of the loan agreement with interest rate of 11.25% per annum.

Pada tanggal 28 Juni 2019, TB memperoleh fasilitas aflopend kredit dari BNI sebesar Rp 13.000.000, yang digunakan untuk tujuan pembiayaan pembenahan sarana kerja stockpile di pelabuhan. Pinjaman ini diberikan untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak penandatanganan perjanjian pinjaman dengan suku bunga pinjaman sebesar 11,50% per tahun.

On June 28, 2019, TB obtained another affiliated loan facility from BNI amounting to Rp 13,000,000, which was used for the purpose of financing stockpile work facilities at the port. This loan has a term of 48 (forty-eight) months from the signing of the loan agreement with interest rate of 11.50% per annum.

261







Pada tanggal 28 Juni 2019, TB juga memperoleh fasilitas aflopend kredit dari BNI sebesar Rp 30.000.000, yang digunakan untuk tujuan pembiayaan pembelian lahan untuk lokasi jetty 3 dan 4. Pinjaman ini diberikan untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak penandatanganan perjanjian pinjaman dengan suku bunga pinjaman sebesar 11,50% per tahun.

On June 28, 2019, TB obtained another affiliated loan facility from BNI amounting to Rp 30,000,000, which was used for the purpose of financing land purchases for locations of jetty 3 and 4. This loan has a term of 48 (forty-eight) months from the signing of the loan agreement with interest rate of 11.50% per annum.

Pada tanggal 28 Juni 2019, TB juga memperoleh fasilitas aflopend kredit dari BNI sebesar Rp 67.000.000, yang digunakan untuk tujuan pembiayaan pembelian alat berat penunjang kegiatan pelabuhan. Pinjaman ini diberikan untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak penandatanganan perjanjian pinjaman dengan suku bunga pinjaman sebesar 11,50% per tahun.

On June 28, 2019, TB obtained another affiliated loan facility from BNI amounting to Rp 67,000,000, which was used for the purpose of financing the purchase of heavy equipment to support port activities. This loan has a term of 48 (forty-eight) months from the signing of the loan agreement with interest rate of 11.50% per annum.

Jaminan atas fasilitas pinjaman di atas adalah

sebagai berikut: The above-mentioned loans are secured by

certain assets as follows: a. Sebidang tanah dan bangunan yang

berlokasi di Jl. Ahmad Yani, Km. 71, Desa Lepasan, Simpang Empat, Cinta Puri, Banua Anyar dan Alalak Pandang, Kecamatan Bakumpai dan Simpang Empat, Kabupaten Barito Kuala dan Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama TB (Catatan 10).

b. Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Sumatera No. 100 Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten atas nama PT Garda Usaha Abadi (Catatan 10).

c. Sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani, Km. 21,5, Kelurahan Liang Anggang, Kecamatan Landasan Ulin Selatan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Dian Heryandi (Catatan 10).

d. SPH No. 1 dan 2 atas nama TB e. Fidusia piutang usaha, persediaan,

sebagian mesin dan alat berat serta sebagian bangunan pelabuhan dari TB (Catatan 5).

a. A plot of land and building located at Jl. Ahmad Yani, Km. 71, Desa Lepasan, Simpang Empat, Cinta Puri, Banua Anyar and Alalak Pandang, Kecamatan Bakumpai and Simpang Empat, Kabupaten Barito Kuala and Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan on behalf of TB (Note 10).

b. A plot of land and building located at

Jl. Sumatera No. 100 Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten on behalf of PT Garda Usaha Abadi (Note 10).

c. A plot of land and building located at Jl. Ahmad Yani, Km. 21,5, Kelurahan Liang Anggang, Kecamatan Landasan Ulin Selatan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan on behalf of Dian Heryandi (Note 10).

d. SPH No. 1 and 2 on behalf of TB e. Fiduciary of trade accounts receivable,

inventories, partly machinery and heavy equipment and partly port building from TB (Note 5).

Pembatasan-pembatasan Restrictions Perjanjian pinjaman juga mencakup persyaratan tertentu untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI, antara lain:

The loan agreement included covenants not to perform certain actions without prior written consent from BNI among others:

262







a. Mengubah bentuk atau status hukum TB.

b. Menggunakan dana Perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas ini.

c. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan TB kepada pihak lain.

d. Menerima kredit dalam bentuk apapun dari bank lain atau pihak lain atau meminjamkan uang kepada pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. Membubarkan TB, mengadakan peleburan atau menggabungkan usaha dengan badan hukum lain.

e. Mengikatkan diri sebagai penjamin kepada pihak lain seluruh atau sebagian jaminan yang telah dijaminkan ke BNI.

f. Melakukan investasi melebihi proceed TB. g. Mengubah bidang usaha. h. Melakukan interfinancing dengan

perusahaan affiliasi. i. Membuka usaha baru yang tidak terkait

dengan usaha yang telah ada. j. Melunasi seluruh atau sebagian utang

kepada pemegang saham. k. Membuat perjanjian dan transaksi tidak

wajar.

a. Change the form or legal status of TB. b. Use TB’s funds for non-business purposes

financed by this facility.

c. Sell or guarantee TB's assets to other parties.

d. Receive credit in any form from other banks or other parties or loans to other parties except in the context of carrying out daily business. Liquidate TB, participate in merger or combine business with another legal entity.

e. Commit as a guarantor to other parties all or part of the collateral that has been pledged to BNI.

f. Investing more than the proceeds of TB. g. Change the scope of its business. h. Interfinancing with affiliate companies.

i. Open a new business that is not related to an

existing business. j. Pay off all or part of the debt to shareholders.

k. Making unfair agreements and transactions.

l. Mentransfer hak atau kewajibannya untuk mengajukan pinjaman TB kepada pihak lain.

m. Melunasi atau membayar pokok dan atau biaya bunga dan atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui ditetap dalam perjanjian kredit.

n. Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi usaha yang lazim.

l. Settle up the rights or obligations to apply for TB loan to another party.

m. Pay off or pay principal and / or interest costs

and / or other costs for loans to other parties outside the parties that have been agreed to in the credit agreement.

n. Providing loans to other parties, except in the

context of common business transactions.

Skedul pembayaran kembali utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

The schedule of repayment of long-term bank loans is as follows:


Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun: Payments due in:2019 60.088.162 97.874.917 - - 20192020 97.656.852 88.507.980 - - 20202021 44.064.444 10.003.776 - - 20212022 37.020.000 - - - 20222023 18.460.000 - - - 2023

Jumlah 257.289.458 196.386.673 - - TotalBagian yang akan jatuh tempo

dalam satu tahun (111.151.495) (97.874.917) - - Less : Current portion

Bagian utang bank jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun 146.137.963 98.511.756 - - Long-term portion of bank loans

Beban bunga atas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp 9.922.388 dan Rp 15.892.595 untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 (Catatan 24).

Interest expense on these loans amounted to Rp 9,922,388 and Rp 15,892,595 for the six-month period ended June 30, 2019 and for the year ended December 31, 2018, respectively (Note 24).

263







Kepatuhan atas syarat pinjaman Compliance with loan covenants

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, TB telah memenuhi semua persyaratan utang bank jangka panjang seperti yang diungkapkan pada Catatan ini.

As of June 30, 2019 and December 31, 2018, TB has complied with all the covenants of the long-term banks loans, as disclosed in this Note.

15. Liabilitas Sewa Pembiayaan Jangka

Panjang 15. Long-term Lease Liabilities

Akun ini merupakan liabilitas sewa pembiayaan jangka panjang yang terdiri dari:

This account represents long-term lease liabilities with details as follow:


PT Mandiri Tunas Finance 11.800.180 18.566.363 - - PT Mandiri Tunas FinancePT Dipo Star Finance 540.412 962.885 - - PT Dipo Star FinancePT Indomobil Finance Indonesia - 1.158.000 - - PT Indomobil Finance IndonesiaPT Toyota Astra Financial Services - 57.545 - - PT Toyota Astra Financial ServicesPT Bank Central Asia Finance - - 116.340 - PT Bank Central Asia Finance

Jumlah 12.340.592 20.744.793 116.340 - Total

Berikut adalah pembayaran sewa pembiayaan minimum masa yang akan datang (future minimum lease payment) berdasarkan perjanjian antara Grup dan lessor pihak ketiga:

The following are the future minimum lease payments based on the lease agreements between the Group and the third-party lessors:


Pembayaran yang jatuh tempo Payments pada tahun: due in:2018 - - 126.500 - 20182019 8.076.325 15.627.982 - - 20192020 3.978.321 4.752.759 - - 20202021 312.925 376.766 - - 2021

Jumlah pembayaran sewa pembiayaan Total minimumminimum 12.367.571 20.757.507 126.500 - lease liabilities


Jumlah pembayaran sewa pembiayaan Total minimumminimum 12.367.571 20.757.507 126.500 - lease liabilities

Bunga 727.984 1.867.096 10.160 - Interest

Nilai sekarang pembayaran sewa Present value of minimum pembiayaan minimum 11.639.587 18.890.411 116.340 - lease lliabilities

Biaya yang belum diamortisasi 701.005 1.854.382 - - Unamortized expenseBagian yang akan jatuh tempo

dalam satu tahun (10.136.622) (15.275.345) (116.340) - Less : Current portion

Bagian utang sewa pembiayaan yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun 2.203.970 5.469.448 - - Long-term portion of lease liabilities

Tingkat suku bunga pinjaman Interest rates perper tahun 3,88% - 16,00% 3,88% - 16,00% 3,88% - 16,00% - annum

Beban bunga atas sewa pembiayaan ini masing-masing sebesar Rp 1.047.576, Rp 2.206.317, Rp 13.629 dan nihil untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 (Catatan 24).

The lease interest expense amounted to Rp 1,047,576, Rp 2,206,317, Rp 13,629 and nil for the six-month period ended June 30, 2019 and for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively (Note 24).

264







PT Mandiri Tunas Finance PT Mandiri Tunas Finance

Liabilitas sewa pembiayaan kepada PT Mandiri Tunas Finance merupakan liabilitas atas perolehan kendaraan oleh PT Talenta Bumi (TB), entitas anak, dengan perjanjian No. 9431801822 sampai 9431801832, sepuluh (10) perjanjian, pada tanggal 17 April 2018. Liabilitas sewa pembiayaan berjangka waktu tiga (3) tahun, dengan suku bunga efektif 13,10% per tahun dan dijamin dengan aset yang disewa (Catatan 10).

Lease liabilities from PT Mandiri Tunas Finance represent liabilities for the acquisition of vehicles by PT Talenta Bumi (TB), a subsidiary, with agreement No. 9431801822 to 9431801832, ten (10) agreements, on April 17, 2018. These liabilities have terms of three (3) years with effective interest rates at 13,10% per annum which are collateralized with the related leased assets (Note 10).

Liabilitas sewa pembiayaan kepada PT Mandiri Tunas Finance merupakan liabilitas atas perolehan alat berat oleh PT Talenta Bumi (TB), entitas anak, dengan perjanjian No. 9431803612 pada tanggal 12 Juli 2018. Liabilitas sewa pembiayaan berjangka waktu tiga (3) tahun, dengan suku bunga efektif 13,10% per tahun dan dijamin dengan aset yang disewa (Catatan 10).

Lease liabilities from PT Mandiri Tunas Finance represent liabilities for the acquisition of vehicles by PT Talenta Bumi (TB), a subsidiary, with agreement No. 9431803612 on Juli 12, 2018. These liabilities have terms of three (3) years with effective interest rates at 13,10% per annum which are collateralized with the related leased assets (Note 10).

Pembatasan-pembatasan Restrictions


The loan agreement included covenants not to perform, that is sell the asset, transferring rights, leasing financing again, overburdening, pledging, charging fees, reducing all or part of the assets, moving or allowing the asset to be transferred.

PT Dipo Star Finance PT Dipo Star Finance

Liabilitas sewa pembiayaan kepada PT Dipo Star Finance merupakan liabilitas atas perolehan kendaraan oleh PT Talenta Bumi (TB), entitas anak, dengan perjanjian No. 0005025/2/25/04/2018 dan 0005026/2/25/04/2018 pada tanggal 13 April 2018. Liabilitas sewa pembiayaan berjangka waktu dua puluh lima bulan (25) bulan, dengan suku bunga efektif 8,74% - 9,74% per tahun dan dijamin dengan aset yang disewa (Catatan 10).

Lease liabilities from PT Dipo Star Finance represent liabilities for the acquisition of vehicles by PT Talenta Bumi (TB), a subsidiary, with agreement No. 0005025/2/25/04/2018 dan 0005026/2/25/04/2018 on April 13, 2018. These liabilities have terms of twenty five (25) months with effective interest rates at 8.74% - 9.74% per annum which are collateralized with the related leased assets (Note 10).

Pembatasan-pembatasan Restrictions Perjanjian pinjaman juga mencakup persyaratan tertentu untuk tidak melakukan hal-hal yaitu menjual, mengalihkan hak, menyewa-pembiayaan kan kembali, membebani, menjaminkan, mengenakan biaya, menghipotikan seluruhnya atau sebagian aset, memindahkan atau membiarkan berpindahnya aset tersebut.

The loan agreement included covenants not to perform, that is sell the asset, transferring rights, leasing financing again, overburdening, pledging, charging fees, reducing all or part of the assets, moving or allowing the asset to be transferred.

