Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN (PJMBLB) GOLONGAN C DALAM
RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
TUGAS AKHIR KARYA TULIS ILMIAH
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk
Mencapai Gelar Ahli Madya Perpajakan Program Studi
Perpajakan D3
Oleh :
CITRA NUR HIDAYANTI 105751100117
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN (D-III)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021
ii
MOTTO
“Jangan Hanya Berdiri Disitu, Cabut Rumput Disebelahmu.”
ii
iii
iv
ii
ABSTRAK
CITRA NUR HIDAYANTI, TAHUN 2021. Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PJMBLB) Golongan C Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Utara, Karya Tulis Ilmiah, Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Samsul Rizal dan Pembimbing II Muhammad Adil.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengoptimalisasian pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PJMBLB) Golongan C di Kabupaten Buton Utara.
Penelitian ini merupaka penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian keperpustakaan, penelitian observasi dan penelitian studi dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukka bahwa pengoptimalan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Buton Utara masih belum optimal, dikarenakan mengacu pada Peraturan Daerah dan Surat Edaran Bupati setempat yang hanya melakukan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada satu Subjek Pajak saja yakni para kontraktor yang melakukan kegiataan pembangunan proyek, padahal jika ditinjau lebih dekat masih banyak pihak yang memanfaatkan sumber kekayaan alam daerah khususnya bahan mineral bukan logam dan batuan secara komersial hal ini dapat mengakibatkan penurunan pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang juga bisa mempengaruhi penurunan Pendapatan Asli Daerah dan kurang efektifnya peraturan daerah setempat juga berdampak pada pembatasan ruang gerak dari aparat pemungut pajak setempat.
Kata Kunci : Optimalisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pendapatan Asli Daerah
iii
ABSTRACT
CITRA NUR HIDAYANTI, 2021. Optimization of Tax Collection for Non-Metal Minerals and Rocks (PJMBLB) Class C in order to increase local revenue in North Buton Regency, Scientific Writing, Taxation Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Supervisor I Samsul Rizal and Supervisor II Muhammad Adil.
This study aims to determine the optimization of tax collection for Non-Metal Minerals and Rocks (PJMBLB) Category C in North Buton Regency.
This research is a qualitative descriptive research. This research data includes primary data and secondary data. Data collection techniques using library research techniques, observational research and documentary study research.
The results of this study indicate that the optimization of Non-Metal Mineral and Rock tax collection in North Buton Regency is still not optimal, because it refers to the Regional Regulation and Circular of the local Regent which only collects Non-Metal Mineral and Rock Tax on one tax subject, namely contractors who carry out project development activities, even though if it is examined more closely there are still many parties who use the natural resources of the region, especially non-metal minerals and rocks commercially, this can result in a decrease in Non-Metal Mineral and Rock Tax revenue which can also affect the decrease in Regional Original Revenue and less The effectiveness of local regulations also has an impact on limiting the space for the movement of local tax collectors.
Keywords : Optimization of Non-Metal Mineral and Rock Tax, Original Income Area
iv
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala
rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-NYA. Shalawat dan
salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para
keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada
ternilai manakala penulisan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul
“Efektivitas Pajak Restoran Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah Kota Makassar"
Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah Yang Penulis buat ini bertujuan untuk
memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (D3) pada Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada
kedua orang tua, Ayahanda tercinta, Alm. Muliy. A.Ma. Pd dan Ibunda
tersayang, Natija yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberikan motivasi,
dukungan, kasih sayang dan cinta. Dan juga kepada saudara-saudaraku tercinta
yang senantiasa mendoakan, mendukung dan memberikan semangat hingga
akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan
dan do’a restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut
ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan
cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.
v
Penulis menyadari bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tidak
akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu
pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan
dengan hormat kepada :
1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas
Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam’an, SE.,M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA sebagai Ketua
Prodi Perpajakan D3, yang senantiasa memberikan dukungan.
4. Bapak Samsul Rizal, SE.,MM, sebagai Pembimbing I yang senantiasa
meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis,
sehingga Karya Tulis Ilmiah (KTI) dapat diselesaikan.
5. Bapak Muhammad Adil, SE., M.Ak.,Ak, Sebagai Pembimbing II yang
telah berkenan membantu selama dalam penyusunan Karya Tulis
Ilmiah (KTI) hingga dapat diselesaikan.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan
ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi
Perpajakan (D-III) angkatan 2017, Terkhusus Untuk Nurul Miftahul
Djanna, Nuratun, Nurul Fitrianingsih dan Magfira, terima kasih atas
canda, tawa, suka dan duka yang telah dilalui bersama-sama selama
vi
menempuh pendidikan dan terima kasih juga atas dukungan yang
selalu diberikan kepada penulis.
9. Terima kasih teruntuk teman yang menemani penulis berjuang, Waode
Lutfian, Waode Marsita Ayub, Fasaruddin, Hiati, Mirna, Andi Abdullah
serta semua kerabat dan pihak yang telah memberikan doa,
semangat, motivasi dan membantu penulis sehingga penulis dapat
merampungkan penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini yang tidak
sempat disebutkan namanya.
Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah
(KTI) ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua
pihak, utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan
saran dan kritikannya demi kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini. Mudah-
mudahan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi
semua pihak, utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas
Muhammadiyah Makassar.
Billahi fisabilil Haq fastabiqul Khairat, Wassalamualikum Wr.Wb
Makassar, 23 Juni 2021
CITRA NUR HIDAYANTI
vii
DAFTAR ISI
SAMPUL
MOTTO ................................................................................................................... ii
HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................... iii
ABSTRAK ................................................................................................................ vi
ABSTRACT ............................................................................................................. vii
KATA PENGANTAR ............................................................................................... viii
DAFTAR ISI............................................................................................................. xi
DAFTAR TABEL ..................................................................................................... xiii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xiv
DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................. xv
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................................ 1
B. Rumusan Masalah .......................................................................... 4
C. Tujuan Penelitian ............................................................................ 4
D. Manfaat Penelitian ......................................................................... 4
BAB II TINJAUAN TEORI ...................................................................................... 6
A. Landasan Teori ................................................................................ 7
1. Optimalisasi ............................................................................ 6
2. Pajak ...................................................................................... 18
3. Pajak Daerah ......................................................................... 21
viii
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan .............................. 27
5. Pendapatan Asli Daerah ........................................................ 33
B. Kerangka Konseptual ...................................................................... 37
C. Metode Pelaksanaan Penelitian...................................................... 38
1. Tempat dan Waktu ................................................................. 38
2. Teknik Pengumpulan Data .................................................... 39
3. Sumber Data .......................................................................... 40
4. Teknik Analisis Data .............................................................. 40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .............................................. 42
A. Sejarah Ringkas .............................................................................. 42
B. Struktural Organisasi / Job Description ........................................... 45
1. Struktur Organisasi ................................................................ 45
2. Job description ....................................................................... 46
C. Hasil Penelitian ............................................................................... 49
1. Penerimaan PAD ................................................................... 50
2. Penerimaan Pajak Daerah ..................................................... 52
3. Sumbangsi Pajak Daerah Pada PAD .................................... 55
4. Rekapitulasi Target Dan Realisasi PJMBLB ......................... 56
D. Pembahasan.................................................................................... 58
1. Pelaksanaan Pemungutan PJMBLB ..................................... 60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .................................................................... 66
A. Kesimpulan ..................................................................................... 66
B. Saran ............................................................................................... 67
ix
DAFTAR PUSTAKA.......... ..................................................................................... 68
LAMPIRAN.......... ................................................................................................... 70
DAFTAR TABEL
Nomor Judul Halaman
Tabel 1 Proporsi Pembagian Pajak Daerah ........................................................... 23
Tabel 2 Rekapitulasi PAD ....................................................................................... 50
Tabel 3 Rekapitulasi Pajak Daerah ........................................................................ 52
Tabel 4 Sumbangsi Pajak Daerah Pada PAD ........................................................ 55
Tabel 5 Rekapitulasi PJMBLB ................................................................................ 56
Tabel 6 Sumbangsi PJMBLB Pada Pajak Daerah ................................................. 58
Tabel 7 Sumbangsi PJMBLB Pada PAD ................................................................ 59
x
DAFTAR GAMBAR
Nomor Judul Halaman
Gambar 1 Kerangka Konseptual ............................................................................ 38
Gambar 2 Sejarah Singkat...................................................................................... 44
Gambar 3 Struktur Organisasi / Job Description .................................................... 45
xi
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Judul Halaman
Lampiran 1 Dokumentasi ........................................................................................ 65
Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian ..................................................................... 69
1
BAB I
PEDAHULUAN
A. Latar Belakang
Era otonomi di Indonesia secara resmi mulai diberlakukan pada tanggal 1
Januari 2001 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan
bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengelola serta memanfaatkan sumber
penerimaan daerah yang dimiliki sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah untuk
menjalankan pemerintahannya sendiri. Sesuai dengan Undang-Undang dengan
diberlakukannya peraturan tersebut, maka segala sektor perekonomian dan
penyelenggaraan pembiayaan daerah menjadi tanggung jawab daerah itu sendiri.
Dalam pelaksanaannya, daerah otonom diharuskan untuk
mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah agar dapat memenuhi
kebutuhan daerahnya sendiri yang pada dasarnya berasal dari penerimaan pajak
daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan jenis
Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang
penting dalam upaya untuk membiayai pemerintah daerah dan pembangunan
daerah karena dipandang sangat berperan dalam mendorong laju pertumbuhan
ekonomi daerah dan juga bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan
penerimaan Pendapatan Asli daerah.
2
Kabupaten Buton Utara, dijadikan sebagai daerah pilihan oleh penulis
untuk melakukan penelitian, karena Kabupaten Buton Utara merupakan salah
satu daerah berkembang di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibentuk
berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 pada tanggal 2
Januari 2007. Menurut monografi Kabupaten Buton Utara pada dasarnya
kawasan ini kaya akan sumber daya alam salah satunya adalah pertambangan
yang menjadi salah satu pungutan pajak di Kabupaten ini yaitu pada pemungutan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Gologan C yang menjadi salah satu
penunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Utara.
Proses pemungutan pajak daerah di Kabupaten Buton Utara, secara umum
belum maksimal dikarenakan kurangnya informasi dan pengetahuan tentang
pajak dan masih ditemukan masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya
taat membayar pajak yang dapat berimbas langsung terhadap penerimaan
pendapatan daerah. Salah satu pajak daerah yang penerimaannya belum
maksimal adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Laporan target dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di
Kabupaten Buton Utara pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 1.155.600.000 dan
hasil realisasinya tidak mencapai target hanya sebesar Rp 986.475.163, yaitu
85,36%. Pada tahun 2018 target yang ditetapkan sebesar Rp 1.155.600.000 dan
hasil realisasinya tidak mencapai target yang diharapkan yakni sebesar Rp
739.071.534, yaitu sebesar 63,96%. Pada tahun 2019 target yang diharapkan
sebesar Rp. 1.034.800.000 dan realisasinya sebesar Rp. 1.347.106.048, yaitu
130,18%. Dan kemudian pada tahun 2020 target yang diharapkan sebesar Rp.
3
250.000.000 dan hasil realisasinya sebesar Rp 723.370.371, yaitu sebesar
289,35% (sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara, Februari
2021). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan tahun 2017 dan 2018 belum mencapai target, walaupun pada
tahun 2019 dan 2020 mencapai target dengan menurunkan nilai target dari tahun
sebelumnya namun realisasi pada tahun 2020 menurun dibandingkan realisasi
tahun 2019. Penurunan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
dikarenakan berdasarkan Surat Edaran Bupati dan Peraturan Daerah No 15
Tahun 2015 pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Golongan C
di Kabupaten Buton Utara hanya dilakukan pada satu subjek pajak saja yakni
melalui kontraktor yang melakukan kegiatan pembangunan proyek, Padahal jika
ditinjau lebih lanjut lagi masih banyak subjek pajak yang melakukan kegiatan
pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan untuk dimanfaatkan
contohnya seperti UD, CV dan penambang yang memanfaatkan bahan mineral
bukan logam dan batuan lainnya.
Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya optimalisasi dari
pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Golongan C di Kabupaten
Buton Utara, maka dari permasalah ini, penulis tertarik melakukan penelitian
dengan judul “Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan
batuan (PJMBLB) Golongan C Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Buton Utara”.
4
B. Rumusan Masalah
Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah
dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah pengoptimalisasian pemungutan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PJMBLB) Golongan C dalam
peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Utara”.
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini yaitu untuk
megetahui pengoptimalisasian pada pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan (PJMBLB) Golongan C di Kabupaten Buton Utara.
D. Manfaat penelitian
Selaras dengan rumusan masalah yang dijadikan tolak ukur dalam
meneliti dan tujuan yang ingin dicapai, sekiranya penelitian ini dapat
memberikan manfaat:
1. Dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran, acuan/referensi bagi pihak
yang ingin melaksanakan penelitian khususnya terhadap optimalisasi
pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PJMBLB)
Golongan C dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Diharapkan dapat memberikan dampak kepada pihak yang membutuhkan
dalam rangka memperoleh kebijakan terhadap optimalisasi pemungutan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PJMBLB) Golongan C dalam
rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Utara.
5
3. Dapat dijadikan sebagai masukan dalam upaya untuk mengatasi kendala
yang bisa mempengaruhi peningkatan dalam pengoptimalisasian
pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (PJMBLB)
Golongan C
6
BAB II
TINJAUAN TEORI
Pada tanggal 1 Januari Tahun 2001, di Indonesia di berlakukan otonomi
daerah yang bertujuan agar dapat meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap
masyarakat, memudahkan masyarakat untuk dapat mengontrol dan mengolah data
dan agar dapat menimbulkan rasa saing antar daerah untuk menciptakan inovasi.
Sejalan dengan adanya kewenangan ini, diharapkan kepada pemerintah daerah agar
dapat meningkatkan sumber keuangan daerahnya agar dapat mencukupi kebutuhan
dalam pembiayaan pemerintah dari pembangun yang ada di daerah melalui
Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena dalam penyelenggaraan tugas pemerintah
daerah dan melakukan pembangunan daerah membutuhkan sumber pendapatan yang
bisa diandalkan. Hadirnya otonomi, daerah dipacu agar dapat mendukung segala
pembiayaan dan pengeluaran daerah sendiri baik dari segala alternatif sumber
pendapatan daerah yang diperoleh daerah. Peraturan Pemerintahan Daerah yang
menetapkan tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dapat diatur kembali
berdasarkan potensi dari daerah tersebut.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pembaharuan dari Pajak
Pengambilan Bahan Galian Golongan C, yang sebelumnya diatur dalam Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pajak
Pengambilan Bahan Galian Golongan C merupakan salah satu jenis pajak yang
dipungut di Kabupaten Buton Utara yang merupakan pendapatan terbesar kedua dari
sektor pajak Pajak Penerangan Lampu Jalan di Kabupaten Buton Utara. Penelitian
7
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebelumnya pernah diteliti oleh
Fauzan Abdillah tentang Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten
Buton Utara Tahun 2018, menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan efektifitas
pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk meningkatnya
pendapatan daerah di Buton Utara tahun 2018 tidak efektif, karena berbagai kendala
seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pengetahuan, kesadaran kepatuhan
pajak dan serta faktor rintangan lainnya.
A. Landasan Teori
1. Optimalisasi
Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata
optimalisasi diambil dari kata optimal yang artinya terbaik atau
tertinggi, jadi dapat disimpulkan optimalisasi adalah sistem atau
upaya untuk menjadikan paling baik atau paling tinggi atau dapat
pula diartikan menunjuk suatu proses atau kegiatan yang diarahkan
untuk mencapai atau mendapatkan hasil yang terbaik.
Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 yakni, “Kemandirian keuangan daerah berarti
pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggung jawaban
keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas
desentralisasi” dalam hal ini, menunjukkan suatu daerah bisa
dikatakan berotonomi dapat diketahui pada prospek keuangan dari
8
daerah tersebut. Yang berarti, daerah tersebut mampu meningkatkan
tanggung jawab dan kelebihan daerahnya dalam menemukan sumber
pendapatan sendiri sehingga cukup memadai untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahannya yang diupayakan seminimal
mungkin untuk tidak tergantung terhadap pemerintahan pusat,
sehingga PAD yang teruntuk pada bidang pajak daerah dan retribusi
daerah dapat menjadi sumber keuangan terbesar kemudian dibantu
oleh kebijakan perimbangan keuangan dari pusat. Dengan demikian,
optimalisasi sumber pendapatan daerah perlu dioptimalkan agar dapat
meningkatkan pendapatan daerah. Oleh sebab itu, perlu adanya
intensifikasi dan ektensifikasi subjek dan objek pendapatan daerah
sebagai berikut :
a. Intensifikasi
Abubakar dalam Halim (2001:147) berpendapat bahwa
intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dapat dimaknai
sebagai upaya dari pemerintah kabupaten/kota untuk dapat
meningkatkan pemasukkan dari sektor pajak daerah dan
retribusi daerah yang diaplikasikan dalam bentuk:
1) Perubahan dari tarif pajak daerah maupun retribusi
daerah.
