BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar BelakangNegara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah- Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan. Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia menurut Undang Undang Dasar 1945 secara jelas mengatur adanya pembagian daerah dengan susunan pemerintahannya yang bersifat otonom yang ditetapkan dengan Undang-undang. Istilah yang bersifat otonom ini, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk mengatur, mengurus serta menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (medebewind). Hal ini ditekankan pada percepatan terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pemberian Otonomi kepada Daerah merupakan penjabaran dari Pasal 18 UUD 1945 yang kemudian diimplementasikan ke dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang pada perkembangannya digantikan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-undang. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pelaksanaan asas Dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Provinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Konstruksi perwilayahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan Provinsi sebagai Daerah otonom sekaligus sebagai Wilayah Administrasi. Pengaturan sedemikian ini berarti bahwa antara Provinsi dengan Kabupaten dan Kota mempunyai keterkaitan dan hubungan hirarkis satu sama lain, baik dalam arti status kewilayahan maupun dalam sistem dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan. Adanya pemikiran bahwa Provinsi dengan Kabupaten Kota terlepas satu sama lain, mengingkari prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-undang Dasar 1945 yang secara jelas telah mengatur secara sistematis antara masing-masing tingkat pemerintahan. Menyadari hal itu, maka dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, Gubernur sebagai wakil Pemerintah menerima pelimpahan wewenang di bidang pemerintahan umum dan pelimpahan wewenang urusan teknis sesuai dengan kewenangannya di samping kewajibannya untuk menghormati hak-hak dan asal-usul Daerah serta nilai-nilai budaya.Dalam perkembangannya, konsepsi mengenai otonomi daerah yang pada dasarnya merupakan sistem pemerintahan desentralisasi atau tidak dari pusat sering terjadi kesalah pahaman dalam menjalankannya.. Persoalan otonomi daerah dan desentralisasi merupakan masalah yang ramai dibicarakan di negeri ini, disamping integrasi nasional, korupsi, partai politik, dan kohesi nasional. Pertumbuhan otonomi daerah di Indonesia sejak masa kemerdekaan sampai sekarang (masa reformasi) telah mengalami perubahan-perubahan secara fluktuatif (naik-turun) yang begitu kompleksitas. Pada kenyataannya desentralisasi yang menjadi lokomotif demokrasi lokal ternyata menciptakan raja-raja kecil di daerah karena pemerintahan daerah panen kekuasaan. Rakyat daerah tetap saja tidak mempunyai keleluasaan, sehingga menimbulkan ketidakadilan, kecemburuan sosial, dan pelayanan umum yang tidak maksimal. Pada saat Otonomi dan desentralisasi sudah diterapkan, pikiran kita tertuju pada permasalahan Otonomi Khusus Aceh, Otonomi Khusus Papua, dan Keistemewaan Yogyakarta, yang sebenarnya merupakan bentuk federalistis nyata. Pemberlakuan Otonomi Khusus tersebut memicu kecemburuan dan rasa ketidakadilan dari daerah lain yang kaya dengan sumber daya alam. Sorotan penuh perlu diberikan kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan yang dibuat masing-masing daerah untuk memajukan daerahnya. Hal ini dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan adanya penyalahgunaan kebijakan mengenai otonomi daerah akan terjadi dampak yang signifikan menimpa masyarakat. Otonomi daerah dikatakan cacat dalam pelaksanaannya apabila kebijakan yang dibuat kurang mengutungkan bagi masyarakatnya. Kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah harus berpihak kepada seluruh elemen di suatau daerah, sehingga tercipta keharmonisan dalam pelaksanaannya.

