MENINGKATKANDAYA SAING DANPRODUKTIVITAS MELALUI PEKERJAANYANG LAYAK

9 Juli 2015

Oleh :

DPN APINDO

Intervensi khusus diperlukan untuk mengatasi

masalah tingginya insiden pekerjaan berupah

rendah, termasuk dengan memperkuat kepatuhan

terhadap peraturan

Sumber : Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2014-2015, ILO Jakarta Office.

3

DUKUNGAN TERHADAP INVESTASI DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI INDONESIA

Rekomendasi APINDO Bagi Investasi Dan Penciptaan

Lapangan Kerja

Melanjutkan percepatan

reformasi birokrasi dan

perijinan untuk mendukung

perbaikan iklim investasi

Peningkatan kapasitas

SDM / pekerja untuk

mendongkrak

produktivitas dalam rangka

memenangkan persaingan

Pengembangan skema kebijakan

terintegrasi, terinstitusionalisasi serta

insentif legal-formal dalam mendukung daya

saing ekspor manufaktur, dalam kerangka

kesepakatan di dalam WTO

Implementasi Standar

Nasional Indonesia (SNI)

akan menjadi insentif untuk

peningkatan mutu produk

domestik

Percepatan

pengembangan

intra dan inter koridor

ekonomi melalui koridor

infrastruktur energi dan

logistik sebagai stimulus

perkembangan investasi

industri

TUJUAN UTAMA :

Menuju kedigdayaan sektor industri berdaya saing global, memiliki nilai tambah tinggi serta mampu menyerap tenaga kerja

DALAM UPAYA MEMPERKUAT PASAR KETENAGAKERJAAN

4

Upah Minimum Riil dan Nominal Indonesia, 2000-2013

Sumber : World Bank-World Development

Indicators (2014) and Badan Pusat Statistik (2014).

• Bird and Manning (2008) menemukan peraturan perundang-undangan upah minimum Indonesianampaknya belum dapat menjadi instrumen penekan kemiskinan yang efektif. Ditemukan bahwakenaikan upah minimum hanya mendongkrak naik pendapatan bersih keluarga tidak mampu sebesar21%, selebihnya 79% justru menjadi pemicu kerugian bagi rumah tangga miskin melalui kenaikanharga-harga

• Kenaikan tingkat upah yang mengesampingkan faktor produktivitas akan berdampak pada melonjaknyabiaya tenaga kerja serta kenaikan tingkat harga-harga secara umum, yang berimbas langsung padainflasi dapat menimbulkan kerugian bagi semua pihak.

BAGAIMANA DENGAN UPAH? MESKIPUN UPAH MINIMUM MENGALAMI PENINGKATANPERKEMBANGAN INFLASI TERUS MENGIKIS NILAI KENAIKAN UPAH MINIMUM

5

REGULASI PASAR KETENAGAKERJAAN INDONESIA

PERATURAN PASAR KETENAGAKERJAAN

INDONESIA MERUPAKAN SALAH SATU REGULASI YANG BERSIFAT RIGID DI KAWASAN

• Daya tawar dan hak-hak pekerja secara bertahap mulai solid, sementara biaya sektor bisnis semakin meningkat dalam hal perekrutan dan PHK pekerja

• Dampaknya : perbaikan terus dilakukan yang terkondisikan bagi dunia usaha dalam mendukung upaya pemerintah dalam mementingkan kepentingan pencari kerja, yang bersumbangsih sebagai salah satu faktor penekan kemiskinan.

Sumber : Database Legislasi Perlindungan Ketenagakerjaan OECD (2008-2010) seperti dikutip dari World Bank Development Policy Review 2014 Indonesia: Avoiding the Trap

6

Peraturan legal pasar

ketenagakerjaan yang kaku

Lemahnya penegakan

aturan pasar ketenagakerjaan

Tidak menguntungkan

banyak pihak

• Sektor Bisnis semakin menjadi kurang kompetitif• Pekerja semakin kurang terlindungi• Lapangan kerja bagi para pencari kerja semakin

berkurang

Indonesia membutuhkan reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang jelas dan terarah

....... TIDAK ADA PIHAK YANG DIUNTUNGKAN DARI SISTEM YANG BERJALAN SAAT INI

Reformasi Kebijakan Ketenagakerjaan Indonesia : Beberapa Prinsip Dasar

1. Revisi peraturan ketenagakerjaan khususnya terkait dengan mekanisme penentuanupah minimum yang menghubungkan upah dan produktivitas secara lebih baik

2. Peraturan Ketenagakerjaan harus mampu memacu sektor swasta untukmelaksanakan pelatihan secara formal

3. Revisi peraturan Ketenagakerjaan semestinya dapat lebih mementingkan kepentinganpara pencari kerja

7

PERUNDANG-UNDANGAN PENGUPAHAN

RPP PENGUPAHAN MEMILIKI SASARAN YANGTEPAT, NAMUN MINIM FAKTOR PANDUAN DANFAKTOR PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN

Terobosan Faktor Yang Lepas Dari Perhatian

Mengikutsertakan faktor pertumbuhan ekonomi dan produktivitas dalam penghitungan upah minimum, terpisah dari faktor KHL

Kurangnya panduan mengenai metode mengikutsertakan faktor produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dalam penghitungan upah minimum

Mendorong penentuan upah via mekanisme bipartit yang lebih merefleksikan tingkat produktivitas internal dan kemampuan keuangan perusahaan, khususnya bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun

Secara resmi mengatur agar perusahaan memiliki struktur pengupahan masing-masing berdasarkan negosiasi bipartit

Draft Rancangan Peraturan Pemerintahmengenai Pengupahan yang terbaru : suatuharapan baru?

8

TANTANGAN

TANTANGAN Bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil,

berkelanjutan, dan inklusif

Menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas

Untuk menyerap 15,5 juta :

8,3 juta angkatan kerja pada periode 2014-2019

7,2 juta pengangguran selama tahun 2013

Untuk menciptakan 3 juta lapangan kerja per tahun selama periode

2014-2019 (Roadmap APINDO)

Pemerintah mentargetkan penciptaan lapangan kerja sebanyak ± 2

juta lapangan kerja per tahun selama 2014-2019

AGENDA KEDEPANTantangan perekonomian lima tahun kedepan adalah bagaimana perekonomianIndonesia dapat tumbuh lebih cepat (menuju double digit growth) serta semakinmampu menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak dan berkualitas bagi parapekerjanya.

9

AGENDA PENGUATAN SEKTOR

Sektor Manufaktur : Daya saing secara global

Kemampuan menyerap tenaga kerja

Tingkat Produktivitas yang tinggi

Sektor Pertanian & Makanan : Pertumbuhan populasi dan income kelas menegah yang pesat di Indonesia

Tren peningkatan harga pangan secara global

Indonesia harus menekan turun tingkat ketergantungannya terhadap impor bahan pangan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pangan secara nasional

Sektor Jasa : Peningkatan kapasitas pertumbuhan sektor jasa untuk mendukung pertumbuhan

ekonomi

Penjaminan ekuitas dalam bentuk efisiensi, kualitas, serta input yang dapat

diandalkan

Sektor Energi : Pengembangan pembangkit-pembangkit listrik

Krisis bahan bakar yang bersumber dari fosil

Defisit transaksi berjalan terkait dengan tingginya volume impor migas

Sektor Keuangan : Menstimulasi tingkat pendalaman finansial untuk menciptakan inklusi finansial di

masyarakat

Menjamin kemudahan akses finansial bagi sektor usaha dan penduduk Indonesia

10

STRATEGI LINTAS SEKTOR

Tantangan Lintas-Sektor terdiri dari : kepastian hukum, otonomi daerah, reformasi

birokrasi, ketenagakerjaan, kebijakan ekonomi makro dan infrastruktur – semua saling

terkait dan berkergantungan.

Aktualisasi Kepastian Hukum, e.g. penguatan terhadap kemurnian kontrak / perjanjian

Otonomi Daerah, kualitas kebijakan dan pelaksanannya : kondusif terhadap

perkembangan ekonomi regional

Reformasi Birokrasi : Upaya monitoring dan evaluasi yang terinstitusionalisasi : pelayanan perijinan terpadu

satu pintu

Menjamin ketercapaian terhadap tujuan dan bukan terhadap berbagai prasyarat yang

ditetapkan regulator

Tantangan terkait Ketenagakerjaan : Penciptaan daya saing bagi lapangan kerja yang berkualitas

Penyerapan tenaga kerja melalui program-program pemerintah

Skill yang minim dapat menjadi penghambat bagi tenaga kerja yang produktif

Minimalisasi senjang keahlian akan menciptakan daya tarik bagi investasi serta

meningkatkan tingkat upah

Tantangan sektor Ketenagakerjaan : Upah Minimun masih menjadi kendala : pertimbangan ekonomi vs pertimbangan politis Isu Alih Daya dalam bisnis secara global Sistem Pengaman Sosial (Kesehatan): harmonisasi terhadap COB (koordinasi manfaat)

asuransi menghindari pembayaran ganda Sistem Pengaman Sosial (Ketenagakerjaan) : dana pensiun implementasi operasional PP

Program Pensiun yang telah disahkan per 1 Juli 2015

+

Terima Kasih

Sekretariat DPN APINDO

Gedung Permata Kuningan Building, Lt. 10

Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C

Guntur – Setiabudi

Jakarta Selatan 12980

Tel. (62) 21 8378 0824,

Fax. (62)21 8378 0823/8378 0746

Website: www.apindo.or.id