2) Meningkatkan penanganan dari pajak daerah maupun
retribusi daerah.
9
Menurut Supramo (2010:2) intensifikasi ialah usaha
pemerintah daerah agar dapat mengembangkan pendapatan
daerah yang dilakukan dengan peningkatan kepatuhan pada
subjek pajak yang sudah ada. Menurut Soemitro (1990:77)
intensifikasi pajak daerah merupakan pemaksimalan berbagai
kebijakan yang telah dilaksanakan dengan penambahan
efektivitas dan efesiensi dari penerimaan pajak daerah,
perbaikan sisitem administrasi atau peningkatan pajak dan
memperbaiki sistem perpajakan daerah.
Selain pendapat diatas, menurut Kustiawan (2005:40)
yang dikutip dari skripsi Purnama Sari Afriana (2016) upaya
intensifikasi dapat mencakup aspek kelembagaan, aspek
ketatalaksanaan, dan aspek personalianya, yang kemudian
pelaksanaannya dapat melalui kegiatan berikut ini :
1) Menyelaraskan/memperbaiki aspek kelembagaan atau
organisasi pengelola pendapatan asli daerah (dinas
pendapatan daerah), berikut perangkatnya sesuai dengan
kebutuhan yang terus berkembang, yaitu dengan cara
menerapkan secara optimal sistem dan prosedur
administrasi pajak daerah, retribusi daerah, dan
penerimaan pendapatan lain-lain yang diatur dengan
Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 1999.
10
2) Memberikan efek ke arah peningkatan pendapatan asli
daerah, sebab hal ini dapat mengakibatkan terciptanya :
a. Penambahan jumlah wajib pajak daerah dan wajib
retribusi daerah.
b. Penambahan cara penetapan pajak daerah dan
retribusi daerah.
c. Penambahan pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah dengan jumlah atau nominal yang tepat pada
waktunya. Dan
d. Penambahan pada sistem pembukuan, yang akhirnya
dapat mempermudahkan dalam pemeriksaan data
tunggakan pajak daerah maupun retribusi daerah,
akhirnya mempermudahkan penagihannya.
3) Memperbaharui/menyesuaikan aspek pengurusan, baik
administrasi atau operasional sebagai berikut :
a. Penyesuaian atau penyempurnaan administrasi
pungutan.
b. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi. Dan
c. Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan pajak dan
retribusi.
4) Peningkatan pengawasan dan pengawasan yang meliputi :
a. Peningkatan dan pengawasan yuridis.
b. Pengawasan dan pengendalian teknis. Dan
11
c. Pengawasan dan pengendalian penata usaha.
5) Peningkatan sumber daya manusia pada pengelolaan
PAD dengan cara meningkatkan kualitas mutu sumber
daya manusia aparatur atau pengelola pendapatan daerah
dapat dilaksanakan dengan mempartisipasikan aparat
dalam Kursus Keuangan Daerah dan program pendidikan
atau latihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan
daerah.
6) Meningkatkan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat
agar dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap
kepatuhan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.
Dalam waktu yang singkat salah satu kegiatan mudah
yang dapat dilaksanakan yaitu melaksanakan pengintensifan
terhadap sumber dan objek pendapatan daerah yang telah ada.
Layaknya melaksanakan pengintensifan terhadap objek pajak
daerah dan retribusi daerah, melakukan efektifitas dan efesiensi
sumber atau objek pendapatan juga perlu dilakukan, sehingga
akan meningkatkan kapasitas produksi PAD tanpa mengadakan
pengembangan pada sumber dan objek penghasilan baru dan
masih membutuhkan penelitian, tahap, dan waktu yang lama.
Cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat
untuk mengembangkan sumber peneriamaan daerah dengan
optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan
12
retribusi daerah secara umum dapat dilaksanakan dengan hal
seperti berikut menurut pendapat Sidik dalam Soesastro
(2005:596) :
1) Meningkatkan basis pendapatan. Tindakan ini dilakukan
yaitu untuk memperluas basis pendapatan yang dapat
dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi
dianggap potensial, antara lain ialah mengidentifikasi
pembayaran pajak baru/potensial dan jumlah pembayaran
pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki
penilaian, dan menghitung kapasitas dari setiap jenis
pungutan.
2) Memperkuat metode terhadap pemungutan. Upaya ini
dapat dilaksanakan dengan memperkuat metode
pemungutan dengan mempersingkat penyusunan terhadap
PERDA, mengganti tarif, terutama retribusi dan
pengembangan SDM.
3) Meningkatkan proses pengawasan. Hal ini bisa
ditingkatkan melalui proses pemeriksaan secara
mendadak dan periodik, mengatur ulang peroses
pengawasan, mengaplikasikan hukuman atau sanksi
terhadap wajib pajak yang menunggak dan juga pihak
fiskus, dan meningkatkan penyetoran pajak dan
pelayanan yang diberikan oleh daerah.
13
4) Meningkatkan kemampuan administrasi dan menekan
biaya pemungutan. Hal yang harus dilakukan daerah
yaitu memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui
penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan
efisiensi pemungutan dari tiap jenis pungutan.
5) Meningkatkan kapasitas pendapatan dengan persiapan
yang lebih baik. Tindakan tersebut dibuat dengan
meningkatkan koordinasi dengan instansi daerah yang
terkait.
Menurut Saleh (1989:66) yang dikutip dari skripsi
Purnama Sari Afriana (2016) bahwa usaha intensifikasi dalam
persoalan pajak daerah dan retribusi daerah bisa dilakukan
dengan cara :
1) Menentukan atau wajib setor minimum (wamin) kepada
unit dinas pendapatan di daerah untuk tiap jenis dari
pajak daerah dan retribusi daerah.
2) Meningkatkan wajib pajak.
3) Berupaya agar mempersingkat jarak antara wajib pajak
dan fiskus.
4) Meningkatkan potensi terhadap perangkat dinas.
5) Melaksanakan ordinasi secara internal dan eksternal baik
vertical maupun horizontal.
14
6) Senantiasa mengawasi dan mengutarakan perubahan tarif
yang dianggap kurang layak dengan kenyataan yang ada.
b. Ekstensifikasi.
Pajak daerah dan retribusi daerah adalah sumber
penerimaan daerah yang sangat berpengaruh besar terhadap
perkembangan daerah. Upaya peningkatan penerimaan PAD
merupakan suatu kebijakan yang mesti ditempuh oleh
pemerintah kabupaten/kota yang harus berupaya menggali
sumber pendapatan daerahnya sehingga tidak terlalu
mengharapkan bantuan ataupun subsidi oleh pemerintah pusat.
Melakukan ekstensifikasi pajak merupakan salah satu upaya
yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan
PAD.
Menurut Abubakar dalam Halim (2001:147)
“ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah adalah suatu
strategi yang harus dilakukan oleh daerah kabupaten/kota
melalui tindakan untuk mengembangkan pendapatan pajak
daerah dengan pembentukan sumber pajak daerah dan retribusi
daerah. Selain itu, Bawazier (1998:14) juga mengemukakan
bahwa ekstensifikasi terhadap pungutan pajak daerah dan
retribusi daerah bisa dianggap selaku hubungan kegiatan
perluasan dalam hal memperluas objek maupun subjek pajak
daerah atau retribusi daerah yang baru, yang berpotensi untuk
15
dipungut pajak dan retribusinya. Dengan adanya penambahan
objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah yang baru
ini diharap bisa memajukan pendapatan daerah, hasil dari usaha
ekstensifikasi. Bawazier (1998:16) yang dikutip dari skripsi
Purnama Sari Afriana (2016) lebih dalam lanjut lagi
mengemukakan penjelasan bahwa “Ekstensifikasi dalam
pungutan pajak dan retribusi daerah harus dilakukan dengan
sebaik-baiknya, yaitu dengan mengadakan pendataan atau
menginventarisir berbagai objek yang berpotensi untuk
dipungut pajak atau retribusi daerahnya, melakukan kalkulasi
dengan secara cermat, sehingga dapat diperhitungkan secara
akurat tentang potensi penerimaan, menghitung besarnya biaya
yang diperlukan untuk mengadakan ekstensifikasi, menyiapkan
sumber daya yang diperlukan, membuat rencana, dan
sebagainya”. Begitu juga dengan pengupayaan ekstensifikasi
terhadap pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat
dilakukan melalui cara yang lebih nyata.
Menurut Supramo (2010:2), mengemukakan bahwa
“Ekstensifikasi merupakan upaya yang dilakukan pemerintah
agar dapat meningkatkan penerimaan Negara yang ditempuh
melalui perluasan, baik objek maupun subjek pajak”. Dan
menurut Kamaluddin (1995:115) yang dikutip dari skripsi
Purnama Sari Afriana (2016) bahwa “upaya ekstensifikasi
16
dilaksanakan dengan memperluas, maupun mencari objek-
objek pajak atau retribusi daerah untuk meningkatkan
penerimaan”.
Menurut Eko dalam Halim (2002:135) “ekstensifikasi
pajak daerah adalah suatu kebijakan dengan menambah jenis
pajak baru”. Dan menurut Soemitro (1990:77) “Ekstensifikasi
pajak adalah cara peningkatan pajak dengan cara perluasan
pemungutan pajak dalam arti menambah wajib pajak yang baru
dan menciptakan pajak baru atau memperluas ruang lingkup
pajak yang sudah ada”.
Sesuai dengan kebijakan baru, pemerintah
kabupaten/kota melalui Peraturan Daerah dimungkinkan agar
dapat meningkatkan jenis pajak lainnya selain yang terdapat
pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Cara
ekstensifikasi atas sumber perolehan pajak daerah patut
mengikuti kepada standar yang telah diatur dalam pasal 2 ayat
(4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dengan standar
berikut ini :
1) Bersifat pajak dan bukan bersifat retribusi.
2) Terdapat objek pajak diwilayah Daerah Kabupaten/Kota
yang bertaut dan memiliki mobilitas yang cukup rendah
serta hanya melayani masyarakat diwilayah Daerah
Kabupaten/Kota bertautan.
17
3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak boleh bertolak
belakang dengan kepentingan umum.
4) Objek pajak bukan termaksud objek pajak Provinsi
dan/atau objek pajak Pusat.
5) Berpotensi layak.
6) Tidak memberikan efek ekonomi yang negatif.
7) Memperlihatkan bagian keadilan dan keterampilan
masyarakat. Dan
8) Memelihara kelestarian lingkungan.
Ekstensifikasi merupakan salah satu strategi yang harus
dilewati pemerintah kabupaten/kota dalam cara meningkatkan
penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui penemuan
sumber-sumber pajak dan retribusi daerah baru, karena pajak
dan retribusi daerah adalah sumber penerimaan yang
memberikan sumbangan paling besar bagi PAD.
Salah satu strategi dalam upaya ekstensifikasi sumber
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang sangat
masuk akal dan tidak menyusahkan masyarakat adalah strategi
dalam aspek investasi. Menurut Riphat dalam Nugroho
(2006:97) yang dikutip dari skripsi Purnama Sari Afriana
(2016) “pemerintah daerah dapat menarik sebanyak mungkin
investor datang dan menanamkan modal di wilayahnya, dengan
menekankan sedikit mungkin pungutan, pajak ataupun retribusi
18
daerah, sehingga akan tercipta iklim investasi yang kondusif
dan menarik bagi investor”. Kebijakan yang dengan kegiatan
investasi mempunyai tugas yang bisa dikatakan penting bagi
pemerintah kabupaten/kota lewat usaha untuk mengembangkan
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, karena lahirnya
kegiatan investasi yang ditanamkan oleh pengusaha atau
penanaman modal maka secara makro dapat melahirkan mult
iefek dalam sektor perekonomian. Akhirnya kecepatan
pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat, sehingga
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan ikut
meningkat, sumber pajak dan retribusi daerah baru dan
potensial dapat terwujud.
2. Pajak
Pajak merupakan kontribusi wajib oleh wajib pajak baik orang
pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan
Undang-Undang yang berlaku yang tidak mendapatkan imbalan
secara langsung yang digunakan untuk segala keperluan negara demi
kemakmuran rakyat terhadap negara.
Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo, 2002 pajak
merupakan iuran rakyat terhadap kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksa) dengan tiada mendapatkan jasa timbal
balik (kontra prestasi) secara langsung yang dapat ditujukan dan bisa
digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Undang-
19
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan, pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Banyak dari penemu dibidang
perpajakan mengungkapkan pendapat tentang arti atau pengertian
yang bertentangan, akan tetapi mempunyai makna yang sama.
Berdasarkan dari definisi pajak, dapat disimpulkan terhadap
sifat yang tertuju pada pengertian pajak, sebagai berikut :
a. Dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah, pajak dalam pemungutannya harus
berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan
pelaksanaannya.
b. Pembayaran pajak wajib diterima oleh kas negara, yaitu kas
pemerintah pusat atau pemerintah daerah (berdasarkan jenis
pajak yang dipungut).
c. Pajak dalam pembayarannya tidak dapat ditunjukkan adanya
kontra kinerja individu oleh pemerintah (tanpa kompensasi
langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dalam hal lain,
tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak
dengan kontra kinerja pribadi secara individu.
20
d. Pengelolaan pemerintah secara umum adalah manifestasi
kontra kinerja dari negara untuk pembayar pajak.
e. Pajak dipungut dikarenakan kondisi, kejadian, dan perbuatan
yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan
pajak.
f. Pajak mempunyai ciri dapat dipaksakan. Sehingga, wajib pajak
yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pembayaran
pajak, dapat diberikan sanksi, baik sanksi pidana maupun
denda berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Dari segi pandangan makro, pajak adalah suatu alat bagi
pemerintah terhadap situasi perekonomian. Atau, pemerintah
menjadikan pajak sebagai alat kebijakan fiskal untuk perekonomian.
Dengan demikian, pajak dari sudut padang ini mempunyai dua fungsi
menurut Mardiasmo (2001:2) yaitu :
a. Fungsi anggaran atau Budgeter ialah pajak yang berupa alat
yang bisa gunakan utnuk menghasilkan uang ke kas
negara/daerah berdasarkan waktu tertentu dalam rangka
membiayai pengeluaran pemerintah pusat/daerah.
b. Fungi mengatur atau Regulated ialah pajak dijadikan alat
dengan fungsi melaksanakan kebijakan pemerintah pusat atau
daerah agar dapat meraih tujuan yang diharapkan dalam aspek
sosial dan ekonomi.
21
3. Pajak daerah
Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65
Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang disebut dengan Pajak Daerah
yang kemudian dikatakan pajak merupakan iuran yang harus dibayar
oleh wajib pajak kepada daerah tanpa implementasi langsung yang
seimbang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang
yang berlaku, dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerah untuk pembangunan daerahnya. Dengan
demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu terisi uang pajak.
Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan
menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi yang
membayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang
menerapkan besarnya pajak.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis
pajak yang diatur dalam undang-undang ini adalah :
a. Pajak provisi yang terdiri dari :
1) Pajak Kendaraan Bermotor.
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4) Pajak Air Permukaan. Dan
5) Pajak Rokok.
b. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri dari :
1) Pajak Hotel.
22
2) Pajak Restoran.
3) Pajak Hiburan.
4) Pajak Reklame.
5) Pajak Penerangan Jalan.
6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
7) Pajak Parkir.
8) Pajak Air Tanah.
9) Pajak Sarang Burung Walet.
10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dan
11) Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan.