1.2 Tujuan PenulisanDengan adanya pemusatan wewenang kepada pemerintah daerah, yang mana pemerintah daerah tidak mau berurusan dengan pemerintah provinsi langsung ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sehingga Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat tidak berfungsi. Dilatarbelakangi hal tersebut, penulis menyusun makalah ini dengan tujuan :1. Untuk mengetahui pengertian otonomi daerah 2. Untuk mengetahui tujuan, ciri-ciri, dasar hukum otonomi daerah3. Untuk mengetahui syarat yang harus di penuhi dalam otonomi daerah4. Untuk mengetahui implementasi otonomi daerah5. Untuk mengetahui hubungan otonomi daerah dengan desentralisasi

1.3 Kegunaan1.3.1 Secara TeoritisManfaat penulisan makalah ini adalah sebagi tambhan pengetahuan tentang otonomi daerah yang berlaku di NKRI 1.3.2 Secara praktis Sebagai literatur untuk lebih memahami otonomi daerah di indonesia.

1.4 Metodelogi PenulisanDari beberapa metode penulisan yang ada,penyusunan makalah ini penulis menggunakan metode kepustakaan dimana selain mendapatkan materi makalahnya dari buku-buku mengenai otonomi daerah dan UU otonomi daerah serta penulis juga menggunakan media internet untyk mendukung data-data yang sudah ada, mengungat keterbatasan wktu maka melalui internet data mudah didapatkan dan cepat serta efisien.

BAB IIRUMUSAN MASALAHAtas diselenggarakannya otonomi daerah di NKRI, maka perlu diketahui bagaimana otonomi daerah yang berjalan di indonesia. Adapun rumusan masalah dari penulisan makalah otonomi daerah di indonesia adalah sebagai berikut:1. Apa pengertian otonomi daerah?2. Apa tujuan, ciri-ciri, dan dasar dari otonomi daerah?3. Apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam otonomi daerah?4. Bagaimana implementasi otonomi daerah?5. Bagaimana hubungan otonomi daerah dengan desentralisasi?

BAB III PEMBAHASAN3.1 Pengertian Otonomi DaerahOtonomi berasal dari 2 kata yaitu ,autoberarti sendiri,nomos berarti rumah tangga. Otonomi dengan demikian berarti mengurus rumah tangga sendiri.Dengan mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerah,maka istilah mengurus rumah tangga sendiri mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan daerah sendiri.Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Otonomi berarti mengurus pemerintahan sendiri, sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

3.2 Tujuan Otonomi DaerahAdapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut: Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Pengembangan kehidupan demokrasi. Keadilan nasional. Pemerataan wilayah daerah. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Mendorong pemberdayaaan masyarakat. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Secara konseptual, Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi: tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

3.3 Ciri-Ciri Otonomi Daerah Setiap daerah memiliki perda (dibawah UU) Perda terikat dengan UU Hanya Presiden berwengan mengatur hukum DPRD (provinsi) tidak punya hak veto terhadap UU negara yang disahkan DPR Perda dicabut pemerintah pusat Bisa interversi dari kebijakan pusat Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat APBN dan APBD tergabung Pengeluaran APBN dan APBD dihitung perbandingan Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat Keputusan pemda diatur pemerintah pusat Tidak ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan Masalah daerah merupakan tanggung jawab bersama Hanya hari libur nasional diakui

3.4 Dasar Hukum Otonomi Daerah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yg Berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI. UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah UU No. 32 Tahun 2004 revisi dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan otonomi daerah PP.No. 38 Tahun 2007 tentang pengaturan secara tegas pembagian Pemerintahan Pusat, Provinsi dan Daerah/Kota

3.5 Syarat Syarat yang harus dipenuhiSyarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan dari kebijakan otonomi daerah diatas yaitu;a. Memiliki teritorial kebijakan yang jelas (legal territorial of power), yaitu kebijakan dan keputusan yang dibuat serta dilakukan pemerintah dan rakyat daerah yang hanya meliputi batas wilayah daerah kekuasaan daerah tersebut.b. Memiliki pendapatan daerah sendiri (local own income), yaitu agar daerah memiliki pendapatan (income) sendiri yang dihasilkan dari potensi SDA daerah, dan diperoleh dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari APBN.c. Memiliki badan perwakilan (local representative body), yaitu dapat memiliki badan legislatif dan eksekutif yang dibentuk menurut kebutuhan daerah oleh anggota legislatif hasil pemilihan secara langsung dan kepala pemerintahan daerah.d. Memiliki kepala daerah yang dipilih sendiri melalui pemilu (local leader executive by election), yaitu dapat memiliki kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) yang merupakan hasil pemilu langsung kepala daerah (PILKADA) oleh rakyat daerah provinsi atau kabupaten/kota.

