96
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (PJMBLB) GOLONGAN C DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TUGAS AKHIR KARYA TULIS ILMIAH Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Ahli Madya Perpajakan Program Studi Perpajakan D3 Oleh : CITRA NUR HIDAYANTI 105751100117 PROGRAM STUDI PERPAJAKAN (D-III) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2021

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN

LOGAM DAN BATUAN (PJMBLB) GOLONGAN C DALAM

RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI

DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

TUGAS AKHIR KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk

Mencapai Gelar Ahli Madya Perpajakan Program Studi

Perpajakan D3

Oleh :

CITRA NUR HIDAYANTI 105751100117

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN (D-III)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

Page 2: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

ii

MOTTO

“Jangan Hanya Berdiri Disitu, Cabut Rumput Disebelahmu.”

Page 3: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

ii

Page 4: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

iii

Page 5: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

iv

Page 6: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

ii

ABSTRAK

CITRA NUR HIDAYANTI, TAHUN 2021. Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PJMBLB) Golongan C Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Utara, Karya Tulis Ilmiah, Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Samsul Rizal dan Pembimbing II Muhammad Adil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengoptimalisasian pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PJMBLB) Golongan C di Kabupaten Buton Utara.

Penelitian ini merupaka penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian keperpustakaan, penelitian observasi dan penelitian studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukka bahwa pengoptimalan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Buton Utara masih belum optimal, dikarenakan mengacu pada Peraturan Daerah dan Surat Edaran Bupati setempat yang hanya melakukan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada satu Subjek Pajak saja yakni para kontraktor yang melakukan kegiataan pembangunan proyek, padahal jika ditinjau lebih dekat masih banyak pihak yang memanfaatkan sumber kekayaan alam daerah khususnya bahan mineral bukan logam dan batuan secara komersial hal ini dapat mengakibatkan penurunan pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang juga bisa mempengaruhi penurunan Pendapatan Asli Daerah dan kurang efektifnya peraturan daerah setempat juga berdampak pada pembatasan ruang gerak dari aparat pemungut pajak setempat.

Kata Kunci : Optimalisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pendapatan Asli Daerah

Page 7: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

iii

ABSTRACT

CITRA NUR HIDAYANTI, 2021. Optimization of Tax Collection for Non-Metal Minerals and Rocks (PJMBLB) Class C in order to increase local revenue in North Buton Regency, Scientific Writing, Taxation Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Supervisor I Samsul Rizal and Supervisor II Muhammad Adil.

This study aims to determine the optimization of tax collection for Non-Metal Minerals and Rocks (PJMBLB) Category C in North Buton Regency.

This research is a qualitative descriptive research. This research data includes primary data and secondary data. Data collection techniques using library research techniques, observational research and documentary study research.

The results of this study indicate that the optimization of Non-Metal Mineral and Rock tax collection in North Buton Regency is still not optimal, because it refers to the Regional Regulation and Circular of the local Regent which only collects Non-Metal Mineral and Rock Tax on one tax subject, namely contractors who carry out project development activities, even though if it is examined more closely there are still many parties who use the natural resources of the region, especially non-metal minerals and rocks commercially, this can result in a decrease in Non-Metal Mineral and Rock Tax revenue which can also affect the decrease in Regional Original Revenue and less The effectiveness of local regulations also has an impact on limiting the space for the movement of local tax collectors.

Keywords : Optimization of Non-Metal Mineral and Rock Tax, Original Income Area

Page 8: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

iv

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala

rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-NYA. Shalawat dan

salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para

keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada

ternilai manakala penulisan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul

“Efektivitas Pajak Restoran Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah Kota Makassar"

Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah Yang Penulis buat ini bertujuan untuk

memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (D3) pada Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada

kedua orang tua, Ayahanda tercinta, Alm. Muliy. A.Ma. Pd dan Ibunda

tersayang, Natija yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberikan motivasi,

dukungan, kasih sayang dan cinta. Dan juga kepada saudara-saudaraku tercinta

yang senantiasa mendoakan, mendukung dan memberikan semangat hingga

akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan

dan do’a restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut

ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan

cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Page 9: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

v

Penulis menyadari bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tidak

akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu

pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan

dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Dr. H. Andi Jam’an, SE.,M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA sebagai Ketua

Prodi Perpajakan D3, yang senantiasa memberikan dukungan.

4. Bapak Samsul Rizal, SE.,MM, sebagai Pembimbing I yang senantiasa

meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis,

sehingga Karya Tulis Ilmiah (KTI) dapat diselesaikan.

5. Bapak Muhammad Adil, SE., M.Ak.,Ak, Sebagai Pembimbing II yang

telah berkenan membantu selama dalam penyusunan Karya Tulis

Ilmiah (KTI) hingga dapat diselesaikan.

6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan

ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.

7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar.

8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi

Perpajakan (D-III) angkatan 2017, Terkhusus Untuk Nurul Miftahul

Djanna, Nuratun, Nurul Fitrianingsih dan Magfira, terima kasih atas

canda, tawa, suka dan duka yang telah dilalui bersama-sama selama

Page 10: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

vi

menempuh pendidikan dan terima kasih juga atas dukungan yang

selalu diberikan kepada penulis.

9. Terima kasih teruntuk teman yang menemani penulis berjuang, Waode

Lutfian, Waode Marsita Ayub, Fasaruddin, Hiati, Mirna, Andi Abdullah

serta semua kerabat dan pihak yang telah memberikan doa,

semangat, motivasi dan membantu penulis sehingga penulis dapat

merampungkan penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini yang tidak

sempat disebutkan namanya.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah

(KTI) ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua

pihak, utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan

saran dan kritikannya demi kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini. Mudah-

mudahan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak, utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas

Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil Haq fastabiqul Khairat, Wassalamualikum Wr.Wb

Makassar, 23 Juni 2021

CITRA NUR HIDAYANTI

Page 11: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

vii

DAFTAR ISI

SAMPUL

MOTTO ................................................................................................................... ii

HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................... iii

ABSTRAK ................................................................................................................ vi

ABSTRACT ............................................................................................................. vii

KATA PENGANTAR ............................................................................................... viii

DAFTAR ISI............................................................................................................. xi

DAFTAR TABEL ..................................................................................................... xiii

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xiv

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................. xv

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1

A. Latar Belakang ................................................................................ 1

B. Rumusan Masalah .......................................................................... 4

C. Tujuan Penelitian ............................................................................ 4

D. Manfaat Penelitian ......................................................................... 4

BAB II TINJAUAN TEORI ...................................................................................... 6

A. Landasan Teori ................................................................................ 7

1. Optimalisasi ............................................................................ 6

2. Pajak ...................................................................................... 18

3. Pajak Daerah ......................................................................... 21

Page 12: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

viii

4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan .............................. 27

5. Pendapatan Asli Daerah ........................................................ 33

B. Kerangka Konseptual ...................................................................... 37

C. Metode Pelaksanaan Penelitian...................................................... 38

1. Tempat dan Waktu ................................................................. 38

2. Teknik Pengumpulan Data .................................................... 39

3. Sumber Data .......................................................................... 40

4. Teknik Analisis Data .............................................................. 40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .............................................. 42

A. Sejarah Ringkas .............................................................................. 42

B. Struktural Organisasi / Job Description ........................................... 45

1. Struktur Organisasi ................................................................ 45

2. Job description ....................................................................... 46

C. Hasil Penelitian ............................................................................... 49

1. Penerimaan PAD ................................................................... 50

2. Penerimaan Pajak Daerah ..................................................... 52

3. Sumbangsi Pajak Daerah Pada PAD .................................... 55

4. Rekapitulasi Target Dan Realisasi PJMBLB ......................... 56

D. Pembahasan.................................................................................... 58

1. Pelaksanaan Pemungutan PJMBLB ..................................... 60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .................................................................... 66

A. Kesimpulan ..................................................................................... 66

B. Saran ............................................................................................... 67

Page 13: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

ix

DAFTAR PUSTAKA.......... ..................................................................................... 68

LAMPIRAN.......... ................................................................................................... 70

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

Tabel 1 Proporsi Pembagian Pajak Daerah ........................................................... 23

Tabel 2 Rekapitulasi PAD ....................................................................................... 50

Tabel 3 Rekapitulasi Pajak Daerah ........................................................................ 52

Tabel 4 Sumbangsi Pajak Daerah Pada PAD ........................................................ 55

Tabel 5 Rekapitulasi PJMBLB ................................................................................ 56

Tabel 6 Sumbangsi PJMBLB Pada Pajak Daerah ................................................. 58

Tabel 7 Sumbangsi PJMBLB Pada PAD ................................................................ 59

Page 14: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

x

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

Gambar 1 Kerangka Konseptual ............................................................................ 38

Gambar 2 Sejarah Singkat...................................................................................... 44

Gambar 3 Struktur Organisasi / Job Description .................................................... 45

Page 15: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Judul Halaman

Lampiran 1 Dokumentasi ........................................................................................ 65

Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian ..................................................................... 69

Page 16: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

1

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era otonomi di Indonesia secara resmi mulai diberlakukan pada tanggal 1

Januari 2001 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan

bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengelola serta memanfaatkan sumber

penerimaan daerah yang dimiliki sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah untuk

menjalankan pemerintahannya sendiri. Sesuai dengan Undang-Undang dengan

diberlakukannya peraturan tersebut, maka segala sektor perekonomian dan

penyelenggaraan pembiayaan daerah menjadi tanggung jawab daerah itu sendiri.

Dalam pelaksanaannya, daerah otonom diharuskan untuk

mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah agar dapat memenuhi

kebutuhan daerahnya sendiri yang pada dasarnya berasal dari penerimaan pajak

daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan jenis

Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang

penting dalam upaya untuk membiayai pemerintah daerah dan pembangunan

daerah karena dipandang sangat berperan dalam mendorong laju pertumbuhan

ekonomi daerah dan juga bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan

penerimaan Pendapatan Asli daerah.

Page 17: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

2

Kabupaten Buton Utara, dijadikan sebagai daerah pilihan oleh penulis

untuk melakukan penelitian, karena Kabupaten Buton Utara merupakan salah

satu daerah berkembang di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibentuk

berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 pada tanggal 2

Januari 2007. Menurut monografi Kabupaten Buton Utara pada dasarnya

kawasan ini kaya akan sumber daya alam salah satunya adalah pertambangan

yang menjadi salah satu pungutan pajak di Kabupaten ini yaitu pada pemungutan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Gologan C yang menjadi salah satu

penunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Utara.

Proses pemungutan pajak daerah di Kabupaten Buton Utara, secara umum

belum maksimal dikarenakan kurangnya informasi dan pengetahuan tentang

pajak dan masih ditemukan masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya

taat membayar pajak yang dapat berimbas langsung terhadap penerimaan

pendapatan daerah. Salah satu pajak daerah yang penerimaannya belum

maksimal adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Laporan target dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di

Kabupaten Buton Utara pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 1.155.600.000 dan

hasil realisasinya tidak mencapai target hanya sebesar Rp 986.475.163, yaitu

85,36%. Pada tahun 2018 target yang ditetapkan sebesar Rp 1.155.600.000 dan

hasil realisasinya tidak mencapai target yang diharapkan yakni sebesar Rp

739.071.534, yaitu sebesar 63,96%. Pada tahun 2019 target yang diharapkan

sebesar Rp. 1.034.800.000 dan realisasinya sebesar Rp. 1.347.106.048, yaitu

130,18%. Dan kemudian pada tahun 2020 target yang diharapkan sebesar Rp.

Page 18: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

3

250.000.000 dan hasil realisasinya sebesar Rp 723.370.371, yaitu sebesar

289,35% (sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara, Februari

2021). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan tahun 2017 dan 2018 belum mencapai target, walaupun pada

tahun 2019 dan 2020 mencapai target dengan menurunkan nilai target dari tahun

sebelumnya namun realisasi pada tahun 2020 menurun dibandingkan realisasi

tahun 2019. Penurunan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

dikarenakan berdasarkan Surat Edaran Bupati dan Peraturan Daerah No 15

Tahun 2015 pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Golongan C

di Kabupaten Buton Utara hanya dilakukan pada satu subjek pajak saja yakni

melalui kontraktor yang melakukan kegiatan pembangunan proyek, Padahal jika

ditinjau lebih lanjut lagi masih banyak subjek pajak yang melakukan kegiatan

pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan untuk dimanfaatkan

contohnya seperti UD, CV dan penambang yang memanfaatkan bahan mineral

bukan logam dan batuan lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya optimalisasi dari

pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Golongan C di Kabupaten

Buton Utara, maka dari permasalah ini, penulis tertarik melakukan penelitian

dengan judul “Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan

batuan (PJMBLB) Golongan C Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah Kabupaten Buton Utara”.

Page 19: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

4

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah

dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah pengoptimalisasian pemungutan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PJMBLB) Golongan C dalam

peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Utara”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini yaitu untuk

megetahui pengoptimalisasian pada pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan (PJMBLB) Golongan C di Kabupaten Buton Utara.

D. Manfaat penelitian

Selaras dengan rumusan masalah yang dijadikan tolak ukur dalam

meneliti dan tujuan yang ingin dicapai, sekiranya penelitian ini dapat

memberikan manfaat:

1. Dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran, acuan/referensi bagi pihak

yang ingin melaksanakan penelitian khususnya terhadap optimalisasi

pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PJMBLB)

Golongan C dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Diharapkan dapat memberikan dampak kepada pihak yang membutuhkan

dalam rangka memperoleh kebijakan terhadap optimalisasi pemungutan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PJMBLB) Golongan C dalam

rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Utara.

Page 20: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

5

3. Dapat dijadikan sebagai masukan dalam upaya untuk mengatasi kendala

yang bisa mempengaruhi peningkatan dalam pengoptimalisasian

pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PJMBLB)

Golongan C

Page 21: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

6

BAB II

TINJAUAN TEORI

Pada tanggal 1 Januari Tahun 2001, di Indonesia di berlakukan otonomi

daerah yang bertujuan agar dapat meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap

masyarakat, memudahkan masyarakat untuk dapat mengontrol dan mengolah data

dan agar dapat menimbulkan rasa saing antar daerah untuk menciptakan inovasi.

Sejalan dengan adanya kewenangan ini, diharapkan kepada pemerintah daerah agar

dapat meningkatkan sumber keuangan daerahnya agar dapat mencukupi kebutuhan

dalam pembiayaan pemerintah dari pembangun yang ada di daerah melalui

Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena dalam penyelenggaraan tugas pemerintah

daerah dan melakukan pembangunan daerah membutuhkan sumber pendapatan yang

bisa diandalkan. Hadirnya otonomi, daerah dipacu agar dapat mendukung segala

pembiayaan dan pengeluaran daerah sendiri baik dari segala alternatif sumber

pendapatan daerah yang diperoleh daerah. Peraturan Pemerintahan Daerah yang

menetapkan tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dapat diatur kembali

berdasarkan potensi dari daerah tersebut.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pembaharuan dari Pajak

Pengambilan Bahan Galian Golongan C, yang sebelumnya diatur dalam Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pajak

Pengambilan Bahan Galian Golongan C merupakan salah satu jenis pajak yang

dipungut di Kabupaten Buton Utara yang merupakan pendapatan terbesar kedua dari

sektor pajak Pajak Penerangan Lampu Jalan di Kabupaten Buton Utara. Penelitian

Page 22: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

7

tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebelumnya pernah diteliti oleh

Fauzan Abdillah tentang Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten

Buton Utara Tahun 2018, menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan efektifitas

pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk meningkatnya

pendapatan daerah di Buton Utara tahun 2018 tidak efektif, karena berbagai kendala

seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pengetahuan, kesadaran kepatuhan

pajak dan serta faktor rintangan lainnya.

A. Landasan Teori

1. Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata

optimalisasi diambil dari kata optimal yang artinya terbaik atau

tertinggi, jadi dapat disimpulkan optimalisasi adalah sistem atau

upaya untuk menjadikan paling baik atau paling tinggi atau dapat

pula diartikan menunjuk suatu proses atau kegiatan yang diarahkan

untuk mencapai atau mendapatkan hasil yang terbaik.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 yakni, “Kemandirian keuangan daerah berarti

pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggung jawaban

keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas

desentralisasi” dalam hal ini, menunjukkan suatu daerah bisa

dikatakan berotonomi dapat diketahui pada prospek keuangan dari

Page 23: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

8

daerah tersebut. Yang berarti, daerah tersebut mampu meningkatkan

tanggung jawab dan kelebihan daerahnya dalam menemukan sumber

pendapatan sendiri sehingga cukup memadai untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahannya yang diupayakan seminimal

mungkin untuk tidak tergantung terhadap pemerintahan pusat,

sehingga PAD yang teruntuk pada bidang pajak daerah dan retribusi

daerah dapat menjadi sumber keuangan terbesar kemudian dibantu

oleh kebijakan perimbangan keuangan dari pusat. Dengan demikian,

optimalisasi sumber pendapatan daerah perlu dioptimalkan agar dapat

meningkatkan pendapatan daerah. Oleh sebab itu, perlu adanya

intensifikasi dan ektensifikasi subjek dan objek pendapatan daerah

sebagai berikut :

a. Intensifikasi

Abubakar dalam Halim (2001:147) berpendapat bahwa

intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dapat dimaknai

sebagai upaya dari pemerintah kabupaten/kota untuk dapat

meningkatkan pemasukkan dari sektor pajak daerah dan

retribusi daerah yang diaplikasikan dalam bentuk:

1) Perubahan dari tarif pajak daerah maupun retribusi

daerah.

