Otonomi daerah &

lingkungan hidupNama anggota :

BOBBY HALIMDEFRI JULIUS AMBARITA

FARKHAN WISNU WARDHONOI PUTU FAJAR DIPAYANA PUTRA

OTONOMI DAERAHSesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004)

Definisi otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

OTONOMI DAERAHTerdapat dua nilai dasar yang ada dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu:

Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara ("Eenheidstaat"), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan.

Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

OTONOMI DAERAHTitik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada Daerah Tingkat II (Dati II) dengan beberapa dasar pertimbangan:

Dimensi Politik, Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim; Dimensi Administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif; Dati II adalah daerah "ujung tombak" pelaksanaan pembangunan sehingga Dati II-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.

DASAR HUKUM MENGENAI OTONOMI DAERAHPasal 18 UUD 1945 yang secara umum

menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah.

Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

PRINSIP-PRINSIP YANG HARUS DIPEGANG DALAM PEMBERIAN OTONOMI DAERAH :Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan

memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab

Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara

Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih mengikatkan kemandirian daerah otonomi

Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah

KENDALA YANG TIMBUL DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH :High Cost Economic dalam bentuk KKNMunculnya hambatan bagi mobilitas sumber

dayaPotensi konflik antar daerahKarena derajat keberhasilan otonomi lebih

dilandaskan pada aspek-aspek finansial pemerintah daerah bisa melupakan misi dan visi otonomi sebenarnya.

Munculnya bentuk hubungan kolutif antara eksekutif dan legislatif di daerah.

Tujuan Utama Otonomi Daerah

Otonomi daerah yang sebenarnya bertujuan untuk memaksimalkan kewenangan daerah dalam membangun kemandiriannya, bukan hanya dalam mengelola APBD dan roda pemerintahannya, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana setiap daerah mampu memaksimalkan potensi-potensi sumber daya yang dimilikinya dan menyejahterakan rakyatnya.

Tujuan Utama Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut UU No. 22/1999 dari sudut pandang disentralisasi fiscal. Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk mendorong terselenggaranya pelayanan publik sesuai tuntutan masyarakat daerah, mendorong efisiensi alokatif penggunaan dana pemerintah melalui desentralisasi kewenangan dan pemberdayaan daerah.

MANFAAT OTONOMI DAERAHPelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan

kepentingan masyarakat di Daerah yang bersifat heterogen.

Memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat.

Dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan di Pusat dengan tidak lagi pejabat puncak di Pusat menjalankan tugas rutin karena hal itu dapat diserahkan kepada pejabat Daerah.

Memungkinkan pemimpin di Daerah menetapkan pelayanan dan fasilitas secara efektif

Meningkatkan penyediaan barang dan jasa di tingkat lokal dengan biaya yang lebih rendah

HAK DAERAH OTONOM DALAM MENYELENGGARAKAN OTONOMI DAERAHmengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahannya;memilih pimpinan daerahmengelola aparatur daerah;mengelola kekayaan daerah;memungut pajak daerah dan retribusi daerah;mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber

daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;

mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah

KEWAJIBAN DAERAH OTONOM DALAM MENYELENGGARAKAN OTONOMI DAERAHmelindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan

dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;mengembangkan kehidupan demokrasi;mewujudkan keadilan dan pemerataan;meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang

layak;melestarikan lingkungan hidup;mengelola administrasi kependudukan;melestarikan nilai sosial budaya;membentuk dan menerapkan peraturan perundang-

undangan sesuai dengan kewenangannya;

DAMPAK POSITIF OTONOMI DAERAHSegi ekonomi.Daerah bisa optimal mengelola sumber daya

alamnya Ketergantungan daerah dalam hal finansial

terhadap pusat bisa dikurangiKesejahteraan di daerah relatif terjaminDana yang diperoleh lebih banyak daripada

yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah

DAMPAK POSITIF OTONOMI DAERAHSegi sosial budaya.

Otonomi daerah akan memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu daerah. Karena dengan diterapkannya sistem desentralisasi ini pemerintahan daerah akan dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut.

DAMPAK POSITIF OTONOMI DAERAHSegi Pengambilan Keputusan

Kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cenderung lebih mengerti keadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya daripada pemerintah pusat. Selain itu, denga system otonomi daerah pemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saat itu, yanpa harus melewati prosedur di tingkat pusat.

DAMPAK NEGATIF OTONOMI DAERAH Eksploitasi Pendapatan Daerah Daerah akan melakukan upaya

maksimalisasi, bukan optimalisasi, perolehan pendapatan daerah.

Korupsi di Daerah Fenomena lain yang sejak lama menjadi

kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah.

DAMPAK NEGATIF OTONOMI DAERAHKebijakan-kebijakan daerah yang tidak

sesuai dengan konstitusi Negara Hal tersebut dapat menimbulkan

pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, atau bahkan daerah dengan Negara.

Persaingan antar daerah yang terkadang dapat memicu perpecahan.

Kesenjangan ekonomi yang terlampau jauh antar daerah.

LINGKUNGAN HIDUPMenurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berWawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.

Unsur-unsur lingkungan hidup1. Unsur Hayati (Biotik)

Unsur hayati (biotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik

2. Unsur Sosial BudayaUnsur sosial budaya, yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat.

Unsur-unsur lingkungan hidup3. Unsur Fisik (Abiotik)

Unsur fisik (abiotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. Keberadaan lingkungan fisik sangat besar peranannya bagi kelangsungan hidup segenap kehidupan di bumi.

HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN LINGKUNGAN HIDUPHubungan keduanya sangat erat karena

dengan diadakan otonomi daerah, daerah memiliki kekuasaan penuh terhadap sumber daya yang terdapat dalam daerah tersebut.

Penggunaan SDA itu erat hubungannya dengan lingkungan hidup karena pengeksploitasian SDA secara berlebih akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan hidup.

Kebijakan daerah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidupRegulasi Perda tentang Lingkungan.Penguatan Kelembagaan Lingkungan Hidup.Sosialisasi/pendidikan tentang peraturan

perundangan dan pengetahuan lingkungan hidup.

Pengawasan terpadu tentang penegakan hukum lingkungan.

Memformulasikan bentuk dan macam sanksi pelanggaran lingkungan hidup. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia.

Peningkatan pendanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dalam era otonomi daerah

Pandanaan yang masih sangat kurang untuk bidang lingkungan hidup.

Keterbatasan sumberdaya manusia.Eksploitasi sumberdaya alam masih terlalu

mengedepankan profit dari sisi ekonomiLemahnya implementasi paraturan

perundangan.Pemahaman masyarakat tentang lingkungan

hidup

Masalah yang timbul dalam Otonomi daerah kaitannya dengan lingkungan hidup1. Sejak muncul UU Nomor 22/1999 yang disebut-sebut orang tentang Otonomi Daerah, nelayan Pekalongan, Jawa Tengah tak boleh lagi menangkap ikan di perairan Kepulauan Masalembo. Ternyata wilayah itu dianggap bukan wilayah teritorial mereka. Saat kedapatan menangkap ikan di lokasi itu oleh masyarakat setempat, kapal mereka ditangkap dan digiring ke luar dari jarak empat jam pelayaran atau sekitar 32 mil laut.

Masalah yang timbul dalam Otonomi Daerah kaitannya dengan lingkungan hidup2.Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah yang

justru telah melepaskan Taman Nasional Tanjung Puting, hingga TNTP hanya tinggal kenangan menyisakan segelintir orang utan kurus menangis di sela hutan dan Sungai Sekonyer yang tak karuan rupanya.