3.5 Implementasi Otonomi DaerahImplementasi otonomi daerah bagi daerah tingkat I dan II , seiring dengan pelimpahan wewenang pemeintah pusat dapat dekelompokkan dalam lima bidang yaitu :1. Implementasi Dalam Pembinaan Wilayah.a. Pelaksanaan otonomi daerah tidak menghilangkan tugas, peran dan tanggungjawab pemerintah pusat. Otonomi tidak dirancang agar suatu daerah tidak memiliki sifat-sfat seperti negara . Pemerintah pusat dalam rangka otonomi masih melakukan pembinaan wilayah dengan mengelola dan mengerahkan segala potensi wilayah suatu daerah untuk didayagunakan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. b. Pola pembinaan wilayah dilaksanakan dengan mendelegasikan tugas-tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pada prinsipnya , pembinaan wilayah diserahkan kepada daerah untuk mengelola sumber daya yang potensial untuk kesejahteraan daerah dan dalam Negara kesatuan dan tugas pemerintah pusat adalah melakukan pengawasan .c. Tugas dan fungsi pembinaan wilayah meliputi prinsip pemerintahan umum yaitu penyelenggaraan pemerintah pusat ke daerah , memfasilitasi dan mengakomodasi kebijakan daerah , menjaga keselarasan pusat dan daerah , menciptakan ketentraman dan ketertiban umum , menjaga tertibnya hubungan lintas batas dan kepastian batas wilayah, menyelenggarakan kewenangan daerah dan menjalankan kewenangan lain.d. Pejabat Pembina wilayah dilaksanakan oleh kepala daerah yang menjalankan dua macam urusan pemerintahan yaitu urusan daerah dan urusan umum.2. Pembinaan Sumber Daya Manusia.a. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan wewenang pembinaan sumber daya manusia kepada daerah .b. Dalam era otonomi , daerah harus mempersiapkan SDM untuk memenuhi kebutuhan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.c. Untuk menunjang kinerja daerah dalam rangka kerjasama antar daerah dan pusat, pemerintah pusat membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan mengembangakan jaringan dan kerjasama tim serta mempunyai etos kualitas kerja yang tinggi .d. Untuk pembinaan sumer daya manusia , pemerintah daerah diharapkan: Membuat struktur organisasi yang terbuka Menyediakan media untuk pns berkreatif dan membuat terobosan baru. Mendorong PNS berani mengembil resiko. Memberikan penghargaan bagi yang berhasil. Mengembangan pola komunikasi yang efektif antar PNS. Membangun suasana kerja yang inovatif. Mengurangi hambatan birokrasi. Mencegah tindakan intervensi ang menggangu proses kerja konvensional Mendelegasikan tanggung jawab dengan baik.e. Memperbaiki cara kerja birokrasi dengan cara memberikan teladan , membuat perncanaan , melaksanakan kerja dengan pengawasn kerja yang memadai , menentukan prioritas , memecahkan maslah , melakukan komunikasi , melakukan hubungan antar pribadi dan memperhatikan waktu kehadiran .f. Mengurangi penyimpangan birokrasi dengan menegakkan disiplin pegawai . membangun pelayanan yang berorientasi pelanggan , menetapkan tanggung jawab , mengembangkan budaya demokrasi yang bersih, memberikan pelayanan yang tepat dengan biaya murah.3. Penanggulangan Dan Percepatan Penurunan Kemiskinan.a. Masalah kemiskinan merupakan masalah penting bagi pemerintah daerah. Otonomi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayahnya .b. Pengentasan kemiskinan menjadi masalah penting dari UU no 25 tahun 1999 dimana pemerintah daerah mempunyai wewenang luas dan didukung dari dana APBD . pengentasan kemiskinan menggunakan prinsip : Memberdayakan peranan wanita Mempermudah akses keluarga miskin untuk berusaha dengan mendekatkan kepada modal dan pemasaran produknya Menanggulangi bencana . Membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat miskin.c. Program penanggulangan kemiskinan dilakukan berdasar karakter penduduk dan wilayah.d. Penangggulangan kemiskinan harus mengedepankan peran masyarakat dan swasta dengan melakukan investasi yang dapat menyerap tenaga kerja bagi penduduk miskin e. Membangun paradigma baru tentang peranan pemerintah daerah yaitu dari pelaksana menjadi fasilitator, memberikan intruksi menjadi melayani, mengatur menjadi memberdayakan masyarakat, bekerja memenuhi aturan menjadi bekerja untuk mencapai misi pembangunan.f. Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat adalah memberikan legitimasi kepada LSM dan masyarakat penerima bantuan, menjadi penengah, mendorong peningkatan kemampuan keluarga miskin, turut mengendalikan pembanguna fisik dan memberikan sosialisasi gerakan terpadu pengentasan kemiskinan.g. Pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan dapat mengambil kebijakan keluarga yaitu mendata dengan benar karakter keluarga miskin, mengidentifikasi tipe dan pola keluarga miskin, melakukan intervensi kebijakan.4. Penataan hubungan fungsional antara DPRD dan pemerintahan daerah ( Hubungan Fungsional Eksekutif dan Legislatif ) a. Hubungan eksekutif ( pemerintah daerah ) dan legislatif ( DPRD ) dalam era otonomi mencuat dengan munculnya ketidakharmonisan antara pemerintah daerah dan DPRD . ketidakharmonisan dipicu oleh interpretasi dari UU no.22 tahun 1999 yang menyatakan bahwa peran legislatif lebih dominan dibandingkan peran pemerintah daerah, hal ini bertentangan dengan kondisi sebelumnya dimana pemerintah daerah lebih dominan daripada DPRD.b. Ketidakharmonisan harus di pecahkan dengan sangat otonomi, yaitu pemberian wewenang kepada daerah untuk mengatur daerahnya yang meliputi administrasi pemeritahan, pembangunan, dan pelayanan publik.c. Asas dalam otonomi menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah: (1) penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, kecuali dalam bidang hankam, luar negeri, peradilan, agama, moneter, dan fiskal, (2) pelimpahan wewenang pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dan (3) pembantuan yaitu penugasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat.d. Kepada daerah mempunyai wewewang: memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan DPRD, bertanggungjawab kepada DPRD, dan menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah kepada presiden.e. DPRD dalam era otonomi mempunyai wewenang dan tugas: memilih gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, atau walikota/wakil walikota, membentuk peraturan daerah, menetapkan APBD, melaksanakan pengawasan, serta menampung dan menikdaklanjuti aspirasi masyarakat.f. Kepala daerah dan DPRD dalam melakukan tugasnya dapat melakukan komunikasi yang intensif, baik untuk tukar menukar informasi, dan pengembangan regulasi maupun klarifikasi suatu masalah.g. Prinsip kerja dalam hubungan antara DPRD dan kepala daerah adalah proses membuatan kebijakan, pelaksanaan kerja berdasar susduk, yang mencakup kebijakan, prosedur, dan tata kerja, menjalankan prinsip kompromi dan menjujung tinggi etika 5. Peningkatan Koordinasi Tim.a. Koordinasi merupakan masalah yang serius dalam pemerintah daerah, seperti sering bongkar pasang sarana prasarana pada PDAM, PLN dan Telkom yang menunjukkan lemahnya koordinasi selama ini dan telah menimbulkan dampak negatif seperti inefisiensi organisasi dan pemborosan uang, tenaga dan alat, keputusan banyak yang tertunda, tidak tepat dan terjadi kesalahan, serta tidak terjadi integrasi dan sinkronisasi pembangunan.b. Pemerintah daerah dapat mengatur sektor riil seperti transportasi, sarana prasarana, pertanian dan usaha kecil, serta wewenang lain yang ditentukan UU.c. Penyebab kurangnya koordinasi dalam era otonomi daerah antara lain karena sesama instansi belum mempunyai visi yang sama, tidak adanya rencana pembangunan jangka panjang, rendahnya kemauan bekerja sama, gaya kepemimpinan yang masih komando, rendahnya ketrampilan, integritas, dan kepercayaan diri.d. Pemerintah daerah harus menciptakan kerjasama tim dengan cara (1) pelatihan kepada PNS pemda untuk menumbuhkan komitmen, tanggungjawab, peduli terhadap pemerintah daerah, dan mempunyai kompetensi, (2) mengembangkan visi dan misi pemerintahan daerah, (3) membuat sistem kerja yang baik yaitu adanya kejelasan tugas pokok, fungsi dan akuntabilitas pekerjaan, dan (4) membangun suasana dialogis antar pimpinan dan staf pemda.