2) Meningkatkan penanganan dari pajak daerah maupun

retribusi daerah.

Page 24: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

9

Menurut Supramo (2010:2) intensifikasi ialah usaha

pemerintah daerah agar dapat mengembangkan pendapatan

daerah yang dilakukan dengan peningkatan kepatuhan pada

subjek pajak yang sudah ada. Menurut Soemitro (1990:77)

intensifikasi pajak daerah merupakan pemaksimalan berbagai

kebijakan yang telah dilaksanakan dengan penambahan

efektivitas dan efesiensi dari penerimaan pajak daerah,

perbaikan sisitem administrasi atau peningkatan pajak dan

memperbaiki sistem perpajakan daerah.

Selain pendapat diatas, menurut Kustiawan (2005:40)

yang dikutip dari skripsi Purnama Sari Afriana (2016) upaya

intensifikasi dapat mencakup aspek kelembagaan, aspek

ketatalaksanaan, dan aspek personalianya, yang kemudian

pelaksanaannya dapat melalui kegiatan berikut ini :

1) Menyelaraskan/memperbaiki aspek kelembagaan atau

organisasi pengelola pendapatan asli daerah (dinas

pendapatan daerah), berikut perangkatnya sesuai dengan

kebutuhan yang terus berkembang, yaitu dengan cara

menerapkan secara optimal sistem dan prosedur

administrasi pajak daerah, retribusi daerah, dan

penerimaan pendapatan lain-lain yang diatur dengan

Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 43 Tahun 1999.

Page 25: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

10

2) Memberikan efek ke arah peningkatan pendapatan asli

daerah, sebab hal ini dapat mengakibatkan terciptanya :

a. Penambahan jumlah wajib pajak daerah dan wajib

retribusi daerah.

b. Penambahan cara penetapan pajak daerah dan

retribusi daerah.

c. Penambahan pemungutan pajak daerah dan retribusi

daerah dengan jumlah atau nominal yang tepat pada

waktunya. Dan

d. Penambahan pada sistem pembukuan, yang akhirnya

dapat mempermudahkan dalam pemeriksaan data

tunggakan pajak daerah maupun retribusi daerah,

akhirnya mempermudahkan penagihannya.

3) Memperbaharui/menyesuaikan aspek pengurusan, baik

administrasi atau operasional sebagai berikut :

a. Penyesuaian atau penyempurnaan administrasi

pungutan.

b. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi. Dan

c. Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan pajak dan

retribusi.

4) Peningkatan pengawasan dan pengawasan yang meliputi :

a. Peningkatan dan pengawasan yuridis.

b. Pengawasan dan pengendalian teknis. Dan

Page 26: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

11

c. Pengawasan dan pengendalian penata usaha.

5) Peningkatan sumber daya manusia pada pengelolaan

PAD dengan cara meningkatkan kualitas mutu sumber

daya manusia aparatur atau pengelola pendapatan daerah

dapat dilaksanakan dengan mempartisipasikan aparat

dalam Kursus Keuangan Daerah dan program pendidikan

atau latihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan

daerah.

6) Meningkatkan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat

agar dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap

kepatuhan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam waktu yang singkat salah satu kegiatan mudah

yang dapat dilaksanakan yaitu melaksanakan pengintensifan

terhadap sumber dan objek pendapatan daerah yang telah ada.

Layaknya melaksanakan pengintensifan terhadap objek pajak

daerah dan retribusi daerah, melakukan efektifitas dan efesiensi

sumber atau objek pendapatan juga perlu dilakukan, sehingga

akan meningkatkan kapasitas produksi PAD tanpa mengadakan

pengembangan pada sumber dan objek penghasilan baru dan

masih membutuhkan penelitian, tahap, dan waktu yang lama.

Cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat

untuk mengembangkan sumber peneriamaan daerah dengan

optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan

Page 27: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

12

retribusi daerah secara umum dapat dilaksanakan dengan hal

seperti berikut menurut pendapat Sidik dalam Soesastro

(2005:596) :

1) Meningkatkan basis pendapatan. Tindakan ini dilakukan

yaitu untuk memperluas basis pendapatan yang dapat

dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi

dianggap potensial, antara lain ialah mengidentifikasi

pembayaran pajak baru/potensial dan jumlah pembayaran

pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki

penilaian, dan menghitung kapasitas dari setiap jenis

pungutan.

2) Memperkuat metode terhadap pemungutan. Upaya ini

dapat dilaksanakan dengan memperkuat metode

pemungutan dengan mempersingkat penyusunan terhadap

PERDA, mengganti tarif, terutama retribusi dan

pengembangan SDM.

3) Meningkatkan proses pengawasan. Hal ini bisa

ditingkatkan melalui proses pemeriksaan secara

mendadak dan periodik, mengatur ulang peroses

pengawasan, mengaplikasikan hukuman atau sanksi

terhadap wajib pajak yang menunggak dan juga pihak

fiskus, dan meningkatkan penyetoran pajak dan

pelayanan yang diberikan oleh daerah.

Page 28: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

13

4) Meningkatkan kemampuan administrasi dan menekan

biaya pemungutan. Hal yang harus dilakukan daerah

yaitu memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui

penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan

efisiensi pemungutan dari tiap jenis pungutan.

5) Meningkatkan kapasitas pendapatan dengan persiapan

yang lebih baik. Tindakan tersebut dibuat dengan

meningkatkan koordinasi dengan instansi daerah yang

terkait.

Menurut Saleh (1989:66) yang dikutip dari skripsi

Purnama Sari Afriana (2016) bahwa usaha intensifikasi dalam

persoalan pajak daerah dan retribusi daerah bisa dilakukan

dengan cara :

1) Menentukan atau wajib setor minimum (wamin) kepada

unit dinas pendapatan di daerah untuk tiap jenis dari

pajak daerah dan retribusi daerah.

2) Meningkatkan wajib pajak.

3) Berupaya agar mempersingkat jarak antara wajib pajak

dan fiskus.

4) Meningkatkan potensi terhadap perangkat dinas.

5) Melaksanakan ordinasi secara internal dan eksternal baik

vertical maupun horizontal.

Page 29: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

14

6) Senantiasa mengawasi dan mengutarakan perubahan tarif

yang dianggap kurang layak dengan kenyataan yang ada.

b. Ekstensifikasi.

Pajak daerah dan retribusi daerah adalah sumber

penerimaan daerah yang sangat berpengaruh besar terhadap

perkembangan daerah. Upaya peningkatan penerimaan PAD

merupakan suatu kebijakan yang mesti ditempuh oleh

pemerintah kabupaten/kota yang harus berupaya menggali

sumber pendapatan daerahnya sehingga tidak terlalu

mengharapkan bantuan ataupun subsidi oleh pemerintah pusat.

Melakukan ekstensifikasi pajak merupakan salah satu upaya

yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan

PAD.

Menurut Abubakar dalam Halim (2001:147)

“ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah adalah suatu

strategi yang harus dilakukan oleh daerah kabupaten/kota

melalui tindakan untuk mengembangkan pendapatan pajak

daerah dengan pembentukan sumber pajak daerah dan retribusi

daerah. Selain itu, Bawazier (1998:14) juga mengemukakan

bahwa ekstensifikasi terhadap pungutan pajak daerah dan

retribusi daerah bisa dianggap selaku hubungan kegiatan

perluasan dalam hal memperluas objek maupun subjek pajak

daerah atau retribusi daerah yang baru, yang berpotensi untuk

Page 30: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

15

dipungut pajak dan retribusinya. Dengan adanya penambahan

objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah yang baru

ini diharap bisa memajukan pendapatan daerah, hasil dari usaha

ekstensifikasi. Bawazier (1998:16) yang dikutip dari skripsi

Purnama Sari Afriana (2016) lebih dalam lanjut lagi

mengemukakan penjelasan bahwa “Ekstensifikasi dalam

pungutan pajak dan retribusi daerah harus dilakukan dengan

sebaik-baiknya, yaitu dengan mengadakan pendataan atau

menginventarisir berbagai objek yang berpotensi untuk

dipungut pajak atau retribusi daerahnya, melakukan kalkulasi

dengan secara cermat, sehingga dapat diperhitungkan secara

akurat tentang potensi penerimaan, menghitung besarnya biaya

yang diperlukan untuk mengadakan ekstensifikasi, menyiapkan

sumber daya yang diperlukan, membuat rencana, dan

sebagainya”. Begitu juga dengan pengupayaan ekstensifikasi

terhadap pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat

dilakukan melalui cara yang lebih nyata.

Menurut Supramo (2010:2), mengemukakan bahwa

“Ekstensifikasi merupakan upaya yang dilakukan pemerintah

agar dapat meningkatkan penerimaan Negara yang ditempuh

melalui perluasan, baik objek maupun subjek pajak”. Dan

menurut Kamaluddin (1995:115) yang dikutip dari skripsi

Purnama Sari Afriana (2016) bahwa “upaya ekstensifikasi

Page 31: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

16

dilaksanakan dengan memperluas, maupun mencari objek-

objek pajak atau retribusi daerah untuk meningkatkan

penerimaan”.

Menurut Eko dalam Halim (2002:135) “ekstensifikasi

pajak daerah adalah suatu kebijakan dengan menambah jenis

pajak baru”. Dan menurut Soemitro (1990:77) “Ekstensifikasi

pajak adalah cara peningkatan pajak dengan cara perluasan

pemungutan pajak dalam arti menambah wajib pajak yang baru

dan menciptakan pajak baru atau memperluas ruang lingkup

pajak yang sudah ada”.

Sesuai dengan kebijakan baru, pemerintah

kabupaten/kota melalui Peraturan Daerah dimungkinkan agar

dapat meningkatkan jenis pajak lainnya selain yang terdapat

pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Cara

ekstensifikasi atas sumber perolehan pajak daerah patut

mengikuti kepada standar yang telah diatur dalam pasal 2 ayat

(4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dengan standar

berikut ini :

1) Bersifat pajak dan bukan bersifat retribusi.

2) Terdapat objek pajak diwilayah Daerah Kabupaten/Kota

yang bertaut dan memiliki mobilitas yang cukup rendah

serta hanya melayani masyarakat diwilayah Daerah

Kabupaten/Kota bertautan.

Page 32: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

17

3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak boleh bertolak

belakang dengan kepentingan umum.

4) Objek pajak bukan termaksud objek pajak Provinsi

dan/atau objek pajak Pusat.

5) Berpotensi layak.

6) Tidak memberikan efek ekonomi yang negatif.

7) Memperlihatkan bagian keadilan dan keterampilan

masyarakat. Dan

8) Memelihara kelestarian lingkungan.

Ekstensifikasi merupakan salah satu strategi yang harus

dilewati pemerintah kabupaten/kota dalam cara meningkatkan

penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui penemuan

sumber-sumber pajak dan retribusi daerah baru, karena pajak

dan retribusi daerah adalah sumber penerimaan yang

memberikan sumbangan paling besar bagi PAD.

Salah satu strategi dalam upaya ekstensifikasi sumber

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang sangat

masuk akal dan tidak menyusahkan masyarakat adalah strategi

dalam aspek investasi. Menurut Riphat dalam Nugroho

(2006:97) yang dikutip dari skripsi Purnama Sari Afriana

(2016) “pemerintah daerah dapat menarik sebanyak mungkin

investor datang dan menanamkan modal di wilayahnya, dengan

menekankan sedikit mungkin pungutan, pajak ataupun retribusi

Page 33: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

18

daerah, sehingga akan tercipta iklim investasi yang kondusif

dan menarik bagi investor”. Kebijakan yang dengan kegiatan

investasi mempunyai tugas yang bisa dikatakan penting bagi

pemerintah kabupaten/kota lewat usaha untuk mengembangkan

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, karena lahirnya

kegiatan investasi yang ditanamkan oleh pengusaha atau

penanaman modal maka secara makro dapat melahirkan mult

iefek dalam sektor perekonomian. Akhirnya kecepatan

pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat, sehingga

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan ikut

meningkat, sumber pajak dan retribusi daerah baru dan

potensial dapat terwujud.

2. Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib oleh wajib pajak baik orang

pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan

Undang-Undang yang berlaku yang tidak mendapatkan imbalan

secara langsung yang digunakan untuk segala keperluan negara demi

kemakmuran rakyat terhadap negara.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo, 2002 pajak

merupakan iuran rakyat terhadap kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksa) dengan tiada mendapatkan jasa timbal

balik (kontra prestasi) secara langsung yang dapat ditujukan dan bisa

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Undang-

Page 34: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

19

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan, pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang

terutang oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Banyak dari penemu dibidang

perpajakan mengungkapkan pendapat tentang arti atau pengertian

yang bertentangan, akan tetapi mempunyai makna yang sama.

Berdasarkan dari definisi pajak, dapat disimpulkan terhadap

sifat yang tertuju pada pengertian pajak, sebagai berikut :

a. Dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah, pajak dalam pemungutannya harus

berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan

pelaksanaannya.

b. Pembayaran pajak wajib diterima oleh kas negara, yaitu kas

pemerintah pusat atau pemerintah daerah (berdasarkan jenis

pajak yang dipungut).

c. Pajak dalam pembayarannya tidak dapat ditunjukkan adanya

kontra kinerja individu oleh pemerintah (tanpa kompensasi

langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dalam hal lain,

tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak

dengan kontra kinerja pribadi secara individu.

Page 35: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

20

d. Pengelolaan pemerintah secara umum adalah manifestasi

kontra kinerja dari negara untuk pembayar pajak.

e. Pajak dipungut dikarenakan kondisi, kejadian, dan perbuatan

yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan

pajak.

f. Pajak mempunyai ciri dapat dipaksakan. Sehingga, wajib pajak

yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pembayaran

pajak, dapat diberikan sanksi, baik sanksi pidana maupun

denda berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dari segi pandangan makro, pajak adalah suatu alat bagi

pemerintah terhadap situasi perekonomian. Atau, pemerintah

menjadikan pajak sebagai alat kebijakan fiskal untuk perekonomian.

Dengan demikian, pajak dari sudut padang ini mempunyai dua fungsi

menurut Mardiasmo (2001:2) yaitu :

a. Fungsi anggaran atau Budgeter ialah pajak yang berupa alat

yang bisa gunakan utnuk menghasilkan uang ke kas

negara/daerah berdasarkan waktu tertentu dalam rangka

membiayai pengeluaran pemerintah pusat/daerah.

b. Fungi mengatur atau Regulated ialah pajak dijadikan alat

dengan fungsi melaksanakan kebijakan pemerintah pusat atau

daerah agar dapat meraih tujuan yang diharapkan dalam aspek

sosial dan ekonomi.

Page 36: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

21

3. Pajak daerah

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65

Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang disebut dengan Pajak Daerah

yang kemudian dikatakan pajak merupakan iuran yang harus dibayar

oleh wajib pajak kepada daerah tanpa implementasi langsung yang

seimbang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang

yang berlaku, dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan daerah untuk pembangunan daerahnya. Dengan

demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu terisi uang pajak.

Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan

menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi yang

membayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang

menerapkan besarnya pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis

pajak yang diatur dalam undang-undang ini adalah :

a. Pajak provisi yang terdiri dari :

1) Pajak Kendaraan Bermotor.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

4) Pajak Air Permukaan. Dan

5) Pajak Rokok.

b. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri dari :

1) Pajak Hotel.

Page 37: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

22

2) Pajak Restoran.

3) Pajak Hiburan.

4) Pajak Reklame.

5) Pajak Penerangan Jalan.

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

7) Pajak Parkir.

8) Pajak Air Tanah.

9) Pajak Sarang Burung Walet.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dan

11) Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan.