Daerah tidak dianjurkan untuk memungut selain dari jenis
pajak daerah yang dikemukakan diatas. Jenis pajak di atas tidak bisa
dipungut apabila potensinya kurang layak atau disesuaikan dengan
kebijakan daerah yang berlaku. Khusus daerah yang setingkat dengan
daerah provinsi, tetapi daerah tersebut tidak terbagi dalam daerah
kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis
pajak yang dapat dipungut adalah campuran dari pajak untuk daerah
provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota. Adapun pembagian
pajak provinsi dalam rangka pemerataan pembangunan dan juga
peningkatan kemampuan keuangan kabupaten/kota dalam membiayai
fungsi pelayanan kepada masyarakat, pajak provinsi kemudian dibagi
hasil kepada kabupaten/kota, dengan proporsi berikut :
23
Tabel 1 Proporsi pembagian hasil pajak provinsi antara provinsi dan
kabupaten/kota
No Jenis Pajak Provinsi Kab/kota
1 Pajak Kendaraan Bermotor 70% 30%
2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 70% 30%
3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 30% 70%
4 Pajak Air Permukaan 50% 50%
5 Pajak Rokok 30% 70%
Sumber : Siahaan Marihot (2016:61)
Dalam perkembangannya, meskipun terdapat perubahan
tentang pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota dengan
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini, namun
daerah diberi kekuasaan ataupun keluasan untuk menetapkan
pungutan pajak berdasarkan potensi pajak di daerah masing-masing.
Namun, perlu diperhatikan syarat-syarat dalam memungut
pajak daerah. Menurut Nurlan Darise (2006:45) yang dikutip dari
Tesis Lilik Yunanto (2010) pungutan pajak harus memenuhi
beberapa syarat, diantaranya :
a. Syarat keadilan.
Pemungut pajak wajib berdasarkan dengan tujuan
dalam hukum yaitu mencapai keadilan undang-undang dan
penerapan pemungutannya harus adil. Artinya menggunakan
pajak secara umum dan meratakan serta disesuaikan dengan
24
kemampuan wajib pajak. Sementara adil dalam pelaksanaan
pemungutannya yakni dengan memberikan hak wajib pajak
seperti mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran
dan mengajukan banding kepada Majelis pertimbangan pajak.
b. Syarat yuridis.
Pemungut pajak harus didasarkan pada undang-undang.
Hal ini, memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan
baik bagi negara maupun warganya.
c. Syarat ekonomis.
Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu
perekonomian secara spesifik dalam kegiatan perdagangan
sehingga tidak menciptakan penurunan dalam perekonomian
pada masyarakat.
d. Syarat finansial.
Pemungutan pajak harus efektif dan didasarkan terhadap
fungsi budgeter dengan maksud biaya pemungutan ditekankan
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
25
e. Syarat sederhana.
Sistem pemungutan pajak yang simpel akan memudahkan
masyarakat dan mendorong memenuhi kewajiban
perpajakannya.
Selain itu, kriteria lain dalam proses pemungutan pajak daerah,
menurut Raksaka Mahi (2005:43) yang dikutip dari Tesis Lilik
Yunanto (2010) ialah :
a. Kecukupan dan fleksibel.
Kaitannya terhadap kecukupan, penerimaan pajak harus
memperoleh penerimaan yang besar sehingga diharapkan dapat
membiayai sebagian dan/atau keseluruhan biaya pelayanan
yang dikeluarkan. Secara tidak langsung, dikatakan bahwa
biaya pemungutan harus dapat ditutup dari hasil pemungutan
dan selisih hasil tersebut dapat dipergunakan dalam
pengeluaran publik. Ada dua hal yang penting sehingga dapat
menjadi syarat fleksibel, yaitu:
1) Terdapat perkembangan kekuatan dari dasar pengenaan
pajak sendiri (basis pajak). Dan
2) Kemudahan untuk menarik guna dari pertumbuhan pajak
tersebut.
26
b. Pemerataan.
Pemerataan ini memiliki arti beban pengeluaran
pemerintah daerah wajib dipikul semua golongan masyarakat
berdasarkan kekayaan dan kemampuannya.
1) Kelayakan administrasi.
Kelayakan administrasi yang dimaksud adalah
berbagai jenis pajak yang ada di daerah berbeda baik
dalam jumlah dan ketentuan yang diwajibkan dalam
administrasinya.
2) Kesepakatan dalam politis.
Ketentuan pembebanan pajak bergantung kepada
wajib pajak, pendapat masyarakat secara garis besar
terhadap pajak dan nilai-nilai yang berfungsi dalam
masyarakat.
3) Menghindari distrosi dalam perekonomian.
Secara umum, tiap pajak dan pungutan
mengakibatkan tanggungan tambahan bagi konsumen
ataupun produsen. Oleh karenanya, pajak akan
menimbulkan tambahan tanggungan yang berlebih dan
bisa membebani masyarakat secara keseluruhan.
Dalam implementasi pemungutan Pajak Daerah harus
memperhatikan beberapa strategi berikut menurut Mardiasmo dan
Makhfatih (2002:2) :
27
a. Potensi pajak sedikit mungkin.
b. Potensi dan hasil yang besar.
c. Admistrasinya sederhana.
d. Biaya pemungutannya yang murah.
e. Tarif pajak ditetapkan dengan laba. Dan
f. Dasar pajak (tax base) ditetapkan oleh peraturan bupati.
4. Pajak Mineral dan Bukan Logam dan Bantuan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1
angka 29 dan 30, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
merupakan pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan mineral
bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau
permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud
dengan mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam
dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-
undangan di bidang mineral dan batu bara. Merujuk pada Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 1 angka 3 No. 5
Tahun 2017, mineral bukan logam adalah mineral yang unsur
utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu
kapur/gampling), pasir kuarsa, dan lain-lain. Sementara itu, pada
Pasal 1 angka 4 mendefinisikan batuan sebagai massa padat yang
terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi,
baik dalam keadaan terikat (massive) maupun lepas (loose). Pajak
28
Mineral Bukan Logam dan Batuan ini merupakan pengganti dari
Pajak Pengambilan Bahan Golongan C yang semula diatur dalam
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000.
Sampai saat ini, penunjukan suatu bahan galian ke dalam satu
golongan diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam melaksanakan
ketentuan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-
bahan Galian, yang mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1980.
Melalui Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1980 bahan galian ini
dibagi menjadi tiga, sebagaimana dibawah :
a. Golongan bahan galian taktis (sebagai bahan galian golongan
A), terdiri dari :
1) Bitumen cair, minyak bumi, gas alam, lilin bumi.
2) Aspal, bitumen padat.
3) Batu bara, batu bara muda, antrasit.
4) Radium, thorium, uranium, dan bahan-bahan bagian
radio-aktif lainnya.
5) Kolbat, nikel. Dan
6) Timah.
b. Golongan bahan galian vital (sebagai bahan galian golongan
B), terdiri dari :
29
1) Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium,
titan.
2) Bauksit, tembaga, timbal, seng.
3) Emas, platina, perak, air raksa, intan.
4) Arsin, antimon, bismut.
5) Yatrium, rhutenium, cerium, dan logam langka lainnya.
6) Berilium, korundum, zirkon, kristal kwarsa.
7) Kriolit, flourpar, barit. Dan
8) Belerang, yodium, khlor, brom.
c. Golongan bahan galian yang tidak termaksud golongan A atau
B (disebut sebagai bahan galian golongan C), terdiri dari :
1) Garam batu (halite), nitrat, fosfat.
2) Magnesit, grafit, talk, mika, asbes.
3) Oker, tawas (alum), yarosit, leusit.
4) Batu setengah permata, batu permata.
5) Bentonit, gips, kaolin, feldspar, pasir kwarsa.
6) Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah
serap (fullers earth).
7) Batu tulis, marmer.
8) Dolomit, kalsit, batu kapur.
9) Granit, basal, andesit, tanah liat, trakhit, dan pasir sejauh
tidak memuat unsur-unsur mineral golongan A maupun
30
golongan B dalam jumlah yang berarti dapat ditinjau dari
segi ekonomi pertambangan.
Adapun yang dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan adalah :
a. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang
nyata-nyata tidak dimanfaatkan untuk kepentingan komersial,
seperti penggunaan untuk keperluan rumah tangga,
pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel
listrik/telepon, penanaman pipa air/gas. Dan
b. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang
merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan yang lain yang
tidak dimanfaatkan secara komersial.
Adapun subjek pajak dari Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan ini adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan untuk dimanfaatkan.
Wajib Pajak dari Pajak mineral Bukan Logam dan Batuaan adalah
orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan
mineral bukan logam dan batuan untuk dimanfaatkan.
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 15
Tahun 2015 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral
Bukan Logam dan Batuan dari sekian banyak objek Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Buton Utara hanya
memungut tujuh objek pajak bahan galian yaitu diantaranya :
31
a. Batu gunung.
b. Batu gunung pecah.
c. Kerikil.
d. Pasir pasang.
e. Pasir urug/sirtu.
f. Batu bata/tanah liat.
g. Tanah urug/tasirtu.
Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan :
a. Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan
Batuan adalah dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan. Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan
Logam dan Batuan dihitung dengan mengalikan volume/tonase
hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar
masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Nilai
pasar mineral bukan logam dan batuan merupakan harga rata-
rata yang berlaku pada area wilayah daerah setempat. Dalam
hal ini, pasar dari produksi mineral bukan logam dan batuan
sulit diperoleh, dikenakan harga standar yang ditetapkan oleh
instansi yang berwenang dalam bidang mineral bukan logam
dan batuan.
32
Nilai pasar masing-masing kemudian ditetapkan sesuai
jenis mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan secara
periodik oleh bupati/walikota sesuai dengan harga rata-rata
yang berlaku pada area setempat. Dalam praktik umumnya,
apabila yang digunakan adalah harga standar masing-masing
jenis mineral bukan logam dan batuan maka harga standar
tersebut ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang
penambangan mineral bukan logam dan batuan yang ditunjuk
oleh bupati/walikota.
b. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Pasal 60 besaran tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ditentukan paling tinggi 25% dan ditentukan oleh peraturan
daerah setempat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Buton Utara Nomor 15 tahun 2015 Pasal 5 tarif Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh
persen). Tarif tersebut ditetapkan agar daerah Kabupaten Buton
Utara dengan bebas dapat menerapkan tarif pajak bisa
dikatakan berbeda dengan kabupaten/kota yang lain, namun
tidak melebihi 25% sesuai dengan ketetapan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 60.
33
c. Cara perhitungan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan.
Berdasarkan pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak
dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan
Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adalah sesuai rumus
berikut ini:
Pajak terutang = Tarif Pajak × Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak×Nilai Jual Hasil PJMBLB
5. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan asli daerah merupakan perolehan pendapatan yang
didapat dari daerah sumber wilayah daerahnya sendiri yang
kemudian dipungut sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku di daerah tersebut.
Menurut Mardiasmo “Pendapatan asli daerah adalah
penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah,
hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan,dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, “Pendapatan Asli
Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh
34
daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan”. Sehingga, Pendapatan Asli Daerah
adalah suatu sumber pendapatan asli yang diperoleh dari hasil
kekayaan daerah. Sehingga, Pemerintah Daerah dapat mengusahakan
segala urusan rumah tanggan daerahnya dengan sewajarnya. Dalam
upaya tersebut, perlu kiranya diserahkan sumber pembelanjaan yang
cukup. Namun, melihat tidak semua sumber pembelanjaan bisa
diserahkan kepada daerah, jadi setiap daerah diharuskan mengusut
segala sumber keuangannya sendiri sesuai peraturan perundang
undangan yang ditetapkan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
pasal 285 tentang Pemerintah Daerah, menuturkan bahwa sumber-
sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah dan PAD
lain yang sah.
a. Pajak Daerah
Pajak daerah merupakan pungutan daerah berdasarkan
peraturan daerah kemudian digunakan untuk pembelanjaan
rumah tangga daerah selaku badan hukum publik.
Ciri-ciri yang melampiri pajak daerah adalah :
1) Pajak daerah berawal dari Pajak Negara yang dipisahkan
oleh daerah sebagai pajak daerah.
35
2) Pengalihan pajak daerah dilakukan dengan peraturan
daerah.
3) Pajak daerah dipungut oleh daerah dan sesuai ketentuan
undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku
lainnya.
4) Retribusi Daerah.
Menurut UU No.28 Tahun 2009, retribusi daerah
merupakan pungutan daerah selaku pemenuhan atas jasa atau
pemberian izin yang spesifik khusus disediakan dan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kebutuhan orang
pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi tiga golongan yaitu:
1) Retribusi Jasa Umum, tidak lain ialah pungutan yang
dikenakan oleh daerah kepada masyarakat atas pelayanan
yang diberikan.
2) Retribusi jasa Usaha, tidak lain ialah pungutan yang
dikenakan oleh daerah bertautan dengan pengadaan
layanan yang belum layak disediakan oleh swasta dan
atau penyewaan aset atau kekayaan daerah yang belum
digunakan misalnya : retribusi pasar grosir, terminal,
rumah potong hewan dan lain-lain.
3) Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada
orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
36
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan
atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.
4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang terpisah dari
hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
merupakan penerimaan daerah yang berasal dari
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-
undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
dipaparkan menurut menurut objek pendapatan yang
mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada
perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas
penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan
milik swasta maupun kelompok masyarakat.
5) Lain-lain PAD yang sah, Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 mengungkapkan Pendapatan Asli Daerah
yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan
daerah yang bukan termasuk dalam jenis pajak dan hasil
penanganan kekayaan daerah yang terpisah. Penghasilan
ini juga merupakan perolehan daerah yang berasal dari
37
lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang nomor
33 tahun 2004 mengelompokkan pendapatan asli daerah
yang sah meliputi:
a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak
terpisah.
b) Jasa giro.
c) Pendapatan bunga.
d) Keuntungan merupakan nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing.
e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai
akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun
jasa oleh pemerintah.
B. Kerangka Konseptual
Setelah ditetapkan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun
2004 tentang penuntutan keterampilan kepada pemerintah daerah dengan upaya
menggunakan potensi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan.
Pemerintah daerah harusnya berupaya untuk mengembangkan kemampuan
terhadap pengelolaan pemerintahan dan pembangunan dengan upaya mengusut
sumber PAD, salah satunya yaitu PJMBLB. Akan tetapi, adanya penambang
yang belum mempunyai izin untuk melakukan kegiatan penambangan dan
kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bisa menjadi kendala
yang harus dihadapi oleh aparat pemungut pajak. Oleh karenanya, untuk
38
mengetahui optimalisasi pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
dalam penelitian ini, dapat dilihat dari bagan sebagaimana dilampirkan berikut :
Gambar 1 Bagan Kerangka Konseptual
C. Metode Pelaksanaan Penelitian
1. Tempat dan Waktu
Penelitian akan dilakukan di Kantor Keuangan Daerah
Kabupaten Buton Utara (Bidang Pendapatan), yang berlokasi di Jl.
Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah
Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Golongan C
Pelaksanaan Pemungutan
PJMBLB Golongan C
Kabupaten Buton Utara
39
Kompleks Perkantoran Bumi Sara’ea dan adapun waktu yang
dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kurang lebih 2 (dua) bulan,
yaitu dimulai pada 1 Januari - 28 Februari 2021.
2. Teknik Pengumpulan Data
a. Kepustakaan
Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sekunder
dari buku, jurnal dan dokumen yang relevan untuk menyusun
konsep penelitian dalam mengungkap objek penelitian.
b. Wawancara
Peneliti menggunakan teknik wawancara terhadap pihak
yang menjadi informan penelitian. Dengan melakukan
wawancara langsung dengan beberapa petugas pemungut pajak
yakni Kepala Sub Bagian Pendataan dan Penetatapan dan
Kepala Sub Bagian Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dan
wajib pajak dengan mengajukan beberapa pertanyaan.
c. Observasi
Peneliti juga melakukan obervasi langsung ke lapangan
(Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara) dalam
rangka mendapatkan informasi lebih banyak mengenai
penelitian yaitu tentang optimalisasi pemungutan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan.
40
3. Sumber data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti dengan
maksud khusus menyelesaikan permasalahan dalam penelitian.
Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber
pertama atau tempat objek penelitian dilakukan yakni pada
Bidang Pendapatan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton
Utara.
b. Data Sekunder
Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder
adalah buku, jurnal, artikel serta situs internet yang berkenaan
dengan penelitian yang dilakukan. Guna untuk menyelesaikan
permasalahan dalam penelitian.
4. Teknik Analisis Data
Peneliti sendiri menggunakan metode penelitian kualitatif
karena metode ini bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya
mengenai objek yang diteliti. Melalui penelitian kualitatif peneliti
berusaha mendeskripsikan permasalahan serta memberikan solusi.
Perumusan penelitian kualitatif dimulai dengan pengumpulan data
41
berupa penjelasan berupa kata-kata yang didapatkan langsung dari
buku, jurnal, maupun wawancara dengan objek secara langsung.