3.6 Hubungan Otonomi Daerah dengan DesentralisasiDesentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang berarti penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka NKRI. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia.Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber daya (dana, manusia dll) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sesuai UU Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pemerintah yang memilih desentralisasi memandang bahwa dengan penerapan desentralisasi dapat meningkatkan stabilitas politik dan kesatuan bangsa karena masing-masing daerah memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan keterlibatan dalam sistem politik. Dengan adanya desentralisasi ini, maka Pemerintah Daerah diberikan wewenang lebih besar dalam pengambilan keputusan bagi daerahnya dengan pendekatan yang lebih sesuai. Pemberlakuan desentralisasi juga dapat mengurangi biaya atas penyediaan layanan publik dengan menekan diseconomy of scale.Desentralisasi juga memiliki kelemahan yang harus dievaluasi. Beberapa studi yang dilakukan di Negara-negara berkembang ditemukan bahwa dengan sistem desentralisasi dapat mengurangi kualitas dari pelayanan publik, dapat memperlebar disparitas antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dan juga cendrung dapat meningkatkan korupsi.Otonomi daerah, dilaksanakan dengan tujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat di daerah Provinsi, Kab/Kota di seluruh Indonesia.Adapun Kekurangan dan kelebihan adanya sistem otonomi daerah diantaranya:a. Kelebihan/keuntungan : Pemerintah Prov/Kab/Kota mampu melihat kebutuhan yang mendasar pada daerahnya untuk menjadi prioritas pembangunan. Dengan dilaksanakannya Otoda maka pembangunan didaerah tersebut akan maju, berkembang dalam pembangunan daerah, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan rakyat. Daerah dapat mengatur sendiri tata kelola pemerintahannya dengan membentuk Perda sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah yang lebih tinggi. Pemerintah daerah bersama rakyat di daerah itu akan bersama-sama membangun daerah untuk kemajuan dan kepentingan bersama. Pada dasarnya kelebihan otonomi daerahbiasanya daerah lebih mampu melihat persoalan yang mendasar pada daerah masing-masing, jadi otonomi daerah akan membuat daerah itu lebih maju, berkembang dan bersaing dengan daerah-daerah lain tanpa takut dianaktirikan oleh pemerintah pusat.b. Kekurangan/kerugian : Pemda ada yang mengatur daerahnya dengan menetapkan Perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan di daerah. Kalau kontrol/pengawasan pemerintah pusat lemah, maka besar peluangnya untuk munculnya raja-raja kecil yang berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa. Bila terjadi permasalahan di daerah, misalnya KKN, maka bukan hanya pemda yang disalahkan, akan tetapi pemerintah pusat akan kena getahnya (kurang pengawasan). Peraturan yang ditetapkan pemerintah pusat, kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi daerah tertentu, sehingga menimbulkan multi tafsir yang dapat merugikan pemda dan rakyat didaerah itu Kekurangan yang mendasar pada sistem otonomi daerah adalahdaerah suka 'kebablasan" dalam mengatur daerahnya. Hal mana yang berdampak pada kesejahteraan warga daerah itu sendiri.Jadi sebaiknya otonomi daerah diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat.