265

266

PT DANA BRATA LUHUR Tbk DAN ENTITAS ANAKCatatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian Pada Tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 serta untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2019 dan 2018(tidak diaudit) dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)


Notes to Consolidated Financial StatementsAs of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and




Hak Opsi Option Rights

Setelah melunasi liabilitas sewa pembiayaan sesuai dengan skedul yang telah disepakati bersama, Grup mempunyai hak opsi sebagai berikut:1. Membeli aset tersebut, dengan membayar

nilai sisa yang disepakati bersama,2. Dapat memperpanjang perjanjian sewa

pembiayaannya, atau3. Tidak melakukan pilihan dan

mengembalikan aset tersebut.

After paying the finance lease liability in accordance with the agreed upon schedule, the Group has the following option rights:

1. Buy the asset, by paying the agreed-upon residual value,

2. Can extend the financing lease agreement, or

3. Do not make a choice and return the asset.

Kepatuhan atas syarat pinjaman Compliance with covenants

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018 dan 2017, Grup telahmemenuhi semua persyaratan liabilitas sewa pembiayaan seperti yang diungkapkan pada Catatan ini.

As of June 30, 2019, December 31, 2018 and2017, Group has complied with all the covenants of finance lease liability, as disclosed in this Note.

16. Pengukuran Nilai Wajar 16. Fair Value Measurement

Tabel berikut menyajikan pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas tertentu Grup pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018 dan 2017. Grup tidak memiliki aset dan liabilitas tertentu yang nilai wajarnya disajikan pada tanggal 31 Desember 2016.

The following table provides the fair value measurement of certain assets and liabilities of the Group as of June 30, 2019, December 31, 2018 and 2017. As of December 31, 2016, there were no assets or liabilities whose fair values are disclosed.

Input signifikanInput signifikan yang tidak dapat

Harga kuotasian yang dapat diobservasidalam pasar aktif di observasi (Level 3)/

(Level 1)/ (Level 2)/ SignificantQuoted prices Significant unobservable

Nilai Tercatat in active markets observable inputs inputsCarrying values (Level 1) (Level 2) (Level 3)

Aset yang nilai wajar diungkapkan: Assets for which fair values are disclosed:Aset tetap yang dicatat pada Property and equipment carried

biaya perolehan: at cost:Tanah dan bangunan 186.963.485 - 209.540.396 - Land and building

Liabilitas yang nilai wajar diungkapkan:(termasuk bagian yang akan jatuh tempodalam waktu satu tahun dan lebih dari satu Liabilities for which fair values are disclosed:tahun) (including current and noncurrent portion)

Utang bank 257.289.266 - 257.289.266 - Bank loansLiabilitas sewa pembiayaan 12.340.592 - 12.340.592 - Lease liabilities

30 Juni 2019/June 30, 2019Pengukuran nilai wajar menggunakan:/

Fair value measurement using:

267










Nilai Tercatat in active markets observable inputs inputsCarrying values (Level 1) (Level 2) (Level 3)

Aset yang nilai wajar diungkapkan: Assets for which fair values are disclosed:Aset tetap yang dicatat pada Property and equipment carried

biaya perolehan: at cost:Tanah dan bangunan 183.835.437 - 206.412.348 - Land and building

Liabilitas yang nilai wajar diungkapkan:(termasuk bagian yang akan jatuh tempodalam waktu satu tahun dan lebih dari satu Liabilities for which fair values are disclosed:tahun) (including current and noncurrent portion)

Utang bank 196.386.673 - 196.386.673 - Bank loansLiabilitas sewa pembiayaan 20.744.793 - 20.744.793 - Lease liabilities




Nilai Tercatat/ in active markets observable inputs inputsCarrying values (Level 1) (Level 2) (Level 3)

Liabilitas yang nilai wajar diungkapkan:(termasuk bagian yang akan jatuh tempodalam waktu satu tahun dan lebih dari satu Liability for which fair values are disclosed:tahun) (including current and noncurrent portion)

Liabilitas sewa pembiayaan 116.340 - 116.340 - Lease liabilities

Fair value measurement using:Pengukuran nilai wajar menggunakan:/

31 Desember 2018/December 31, 2018Pengukuran nilai wajar menggunakan:/

Fair value measurement using:

31 Desember 2017/December 31, 2017Pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas non keuangan termasuk dalam Level 2 hirarki nilai wajar sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2.

The fair value measurement for non-financial assets and liabilities falls within level 2 of the fair value hierarchy outlined in Note 2.

Informasi tentang pengukuran nilai wajar yang menggunakan input signifikan yang dapat diobservasi (Level 2) adalah sebagai berikut:

The information about fair value measurements using significant observable inputs (Level 2) are as follows:

Input Signif ikan yangKeterangan/ Teknik Penilaian/ Tidak Dapat Diobservasi/Description Valuation Technique Unobservable Input

Aset tetap/Property and equipment Pendekatan data pasar/ Harga per meter persegi/Market data approach Price per square meter

Utang bank/Bank loans Pendekatan pendapatan/ Arus kas terdiskonto/Income based approach Discounted cash flow

Liabilitas sew a pembiayaan/ Pendekatan pendapatan/ Arus kas terdiskonto/Lease liabilities Income based approach Discounted cash flowNilai wajar aset PT Talenta Bumi telah dinilai berdasarkan laporan penilaian No. 00216/2.0042-00/PI/02/0061/1/IV/2019tanggal 9 April 2019 dari KJPP Doli Siregar & Rekan.

The fair value of assets of PT Talenta Bumi has been assessed based on assessment report No. 00216/2.0042-00/PI/02/0061/1/IV/2019 dated April 9, 2019 from KJPP Doli Siregar & Rekan.

17. Modal Saham 17. Capital Stock

Pada tanggal 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018, susunan kepemilikan sahamPerusahaan berdasarkan Akta No. 54 tanggal26 Juni 2018 dari Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., notaris di Jakarta yang disahkan olehMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0216346 tanggal 27 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

As of June 30, 2019 and December 31, 2018, theshare ownership in the Company based on Notarial Deed No. 54 dated June 26, 2018 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., a public notary in Jakarta which is approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0216346 dated June 27, 2018, is as follows:







Persentase JumlahJumlah Saham/ Kepemilikan (%)/ Modal Disetor/

Number of Percentage of Total Paid-up

Nama Pemegang Saham Shares Ownership (%) Capital

PT Prima Mineral Utama 665.312.890 66,54% 66.531.289 PT Prima Mineral UtamaPT Andhika Raya Semesta 67.367.510 6,74% 6.736.751 PT Andhika Raya SemestaPT Trans Coalindo 57.220.800 5,72% 5.722.080 PT Trans CoalindoRoesbima Trisoera 42.189.030 4,22% 4.218.903 Roesbima TrisoeraAde Mohamad Yusuf 36.120.960 3,61% 3.612.096 Ade Mohamad YusufYongky Sutanto 25.030.770 2,50% 2.503.077 Yongky SutantoJimmy Budhijanto 22.435.875 2,24% 2.243.588 Jimmy BudhijantoYongky Wijaya 19.242.155 1,92% 1.924.216 Yongky WijayaAbdul Hariz Fanny Irhan 14.052.365 1,41% 1.405.237 Abdul Hariz Fanny IrhanArdian Trisura 14.052.365 1,41% 1.405.237 Ardian TrisuraRino Oestara 7.489.270 0,75% 748.927 Rino OestaraAli Utama 7.106.025 0,71% 710.603 Ali UtamaCeri Wibisono 5.509.165 0,55% 550.916 Ceri WibisonoPetrus Odang Yusman 5.269.635 0,53% 526.963 Petrus Odang YusmanHendy Narindra Dewantoro 4.111.915 0,41% 411.191 Hendy Narindra DewantoroR. Harry Zulnardy 3.744.635 0,37% 374.463 R. Harry ZulnardyRudy Setia Laksmana 3.744.635 0,37% 374.463 Rudy Setia Laksmana

Jumlah 1.000.000.000 100,00% 100.000.000 Total

30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018/June 30, 2019 and December 31, 2018

Name of Stockholder

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, susunan kepemilikan saham Perusahaan berdasarkan Akta No. 112 tanggal 28 Desember 2012 dari B.R.AY Mahyastoeti Notonagoro, S.H., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2017 and 2016, the share ownership in the Company based on Notarial Deed No. 112 dated December 28, 2012 of B.R.AY Mahyastoeti Notonagoro, S.H., a public notary in Jakarta, is as follows:

Persentase JumlahJumlah Saham/ Kepemilikan (%)/ Modal Disetor/

Number of Percentage of Total Paid-up

Nama Pemegang Saham Shares Ownership (%) Capital

Robert Priantono Bonosusatya 3.300 60,00% 330.000 Robert Priantono BonosusatyaRoesbima Trisoera 1.100 20,00% 110.000 Roesbima TrisoeraAde Mohamad Yusuf 1.100 20,00% 110.000 Ade Mohamad Yusuf

Jumlah 5.500 100,00% 550.000 Total

31 Desember 2017 dan 2016/December 31, 2017 and 2016

Name of Stockholder

Perubahan dalam jumlah saham beredar adalah sebagai berikut:

The changes in the number of shares outstanding are as follows:

268







Jumlah Saham/

Number of Shares

Saldo pada tanggal 31 Desember 2017/ Balance as of December 31, 2017 dan 2016 5.500 and 2016

Pengaruh perubahan nilai nominal 5.494.500 Effect of change in par value

Saldo setelah stock split 5.500.000 Balance after stock splitPenerbitan saham selama tahun 2018 920.000.000 Issuance of shares in 2018Dividen saham selama tahun 2018 74.500.000 Stock dividends issued in 2018

Saldo pada tanggal 31 Desember 2018 dan Balance as of December 31, 2018 and30 Juni 2019 1.000.000.000 June 30, 2019

Berdasarkan penyataan keputusan pemegang saham yang tertuang dalam Akta No. 162 tanggal 30 Mei 2018 dari Jose Dima Satria, S.H, M.Kn., notaris di Jakarta, pemegang saham setuju untuk meningkatkan modal dasar dari 5.500 saham menjadi 300.000 saham dengan nilai Rp 100.000 (dalam Rupiah penuh) per lembar dan meningkatkan modal ditempatkan sebesar 80.000 saham dengan nilai Rp 100.000 (dalam Rupiah penuh) per lembar.

Based on stockholders’ decision statement, as stated in Notarial Deed No. 162 dated May 30, 2018 of Jose Dima Satria, S.H, M.Kn., a public notary in Jakarta, the shareholders approved to increase authorized capital from 5,500 shares to 300,000 shares with Rp 100,000 (in full Rupiah) par value per share and increase the issued capital by 80,000 share with Rp 100,000 (in full Rupiah) par value per share.

Berdasarkan penyataan keputusan pemegang saham yang tertuang dalam Akta No. 54 tanggal 26 Juni 2018 dari Jose Dima Satria, S.H, M.Kn., notaris di Jakarta, pemegang saham setuju untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham (stock split), meningkatkan modal dasar dari 300.000 saham menjadi 4.000.000.000 saham dengan nilai Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per lembar dan meningkatkan modal ditempatkan menjadi sebesar 1.000.000.000 saham dengan nilai Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per lembar.

Based on stockholders’ decision statement, as stated in Notarial Deed No. 54 dated June 26, 2018 of Jose Dima Satria, S.H, M.Kn., a public notary in Jakarta, the shareholders approved to increase authorized stock with stock split from 300,000 shares to 4,000,000,000 shares with Rp 100 (in full Rupiah) par value per share and increase the issued capital by 1,000,000,000 share with Rp 100 (in full Rupiah) par value per share.

Manajemen Permodalan Capital Management Tujuan utama dari pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan bahwa Grup mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Grup tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

The primary objective of the Group’s capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. The Group is not required to meet any capital requirements.

Grup mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian terhadap struktur modal sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi. Grup memantau modalnya dengan menggunakan analisa gearing ratio (rasio utang terhadap modal), yakni membagi utang bersih terhadap jumlah modal.

The Group manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. The Group monitors its capital using gearing ratios, by dividing net debt by total capital.

269







Rasio utang bersih terhadap modal pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Ratio of net debt to equity as of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016 was as follows:


Jumlah utang 269.630.050 217.131.466 116.340 - Total borrowingsDikurangi: kas dan setara kas (124.628.631) (46.923.233) (2.711.622) (241.577) Less: cash and cash equivalents

Utang bersih (Kelebihan kas dan setara Net debt (Excess of cash and cash kas atas pinjaman) 145.001.419 170.208.233 (2.595.282) (241.577) equivalents over borrowings)

Jumlah ekuitas 598.962.325 581.377.958 7.852.317 4.706.663 Total equity

Rasio pinjaman dan utang bersih Net debt to equityterhadap ekuitas 24,21% 29,28% (33,05%) (5,13%) ratio

18. Dividen dan Cadangan Umum 18. Dividends and Reserves

Dividen Dividends

Sesuai dengan keputusan sirkuler para pemegang saham Perusahaan pada 2 Mei 2019 memutuskan untuk menyetujui pengembalian kelebihan pembayaran dividen interim sebesar Rp 259.683.

In accordance with the circular decision on May 2, 2019 the Company's shareholders decided to approve the return of excess interim dividend payments of Rp 259,683.

Berdasarkan Akta No. 162 tanggal 30 Mei 2018 dari Jose Dima Satria, S.H, M.Kn., notaris di Jakarta, Perusahaan membagikan dividen saham sebesar Rp 7.450.000 kepada pemegang saham.

Based on Notarial Deed No. 162 dated May 30, 2018 of Jose Dima Satria, S.H, M.Kn., a public notary in Jakarta, the Company distributed stock dividends amounting to Rp 7,450,000 to shareholders.