Peneliti juga menetapkan Informasi apa yang diperlukan untuk
menjawab pertanyaan atau massal yang telah dirumuskan. Dalam
penelitian ini ada sejumlah alat pengumpul data antara lain pencarian
data pada jurnal, observasi dan penelitian lapangan lainnya. Agar
memperoleh sampel yang jelas, peneliti merumuskan ciri khusus
mungkin sehingga memberikan dampak terhadap instrumen dan
sumber data yang diperoleh dalam meneliti.
Data dan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti masih
merupakan informasi data yang kasar karena peneliti hanya
menggunakan beberapa media untuk menentukan pokok
permasalahan dalam penelitian. Dengan menggunakan metode
kualitatif, peneliti menyimpulkan jawaban dari setiap permasalahan
yang diteliti di lapangan dalam satu pokok pembahasan penelitian
secara keseluruhan.
42
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Sejarah Ringkas
Badan Keuangan Daerah (BKD) pertama kali dibentuk bersamaan dengan
terbentuknya Kabupaten Buton Utara yang terbentuk dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di
Provinsi Sulawesi Tenggara.
Di tahun yang sama, yaitu tahun 2007 di bentuk SKPD yang diberi nama
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Tahun
2012 DPPKAD mekar menjadi dua SKPD yaitu Badan Pengelolaan dan Aset
Daerah (BPKAD) dan Pendapatan berdiri sendiri menjadi SKPD Dinas
Pendapatan Daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton
Utara Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Pada tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Utara
digabung lagi dengan Keuangan Daerah, sehingga Dinas Pendapatan Kabupaten
Buton Utara menjadi salah satu Bidang di Badan Keuangan Daerah dengan nama
Bidang Pendapatan Badan Keuangan Kabupaten Buton Utara yang dikukuhkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara.
Jadi, sampai saat ini Pendapatan di Kabupaten Buton Utara di tangani
oleh Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara.
43
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak memiliki visi misi tersendiri, tapi SKPD
hanya mendukung visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana
yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJM)Adapun visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara yang
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buton Utara Periode 2016-2021 adalah :
44
Gambar 2 Visi Misi Badan Keuangan Kabupaten Buton utara
Visi RPJMD “Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Berbudaya
dan Religious Menuju Buton Utara yang Maju dan
Sejahtera”
Misi ke-3
RPJMD 2016-2021
“Meningkatkan Kualitas Tata Pemerintahan yang
Baik (good government) dan Pemerintahan yang
Bersih (good govermance)”
Tujuan misi ke-3
RPJMD 2016-2021
“Meningkatkan Perwujudan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik (good government) dan
Pemerintahan yang Bersih (good govermance)”
Sasaran Misi ke-3
RPJMD 2016-2021
“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan
dan Capaian Kinerja Pembangunan”
Tujuan Renstra
BKD 2016-2021
“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah”
Sasaran Strategi
Renstra
BKD 2016-2021
“Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah”
“Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan”
45
B. Struktur Organisasi dan Job Description
1. Struktur Organisasi
A.
B.
Gambar 3 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton
Utara Tahun 2019
Gambar 2 diperoleh struktur organisasi Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Buton Utara, sesuai Peraturan Bupati Buton Utara
Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Tingkatan, Susunan Organisasi,
Kepala Badan
H.TASIR, SE.E.,M.Si
Sekretaris
Drs. ABDUL WAHIDIN
KASUBAG Umum dan
Kepegawaian
SITTI DELIMA, S.E
KASUBAG Perencanaan dan
Keuangan
……………….
……………..
Kepala Bidang
Pendapatam
KASIRIDDIN, S.E
KASUBID
Pendapatan lain-
lain dan Keberatan
HASMIATI, S.E
KASUBID
Penagihan Pajak
dan Retribusi
ROSNIA, S.E
Kepala Bidang
Anggaran
LAODE MUH.
NATSIR SAID S.Kom
KASUBID
Pendataan dan
Penetapan
SITI RAHMI,
S.Kom
KASUBID
Perencanaan
Anggaran NASRIAH,
S.E
KASUBID
Penyusunan
Anggaran
MUH. NAZAR
SAINUM, S.E., M.Si
KASUBID
Administrasi
Anggaran
SUNARSIH,
S.T.,M.Si
Kepala Bidang
Perbendaharaan
NASRUDDIN, S.E
Kelompok
Jabatan Fungsional
KASUBID
Penerimaan dan
Pembiayaan
…………..
KASUBID
Pengeluaraan
AQIDA RAHMAD,
S.Kep
KASUBID Verifikasi
dan Evaluasi
…………..
Kepala Bidang
Akuntansi
LA ODE TUSAR, S.E
KASUBID
Pengeluaran Kas
…………
KASUBID Penerimaan
Kas
KASRIN, S.AP
KASUBID Pelaporan
Pertanggungjawaban
YUSRAN, S.E.,M.Si
Kepala Bidang
Pengolaan Aset
SARIPUDDIN, S.H
KASUBID Analisa
Kebutuhan dan
Pemeliharaan
YULID RAHMAWATI,
S.Kom
KASUBID Inventaris
dan Pemenfaatan Aset
RAMLI, S.Pd.,M.M
KASUBID Penilaian
dan Penghapusan
…………….
UPTB
46
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Buton Utara, adapun Tugas dan Fungsi Badan Keuangan
Daerah adalah sebagai berikut :
2. Job Description
a. Kepala Kantor
Kepala Badan Keuangan Daerah memiliki kewajiban
memimpin, membina, kordinasi, merencanakan dan
menetapkan kebijakan serta program strategis, tata kerja dan
mengembangkan keuangan daerah serta bertanggung jawab
atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi.
b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas yaitu melaksanakan
pembinaan dan tata laksana, perencanaan, kepegawaian,
keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga untuk menunjang
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan instansi yang dipimpin oleh sekretaris yang
bertanggung jawab kepada kepala badan.
Sekretariat terdiri atas :
1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Dan
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
47
c. Bidang Pendapatan
Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta
evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendapatan Daerah Bidang
Pendapatan. Bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Bidang Pendapatan Terdiri atas :
1) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan.
2) Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain dan Keberatan. Dan
3) Sub Bidang Penagihan Pajak daerah dan Retribusi
daerah.
d. Bidang Anggaran
Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bidang ini dipimpin
oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.
Bidang Anggaran terdiri dari :
1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran.
2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran. Dan
3) Sub Bidang Administrasi Anggaran.
48
e. Bidang Perbendaharaan
Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas untuk
melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
urusan pemerintahan yang meliputi pelaksanaan penatausahaan
penerimaan belanja dan pembiayaan. Bidang ini dipimpin oleh
Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan.
Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
1) Sub Bidang Penerimaan dan Pembiayaan.
2) Sub Bidang Pengeluaran. Dan
3) Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi;
f. Bidang Akuntansi
Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta
evaluasi dan pelaporan di Bidang Akuntansi Keuangan Daerah.
Bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di daerah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Bidang Akuntansi terdiri atas :
1) Sub Bidang Penerimaan Kas.
2) Sub Bidang Pengeluaran Kas. Dan
3) Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggung Jawaban.
49
g. Bidang Pengelolaan Aset
Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas untuk
melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
analisis kebutuhan, pengadaan dan distribusi, inventarisasi,
pemeliharaan dan penghapusan, pemanfaatan dan
pemberdayaan asset daerah. Bidang ini dipimpin oleh Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan.
Bidang Pengelolaan Aset terdiri dari :
1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pemanfaatan Aset.
2) Sub Bidang Inventarisasi dan Pemeliharaan Aset. Dan
3) Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan Aset.
C. Hasil Penelitian
Diterapkan otonomi daerah, daerah dituntut agar dapat membiayai segala
kebutuhan otonomi daerahnya yang merupakan sumber penyelenggaraan
pembiayaan yang ada di daerahnya. Hubungan antara keuangan pusat dan daerah
dikembangkan agar mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dari
itu salah satu upaya yang harus dilakukan adalah pengembangan Pendapat Asli
Daerah (PAD) harus dioptimalkan. Dari penelitian yang penulis lakukan di
(Bidang Pendapatan) Badan Keuangan Daerah, penulis memperoleh data sebagai
berikut :
50
1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton
Utara Tahun Anggaran 2017-2020
Tabel 2 Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 s/d 2020
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Presentasi
2017 7.153.706.029 4.115.440.877 57,53%
2018 4.324.800.000 4.273.922.043 98,82%
2019 550.784.340.000 659.507.512.568 119,74%
2020 548.503.014.810 540.416.118.661 98,53%
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara, Diolah
(2021)
Dari data diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Utara ditahun 2017
sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan yakni pada tahun
2017 realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp
4.115.440.877 dengan presentasi sebesar 57,53%, hasil penerimaan
PAD pada tahun ini hanya berasal dari tiga sumber yakni Pajak
Daerah sebesar Rp. 2.518.930.777, Retribusi Daerah sebesar Rp.
1.559.299.100 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp.
37.211.000. Tahun 2018 realisasi penerimaan Pendapatan Asli
Daerah sebesar Rp. 4.273.922.043 dengan presentasi yang meningkat
dibanding tahun sebelumnya sebesar 98,82%, hasil penerimaan PAD
pada tahun ini juga hanya bersumber dari tiga sumber pendapatan
yakni Pajak Daerah yang pendapatannya meningkat jika dibanding
51
tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 2.607.050.080, Retribusi Daerah
sebesar Rp. 1.556.854.063 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
meningkat jika dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar Rp.
110.017.900. Tahun 2019 realisasi penerimaan Pendapatan Asli
Daerah sangat menigkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yakni
sebesar Rp. 659.507.512.568 dengan presentasi yang meningkat
menjadi sebesar 119,53%, realisasi pada tahun ini meningkat pesat
dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya peningkatan
pendapatan dari Pajak Daerah jika dibanding tahun sebelumnya yakni
sebesar Rp. 5.484.874.226, Retribusi Daerah yang meningkat dari
tahun sebelumnya Rp. 2.712.412.911, kemudian adanya penambahan
jumlah pendapatan dari Jenis Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
sebesar Rp. 4.859.188.852, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan sebesar Rp. 6.425.053.775, Pendapatan Lainnya
sebesar Rp. 9.710.839.805, Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp.
11.407.654.854, Dana Transfer Pemerintah Puasat sebesar Rp.
550.710.789.545, Dana Penyesuaian sebesar Rp. 68.196.698.600.
Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan baik dari penerapan
target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sebesar Rp. 540.416.118.661 dan penurunan presentasi menjadi
98,53%, hal ini dikarenakan pendapatan dari sektor Pajak Daerah
menurun dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp.3.247.877.561,
Retribusi Daerah juga menurun yakni sebesar Rp. 2.374.717.310,
52
Pendapatan Lainnya yang menurun dari tahun sebelumnya yakni
sebesar Rp. 168.250.409, Dana Transfer Pemerintah Pusat menurun
menjadi Rp. 510.067.451.542, tidak adanya penerimaan dari Dana
penyesuaian namun, disamping itu Jenis Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah meningkat menjadi Rp. 5.545.691.882, peningkatan
pendapatan pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan menjadi Rp. 6.756.478.672, peningkatan pada
pendapatan Bagi Hasil Provinsi menjadi Rp. 12.005.651.285 dan ada
penambahan penerimaan dari Dana Insentif Daerah sebesar Rp.
250.000.000, walaupun ada penambahan pendapatn dari beberapa
sektor namun tetap saja Realisasi PAD pada tahun 2020 tidak
mencapai target yang ditetapkan.
2. Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun
Anggaran 2017 s/d 2020
Tabel 3 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten
Buton Utara Tahun 2017 s/d 2020
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Presentasi
2017 2.107.600.000 2.518.930.777 119,52%
2018 2.107.600.000 2.607.050.080 123,70%
2019 5.000.000.000 5.484.874.226 109,70%
2020 2.718.674.810 3.247.887.561 119,47%
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara, Diolah
(2021)
53
Dari perolehan data diatas, dapat dilihat bahwa selama tahun
anggaran 2017 s/d 2020 penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten
Buton Utara selalu mencapai target walaupun pada tahun 2020 target
pendapatan Pajak Daerah tahun 2019 sebesar Rp. 5.000.000.000
harus diturunkan pada tahun 2020 sebesar 2.718.674.810. Selama
periode anggara 2017 s/d 2020 yang menjadi komponen penyumbang
Pajak Daerah di Kabupaten Buton Utara ini hanya sebanyak 8 jenis
pajak saja yaitu, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan bangunan, Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan dan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan. Pada Tahun 2017 dari penerimaan pendapatan
Pajak Daerah di Kabupaten Buton Utara, Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan merupakan pajak dengan penerimaan realisasi
terbesar ditahun 2017 walaupun penerimaan pendapatannya tidak
mencapai target pada tahun, sedangkan Pajak Daerah dengan
penerimaan tertinggi pada tahun ini adalah Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan sebesar Rp. 986.475.163.
Pada tahun 2018 penerimaan Pajak Daerah meningkat dengan
realisasi sebesar Rp. 2.607.050.080 dengan presentasi sebesar
123,70%. Pajak Daerah dengan penerimaan realisasi dan pencapaian
tertinggi pada tahun ini adalah Pajak Penerang Jalan dengan
penerimaan realisasi sebesar Rp. 1.163.247.763 dengan presentasi
sebesar 337,17%.
54
Pada tahun 2019, penerimaan Pajak Daerah meningkat pesat
dibanding tahun sebelumnya yaitu dengan penerimaan realisasi
sebesar Rp. 5.484.874.226 dengan presentasi sebesar 109,70%. Pajak
Daerah dengan penerimaan terbesar ditahun ini adalah Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu sebesar Rp.
2.046.111.950, sedangkan Pajak Daerah dengan pencapaian tertinggi
adalah Pajak Restoran dengan realisasi sebesar 357,44%
Pada tahun 2020, target dan penerimaan realisasi Pajak
Daerah menurun dibandingkan tahun sebelumnya, walapun
penerimaan realisasinya dapat mencapai target dengan penerimaan
realisasi sebesar Rp. 3.247.887.561 dari target sebesar Rp.
2.718.674.810 dengan presentasi penerimaan sebesar 119,47%, pada
tahun banyak sumber pendapatan Pajak Daerah yang mengalami
penurunan pendapatan sektor yang mengalami penurunan terbanyak
adalah Bea Balik Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) dimana ditahun sebelumnya perolehan pendapatannya
sebesar Rp. 2.046.111.950 dan ditahun 2020 turun menjadi Rp
26.008.950 .
55
3. Sumbangsi Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017 s/d 2020
Tabel 4 Sumbangsi Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 s/d 2020
Tahun PAD (Rp) Pajak Daerah (Rp) Presentasi
2017 4.115.440.877 2.518.930.777 61,21%
2018 4.273.922.043 2.607.050.080 60,99%
2019 659.507.512.568 5.484.874.226 0,83%
2020 540.416.118.661 3.247.887.561 0,60%
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara, Diolah
2021)
Dari data diatas dapat dilihat bahwa presentasi sumbangsi
Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017 s/d
2020 selalu mengalami penurunan jika dilihat dari segi presentasi
Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah walaupun dapat pada
tahun 2019 penerimaan pajak mengalami peningkatan dari Rp.
2.607.050.080 di tahun 2018 dan mengalami peningkatan sebesar Rp.
5.484.874.226 di tahun 2019, namun tetap saja presentasi sumbangsi
Pajak Daerah ke Pendapatan Asli Daerah selalu mengalami
penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2020
Adanya penurunan dan peningkatan sumbangsi dari Pajak
Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dikarenakan pendapatan
baik itu dari sektor Pajak Daerah ataupun Pendapatan Asli Daerah
56
tidak signifikan atau stbail sehingga dapat menyebabkan penurunan
dan peningkatan pada sumbangsi pada Pajak Daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Buton Utara.
4. Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017 s/d
2020
Tabel 5 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan Kabupaten buton Utara tahun 2017 s/d 2020
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Presentasi
2017 1.155.600.000 986.475.163 85,36%
2018 1.155.600.000 739.071.534 63,96%
2019 1.034.800.000 1.347.106.048 130,18%
2020 250.000.000 723.370.371 289,35%
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara, Diolah
(2020)
Dari data diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 realisasi
dan presentasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
di Kabupaten Buton Utara sebesar Rp. 986.475.163 dengan
presentasi sebesar 85,36%, pada tahun 2018 realisasi dan presentasi
penerimaan mengalami penurunan dengan realisasi sebesar Rp.