BAB IVPENUTUPA. Kesimpulan1. Otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan di daerahnya.2. Dasar hukum atas otonomi daerah diantaranya adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yg Berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI. UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah UU No. 32 Tahun 2004 revisi dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan otonomi daerah PP.No. 38 Tahun 2007 tentang pengaturan secara tegas pembagian Pemerintahan Pusat, Provinsi dan Daerah/Kota3. Tujuan dari otonomi daerah adalah sebagai berikut: Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik Pengembangan kehidupan demokrasi. Keadilan nasional. Pemerataan wilayah daerah. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Mendorong pemberdayaaan masyarakat. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.4. Ciri-ciri otonomi Setiap daerah memiliki perda (dibawah UU) Perda terikat dengan UU Hanya Presiden berwengan mengatur hokum DPRD (provinsi) tidak punya hak veto terhadap UU negara yang disahkan DPR Perda dicabut pemerintah pusat Bisa interversi dari kebijakan pusat Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat APBN dan APBD tergabung Pengeluaran APBN dan APBD dihitung perbandingan Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat Keputusan pemda diatur pemerintah pusat Tidak ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan Masalah daerah merupakan tanggung jawab bersama Hanya hari libur nasional diakui5. Otonomi daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi. Otonomi daerah berintikan kebebasan suatu daerah untuk mengelola daerahnya sendiri, dengan kata lain otonomi daerah bukan merupakan suatu tujuan akhir, melainkan sebagai mekanisme dalam menciptakan demokratisasi penyelenggaraan pemerintah.6. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan dari kebijakan otonomi daerah yaitu;a. Memiliki teritorial kebijakan yang jelas (legal territorial of power).b. Memiliki pendapatan daerah sendiri (local own income).c. Memiliki badan perwakilan (local representative body).d. Memiliki kepala daerah yang dipilih sendiri melalui pemilu (local leader executive by election).7. Implementasi otonomi daerah bagi daerah tingkat I dan II , seiring dengan pelimpahan wewenang pemeintah pusat dapat dekelompokkan dalam lima bidang yaitu : Implementasi Dalam Pembinaan Wilayah. Pembinaan Sumber Daya Manusia. Penanggulangan Dan Percepatan Penurunan Kemiskinan. Penataan hubungan fungsional antara DPRD dan pemerintahan daerah ( Hubungan Fungsional Eksekutif dan Legislatif ) Peningkatan Koordinasi Tim.8. Pemerintah yang memilih desentralisasi memandang bahwa dengan penerapan desentralisasi dapat meningkatkan stabilitas politik dan kesatuan bangsa karena masing-masing daerah memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan keterlibatan dalam sistem politik. Pemberlakuan desentralisasi juga dapat mengurangi biaya atas penyediaan layanan publik dengan menekan diseconomy of scale. Desentralisasi juga memiliki kelemahan yang harus dievaluasi. Beberapa studi yang dilakukan di Negara-negara berkembang ditemukan bahwa dengan sistem desentralisasi dapat mengurangi kualitas dari pelayanan publik, dapat memperlebar disparitas antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dan juga cenderung dapat meningkatkan korupsi.

B. Kritik dan SaranDalam otonomi daerah telah memberlakukan desentralisasi demi meningkatkan stabilitas politik dan kesatuan bangsa, dimana Pemerintah Daerah diberikan wewenang lebih besar dalam pengambilan keputusan bagi daerahnya dengan pendekatan yang lebih sesuai. Yang juga dapat mengurangi biaya atas penyediaan layanan publik dengan menekan diseconomy of scale. Namun desentralisasi ini memiliki kelemahan yang harus dievaluasi. Di negara berkembang ditemukan bahwa dengan sistem desentralisasi dapat mengurangi kualitas dari pelayanan publik, dapat memperlebar disparitas antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dan meningkatkan korupsi. Oleh sebab itu, belum tentu stabilitas politik dan kesatuan bangsa dapat meningkat ataupun lebih berkualitas dengan menerapkannya sistem desentralisasi dalam otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Rosyada, Dede, dkk. 2003. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCESrijanti dkk. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta: Salemba Empat.Sutoyo. 2011. Pendidikan kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Graha IlmuSyaukani dkk. 2009. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

19