Slide 1
Optimalisasi Peran BKPRD
Oleh :
DANIEL TANDI
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
Disampaikan pada :
RAPAT KOORDINASI II
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)
KABUPATEN TORAJA UTARA
Rantepao, Sabtu 08 Nopember 2014
Twitter : @double_wa
Pendahuluan
Dalam rangka turut mendukung penyelenggaraan Penataan ruang yang
aman,nyaman dan produktif , maka disepakati perlunya lembaga yang
mempunyai peran yang sangat strategis dalam kegiatan penataan
ruang, baik pada aspek Perencanaan, Pemanfaatan maupun
pengendalian
Tingkat Pusat
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)
Tingkat Daerah
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
Twitter : @double_wa
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
Dalam rangka menserasikan dan
mensinergikan penataan ruang daerah,
perlu dilakukan koordinasi dan
sinkronisasi antar susunan
Pemerintahan.
Sumber: Permendagri 50/2009 tentang Pedoman
Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Dasar Hukum :
Pemendagri 50 / 2009 tentang pedoman koordinasi penataan ruang
daerah
Struktur Organisasi:
Pembentukan BKPRD, Pokja Sekretariat, Pokja Perencanaan Tata
Ruang, Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang.
Status BKPRD Torut :
Terbentuk berdasarkan SK Bupati Nomor 80/II/2014
KETUA
Sekretaris Daerah
SEKRETARIS
Kepala Bappeda
ANGGOTA
SKPD Terkait yang disesuaikan dengan kemampuan daerah
POKJA
POKJA
POKJA
Twitter : @double_wa
Fungsi BKPRD
Implikasi dari Permendagri 50/2009 tentang Pedoman Koordinasi
Penataan Ruang Daerah tersebut adalah penetapan BKPRD Provinsi dan
Kabupaten/Kota di masing-masing daerah.
Sumber:
UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
Permendagri No 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan
Ruang di Daerah
BKPRD (Daerah)
Sebagai wadah koordinasi penataan ruang di daerah
Menjamin terselenggaranya penataan ruang di daerah
Menserasikan dan Mensinergikan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Nasional dengan Daerah.
BKPRD Provinsi
BKPRD Kab/Kota
Sebagai wadah Penyelesaian Permasalahan Penataan Ruang (Konflik
) di daerah hingga penyusunan rekomendasi solusi
Twitter : @double_wa
Peran dan Tugas BKPRD di Daerah
A. DALAM PERENCANAAN TATA RUANG
(BKPRD)
Koordinasi
(BKPRD)
Skala Perencanaan
Tata Ruang
Substansi
Instansi
Mekanisme
RTRWP dan RTRW
Kab/Kota
Struktur dan
pola ruang
Bappeda
Koordinasi
Rencana Kawasan
Strategis (Provinsi dan
Kabupaten/Kota)
Rencana Blok
(zoning)
Bappeda
(BKPRD)
Rencana Detail Tata
Ruang Kab/Kota
Rencana Blok
(zoning)
Dinas Tata Ruang/
Tata Kota dengan
persetujuan Bappeda
Koordinasi
Twitter : @double_wa
Lanjutan..
B. DALAM PEMANFAATAN RUANG
(BKPRD)
(BKPRD)
(BKPRD)
Skala Perencanaan
Tata Ruang
Program
Instansi
Mekanisme
RTRWP dan RTRW
Kab/Kota
Pemanfaatan Ruang
Pembiayaan berdasarkan
indikasi program (20 th)
Seluruh
Instansi
Koordinasi
Rencana Kawasan
Strategis (Provinsi
dan Kabupaten/
Kota)
Pemanfaatan Ruang
Pembiayaan berdasarkan
indikasi program (20 th)
Seluruh
Instansi
Koordinasi
Rencana Detail Tata
Ruang Kab/Kota
Pemanfaatan Ruang
Pembiayaan berdasarkan
indikasi program (20 th)
Seluruh
Instansi
Koordinasi
Twitter : @double_wa
Lanjutan..
C. DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Skala Perencanaan
Izin yang
dikeluarkan
Instansi
Mekanisme
Pola & Struktur
Ruang (RTRW)
Ijin Prinsip/
fatwa tata ruang
Bappeda
Pertimbangan
(BKPRD)
Rencana Blok
Ijin Site
Dinas Tata Ruang
Pertimbangan
Plan/Rencana
Tapak
dengan persetujuan
Bappeda
(BKPRD)
Rencana
Perpetakan
Ijin Mendirikan
Bangunan
Dinas Tata Bangunan
(jika dinas ini belum
ada, diserahkan pada
Dinas Tata Ruang)
Pertimbangan
(BKPRD)
Twitter : @double_wa
Peran dan Tugas Pokja Perencanaan Tata Ruang BKPRD
Memberi masukan kepada BKPRD dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penataan ruang (RTRW, RDTR, Zonasi, Dll)
Menfasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan
mempertimbangkan KLHS
Menfasilitasi penyusunan program dan pembiayaan
Mengintegrasikan program pembangunan yang tertuang dalam RTRW
kedalam kebijakan pembangunan daerah (RPJP, RPJM, RENSTRA, dsb)
Menyiapkan bahan persetujuan substansi teknis rencana tata
ruang
Mengintervensi, mengkaji dan memberikan alternatif solusi setiap
permasalahan yang ada
Twitter : @double_wa
Peran dan Tugas Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Pemanfaatan Ruang
mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam
pemanfaatan ruang di kabupaten/kota, dan memberikan pengarahan
serta saran pemecahannya;
memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam
pemanfaatan ruang kabupaten/kota;
memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait
rencana tata ruang kabupaten/kota;
menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran
pemerintah, swasta, dan masyarakat;
melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar
kabupaten/kota
mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
Twitter : @double_wa
B. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
mengoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kabupaten
memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kabupaten
melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan
disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kabupaten
melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan penyelenggaraan penataan ruang
melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang
untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata
ruang
mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan
ruang
Lanjutan ............
Twitter : @double_wa
FUNGSI PENGENDALIAN
Sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata
ruang;
Menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan
ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang;
Meminimalkan pengunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana
tata ruang; dan
Mencegah dampak pembangunan yang merugikan.
1
3
2
4
5
Twitter : @double_wa
DASAR PENYUSUNAN
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Rencana struktur ruang dan pola ruang;
Tingkat masalah, tantangan, dan potensi wilayah;
Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang
ditetapkan; dan
Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait
1
3
2
4
Twitter : @double_wa
Sementara proses pembangunan dan pemanfaatan ruang terus
berjalan, dari Aspek Perencanaan masih dibutuhkan penyusunan
Rencana Rinci (Rencana Detail) yang sifatnya lebih OPERASIONAL
serta diperlukan upaya PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG.
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
Upaya untuk mewujudkan
Tertib Tata Ruang
PENGATURAN ZONASI
PERIZINAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
PENGENAAN SANKSI
Twitter : @double_wa
DEFINISI PERATURAN ZONASI
ZONA
KAWASAN atau AREA yang memiliki fungsi dan karakteristik
lingkungan yang spesifik
ZONING
PEMBAGIAN lingkungan kota ke dalam zona-zona dan MENETAPKAN
PENGENDALIAN pemanfaatan ruang/memberlakukan ketentuan hukum yang
berbeda-beda (Barnett, 1982: 60-61; So, 1979:251).