Cadangan Umum General Reserve

Sesuai dengan keputusan sirkuler para pemegang saham Perusahaan pada 2 Mei 2019 memutuskan untuk menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2017 sebagai cadangan saldo laba sebesar Rp 110.000.

In accordance with the circular decision on May 2, 2019 the Company's shareholders decided to provide retained earnings appropriation of Rp 110,000 from 2017 retained earnings.

19. Pinjaman Wajib Konversi 19. Mandatory Convertible Loan

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Wajib Konversi pada 25 Juni 2018, Perusahaan menerbitkan Pinjaman Wajib Konversi kepada investor yang terakhir diubah dengan Amandemen Perjanjian Pinjaman Wajib Konversi tanggal 15 Mei 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Based on Mandatory Convertible Loan Agreement dated June 25, 2018, the Company issued Mandatory Convertible Loan to investors. Further, on May 15, 2019, the Mandatory Convertible Loan Agreement was amended, detail as follows:


Calden Investment Limited 156.993.481 105.463.892 - - Calden Investment LimitedHoch Ventures Pte. Ltd. 117.006.519 117.006.519 - - Hoch Ventures Pte. Ltd.Steadfast Project Management Sdn. Bhd. - 51.529.589 - - Steadfast Project Management Sdn. Bhd.

Jumlah 274.000.000 274.000.000 - - Total

270







Periode dari Pinjaman Wajib Konversi ini adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga dan akan dikonversi menjadi saham baru Perusahaan pada saat Perusahaan telah melakukan pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan amandemen tanggal 15 Mei 2019, saham baru tersebut akan mewakili maksimal 15,00% dari keseluruhan saham baru yang dikeluarkan setelah dikurangi dengan efek dilusi penerbitan saham baru. Apabila sampai 31 Desember 2019 persetujuan pencatatan Perusahaan belum efektif, maka saham baru untuk pemegang pinjaman wajib konversi ini adalah 35,01% dari keseluruhan saham setelah penerbitan saham baru.

The period of the Mandatory Convertible Loan is 1 (one) year from the issuance date. The Mandatory loan is non-interest bearing and will be converted into new shares of the Company when the Company has been registered in the Indonesia Stock Exchange. Based on the amendment dated May 15, 2019, the new shares will represent a maximum of 15.00% of the total new shares issued after deducting the dilution effect of the issuance of new shares. If in December 31, 2019 the Company has not obtained listing approval, then the new share for this mandatory conversion loan holder is 35.01% of the total shares after the addition.

Pinjaman ini dibatalkan apabila terjadi pembubaran, penutupan, penyitaan aset oleh pihak ketiga dan atau pailit.

These loans may be terminated if there is an event of dissolution, closure, confiscation of assets by third parties and/or bankruptcy.

20. Kepentingan Nonpengendali 20. Non-Controlling Interests

Akun ini merupakan bagian kepemilikan nonpengendali atas aset bersih entitas anak dan jumlah penghasilan komprehensif lain, dengan rincian sebagai berikut:

This account represents the share of non-controlling stockholders on the net assets and total comprehensive income of the subsidiaries with details as follows:

Saldo Laba (Defisit)/Modal Saham/ Retained Earnings Jumlah/Capital Stock (Deficit) Total

Kepemilikan langsung: Direct ownership:PT Talenta Bumi (TB) 3.045.500 1.891.681 4.937.181 PT Talenta Bumi (TB)PT Pelabuhan Talenta Bumi (PTB) 1.000 (57) 943 PT Pelabuhan Talenta Bumi (PTB)PT Talenta Bumi Energi (TBE) 1.000 12 1.012 PT Talenta Bumi Energi (TBE)

Jumlah 3.047.500 1.891.636 4.939.136 Total

Aset Bersih/Net Assets

30 Juni 2019/June 30, 2019

Saldo Laba (Defisit)/Modal Saham/ Retained Earnings Jumlah/Capital Stock (Deficit) Total

Kepemilikan langsung: Direct ownership:PT Talenta Bumi (TB) 3.045.500 1.741.581 4.787.081 PT Talenta Bumi (TB)PT Pelabuhan Talenta Bumi (PTB) 1.000 (7) 993 PT Pelabuhan Talenta Bumi (PTB)PT Talenta Bumi Energi (TBE) 1.000 (7) 993 PT Talenta Bumi Energi (TBE)

Jumlah 3.047.500 1.741.567 4.789.067 Total


31 Desember 2018/December 31, 2018

271







Modal Saham/ Saldo Laba/ Jumlah/Capital Stock Retained Earnings Total

Kepemilikan langsung: Direct ownership:PT Pelabuhan Talenta Bumi (PTB) 1.000 - 1.000 PT Pelabuhan Talenta Bumi (PTB)PT Talenta Bumi Energi (TBE) 1.000 - 1.000 PT Talenta Bumi Energi (TBE)

Jumlah 2.000 - 2.000 Total



2018(enam bulan/

2019 six months) 2018 2017 2016(enam bulan/ Tidak diaudit/ (satu tahun/ (satu tahun/ (satu tahun/six months) Unaudited one year ) one year ) one year )

Kepemilikan langsung: Direct ownership:PT Talenta Bumi (TB) 150.101 - 514.173 - - PT Talenta Bumi (TB)PT Pelabuhan Talenta Bumi (PTB) (50) - (7) - - PT Pelabuhan Talenta Bumi (PTB)PT Talenta Bumi Energi (TBE) 18 - (7) - - PT Talenta Bumi Energi (TBE)

Jumlah 150.069 - 514.159 - - Total

Beban komprehensif yang dapat diatribusikan kepadakepentingan non-pengendali/Total comprehensive loss

attributable to non-controlling interest

21. Pendapatan Usaha 21. Net Sales

Akun ini merupakan pendapatan usaha yang terdiri dari:

The details of the Group’s net sales are as follows:

2018

(enam bulan/2019 six months) 2018 2017 2016


Fasilitas penunjang pertambangan Mining support facilitiesJasa pelabuhan 150.941.192 - 263.712.324 - - Port servicesJasa fasilitas jalan 356.599 - 291.525 - - Road facility services

Subjumlah 151.297.791 - 264.003.849 - - SubtotalSewa 12.821.199 13.063.442 31.390.689 25.643.383 14.593.771 Rental

Jumlah 164.118.990 13.063.442 295.394.538 25.643.383 14.593.771 Total

Pendapatan usaha dari pihak berelasi mewakili 17,01%, 100,00%, 16,20%, 100,00% dan 100,00% dari jumlah pendapatan usaha masing-masing untuk periode-periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 (Catatan 29).

Sales to related parties represent 17.01%, 100.00%, 16.20%, 100.00% and 100.00% of the net sales for the six-month periods ended June 30, 2019 and 2018 and for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively (Note 29).

Penjualan kepada pihak tertentu yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan usaha konsolidasian Grup adalah sebagai berikut:

Sales to certain parties exceeding 10% of Group’s total consolidated net sales are as follows:

Persentase Persentase Persentase Persentase Persentasedari penjualan/ dari penjualan/ dari penjualan/ dari penjualan/ dari penjualan/Percentage of Percentage of Percentage of Percentage of Percentage of

Jumlah/Amount net sales Jumlah/Amount net sales Jumlah/Amount net sales Jumlah/Amount net sales Jumlah/Amount net sales

CV Cinta Puri Pratama 38.845.086 23,67% - - 73.838.778 25,00% - - - - CV Cinta Puri PratamaPT Merge Mining Industri 18.556.339 11,31% - - - - - - - - PT Merge Mining IndustriPT Gunung Limo 9.735.950 5,93% - - 32.840.409 11,12% - - - - PT Gunung LimoCV Intan Karya Mandiri 9.378.394 5,71% - - 53.862.894 18,23% - - - - CV Intan Karya MandiriCV Makmur Bersama 6.675.870 4,07% - - 35.288.450 11,95% - - - - CV Makmur BersamaPT Talenta Bumi - - 13.063.442 100,00% 12.415.040 4,20% 25.643.383 100,00% 14.593.771 100,00% PT Talenta Bumi

2016(satu tahun/one year)



20182019(enam bulan/six months)

(satu tahun/one year)

272







22. Beban Pokok Penjualan 22. Cost of Sales

Rincian dari beban pokok penjualan Grup adalah sebagai berikut:

The details of the Group’s cost of sales are as follows:

2018



Jasa fasilitas jalan 42.861.957 - 57.188.375 - - Road facility servicesJasa pelabuhan 34.796.121 - 67.218.474 - - Port servicesPenyusutan (Catatan 10) 27.557.604 - 25.914.476 - - Depreciation (Note 10)Operasional 11.064.021 - 13.011.124 - - Operational overheadSewa alat berat - 7.992.325 8.512.688 18.263.293 10.235.447 Heavy equipment rentalSolar - 369.835 369.835 760.133 352.230 Solar fuelKeperluan loading - 122.156 122.156 248.572 182.832 Loading requirementsLain-lain - 78.820 78.394 327.483 275.656 Others

Beban Pokok Penjualan 116.279.703 8.563.136 172.415.522 19.599.481 11.046.165 Cost of sales

Tidak terdapat pembelian kepada pihak tertentu yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan usaha konsolidasian Grup.

There were no purchases to certain parties exceeding 10% of Group’s total consolidated net sales.

Beban pokok penjualan kepada pihak berelasi mewakili 8,81%, 99,40% dan 8,97% dari jumlah pendapatan usaha untuk periode-periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 (Catatan 29).

Cost of services rendered by related parties represent 8.81%, 99.40% and 8.97% of the net sales for the six-month periods ended June 30, 2019 and 2018 and for the year ended December 31, 2018, respectively (Note 29).

23. Beban Umum dan Administrasi 23. General and Administrative

Rincian dari beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

The details of general and administrative expenses are as follows:

2018



Gaji dan tunjangan 7.210.110 764.110 6.149.603 762.053 482.491 Salaries and allowancesJasa profesional 1.430.576 61.450 3.470.975 - - Professional feeImbalan kerja karyawan (Catatan 26) 1.810.237 102.813 1.614.839 229.201 121.801 Employee benefits expense (Note 26)Operasi kantor 1.807.458 772.690 2.704.437 240.777 331.189 Office operationPenyusutan (Catatan 10) 713.739 943.811 2.203.897 132.345 34.819 Depreciation (Note 10)Beban pajak 489.234 83.837 1.753.001 21.325 57.971 Tax expensesPerjalanan dinas 120.532 - 280.698 61.467 41.147 TravellingKesehatan 69.167 8.730 302.520 28.190 13.714 MedicalAsuransi 10.455 32.798 90.589 7.465 - InsurancePerizinan 8.860 - 251.731 2.000 880 PermitLain-lain 32.753 - 258.411 270.564 364.254 Others

Jumlah 13.703.121 2.770.239 19.080.701 1.755.387 1.448.266 Total

24. Beban Bunga dan Keuangan Lainnya 24. Interest and Other Financial Charges

Rincian dari beban bunga dan keuangan lainnya adalah sebagai berikut:

The details of interest and other financial charges are as follows:

2018



Bunga atas: Interest on:Utang bank (Catatan 14) 9.922.388 - 15.892.595 - - Bank loans (Note 14)Liabilitas sewa pembiayaan (Catatan 15) 1.047.576 - 2.206.317 13.629 - Lease liabilities (Note 15)

Administrasi bank 64.310 - 94.052 2.591 1.517 Bank administrationLain-lain 313.382 239.482 578.329 - - Others

Jumlah 11.347.656 239.482 18.771.293 16.220 1.517 Total

273







25. Lain-lain - Bersih 25. Others - Net

Rincian dari lain-lain - bersih adalah sebagai berikut:

The details of others - net are as follows:

2018


(enam bulan/ Tidak diaudit/ (satu tahun/ (satu tahun/ (satu tahun/ six months) Unaudited one year ) one year ) one year )

Keuntungan penjualan aset tetap Gain on sale of property and(Catatan 10) 7.273 89.466 335.960 - - equipment (Note 10)

Lain-lain 451.096 - (4.737.267) (71.473) - Others

Bersih 458.369 89.466 (4.401.307) (71.473) - Net

26. Imbalan Kerja Jangka Panjang 26. Long-term Employee Benefits

Besarnya imbalan pasca-kerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang dibentuk atas imbalan kerja jangka panjang tersebut.

The amount of post-employment benefits is determined based on Law No. 13 Year 2003, dated March 25, 2003. No funding benefits made to date.

Perhitungan aktuaria terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang Grup tersebut dilakukan oleh Kantor Konsultan Gemma Aktuaria, aktuaris independen, No. 175/PSAK/KKA.AB/NN/IX/19 tertanggal 9 September 2019 untuk Perusahaan dan No 174/PSAK/KKA.AB/NN/IX/19 tertanggal 9 September 2019 untuk PT Talenta Bumi (TB), entitas anak.

The latest actuarial valuation upon the long-term employees benefits liability of the Group was from Kantor Konsultan Gemma Aktuaria, an independent actuary, No. 175/PSAK/KKA.AB/NN/IX/19 dated September 9, 2019 for the Company and No. 174/PSAK/KKA.AB/NN/IX/19 dated September 9, 2019 for PT Talenta Bumi (TB), a subsidiary.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja jangka panjang tersebut sebanyak 204, 7, 202, 7 dan 5 masing-masing untuk periode-periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan 2018 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

Number of eligible employees is 204, 7, 202, 7 and 5 for the six-month periods ended June 30, 2019 and 2018 and for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016, respectively.