Daerah tidak dianjurkan untuk memungut selain dari jenis

pajak daerah yang dikemukakan diatas. Jenis pajak di atas tidak bisa

dipungut apabila potensinya kurang layak atau disesuaikan dengan

kebijakan daerah yang berlaku. Khusus daerah yang setingkat dengan

daerah provinsi, tetapi daerah tersebut tidak terbagi dalam daerah

kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis

pajak yang dapat dipungut adalah campuran dari pajak untuk daerah

provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota. Adapun pembagian

pajak provinsi dalam rangka pemerataan pembangunan dan juga

peningkatan kemampuan keuangan kabupaten/kota dalam membiayai

fungsi pelayanan kepada masyarakat, pajak provinsi kemudian dibagi

hasil kepada kabupaten/kota, dengan proporsi berikut :

Page 38: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

23

Tabel 1 Proporsi pembagian hasil pajak provinsi antara provinsi dan

kabupaten/kota

No Jenis Pajak Provinsi Kab/kota

1 Pajak Kendaraan Bermotor 70% 30%

2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 70% 30%

3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 30% 70%

4 Pajak Air Permukaan 50% 50%

5 Pajak Rokok 30% 70%

Sumber : Siahaan Marihot (2016:61)

Dalam perkembangannya, meskipun terdapat perubahan

tentang pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota dengan

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini, namun

daerah diberi kekuasaan ataupun keluasan untuk menetapkan

pungutan pajak berdasarkan potensi pajak di daerah masing-masing.

Namun, perlu diperhatikan syarat-syarat dalam memungut

pajak daerah. Menurut Nurlan Darise (2006:45) yang dikutip dari

Tesis Lilik Yunanto (2010) pungutan pajak harus memenuhi

beberapa syarat, diantaranya :

a. Syarat keadilan.

Pemungut pajak wajib berdasarkan dengan tujuan

dalam hukum yaitu mencapai keadilan undang-undang dan

penerapan pemungutannya harus adil. Artinya menggunakan

pajak secara umum dan meratakan serta disesuaikan dengan

Page 39: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

24

kemampuan wajib pajak. Sementara adil dalam pelaksanaan

pemungutannya yakni dengan memberikan hak wajib pajak

seperti mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran

dan mengajukan banding kepada Majelis pertimbangan pajak.

b. Syarat yuridis.

Pemungut pajak harus didasarkan pada undang-undang.

Hal ini, memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan

baik bagi negara maupun warganya.

c. Syarat ekonomis.

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu

perekonomian secara spesifik dalam kegiatan perdagangan

sehingga tidak menciptakan penurunan dalam perekonomian

pada masyarakat.

d. Syarat finansial.

Pemungutan pajak harus efektif dan didasarkan terhadap

fungsi budgeter dengan maksud biaya pemungutan ditekankan

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

Page 40: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

25

e. Syarat sederhana.

Sistem pemungutan pajak yang simpel akan memudahkan

masyarakat dan mendorong memenuhi kewajiban

perpajakannya.

Selain itu, kriteria lain dalam proses pemungutan pajak daerah,

menurut Raksaka Mahi (2005:43) yang dikutip dari Tesis Lilik

Yunanto (2010) ialah :

a. Kecukupan dan fleksibel.

Kaitannya terhadap kecukupan, penerimaan pajak harus

memperoleh penerimaan yang besar sehingga diharapkan dapat

membiayai sebagian dan/atau keseluruhan biaya pelayanan

yang dikeluarkan. Secara tidak langsung, dikatakan bahwa

biaya pemungutan harus dapat ditutup dari hasil pemungutan

dan selisih hasil tersebut dapat dipergunakan dalam

pengeluaran publik. Ada dua hal yang penting sehingga dapat

menjadi syarat fleksibel, yaitu:

1) Terdapat perkembangan kekuatan dari dasar pengenaan

pajak sendiri (basis pajak). Dan

2) Kemudahan untuk menarik guna dari pertumbuhan pajak

tersebut.

Page 41: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

26

b. Pemerataan.

Pemerataan ini memiliki arti beban pengeluaran

pemerintah daerah wajib dipikul semua golongan masyarakat

berdasarkan kekayaan dan kemampuannya.

1) Kelayakan administrasi.

Kelayakan administrasi yang dimaksud adalah

berbagai jenis pajak yang ada di daerah berbeda baik

dalam jumlah dan ketentuan yang diwajibkan dalam

administrasinya.

2) Kesepakatan dalam politis.

Ketentuan pembebanan pajak bergantung kepada

wajib pajak, pendapat masyarakat secara garis besar

terhadap pajak dan nilai-nilai yang berfungsi dalam

masyarakat.

3) Menghindari distrosi dalam perekonomian.

Secara umum, tiap pajak dan pungutan

mengakibatkan tanggungan tambahan bagi konsumen

ataupun produsen. Oleh karenanya, pajak akan

menimbulkan tambahan tanggungan yang berlebih dan

bisa membebani masyarakat secara keseluruhan.

Dalam implementasi pemungutan Pajak Daerah harus

memperhatikan beberapa strategi berikut menurut Mardiasmo dan

Makhfatih (2002:2) :

Page 42: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

27

a. Potensi pajak sedikit mungkin.

b. Potensi dan hasil yang besar.

c. Admistrasinya sederhana.

d. Biaya pemungutannya yang murah.

e. Tarif pajak ditetapkan dengan laba. Dan

f. Dasar pajak (tax base) ditetapkan oleh peraturan bupati.

4. Pajak Mineral dan Bukan Logam dan Bantuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1

angka 29 dan 30, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

merupakan pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan mineral

bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau

permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud

dengan mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam

dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-

undangan di bidang mineral dan batu bara. Merujuk pada Peraturan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 1 angka 3 No. 5

Tahun 2017, mineral bukan logam adalah mineral yang unsur

utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu

kapur/gampling), pasir kuarsa, dan lain-lain. Sementara itu, pada

Pasal 1 angka 4 mendefinisikan batuan sebagai massa padat yang

terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi,

baik dalam keadaan terikat (massive) maupun lepas (loose). Pajak

Page 43: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

28

Mineral Bukan Logam dan Batuan ini merupakan pengganti dari

Pajak Pengambilan Bahan Golongan C yang semula diatur dalam

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor

34 Tahun 2000.

Sampai saat ini, penunjukan suatu bahan galian ke dalam satu

golongan diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam melaksanakan

ketentuan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-

bahan Galian, yang mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1980.

Melalui Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1980 bahan galian ini

dibagi menjadi tiga, sebagaimana dibawah :

a. Golongan bahan galian taktis (sebagai bahan galian golongan

A), terdiri dari :

1) Bitumen cair, minyak bumi, gas alam, lilin bumi.

2) Aspal, bitumen padat.

3) Batu bara, batu bara muda, antrasit.

4) Radium, thorium, uranium, dan bahan-bahan bagian

radio-aktif lainnya.

5) Kolbat, nikel. Dan

6) Timah.

b. Golongan bahan galian vital (sebagai bahan galian golongan

B), terdiri dari :

Page 44: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

29

1) Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium,

titan.

2) Bauksit, tembaga, timbal, seng.

3) Emas, platina, perak, air raksa, intan.

4) Arsin, antimon, bismut.

5) Yatrium, rhutenium, cerium, dan logam langka lainnya.

6) Berilium, korundum, zirkon, kristal kwarsa.

7) Kriolit, flourpar, barit. Dan

8) Belerang, yodium, khlor, brom.

c. Golongan bahan galian yang tidak termaksud golongan A atau

B (disebut sebagai bahan galian golongan C), terdiri dari :

1) Garam batu (halite), nitrat, fosfat.

2) Magnesit, grafit, talk, mika, asbes.

3) Oker, tawas (alum), yarosit, leusit.

4) Batu setengah permata, batu permata.

5) Bentonit, gips, kaolin, feldspar, pasir kwarsa.

6) Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah

serap (fullers earth).

7) Batu tulis, marmer.

8) Dolomit, kalsit, batu kapur.

9) Granit, basal, andesit, tanah liat, trakhit, dan pasir sejauh

tidak memuat unsur-unsur mineral golongan A maupun

Page 45: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

30

golongan B dalam jumlah yang berarti dapat ditinjau dari

segi ekonomi pertambangan.

Adapun yang dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan adalah :

a. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang

nyata-nyata tidak dimanfaatkan untuk kepentingan komersial,

seperti penggunaan untuk keperluan rumah tangga,

pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel

listrik/telepon, penanaman pipa air/gas. Dan

b. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang

merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan yang lain yang

tidak dimanfaatkan secara komersial.

Adapun subjek pajak dari Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan ini adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan

pengambilan mineral bukan logam dan batuan untuk dimanfaatkan.

Wajib Pajak dari Pajak mineral Bukan Logam dan Batuaan adalah

orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan

mineral bukan logam dan batuan untuk dimanfaatkan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 15

Tahun 2015 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral

Bukan Logam dan Batuan dari sekian banyak objek Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Buton Utara hanya

memungut tujuh objek pajak bahan galian yaitu diantaranya :

Page 46: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

31

a. Batu gunung.

b. Batu gunung pecah.

c. Kerikil.

d. Pasir pasang.

e. Pasir urug/sirtu.

f. Batu bata/tanah liat.

g. Tanah urug/tasirtu.

Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan :

a. Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan

Batuan adalah dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan. Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan

Logam dan Batuan dihitung dengan mengalikan volume/tonase

hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar

masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Nilai

pasar mineral bukan logam dan batuan merupakan harga rata-

rata yang berlaku pada area wilayah daerah setempat. Dalam

hal ini, pasar dari produksi mineral bukan logam dan batuan

sulit diperoleh, dikenakan harga standar yang ditetapkan oleh

instansi yang berwenang dalam bidang mineral bukan logam

dan batuan.

Page 47: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

32

Nilai pasar masing-masing kemudian ditetapkan sesuai

jenis mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan secara

periodik oleh bupati/walikota sesuai dengan harga rata-rata

yang berlaku pada area setempat. Dalam praktik umumnya,

apabila yang digunakan adalah harga standar masing-masing

jenis mineral bukan logam dan batuan maka harga standar

tersebut ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang

penambangan mineral bukan logam dan batuan yang ditunjuk

oleh bupati/walikota.

b. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Pasal 60 besaran tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

ditentukan paling tinggi 25% dan ditentukan oleh peraturan

daerah setempat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Buton Utara Nomor 15 tahun 2015 Pasal 5 tarif Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh

persen). Tarif tersebut ditetapkan agar daerah Kabupaten Buton

Utara dengan bebas dapat menerapkan tarif pajak bisa

dikatakan berbeda dengan kabupaten/kota yang lain, namun

tidak melebihi 25% sesuai dengan ketetapan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 60.

Page 48: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

33

c. Cara perhitungan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan.

Berdasarkan pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak

dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan

Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adalah sesuai rumus

berikut ini:

Pajak terutang = Tarif Pajak × Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak×Nilai Jual Hasil PJMBLB

5. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan perolehan pendapatan yang

didapat dari daerah sumber wilayah daerahnya sendiri yang

kemudian dipungut sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku di daerah tersebut.

Menurut Mardiasmo “Pendapatan asli daerah adalah

penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah,

hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan,dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, “Pendapatan Asli

Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh

Page 49: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

34

daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan”. Sehingga, Pendapatan Asli Daerah

adalah suatu sumber pendapatan asli yang diperoleh dari hasil

kekayaan daerah. Sehingga, Pemerintah Daerah dapat mengusahakan

segala urusan rumah tanggan daerahnya dengan sewajarnya. Dalam

upaya tersebut, perlu kiranya diserahkan sumber pembelanjaan yang

cukup. Namun, melihat tidak semua sumber pembelanjaan bisa

diserahkan kepada daerah, jadi setiap daerah diharuskan mengusut

segala sumber keuangannya sendiri sesuai peraturan perundang

undangan yang ditetapkan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

pasal 285 tentang Pemerintah Daerah, menuturkan bahwa sumber-

sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah dan PAD

lain yang sah.

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan daerah berdasarkan

peraturan daerah kemudian digunakan untuk pembelanjaan

rumah tangga daerah selaku badan hukum publik.

Ciri-ciri yang melampiri pajak daerah adalah :

1) Pajak daerah berawal dari Pajak Negara yang dipisahkan

oleh daerah sebagai pajak daerah.

Page 50: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

35

2) Pengalihan pajak daerah dilakukan dengan peraturan

daerah.

3) Pajak daerah dipungut oleh daerah dan sesuai ketentuan

undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku

lainnya.

4) Retribusi Daerah.

Menurut UU No.28 Tahun 2009, retribusi daerah

merupakan pungutan daerah selaku pemenuhan atas jasa atau

pemberian izin yang spesifik khusus disediakan dan atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kebutuhan orang

pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi tiga golongan yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum, tidak lain ialah pungutan yang

dikenakan oleh daerah kepada masyarakat atas pelayanan

yang diberikan.

2) Retribusi jasa Usaha, tidak lain ialah pungutan yang

dikenakan oleh daerah bertautan dengan pengadaan

layanan yang belum layak disediakan oleh swasta dan

atau penyewaan aset atau kekayaan daerah yang belum

digunakan misalnya : retribusi pasar grosir, terminal,

rumah potong hewan dan lain-lain.

3) Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada

orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk

Page 51: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

36

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan

atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber

daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan

menjaga kelestarian lingkungan.

4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang terpisah dari

hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

merupakan penerimaan daerah yang berasal dari

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-

undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

dipaparkan menurut menurut objek pendapatan yang

mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada

perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas

penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN

dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan

milik swasta maupun kelompok masyarakat.

5) Lain-lain PAD yang sah, Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 mengungkapkan Pendapatan Asli Daerah

yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan

daerah yang bukan termasuk dalam jenis pajak dan hasil

penanganan kekayaan daerah yang terpisah. Penghasilan

ini juga merupakan perolehan daerah yang berasal dari

Page 52: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

37

lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang nomor

33 tahun 2004 mengelompokkan pendapatan asli daerah

yang sah meliputi:

a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak

terpisah.

b) Jasa giro.

c) Pendapatan bunga.

d) Keuntungan merupakan nilai tukar rupiah terhadap

mata uang asing.

e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai

akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun

jasa oleh pemerintah.

B. Kerangka Konseptual

Setelah ditetapkan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun

2004 tentang penuntutan keterampilan kepada pemerintah daerah dengan upaya

menggunakan potensi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan.

Pemerintah daerah harusnya berupaya untuk mengembangkan kemampuan

terhadap pengelolaan pemerintahan dan pembangunan dengan upaya mengusut

sumber PAD, salah satunya yaitu PJMBLB. Akan tetapi, adanya penambang

yang belum mempunyai izin untuk melakukan kegiatan penambangan dan

kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bisa menjadi kendala

yang harus dihadapi oleh aparat pemungut pajak. Oleh karenanya, untuk

Page 53: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

38

mengetahui optimalisasi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

dalam penelitian ini, dapat dilihat dari bagan sebagaimana dilampirkan berikut :

Gambar 1 Bagan Kerangka Konseptual

C. Metode Pelaksanaan Penelitian

1. Tempat dan Waktu

Penelitian akan dilakukan di Kantor Keuangan Daerah

Kabupaten Buton Utara (Bidang Pendapatan), yang berlokasi di Jl.

Peningkatan Pendapatan

Asli Daerah

Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Golongan C

Pelaksanaan Pemungutan

PJMBLB Golongan C

Kabupaten Buton Utara

Page 54: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

39

Kompleks Perkantoran Bumi Sara’ea dan adapun waktu yang

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kurang lebih 2 (dua) bulan,

yaitu dimulai pada 1 Januari - 28 Februari 2021.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sekunder

dari buku, jurnal dan dokumen yang relevan untuk menyusun

konsep penelitian dalam mengungkap objek penelitian.

b. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara terhadap pihak

yang menjadi informan penelitian. Dengan melakukan

wawancara langsung dengan beberapa petugas pemungut pajak

yakni Kepala Sub Bagian Pendataan dan Penetatapan dan

Kepala Sub Bagian Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dan

wajib pajak dengan mengajukan beberapa pertanyaan.

c. Observasi

Peneliti juga melakukan obervasi langsung ke lapangan

(Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara) dalam

rangka mendapatkan informasi lebih banyak mengenai

penelitian yaitu tentang optimalisasi pemungutan Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan.

Page 55: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

40

3. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti dengan

maksud khusus menyelesaikan permasalahan dalam penelitian.

Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber

pertama atau tempat objek penelitian dilakukan yakni pada

Bidang Pendapatan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton

Utara.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder

adalah buku, jurnal, artikel serta situs internet yang berkenaan

dengan penelitian yang dilakukan. Guna untuk menyelesaikan

permasalahan dalam penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Peneliti sendiri menggunakan metode penelitian kualitatif

karena metode ini bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya

mengenai objek yang diteliti. Melalui penelitian kualitatif peneliti

berusaha mendeskripsikan permasalahan serta memberikan solusi.