ZONING
REGULATION
KETENTUAN yang mengatur tentang KLASIFIKASI ZONA, pengaturan
lebih lanjut mengenai PEMANFAATAN LAHAN, dan PROSEDUR PELAKSANAAN
pembangunan
Twitter : @double_wa
PENGERTIAN
IZIN PEMANFAATAN RUANG
MENURUT UU. 26 TAHUN 2007
IZIN PEMANFAATAN RUANG adalah izin yang dipersyaratkan dalam
kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan (pasal 1)
Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait
dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan
ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang,
dan kualitas ruang (Penjelasan pasal 37)
PENGERTIAN PERIZINAN
Twitter : @double_wa
RTRW Kab/Kota
RDTR
PZ
Dasar
Pemberian Izin
IZIN PRINSIP
IZIN LOKASI
IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
IZIN LAIN BERDASARKAN PERATURAN
PER-UU-AN
Diberikan berdasarkan RTRW Kab/Kota
Izin Prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan
kegiatan
Izin Lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang > 1 Ha utk non
pertanoan dan > 25 Ha utk pertanian
Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah merupakan dasar untuk
permohonan mendirikan bangunan
Dasar mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang
Diberikan berdasarkan peraturan zonasi
Sebagai surat bukti dari Pemda untuk mendirikan bangunan sesuai
fungsi yang telah ditetapkan
Bentuk izin lain yang dikeluarkan oleh masing-masing sektor dan/
instansi yang berwenang
Berdasarkan PP 15 Tahun 2010, Pasal 160 - 167
PROSEDUR PEROLEHAN IZIN
Twitter : @double_wa
PENGERTIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
Twitter : @double_wa
INSENTIF
perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap
pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong
perwujudannya dalam rencana tata ruang
DISINSENTIF
perangkat untuk mencegah, membatasi atau mengurangi pertumbuhan,
agar tidak terjadi kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung
maupun budi daya yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
FUNGSI INSENTIF DAN DISINSENTIF
Twitter : @double_wa
INSENTIF
Sebagai perangkat untuk mendorong kegiatan dalam pemanfaatan
ruang pada promoted area yang sejalan dengan rencana tata ruang;
dan
DISINSENTIF
Sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau
mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata
ruang
Sebagai katalisator perwujudan pemanfaatan ruang
INSENTIF
DISINSENTIF
KRITERIA
BENTUK
TATA CARA
Kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong
pengembangannya
Menghormati hak orang
Kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi
pengembangannya
Menghormati hak orang
Pemberian keringanan pajak
Pengurangan distribusi
Pemberian kompensasi
Subsidi silang
Kemudahan perizinan
Imbalan
Sewa ruang
Urun saham
Penyediaan sarpras
Pengahargaan
Publikasi & promosi
Pengenaan pajak tinggi
Kewajiban memberi kompensasi
Persyaratan khusus dalam perizinan
Kewajiban memberi imbalan
Pembatasan penyediaan sarpras
Pemerintah
Pemda
Pemerintah & Pemda
Fiskal
Non Fiskal
Fiskal
Non Fiskal
Pemerintah
Pemda
Pemerintah & Pemda
Berdasarkan PP 15 Tahun 2010
BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
Twitter : @double_wa
Arahan Pengenaan Sanksi adalah arahan ketentuan pengenaan sanksi
administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang, yang akan menjadi
acuan bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota.
PENGERTIAN PENGENAAN SANKSI
Twitter : @double_wa
Peningkatan Kapasitas BKPRD dalam Agenda Kerja BKPRN 2014 -
2015
Dalam Agenda Kerja BKPRN 2014-2015, terdapat beberapa kegiatan
guna peningkatan kapasitas BKPRD yaitu :
Pengembangan sistem informasi tata ruang diantaranya
pengembangan e-BKPRD atau sistem informasi tata ruang (SIMTARU)
Penyusunan pedoman tentang cara penyusunan SOP BKPRD
Sosialisasi kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
dalam forum BKPRN maupun BKPRD Propinsi /Kabupaten
Penguatan peran BKPRD dalam identifikasi inkonsistensi penegakan
hukum penataan ruang :
Penguatan Kapasitas teknis Aparatur BKPRD Tahun 2014
Sosialisasi peraturan Perundang-undangan di bidang penataan
ruang
Evaluasi kinerja BKPRD dalam pengendalian pemanfaatan ruang
Penyusunan pedoman penilaian BKPRD yang efektif
Penilaian kinerja dan pemberian penghargaan (reward) atas
kinerja BKPRD
Twitter : @double_wa
Meningkatkan kapasitas SDM
Meningkatkan kualitas koordinasi, monitoring dan evaluasi
melalui pertemuan berkala dan kunjungan lapangan
Mengembangkan sistem informasi tata ruang (jika memungkinkan
pengembangan manajemen pengetahuan)
Menyusun agenda kerja tahunan dan mengembangkan prosedur,
operasi dan standar (SOP).
AGENDA OPTIMALISASI PERAN BKPRD
1
2
3
4
Twitter : @double_wa
Menfasilitasi peningkatan peran masyarakat (misalnya membentuk
forum pemangku kepentingan tata ruang, dsb)
Secara aktif memfasilitasi penyelesaian konflik tata ruang
Meningkatkan Pemahaman publik dan keterbukaan melalui
pengembangan sarana publikasi (majalah, buletin, situs
internet,dll)
Lanjutan ...
5
6
7
Twitter : @double_wa
KABUPATEN TORAJA UTARA
CONTOH INDIKASI PELANGGARAN TATA RUANG
Twitter : @double_wa
SEKIAN
TERIMA KASIH
Twitter : @double_wa