Jumlah-jumlah yang diakui dalam Iaporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

2018



Biaya jasa kini 514.183 75.412 1.076.024 206.193 109.105 Current service costBiaya bunga 1.296.054 27.401 538.815 23.008 12.696 Interest expense

Komponen biaya imbalan pasti yang Component of defined benefitsyang diakui di laba rugi 1.810.237 102.813 1.614.839 229.201 121.801 cost recognized in profit or loss

Komponen biaya imbalan pasti yang Component of defined benefitsdiakui di penghasilan komprehensif cost recognized in otherlain comprehensive incomeKerugian (keuntungan) aktuaria yang timbul Actuarial loss (income) arising from

dari perubahan asumsi keuangan 1.212.316 (66.176) 1.867.393 110.424 52.071 change in financial asumptions

Jumlah 3.022.553 36.637 3.482.232 339.625 173.872 Total

274







Biaya jasa kini dan biaya bunga neto untuk tahun berjalan disajikan sebagai bagian dari “Beban umum dan administrasi” (Catatan 23) pada laba rugi.

The current service cost and net interest expense for the year are included in the “General and administrative expenses” (Note 23) in profit or loss.

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

The remeasurement of the net defined benefit liability is included in other comprehensive income.

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Movements of present value of defined benefit obligation are as follows:

2018



Saldo awal 12.413.471 668.308 668.308 328.683 154.811 Beginning balanceSaldo dari akuisisi entitas anak (Catatan 1c) - 8.282.931 8.282.931 - - Balance from acquired subsidiary (Note 1c)Biaya jasa kini 514.183 75.412 1.076.024 206.193 109.105 Current service costBiaya bunga 1.296.054 27.401 538.815 23.008 12.696 Interest expensePembayaran imbalan - (228.944) (20.000) - - Benefits paidKerugian (keuntungan) aktuaria yang Actuarial loss (income) arising from

timbul dari perubahan asumsi keuangan 1.212.316 (66.176) 1.867.393 110.424 52.071 change in financial assumptions

Saldo akhir 15.436.024 8.758.932 12.413.471 668.308 328.683 Ending balance

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan kerja jangka panjang:

The principal actuarial assumptions used in valuation of the long-term employee benefits liability are as follows:

2018



Tingkat diskonto 7,30% - 8,07% 8,20% - 8,30% 8,20% - 8,30% 7,00% 8,20% Discount ratesTingkat kenaikan gaji 5,00% - 10,00% 5,00% - 10,00% 5,00% - 10,00% 10,00% 10,00% Salary growth ratesTingkat kematian TMI-III TMI-III TMI-III TMI-III TMI-III Mortality ratesUsia pensiun 55 tahun/years 55 tahun/years 55 tahun/years 55 tahun/years 55 tahun/years Pension age

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

The sensitivities of the overall long-term employee benefit liabilities to changes in the weighted principal assumptions are as follows:

Perubahan Asumsi/ Kenaikan Asumsi/ Penurunan Asumsi/Change in Assumption Increase in Assumption Decrease in Assumption

Tingkat diskonto 1% (651.087) 571.693 Discount rate

Perubahan Asumsi/ Kenaikan Asumsi/ Penurunan Asumsi/Change in Assumption Increase in Assumption Decrease in Assumption

Tingkat diskonto 1% (448.935) 509.012 Discount rate

30 Juni 2019/June 30, 2019

Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/Impact on Defined Benefit Liability


Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/Impact on Defined Benefit Liability

275







27. Pajak Penghasilan 27. Income Tax

Beban pajak bersih Grup terdiri dari: The net tax expense of the Group consists of the following:

2018



Pajak kini 6.390.049 367.549 22.496.569 1.036.304 492.955 Current taxPajak tangguhan (452.559) 31.533 393.954 (57.300) (30.450) Deferred tax

Bersih 5.937.490 399.082 22.890.523 979.004 462.505 Net

Pajak Kini Current Tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

2018



Laba sebelum pajak menurut Profit before taxlaporan laba rugi dan per consolidated statements ofpenghasilan komprehensif lain profit or loss and otherkonsolidasian 24.171.411 130.610.203 227.543.801 4.205.476 2.099.297 comprehensive income

Laba sebelum pajak Entitas Anak (24.773.897) - (229.957.553) - - Profit before tax of the Subsidiaries

Laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan (602.486) 130.610.203 (2.413.752) 4.205.476 2.099.297 Profit (loss) before tax of the Company

Perbedaan temporer: Temporary difference:Beban manfaat karyawan 1.070.114 102.813 4.388.169 229.201 121.801 Employee benefits expense

Perbedaan tetap: Permanent differences:Beban pajak 92.906 83.837 692.802 21.325 57.971 Tax expensesSumbangan dan representasi 2.000 30.849 30.849 48.127 67.066 Donation and entertainmentTelekomunikasi 675 673 675 2.198 1.545 TelecommunicationPendapatan bunga yang telah dikenakan Interest income subjected to

pajak final (8.036) (3.804) (10.842) (4.654) (1.474) final taxLain-lain 129.730 (129.026.349) - 71.473 13.712 Others

Subjumlah 217.275 (128.914.794) 713.484 138.469 138.820 Subtotal

Laba kena pajak Perusahaan 684.903 1.798.222 2.687.901 4.573.146 2.359.918 Taxable income of the Company

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

The current tax expense and payable were computed as follows:

2018



Beban pajak kini Current tax expensePerusahaan 113.600 367.549 673.664 1.036.304 492.955 The CompanyEntitas Anak 6.276.449 - 21.822.905 - - Subsidiaries

Jumlah beban pajak kini 6.390.049 367.549 22.496.569 1.036.304 492.955 Total current tax expense

Dikurangi pembayaran Less prepaid incomepajak di muka taxesPerusahaan 327.100 401.168 631.303 670.362 256.714 The CompanyEntitas Anak 9.799.610 - 430.302 - - Subsidiaries

Subjumlah 10.126.710 401.168 1.061.605 670.362 256.714 Subtotal

Estimasi utang pajak kini Current tax payable estimate(aset pajak kini) (3.736.661) (33.619) 21.434.964 365.942 236.241 (current tax asset)

Rincian estimasi utang pajak kini Details of current tax payable estimate(aset pajak kini) (current tax asset)Utang pajak kini Current tax payable

Perusahaan - - 42.361 365.942 236.241 The CompanyEntitas Anak 5.252 - 21.392.603 - - Subsidiaries

Tagihan restitusi pajak Current tax assetPerusahaan (213.501) (33.619) - - - The CompanyEntitas Anak (3.528.412) - - - - Subsidiaries

Jumlah (3.736.661) (33.619) 21.434.964 365.942 236.241 Total

276

277







Laba kena pajak dan beban pajak Grup menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan PPh Badan yang disampaikan Grup kepada Kantor Pelayanan Pajak.

The taxable income and tax expense of the Group are basis in filling out the annual corporate income tax returns filed with the Tax Service Office.

Pajak Tangguhan Deferred Tax

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan Grupadalah sebagai berikut:

The details of the Group’s deferred tax assets(liability) are as follows:

Penghasilankomprehensif lain/ Saldo dari akuisisi

Other entitas anak/1 Januari 2019/ Laba atau rugi/ comprehensive Balance from 30 Juni 2019/January 1, 2019 Profit or loss income acquired subsidiary June 30, 2019

Aset pajak tangguhan Deferred tax assetsPerusahaan The Company

Liabilitas imbalan kerja Long-term employee benefitsjangka panjang 1.792.797 267.529 153.325 - 2.213.651 liability

Entitas Anak SubsidiaryLiabilitas imbalan kerja Long-term employee benefits

jangka panjang 1.310.570 185.030 149.754 - 1.645.354 liabilityAset tetap 4.660.277 - - - 4.660.277 Property and equipment

Jumlah aset pajak tangguhan 7.763.644 452.559 303.079 - 8.519.282 Total deferred tax assets

Dikreditkan (dibebankan) ke/Credited (charged) to


Other entitas anak/1 Januari 2019/ Laba atau rugi/ comprehensive Balance from 30 Juni 2019/January 1, 2019 Profit or loss income acquired subsidiary June 30, 2019

Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilityEntitas Anak SubsidiaryAset sewa pembiayaan (5.764.988) - - - (5.764.988) Leased assets

Aset pajak tangguhan - Bersih 1.998.656 452.559 303.079 - 2.754.294 Deferred tax assets - Net



Other entitas anak/1 Januari 2018/ Laba atau rugi/ comprehensive Balance from 31 Desember 2018/January 1, 2018 Profit or loss income acquired subsidiary December 31, 2018


Liabilitas imbalan kerja Long-term employee benefitsjangka panjang 167.077 1.097.042 528.678 - 1.792.797 liability

Entitas Anak SubsidiaryLiabilitas imbalan kerja Long-term employee benefits

jangka panjang - (698.332) (61.830) 2.070.732 1.310.570 liabilityAset tetap - 1.841.961 - 2.818.316 4.660.277 Property and equipment

Jumlah aset pajak tangguhan 167.077 2.240.671 466.848 4.889.048 7.763.644 Total deferred tax assets

Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilityEntitas Anak SubsidiaryAset sewa pembiayaan - (2.634.625) - (3.130.363) (5.764.988) Leased assets

Aset pajak tangguhan - Bersih 167.077 (393.954) 466.848 1.758.685 1.998.656 Deferred tax assets - Net


Penghasilankomprehensif lain/

Other1 Januari 2017/ Laba atau rugi/ comprehensive 31 Desember 2017/January 1, 2017 Profit or loss income December 31, 2017


Liabilitas imbalan kerja Long-term employee benefitsjangka panjang 82.171 57.300 27.606 167.077 liability





Dikreditkan ke/Credited to


278

















28. Laba Per Saham 28. Earnings Per Share

Perhitungan laba per saham dasar dan dilusian berdasarkan pada informasi berikut:

The computation of basic and diluted earnings per share is based on the following data:

2018(enam bulan/

2019 six months) 2018 2017 2016(enam bulan/ Tidak diaudit/ (satu tahun/ (satu tahun/ (satu tahun/six months) Unaudited one year ) one year ) one year )

Rata-rata tertimbang saham biasa Weighted average number of ordinaryuntuk perhitungan laba shares for computation of basic per saham dasar 585.625.000 585.625.000 585.625.000 5.500 5.500 earnings per share

Rata-rata tertimbang saham biasa Weighted average number of potentially berpotensi dilutif 663.339.987 663.339.987 663.339.987 - - dilutive ordinary shares

Rata-rata tertimbang saham biasa Weighted average number of ordinaryuntuk perhitungan laba per shares for computation of diluted saham dilusian 1.248.964.987 1.248.964.987 1.248.964.987 5.500 5.500 earnings per share

Jumlah laba per saham yang Total earnings per share dapat diatribusikan kepada attributable to the owners of thepemegang saham biasa Perusahaan CompanyDasar 0,03 0,22 0,35 586,63 297,60 Basic

Dilusian 0,01 0,10 0,16 586,63 297,60 Diluted

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan pada perhitungan laba per saham di atas memperhitungkan pengaruh retroaktif atas penerbitan saham terkait pinjaman wajib konversi (Catatan 19).

The weighted average number of shares used in the above earnings per share computation considered the retroactive effect of issued sharesrelated to mandatory conversion loans (Note 19).

29. Sifat dan Transaksi Hubungan Berelasi 29. Nature of Relationships and Transactions with Related Parties

Sifat Pihak Berelasi Nature of Relationships

a. Ade Mohamad Yusuf merupakan pemegang saham Perusahaan.

a. Ade Mohamad Yusuf is the stockholder of the Company.







b. Perusahaan yang sebagian pemegang

saham dan/atau pengurusnya sama dengan Grup yakni PT Prima Multi Trada, CV Cinta Puri Pratama, PT Prima Multi Andalguna, PT Jaya Guna Abadi, PT Surya Cintapuri Pratama, PT Pelayaran Fortuna Nusantara Megajaya, PT Pratama Guna Inti, PT Prima Mineral Utama, PT Rimbata Kaimanjaya, PT Trans Coalindo, CV Banjar Bumi Persada, PT Cintapuri Pratama dan PT Talenta Bumi.

b. PT Prima Multi Trada, CV Cinta Puri Pratama, PT Prima Multi Andalguna, PT Jaya Guna Abadi, PT Surya Cintapuri Pratama, PT Pelayaran Fortuna Nusantara Megajaya, PT Pratama Guna Inti, PT Prima Mineral Utama, PT Rimbata Kaimanjaya, PT Trans Coalindo, CV Banjar Bumi Persada, PT Cintapuri Pratama and PT Talenta Bumi are companies which have common shareholders and management as the Company.

c. PD Baramarta Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar merupakan pemegang saham Entitas Anak, PT Talenta Bumi.

c. PD Baramarta Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar is a shareholder of a subsidiary, PT Talenta Bumi.

d. Fuelcore Pte. Ltd. Merupakan pemegang

saham tidak langsung Entitas Anak, PT Talenta Bumi (tahun 2018, 2017 dan 2016).

d. Fuelcore Pte. Ltd. Is an indirect shareholder of a subsidiary, PT Talenta Bumi (2018, 2017 and 2016).

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang wajar (arm's-length).

Transactions with related parties are conducted under normal terms and conditions (arm's-length).