Perumusan penelitian kualitatif dimulai dengan pengumpulan data

Page 56: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

41

berupa penjelasan berupa kata-kata yang didapatkan langsung dari

buku, jurnal, maupun wawancara dengan objek secara langsung.

Peneliti juga menetapkan Informasi apa yang diperlukan untuk

menjawab pertanyaan atau massal yang telah dirumuskan. Dalam

penelitian ini ada sejumlah alat pengumpul data antara lain pencarian

data pada jurnal, observasi dan penelitian lapangan lainnya. Agar

memperoleh sampel yang jelas, peneliti merumuskan ciri khusus

mungkin sehingga memberikan dampak terhadap instrumen dan

sumber data yang diperoleh dalam meneliti.

Data dan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti masih

merupakan informasi data yang kasar karena peneliti hanya

menggunakan beberapa media untuk menentukan pokok

permasalahan dalam penelitian. Dengan menggunakan metode

kualitatif, peneliti menyimpulkan jawaban dari setiap permasalahan

yang diteliti di lapangan dalam satu pokok pembahasan penelitian

secara keseluruhan.

Page 57: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

42

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Ringkas

Badan Keuangan Daerah (BKD) pertama kali dibentuk bersamaan dengan

terbentuknya Kabupaten Buton Utara yang terbentuk dengan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di

Provinsi Sulawesi Tenggara.

Di tahun yang sama, yaitu tahun 2007 di bentuk SKPD yang diberi nama

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Tahun

2012 DPPKAD mekar menjadi dua SKPD yaitu Badan Pengelolaan dan Aset

Daerah (BPKAD) dan Pendapatan berdiri sendiri menjadi SKPD Dinas

Pendapatan Daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton

Utara Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pada tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Utara

digabung lagi dengan Keuangan Daerah, sehingga Dinas Pendapatan Kabupaten

Buton Utara menjadi salah satu Bidang di Badan Keuangan Daerah dengan nama

Bidang Pendapatan Badan Keuangan Kabupaten Buton Utara yang dikukuhkan

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara.

Jadi, sampai saat ini Pendapatan di Kabupaten Buton Utara di tangani

oleh Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara.

Page 58: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

43

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak memiliki visi misi tersendiri, tapi SKPD

hanya mendukung visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJM)Adapun visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara yang

tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buton Utara Periode 2016-2021 adalah :

Page 59: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

44

Gambar 2 Visi Misi Badan Keuangan Kabupaten Buton utara

Visi RPJMD “Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Berbudaya

dan Religious Menuju Buton Utara yang Maju dan

Sejahtera”

Misi ke-3

RPJMD 2016-2021

“Meningkatkan Kualitas Tata Pemerintahan yang

Baik (good government) dan Pemerintahan yang

Bersih (good govermance)”

Tujuan misi ke-3

RPJMD 2016-2021

“Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik (good government) dan

Pemerintahan yang Bersih (good govermance)”

Sasaran Misi ke-3

RPJMD 2016-2021

“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan

dan Capaian Kinerja Pembangunan”

Tujuan Renstra

BKD 2016-2021

“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah”

Sasaran Strategi

Renstra

BKD 2016-2021

“Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah”

“Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan”

Page 60: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

45

B. Struktur Organisasi dan Job Description

1. Struktur Organisasi

A.

B.

Gambar 3 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton

Utara Tahun 2019

Gambar 2 diperoleh struktur organisasi Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Buton Utara, sesuai Peraturan Bupati Buton Utara

Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Tingkatan, Susunan Organisasi,

Kepala Badan

H.TASIR, SE.E.,M.Si

Sekretaris

Drs. ABDUL WAHIDIN

KASUBAG Umum dan

Kepegawaian

SITTI DELIMA, S.E

KASUBAG Perencanaan dan

Keuangan

……………….

……………..

Kepala Bidang

Pendapatam

KASIRIDDIN, S.E

KASUBID

Pendapatan lain-

lain dan Keberatan

HASMIATI, S.E

KASUBID

Penagihan Pajak

dan Retribusi

ROSNIA, S.E

Kepala Bidang

Anggaran

LAODE MUH.

NATSIR SAID S.Kom

KASUBID

Pendataan dan

Penetapan

SITI RAHMI,

S.Kom

KASUBID

Perencanaan

Anggaran NASRIAH,

S.E

KASUBID

Penyusunan

Anggaran

MUH. NAZAR

SAINUM, S.E., M.Si

KASUBID

Administrasi

Anggaran

SUNARSIH,

S.T.,M.Si

Kepala Bidang

Perbendaharaan

NASRUDDIN, S.E

Kelompok

Jabatan Fungsional

KASUBID

Penerimaan dan

Pembiayaan

…………..

KASUBID

Pengeluaraan

AQIDA RAHMAD,

S.Kep

KASUBID Verifikasi

dan Evaluasi

…………..

Kepala Bidang

Akuntansi

LA ODE TUSAR, S.E

KASUBID

Pengeluaran Kas

…………

KASUBID Penerimaan

Kas

KASRIN, S.AP

KASUBID Pelaporan

Pertanggungjawaban

YUSRAN, S.E.,M.Si

Kepala Bidang

Pengolaan Aset

SARIPUDDIN, S.H

KASUBID Analisa

Kebutuhan dan

Pemeliharaan

YULID RAHMAWATI,

S.Kom

KASUBID Inventaris

dan Pemenfaatan Aset

RAMLI, S.Pd.,M.M

KASUBID Penilaian

dan Penghapusan

…………….

UPTB

Page 61: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

46

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Buton Utara, adapun Tugas dan Fungsi Badan Keuangan

Daerah adalah sebagai berikut :

2. Job Description

a. Kepala Kantor

Kepala Badan Keuangan Daerah memiliki kewajiban

memimpin, membina, kordinasi, merencanakan dan

menetapkan kebijakan serta program strategis, tata kerja dan

mengembangkan keuangan daerah serta bertanggung jawab

atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas yaitu melaksanakan

pembinaan dan tata laksana, perencanaan, kepegawaian,

keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga untuk menunjang

dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan instansi yang dipimpin oleh sekretaris yang

bertanggung jawab kepada kepala badan.

Sekretariat terdiri atas :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Dan

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Page 62: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

47

c. Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta

evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendapatan Daerah Bidang

Pendapatan. Bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Pendapatan Terdiri atas :

1) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan.

2) Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain dan Keberatan. Dan

3) Sub Bidang Penagihan Pajak daerah dan Retribusi

daerah.

d. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bidang ini dipimpin

oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Anggaran terdiri dari :

1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran.

2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran. Dan

3) Sub Bidang Administrasi Anggaran.

Page 63: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

48

e. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas untuk

melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan

urusan pemerintahan yang meliputi pelaksanaan penatausahaan

penerimaan belanja dan pembiayaan. Bidang ini dipimpin oleh

Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan.

Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

1) Sub Bidang Penerimaan dan Pembiayaan.

2) Sub Bidang Pengeluaran. Dan

3) Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi;

f. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta

evaluasi dan pelaporan di Bidang Akuntansi Keuangan Daerah.

Bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di daerah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Akuntansi terdiri atas :

1) Sub Bidang Penerimaan Kas.

2) Sub Bidang Pengeluaran Kas. Dan

3) Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggung Jawaban.

Page 64: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

49

g. Bidang Pengelolaan Aset

Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas untuk

melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan

analisis kebutuhan, pengadaan dan distribusi, inventarisasi,

pemeliharaan dan penghapusan, pemanfaatan dan

pemberdayaan asset daerah. Bidang ini dipimpin oleh Kepala

Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan.

Bidang Pengelolaan Aset terdiri dari :

1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pemanfaatan Aset.

2) Sub Bidang Inventarisasi dan Pemeliharaan Aset. Dan

3) Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan Aset.

C. Hasil Penelitian

Diterapkan otonomi daerah, daerah dituntut agar dapat membiayai segala

kebutuhan otonomi daerahnya yang merupakan sumber penyelenggaraan

pembiayaan yang ada di daerahnya. Hubungan antara keuangan pusat dan daerah

dikembangkan agar mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dari

itu salah satu upaya yang harus dilakukan adalah pengembangan Pendapat Asli

Daerah (PAD) harus dioptimalkan. Dari penelitian yang penulis lakukan di

(Bidang Pendapatan) Badan Keuangan Daerah, penulis memperoleh data sebagai

berikut :

Page 65: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

50

1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton

Utara Tahun Anggaran 2017-2020

Tabel 2 Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 s/d 2020

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Presentasi

2017 7.153.706.029 4.115.440.877 57,53%

2018 4.324.800.000 4.273.922.043 98,82%

2019 550.784.340.000 659.507.512.568 119,74%

2020 548.503.014.810 540.416.118.661 98,53%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara, Diolah

(2021)

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Utara ditahun 2017

sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan yakni pada tahun

2017 realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp

4.115.440.877 dengan presentasi sebesar 57,53%, hasil penerimaan

PAD pada tahun ini hanya berasal dari tiga sumber yakni Pajak

Daerah sebesar Rp. 2.518.930.777, Retribusi Daerah sebesar Rp.

1.559.299.100 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp.

37.211.000. Tahun 2018 realisasi penerimaan Pendapatan Asli

Daerah sebesar Rp. 4.273.922.043 dengan presentasi yang meningkat

dibanding tahun sebelumnya sebesar 98,82%, hasil penerimaan PAD

pada tahun ini juga hanya bersumber dari tiga sumber pendapatan

yakni Pajak Daerah yang pendapatannya meningkat jika dibanding

Page 66: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

51

tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 2.607.050.080, Retribusi Daerah

sebesar Rp. 1.556.854.063 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang

meningkat jika dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar Rp.

110.017.900. Tahun 2019 realisasi penerimaan Pendapatan Asli

Daerah sangat menigkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yakni

sebesar Rp. 659.507.512.568 dengan presentasi yang meningkat

menjadi sebesar 119,53%, realisasi pada tahun ini meningkat pesat

dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya peningkatan

pendapatan dari Pajak Daerah jika dibanding tahun sebelumnya yakni

sebesar Rp. 5.484.874.226, Retribusi Daerah yang meningkat dari

tahun sebelumnya Rp. 2.712.412.911, kemudian adanya penambahan

jumlah pendapatan dari Jenis Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

sebesar Rp. 4.859.188.852, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan sebesar Rp. 6.425.053.775, Pendapatan Lainnya

sebesar Rp. 9.710.839.805, Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp.

11.407.654.854, Dana Transfer Pemerintah Puasat sebesar Rp.

550.710.789.545, Dana Penyesuaian sebesar Rp. 68.196.698.600.

Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan baik dari penerapan

target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

sebesar Rp. 540.416.118.661 dan penurunan presentasi menjadi

98,53%, hal ini dikarenakan pendapatan dari sektor Pajak Daerah

menurun dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp.3.247.877.561,

Retribusi Daerah juga menurun yakni sebesar Rp. 2.374.717.310,

Page 67: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

52

Pendapatan Lainnya yang menurun dari tahun sebelumnya yakni

sebesar Rp. 168.250.409, Dana Transfer Pemerintah Pusat menurun

menjadi Rp. 510.067.451.542, tidak adanya penerimaan dari Dana

penyesuaian namun, disamping itu Jenis Pendapatan Asli Daerah

Yang Sah meningkat menjadi Rp. 5.545.691.882, peningkatan

pendapatan pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan menjadi Rp. 6.756.478.672, peningkatan pada

pendapatan Bagi Hasil Provinsi menjadi Rp. 12.005.651.285 dan ada

penambahan penerimaan dari Dana Insentif Daerah sebesar Rp.

250.000.000, walaupun ada penambahan pendapatn dari beberapa

sektor namun tetap saja Realisasi PAD pada tahun 2020 tidak

mencapai target yang ditetapkan.

2. Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun

Anggaran 2017 s/d 2020

Tabel 3 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten

Buton Utara Tahun 2017 s/d 2020

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Presentasi

2017 2.107.600.000 2.518.930.777 119,52%

2018 2.107.600.000 2.607.050.080 123,70%

2019 5.000.000.000 5.484.874.226 109,70%

2020 2.718.674.810 3.247.887.561 119,47%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara, Diolah

(2021)

Page 68: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

53

Dari perolehan data diatas, dapat dilihat bahwa selama tahun

anggaran 2017 s/d 2020 penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten

Buton Utara selalu mencapai target walaupun pada tahun 2020 target

pendapatan Pajak Daerah tahun 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000

harus diturunkan pada tahun 2020 sebesar 2.718.674.810. Selama

periode anggara 2017 s/d 2020 yang menjadi komponen penyumbang

Pajak Daerah di Kabupaten Buton Utara ini hanya sebanyak 8 jenis

pajak saja yaitu, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak

Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan bangunan, Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan dan Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan. Pada Tahun 2017 dari penerimaan pendapatan

Pajak Daerah di Kabupaten Buton Utara, Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan merupakan pajak dengan penerimaan realisasi

terbesar ditahun 2017 walaupun penerimaan pendapatannya tidak

mencapai target pada tahun, sedangkan Pajak Daerah dengan

penerimaan tertinggi pada tahun ini adalah Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan sebesar Rp. 986.475.163.

Pada tahun 2018 penerimaan Pajak Daerah meningkat dengan

realisasi sebesar Rp. 2.607.050.080 dengan presentasi sebesar

123,70%. Pajak Daerah dengan penerimaan realisasi dan pencapaian

tertinggi pada tahun ini adalah Pajak Penerang Jalan dengan

penerimaan realisasi sebesar Rp. 1.163.247.763 dengan presentasi

sebesar 337,17%.

Page 69: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

54

Pada tahun 2019, penerimaan Pajak Daerah meningkat pesat

dibanding tahun sebelumnya yaitu dengan penerimaan realisasi

sebesar Rp. 5.484.874.226 dengan presentasi sebesar 109,70%. Pajak

Daerah dengan penerimaan terbesar ditahun ini adalah Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu sebesar Rp.

2.046.111.950, sedangkan Pajak Daerah dengan pencapaian tertinggi

adalah Pajak Restoran dengan realisasi sebesar 357,44%

Pada tahun 2020, target dan penerimaan realisasi Pajak

Daerah menurun dibandingkan tahun sebelumnya, walapun

penerimaan realisasinya dapat mencapai target dengan penerimaan

realisasi sebesar Rp. 3.247.887.561 dari target sebesar Rp.

2.718.674.810 dengan presentasi penerimaan sebesar 119,47%, pada

tahun banyak sumber pendapatan Pajak Daerah yang mengalami

penurunan pendapatan sektor yang mengalami penurunan terbanyak

adalah Bea Balik Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) dimana ditahun sebelumnya perolehan pendapatannya

sebesar Rp. 2.046.111.950 dan ditahun 2020 turun menjadi Rp

26.008.950 .

Page 70: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

55

3. Sumbangsi Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017 s/d 2020

Tabel 4 Sumbangsi Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 s/d 2020

Tahun PAD (Rp) Pajak Daerah (Rp) Presentasi

2017 4.115.440.877 2.518.930.777 61,21%

2018 4.273.922.043 2.607.050.080 60,99%

2019 659.507.512.568 5.484.874.226 0,83%

2020 540.416.118.661 3.247.887.561 0,60%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara, Diolah

2021)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa presentasi sumbangsi

Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017 s/d

2020 selalu mengalami penurunan jika dilihat dari segi presentasi

Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah walaupun dapat pada

tahun 2019 penerimaan pajak mengalami peningkatan dari Rp.

2.607.050.080 di tahun 2018 dan mengalami peningkatan sebesar Rp.

5.484.874.226 di tahun 2019, namun tetap saja presentasi sumbangsi

Pajak Daerah ke Pendapatan Asli Daerah selalu mengalami

penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2020

Adanya penurunan dan peningkatan sumbangsi dari Pajak

Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dikarenakan pendapatan

baik itu dari sektor Pajak Daerah ataupun Pendapatan Asli Daerah

Page 71: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

56

tidak signifikan atau stbail sehingga dapat menyebabkan penurunan

dan peningkatan pada sumbangsi pada Pajak Daerah terhadap

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Buton Utara.

4. Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017 s/d

2020

Tabel 5 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan Kabupaten buton Utara tahun 2017 s/d 2020

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Presentasi

2017 1.155.600.000 986.475.163 85,36%

2018 1.155.600.000 739.071.534 63,96%

2019 1.034.800.000 1.347.106.048 130,18%

2020 250.000.000 723.370.371 289,35%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara, Diolah

(2020)

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 realisasi

dan presentasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

di Kabupaten Buton Utara sebesar Rp. 986.475.163 dengan

presentasi sebesar 85,36%, pada tahun 2018 realisasi dan presentasi

penerimaan mengalami penurunan dengan realisasi sebesar Rp.