739.071.534 dengan presentasi sebesar 63,96%, pada tahun 2019
realisasi dan presentasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan mengalami kenaikan yang cukup tinggi dengan realisasi
57
penerimaan sebesar Rp. 1.347.106.048 dengan presentasi sebesar
130,18% dan pada tahun 2020 walaupun penerimaan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan mencapai target dan presentasi penerimaan
meningkat dari tahun sebelumnya, namun realisasi penerimaan
pajaknya menurun jika dibanding tahun sebelumnya. Penyebab
menurunnya pendapatan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan sangat berpengaruh pada jumlah Wajib Pajak yang
melakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
ditahun 2017 Wajib Pajak yang tercatat melakukan pembayaran
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebanyak 312 Wajib Pajak,
kemudian ditahun 2018 Wajib Pajak yang tercatat menurun menjadi
278 Wajib Pajak hal ini pun yang menyebabkan turunnya penerimaan
ditahun 2018, kemudian ditahun 2019 jumlah Wajib Pajak yang
tercatat meningkat menjadi 432 Wajib Pajak sehingga menyebabkan
penerimaan Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan ditahun ini ikut
meningkat dan ditahun 2020 jumlah Wajib Pajak yang tercatat
mengalami penurunan menjadi 203 Wajib Pajak hal ini pun juga
yang menyebabkan penerimaan pajak ditahun ini menurun jika
dibanding tahun sebelumnnya. Perolehan hasil perhitungan besaran
presentasi diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :
Presentasi =
58
D. Pembahasan
Tabel 6 Sumbangsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada
Pajak Daerah Tahun 2017 s/d 2020
Tahun Pajak Daerah (Rp) PJMBLB (Rp) Presentasi
2017 2.518.930.777 986.475.163 39,16%
2018 2.607.050.080 739.071.534 28,35%
2019 5.484.874.226 1.347.106.048 24,56%
2020 3.247.887.561 723.370.371 22,27%
Sumber : Badan Keungan Daerah Kabupaten Buton Utara, Diolah
(2021)
Dari data diatas, menunjukkan bahwa sumbangsi Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan terhadap Pajak Daerah dari tahun 2017 hingga
tahun 2020 terus mengalami penurunan walaupun pada tahun 2019
penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami
peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya dan tahun 2020 namun,
tetap saja sumbangsi presentasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan sepanjang periode tahun 2017 s/d 2020 terus mengalami
penurunan.
59
Tabel 7 Sumbangsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun
Anggaran 2017 s/d 2020
Tahun PAD (Rp) PJMBLB (Rp) Presentasi
2017 4.115.440.877 986.475.163 23,97%
2018 4.273.922.043 739.071.534 17,29%
2019 659.507.512.568 1.347.106.048 0,20%
2020 540.416.118.661 723.370.371 0,13%
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara, Diolah
(2021)
Dari data diatas, dapat diketahui bahwa sumbangsi Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan tahun 2017 s/d 2020 dari tahun ketahun
mengalami penurunan presentasi penerimaan, walaupun pada tahun 2019
penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat dikatakan
meningkat dari tahun sebelumnya namun dalam hal peningkatan
presentasi tetap menurun dari tahun 2017 hingga tahun 2020.
Dari kedua tabel diatas dapat dilihat presentasi sumbangsi Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan baik itu terhadap Pajak Daerah
ataupun Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017 s/d 2020 selalu
mengalami penurunan hal ini dikarenakan pendapatan pada Pajak Daerah,
Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
tidak signifikan atau tidak seimbang selama tahun 2017 s/d 2020 terlebih
lagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan kadang mengalami penurunan dan peningkatan yang
60
juga ikut berimbas pada penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan dari tahun ke tahun.
1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah (PP No. 55 Tahun 2016)
pemungutan pajak daerah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu
melalui official assesment system, yaitu dengan sistem pemungutan
dimana memberikan kewenangan kepada pemerintah (aparat
pemungut pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang kepada
wajib pajak dan self assesment system, yaitu dimana wajib pajak
diberikan kewenangan untuk menghitung besarnya pajak terutang.
Tetapi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara
Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut
dengan cara official assesment system, dengan prosedur sebagai
berikut :
a. Wajib pajak dengan membawa Rencana Anggaran Pelaksanaan
(RAP) menghadap ke aparat pemungut pajak (Bidang
Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah) untuk melakukan
perhitungan besaran pajak terutang.
61
b. Aparat pemungut pajak melakukan perhitungan pajak terutang
dan mengeluarkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) kemudian
memberikan kepada staf registrasi.
c. Staf registrasi membuat Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) yang
kemudian diberikan kepada wajib pajak.
d. Wajib pajak berdasarkan Surat Setor Pajak Daerah (SSPD)
melakukan pembayaran pada Kas Daerah/Bank/Bendahara
Penerimaan.
e. Wajib pajak setelah melakukan pembayaran, dengan membawa
Surat Setor Pajak Daerah dan Bukti Setor Bank/Slip Setor
menyerahkan kepada staf registrasi, yang kemudian dibuat
rangkap 4 (empat) dengan distribusi sebagai berikut :
1) Wajib pajak
2) Tembusan masing-masing untuk Bendahara Penerimaan
3) Fungsi Akuntansi dan seksi pembukuan dan pelaporan
4) Arsip
f. Selanjutnya setelah SSPD dan bukti setoran bank/slip setoran
divalidasi dan dicap oleh pejabat kas daerah/pihak bank,
BUD/kas daerah menyerahkan asli dari SSPD dan Bukti
Setoran Bank/Slip Setoran kepada wajib pajak. Sedangkan
tembusan disampaikan kepada pihak yang terkait, khusus untuk
Bendahara Penerimaan/BKP dilampiri Bukti Setoran Bank/Slip
Setoran.
62
g. Berdasarkan media penyetoran (SSPD) dan bukti setoran
bank/slip setoran yang telah divalidasi dan dicap oleh
BUD/Kas Daerah, bendahara penerimaan/BKD mencatat
setoran tersebut dalam register STS/SSPPD, dan buku
penerimaan dan penyetoran.
h. Bendahara penerimaan/BKP secara periodic (bulanan)
membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) administrative
kepada kepala Badan Keuangan Daerah dan LPJ fungsional
yang ditandatangani oleh kepala Badan Keuangan Daerah. LPJ
fungsional dibuat rangkap 4 (empat) dengan distribusi kepada:
1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2) Fungsi akuntansi.
3) Seksi pembukuan penerimaan dan pelaporan.
4) Arsip.
Dari segi sistem pembayaran masyarakat tidak merasa
terbebani justru merasa terbantu karena pada dasarnya masyarakat
telah mengetahui sistem pemungutan Pajak Mineral Buka Logam dan
Batuan ini.
Seperti yang dikatakan oleh Ibu Siti Rahmi selaku Kepala Sub
Bagian Pendataan dan Penetapan, menyatakan bahwa :
“Untuk pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan di Badan Keuangan Daerah termaksud mudah kok, wajib
pajak tidak perlu repot untuk menghitung pajak terutang sendiri cukup membawa Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) nanti kami
63
selaku pemungut pajak yang akan menghitungkan besarnya pajak
terutang yang tidak memakan waktu yang lama paling lama sekitar
10 menit, nanti wajib pajak yang akan melakukan pembayaran pada
Bank Pembangunan Daerah (BPD), setelah melakukan pembayaran
sisa menunggu Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) dan slip
setorannya dibuat rangkap untuk arsip dan tembusan kemudian staf
kami akan memberikan satu rangkap untuk wajib pajak sebagai arsip
dan berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah, kai memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
dengan besaran tarif sebesar 25%”
Dengan sistem pemungutan secara official assesment system
ini, mempermudahkan petugas pemungut pajak karena wajib pajak
sendiri yang datang ke Kantor Badan Keuangan Daerah untuk
melakukan perhitungan pajak terutang dan mempermudahkan wajib
pajak dalam melakukan perhitungan pajak terutang
Hal ini dibenarkan oleh Bapak La Ode Ayub selaku
perwakilan CV. Devansa sebagai wakil direktur yang membayar
pajak, menyatakan bahwa :
“Penerapan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Golongan C dengan cara official assesment system seperti ini sangat
mempermudahkan kami selaku kontraktor tidak perlu repot-repot
melakukan perhitungan pajak terutang cukup datang langsung saja
di Badan Keuangan Daerah kita sudah bisa dihitungkan, terlebih
lagi pelayanannya baik, staf-stafnya ramah selalu memberikan
respon yang baik kepada wajib pajak yang bertanya kalau ada yang
tidak dipahami dalam proses pemungutan pajaknya”
Berdasarkan surat edaran Bupati Kabupaten Buton Utara dan
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara No 15 Tahun 2015,
pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan oleh
pihak kontraktor apabila menangani sebuah proyek.
64
Hal ini dibenarkan oleh Ibu Rosnia selaku Kepala Sub Bagian
Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa :
“Untuk pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, kami
sebagai pihak pemungut pajak hanya memungut lewat kontraktor
saja apabila menangani sebuah proyek yang bekerja sama dengan
CV atau UD karena berdasarkan surat edaran Bupati dana
pembiayaan proyek tidak akan dicairkan apabila pihak kontraktor
belum melunasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuannya yang
terutang dan ini justru memudahkan kami dibanding memungut
kepada pihak CV ataupun UD yang kadang tidak datang melaporkan
pemasukan penerimaan dari hasil penjualan yang berkaitan dengan
bahan galian kepada kami”
Kurang efektifnya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan
pemungutan Pajak Mineral Buka Logam dan Batuan dapat
mempengaruhi ruang gerak Aparat Pemungut pajak. Hal ini
dibenarkan juga oleh Ibu Rosnia selaku Kepala Sub Bagian
Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa :
“Kurang efektifnya peraturan seputar pemungutan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan ini, sangat membatasi ruang gerak kami
sebagai aparat pemungut pajak, sebagai Aparat Pemungut pajak
kami tentunya telah melakukan sosialisasi terhadap pihak-pihak
yang melakukan kegiatan penambangan seperti CV dan UD namun,
sampai saat ini CV dan UD hanya melakukan pembayaran apabila
mereka terlibat dalam pembangunan sebuah proyek itupun yang
membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuannya adalah
kontraktor bukan Cv atau UD yang bersangkutan dan terlebih lagi
pihak CV ataupun UD masih ada penerimaan penghasilan di luar
dari penghasilan yang mereka peroleh dari proyek, bahkan untuk
mengawasi jalannya sebuah proyek kami tidak bisa karena kurang
peraturan yang mengatur akan hal tersebut”
Terkait pengawasan aparatur pemungut pajak untuk
mengawasi jalannya sebuah proyek ini dibenarkan oleh Bapak Yayan
Ode Putra sebagai salah satu kontraktor yang menyatakan bahwa :
65
“Terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan
Keuangan Daerah, salama beberapa kali saya menangani proyek,
saya belum pernah melihat pihak Badan Keuangan Daerah untuk
turun mengawasi jalannya penanganan proyek yang kami jalani”
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dengan ketidak efektifan
Peraturan-Peraturan Daerah ternyata dapat mempengaruhi
pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah yang dapat mempengaruhi
penurunan pendapatan yang kemudian akan berimbas kepada
penurunan Pendapatan Asli Daerah dan bisa dilihat pada hasil
pembahasan sebelumnya kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan di Kabupaten Buton Utara masih kurang optimalnya
pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan juga dapat
ditinjau dari Subjek pemungutan pajaknya yang hanya memfokuskan
pemungutan pada para kontraktor yang menangani proyek yang
menggunakan bahan galian.
66
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan
bahwa :
1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
dengan system official assesment sudah baik karena sangat
memudahkan bagi Wajib Pajak terlebih pelayanan yang diberikan
oleh aparat pemungut pajak sangat baik.
2. Pengoptimalan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
di Kabupaten Buton Utara masih belum optimal, dikarenakan
Peraturan Daerah dan Surat Edaran Bupati setempat hanya
memfokuskan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
hanya pada satu Subjek Pajak
3. Kurang efektifnya peraturan daerah setempat sehingga membatasi
ruang gerak dari Aparat Pemungut Pajak setempat untuk melakukan
pengawasan terhadap Subjek Pajak yang melakukan kegiatan
penambangan.
67
B. Saran
Melihat masih kurangnya upaya dari pemeritah daerah untuk
mempertegas peraturan-peraturan daerah yang terkait dengan optimalisasi
pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan maka untuk itu :
1. Kepada Pemerintah Daerah setempat perlu ditegaskan lagi tentang
peraturan-peraturan daerah khusunya terhadap peraturan perluasan
Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Kepada Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Kabupaten Buton
Utara perlu adanya tindakan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga
masyarakat sadar akan kewajibannya dan perlu adanya penertiban
Subjek atau Wajib Pajak.
3. Diharapkan pada peneliti selanjutnya agar lebih mengembangkan
aspek dan ruang lingkup penelitian agar wawasan dan pengetahuan
tentang Pajak Daerah khusunya Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan di Kabupaten Buton Utara semakin meningkat dikemudian
hari.
68
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku dan Artikel
Aprilia Riska, Junaedy. 2013. Jurnal Analisis Pengaruh Pajak Bahan Mineral Bukan
Logam dan Batuan dan Retribusi Bahan Galian C Terhadap Pendapatan Asli
Daerah. Jurnal Future. 249-255. (diakses 25/02/2020/19:25)
Fauzan Abdillah. 2018. Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan Terhadap peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten
Buton Utara. Jakarta. Institut STIAMI Jakarta.
Halim, Abdul. 2001. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah.Yogyakarta.
UPP AMP YKPN.
Kustiawan. Memen. 2005. “Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli
Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Aparatur pemerintah Daerah”. Jurnal
Ilmu Administrasi. Vol.2 No.1 (diakses 20/02/2020/15:35)
Lilik Yunanto. 2011. Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektifitas dan
Elastisitas Pajak Hotel Di Kabupaten Klaten. Surakarta. Universitas
Surakarta.
Mardiasmo. 2002. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta. ANDI Yogyakarta.
Moningka, Christy dkk. 2018. Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan di Kota Tomonon. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Vol.
13(4). 786-795. (diakses 25/02/2020/18:58)
Nini Andriani. 2016. Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng. Makassar.
Unversitas Negeri Makassar
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pajak
Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Purnama Sari Afriana. 2016. Skripsi Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah
Kabupasten Tanah Bumbu. Makassar. Universitas Sultan Hasanuddin.
Sani. 2013. Efektivitas dan efisiensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di
Kabupaten Sambas. Jurnal EKSOS. Vol. 9 No. 1. 1-11. (diakses
25/02/2020/19:28)
Siahaan, Marihot P. 2016. Pajak Daerah & Retribusi Daerah: Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
69
Soemitro,H. Rochmat. 1990 Asas dan dasar perpajakan 2. Bandung : PT. Eresco.
Soesastro, H, dkk. (2005). Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam
Setengah Abad Terakhir Jilid I (1945-1959). Jakarta: Kanisius.
Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia No 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat
70
LAMPIRAN – LAPMPIRAN
71
DOKUMENTASI
A. Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara Tampak
Depan
(diambil pada tanggal 12 Februari 2021, Jl. Kompleks Perkatoran Bumi
Sara’ea Kabupaten Buton Utara)
B. Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara Tampak
Dalam
72
(diambil pada tanggal 12 Februari 2021, Jl. Kompleks Perkantoran Bumi
Sara’ea Kabupaten Buton Utara)
73
C. Aktivitas Selama Penelitian
(kegiatan pencatatan pada pembukuan dan pembuatan Surat Setoran Pajak
Daerah, Bidang Pendapatan, diambil pada tangga 13 Februari 2021)
(kegiatan proses wawancara aparat pemungut pajak Bidang Pendapatan,
diambil pada tanggal 20 Februari 2021)
74
D. Wawancara Subjek Pajak
(kegiatan wawancara Wajib Pajak, diambil pada tanggal 22 Februari 2021)
75
76
BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
Persentas
e
Realisasi
1 3 4 5 6 7 = (5+6) 8 = (7 : 4) 9 = (4 - 7)
1 4 04 01 01 Badan Keuangan Daerah - -
4 1 1 01 12 - Pajak Losmen/Rumah/Pesanggraha/Hostel/ Rumah Kos 25,000,000 5,300,000 500,000 5,800,000 23.20% 19,200,000
4 1 1 02 01 - Pajak Restoran/Rumah Makan 30,000,000 4,200,000 400,000 4,600,000 15.33% 25,400,000
4 1 1 04 01 - Pajak Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megattron 4,200,000 11,332,686 11,332,686 269.83% (7,132,686)
4 1 1 04 02 - Pajak Reklame Kain 18,960,000 5,183,515 5,183,515 27.34% 13,776,485
4 1 1 04 03 - Pajak Reklame Melekat/Stiker 1,840,000 - 0.00% 1,840,000
4 1 1 -05 -02 - Pajak Penerangan Jalan 345,000,000 780,386,684 90,146,436 870,533,120 252.33% (525,533,120)
4 1 1 -08 -01 - Pajak Air Tanah 15,000,000 4,230,000 350,000 4,580,000 30.53% 10,420,000
4 1 1 11 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1,155,600,000 511,473,932 475,001,231 986,475,163 85.36% 169,124,837
4 1 1 12 _Pajak Bumi dan Bangunan 500,000,000 454,782,451 151,493,842 606,276,293 121.26% (106,276,293)
- Sektor Perkotaan -
- Sektor Perdesaan -
4 1 1 13 - BPHTB 12,000,000 21,150,000 3,000,000 24,150,000 201.25% (12,150,000)
JUMLAH 2,107,600,000 ######## 720,891,509 2,518,930,777 119.52% (411,330,777)
2 4 1 Dinas Perhubungan
4 1 2 01 25 - Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang 6,000,000 2,710,000 1,180,000 3,890,000 64.83% 2,110,000
4 1 2 02 13 - Ret. Pelayanan Jasa Terminal 57,000,000 33,430,000 3,350,000 36,780,000 64.53% 20,220,000
- Ret. Pelayanan Lintas Jalan 20,000,000 20,637,000 1,076,000 21,713,000 108.57% (1,713,000)
4 1 2 02 20 - Ret. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 80,000,000 - 18,165,500
a. Jasa Masuk Pelabuhan 55,698,000 2,189,000 57,887,000 72.36% -
b. Jasa Sandar labuh kapal 3,747,500 200,000 3,947,500 4.93% -
4 1 2 03 05 - Ret. Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Pribadi 5,000,000 - - 0.00% 5,000,000
JUMLAH 168,000,000 116,222,500 7,995,000 124,217,500 73.94% 43,782,500
3 1 -03 -01 -01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4 1 2 -02 -04 - Ret. Sewa alat berat 607,000,000 212,850,000 139,400,000 352,250,000 58.03% 254,750,000
JUMLAH 607,000,000 212,850,000 139,400,000 352,250,000 58.03% 254,750,000
5 4 1 2 6 8 Badan lingkungan Hidup -
4 1 2 3 12 - Ret. Amdal - - -
JUMLAH 0 - - - -
6 Dinas Perindag Kop dan UKM - -
4 1 2 1 20 - Ret. Pelataran Pasar 35,600,000 59,200,000 6,750,000 65,950,000 185.25% (30,350,000)
4 1 2 1 21 - Ret. Los Pasar 49,400,000 22,465,000 816,000 23,281,000 47.13% 26,119,000
4 1 2 1 22 - Ret. Kios 115,000,000 108,952,500 13,783,500 122,736,000 106.73% (7,736,000)
JUMLAH 200,000,000 190,617,500 21,349,500 211,967,000 105.98% (11,967,000)
7 4 1 2 Dinas Kelautan dan Perikanan - -
4 1 2 3 5 - Ret. Hasil Laut 200,000 200,000 0.00 49,800,000
4 1 2 3 14 - Ret. Tempat Pelelangan 50,000,000 4,864,000 1,950,000 6,814,000 13.63% 43,186,000
JUMLAH 50,000,000 5,064,000 1,950,000 7,014,000 14.03% 42,986,000
8 4 1 2 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan - -
4 1 4 01 13 - Ret. Tempat Pelelangan Hasil Bumi 70,000,000 2,005,000 2,670,000 4,675,000 65,325,000
JUMLAH 70,000,000 2,005,000 2,670,000 4,675,000 6.68% 65,325,000
9 1 02 01 02 Rumah Sakit Umum Daerah - -
4 1 2 01 05 -Ret. Pelayanan Kesehatan Umum 368,238,380 115,488,000 35,378,650 150,866,650 40.97% 217,371,730
4 1 2 01 06 - Retribusi Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
yang Dimiliki dan/atau Dikelola Oleh PEMDA 655,317,938 439,792,100 19,819,600 459,611,700 70.14% 195,706,238
JUMLAH 1,023,556,318 555,280,100 55,198,250 610,478,350 59.64% 413,077,968
10 PUSKESMAS
PUSKESMAS KIOKO
- Ret.Pelayanan Kesehatan Puskesmas 135,965,600 1,201,000 458,000 1,659,000 1.22% 134,306,600
JUMLAH 135,965,600 1,201,000 458,000 1,659,000 1.22% 134,306,600
PUSKESMAS LAMBALE -
- Ret.Pelayanan Kesehatan Puskesmas 242,874,052 13,867,500 8,573,000 22,440,500 9.24% 220,433,552
JUMLAH 242,874,052 13,867,500 8,573,000 22,440,500 9.24% 220,433,552
PUSKESMAS BONEGUNU -
- Ret.Pelayanan Kesehatan Puskesmas 0 7,878,500 7,878,500 0 (7,878,500)
- Ret. Pelayanan JAMKESMAS 221,639,749 1,700,000 424,500 2,124,500 0.96% 219,515,249
JUMLAH 221,639,749 9,578,500 424,500 10,003,000 4.51% 211,636,749
PUSKESMAS KULISUSU -
-Ret. Pelayanan Kesehatan Umum 663,206,325 11,920,000 2,056,500 13,976,500 2.11% 649,229,825
JUMLAH 663,206,325 11,920,000 2,056,500 13,976,500 2.11% 649,229,825
PUSKESMAS WD. BURI -
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 181,490,200 5,072,000 4,347,500 9,419,500 5.19% 172,070,700
JUMLAH 181,490,200 5,072,000 4,347,500 9,419,500 5.19% 172,070,700
PUSKESMAS KAMBOWA -
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 241,867,522 0.00% 241,867,522
JUMLAH 241,867,522 0.00% 241,867,522
PUSKESMAS LABARAGA -
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 129,097,266 0.00% 129,097,266
JUMLAH 129,097,266 0.00% 129,097,266
PUSKESMAS BONEROMBO -
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 186,681,098 3,974,500 376,000 4,350,500 2.33% 182,330,598
JUMLAH 186,681,098 3,974,500 376,000 4,350,500 2.33% 182,330,598
PUSKESMAS LAKANSAI -
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 143,501,907 1,181,000 188,000 1,369,000 0.95% 142,132,907
- Retribusi Jasa Pelayanan Dana Non Kapitasi 2,522,250 2,522,250
JUMLAH 143,501,907 1,181,000 2,522,250 3,891,250 2.71% 139,610,657
PUSKESMAS WAKORUMBA -
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 202,625,992 4,024,500 3,487,500 7,512,000 3.71% 195,113,992
- Retribusi Jasa Pelayanan Non Kapitasi 1,509,000 1,509,000
JUMLAH 202,625,992 4,024,500 4,996,500 9,021,000 4.45% 193,604,992
11 4 1 2 6 2 Dinas Kesehatan - -
4 1 2 1 1 - Ret. Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara - - -
Jaminan Sosial ( BPJS Non Kapitasi ) 498,600,000 114,075,000 22,650,000 136,725,000 27.42% 361,875,000
JUMLAH 498,600,000 114,075,000 22,650,000 136,725,000 27.42% 361,875,000
12 PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) -
- Izin Gangguan ( HO) 28,350,000 3,660,000 32,010,000 (32,010,000)
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 40,000,000 1,080,000 4,121,000 5,201,000 13.00% 34,799,000
JUMLAH 40,000,000 29,430,000 7,781,000 37,211,000 13.00% 2,789,000
JUMLAH RETRIBUSI 5,006,106,029 ######## 282,748,000 1,559,299,100 31.15% 3,446,806,929
JUMLAH PAJAK DAN RETRIBUSI 7,113,706,029 ######## 1,003,639,509 4,078,229,877 57.33% 3,035,476,152
7,153,706,029 4,115,440,877
Pembina Tk.I, Gol. IV/b
NIP.19631231 198503 1 165
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN BUTON UTARA
MENURUT SKPD DAN JENIS PENERIMAAN BULAN DESEMBER 2017
BADAN KEUANGAN DAERAH
NO. KODE REKENING URAIAN TARGET
REALISASI
SISA TARGET
2
Buranga, 31 Desember 2017
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
H. TASIR, SE., M.Si.
77
BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
Persentas
e
Realisasi
1 3 4 5 6 7 = (5+6) 8 = (7 : 4) 9 = (4 - 7)
1 4 04 01 01 Badan Keuangan Daerah - -
4 1 1 01 12 - Pajak Losmen/Rumah/Pesanggraha/Hostel/ Rumah Kos 25,000,000 7,600,000 1,200,000 8,800,000 35.20 16,200,000
4 1 1 02 01 - Pajak Restoran/Rumah Makan 30,000,000 4,550,000 550,000 5,100,000 17.00 24,900,000
4 1 1 04 01 - Pajak Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megattron 18,960,000 4,891,000 2,281,250 7,172,250 37.83 11,787,750
4 1 1 04 02 - Pajak Reklame Kain 4,200,000 300,000 - 300,000 7.14 3,900,000
4 1 1 04 03 - Pajak Reklame Melekat/Stiker 1,840,000 - - - - 1,840,000
4 1 1 -05 -02 - Pajak Penerangan Jalan 345,000,000 1,059,320,184 103,927,579 1,163,247,763 337.17 (818,247,763)
4 1 1 -08 -01 - Pajak Air Tanah 15,000,000 2,320,000 480,000 2,800,000 18.67 12,200,000
4 1 1 11 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1,155,600,000 529,511,734 209,559,800 739,071,534 63.96 416,528,466
4 1 1 12 - Pajak Bumi dan Bangunan 500,000,000 457,094,754 29,507,979 486,602,733 97.32 13,397,267
- Sektor Perkotaan - -
- Sektor Perdesaan - -
4 1 1 13 - BPHTB 12,000,000 184,805,800 9,150,000 193,955,800 1,616.30 (181,955,800)
JUMLAH 2,107,600,000 2,250,393,472 356,656,608 2,607,050,080 123.70 (499,450,080)
2 4 1 Dinas Perhubungan
4 1 2 01 25 - Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang 6,000,000 1,540,000 5,950,000 7,490,000 124.83 (1,490,000)
4 1 2 02 13 - Ret. Pelayanan Jasa Terminal 57,000,000 46,604,500 3,750,000 50,354,500 88.34 6,645,500
- Ret. Pelayanan Lintas Jalan 20,000,000 27,050,000 1,635,000 28,685,000 143.43 (8,685,000)
4 1 2 02 20 - Ret. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 80,000,000 65,810,500 2,874,500 68,685,000 85.86 80,000,000
a. Jasa Masuk Pelabuhan - - -
b. Jasa Sandar labuh kapal - - -
4 1 2 03 05 - Ret. Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Pribadi 5,000,000 - - - 5,000,000
JUMLAH 168,000,000 141,005,000 14,209,500 155,214,500 92.39 12,785,500
BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
Persentas
e
Realisasi
3 1 -03 -01 -01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4 1 2 -02 -04 - Ret. Sewa alat berat 700,000,000 44,500,000 157,000,000 201,500,000 28.79 498,500,000
JUMLAH 700,000,000 44,500,000 157,000,000 201,500,000 28.79 498,500,000
4 Dinas Perindag Kop dan UKM -
4 1 2 1 20 - Ret. Pelataran Pasar 70,550,000 58,600,000 4,350,000 62,950,000 89.23 7,600,000
4 1 2 1 21 - Ret. Los Pasar 29,215,000 9,093,500 1,305,000 10,398,500 35.59 18,816,500
4 1 2 1 22 - Ret. Kios 120,235,000 134,815,500 13,045,500 147,861,000 122.98 (27,626,000)
JUMLAH 220,000,000 202,509,000 18,700,500 221,209,500 100.55 (1,209,500)
5 4 1 2 Dinas Kelautan dan Perikanan - -
4 1 2 3 5 - Ret. Hasil Laut - 10,000,000
4 1 2 3 14 - Ret. Tempat Pelelangan 10,000,000 7,585,500 3,079,000 10,664,500 106.65 (664,500)
JUMLAH 10,000,000 7,585,500 3,079,000 10,664,500 106.65 (664,500)
6 4 1 2 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan - -
4 1 4 01 13 - Ret. Tempat Pelelangan Hasil Bumi 70,000,000 - - - - 70,000,000
JUMLAH 70,000,000 - - - - 70,000,000
7 1 02 01 02 Rumah Sakit Umum Daerah - -
4 1 2 01 05 -Ret. Pelayanan Kesehatan Umum 170,000,000 135,308,550 41,892,000 177,200,550 104.24 (7,200,550)
4 1 2 01 06 - Retribusi Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis - -
yang Dimiliki dan/atau Dikelola Oleh PEMDA 800,000,000 298,789,196 326,737,917 625,527,113 78.19 174,472,887
JUMLAH 970,000,000 434,097,746 368,629,917 802,727,663 82.76 167,272,337
PUSKESMAS
8 PUSKESMAS KIOKO
- Ret.Pelayanan Kesehatan Puskesmas 3,000,000 1,095,500 803,000 1,898,500 63.28 1,101,500
JUMLAH 3,000,000 1,095,500 803,000 1,898,500 63.28 1,101,500
9 PUSKESMAS LAMBALE -
- Ret.Pelayanan Kesehatan Puskesmas 20,000,000 2,887,000 1,614,500 4,501,500 22.51 15,498,500
JUMLAH 20,000,000 2,887,000 1,614,500 4,501,500 22.51 15,498,500
BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
Persentas
e
Realisasi
10 PUSKESMAS BONEGUNU -
- Ret.Pelayanan Kesehatan Puskesmas 7,200,000 3,606,500 273,500 3,880,000 53.89 3,320,000
- Ret. Pelayanan JAMKESMAS 0 - -
JUMLAH 7,200,000 3,606,500 273,500 3,880,000 53.89 3,320,000
11 PUSKESMAS KULISUSU -
-Ret. Pelayanan Kesehatan Umum 20,000,000 10,244,000 4,587,000 14,831,000 74.16 5,169,000
JUMLAH 20,000,000 10,244,000 4,587,000 14,831,000 74.16 5,169,000
12 PUSKESMAS WD. BURI -
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 6,000,000 3,445,500 330,000 3,775,500 62.93 2,224,500
JUMLAH 6,000,000 3,445,500 330,000 3,775,500 62.93 2,224,500
13 PUSKESMAS KAMBOWA -
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 10,000,000 2,370,500 631,500 3,002,000 30.02 6,998,000
JUMLAH 10,000,000 2,370,500 631,500 3,002,000 30.02 6,998,000
14 PUSKESMAS LABARAGA -
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 3,000,000 777,000 - 777,000 25.90 2,223,000
JUMLAH 3,000,000 777,000 - 777,000 25.90 2,223,000
15 PUSKESMAS BONEROMBO -
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 6,000,000 12,018,500 690,000 12,708,500 211.81 (6,708,500)
JUMLAH 6,000,000 12,018,500 690,000 12,708,500 211.81 (6,708,500)
16 PUSKESMAS LAKANSAI -
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 2,000,000 1,915,000 108,000 2,023,000 101.15 (23,000)
- Retribusi Jasa Pelayanan Dana Non Kapitasi -
JUMLAH 2,000,000 1,915,000 108,000 2,023,000 101.15 (23,000)
17 PUSKESMAS WAKORUMBA -
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 10,000,000 3,391,500 4,731,500 8,123,000 81.23 1,877,000
- Retribusi Jasa Pelayanan Non Kapitasi -
JUMLAH 10,000,000 3,391,500 4,731,500 8,123,000 81.23 1,877,000
BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
Persentas
e
Realisasi
18 DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal -
Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
- Izin Gangguan ( HO) - -
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 80,000,000 90,877,900 19,140,000 110,017,900 137.52 (30,017,900)