Transaksi dengan Pihak Berelasi Transactions with Related Parties

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi, yang meliputi antara lain:

In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with related parties involving the following:

a. Grup membeli dan menjual jasa tertentu

kepada pihak berelasi. a. The Group has purchased and sold certain

service from and to its related parties.

b. Piutang kepada pihak berelasi timbul karena pembayaran terlebih dahulu beban pihak berelasi yang tidak dikenakan bunga dan jadual pengembalian yang pasti.

b. Receivables from related parties represents advance payment of expenses for related parties which no interest and definite term of repayment.

c. Utang lain-lain kepada pihak berelasi

timbul karena pembayaran terlebih dahulu beban Grup yang tidak dikenakan bunga dan jadual pengembalian yang pasti.

c. Payables to related parties represents advance payment of expenses for Group which no interest and definite term of repayment.

d. Jumlah gaji dan remunerasi dewan

komisaris dan direksi Perusahaan adalah masing-masing sebesar Rp 2.921.325 dan Rp 1.310.000 untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018.

d. Total salaries and remuneration paid by the Company to the Board of Commissioners and Directors amounted to Rp 2,921,325 and Rp 1,310,000 for six-month period ended June 30, 2019 and for the years ended December 31, 2018, respectively.

279







e. Rincian transaksi dengan pihak berelasi

adalah sebagai berikut: e. The accounts involving transactions with

related parties are as follows:

30 Juni 2019/ 31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/ 31 Desember 2016/ 30 Juni 2019/ 31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/ 31 Desember 2016/June 30, 2019 December 31, 2018 December 31, 2017 December 31, 2016 June 30, 2019 December 31, 2018 December 31, 2017 December 31, 2016

Aset AssetsPiutang usaha Trade accounts receivable

CV Cinta Puri Pratama 17.772.419 9.335.735 - - 1,83% 1,04% - - CV Cinta Puri PratamaPT Rimbata Kalimanjaya 9.997.184 10.676.222 - - 1,03% 1,19% - - PT Rimbata KalimanjayaPT Trans Coalindo 1.720.879 2.049.046 - - 0,18% 0,23% - - PT Trans CoalindoPT Prima Multi Trada 1.572.012 4.428.035 - - 0,16% 0,49% - - PT Prima Multi TradaCV Banjar Bumi Persada 1.139.425 484.011 - - 0,11% 0,05% - - CV Banjar Bumi Persada PT Talenta Bumi - - 3.360.135 5.287.466 - - 27,04% 86,12% PT Talenta Bumi

Jumlah 32.201.919 26.973.049 3.360.135 5.287.466 3,31% 3,00% 27,04% 86,12% Total

Piutang lain-lain Other accounts receivablePT Prima Multi Andalguna 445.675 100.000 - - 0,05% 0,01% - - PT Prima Multi AndalgunaPT Surya Cintapuri Pratama 237.793 2.832.279 - - 0,02% 0,32% - - PT Surya Cintapuri PratamaPT Cintapuri Pratama 128.147 - - - 0,01% - - - PT Cintapuri PratamaPD Baramarta Kabupaten PD Baramarta Kabupaten

Daerah Tingkat II Banjar - 4.944.722 - - - 0,55% - - Daerah Tingkat II Banjar PT Pratama Guna Inti - 1.919.165 - - - 0,21% - - PT Pratama Guna IntiFuelcore Pte. Ltd. - 1.162.473 - - - 0,13% - - Fuelcore Pte. Ltd.PT Prima Mineral Utama - 25.000 - - - 0,00% - - PT Prima Mineral UtamaAde Mohamad Yusuf - - 2.000 - - - 0,02% - Ade Mohamad Yusuf

Jumlah 811.615 10.983.639 2.000 - 0,08% 1,22% 0,02% - Total

Liabilitas LiabilitiesUtang usaha Trade accounts payable

PT Surya Cintapuri Pratama 6.257.446 6.981.880 - - 1,67% 2,20% - - PT Surya Cintapuri PratamaPT Jaya Guna Abadi 1.141.978 129.340 - - 0,31% 0,04% - - PT Jaya Guna AbadiPT Prima Multi Andalguna 672.136 - - - 0,18% - - - PT Prima Multi AndalgunaPT Rimbata Kalimanjaya - 552 - - - 0,00% - - PT Rimbata Kalimanjaya

Jumlah 8.071.560 7.111.772 - - 2,16% 2,24% - - Total

Utang lain-lain Other accounts payablePT Prima Multi Trada 1.290.223 1.290.223 - - 0,34% 0,41% - - PT Prima Multi TradaPT Surya Cintapuri Pratama 415.255 - - - 0,11% - - - PT Surya Cintapuri PratamaPT Prima Multi Andalguna - 491.812 - - - 0,16% - - PT Prima Multi AndalgunaPT Pelayaran Fortuna PT Pelayaran Fortuna

Nusantara Megajaya - - 3.000.000 - - - 65,60% - Nusantara Megajaya

Jumlah 1.705.478 1.782.035 3.000.000 - 0,45% 0,57% 65,60% - Total

Persentase Terhadap Jumlah Aset/Liabilitas/Percentage to Total Assets/Liab ilities

2018 2018(enam bulan/ (enam bulan/

2019 six months) 2018 2017 2016 2019 six months) 2018 2017 2016(enam bulan/ Tidak diaudit/ (satu tahun/ (satu tahun/ (satu tahun/ (enam bulan/ Tidak diaudit/ (satu tahun/ (satu tahun/ (satu tahun/six months) Unaudited one year ) one year ) one year ) six months) Unaudited one year ) one year ) one year )

Pendapatan usaha Net salesPT Rimbata Kalimanjaya 9.876.393 - 13.383.078 - - 6,02% - 4,53% - - PT Rimbata KalimanjayaPT Trans Coalindo 9.226.554 - 15.581.478 - - 5,62% - 5,27% - - PT Trans CoalindoCV Banjar Bumi Persada 8.805.975 - 6.503.699 - - 5,37% - 2,20% - - PT Talenta Bumi - 13.063.442 12.415.040 25.643.383 14.593.771 - 100,00% 4,20% 100,00% 100,00% PT Talenta Bumi

Jumlah 27.908.922 13.063.442 47.883.295 25.643.383 14.593.771 17,01% 100,00% 16,20% 100,00% 100,00% Total

Beban pokok penjualan Cost of salesPT Surya Cintapuri Pratama 12.825.244 6.594.939 24.581.998 - - 7,81% 50,48% 8,32% - - PT Surya Cintapuri PratamaPT Jaya Guna Abadi 1.635.667 6.390.213 1.928.986 - - 1,00% 48,92% 0,65% - - PT Jaya Guna Abadi

Jumlah 14.460.911 12.985.152 26.510.984 - - 8,81% 99,40% 8,97% - - Total

Persentase Terhadap Jumlah Pendapatan Usaha/Beban Pokok Penjualan/Percentage to Total Net Sales/Cost of Sales

30. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko

Keuangan 30. Financial Risk Management Objectives and

Policies

Aktivitas Grup terpengaruh berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko Grup secara keseluruhan difokuskan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Grup berusaha untuk meminimalkan dampak yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Grup.

The Group’s activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including fair value interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Group’s overall risk management programme focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimize potential adverse effects on the Group’s financial performance.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Grup secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas.

Risk management is the responsibility of the Director. The Director has the responsibility to determine the basic principles of the Group’s risk management as well as principles covering specific areas, such as interest rate risk, credit risk and liquidity risk.

280







Risiko Kredit Credit Risk

Risiko kredit dikelola berdasarkan kelompok, kecuali risiko kredit sehubungan dengan saldo piutang. Grup bertanggung jawab mengelola dan menganalisa risiko kredit pelanggan baru sebelum persyaratan pembayaran dan distribusi ditawarkan. Risiko kredit timbul dari kas dan bank maupun risiko kredit yang timbul dari piutang yang belum dibayar dan transaksi yang mengikat.

Credit risk is managed on a group basis except for credit risk relating to accounts receivable balances. The Group is responsible for managing and analysing the credit risk for each of its new clients before standard payment and delivery terms and conditions are offered. Credit risk arises from cash on hand and in bank as well as credit exposures from outstanding receivables and committed transactions.

Tidak ada limit kredit yang dilampaui selama periode pelaporan dan manajemen tidak mengharapkan kerugian dari kegagalan pihak-pihak dalam melunasi utangnya.

No credit limits were exceeded during the reporting period, and management does not expect any losses from non-performance by these counterparties.

Berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk komponen laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016:

The table below shows the maximum exposure to credit risk for the component of the consolidated statements of financial position as of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016:


Pinjaman yang diberikan dan piutang Loan and receivablesKas dan setara kas 124.494.488 46.713.866 2.586.267 102.768 Cash and cash equivalentsPiutang usaha 57.555.581 64.495.761 3.360.135 5.287.466 Trade accounts receivablePiutang lain-lain 1.392.183 12.385.852 397.899 232.944 Others accounts receivableUang jaminan pada akun Security deposits under

"Aset lain-lain" 1.203.259 1.203.259 - - "Other assets"

Jumlah 184.645.511 124.798.738 6.344.301 5.623.178 Total

Risiko Likuiditas Liquidity Risk Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Company is not enough to cover the liabilities which become due.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

In managing the liquidity risk, management monitors and maintains a level of cash on hand and in bank deemed adequate to finance the Group’s operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including loan maturity profiles, and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

Tabel di bawah ini menganalisa liabilitas keuangan Grup yang diselesaikan secara neto yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan:

The table below analyzes the Group’s financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows:

281







<= 1 Tahun/ 1-2 Tahun/ 3-5 Tahun/ > 5 Tahun/ Jumlah/ Biaya transaksi/ Nilai tercatat/<=1 Year 1-2 Years 3-5 Years > 5 Years Total Transaction costs As reported

Liabilitas Other financial liabilitiesUtang usaha 37.310.970 - - - 37.310.970 - 37.310.970 Trade accounts payableUtang lain-lain 1.748.257 - - - 1.748.257 - 1.748.257 Other accounts payableBeban akrual 18.788.468 - - - 18.788.468 - 18.788.468 Accrued expensesLiabilitas jangka panjang Long-term liabilities:

Utang bank 111.151.495 90.657.963 55.480.000 - 257.289.458 - 257.289.458 Bank loansLiabilitas sewa

pembiayaan 10.136.622 2.203.970 - - 12.340.592 - 12.340.592 Lease liabilities

Jumlah 179.135.812 92.861.933 55.480.000 - 327.477.745 - 327.477.745 Total


Liabilitas Other financial liabilitiesUtang usaha 27.308.915 - - - 27.308.915 - 27.308.915 Trade accounts payableUtang lain-lain 9.282.035 - - - 9.282.035 - 9.282.035 Other accounts payableBeban akrual 14.342.949 - - - 14.342.949 - 14.342.949 Accrued expensesLiabilitas jangka panjang Long-term liabilities:

Utang bank 97.874.917 98.511.756 - - 196.386.673 - 196.386.673 Bank loansLiabilitas sewa

pembiayaan 15.275.345 5.469.448 - - 20.744.793 - 20.744.793 Lease liabilities

Jumlah 164.084.161 103.981.204 - - 268.065.365 - 268.065.365 Total


Liabilitas Other financial liabilitiesUtang usaha 350.023 - - - 350.023 - 350.023 Trade accounts payableUtang lain-lain 3.000.000 - - - 3.000.000 - 3.000.000 Other accounts payableLiabilitas sewa

pembiayaan 116.340 - - - 116.340 - 116.340 Lease liabilities

Jumlah 3.466.363 - - - 3.466.363 - 3.466.363 Total


Liabilitas Other financial liabilityUtang usaha 733.993 - - - 733.993 - 733.993 Trade accounts payable




30 Juni 2019/June 30, 2019

31. Informasi Segmen 31. Segment Information

Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan pelaporan internal kepada pembuat keputusan operasional, yang bertanggung jawab atas alokasi sumber daya ke masing-masing segmen yang dilaporkan serta menilai kinerja masing-masing segmen tersebut. Grup memiliki empat (4) segmen yang dilaporkan meliputi penyewaan alat berat, pertambangan dan jasa pengelolaan pelabuhan.

Operating segments are reported in accordance with the internal reporting provided to the chief operating decision maker, which is responsible for allocating resources to the reportable segments and assesses its performance. The Group has four (4) reportable segments including heavy machinery rental, mining and port management services.