739.071.534 dengan presentasi sebesar 63,96%, pada tahun 2019

realisasi dan presentasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan mengalami kenaikan yang cukup tinggi dengan realisasi

Page 72: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

57

penerimaan sebesar Rp. 1.347.106.048 dengan presentasi sebesar

130,18% dan pada tahun 2020 walaupun penerimaan Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan mencapai target dan presentasi penerimaan

meningkat dari tahun sebelumnya, namun realisasi penerimaan

pajaknya menurun jika dibanding tahun sebelumnya. Penyebab

menurunnya pendapatan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan sangat berpengaruh pada jumlah Wajib Pajak yang

melakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,

ditahun 2017 Wajib Pajak yang tercatat melakukan pembayaran

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebanyak 312 Wajib Pajak,

kemudian ditahun 2018 Wajib Pajak yang tercatat menurun menjadi

278 Wajib Pajak hal ini pun yang menyebabkan turunnya penerimaan

ditahun 2018, kemudian ditahun 2019 jumlah Wajib Pajak yang

tercatat meningkat menjadi 432 Wajib Pajak sehingga menyebabkan

penerimaan Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan ditahun ini ikut

meningkat dan ditahun 2020 jumlah Wajib Pajak yang tercatat

mengalami penurunan menjadi 203 Wajib Pajak hal ini pun juga

yang menyebabkan penerimaan pajak ditahun ini menurun jika

dibanding tahun sebelumnnya. Perolehan hasil perhitungan besaran

presentasi diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :

Presentasi =

Page 73: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

58

D. Pembahasan

Tabel 6 Sumbangsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada

Pajak Daerah Tahun 2017 s/d 2020

Tahun Pajak Daerah (Rp) PJMBLB (Rp) Presentasi

2017 2.518.930.777 986.475.163 39,16%

2018 2.607.050.080 739.071.534 28,35%

2019 5.484.874.226 1.347.106.048 24,56%

2020 3.247.887.561 723.370.371 22,27%

Sumber : Badan Keungan Daerah Kabupaten Buton Utara, Diolah

(2021)

Dari data diatas, menunjukkan bahwa sumbangsi Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah dari tahun 2017 hingga

tahun 2020 terus mengalami penurunan walaupun pada tahun 2019

penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami

peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya dan tahun 2020 namun,

tetap saja sumbangsi presentasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan sepanjang periode tahun 2017 s/d 2020 terus mengalami

penurunan.

Page 74: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

59

Tabel 7 Sumbangsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun

Anggaran 2017 s/d 2020

Tahun PAD (Rp) PJMBLB (Rp) Presentasi

2017 4.115.440.877 986.475.163 23,97%

2018 4.273.922.043 739.071.534 17,29%

2019 659.507.512.568 1.347.106.048 0,20%

2020 540.416.118.661 723.370.371 0,13%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara, Diolah

(2021)

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa sumbangsi Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan tahun 2017 s/d 2020 dari tahun ketahun

mengalami penurunan presentasi penerimaan, walaupun pada tahun 2019

penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat dikatakan

meningkat dari tahun sebelumnya namun dalam hal peningkatan

presentasi tetap menurun dari tahun 2017 hingga tahun 2020.

Dari kedua tabel diatas dapat dilihat presentasi sumbangsi Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan baik itu terhadap Pajak Daerah

ataupun Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017 s/d 2020 selalu

mengalami penurunan hal ini dikarenakan pendapatan pada Pajak Daerah,

Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

tidak signifikan atau tidak seimbang selama tahun 2017 s/d 2020 terlebih

lagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan kadang mengalami penurunan dan peningkatan yang

Page 75: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

60

juga ikut berimbas pada penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan dari tahun ke tahun.

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Pemungutan Pajak Daerah (PP No. 55 Tahun 2016)

pemungutan pajak daerah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu

melalui official assesment system, yaitu dengan sistem pemungutan

dimana memberikan kewenangan kepada pemerintah (aparat

pemungut pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang kepada

wajib pajak dan self assesment system, yaitu dimana wajib pajak

diberikan kewenangan untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Tetapi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara

Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut

dengan cara official assesment system, dengan prosedur sebagai

berikut :

a. Wajib pajak dengan membawa Rencana Anggaran Pelaksanaan

(RAP) menghadap ke aparat pemungut pajak (Bidang

Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah) untuk melakukan

perhitungan besaran pajak terutang.

Page 76: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

61

b. Aparat pemungut pajak melakukan perhitungan pajak terutang

dan mengeluarkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) kemudian

memberikan kepada staf registrasi.

c. Staf registrasi membuat Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) yang

kemudian diberikan kepada wajib pajak.

d. Wajib pajak berdasarkan Surat Setor Pajak Daerah (SSPD)

melakukan pembayaran pada Kas Daerah/Bank/Bendahara

Penerimaan.

e. Wajib pajak setelah melakukan pembayaran, dengan membawa

Surat Setor Pajak Daerah dan Bukti Setor Bank/Slip Setor

menyerahkan kepada staf registrasi, yang kemudian dibuat

rangkap 4 (empat) dengan distribusi sebagai berikut :

1) Wajib pajak

2) Tembusan masing-masing untuk Bendahara Penerimaan

3) Fungsi Akuntansi dan seksi pembukuan dan pelaporan

4) Arsip

f. Selanjutnya setelah SSPD dan bukti setoran bank/slip setoran

divalidasi dan dicap oleh pejabat kas daerah/pihak bank,

BUD/kas daerah menyerahkan asli dari SSPD dan Bukti

Setoran Bank/Slip Setoran kepada wajib pajak. Sedangkan

tembusan disampaikan kepada pihak yang terkait, khusus untuk

Bendahara Penerimaan/BKP dilampiri Bukti Setoran Bank/Slip

Setoran.

Page 77: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

62

g. Berdasarkan media penyetoran (SSPD) dan bukti setoran

bank/slip setoran yang telah divalidasi dan dicap oleh

BUD/Kas Daerah, bendahara penerimaan/BKD mencatat

setoran tersebut dalam register STS/SSPPD, dan buku

penerimaan dan penyetoran.

h. Bendahara penerimaan/BKP secara periodic (bulanan)

membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) administrative

kepada kepala Badan Keuangan Daerah dan LPJ fungsional

yang ditandatangani oleh kepala Badan Keuangan Daerah. LPJ

fungsional dibuat rangkap 4 (empat) dengan distribusi kepada:

1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2) Fungsi akuntansi.

3) Seksi pembukuan penerimaan dan pelaporan.

4) Arsip.

Dari segi sistem pembayaran masyarakat tidak merasa

terbebani justru merasa terbantu karena pada dasarnya masyarakat

telah mengetahui sistem pemungutan Pajak Mineral Buka Logam dan

Batuan ini.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Siti Rahmi selaku Kepala Sub

Bagian Pendataan dan Penetapan, menyatakan bahwa :

“Untuk pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan di Badan Keuangan Daerah termaksud mudah kok, wajib

pajak tidak perlu repot untuk menghitung pajak terutang sendiri cukup membawa Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) nanti kami

Page 78: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

63

selaku pemungut pajak yang akan menghitungkan besarnya pajak

terutang yang tidak memakan waktu yang lama paling lama sekitar

10 menit, nanti wajib pajak yang akan melakukan pembayaran pada

Bank Pembangunan Daerah (BPD), setelah melakukan pembayaran

sisa menunggu Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) dan slip

setorannya dibuat rangkap untuk arsip dan tembusan kemudian staf

kami akan memberikan satu rangkap untuk wajib pajak sebagai arsip

dan berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak

Daerah, kai memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

dengan besaran tarif sebesar 25%”

Dengan sistem pemungutan secara official assesment system

ini, mempermudahkan petugas pemungut pajak karena wajib pajak

sendiri yang datang ke Kantor Badan Keuangan Daerah untuk

melakukan perhitungan pajak terutang dan mempermudahkan wajib

pajak dalam melakukan perhitungan pajak terutang

Hal ini dibenarkan oleh Bapak La Ode Ayub selaku

perwakilan CV. Devansa sebagai wakil direktur yang membayar

pajak, menyatakan bahwa :

“Penerapan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Golongan C dengan cara official assesment system seperti ini sangat

mempermudahkan kami selaku kontraktor tidak perlu repot-repot

melakukan perhitungan pajak terutang cukup datang langsung saja

di Badan Keuangan Daerah kita sudah bisa dihitungkan, terlebih

lagi pelayanannya baik, staf-stafnya ramah selalu memberikan

respon yang baik kepada wajib pajak yang bertanya kalau ada yang

tidak dipahami dalam proses pemungutan pajaknya”

Berdasarkan surat edaran Bupati Kabupaten Buton Utara dan

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara No 15 Tahun 2015,

pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan oleh

pihak kontraktor apabila menangani sebuah proyek.

Page 79: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

64

Hal ini dibenarkan oleh Ibu Rosnia selaku Kepala Sub Bagian

Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa :

“Untuk pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, kami

sebagai pihak pemungut pajak hanya memungut lewat kontraktor

saja apabila menangani sebuah proyek yang bekerja sama dengan

CV atau UD karena berdasarkan surat edaran Bupati dana

pembiayaan proyek tidak akan dicairkan apabila pihak kontraktor

belum melunasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuannya yang

terutang dan ini justru memudahkan kami dibanding memungut

kepada pihak CV ataupun UD yang kadang tidak datang melaporkan

pemasukan penerimaan dari hasil penjualan yang berkaitan dengan

bahan galian kepada kami”

Kurang efektifnya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan

pemungutan Pajak Mineral Buka Logam dan Batuan dapat

mempengaruhi ruang gerak Aparat Pemungut pajak. Hal ini

dibenarkan juga oleh Ibu Rosnia selaku Kepala Sub Bagian

Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa :

“Kurang efektifnya peraturan seputar pemungutan Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan ini, sangat membatasi ruang gerak kami

sebagai aparat pemungut pajak, sebagai Aparat Pemungut pajak

kami tentunya telah melakukan sosialisasi terhadap pihak-pihak

yang melakukan kegiatan penambangan seperti CV dan UD namun,

sampai saat ini CV dan UD hanya melakukan pembayaran apabila

mereka terlibat dalam pembangunan sebuah proyek itupun yang

membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuannya adalah

kontraktor bukan Cv atau UD yang bersangkutan dan terlebih lagi

pihak CV ataupun UD masih ada penerimaan penghasilan di luar

dari penghasilan yang mereka peroleh dari proyek, bahkan untuk

mengawasi jalannya sebuah proyek kami tidak bisa karena kurang

peraturan yang mengatur akan hal tersebut”

Terkait pengawasan aparatur pemungut pajak untuk

mengawasi jalannya sebuah proyek ini dibenarkan oleh Bapak Yayan

Ode Putra sebagai salah satu kontraktor yang menyatakan bahwa :

Page 80: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

65

“Terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan

Keuangan Daerah, salama beberapa kali saya menangani proyek,

saya belum pernah melihat pihak Badan Keuangan Daerah untuk

turun mengawasi jalannya penanganan proyek yang kami jalani”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dengan ketidak efektifan

Peraturan-Peraturan Daerah ternyata dapat mempengaruhi

pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah yang dapat mempengaruhi

penurunan pendapatan yang kemudian akan berimbas kepada

penurunan Pendapatan Asli Daerah dan bisa dilihat pada hasil

pembahasan sebelumnya kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan di Kabupaten Buton Utara masih kurang optimalnya

pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan juga dapat

ditinjau dari Subjek pemungutan pajaknya yang hanya memfokuskan

pemungutan pada para kontraktor yang menangani proyek yang

menggunakan bahan galian.

Page 81: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

66

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan

bahwa :

1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

dengan system official assesment sudah baik karena sangat

memudahkan bagi Wajib Pajak terlebih pelayanan yang diberikan

oleh aparat pemungut pajak sangat baik.

2. Pengoptimalan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

di Kabupaten Buton Utara masih belum optimal, dikarenakan

Peraturan Daerah dan Surat Edaran Bupati setempat hanya

memfokuskan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

hanya pada satu Subjek Pajak

3. Kurang efektifnya peraturan daerah setempat sehingga membatasi

ruang gerak dari Aparat Pemungut Pajak setempat untuk melakukan

pengawasan terhadap Subjek Pajak yang melakukan kegiatan

penambangan.

Page 82: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

67

B. Saran

Melihat masih kurangnya upaya dari pemeritah daerah untuk

mempertegas peraturan-peraturan daerah yang terkait dengan optimalisasi

pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan maka untuk itu :

1. Kepada Pemerintah Daerah setempat perlu ditegaskan lagi tentang

peraturan-peraturan daerah khusunya terhadap peraturan perluasan

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

2. Kepada Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Kabupaten Buton

Utara perlu adanya tindakan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga

masyarakat sadar akan kewajibannya dan perlu adanya penertiban

Subjek atau Wajib Pajak.

3. Diharapkan pada peneliti selanjutnya agar lebih mengembangkan

aspek dan ruang lingkup penelitian agar wawasan dan pengetahuan

tentang Pajak Daerah khusunya Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan di Kabupaten Buton Utara semakin meningkat dikemudian

hari.

Page 83: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

68

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Artikel

Aprilia Riska, Junaedy. 2013. Jurnal Analisis Pengaruh Pajak Bahan Mineral Bukan

Logam dan Batuan dan Retribusi Bahan Galian C Terhadap Pendapatan Asli

Daerah. Jurnal Future. 249-255. (diakses 25/02/2020/19:25)

Fauzan Abdillah. 2018. Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan Terhadap peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten

Buton Utara. Jakarta. Institut STIAMI Jakarta.

Halim, Abdul. 2001. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah.Yogyakarta.

UPP AMP YKPN.

Kustiawan. Memen. 2005. “Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli

Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Aparatur pemerintah Daerah”. Jurnal

Ilmu Administrasi. Vol.2 No.1 (diakses 20/02/2020/15:35)

Lilik Yunanto. 2011. Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektifitas dan

Elastisitas Pajak Hotel Di Kabupaten Klaten. Surakarta. Universitas

Surakarta.

Mardiasmo. 2002. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta. ANDI Yogyakarta.

Moningka, Christy dkk. 2018. Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan di Kota Tomonon. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Vol.

13(4). 786-795. (diakses 25/02/2020/18:58)

Nini Andriani. 2016. Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng. Makassar.

Unversitas Negeri Makassar

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pajak

Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Purnama Sari Afriana. 2016. Skripsi Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah

Kabupasten Tanah Bumbu. Makassar. Universitas Sultan Hasanuddin.

Sani. 2013. Efektivitas dan efisiensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di

Kabupaten Sambas. Jurnal EKSOS. Vol. 9 No. 1. 1-11. (diakses

25/02/2020/19:28)

Siahaan, Marihot P. 2016. Pajak Daerah & Retribusi Daerah: Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Page 84: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

69

Soemitro,H. Rochmat. 1990 Asas dan dasar perpajakan 2. Bandung : PT. Eresco.

Soesastro, H, dkk. (2005). Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam

Setengah Abad Terakhir Jilid I (1945-1959). Jakarta: Kanisius.

Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat

Page 85: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

70

LAMPIRAN – LAPMPIRAN

Page 86: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

71

DOKUMENTASI

A. Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara Tampak

Depan

(diambil pada tanggal 12 Februari 2021, Jl. Kompleks Perkatoran Bumi

Sara’ea Kabupaten Buton Utara)

B. Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara Tampak

Dalam

Page 87: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

72

(diambil pada tanggal 12 Februari 2021, Jl. Kompleks Perkantoran Bumi

Sara’ea Kabupaten Buton Utara)

Page 88: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

73

C. Aktivitas Selama Penelitian

(kegiatan pencatatan pada pembukuan dan pembuatan Surat Setoran Pajak

Daerah, Bidang Pendapatan, diambil pada tangga 13 Februari 2021)

(kegiatan proses wawancara aparat pemungut pajak Bidang Pendapatan,

diambil pada tanggal 20 Februari 2021)

Page 89: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

74

D. Wawancara Subjek Pajak

(kegiatan wawancara Wajib Pajak, diambil pada tanggal 22 Februari 2021)

Page 90: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

75

Page 91: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

76

BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI

Persentas

e

Realisasi

1 3 4 5 6 7 = (5+6) 8 = (7 : 4) 9 = (4 - 7)

1 4 04 01 01 Badan Keuangan Daerah - -

4 1 1 01 12 - Pajak Losmen/Rumah/Pesanggraha/Hostel/ Rumah Kos 25,000,000 5,300,000 500,000 5,800,000 23.20% 19,200,000

4 1 1 02 01 - Pajak Restoran/Rumah Makan 30,000,000 4,200,000 400,000 4,600,000 15.33% 25,400,000

4 1 1 04 01 - Pajak Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megattron 4,200,000 11,332,686 11,332,686 269.83% (7,132,686)

4 1 1 04 02 - Pajak Reklame Kain 18,960,000 5,183,515 5,183,515 27.34% 13,776,485

4 1 1 04 03 - Pajak Reklame Melekat/Stiker 1,840,000 - 0.00% 1,840,000

4 1 1 -05 -02 - Pajak Penerangan Jalan 345,000,000 780,386,684 90,146,436 870,533,120 252.33% (525,533,120)

4 1 1 -08 -01 - Pajak Air Tanah 15,000,000 4,230,000 350,000 4,580,000 30.53% 10,420,000

4 1 1 11 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1,155,600,000 511,473,932 475,001,231 986,475,163 85.36% 169,124,837

4 1 1 12 _Pajak Bumi dan Bangunan 500,000,000 454,782,451 151,493,842 606,276,293 121.26% (106,276,293)

- Sektor Perkotaan -

- Sektor Perdesaan -

4 1 1 13 - BPHTB 12,000,000 21,150,000 3,000,000 24,150,000 201.25% (12,150,000)

JUMLAH 2,107,600,000 ######## 720,891,509 2,518,930,777 119.52% (411,330,777)

2 4 1 Dinas Perhubungan

4 1 2 01 25 - Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang 6,000,000 2,710,000 1,180,000 3,890,000 64.83% 2,110,000

4 1 2 02 13 - Ret. Pelayanan Jasa Terminal 57,000,000 33,430,000 3,350,000 36,780,000 64.53% 20,220,000

- Ret. Pelayanan Lintas Jalan 20,000,000 20,637,000 1,076,000 21,713,000 108.57% (1,713,000)

4 1 2 02 20 - Ret. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 80,000,000 - 18,165,500

a. Jasa Masuk Pelabuhan 55,698,000 2,189,000 57,887,000 72.36% -

b. Jasa Sandar labuh kapal 3,747,500 200,000 3,947,500 4.93% -

4 1 2 03 05 - Ret. Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Pribadi 5,000,000 - - 0.00% 5,000,000

JUMLAH 168,000,000 116,222,500 7,995,000 124,217,500 73.94% 43,782,500

3 1 -03 -01 -01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

4 1 2 -02 -04 - Ret. Sewa alat berat 607,000,000 212,850,000 139,400,000 352,250,000 58.03% 254,750,000

JUMLAH 607,000,000 212,850,000 139,400,000 352,250,000 58.03% 254,750,000

5 4 1 2 6 8 Badan lingkungan Hidup -

4 1 2 3 12 - Ret. Amdal - - -

JUMLAH 0 - - - -

6 Dinas Perindag Kop dan UKM - -

4 1 2 1 20 - Ret. Pelataran Pasar 35,600,000 59,200,000 6,750,000 65,950,000 185.25% (30,350,000)

4 1 2 1 21 - Ret. Los Pasar 49,400,000 22,465,000 816,000 23,281,000 47.13% 26,119,000

4 1 2 1 22 - Ret. Kios 115,000,000 108,952,500 13,783,500 122,736,000 106.73% (7,736,000)

JUMLAH 200,000,000 190,617,500 21,349,500 211,967,000 105.98% (11,967,000)

7 4 1 2 Dinas Kelautan dan Perikanan - -

4 1 2 3 5 - Ret. Hasil Laut 200,000 200,000 0.00 49,800,000

4 1 2 3 14 - Ret. Tempat Pelelangan 50,000,000 4,864,000 1,950,000 6,814,000 13.63% 43,186,000

JUMLAH 50,000,000 5,064,000 1,950,000 7,014,000 14.03% 42,986,000

8 4 1 2 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan - -

4 1 4 01 13 - Ret. Tempat Pelelangan Hasil Bumi 70,000,000 2,005,000 2,670,000 4,675,000 65,325,000

JUMLAH 70,000,000 2,005,000 2,670,000 4,675,000 6.68% 65,325,000

9 1 02 01 02 Rumah Sakit Umum Daerah - -

4 1 2 01 05 -Ret. Pelayanan Kesehatan Umum 368,238,380 115,488,000 35,378,650 150,866,650 40.97% 217,371,730

4 1 2 01 06 - Retribusi Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis

yang Dimiliki dan/atau Dikelola Oleh PEMDA 655,317,938 439,792,100 19,819,600 459,611,700 70.14% 195,706,238

JUMLAH 1,023,556,318 555,280,100 55,198,250 610,478,350 59.64% 413,077,968

10 PUSKESMAS

PUSKESMAS KIOKO

- Ret.Pelayanan Kesehatan Puskesmas 135,965,600 1,201,000 458,000 1,659,000 1.22% 134,306,600

JUMLAH 135,965,600 1,201,000 458,000 1,659,000 1.22% 134,306,600

PUSKESMAS LAMBALE -

- Ret.Pelayanan Kesehatan Puskesmas 242,874,052 13,867,500 8,573,000 22,440,500 9.24% 220,433,552

JUMLAH 242,874,052 13,867,500 8,573,000 22,440,500 9.24% 220,433,552

PUSKESMAS BONEGUNU -

- Ret.Pelayanan Kesehatan Puskesmas 0 7,878,500 7,878,500 0 (7,878,500)

- Ret. Pelayanan JAMKESMAS 221,639,749 1,700,000 424,500 2,124,500 0.96% 219,515,249

JUMLAH 221,639,749 9,578,500 424,500 10,003,000 4.51% 211,636,749

PUSKESMAS KULISUSU -

-Ret. Pelayanan Kesehatan Umum 663,206,325 11,920,000 2,056,500 13,976,500 2.11% 649,229,825

JUMLAH 663,206,325 11,920,000 2,056,500 13,976,500 2.11% 649,229,825

PUSKESMAS WD. BURI -

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 181,490,200 5,072,000 4,347,500 9,419,500 5.19% 172,070,700

JUMLAH 181,490,200 5,072,000 4,347,500 9,419,500 5.19% 172,070,700

PUSKESMAS KAMBOWA -

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 241,867,522 0.00% 241,867,522

JUMLAH 241,867,522 0.00% 241,867,522

PUSKESMAS LABARAGA -

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 129,097,266 0.00% 129,097,266

JUMLAH 129,097,266 0.00% 129,097,266

PUSKESMAS BONEROMBO -

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 186,681,098 3,974,500 376,000 4,350,500 2.33% 182,330,598

JUMLAH 186,681,098 3,974,500 376,000 4,350,500 2.33% 182,330,598

PUSKESMAS LAKANSAI -

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 143,501,907 1,181,000 188,000 1,369,000 0.95% 142,132,907

- Retribusi Jasa Pelayanan Dana Non Kapitasi 2,522,250 2,522,250

JUMLAH 143,501,907 1,181,000 2,522,250 3,891,250 2.71% 139,610,657

PUSKESMAS WAKORUMBA -

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 202,625,992 4,024,500 3,487,500 7,512,000 3.71% 195,113,992

- Retribusi Jasa Pelayanan Non Kapitasi 1,509,000 1,509,000

JUMLAH 202,625,992 4,024,500 4,996,500 9,021,000 4.45% 193,604,992

11 4 1 2 6 2 Dinas Kesehatan - -

4 1 2 1 1 - Ret. Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara - - -

Jaminan Sosial ( BPJS Non Kapitasi ) 498,600,000 114,075,000 22,650,000 136,725,000 27.42% 361,875,000

JUMLAH 498,600,000 114,075,000 22,650,000 136,725,000 27.42% 361,875,000

12 PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) -

- Izin Gangguan ( HO) 28,350,000 3,660,000 32,010,000 (32,010,000)

- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 40,000,000 1,080,000 4,121,000 5,201,000 13.00% 34,799,000

JUMLAH 40,000,000 29,430,000 7,781,000 37,211,000 13.00% 2,789,000

JUMLAH RETRIBUSI 5,006,106,029 ######## 282,748,000 1,559,299,100 31.15% 3,446,806,929

JUMLAH PAJAK DAN RETRIBUSI 7,113,706,029 ######## 1,003,639,509 4,078,229,877 57.33% 3,035,476,152

7,153,706,029 4,115,440,877

Pembina Tk.I, Gol. IV/b

NIP.19631231 198503 1 165

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN BUTON UTARA

MENURUT SKPD DAN JENIS PENERIMAAN BULAN DESEMBER 2017

BADAN KEUANGAN DAERAH

NO. KODE REKENING URAIAN TARGET

REALISASI

SISA TARGET

2

Buranga, 31 Desember 2017

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

H. TASIR, SE., M.Si.

Page 92: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

77

BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI

Persentas

e

Realisasi

1 3 4 5 6 7 = (5+6) 8 = (7 : 4) 9 = (4 - 7)

1 4 04 01 01 Badan Keuangan Daerah - -

4 1 1 01 12 - Pajak Losmen/Rumah/Pesanggraha/Hostel/ Rumah Kos 25,000,000 7,600,000 1,200,000 8,800,000 35.20 16,200,000

4 1 1 02 01 - Pajak Restoran/Rumah Makan 30,000,000 4,550,000 550,000 5,100,000 17.00 24,900,000

4 1 1 04 01 - Pajak Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megattron 18,960,000 4,891,000 2,281,250 7,172,250 37.83 11,787,750

4 1 1 04 02 - Pajak Reklame Kain 4,200,000 300,000 - 300,000 7.14 3,900,000

4 1 1 04 03 - Pajak Reklame Melekat/Stiker 1,840,000 - - - - 1,840,000

4 1 1 -05 -02 - Pajak Penerangan Jalan 345,000,000 1,059,320,184 103,927,579 1,163,247,763 337.17 (818,247,763)

4 1 1 -08 -01 - Pajak Air Tanah 15,000,000 2,320,000 480,000 2,800,000 18.67 12,200,000

4 1 1 11 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1,155,600,000 529,511,734 209,559,800 739,071,534 63.96 416,528,466

4 1 1 12 - Pajak Bumi dan Bangunan 500,000,000 457,094,754 29,507,979 486,602,733 97.32 13,397,267

- Sektor Perkotaan - -

- Sektor Perdesaan - -

4 1 1 13 - BPHTB 12,000,000 184,805,800 9,150,000 193,955,800 1,616.30 (181,955,800)

JUMLAH 2,107,600,000 2,250,393,472 356,656,608 2,607,050,080 123.70 (499,450,080)

2 4 1 Dinas Perhubungan

4 1 2 01 25 - Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang 6,000,000 1,540,000 5,950,000 7,490,000 124.83 (1,490,000)

4 1 2 02 13 - Ret. Pelayanan Jasa Terminal 57,000,000 46,604,500 3,750,000 50,354,500 88.34 6,645,500

- Ret. Pelayanan Lintas Jalan 20,000,000 27,050,000 1,635,000 28,685,000 143.43 (8,685,000)

4 1 2 02 20 - Ret. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 80,000,000 65,810,500 2,874,500 68,685,000 85.86 80,000,000

a. Jasa Masuk Pelabuhan - - -

b. Jasa Sandar labuh kapal - - -

4 1 2 03 05 - Ret. Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Pribadi 5,000,000 - - - 5,000,000

JUMLAH 168,000,000 141,005,000 14,209,500 155,214,500 92.39 12,785,500

BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI

Persentas

e

Realisasi

3 1 -03 -01 -01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

4 1 2 -02 -04 - Ret. Sewa alat berat 700,000,000 44,500,000 157,000,000 201,500,000 28.79 498,500,000

JUMLAH 700,000,000 44,500,000 157,000,000 201,500,000 28.79 498,500,000

4 Dinas Perindag Kop dan UKM -

4 1 2 1 20 - Ret. Pelataran Pasar 70,550,000 58,600,000 4,350,000 62,950,000 89.23 7,600,000

4 1 2 1 21 - Ret. Los Pasar 29,215,000 9,093,500 1,305,000 10,398,500 35.59 18,816,500

4 1 2 1 22 - Ret. Kios 120,235,000 134,815,500 13,045,500 147,861,000 122.98 (27,626,000)

JUMLAH 220,000,000 202,509,000 18,700,500 221,209,500 100.55 (1,209,500)

5 4 1 2 Dinas Kelautan dan Perikanan - -

4 1 2 3 5 - Ret. Hasil Laut - 10,000,000

4 1 2 3 14 - Ret. Tempat Pelelangan 10,000,000 7,585,500 3,079,000 10,664,500 106.65 (664,500)

JUMLAH 10,000,000 7,585,500 3,079,000 10,664,500 106.65 (664,500)

6 4 1 2 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan - -

4 1 4 01 13 - Ret. Tempat Pelelangan Hasil Bumi 70,000,000 - - - - 70,000,000

JUMLAH 70,000,000 - - - - 70,000,000

7 1 02 01 02 Rumah Sakit Umum Daerah - -

4 1 2 01 05 -Ret. Pelayanan Kesehatan Umum 170,000,000 135,308,550 41,892,000 177,200,550 104.24 (7,200,550)

4 1 2 01 06 - Retribusi Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis - -

yang Dimiliki dan/atau Dikelola Oleh PEMDA 800,000,000 298,789,196 326,737,917 625,527,113 78.19 174,472,887

JUMLAH 970,000,000 434,097,746 368,629,917 802,727,663 82.76 167,272,337

PUSKESMAS

8 PUSKESMAS KIOKO

- Ret.Pelayanan Kesehatan Puskesmas 3,000,000 1,095,500 803,000 1,898,500 63.28 1,101,500

JUMLAH 3,000,000 1,095,500 803,000 1,898,500 63.28 1,101,500

9 PUSKESMAS LAMBALE -

- Ret.Pelayanan Kesehatan Puskesmas 20,000,000 2,887,000 1,614,500 4,501,500 22.51 15,498,500

JUMLAH 20,000,000 2,887,000 1,614,500 4,501,500 22.51 15,498,500

BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI

Persentas

e

Realisasi

10 PUSKESMAS BONEGUNU -

- Ret.Pelayanan Kesehatan Puskesmas 7,200,000 3,606,500 273,500 3,880,000 53.89 3,320,000

- Ret. Pelayanan JAMKESMAS 0 - -

JUMLAH 7,200,000 3,606,500 273,500 3,880,000 53.89 3,320,000

11 PUSKESMAS KULISUSU -

-Ret. Pelayanan Kesehatan Umum 20,000,000 10,244,000 4,587,000 14,831,000 74.16 5,169,000

JUMLAH 20,000,000 10,244,000 4,587,000 14,831,000 74.16 5,169,000

12 PUSKESMAS WD. BURI -

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 6,000,000 3,445,500 330,000 3,775,500 62.93 2,224,500

JUMLAH 6,000,000 3,445,500 330,000 3,775,500 62.93 2,224,500

13 PUSKESMAS KAMBOWA -

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 10,000,000 2,370,500 631,500 3,002,000 30.02 6,998,000

JUMLAH 10,000,000 2,370,500 631,500 3,002,000 30.02 6,998,000

14 PUSKESMAS LABARAGA -

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 3,000,000 777,000 - 777,000 25.90 2,223,000

JUMLAH 3,000,000 777,000 - 777,000 25.90 2,223,000

15 PUSKESMAS BONEROMBO -

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 6,000,000 12,018,500 690,000 12,708,500 211.81 (6,708,500)

JUMLAH 6,000,000 12,018,500 690,000 12,708,500 211.81 (6,708,500)

16 PUSKESMAS LAKANSAI -

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 2,000,000 1,915,000 108,000 2,023,000 101.15 (23,000)

- Retribusi Jasa Pelayanan Dana Non Kapitasi -

JUMLAH 2,000,000 1,915,000 108,000 2,023,000 101.15 (23,000)

17 PUSKESMAS WAKORUMBA -

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 10,000,000 3,391,500 4,731,500 8,123,000 81.23 1,877,000

- Retribusi Jasa Pelayanan Non Kapitasi -

JUMLAH 10,000,000 3,391,500 4,731,500 8,123,000 81.23 1,877,000

BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI

Persentas

e

Realisasi

18 DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal -

Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

- Izin Gangguan ( HO) - -

- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 80,000,000 90,877,900 19,140,000 110,017,900 137.52 (30,017,900)

JUMLAH 80,000,000 90,877,900 19,140,000 110,017,900 137.52 (30,017,900)