JUMLAH 80,000,000 90,877,900 19,140,000 110,017,900 137.52 (30,017,900)
JUMLAH RETRIBUSI 2,137,200,000 962,326,146 594,527,917 1,556,854,063 72.85 735,560,437
JUMLAH PAJAK DAN RETRIBUSI 4,244,800,000 3,212,719,618 951,184,525 4,163,904,143 98.09 236,110,357
4,324,800,000 4,273,922,043
MENURUT SKPD DAN JENIS PENERIMAAN BULAN DESEMBER 2018
BADAN KEUANGAN DAERAH
NO. KODE REKENING URAIAN TARGET
REALISASI
SISA TARGET
2
NO. KODE REKENING URAIAN TARGET SISA TARGET
NO. KODE REKENING URAIAN TARGET
REALISASI
SISA TARGET
REALISASI
NIP.19631231 198503 1 165
NO. KODE REKENING URAIAN TARGET
REALISASI
SISA TARGET
Buranga, 31 Desember 2018
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
H. TASIR, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
78
BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
Persentas
e
Realisasi
1 3 4 5 6 7 = (5+6) 8 = (7 : 4) 9 = (4 - 7)
1 4 04 01 01 Badan Keuangan Daerah
4 1 1 01 12 - Pajak Losmen/Rumah/Pesanggraha/Hostel/ Rumah Kos 15,000,000 10,450,000 1,100,000 11,550,000 77.00% 3,450,000
4 1 1 02 01 - Pajak Restoran/Rumah Makan 107,000,000 198,320,869 184,141,031 382,461,900 357.44% (275,461,900)
4 1 1 04 01 - Pajak Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megattron 34,200,000 10,220,000 15,019,750 25,239,750 73.8% 8,960,250
4 1 1 04 02 - Pajak Reklame Kain
4 1 1 04 03 - Pajak Reklame Melekat/Stiker
4 1 1 -05 -02 - Pajak Penerangan Jalan 1,163,000,000 1,122,156,117 101,151,945 1,223,308,062 105.2% (60,308,062)
4 1 1 -08 -01 - Pajak Air Tanah 15,000,000 2,920,000 340,000 3,260,000 21.7% 11,740,000
4 1 1 11 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1,034,800,000 521,328,148 825,777,900 1,347,106,048 130.18% (312,306,048)
4 1 1 12 - Pajak Bumi dan Bangunan 531,000,000 326,144,046 119,692,470 445,836,516 83.96% 85,163,484
- Sektor Perkotaan -
- Sektor Perdesaan -
4 1 1 13 - BPHTB 2,100,000,000 2,043,111,950 3,000,000 2,046,111,950 97.43% 53,888,050
JUMLAH 5,000,000,000 4,234,651,130 1,250,223,096 ####### 109.70% (484,874,226)
2 4 1 Dinas Perhubungan
4 1 2 01 25 - Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang 3,500,000 - 0.00% 3,500,000
4 1 2 02 13 - Ret. Pelayanan Jasa Terminal 80,000,000 63,908,500 1,550,000 65,458,500 81.82% 14,541,500
- Ret. Pelayanan Lintas Jalan - -
4 1 2 02 20 - Ret. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 45,000,000 48,069,500 6,189,000 54,258,500 120.57% 45,000,000
a. Jasa Masuk Pelabuhan - -
b. Jasa Sandar labuh kapal - -
4 1 2 03 05 - Ret. Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Pribadi - -
JUMLAH 128,500,000 111,978,000 7,739,000 119,717,000 93.16% 8,783,000
3 1 -03 -01 -01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4 1 2 -02 -04 - Ret. Sewa alat berat 350,000,000 145,100,000 216,500,000 361,600,000 103.31% (11,600,000)
JUMLAH 350,000,000 145,100,000 216,500,000 361,600,000 103.31% (11,600,000)
5 4 1 2 6 8 Badan lingkungan Hidup -
4 1 2 3 12 - Ret. Amdal - - -
JUMLAH 0 - - - -
6 Dinas Perindag Kop dan UKM - -
4 1 2 1 20 - Ret. Pelataran Pasar 35,600,000 54,077,000 6,850,000 60,927,000 171.1% (25,327,000)
4 1 2 1 21 - Ret. Los Pasar 49,400,000 6,654,000 837,000 7,491,000 15.16% 41,909,000
4 1 2 1 22 - Ret. Kios 115,000,000 121,277,000 13,306,500 134,583,500 117.0% (19,583,500)
JUMLAH 200,000,000 182,008,000 20,993,500 203,001,500 101.50% (3,001,500)
7 4 1 2 Dinas Kelautan dan Perikanan - -
4 1 2 3 5 - Ret. Hasil Laut - - 10,000,000
4 1 2 3 14 - Ret. Tempat Pelelangan 10,000,000 6,682,000 6,310,000 12,992,000 129.92% (2,992,000)
JUMLAH 10,000,000 6,682,000 6,310,000 12,992,000 129.92% (2,992,000)
8 4 1 2 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan - -
4 1 4 01 13 - Ret. Tempat Pelelangan Hasil Bumi - -
JUMLAH 0 - - - -
9 1 02 01 02 Rumah Sakit Umum Daerah - -
4 1 2 01 05 - Ret. Pelayanan Kesehatan Umum (BPJS ) 600,000,000 850,183,782 987,457,199 1,837,640,981 306.27% (1,237,640,981)
4 1 2 01 06 - Retribusi Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
yang Dimiliki dan/atau Dikelola Oleh PEMDA 14,931,000 51,088,800 66,019,800 (66,019,800)
JUMLAH 600,000,000 865,114,782 1,038,545,999 ####### 317.28% (1,303,660,781)
10 PUSKESMAS
PUSKESMAS KIOKO
- Ret.Pelayanan Kesehatan Puskesmas 3,000,000 1,693,500 925,500 2,619,000 87.30% 381,000
JUMLAH 3,000,000 1,693,500 925,500 2,619,000 87.30% 381,000
PUSKESMAS LAMBALE -
- Ret.Pelayanan Kesehatan Puskesmas 6,000,000 2,923,500 952,000 3,875,500 64.59% 2,124,500
JUMLAH 6,000,000 2,923,500 952,000 3,875,500 64.59% 2,124,500
PUSKESMAS BONEGUNU -
- Ret.Pelayanan Kesehatan Puskesmas 7,200,000 4,933,500 646,000 5,579,500 77% 1,620,500
- Ret. Pelayanan JAMKESMAS - -
JUMLAH 7,200,000 4,933,500 646,000 5,579,500 77.49% 1,620,500
PUSKESMAS KULISUSU -
-Ret. Pelayanan Kesehatan Umum 27,385,000 27,276,500 693,000 27,969,500 102.13% (584,500)
JUMLAH 27,385,000 27,276,500 693,000 27,969,500 102.13% (584,500)
PUSKESMAS WD. BURI -
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 7,200,000 3,956,000 4,443,500 8,399,500 116.66% (1,199,500)
JUMLAH 7,200,000 3,956,000 4,443,500 8,399,500 116.66% (1,199,500)
PUSKESMAS KAMBOWA -
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 2,483,000 386,000 2,869,000 (2,869,000)
JUMLAH 0 2,483,000 386,000 2,869,000 (2,869,000)
PUSKESMAS LABARAGA -
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 1,615,500 990,500 2,606,000 (2,606,000)
JUMLAH 0 1,615,500 990,500 2,606,000 (2,606,000)
PUSKESMAS BONEROMBO -
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 3,000,000 4,254,000 1,186,500 5,440,500 181.35% (2,440,500)
JUMLAH 3,000,000 4,254,000 1,186,500 5,440,500 181.35% (2,440,500)
PUSKESMAS LAKANSAI -
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 31,415,000 3,627,000 139,000 3,766,000 11.99% 27,649,000
- Retribusi Jasa Pelayanan Dana Non Kapitasi -
JUMLAH 31,415,000 3,627,000 139,000 3,766,000 11.99% 27,649,000
PUSKESMAS WAKORUMBA UTARA -
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 7,922,000 7,922,000 (7,922,000)
- Retribusi Jasa Pelayanan Non Kapitasi -
JUMLAH 0 7,922,000 - 7,922,000 (7,922,000)
11 4 1 2 6 2 Dinas Kesehatan - -
4 1 2 1 1 - Ret. Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara - - -
Jaminan Sosial ( BPJS Non Kapitasi ) - -
JUMLAH 0 - - - -
12 DPMPTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) -
- Izin Gangguan ( HO) - -
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 40,000,000 33,284,900 7,110,230 40,395,130 100.99% (395,130)
JUMLAH 40,000,000 33,284,900 7,110,230 40,395,130 100.99% (395,130)
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
13 4 1 2 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Penerimaan Jasa Giro
-Jasa Giro Kas Daerah 2,500,000,000 3,679,377,204 126,536,251 3,805,913,455 152% (1,305,913,455)
-Jasa Giro Pemegang Kas 20,000,000 33,732,144 3,487,958 37,220,102 186% (17,220,102)
- Tuntutan Ganti Rugi 652,677,918 4,700,000 657,377,918
- Pendapatan Dana Non Kapitasi 214,765,000 111,290,500 326,055,500
- Pendapatan Denda Pajak 2,420,392 2,420,392
- Denda dari kelebihan gaji dan tunjangan 646,200 646,200
- Pengembalian Kelebihan Pembayaran 15,519,333 14,035,952 29,555,285
JUMLAH 4,599,138,191 260,050,661 #######
HASIL PENGEL.KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
4 1 3 01 02 - Bagiaan Laba atas Penyertaan Modal pd BPD 6,300,000,000 6,209,351,489 6,209,351,489 99% 90,648,511
- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pd Bahteramas 215,702,286 215,702,286 (215,702,286)
JUMLAH 6,300,000,000 6,425,053,775 - ####### 102%
PENDAPATAN LAINNYA
-Taspen 57,602,100 1,000,000 58,602,100
- Hibah 8,530,789,000 8,530,789,000
- Pendapatan Denda Pajak 1,057,532 1,057,532
- Pembayaran Kelebihan Pembayaran 656,999,205 463,391,968 1,120,391,173
JUMLAH 715,658,837 8,995,180,968 #######
4 1 1 Dana Perimbangan -
Bagi Hasil Pajak - -
- Bagi Hasil Pajak Penghasilan pasal 25 dan 29 10,749,000 10,904,513 21,653,513 (21,653,513)
- Pajak Pengh Orang Pribadi (Termasuk PPh pasal 21) 1,432,952,000 849,022,200 849,022,200 59.25% 583,929,800
- Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata 3,002,530,400 576,399,155 3,578,929,555 (3,578,929,555)
- Bagi Hasil PBB bagian daerah sektor pertambangan 5,213,188,000 984,750,700 253,850,106 1,238,600,806 23.76% 3,974,587,194
- Bagi hasil PBB Biaya pemungutan sektor pertambangan 36,928,100 9,519,729 46,447,829 (46,447,829)
JUMLAH 6,646,140,000 4,883,980,400 850,673,503 ####### 86% 911,486,097
- Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam - -
- Bagi hasil Sumber Daya alam mineral & batubara landrent - -
- Bagi hasil Sumber daya alam mineral & batu bara Royalti 10,261,102,683 6,490,465,303 #########
- Bagi Hasil sumber daya alam Perikanan 590,155,800 590,155,800
- Bagi hasil dari Iuran Hasil Hutan -
- Bagi hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - - -
- Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - - -
- Bagi Hasil dari iuran Tetap - - -
- Bagi Hasil dari Explorasi/ Exploitasi ( Royalti ) - - -
- Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - - -
- Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - - -
- Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - - -
- Bagi Hasil dari Pertambangan Gas bumi - - -
JUMLAH 0 10,851,258,483 6,490,465,303 ####### 0.00%
Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi - -
- Bagi Hasil Kendaraan Bermotor 1,839,158,706 1,839,158,706 (1,839,158,706)
- Bagi Hasil Pajak Kendaraan Diatas Air 759,219,616 759,219,616 (759,219,616)
- Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama kendaraan Bermotor 5,029,881,716 5,029,881,716 (5,029,881,716)
- Bagi Hasil Pajak BBN Kendaraan diatas Air 1,710,313,086 1,710,313,086 (1,710,313,086)
- Bagi hasil Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1,077,260,231 1,077,260,231 (1,077,260,231)
- Bagi Hasil Air Bawah Tanah dan Permukaan - -
- Bagi Hasil dari Retribusi Parkir Kendaraan - -
- Bagi Hasil Pajak Rokok 991,821,499 991,821,499 (991,821,499)
JUMLAH 11,407,654,854 - #######
Dana Alokasi Umum
- Dana Alokasi Umum murni Formula 424,337,906,000 422,569,831,450 1,768,074,550 ######### 100.00% -
- Dana Alokasi Umum Tambahan 4,441,656,000 4,441,656,000 4,441,656,000 100.00% -
JUMLAH 428,779,562,000 427,011,487,450 1,768,074,550 ####### 100.00% -
Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
- DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SKB 13,725,552,000 3,431,388,000 3,987,092,300 7,418,480,300 185.02% 6,307,071,700
- Bidang Kesehatan & KB 11,266,155,000 3,016,477,350 1,897,325,827 4,913,803,177 229.28% 6,352,351,823
- DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum 1,245,655,000 823,909,300 368,864,250 1,192,773,550 104.43% 52,881,450
- DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi 1,138,879,000 845,264,500 341,663,700 1,186,928,200 95.95% (48,049,200)
- DAK Fisik Reguler Bidang Pertanian 1,327,597,000 929,317,900 396,667,100 1,325,985,000 100.12% 1,612,000
- DAK Fisik Reguler Bidang Kelautan & Perikanan 1,499,492,000 1,049,644,400 444,256,042 1,493,900,442 100.37% 5,591,558
- DAK Fisik Reguler Bidang Jalan 17,752,272,000 12,426,590,400 5,210,544,350 ######### 100.65% 115,137,250
- DAK Fisik penugasan kesehatan & KB Pengendalian penyakit 939,052,000 1,910,228,920 1,910,228,920 49.16% (971,176,920)
- DAK Fisik penugasan Air Minum 2,436,198,000 1,705,338,600 698,531,300 2,403,869,900 101.34% 32,328,100
- DAK Fisik Penugasan Sanitasi 400,000,000 6,576,498,400 6,576,498,400 6.08% (6,176,498,400)
- DAK Fisik Penugasan Pasar 3,747,041,000 2,622,928,700 1,088,598,948 3,711,527,648 100.96% 35,513,352
- DAK Fisik Penugasan Irigasi 2,305,838,000 1,614,086,600 674,473,400 2,288,560,000 100.75% 17,278,000
JUMLAH 57,783,731,000 36,951,673,070 15,108,017,217 ####### 90.09% 5,724,040,713
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
- DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelengg.PAUD 2,550,000,000 2,598,900,000 2,598,900,000 101.92% (48,900,000)
- DAK Non Fisik Bantuan Operasional Peny.Pend.Kesetaraan 969,300,000 969,300,000 969,300,000 100.00% -
- DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru 20,601,647,000 19,585,323,160 ######### 95.07% 1,016,323,840
- DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru 672,000,000 672,000,000 672,000,000 100.00% -
- DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru 2,606,211,000 3,480,989,112 3,480,989,112 133.57% (874,778,112)
- DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan 12,407,000,000 16,668,784,297 ######### 134.35% (4,261,784,297)
- Akreditasi Puskesmas 1,747,440,000 0.00% 1,747,440,000
- Jaminan Persalinan 464,000,000 0.00% 464,000,000
- DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan KB 2,004,075,000 1,984,504,000 1,984,504,000 99.02% 19,571,000
- DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 839,534,000 835,359,000 835,359,000 99.50% 4,175,000
JUMLAH 44,861,207,000 46,795,159,569 - ####### 104.31% (1,933,952,569)
Dana Penyesuaian
- Pengelolaan Dana Desa 68,196,698,600 ######### (68,196,698,600)
JUMLAH 68,196,698,600 - ####### (68,196,698,600)
JUMLAH PAJAK 5,000,000,000 4,234,651,130 1,250,223,096 5,484,874,226 109.70% (484,874,226)
JUMLAH RETRIBUSI 1,413,700,000 1,404,852,182 1,307,560,729 2,712,412,911 191.87% (1,298,712,911)
JUMLAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH 0 4,599,138,191 260,050,661 4,859,188,852 (4,859,188,852)
HASIL PENGEL.KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN 6,300,000,000 6,425,053,775 0 6,425,053,775 101.98% (125,053,775)
PENDAPATAN LAINNYA 0 715,658,837 8,995,180,968 9,710,839,805 (9,710,839,805)
JUMLAH BAGI HASIL PROVINSI 0 11,407,654,854 0 ######## (11,407,654,854)
JUMLAH DANA TRANSFER PUSAT 538,070,640,000 526,493,558,972 24,217,230,573 ######## 102.35% (12,640,149,545)
JUMLAH DANA PENYESUAIAN - 68,196,698,600 - ####### (68,196,698,600)