Fasilitas penunjang

Sewa alat berat/ pertambangan/ Jasa pengelolaanHeavy equipment Mining support Pertambangan/ pelabuhan/Port Eliminasi/ Konsolidasian/

rental facilities Mining management services Elimination Consolidated

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Consolidated Statements of ProfitKomprehensif Lain or Loss and ComprehensiveKonsolidasian Income

Pendapatan usaha Net salesPendapatan usaha segmen 7.066.460 164.118.990 - - (7.066.460) 164.118.990 Segment sales

Hasil segmen Segment resultsLaba kotor segmen 7.066.460 40.457.294 - - 315.533 47.839.287 Segment gross income

Laba (rugi) usaha (503.875) 34.559.533 (31.012) (204.012) 7.381.992 34.136.166 Operating income (loss)Pendapatan (beban) lain-lain -

bersih 18.023.615 401.702 - - (28.390.072) (9.964.755) Other income (expense) - net

Laba (rugi) sebelum pajak 17.519.740 34.961.235 (31.012) (204.012) (21.008.080) 24.171.411 Profit (loss) before taxManfaat (beban) pajak - bersih 153.929 (6.086.167) (5.252) - - (5.937.490) Tax benefit (expense) - netPenghasilan (beban) komprehensif - Other comprehensive

lain setelah pajak (905.438) (449.262) - - 445.463 (909.237) income (loss) - net of tax

Laba (rugi) sebelum kepentingan Profit (loss) before non-controlling nonpengendali atas laba bersih interests in net income of theentitas anak 17.518.407 18.199.659 46.705 (125.533) (17.559.185) 18.080.053 subsidiaries

Kepentingan nonpengendali - - - - 153.868 153.868 Non-controlling interests

Jumlah penghasilan (rugi) Total comprehensive komprehensif 17.518.407 18.199.659 46.705 (125.533) (18.314.554) 17.324.684 income (loss)

30 Juni 2019 (Enam Bulan)/June 30, 2019 (Six Months)

282







Fasilitas penunjang

Sewa alat berat/ pertambangan/ Jasa pengelolaanHeavy equipment Mining support Pertambangan/ pelabuhan/Port Eliminasi/ Konsolidasian/

rental facilities Mining management services Elimination Consolidated

Aset AssetsAset segmen* 460.973.007 857.749.198 2.534.929 2.360.493 (362.843.397) 960.774.230 Segment assets*

Liabilitas LiabilitiesLiabilitas segmen** 14.732.107 339.679.513 360 360 (8.133.151) 346.279.189 Segment liabilities**

*) tidak termasuk aset pajak tangguhan, pajak dibayar dimuka dan tagihan restitusi pajak/excludes deferred tax assets, prepaid taxes and claim for tax refund

**) tidak termasuk utang pajak dan liabilitas pajak tangguhan/excludes taxes payable and deferred tax liab ility

30 Juni 2019 (Enam Bulan)/June 30, 2019 (Six Months)

Fasilitas penunjangSewa alat berat/ pertambangan/ Jasa pengelolaan

Heavy equipment Mining support Pertambangan/ pelabuhan/Port Eliminasi/ Konsolidasian/rental facilities Mining management services Elimination Consolidated

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Consolidated Statements of ProfitKomprehensif Lain or Loss and ComprehensiveKonsolidasian Income

Pendapatan usaha Net salesPendapatan usaha segmen 21.407.994 282.979.499 - - (8.992.955) 295.394.538 Segment sales

Hasil segmen Segment resultsLaba kotor segmen 12.350.498 110.312.991 - - 315.527 122.979.016 Segment gross income

Laba (rugi) usaha (2.330.264) 101.736.167 (18.000) (18.000) 4.528.412 103.898.315 Operating income (loss)Pendapatan (beban) lain-lain -

bersih (83.489) (17.803.398) 172 226 141.531.975 123.645.486 Other income (expense) - net

Laba (rugi) sebelum pajak (2.413.753) 83.932.769 (17.828) (17.774) 155.053.342 227.543.801 Profit (loss) before taxManfaat (beban) pajak - bersih 423.379 (23.313.902) - - - (22.890.523) Tax benefit (expense) - netPenghasilan (beban) komprehensif Other comprehensive

lain setelah pajak (1.586.033) 185.489 - - (1) (1.400.545) income (loss) - net of tax

Laba (rugi) sebelum kepentingan Profit (loss) before non-controlling nonpengendali atas laba bersih interests in net income of theentitas anak (3.576.407) 60.804.356 (17.828) (17.774) 146.948.340 204.140.687 subsidiaries

Kepentingan nonpengendali - - - - 512.591 512.591 Non-controlling interests

Jumlah penghasilan (rugi) Total comprehensive komprehensif (3.576.407) 60.804.356 (17.828) (17.774) 146.060.386 203.252.733 income (loss)

Laporan Posisi Keuangan Consolidated Statement ofKonsolidasian Financial Statements

Aset AssetsAset segmen* 386.435.664 779.141.809 2.500.171 2.500.226 (280.079.109) 890.498.761 Segment assets*

Liabilitas LiabilitiesLiabilitas segmen** 16.237.800 271.072.867 19.440 19.440 (2.583.311) 284.766.236 Segment liabilities**

*) tidak termasuk aset pajak tangguhan, pajak dibayar dimuka dan tagihan restitusi pajak/excludes deferred tax assets, prepaid taxes and claim for tax refund

**) tidak termasuk utang pajak dan liabilitas pajak tangguhan/excludes taxes payable and deferred tax liab ility

31 Desember 2018 (Satu Tahun)/December 31, 2018 (One Year)

Untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan tidak menyajikan informasi segmen karena operasi Perusahaan hanya berkaitan dengan penyewaan alat berat.

For the six-month period ended June 30, 2018 and for the years ended December 31, 2017 and 2016, the Company does not present segment information because the Company’s operation only pertains to heavy equipment rental.

32. Perjanjian dan Ikatan 32. Agreements and Commitments

Peraturan Pemerintah No. 78/2010 Government Regulation No. 78/2010 Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan No. 4/2009, yaitu Peraturan Pemerintah No. 78/2010 yang membahas kegiatan reklamasi dan pasca penambangan untuk IUP-Eksplorasi dan IUP-Pemegang Operasi Produksi. Peraturan ini memperbaharui Peraturan Menteri No. 18/2008 yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 29 Mei 2008.

On December 20, 2010, the Government of Indonesia released an implementing regulation for Mining Law No. 4/2009, i.e. Government Regulation No. 78/2010, that deals with reclamation and post-mining activities for both IUP-Exploration and IUP-Production Operation holders. This regulation updates Ministerial Regulation No. 18/2008 issued by the Minister of Energy and Mineral Resources on May 29, 2008.

283







Pemegang IUP-Eksplorasi, antara persyaratan lainnya, harus memasukkan rencana reklamasi dalam rencana dan anggaran eksplorasi dan memberikan jaminan reklamasi dalam bentuk deposito berjangka yang ditempatkan pada bank milik negara.

An IUP-Exploration holder, among other requirements, must include a reclamation plan in its exploration work plan and budget and provide a reclamation guarantee in the form of a time deposit placed at a state-owned bank.

Pada tahun 2014, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan peraturan pelaksanaan No. 7/2014 tentang kegiatan reklamasi dan pasca penambangan untuk perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang selanjutnya mengatur pengelolaan reklamasi, pertimbangan nilai masa depan dari masa pasca - penetapan biaya pertambangan dan cadangan akuntansi.

In 2014, the Ministry of Energy and Mineral Resources released implementing regulation No. 7/2014 on reclamation and post-mining activities for mineral and coal mining companies which further regulates the reclamation plan, consideration of future value from the post-mining cost and accounting reserve determination.

Pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, PT Talenta Bumi (TB), entitas anak, telah memberikan jaminan pemulihan untuk kegiatan eksplorasi.

As of June 30, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016, PT Talenta Bumi (TB), a subsidiary, provided reclamation guarantee for its exploration activities.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 51/2011 Ministry of Transportation Regulation

No. 51/2011 Pada 18 Mei 2011, Menteri Perhubungan Indonesia mengeluarkan peraturan No. 51/2011 ("GR No. 51") tentang terminal khusus dan terminal penggunaan pribadi.

On May 18, 2011, the Indonesian Minister of Transportation issued regulation No. 51/2011 (“GR No. 51”) regarding special terminal and private use of terminal.

Pembangunan terminal khusus yang dilakukan oleh operator terminal harus didasarkan pada izin dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan dapat dioperasikan setelah memperoleh izin dari Menteri Perhubungan.

Construction of special terminal conducted by terminal operator should be based on a permit from the Directorate General of Naval Transportation and it could be operated after obtaining a permit from the Minister of Transportation.

Izin operasi terminal khusus diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Special terminal operation permit was granted for a period of 5 (five) years and can be extended.

Perjanjian Jasa Pelabuhan Port Service Agreement TB melakukan perjanjian penjualan terkait fasilitas pelabuhan batubara dan penyewaan alat berat adalah sebagai berikut:

TB entered into sales agreements relating to coal port services and rental of heavy equipment as follows:

Nama pelanggan/ Tanggal/ Nomor perjanjian/ Jenis perjanjian/ Jatuh tempo/

Name of customer Date Number of agreement Type of agreement Due date

PT Merge Mining Industri 18 Nopember 2016/ Fasilitas pelabuhan batubara/ 17 Nopember 2021/November 18, 2016 Coal port services November 17, 2021

CV Gawi Maju Konsultindo 1 Desember 2018/ 004/K/TB-GMK/XII/2018 Penyewaan alat berat/ 30 Nopember 2020/December 1, 2018 Rent of heacy equjipment November 30, 2020

PT Indomarta Multi Mining 12 Agustus 2018/ 002/LT/TB-IMM/VIII/2018 Fasilitas pelabuhan batubara/ 31 Agustus 2019/August 12, 2018 Coal port services August 31, 2019

CV Bintang Delapan Delapan 1 September 2018/ 002/LT/TB-BDD/IX/2018 Fasilitas pelabuhan batubara/ 31 Agustus 2019/December 1, 2018 Coal port services August 31, 2019

-

284









PT Prima Multi Trada 1 Januari 2019/ 002/LT/TB-PMT/I/2019 Fasilitas pelabuhan batubara/ 31 Desember 2021January 1, 2019 Coal port service December 31, 2021

CV Intan Karya Mandiri 1 Maret 2019 A1/002/LT/TB-IKM/V/2019 Fasilitas pelabuhan batubara/ 29 Februari 2020March 1, 2019 Coal port service February 29, 2020

Perjanjian Penggunaan Lahan untuk Pembangunan dan Pengoperasian Dermaga Jetty

Agreement on Usage of Land for the Construction and Operation of Jetty

Pada tanggal 8 Januari 2018, TB melakukan perjanjian terkait penggunaan lahan untuk pembangunan dan pengoperasian dermaga jetty line 3 dengan CV Batu Berkah Bersama, pihak ketiga. Kompensasi sebesar Rp 10.000/MT (sepuluh ribu Rupiah per metrik ton) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada tanggal 29 Oktober 2018, perjanjian diatas telah diperbaharui dengan mengubah kompensasi menjadi sebesar Rp 5.000/MT (lima ribu rupiah per metric ton) yang dimulai untuk bulan November 2018.

On January 8, 2018, TB entered into an agreement relating to the usage of land for the construction and operation of jetty line 3 with CV Batu Berkah Bersama, a third party. The compensation amounted to Rp 10,000/MT (ten thousand Rupiah per metric ton) for a period of 5 (five) years. On October 29, 2018, the above agreement has been amended by changing the compensation amounted to Rp 5,000/MT (five thousand Rupiah per metric ton) started from November 2018.

Pada tanggal 8 Januari 2018, TB melakukan perjanjian terkait penggunaan lahan untuk pembangunan dan pengoperasian dermaga jetty line 4 dengan CV Batu Berkah Bersama, pihak ketiga. Kompensasi sebesar Rp 20.000/MT (sepuluh ribu Rupiah per metrik ton) untuk periode 5 (lima) tahun. Pada tanggal 29 Oktober 2018, perjanjian diatas telah diperbaharui dengan mengubah kompensasi menjadi sebesar Rp 10.000/MT (lima ribu rupiah per metric ton) yang dimulai untuk bulan November 2018.

On January 8, 2018, TB entered into another agreement relating to the usage of land for the construction and operation of jetty line 4 with CV Batu Berkah Bersama, a third party. The compensation amounted to Rp 20,000/MT (twenty thousand Rupiah per metric ton) for a period of 5 (five) years. On October 29, 2018, the above agreement has been amended by changing the compensation amounted to Rp 10,000/MT (ten thousand Rupiah per metric ton) started from November 2018.

Jasa Manajemen Management Fee Pada tanggal 29 Juni 2018, Perusahaan dan TB menandatangani perjanjian jasa manajemen, untuk menunjang dan meningkatkan kegiatan usaha jasa pelabuhan khusus batubara di Indonesia. Perjanjian ini berjangka waktu selama 5 (lima) tahun.

On June 29, 2018, the Company and TB entered into a management fee agreement to support and enhance its special port for coal services business activities in Indonesia. This agreement has a term of 5 (five) years.

285







33. Pengungkapan Tambahan Laporan Arus

Kas Konsolidasian 33. Supplemental Disclosures on Consolidated

Statements of Cash Flows

Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas dan setara kas:

The following are the noncash investing and financing activities of the Company:

2018

(enam bulan/2019 six months) 2018 2017 2016*


Perolehan aset tetap melalui liabilitas Acquisition of property and equipmentsewa pembiayaan - - 182.191 240.711 - through lease liabilities

Pembayaran liabilitas sewa pembiayaan Settlement of lease liabilities throughmelalui utang lain-lain - - 50.337 - - other accounts payable

Penambahan modal disetor melalui Increase in capital stock through stockdIviden saham - - 7.450.000 - - dividends

34. Rekonsiliasi Liabilitas Konsolidasian yang

Timbul dari Aktivitas Pendanaan 34. Reconciliation of Consolidated Liabilities

Arising from Financing Activities

Tabel berikut menjelaskan perubahan pada liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, yang meliputi perubahan terkait kas dan nonkas:

The table below details changes in the Group’s liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes:

Saldo dari akuisisi

Pergerakan valuta Perubahan nilai entitas anak/1 Januari 2019/ Arus kas pendanaan/ asing/Changes in wajar/Fair value Perubahan lainnya/ Balance from 30 Juni 2019/January 1, 2019 Financing cash flows foreign exchange adjustment Other changes acquired subsidiary June 30, 2019

Utang bank 196.386.673 60.902.593 *) - - - - 257.289.266 Bank loans

Liabilitas sewa pembiayaan 20.744.793 (8.404.201) - - - - 12.340.592 Lease liabilities

Jumlah liabilitas dari Total liabilities fromaktivitas pendanaan 217.131.466 52.498.392 - - - - 269.629.858 financing activities

Saldo dari akuisisiPergerakan valuta Perubahan nilai entitas anak/

1 Januari 2018/ Arus kas pendanaan/ asing/Changes in wajar/Fair value Perubahan lainnya/ Balance from 31 Desember 2018/January 1, 2018 Financing cash flows foreign exchange adjustment Other changes acquired subsidiary December 31, 2018

Utang bank - (22.460.997) *) - - 503.777 ** 218.343.893 196.386.673 Bank loans

Liabilitas sewa pembiayaan 116.340 (9.010.373) - - (1.423.764) 31.062.590 20.744.793 Lease liabilities

Jumlah liabilitas dari Total liabilities fromaktivitas pendanaan 116.340 (31.471.370) - - (919.987) 249.406.483 217.131.466 financing activities

Perubahan Nonkas /Non-cash Changes


Pergerakan valuta Perubahan nilai1 Januari 2017/ Arus kas pendanaan/ asing/Changes in wajar/Fair value Perubahan lainnya/ 31 Desember 2017/January 1, 2017 Financing cash flows foreign exchange adjustment Other changes December 30, 2017

Liabilitas sewa pembiayaan - (124.371) - - 240.711 116.340 Lease liabilities

*) Arus kas pinjaman bank merupakan jumlah bersih dari penerimaan dan pembayaran pinjaman dalam laporan arus kas konsolidasian/The cash flows

bank loans represents the net amount of proceeds and repayments of loans in the consolidated statements of cash flows

**) Merupakan amortisasi diskon/Represents the amortization of discount


286







35. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan 35. Events after the Reporting Period

Perusahaan Company

Anggaran dasar Perusahaan The Company's articles of association

Perubahan Status Perusahaan Menjadi Perusahaan Terbatas

Change in Company’s Status to Limited Company

Berdasarkan Akta No. 157 tanggal 30 Agustus 2019 dari Jose Dima Satria, S.H., M.kn., notaris di Jakarta, para pemegang saham memutuskan untuk mengubah Anggaran Dasar Perusahaan menyesuaikan dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0061683.AH.01.02.TAHUN 2019 pada tanggal 30 Agustus 2019.