JUMLAH RETRIBUSI 2,137,200,000 962,326,146 594,527,917 1,556,854,063 72.85 735,560,437

JUMLAH PAJAK DAN RETRIBUSI 4,244,800,000 3,212,719,618 951,184,525 4,163,904,143 98.09 236,110,357

4,324,800,000 4,273,922,043

MENURUT SKPD DAN JENIS PENERIMAAN BULAN DESEMBER 2018

BADAN KEUANGAN DAERAH

NO. KODE REKENING URAIAN TARGET

REALISASI

SISA TARGET

2

NO. KODE REKENING URAIAN TARGET SISA TARGET

NO. KODE REKENING URAIAN TARGET

REALISASI

SISA TARGET

REALISASI

NIP.19631231 198503 1 165

NO. KODE REKENING URAIAN TARGET

REALISASI

SISA TARGET

Buranga, 31 Desember 2018

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

H. TASIR, SE., M.Si.

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

Page 93: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

78

BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI

Persentas

e

Realisasi

1 3 4 5 6 7 = (5+6) 8 = (7 : 4) 9 = (4 - 7)

1 4 04 01 01 Badan Keuangan Daerah

4 1 1 01 12 - Pajak Losmen/Rumah/Pesanggraha/Hostel/ Rumah Kos 15,000,000 10,450,000 1,100,000 11,550,000 77.00% 3,450,000

4 1 1 02 01 - Pajak Restoran/Rumah Makan 107,000,000 198,320,869 184,141,031 382,461,900 357.44% (275,461,900)

4 1 1 04 01 - Pajak Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megattron 34,200,000 10,220,000 15,019,750 25,239,750 73.8% 8,960,250

4 1 1 04 02 - Pajak Reklame Kain

4 1 1 04 03 - Pajak Reklame Melekat/Stiker

4 1 1 -05 -02 - Pajak Penerangan Jalan 1,163,000,000 1,122,156,117 101,151,945 1,223,308,062 105.2% (60,308,062)

4 1 1 -08 -01 - Pajak Air Tanah 15,000,000 2,920,000 340,000 3,260,000 21.7% 11,740,000

4 1 1 11 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1,034,800,000 521,328,148 825,777,900 1,347,106,048 130.18% (312,306,048)

4 1 1 12 - Pajak Bumi dan Bangunan 531,000,000 326,144,046 119,692,470 445,836,516 83.96% 85,163,484

- Sektor Perkotaan -

- Sektor Perdesaan -

4 1 1 13 - BPHTB 2,100,000,000 2,043,111,950 3,000,000 2,046,111,950 97.43% 53,888,050

JUMLAH 5,000,000,000 4,234,651,130 1,250,223,096 ####### 109.70% (484,874,226)

2 4 1 Dinas Perhubungan

4 1 2 01 25 - Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang 3,500,000 - 0.00% 3,500,000

4 1 2 02 13 - Ret. Pelayanan Jasa Terminal 80,000,000 63,908,500 1,550,000 65,458,500 81.82% 14,541,500

- Ret. Pelayanan Lintas Jalan - -

4 1 2 02 20 - Ret. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 45,000,000 48,069,500 6,189,000 54,258,500 120.57% 45,000,000

a. Jasa Masuk Pelabuhan - -

b. Jasa Sandar labuh kapal - -

4 1 2 03 05 - Ret. Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Pribadi - -

JUMLAH 128,500,000 111,978,000 7,739,000 119,717,000 93.16% 8,783,000

3 1 -03 -01 -01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

4 1 2 -02 -04 - Ret. Sewa alat berat 350,000,000 145,100,000 216,500,000 361,600,000 103.31% (11,600,000)

JUMLAH 350,000,000 145,100,000 216,500,000 361,600,000 103.31% (11,600,000)

5 4 1 2 6 8 Badan lingkungan Hidup -

4 1 2 3 12 - Ret. Amdal - - -

JUMLAH 0 - - - -

6 Dinas Perindag Kop dan UKM - -

4 1 2 1 20 - Ret. Pelataran Pasar 35,600,000 54,077,000 6,850,000 60,927,000 171.1% (25,327,000)

4 1 2 1 21 - Ret. Los Pasar 49,400,000 6,654,000 837,000 7,491,000 15.16% 41,909,000

4 1 2 1 22 - Ret. Kios 115,000,000 121,277,000 13,306,500 134,583,500 117.0% (19,583,500)

JUMLAH 200,000,000 182,008,000 20,993,500 203,001,500 101.50% (3,001,500)

7 4 1 2 Dinas Kelautan dan Perikanan - -

4 1 2 3 5 - Ret. Hasil Laut - - 10,000,000

4 1 2 3 14 - Ret. Tempat Pelelangan 10,000,000 6,682,000 6,310,000 12,992,000 129.92% (2,992,000)

JUMLAH 10,000,000 6,682,000 6,310,000 12,992,000 129.92% (2,992,000)

8 4 1 2 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan - -

4 1 4 01 13 - Ret. Tempat Pelelangan Hasil Bumi - -

JUMLAH 0 - - - -

9 1 02 01 02 Rumah Sakit Umum Daerah - -

4 1 2 01 05 - Ret. Pelayanan Kesehatan Umum (BPJS ) 600,000,000 850,183,782 987,457,199 1,837,640,981 306.27% (1,237,640,981)

4 1 2 01 06 - Retribusi Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis

yang Dimiliki dan/atau Dikelola Oleh PEMDA 14,931,000 51,088,800 66,019,800 (66,019,800)

JUMLAH 600,000,000 865,114,782 1,038,545,999 ####### 317.28% (1,303,660,781)

10 PUSKESMAS

PUSKESMAS KIOKO

- Ret.Pelayanan Kesehatan Puskesmas 3,000,000 1,693,500 925,500 2,619,000 87.30% 381,000

JUMLAH 3,000,000 1,693,500 925,500 2,619,000 87.30% 381,000

PUSKESMAS LAMBALE -

- Ret.Pelayanan Kesehatan Puskesmas 6,000,000 2,923,500 952,000 3,875,500 64.59% 2,124,500

JUMLAH 6,000,000 2,923,500 952,000 3,875,500 64.59% 2,124,500

PUSKESMAS BONEGUNU -

- Ret.Pelayanan Kesehatan Puskesmas 7,200,000 4,933,500 646,000 5,579,500 77% 1,620,500

- Ret. Pelayanan JAMKESMAS - -

JUMLAH 7,200,000 4,933,500 646,000 5,579,500 77.49% 1,620,500

PUSKESMAS KULISUSU -

-Ret. Pelayanan Kesehatan Umum 27,385,000 27,276,500 693,000 27,969,500 102.13% (584,500)

JUMLAH 27,385,000 27,276,500 693,000 27,969,500 102.13% (584,500)

PUSKESMAS WD. BURI -

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 7,200,000 3,956,000 4,443,500 8,399,500 116.66% (1,199,500)

JUMLAH 7,200,000 3,956,000 4,443,500 8,399,500 116.66% (1,199,500)

PUSKESMAS KAMBOWA -

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 2,483,000 386,000 2,869,000 (2,869,000)

JUMLAH 0 2,483,000 386,000 2,869,000 (2,869,000)

PUSKESMAS LABARAGA -

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 1,615,500 990,500 2,606,000 (2,606,000)

JUMLAH 0 1,615,500 990,500 2,606,000 (2,606,000)

PUSKESMAS BONEROMBO -

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 3,000,000 4,254,000 1,186,500 5,440,500 181.35% (2,440,500)

JUMLAH 3,000,000 4,254,000 1,186,500 5,440,500 181.35% (2,440,500)

PUSKESMAS LAKANSAI -

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 31,415,000 3,627,000 139,000 3,766,000 11.99% 27,649,000

- Retribusi Jasa Pelayanan Dana Non Kapitasi -

JUMLAH 31,415,000 3,627,000 139,000 3,766,000 11.99% 27,649,000

PUSKESMAS WAKORUMBA UTARA -

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 7,922,000 7,922,000 (7,922,000)

- Retribusi Jasa Pelayanan Non Kapitasi -

JUMLAH 0 7,922,000 - 7,922,000 (7,922,000)

11 4 1 2 6 2 Dinas Kesehatan - -

4 1 2 1 1 - Ret. Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara - - -

Jaminan Sosial ( BPJS Non Kapitasi ) - -

JUMLAH 0 - - - -

12 DPMPTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) -

- Izin Gangguan ( HO) - -

- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 40,000,000 33,284,900 7,110,230 40,395,130 100.99% (395,130)

JUMLAH 40,000,000 33,284,900 7,110,230 40,395,130 100.99% (395,130)

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

13 4 1 2 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Penerimaan Jasa Giro

-Jasa Giro Kas Daerah 2,500,000,000 3,679,377,204 126,536,251 3,805,913,455 152% (1,305,913,455)

-Jasa Giro Pemegang Kas 20,000,000 33,732,144 3,487,958 37,220,102 186% (17,220,102)

- Tuntutan Ganti Rugi 652,677,918 4,700,000 657,377,918

- Pendapatan Dana Non Kapitasi 214,765,000 111,290,500 326,055,500

- Pendapatan Denda Pajak 2,420,392 2,420,392

- Denda dari kelebihan gaji dan tunjangan 646,200 646,200

- Pengembalian Kelebihan Pembayaran 15,519,333 14,035,952 29,555,285

JUMLAH 4,599,138,191 260,050,661 #######

HASIL PENGEL.KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

4 1 3 01 02 - Bagiaan Laba atas Penyertaan Modal pd BPD 6,300,000,000 6,209,351,489 6,209,351,489 99% 90,648,511

- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pd Bahteramas 215,702,286 215,702,286 (215,702,286)

JUMLAH 6,300,000,000 6,425,053,775 - ####### 102%

PENDAPATAN LAINNYA

-Taspen 57,602,100 1,000,000 58,602,100

- Hibah 8,530,789,000 8,530,789,000

- Pendapatan Denda Pajak 1,057,532 1,057,532

- Pembayaran Kelebihan Pembayaran 656,999,205 463,391,968 1,120,391,173

JUMLAH 715,658,837 8,995,180,968 #######

4 1 1 Dana Perimbangan -

Bagi Hasil Pajak - -

- Bagi Hasil Pajak Penghasilan pasal 25 dan 29 10,749,000 10,904,513 21,653,513 (21,653,513)

- Pajak Pengh Orang Pribadi (Termasuk PPh pasal 21) 1,432,952,000 849,022,200 849,022,200 59.25% 583,929,800

- Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata 3,002,530,400 576,399,155 3,578,929,555 (3,578,929,555)

- Bagi Hasil PBB bagian daerah sektor pertambangan 5,213,188,000 984,750,700 253,850,106 1,238,600,806 23.76% 3,974,587,194

- Bagi hasil PBB Biaya pemungutan sektor pertambangan 36,928,100 9,519,729 46,447,829 (46,447,829)

JUMLAH 6,646,140,000 4,883,980,400 850,673,503 ####### 86% 911,486,097

- Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam - -

- Bagi hasil Sumber Daya alam mineral & batubara landrent - -

- Bagi hasil Sumber daya alam mineral & batu bara Royalti 10,261,102,683 6,490,465,303 #########

- Bagi Hasil sumber daya alam Perikanan 590,155,800 590,155,800

- Bagi hasil dari Iuran Hasil Hutan -

- Bagi hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - - -

- Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - - -

- Bagi Hasil dari iuran Tetap - - -

- Bagi Hasil dari Explorasi/ Exploitasi ( Royalti ) - - -

- Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - - -

- Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - - -

- Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - - -

- Bagi Hasil dari Pertambangan Gas bumi - - -

JUMLAH 0 10,851,258,483 6,490,465,303 ####### 0.00%

Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi - -

- Bagi Hasil Kendaraan Bermotor 1,839,158,706 1,839,158,706 (1,839,158,706)

- Bagi Hasil Pajak Kendaraan Diatas Air 759,219,616 759,219,616 (759,219,616)

- Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama kendaraan Bermotor 5,029,881,716 5,029,881,716 (5,029,881,716)

- Bagi Hasil Pajak BBN Kendaraan diatas Air 1,710,313,086 1,710,313,086 (1,710,313,086)

- Bagi hasil Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1,077,260,231 1,077,260,231 (1,077,260,231)

- Bagi Hasil Air Bawah Tanah dan Permukaan - -

- Bagi Hasil dari Retribusi Parkir Kendaraan - -

- Bagi Hasil Pajak Rokok 991,821,499 991,821,499 (991,821,499)

JUMLAH 11,407,654,854 - #######

Dana Alokasi Umum

- Dana Alokasi Umum murni Formula 424,337,906,000 422,569,831,450 1,768,074,550 ######### 100.00% -

- Dana Alokasi Umum Tambahan 4,441,656,000 4,441,656,000 4,441,656,000 100.00% -

JUMLAH 428,779,562,000 427,011,487,450 1,768,074,550 ####### 100.00% -

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

- DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SKB 13,725,552,000 3,431,388,000 3,987,092,300 7,418,480,300 185.02% 6,307,071,700

- Bidang Kesehatan & KB 11,266,155,000 3,016,477,350 1,897,325,827 4,913,803,177 229.28% 6,352,351,823

- DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum 1,245,655,000 823,909,300 368,864,250 1,192,773,550 104.43% 52,881,450

- DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi 1,138,879,000 845,264,500 341,663,700 1,186,928,200 95.95% (48,049,200)

- DAK Fisik Reguler Bidang Pertanian 1,327,597,000 929,317,900 396,667,100 1,325,985,000 100.12% 1,612,000

- DAK Fisik Reguler Bidang Kelautan & Perikanan 1,499,492,000 1,049,644,400 444,256,042 1,493,900,442 100.37% 5,591,558

- DAK Fisik Reguler Bidang Jalan 17,752,272,000 12,426,590,400 5,210,544,350 ######### 100.65% 115,137,250

- DAK Fisik penugasan kesehatan & KB Pengendalian penyakit 939,052,000 1,910,228,920 1,910,228,920 49.16% (971,176,920)

- DAK Fisik penugasan Air Minum 2,436,198,000 1,705,338,600 698,531,300 2,403,869,900 101.34% 32,328,100

- DAK Fisik Penugasan Sanitasi 400,000,000 6,576,498,400 6,576,498,400 6.08% (6,176,498,400)

- DAK Fisik Penugasan Pasar 3,747,041,000 2,622,928,700 1,088,598,948 3,711,527,648 100.96% 35,513,352

- DAK Fisik Penugasan Irigasi 2,305,838,000 1,614,086,600 674,473,400 2,288,560,000 100.75% 17,278,000

JUMLAH 57,783,731,000 36,951,673,070 15,108,017,217 ####### 90.09% 5,724,040,713

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

- DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelengg.PAUD 2,550,000,000 2,598,900,000 2,598,900,000 101.92% (48,900,000)

- DAK Non Fisik Bantuan Operasional Peny.Pend.Kesetaraan 969,300,000 969,300,000 969,300,000 100.00% -

- DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru 20,601,647,000 19,585,323,160 ######### 95.07% 1,016,323,840

- DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru 672,000,000 672,000,000 672,000,000 100.00% -

- DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru 2,606,211,000 3,480,989,112 3,480,989,112 133.57% (874,778,112)

- DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan 12,407,000,000 16,668,784,297 ######### 134.35% (4,261,784,297)

- Akreditasi Puskesmas 1,747,440,000 0.00% 1,747,440,000

- Jaminan Persalinan 464,000,000 0.00% 464,000,000

- DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan KB 2,004,075,000 1,984,504,000 1,984,504,000 99.02% 19,571,000

- DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 839,534,000 835,359,000 835,359,000 99.50% 4,175,000

JUMLAH 44,861,207,000 46,795,159,569 - ####### 104.31% (1,933,952,569)

Dana Penyesuaian

- Pengelolaan Dana Desa 68,196,698,600 ######### (68,196,698,600)

JUMLAH 68,196,698,600 - ####### (68,196,698,600)

JUMLAH PAJAK 5,000,000,000 4,234,651,130 1,250,223,096 5,484,874,226 109.70% (484,874,226)

JUMLAH RETRIBUSI 1,413,700,000 1,404,852,182 1,307,560,729 2,712,412,911 191.87% (1,298,712,911)

JUMLAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH 0 4,599,138,191 260,050,661 4,859,188,852 (4,859,188,852)

HASIL PENGEL.KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN 6,300,000,000 6,425,053,775 0 6,425,053,775 101.98% (125,053,775)

PENDAPATAN LAINNYA 0 715,658,837 8,995,180,968 9,710,839,805 (9,710,839,805)

JUMLAH BAGI HASIL PROVINSI 0 11,407,654,854 0 ######## (11,407,654,854)

JUMLAH DANA TRANSFER PUSAT 538,070,640,000 526,493,558,972 24,217,230,573 ######## 102.35% (12,640,149,545)

JUMLAH DANA PENYESUAIAN - 68,196,698,600 - ####### (68,196,698,600)

TOTAL PENDAPATAN DAERAH 550,784,340,000 623,477,266,541 36,030,246,027 ######## 119.74% (108,723,172,568)

