16
OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NKRI Oleh kelompok 5: Maulida Putri Ahdaini Qaffah Silma Azas Robin Siagian

Otonomi Daerah

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Otonomi Daerah

OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA

NKRIOleh kelompok 5:

Maulida Putri AhdainiQaffah Silma Azas

Robin Siagian

Page 2: Otonomi Daerah

Daftar Isi Hakikat Otonomi Daerah Visi Otonomi Daerah Bentuk dan Tujuan Desentralisasi dalam Konteks

Otonomi Daerah Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia Prinsip-prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah Pembagian Kekuasaan dalam Kerangka Otonomi

Daerah Pemilihan, Penetapan, dan Kewenangan Kepala

Daerah Kesalahpahaman Terhadap Otonomi Daerah Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah Otonomi Daerah dan PILKADA LAngsung

Page 3: Otonomi Daerah

Hakikat Otonomi Daerah

Kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.

Tujuan Otonomi Daerah:Stabilitas PolotikKesenjanganKesejahteraanPemerataan pembangunan

Page 4: Otonomi Daerah

VISI OTONOMI DAERAH Bidang politik Bidang ekonomi Bidang sosial dan budaya

Page 5: Otonomi Daerah

Sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yg dipilih secara demokratis

Page 6: Otonomi Daerah

Harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi di daerah, di sisi lain harus mendorong terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan lokal kedaerahan

Page 7: Otonomi Daerah

otonomi daerah harus diarahkan pada pengelolaan, penciptaan, dan pemeliharaan integrasi dan harmoni sosial

Page 8: Otonomi Daerah

Bentuk dan Tujuan Desentralisasi dalam Konteks Otonomi Daerah

Terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahSebagai saran apendidikan politik bagi pemerintah daerahPersiapan untuk karier politik lanjutanStabilitas politik Kesetaraan politikAkuntabilitas publik

Page 9: Otonomi Daerah

Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia

UU No.1 Tahun 1945 ditetapkan 3 jenis daerah otonom: keresidenan, kabupaten,dan kota UU No.22 Tahun 1948 berfokus pd pengaturan tentang susunan pemerintahan

daerah yg demokratis UU yg disebut terakhir mengatur pokok- pokok

penyelenggaraan pemerintahan yg menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah

UU No.22 Tahun 1999 munculnya kehendak masyarakat u/ melakukan reformasi

disemua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara UU No.32 Tahun 2004 dominasinya pengaturan tentang pemilihan kepala daerah

yg bobotnya hampir 25% dr keseluruhan isi UU tersebut

Page 10: Otonomi Daerah

Prinsip-prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah Penyelenggaraan otonomi daerah dgn memperhatikan

aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi, dan keanekaragaman daerah

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab

Pelaksanaan otonomi daerah yg luas dan utuh Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dgn konstitusi Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan

peranan dan fungsi badab legislatif daerah Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan

kemandirian daerah otonom Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah

provinsi dalam keduduklan sbg wilayah administrasi Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan

Page 11: Otonomi Daerah

Pembagian Kekuasaan dalam Kerangka Otonomi Daerah Otonomi daerah yg diterpkan di Indonesia

bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawabLuas : karena kewenangan sisa justru berada

pd pemerintah pusatNyata : karena kewenangan yg

diselenggarakan menyangkut yg diperlukan, tumbuh, hidup, dan berkembang

Bertanggung jawab : karena kewenangan yg diserahkan itu harus diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi daerah

Page 12: Otonomi Daerah

Pemilihan, Penetapan, dan Kewenangan Kepala Daerah UU No.22 Tahun 1999 bupati dan walikota sepenuhnya menjadi

kepala daerah otonom yg dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada DPRD dan dapat dihentikan oleh DPRD

UU No.32 Tahun 2004 kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat

melalui pilkada langsung

Page 13: Otonomi Daerah

Kesalahpahaman Terhadap Otonomi Daerah Otonomi dikaitkan semata- mata dengan uang Daerah belum siap dan belum mampu Dengan otonomi daerah, maka pusat akan

melepaskan tanggung jawab u/ membantu dan membina daerah

Dengan otonomi daerah, maka daerah dapat melakukan apa saja

Otonomi daerah akan menciptakan raja- raja kecil di daerah dari memindahkan korupsi ke daerah

Page 14: Otonomi Daerah

Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah Faktor- faktor prakondisi yg di harapkan

dari pemerintah daerah, yaitu: Fasilitas Pemerintah daerah harus kreatif Politik lokal yg stabil Pemerintah daerah harus menjamin

kesinambungan berusaha Pemerintah daerah harus komunikatif

dengan LSM/NGO

Page 15: Otonomi Daerah

Otonomi Daerah dan PILKADA LAngsungPenyelenggaraan PILKADA harus memenuhi beberapa kriteria:o Langsungo Umumo Bebaso Rahasiao Jujuro Adil

Kelemahan PILKADA langsung: Dana yg dibutuhkan Membuka kemungkinan konflik elite dan massa Aktivitas rakyat terganggu

Page 16: Otonomi Daerah

Kelebihan PILKADA langsung:• Kepala daerah terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi

yg sangat kuat• Kepala daerah terpilih tidak perlu terikat pd konsesi partai-

partai• Sistem ini lebih akuntabel• Check and balance antara lembaga legislatif dan eksekutif

lebih berjalan seimbang• Kriteria calon kepala daerah dapat dinilai secara langsung

oleh rakyat• Wadah pendidikan politik rakyat• Kancah pelatihan dan pengembangan demokrasi• Sebagai persiapan untuk karier politik lanjutan• Membangun stabilitas politik dan mencegah separatisme• Kesetaraan politik• Mencegah konsentrasi kekuasaan dipusat