Based on Notarial Deed No. 157 dated August 30, 2019 of Jose Dima Satria, S.H., M.kn., a public notary in Jakarta, concerning the change in Articles of Association to conform with Law No. 40 of 2007. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0061683.AH.01.02.TAHUN 2019 dated August 30, 2019.

Perubahan Status Perusahaan Menjadi Perusahaan Terbuka

Change in Company’s Status to Public Company

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 September 2019 dari Jose Dima Satria, S.H., M.kn., notaris di Jakarta, para pemegang saham memutuskan untuk mengubah Anggaran Dasar Perusahaan menyesuaikan dengan peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK/04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris atau Perusahaan Publik. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0063349.AH.01.02.TAHUN 2019 pada tanggal 2 September 2019.

Based on Notarial Deed No. 1 dated September 2, 2019 of Jose Dima Satria, S.H., M.kn., a public notary in Jakarta, concerning the change in Articles of Association to conform with Bapepam & LK regulation NO. IX.J.1 pertaining to Principles of the Articles of Association concerning Public Offering of Equity Securities and Public Companies and Otoritas Jasa Keuangan regulation No. 32/POJK.04/2014 pertaining to Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company and Otoritas Jasa Keuangan regulation No. 33/POJK.04/2014 pertaining to The Board of Directors and Board of Commissioners or a Public Company. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0063349.AH.01.02.TAHUN 2019 dated September 2, 2019.

Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi bidang aktivitas konsultasi manajemen termasuk penyertaan dalam proyek dan/atau perusahaan infrastruktur, perdagangan besar, konstruksi dan industri pengolahan.

In accordance with article 3 of the Company’s Articles of Association, the scope of its activities is to engage mainly in management business activities including participation in the project and/or infrastructure companies, trading, construction and processing industries.

287







Susunan pengurus Perusahaan terdiri dari: The Company's management comprise of:

Dewan Komisaris Board of Commissioners Komisaris Utama : Roesbima Trisoera : President Commissioner Komisaris Independen : Samsul Hidayat : Independent Commissioner Komisaris Emily Bonosusatya Commissioner Direksi Directors Direktur Utama : Dian Heryandi : President Director Direktur : Hendy Narindra Dewantoro : Vice President Director Direktur : Sanny Warokka : Director

Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan Change in Company’s Management

Berdasarkan Akta No. 59 tanggal 10 September 2019 dari Jose Dima Satria, S.H., M.kn., notaris di Jakarta, para pemegang saham memutuskan untuk mengubah susunan pengurus Perusahaan menjadi seperti:

Based on Notarial Deed No. 59 dated September 10, 2019 of Jose Dima Satria, S.H., M.kn., a public notary in Jakarta, concerning the change in Company’s management consist of:

Dewan Komisaris Board of Commissioners Komisaris Utama : Roesbima Trisoera : President Commissioner Komisaris Independen : Samsul Hidayat : Independent Commissioner Komisaris Emily Bonosusatya Commissioner

Direksi Directors Direktur Utama : Dian Heryandi : President Director Direktur : Hendy Narindra Dewantoro : Director

Pinjaman Wajib Konversi Mandatory Convertible Loan

Berdasarkan amandemen terakhir atas Perjanjian Pinjaman Wajib Konversi pada 26 Agustus 2019, seluruh pihak setuju dengan perubahan sebagai berikut:

Based on the latest amendement on the Mandatory Convertible Loan Agreement dated August 26, 2019, all parties agree to the following changes:

a. Mengubah persentase maksimal saham

baru untuk pemegang pinjaman wajib konversi apabila telah dicatat di Bursa Efek Indonesia, yaitu mewakili maksimal 20,00% dari keseluruhan saham baru yang dikeluarkan setelah dikurangi dengan efek dilusi penerbitan saham baru.

a. Change the maximum percentage of the new shares for mandatory conversion loan holder if it has been listed on the Indonesia Stock Exchange, which represents a maximum of 20.00% of the total new shares issued after deducting the dilution effect of the issuance of new shares.

b. Apabila sampai 30 Juni 2020 persetujuan

pencatatan Perusahaan belum efektif, maka saham baru untuk pemegang pinjaman wajib konversi ini adalah 35,01% dari keseluruhan saham setelah penerbitan saham baru.

b. If in June 30, 2020 the Company has not obtained listing approval, then the new share for this mandatory conversion loan holder is 35.01% of the total shares after the addition.

288







PT Talenta Bumi PT Talenta Bumi

Perjanjian Jasa Pelabuhan Port Service Agreement TB melakukan perjanjian terkait pendapatan usahanya adalah sebagai berikut:

TB entered into agreements relating to its net sales as follows:



PT Indomarta Multi 3 September 2019 003/LT/TB-IMM/IX/2019 Fasilitas pelabuhan batubara/ 25 Februari 2020Mining September 3, 2019 Coal port service February 25, 2020

36. Tujuan Penerbitan Laporan Keuangan 36. The Objective of Issuance of Financial

Statements

Untuk tujuan penawaran umum perdana saham Perusahaan dan sehubungan dengan perubahan pengungkapan sesuai dengan SAK di Indonesia, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 dengan disertai beberapa perubahan dan penambahan pengungkapan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian dan Catatan 1, 2, 8, 9, 17, 18, 29 dan 35 atas laporan keuangan konsolidasian, dengan rincian sebagai berikut:

For the purpose of the initial public offering of the Company’s shares and pertinent to disclosure changes in according with Indonesian SAK, the Company has reissued these consolidated financial statements for the six-month period ended June 30, 2019 and for the years ended December 31, 2018, 2017 and 2016 with several changes and additional disclosures in consolidated statements of financial position, consolidated statemets of cash flows and Notes 1, 2, 8, 9, 17, 18, 29 and 35 to the consolidated financial statements, with the details are as follows:

a. Catatan 1c, penambahan pengungkapan

mengenai jenis usaha Entitas Anak, TB, menyesuaikan dengan akta perubahan anggaran dasar terbaru.

a. Note 1c, additional disclosures regarding the the principal activity of Subsidiaries, TB, adapts to the latest Articles of Association amendment.

b. Catatan 2a, penambahan pengungkapan

mengenai dasar penyusunan dan pengukuran laporan keuangan konsolidasian sesuai PSAK No. 2 paragraf 7.

b. Note 2a, additional disclosures regarding the basis of consolidated financial statements preparation and measurement adapts to SFAS No. 2 paragraph 7.

c. Catatan 2l, penambahan pengungkapan

tentang aset takberwujud. c. Note 2l, additional disclosures concerning

intangible assets.

d. Catatan 8, penambahan pengungkapan untuk akun uang muka.

d. Note 8, additional disclosures for advances account.

e. Catatan 9, penambahan pengungkapan

untuk akun aset tidak lancar lain-lain. e. Note 9, additional disclosures for other

noncurrent assets account.

f. Catatan 17, penambahan pengungkapan mengenai pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan susunan pemegang saham.

f. Note 17, additional disclosures for regarding the approval from Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on changes in share ownership.

289







g. Catatan 18, penambahan pengungkapan

untuk akun saldo laba (cadangan umum). g. Note 18, additional disclosures for retained

earnings (general reserve) account.

h. Catatan 29, penambahan pengungkapan untuk sifat dan transaksi hubungan berelasi sesuai dengan Peraturan No. VIII.G.7 huruf b.

h. Note 29, additional disclosures for nature of relationships and transactions with the related parties in accordance with the Regulation No. VIII.G.7 point b.

i. Catatan 35, penambahan pengungkapan

tentang peristiwa setelah periode pelaporan mengenai perjanjian dengan PT Indomarta Multi Mining atas perjanjian jasa pelabuhan.

i. Note 35, additional disclosures pertain to events after the reporting period regarding the agreement with PT Indomarta Multi Mining for port service agreement.

37. Standar Akuntansi Keuangan Baru 37. New Financial Accounting Standards

a. Diterapkan pada Tahun 2019 a. Adopted During 2019

Grup telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru dan amandemen berikut, namun tidak mengakibatkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian:

The Group has adopted the following new and amended Statements of Financial Accounting Standards (PSAKs) and new Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAKs), which did not result in substantial changes to the Group’s accounting policies and had no material effect on the consolidated financial statements:

PSAK PSAK

1. Amendemen PSAK No. 24, Imbalan

Kerja, tentang Kurtailmen atau Penyelesaian Program

1. Amendment to PSAK 24, Employee Benefits, on Curtailment or Settlement Program

ISAK ISAK

1. ISAK No. 33, Transaksi Valuta Asing

dan Imbalan Di Muka 1. ISAK No. 33, Foreign Currency

Transaction and Advance Consideration

2. ISAK No. 34, Ketidakpastian Perlakuan Pajak Penghasilan

2. ISAK No. 34, Uncertainty Over Income Tax Treatments

b. Telah Diterbitkan namun Belum

Berlaku Efektif b. Issued but Not Yet Effective

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru dan amandemen PSAK baru yang berlaku efektif pada periode yang dimulai:

The Institute of Indonesia Chartered Accountants has issued the following new Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and amendments of PSAKs which will be effective for annual period beginning:

290







1 Januari 2020 January 1, 2020 PSAK PSAK

1. PSAK No. 15, Investasi pada Entitas

Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

2. PSAK No. 62, Kontrak Asuransi: Menerapkan PSAK No. 71: Instrumen Keuangan

3. PSAK No. 71, Instrumen Keuangan 4. PSAK No. 71, Instrumen Keuangan:

Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif

5. PSAK No. 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

6. PSAK No. 73, Sewa

1. PSAK No. 15, Investments in Associates and Joint Ventures: Long-Term Interests in Associates and Joint Ventures

2. PSAK No. 62, Insurance Contracts: Adopting PSAK No. 71, Financial Instruments

3. PSAK No. 71, Financial Instruments 4. PSAK No. 71, Financial Instruments:

Prepayment Features with Negative Compensation

5. PSAK No. 72, Revenues from Contracts with Customers

6. PSAK No. 73, Leases

Grup masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK di atas dan dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian dari penerapan PSAK tersebut belum dapat ditentukan.

The Group is still evaluating the effects of these PSAKs and has not determined the related effects on the consolidated financial statements.