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN KABUPATEN BUTON UTARA

MENURUT SKPD DAN JENIS PENERIMAAN S/D BULAN DESEMBER 2019

NO. KODE REKENING URAIAN TARGET

REALISASI

SISA TARGET

NIP.19631231 198503 1 165

2

Buranga, 31 Desember 2019

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

H. TASIR, SE., M.Si.

Pembina Utama Muda,Gol. IV/c

Page 94: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

79

BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI

Persentas

e

Realisasi

1 3 4 5 6 7 = (5+6) 8 = (7 : 4) 9 = (4 - 7)

1 4 04 01 01 Badan Keuangan Daerah

4 1 1 01 12 - Pajak Losmen/Rumah/Pesanggraha/Hostel/ Rumah Kos 25,000,000 4,450,000 725,000 5,175,000 20.70% 19,825,000

4 1 1 02 01 - Pajak Restoran/Rumah Makan 147,792,000 165,553,529 100,550,073 266,103,602 180.05% (118,311,602)

4 1 1 04 01 - Pajak Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megattron 11,734,750 11,734,750 #DIV/0! (11,734,750)

4 1 1 04 02 - Pajak Reklame Kain

4 1 1 04 03 - Pajak Reklame Melekat/Stiker

4 1 1 -05 -02 - Pajak Penerangan Jalan 1,200,000,000 1,228,777,110 114,971,227 1,343,748,337 112.0% (143,748,337)

4 1 1 -08 -01 - Pajak Air Tanah 1,692,000 705,000 705,000 41.7% 987,000

4 1 1 11 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 250,000,000 380,783,788 342,586,583 723,370,371 289.35% (473,370,371)

4 1 1 12 - Pajak Bumi dan Bangunan 1,079,190,810 508,201,711 362,829,840 871,031,551 80.71% 208,159,259

- Sektor Perkotaan -

- Sektor Perdesaan -

4 1 1 13 - BPHTB 15,000,000 19,160,150 6,848,800 26,008,950 173.39% (11,008,950)

JUMLAH 2,718,674,810 2,319,366,038 928,511,523 3,247,877,561 119.47% (529,202,751)

2 4 1 Dinas Perhubungan

4 1 2 01 25 - Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang 3,500,000 - 0.00% 3,500,000

4 1 2 02 13 - Ret. Pelayanan Jasa Terminal 80,000,000 47,950,000 1,450,000 49,400,000 61.75% 30,600,000

- Ret. Pelayanan Lintas Jalan - -

4 1 2 02 20 - Ret. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 45,000,000 33,704,000 5,700,000 39,404,000 87.56% 45,000,000

a. Jasa Masuk Pelabuhan - -

b. Jasa Sandar labuh kapal - -

4 1 2 03 05 - Ret. Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Pribadi - -

JUMLAH 128,500,000 81,654,000 7,150,000 88,804,000 69.11% 39,696,000

3 1 -03 -01 -01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

4 1 2 -02 -04 - Ret. Sewa alat berat 350,000,000 30,000,000 84,800,000 114,800,000 32.80% 235,200,000

JUMLAH 350,000,000 30,000,000 84,800,000 114,800,000 32.80% 235,200,000

5 4 1 2 6 8 Badan lingkungan Hidup -

4 1 2 3 12 - Ret. Amdal - - -

JUMLAH 0 - - - -

6 Dinas Perindag Kop dan UKM - -

4 1 2 1 20 - Ret. Pelataran Pasar 35,600,000 70,027,000 3,500,000 73,527,000 206.5% (37,927,000)

4 1 2 1 21 - Ret. Los Pasar 49,400,000 6,405,000 1,002,000 7,407,000 14.99% 41,993,000

4 1 2 1 22 - Ret. Kios 115,000,000 97,650,000 12,306,000 109,956,000 95.6% 5,044,000

JUMLAH 200,000,000 174,082,000 16,808,000 190,890,000 95.45% 9,110,000

7 4 1 2 Dinas Kelautan dan Perikanan - -

4 1 2 3 5 - Ret. Hasil Laut - - 10,000,000

4 1 2 3 14 - Ret. Tempat Pelelangan 10,000,000 2,188,000 2,188,000 21.88% 7,812,000

JUMLAH 10,000,000 2,188,000 - 2,188,000 21.88% 7,812,000

8 4 1 2 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan - -

4 1 4 01 13 - Ret. Tempat Pelelangan Hasil Bumi - -

JUMLAH 0 - - - -

9 1 02 01 02 Rumah Sakit Umum Daerah - -

4 1 2 01 05 - Ret. Pelayanan Kesehatan Umum (BPJS ) 600,000,000 1,753,528,510 168,856,100 1,922,384,610 320.40% (1,322,384,610)

4 1 2 01 06 - Retribusi Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis

yang Dimiliki dan/atau Dikelola Oleh PEMDA - - -

JUMLAH 600,000,000 1,753,528,510 168,856,100 1,922,384,610 320.40% (1,322,384,610)

10 PUSKESMAS

PUSKESMAS KIOKO

- Ret.Pelayanan Kesehatan Puskesmas 3,000,000 1,512,000 514,000 2,026,000 67.53% 974,000

JUMLAH 3,000,000 1,512,000 514,000 2,026,000 67.53% 974,000

PUSKESMAS LAMBALE -

- Ret.Pelayanan Kesehatan Puskesmas 6,000,000 1,154,000 1,154,000 19.23% 4,846,000

JUMLAH 6,000,000 1,154,000 - 1,154,000 19.23% 4,846,000

PUSKESMAS BONEGUNU -

- Ret.Pelayanan Kesehatan Puskesmas 7,200,000 1,524,000 557,000 2,081,000 29% 5,119,000

- Ret. Pelayanan JAMKESMAS - -

JUMLAH 7,200,000 1,524,000 557,000 2,081,000 28.90% 5,119,000

PUSKESMAS KULISUSU -

-Ret. Pelayanan Kesehatan Umum 27,385,000 15,993,500 590,000 16,583,500 60.56% 10,801,500

JUMLAH 27,385,000 15,993,500 590,000 16,583,500 60.56% 10,801,500

PUSKESMAS WD. BURI -

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 7,200,000 6,097,000 120,000 6,217,000 86.35% 983,000

JUMLAH 7,200,000 6,097,000 120,000 6,217,000 86.35% 983,000

PUSKESMAS KAMBOWA -

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 3,347,500 72,000 3,419,500 (3,419,500)

JUMLAH 0 3,347,500 72,000 3,419,500 (3,419,500)

PUSKESMAS LABARAGA -

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 561,000 984,000 1,545,000 (1,545,000)

JUMLAH 0 561,000 984,000 1,545,000 (1,545,000)

PUSKESMAS BONEROMBO -

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 3,000,000 3,345,500 3,345,500 111.52% (345,500)

JUMLAH 3,000,000 3,345,500 - 3,345,500 111.52% (345,500)

PUSKESMAS LAKANSAI -

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 31,415,000 674,500 149,500 824,000 2.62% 30,591,000

- Retribusi Jasa Pelayanan Dana Non Kapitasi -

JUMLAH 31,415,000 674,500 149,500 824,000 2.62% 30,591,000

PUSKESMAS WAKORUMBA UTARA -

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 2,095,500 621,500 2,717,000 (2,717,000)

- Retribusi Jasa Pelayanan Non Kapitasi -

JUMLAH 0 2,095,500 621,500 2,717,000 (2,717,000)

11 4 1 2 6 2 Dinas Kesehatan - -

4 1 2 1 1 - Ret. Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara - - -

Jaminan Sosial ( BPJS Non Kapitasi ) - -

JUMLAH 0 - - - -

12 DPMPTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) -

- Izin Gangguan ( HO) - -

- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 40,000,000 - 15,738,200 15,738,200 39.35% 24,261,800

JUMLAH 40,000,000 - 15,738,200 15,738,200 39.35% 24,261,800

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

13 4 1 2 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Penerimaan Jasa Giro

-Jasa Giro Kas Daerah 2,500,000,000 2,505,714,133 64,522,597 2,570,236,730 103% (70,236,730)

-Jasa Giro Pemegang Kas 20,000,000 307,883,747 4,871,042 312,754,789 1564% (292,754,789)

- Pendapatan Dana Non Kapitasi 519,913,000 116,491,800 636,404,800

- Pendapatan Denda Pajak - -

- Denda dari kelebihan gaji dan tunjangan 9,995,200 9,995,200

- Pengembalian Perjalanan Dinas 650,000 650,000

- Pengembalian kegiatan reses - -

- Pengembalian Kelebihan Pembayaran 1,542,806,327 472,844,036 2,015,650,363

- Pendapatan dari pengembalian Honorarium - -

JUMLAH 4,886,962,407 658,729,475 5,545,691,882

HASIL PENGEL.KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

4 1 3 01 02 - Bagiaan Laba atas Penyertaan Modal pd BPD 6,300,000,000 6,209,684,419 6,209,684,419 99% 90,315,581

- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pd Bahteramas - - -

- Pendapatan dari Hasil lelang Aset 546,794,253 546,794,253

JUMLAH 6,300,000,000 6,756,478,672 - 6,756,478,672 107%

PENDAPATAN LAINNYA

-Taspen 19,361,619 19,361,619

- Hibah -

- Pendapatan Denda Pajak - -

- Pengembalian Dana Desa - -

- Pembayaran Kelebihan Pembayaran 148,888,790 148,888,790

JUMLAH 168,250,409 - 168,250,409

4 1 1 Dana Perimbangan -

Bagi Hasil Pajak - -

- Bagi Hasil Pajak Penghasilan pasal 25 dan 29 77,013,529 77,013,529 (77,013,529)

- Pajak Pengh Orang Pribadi (Termasuk PPh pasal 21) 1,432,952,000 1,611,139,937 1,611,139,937 112.44% (178,187,937)

- Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata 2,727,653,403 2,727,653,403 (2,727,653,403)

- Bagi Hasil PBB bagian daerah sektor pertambangan 5,213,188,000 968,981,731 968,981,731 18.59% 4,244,206,269

- Bagi hasil PBB Biaya pemungutan sektor pertambangan 34,888,184 34,888,184 (34,888,184)

- Bagi Hasil Cukai Tembakau 38,100 38,100

JUMLAH 6,646,140,000 5,419,714,884 - 5,419,714,884 82% 1,226,425,116

- Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam - -

- Bagi hasil Sumber Daya alam mineral & batubara landrent 1,322,309,800 1,322,309,800 (1,322,309,800)

- Bagi hasil Sumber daya alam mineral & batu bara Royalti 15,950,928,247 15,950,928,247

- Bagi Hasil sumber daya alam Perikanan 712,857,789 712,857,789

- Bagi hasil dari Iuran Hasil Hutan 26,132,500 26,132,500

- Bagi hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - - -

- Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - - -

- Bagi Hasil dari iuran Tetap - - -

- Bagi Hasil dari Explorasi/ Exploitasi ( Royalti ) - - -

- Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan 75,418,500 75,418,500 (75,418,500)

- Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - - -

- Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - - -

- Bagi Hasil dari Pertambangan Gas bumi - - -

JUMLAH 0 18,087,646,836 - 18,087,646,836 0.00%

Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi - -

- Bagi Hasil Kendaraan Bermotor 1,061,697,016 316,981,995 1,378,679,011 (1,378,679,011)

- Bagi Hasil Pajak Kendaraan Diatas Air - - -

- Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama kendaraan Bermotor 2,077,448,072 402,879,348 2,480,327,420 (2,480,327,420)

- Bagi Hasil Pajak BBN Kendaraan diatas Air - - -

- Bagi hasil Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 3,825,820,938 1,123,717,087 4,949,538,025 (4,949,538,025)

- Bagi Hasil Air Bawah Tanah dan Permukaan - -

- Bagi Hasil dari Retribusi Parkir Kendaraan - -

- Bagi Hasil Pajak Rokok 2,163,551,584 1,033,555,245 3,197,106,829 (3,197,106,829)

JUMLAH 9,128,517,610 2,877,133,675 12,005,651,285

Dana Alokasi Umum

- Dana Alokasi Umum murni Formula 424,337,906,000 387,305,518,000 387,305,518,000 91.27% 37,032,388,000

- Dana Alokasi Umum Tambahan 4,441,656,000 4,392,000,000 4,392,000,000 98.88% 49,656,000

JUMLAH 428,779,562,000 391,697,518,000 - 391,697,518,000 91.35% 37,082,044,000

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

- DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SKB 13,725,552,000 12,642,291,550 12,642,291,550 92.11% 1,083,260,450

- Bidang Kesehatan & KB 11,266,155,000 30,263,057,584 30,263,057,584 268.62% (18,996,902,584)

- DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum 1,245,655,000 - - 0.00% 1,245,655,000

- DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi 1,138,879,000 - - 0.00% 1,138,879,000

- DAK Fisik Reguler Bidang Pertanian 1,327,597,000 - - 0.00% 1,327,597,000

- DAK Fisik Reguler Bidang Kelautan & Perikanan 1,499,492,000 - - 0.00% 1,499,492,000

- DAK Fisik Reguler Bidang Jalan 17,752,272,000 3,258,948,500 3,258,948,500 18.36% 14,493,323,500

- DAK Fisik penugasan kesehatan & KB Pengendalian penyakit 939,052,000 9,905,225,688 9,905,225,688 1054.81% (8,966,173,688)

- DAK Fisik penugasan Air Minum 2,436,198,000 - - 0.00% 2,436,198,000

- DAK Fisik Penugasan Sanitasi 400,000,000 - - 0.00% 400,000,000

- DAK Fisik Penugasan Pasar 3,747,041,000 - - 0.00% 3,747,041,000

- DAK Fisik Penugasan Irigasi 2,305,838,000 - - 0.00% 2,305,838,000

JUMLAH 57,783,731,000 56,069,523,322 - 56,069,523,322 97.03% 1,714,207,678

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

- DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelengg.PAUD 2,550,000,000 2,935,800,000 2,935,800,000 115.13% (385,800,000)

- DAK Non Fisik Bantuan Operasional Peny.Pend.Kesetaraan 969,300,000 885,900,000 885,900,000 91.40% 83,400,000

- DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru 20,601,647,000 19,325,600,000 19,325,600,000 93.81% 1,276,047,000

- DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru 672,000,000 25,678,000 10,272,000 35,950,000 5.35% 636,050,000

- DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru 2,606,211,000 2,308,403,000 365,046,000 2,673,449,000 102.58% (67,238,000)

- DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan 12,407,000,000 10,776,184,000 10,776,184,000 86.86% 1,630,816,000

- Akreditasi Puskesmas 1,747,440,000 0.00% 1,747,440,000

- Jaminan Persalinan 464,000,000 0.00% 464,000,000

- DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan KB 2,004,075,000 1,729,602,000 1,729,602,000 86.30% 274,473,000

- DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 839,534,000 430,563,500 430,563,500 51.29% 408,970,500

JUMLAH 44,861,207,000 38,417,730,500 375,318,000 38,793,048,500 86.47% 6,068,158,500

Dana Insentif Daerah

- Dana Insentif Daerah 125,000,000 125,000,000 250,000,000 (250,000,000)

JUMLAH 125,000,000 125,000,000 250,000,000 (250,000,000)

JUMLAH PAJAK 2,718,674,810 2,319,366,038 928,511,523 3,247,877,561 119.47% (529,202,751)

JUMLAH RETRIBUSI 1,413,700,000 2,077,757,010 296,960,300 2,374,717,310 167.98% (961,017,310)

JUMLAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH 0 4,886,962,407 658,729,475 5,545,691,882 (5,545,691,882)

HASIL PENGEL.KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN 6,300,000,000 6,756,478,672 0 6,756,478,672 107.25% (456,478,672)

PENDAPATAN LAINNYA 0 168,250,409 0 168,250,409 (168,250,409)

JUMLAH BAGI HASIL PROVINSI 0 9,128,517,610 2,877,133,675 12,005,651,285 (12,005,651,285)

JUMLAH DANA TRANSFER PUSAT 538,070,640,000 509,692,133,542 375,318,000 510,067,451,542 94.80% 28,003,188,458

DANA INSENTIF DAERAH - 125,000,000 125,000,000 250,000,000 (250,000,000)

TOTAL PENDAPATAN DAERAH 548,503,014,810 535,154,465,688 5,261,652,973 540,416,118,661 98.53% 8,086,896,149

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN KABUPATEN BUTON UTARA

MENURUT SKPD DAN JENIS PENERIMAAN S/D BULAN DESEMBER 2020

NO. KODE REKENING URAIAN TARGET

REALISASI

SISA TARGET

NIP.19631231 198503 1 165

2

Buranga, 31 Desember 2020

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

H. TASIR, SE., M.Si.

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

Page 95: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

70

Page 96: OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM …

71