TOTAL PENDAPATAN DAERAH 550,784,340,000 623,477,266,541 36,030,246,027 ######## 119.74% (108,723,172,568)
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN KABUPATEN BUTON UTARA
MENURUT SKPD DAN JENIS PENERIMAAN S/D BULAN DESEMBER 2019
NO. KODE REKENING URAIAN TARGET
REALISASI
SISA TARGET
NIP.19631231 198503 1 165
2
Buranga, 31 Desember 2019
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
H. TASIR, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda,Gol. IV/c
79
BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
Persentas
e
Realisasi
1 3 4 5 6 7 = (5+6) 8 = (7 : 4) 9 = (4 - 7)
1 4 04 01 01 Badan Keuangan Daerah
4 1 1 01 12 - Pajak Losmen/Rumah/Pesanggraha/Hostel/ Rumah Kos 25,000,000 4,450,000 725,000 5,175,000 20.70% 19,825,000
4 1 1 02 01 - Pajak Restoran/Rumah Makan 147,792,000 165,553,529 100,550,073 266,103,602 180.05% (118,311,602)
4 1 1 04 01 - Pajak Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megattron 11,734,750 11,734,750 #DIV/0! (11,734,750)
4 1 1 04 02 - Pajak Reklame Kain
4 1 1 04 03 - Pajak Reklame Melekat/Stiker
4 1 1 -05 -02 - Pajak Penerangan Jalan 1,200,000,000 1,228,777,110 114,971,227 1,343,748,337 112.0% (143,748,337)
4 1 1 -08 -01 - Pajak Air Tanah 1,692,000 705,000 705,000 41.7% 987,000
4 1 1 11 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 250,000,000 380,783,788 342,586,583 723,370,371 289.35% (473,370,371)
4 1 1 12 - Pajak Bumi dan Bangunan 1,079,190,810 508,201,711 362,829,840 871,031,551 80.71% 208,159,259
- Sektor Perkotaan -
- Sektor Perdesaan -
4 1 1 13 - BPHTB 15,000,000 19,160,150 6,848,800 26,008,950 173.39% (11,008,950)
JUMLAH 2,718,674,810 2,319,366,038 928,511,523 3,247,877,561 119.47% (529,202,751)
2 4 1 Dinas Perhubungan
4 1 2 01 25 - Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang 3,500,000 - 0.00% 3,500,000
4 1 2 02 13 - Ret. Pelayanan Jasa Terminal 80,000,000 47,950,000 1,450,000 49,400,000 61.75% 30,600,000
- Ret. Pelayanan Lintas Jalan - -
4 1 2 02 20 - Ret. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 45,000,000 33,704,000 5,700,000 39,404,000 87.56% 45,000,000
a. Jasa Masuk Pelabuhan - -
b. Jasa Sandar labuh kapal - -
4 1 2 03 05 - Ret. Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Pribadi - -
JUMLAH 128,500,000 81,654,000 7,150,000 88,804,000 69.11% 39,696,000
3 1 -03 -01 -01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4 1 2 -02 -04 - Ret. Sewa alat berat 350,000,000 30,000,000 84,800,000 114,800,000 32.80% 235,200,000
JUMLAH 350,000,000 30,000,000 84,800,000 114,800,000 32.80% 235,200,000
5 4 1 2 6 8 Badan lingkungan Hidup -
4 1 2 3 12 - Ret. Amdal - - -
JUMLAH 0 - - - -
6 Dinas Perindag Kop dan UKM - -
4 1 2 1 20 - Ret. Pelataran Pasar 35,600,000 70,027,000 3,500,000 73,527,000 206.5% (37,927,000)
4 1 2 1 21 - Ret. Los Pasar 49,400,000 6,405,000 1,002,000 7,407,000 14.99% 41,993,000
4 1 2 1 22 - Ret. Kios 115,000,000 97,650,000 12,306,000 109,956,000 95.6% 5,044,000
JUMLAH 200,000,000 174,082,000 16,808,000 190,890,000 95.45% 9,110,000
7 4 1 2 Dinas Kelautan dan Perikanan - -
4 1 2 3 5 - Ret. Hasil Laut - - 10,000,000
4 1 2 3 14 - Ret. Tempat Pelelangan 10,000,000 2,188,000 2,188,000 21.88% 7,812,000
JUMLAH 10,000,000 2,188,000 - 2,188,000 21.88% 7,812,000
8 4 1 2 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan - -
4 1 4 01 13 - Ret. Tempat Pelelangan Hasil Bumi - -
JUMLAH 0 - - - -
9 1 02 01 02 Rumah Sakit Umum Daerah - -
4 1 2 01 05 - Ret. Pelayanan Kesehatan Umum (BPJS ) 600,000,000 1,753,528,510 168,856,100 1,922,384,610 320.40% (1,322,384,610)
4 1 2 01 06 - Retribusi Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
yang Dimiliki dan/atau Dikelola Oleh PEMDA - - -
JUMLAH 600,000,000 1,753,528,510 168,856,100 1,922,384,610 320.40% (1,322,384,610)
10 PUSKESMAS
PUSKESMAS KIOKO
- Ret.Pelayanan Kesehatan Puskesmas 3,000,000 1,512,000 514,000 2,026,000 67.53% 974,000
JUMLAH 3,000,000 1,512,000 514,000 2,026,000 67.53% 974,000
PUSKESMAS LAMBALE -
- Ret.Pelayanan Kesehatan Puskesmas 6,000,000 1,154,000 1,154,000 19.23% 4,846,000
JUMLAH 6,000,000 1,154,000 - 1,154,000 19.23% 4,846,000
PUSKESMAS BONEGUNU -
- Ret.Pelayanan Kesehatan Puskesmas 7,200,000 1,524,000 557,000 2,081,000 29% 5,119,000
- Ret. Pelayanan JAMKESMAS - -
JUMLAH 7,200,000 1,524,000 557,000 2,081,000 28.90% 5,119,000
PUSKESMAS KULISUSU -
-Ret. Pelayanan Kesehatan Umum 27,385,000 15,993,500 590,000 16,583,500 60.56% 10,801,500
JUMLAH 27,385,000 15,993,500 590,000 16,583,500 60.56% 10,801,500
PUSKESMAS WD. BURI -
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 7,200,000 6,097,000 120,000 6,217,000 86.35% 983,000
JUMLAH 7,200,000 6,097,000 120,000 6,217,000 86.35% 983,000
PUSKESMAS KAMBOWA -
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 3,347,500 72,000 3,419,500 (3,419,500)
JUMLAH 0 3,347,500 72,000 3,419,500 (3,419,500)
PUSKESMAS LABARAGA -
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 561,000 984,000 1,545,000 (1,545,000)
JUMLAH 0 561,000 984,000 1,545,000 (1,545,000)
PUSKESMAS BONEROMBO -
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 3,000,000 3,345,500 3,345,500 111.52% (345,500)
JUMLAH 3,000,000 3,345,500 - 3,345,500 111.52% (345,500)
PUSKESMAS LAKANSAI -
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 31,415,000 674,500 149,500 824,000 2.62% 30,591,000
- Retribusi Jasa Pelayanan Dana Non Kapitasi -
JUMLAH 31,415,000 674,500 149,500 824,000 2.62% 30,591,000
PUSKESMAS WAKORUMBA UTARA -
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum 2,095,500 621,500 2,717,000 (2,717,000)
- Retribusi Jasa Pelayanan Non Kapitasi -
JUMLAH 0 2,095,500 621,500 2,717,000 (2,717,000)
11 4 1 2 6 2 Dinas Kesehatan - -
4 1 2 1 1 - Ret. Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara - - -
Jaminan Sosial ( BPJS Non Kapitasi ) - -
JUMLAH 0 - - - -
12 DPMPTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) -
- Izin Gangguan ( HO) - -
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 40,000,000 - 15,738,200 15,738,200 39.35% 24,261,800
JUMLAH 40,000,000 - 15,738,200 15,738,200 39.35% 24,261,800
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
13 4 1 2 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Penerimaan Jasa Giro
-Jasa Giro Kas Daerah 2,500,000,000 2,505,714,133 64,522,597 2,570,236,730 103% (70,236,730)
-Jasa Giro Pemegang Kas 20,000,000 307,883,747 4,871,042 312,754,789 1564% (292,754,789)
- Pendapatan Dana Non Kapitasi 519,913,000 116,491,800 636,404,800
- Pendapatan Denda Pajak - -
- Denda dari kelebihan gaji dan tunjangan 9,995,200 9,995,200
- Pengembalian Perjalanan Dinas 650,000 650,000
- Pengembalian kegiatan reses - -
- Pengembalian Kelebihan Pembayaran 1,542,806,327 472,844,036 2,015,650,363
- Pendapatan dari pengembalian Honorarium - -
JUMLAH 4,886,962,407 658,729,475 5,545,691,882
HASIL PENGEL.KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
4 1 3 01 02 - Bagiaan Laba atas Penyertaan Modal pd BPD 6,300,000,000 6,209,684,419 6,209,684,419 99% 90,315,581
- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pd Bahteramas - - -
- Pendapatan dari Hasil lelang Aset 546,794,253 546,794,253
JUMLAH 6,300,000,000 6,756,478,672 - 6,756,478,672 107%
PENDAPATAN LAINNYA
-Taspen 19,361,619 19,361,619
- Hibah -
- Pendapatan Denda Pajak - -
- Pengembalian Dana Desa - -
- Pembayaran Kelebihan Pembayaran 148,888,790 148,888,790
JUMLAH 168,250,409 - 168,250,409
4 1 1 Dana Perimbangan -
Bagi Hasil Pajak - -
- Bagi Hasil Pajak Penghasilan pasal 25 dan 29 77,013,529 77,013,529 (77,013,529)
- Pajak Pengh Orang Pribadi (Termasuk PPh pasal 21) 1,432,952,000 1,611,139,937 1,611,139,937 112.44% (178,187,937)
- Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata 2,727,653,403 2,727,653,403 (2,727,653,403)
- Bagi Hasil PBB bagian daerah sektor pertambangan 5,213,188,000 968,981,731 968,981,731 18.59% 4,244,206,269
- Bagi hasil PBB Biaya pemungutan sektor pertambangan 34,888,184 34,888,184 (34,888,184)
- Bagi Hasil Cukai Tembakau 38,100 38,100
JUMLAH 6,646,140,000 5,419,714,884 - 5,419,714,884 82% 1,226,425,116
- Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam - -
- Bagi hasil Sumber Daya alam mineral & batubara landrent 1,322,309,800 1,322,309,800 (1,322,309,800)
- Bagi hasil Sumber daya alam mineral & batu bara Royalti 15,950,928,247 15,950,928,247
- Bagi Hasil sumber daya alam Perikanan 712,857,789 712,857,789
- Bagi hasil dari Iuran Hasil Hutan 26,132,500 26,132,500
- Bagi hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - - -
- Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - - -
- Bagi Hasil dari iuran Tetap - - -
- Bagi Hasil dari Explorasi/ Exploitasi ( Royalti ) - - -
- Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan 75,418,500 75,418,500 (75,418,500)
- Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - - -
- Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - - -
- Bagi Hasil dari Pertambangan Gas bumi - - -
JUMLAH 0 18,087,646,836 - 18,087,646,836 0.00%
Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi - -
- Bagi Hasil Kendaraan Bermotor 1,061,697,016 316,981,995 1,378,679,011 (1,378,679,011)
- Bagi Hasil Pajak Kendaraan Diatas Air - - -
- Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama kendaraan Bermotor 2,077,448,072 402,879,348 2,480,327,420 (2,480,327,420)
- Bagi Hasil Pajak BBN Kendaraan diatas Air - - -
- Bagi hasil Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 3,825,820,938 1,123,717,087 4,949,538,025 (4,949,538,025)
- Bagi Hasil Air Bawah Tanah dan Permukaan - -
- Bagi Hasil dari Retribusi Parkir Kendaraan - -
- Bagi Hasil Pajak Rokok 2,163,551,584 1,033,555,245 3,197,106,829 (3,197,106,829)
JUMLAH 9,128,517,610 2,877,133,675 12,005,651,285
Dana Alokasi Umum
- Dana Alokasi Umum murni Formula 424,337,906,000 387,305,518,000 387,305,518,000 91.27% 37,032,388,000
- Dana Alokasi Umum Tambahan 4,441,656,000 4,392,000,000 4,392,000,000 98.88% 49,656,000
JUMLAH 428,779,562,000 391,697,518,000 - 391,697,518,000 91.35% 37,082,044,000
Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
- DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SKB 13,725,552,000 12,642,291,550 12,642,291,550 92.11% 1,083,260,450
- Bidang Kesehatan & KB 11,266,155,000 30,263,057,584 30,263,057,584 268.62% (18,996,902,584)
- DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum 1,245,655,000 - - 0.00% 1,245,655,000
- DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi 1,138,879,000 - - 0.00% 1,138,879,000
- DAK Fisik Reguler Bidang Pertanian 1,327,597,000 - - 0.00% 1,327,597,000
- DAK Fisik Reguler Bidang Kelautan & Perikanan 1,499,492,000 - - 0.00% 1,499,492,000
- DAK Fisik Reguler Bidang Jalan 17,752,272,000 3,258,948,500 3,258,948,500 18.36% 14,493,323,500
- DAK Fisik penugasan kesehatan & KB Pengendalian penyakit 939,052,000 9,905,225,688 9,905,225,688 1054.81% (8,966,173,688)
- DAK Fisik penugasan Air Minum 2,436,198,000 - - 0.00% 2,436,198,000
- DAK Fisik Penugasan Sanitasi 400,000,000 - - 0.00% 400,000,000
- DAK Fisik Penugasan Pasar 3,747,041,000 - - 0.00% 3,747,041,000
- DAK Fisik Penugasan Irigasi 2,305,838,000 - - 0.00% 2,305,838,000
JUMLAH 57,783,731,000 56,069,523,322 - 56,069,523,322 97.03% 1,714,207,678
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
- DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelengg.PAUD 2,550,000,000 2,935,800,000 2,935,800,000 115.13% (385,800,000)
- DAK Non Fisik Bantuan Operasional Peny.Pend.Kesetaraan 969,300,000 885,900,000 885,900,000 91.40% 83,400,000
- DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru 20,601,647,000 19,325,600,000 19,325,600,000 93.81% 1,276,047,000
- DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru 672,000,000 25,678,000 10,272,000 35,950,000 5.35% 636,050,000
- DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru 2,606,211,000 2,308,403,000 365,046,000 2,673,449,000 102.58% (67,238,000)
- DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan 12,407,000,000 10,776,184,000 10,776,184,000 86.86% 1,630,816,000
- Akreditasi Puskesmas 1,747,440,000 0.00% 1,747,440,000
- Jaminan Persalinan 464,000,000 0.00% 464,000,000
- DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan KB 2,004,075,000 1,729,602,000 1,729,602,000 86.30% 274,473,000
- DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 839,534,000 430,563,500 430,563,500 51.29% 408,970,500
JUMLAH 44,861,207,000 38,417,730,500 375,318,000 38,793,048,500 86.47% 6,068,158,500
Dana Insentif Daerah
- Dana Insentif Daerah 125,000,000 125,000,000 250,000,000 (250,000,000)
JUMLAH 125,000,000 125,000,000 250,000,000 (250,000,000)
JUMLAH PAJAK 2,718,674,810 2,319,366,038 928,511,523 3,247,877,561 119.47% (529,202,751)
JUMLAH RETRIBUSI 1,413,700,000 2,077,757,010 296,960,300 2,374,717,310 167.98% (961,017,310)
JUMLAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH 0 4,886,962,407 658,729,475 5,545,691,882 (5,545,691,882)
HASIL PENGEL.KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN 6,300,000,000 6,756,478,672 0 6,756,478,672 107.25% (456,478,672)
PENDAPATAN LAINNYA 0 168,250,409 0 168,250,409 (168,250,409)
JUMLAH BAGI HASIL PROVINSI 0 9,128,517,610 2,877,133,675 12,005,651,285 (12,005,651,285)
JUMLAH DANA TRANSFER PUSAT 538,070,640,000 509,692,133,542 375,318,000 510,067,451,542 94.80% 28,003,188,458
DANA INSENTIF DAERAH - 125,000,000 125,000,000 250,000,000 (250,000,000)
TOTAL PENDAPATAN DAERAH 548,503,014,810 535,154,465,688 5,261,652,973 540,416,118,661 98.53% 8,086,896,149
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN KABUPATEN BUTON UTARA
MENURUT SKPD DAN JENIS PENERIMAAN S/D BULAN DESEMBER 2020
NO. KODE REKENING URAIAN TARGET
REALISASI
SISA TARGET
NIP.19631231 198503 1 165
2
Buranga, 31 Desember 2020
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
H. TASIR, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
70
71