********

291

PT DANA BRATA LUHUR Tbk (INDUK PERUSAHAAN TERSENDIRI) PT DANA BRATA LUHUR Tbk (PARENT COMPANY ONLY)

Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk Parent Entity Statements of Financial Position




30 Juni 2019/

June 30, 2019 2018 2017 2016

ASET ASSETS

ASET LANCAR CURRENT ASSETS

Kas dan setara kas 1.061.205 2.673.414 2.711.622 241.577 Cash and cash equivalentsPiutang usaha Trade accounts receivable frompihak berelasi 3.769.256 3.466.828 3.360.135 5.287.466 related parties

Piutang lain-lain Other accounts receivable Pihak berelasi - 2.896.159 - - Related partiesPihak ketiga 200.080 370.000 395.899 232.944 Third parties

Pajak dibayar dimuka 213.501 - 397.879 - Prepaid taxBiaya dibayar dimuka - - 6.316 133.119 Prepaid expenses

Jumlah Aset Lancar 5.244.042 9.406.401 6.871.851 5.895.106 Total Current Assets

ASET TIDAK LANCAR NONCURRENT ASSETS

Investasi pada entitas anak 376.998.000 376.998.000 4.998.000 - Investment in subsidiariesAset pajak tangguhan 2.213.651 1.792.797 167.077 82.171 Deferred tax assetsAset tetap - setelah dikurangi Property and equipment - net of akumulasi penyusutan accumulated depreciation of Rp 33.086, Rp 26.386, Rp 221.074 Rp 33,086, Rp 26.386, Rp 221,074dan Rp 88.750 masing-masing and Rp 88,750 as of June 30, 2019,pada tanggal 30 Juni 2019, December 31, 2018, 2017 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 24.563 31.263 5.384.361 162.630 and 2016, respectively

Aset tidak lancar lain-lain 1.143.809 - - - Other asset

Jumlah Aset Tidak Lancar 380.380.023 378.822.060 10.549.438 244.801 Total Noncurrent Assets

JUMLAH ASET 385.624.065 388.228.461 17.421.289 6.139.907 TOTAL ASSETS


292


Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk Parent Entity Statements of Financial Position




30 Juni 2019/

June 30, 2019 2018 2017 2016

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES

Utang usaha Trade accounts payable topihak ketiga - - 350.023 733.993 third parties

Utang lain-lain Other accounts payablePihak berelasi 5.683.443 264.000 7.998.000 - Related partiesPihak ketiga - 7.500.000 - - Third parties

Utang pajak 1.266.894 1.716.751 438.301 370.568 Taxes payableBeban akrual 194.063 1.302.611 - - Accrued expensesLiabilitas sewa pembiayaan jangka panjang Current portion of yang akan jatuh tempo dalam long-term leasewaktu satu tahun - - 116.340 - liabilities

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 7.144.400 10.783.362 8.902.664 1.104.561 Total Current Liabilities

LIABILITAS JANGKA PANJANG NONCURRENT LIABILITY

Liabilitas imbalan kerja jangka Long-term employee benefits panjang 8.854.602 7.171.189 668.308 328.683 liability

Jumlah Liabilitas 15.999.002 17.954.551 9.570.972 1.433.244 Total Liabilities

EKUITAS EQUITY

Modal saham Capital stockModal dasar - 4.000.000.000saham dengan nilai nominal Authorized - 4,000,000,000 sharesRp 100 (dalam Rupiah penuh) with Rp 100 (in full Rupiah) parper saham pada tanggal 30 Juni 2019, value per share as of June 30, 201931 Desember 2018 dan 5.500 December 31, 2018 and 5,500 saham dengan nilai nominal shares with Rp 100,000 Rp 100.000 (dalam Rupiah penuh) (in full Rupiah) par value per share per saham pada tanggal 31 Desember 2017 as of December 31, 2017 dan 2016 and 2016

Modal ditempatkan dan disetor - Issued and paid-up -1.000.000.000 saham pada tanggal 1,000,000,000 shares as of 30 Juni 2019, 31 Desember 2018 dan June 30, 2019, December 31, 20185.500 saham and 5,500 shares pada tanggal 31 Desember 2017 as of December 31, 2017 dan 2016 100.000.000 100.000.000 550.000 550.000 and 2016

Pinjaman wajib konversi 274.000.000 274.000.000 - - Mandatory convertible loanSaldo laba (defisit) Retained earningsDicadangkan 110.000 - - - AppropriatedBelum dicadangkan (4.484.937) (3.726.090) 7.300.317 4.156.663 Unappropriated

Jumlah Ekuitas 369.625.063 370.273.910 7.850.317 4.706.663 Total Equity

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 385.624.065 388.228.461 17.421.289 6.139.907 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY


293


Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Entitas Induk Parent Entity Statements of Profit or Loss and

Komprehensif Lain Other Comprehensive Income






2018

(enam bulan/

2019 six months) 2018 2017 2016

(enam bulan/ Tidak diaudit/ (satu tahun/ (satu tahun/ (satu tahun/

six months) Unaudited one year ) one year ) one year )

PENDAPATAN USAHA 7.066.460 13.063.442 21.407.994 25.643.383 14.593.771 NET SALES

BEBAN POKOK PENJUALAN - (8.563.136) (9.057.496) (19.599.481) (11.046.165) COST OF SALES

LABA KOTOR 7.066.460 4.500.306 12.350.498 6.043.902 3.547.606 GROSS PROFIT

BEBAN USAHA OPERATING EXPENSES

Umum dan administrasi (7.570.334) (2.275.880) (14.680.762) (1.755.387) (1.448.266) General and administrative

LABA (RUGI) USAHA (503.874) 2.224.426 (2.330.264) 4.288.515 2.099.340 OPERATING PROFIT (LOSS)

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN OTHER INCOME (EXPENSES)

Pendapatan bunga 8.036 3.804 10.842 4.654 1.474 Interest incomeBeban bunga dan keuangan Interest and other financial lainnya (161.779) (239.482) (240.290) (16.220) (1.517) charges

Lain-lain - bersih 55.132 89.466 145.959 (71.473) - Others - net

Beban Lain-lain - Bersih (98.611) (146.212) (83.489) (83.039) (43) Other Expenses - Net

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK (602.485) 2.078.214 (2.413.753) 4.205.476 2.099.297 PROFIT (LOSS) BEFORE TAX

MANFAAT (BEBAN) PAJAK - Bersih 153.930 (399.082) 423.379 (979.004) (462.505) TAX BENEFIT (EXPENSE) - Net

LABA (RUGI) TAHUN/PERIODE BERJALAN (448.555) 1.679.132 (1.990.374) 3.226.472 1.636.792 PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR/PERIOD


LAIN (LOSS)

Pos yang tidak akan direklasifikasi Items that will not be reclassifiedke laba rugi subsequently to profit or lossPengukuran kembali Remeasurement of liabilitas imbalan pasti (613.300) 66.176 (2.114.711) (110.424) (52.071) defined benefit liability

Pajak terkait 153.325 (16.544) 528.678 27.606 13.018 Related income tax

PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE

SETELAH PAJAK (459.975) 49.632 (1.586.033) (82.818) (39.053) INCOME (LOSS) - NET OF TAX

JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) TOTAL COMPREHENSIVEKOMPREHENSIF (908.530) 1.728.764 (3.576.407) 3.143.654 1.597.739 INCOME (LOSS)

294


Laporan Perubahan Ekuitas Entitas Induk Parent Entity Statements of Changes in Equity






Pinjaman wajib

Modal ditempatkan konversi/

dan disetor/ Mandatory Belum

Issued and convertible Dicadangkan/ Dicadangkan/ Jumlah ekuitas/

paid-up capital loan Appropriated Unappropriated Total equity

Saldo pada tanggal 1 Januari 2016 550.000 - - 2.558.924 3.108.924 Balance as of January 1, 2016

Penghasilan komprehensif Comprehensive income

Laba tahun berjalan - - - 1.636.792 1.636.792 Profit for the year


Pengukuran kembali liabilitas Remeasurement of long-termimbalan kerja jangka panjang - - - (39.053) (39.053) employee benefits liability

Jumlah penghasilan komprehensif - - - 1.597.739 1.597.739 Total comprehensive income

Saldo pada tanggal 31 Desember 2016 550.000 - - 4.156.663 4.706.663 Balance as of December 31, 2016

Saldo Laba/

Retained Earnings

295








Pinjaman wajib







Laba tahun berjalan - - - 3.226.472 3.226.472 Profit for the year




Saldo pada tanggal 31 Desember 2017 550.000 - - 7.300.317 7.850.317 Balance as of December 31, 2017

Saldo Laba/

Retained Earnings

296








Pinjaman wajib






Rugi komprehensif Comprehensive loss

Rugi tahun berjalan - - - (1.990.374) (1.990.374) Loss for the year


Pengukuran kembali liabilitas - Remeasurement of long-termimbalan kerja jangka panjang - - - (1.586.033) (1.586.033) employee benefits liability

Jumlah rugi komprehensif - - - (3.576.407) (3.576.407) Total comprehensive loss


Penerbitan penambahan modal saham 92.000.000 - - - 92.000.000 Issuance of additional shares of stockPenerbitan dividen saham 7.450.000 - - (7.450.000) - Issuance of stock dividendsPenerbitan pinjaman wajib konversi - 274.000.000 - - 274.000.000 Issuance of mandatory convertible loan

Jumlah Transaksi dengan Pemilik 99.450.000 274.000.000 - (7.450.000) 366.000.000 Total Transactions with Owners

Saldo pada tanggal 31 Desember 2018 100.000.000 274.000.000 - (3.726.090) 370.273.910 Balance as of December 31, 2018

Saldo Laba (Defisit)/

Retained Earning (Deficit)

297








Pinjaman wajib







Laba periode berjalan - - - 1.679.132 1.679.132 Profit for the period

Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income

Pengukuran kembali liabilitas Remeasurement of long-termimbalan kerja jangka panjang - - - 49.632 49.632 employee benefits liability



Penerbitan penambahan modal saham 92.000.000 - - - 92.000.000 Issuance of additional shares of stockPenerbitan dividen saham 7.450.000 - - (7.450.000) - Issuance of stock dividendsPenerbitan pinjaman wajib konversi - 274.000.000 - - 274.000.000 Issuance of mandatory convertible loan

Jumlah Transaksi dengan Pemilik 99.450.000 274.000.000 - (7.450.000) 366.000.000 Total Transactions with Owners

Saldo pada tanggal 30 Juni 2018 (tidak diaudit) 100.000.000 274.000.000 - 1.579.081 375.579.081 Balance as of June 30, 2018 (unaudited)

Saldo Laba/

Retained Earnings

298








Pinjaman wajib





Saldo pada tanggal 1 Januari 2019 100.000.000 274.000.000 - (3.726.090) 370.273.910 Balance as of January 1, 2019

Rugi komprehensif Comprehensive loss

Rugi periode berjalan - - - (448.555) (448.555) Loss for the period



Jumlah rugi komprehensif - - - (908.530) (908.530) Total comprehensive loss


Pembentukan cadangan saldo laba - - 110.000 (110.000) - Appropriated retained earningsPengembalian dividen - - - 259.683 259.683 Dividends return

Saldo pada tanggal 30 Juni 2019 100.000.000 274.000.000 110.000 (4.484.937) 369.625.063 Balance as of June 30, 2019

Retained Earning (Deficit)

Saldo Laba (Defisit)/

299


Laporan Arus Kas Entitas Induk Parent Entity Statements of Cash Flow






2018

(enam bulan/

2019 six months) 2018 2017 2016

(enam bulan/ Tidak diaudit/ (satu tahun/ (satu tahun/ (satu tahun/

six months) Unaudited one year ) one year ) one year )

ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM OPERATING

OPERASI ACTIVITIES

Penerimaan dari pelanggan 6.764.032 15.524.098 21.301.301 27.570.714 12.114.744 Cash receipts from customersPembayaran kepada pemasok dan Payments to suppliers andlainnya (12.218.304) (10.762.933) (13.497.104) (21.202.419) (11.384.222) others

Pembayaran kepada karyawan (4.209.469) (615.986) (4.167.937) (762.053) (482.491) Payments to employeesPembayaran pajak penghasilan (370.010) (668.994) (1.405.769) (886.916) (310.123) Income tax paid

Kas Bersih Diperoleh dari Net Cash Provided by(Digunakan Untuk) Aktivitas (Used In) OperatingOperasi (10.033.751) 3.476.185 2.230.491 4.719.326 (62.092) Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM INVESTING

INVESTASI ACTIVITIES

Penghasilan keuangan 8.036 3.804 10.842 4.654 1.474 Interest receivedPerolehan aset tetap - (4.261.102) (18.832.799) (5.113.344) (17.050) Acquisitions of property and equipmentHasil penjualan aset Proceeds from sale of propertytetap - 5.171.136 22.793.548 - - and equipment

Penambahan investasi pada entitas anak - (372.000.000) (372.000.000) (4.998.000) - Acquisitions of investment in subsidiaries

Kas Bersih Di[eroleh dari (Digunakan untuk) Net Cash Provided by (Used In)Ativitas Investasi 8.036 (371.086.162) (368.028.409) (10.106.690) (15.576) Investing Activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM FINANCING

PENDANAAN ACTIVITIES

Penurunan piutang lain-lain Decrease in other accounts pihak berelasi 2.896.159 - - - - receivable from related parties

Kenaikan piutang lain-lain Increase in other accountspihak berelasi - - (2.896.159) - - receivable from related parties

Pembayaran beban bunga dan keuangan lainnya (161.779) (239.482) (240.290) (16.220) (1.517) Interest and other financial charges paidKenaikan utang lain-lain Increase in other payables to pihak berelasipihak berelasi 5.419.443 - - 7.998.000 - related partiesPenerimaan penerbitan pinjaman wajib Proceeds from issuance of mandatory konversi - 274.000.000 274.000.000 - - convertible loans

Pembayaran liabilitas sewa Payment of long-term leasepembiayaan jangka panjang - - - (124.371) - liabilities

Pengembalian dividen 259.683 - - - - Dividends returnPenerimaan dari penerbitan modal saham - 92.000.000 92.000.000 - - Proceeds from issuance of capital stock

Kas Bersih Diperoleh dari Net Cash Provided by(Digunakan Untuk) Aktivitas (Used In) FinancingPendanaan 8.413.506 365.760.518 362.863.551 7.857.409 (1.517) Activities

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO NET INCREASE (DECREASE) IN

KAS DAN SETARA KAS (1.612.209) (1.849.459) (2.934.367) 2.470.045 (79.185) CASH AND CASH EQUIVALENTS

KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

AWAL TAHUN/PERIODE (222.745) 2.711.622 2.711.622 241.577 320.762 AT THE BEGINNING OF THE YEAR/PERIOD

KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

AKHIR TAHUN/PERIODE (1.834.954) 862.163 (222.745) 2.711.622 241.577 AT THE END OF THE YEAR/PERIOD

300

Documents

OTORITAS JASA KEUANGAN (”OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN … · 2020. 3. 3. · sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta pada tanggal