NPWP dan Pengukuhan

PKP

NPWP dan NPPKP

Wajib Pajak Pengusaha Bukan Pengusaha

NPWP dan NPPKP NPWP

Siapakan yang Wajib Mendaftarkan

diri untuk Memperoleh NPWP?

Orang Pribadi

• Menjalankan Usaha dan Pekerjaan Bebas

• Tidak Menjalankan Usaha, Penghasilan > PTKP

• Wanita Kawin Pisah Harta

Badan

OP dan Badan sebagai pemungut/pemotong pajak

Pengusaha

Orang Pribadi Badan

Dalam Kegiatan Usaha atau

Pekerjaannya

Menghasilkan barang Mengimpor barang Mengekspor barang Melakukan Usaha Perdagangan Melakukan Usaha Jasa Memanfaatkan Barang Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Memanfaatkan Jasa dari Luar Daerah Pabean

Siapa yang Wajib Dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak????????

Orang Pribadi

Badan

Sebagai pengusaha yang

menyerahkan BKP/JKP yang

dikenakan PPN

K e c u a l i

Pengusaha Kecil Omsetnya < Rp600jt per tahun

Tidak ingin dikukuhkan sebagai

PKP

T E M PAT P E N DA F TA R A N WA J I B PA JA K

Wajib Pajak Orang Pribadi Badan

K A N T O R P E L A Y A N A N P A J A K

Pengusaha

Tertentu

Tempat Tinggal Tempat Kedudukan

Dan Tempat Kegiatan Usaha

Struktur NPWP

Contoh Kepemilikan NPWP Wajib

Pajak Badan

PT Matahari Putra Prima, sebuah usaha retail kebutuhan

sehari-hari, didirikan dan berkedudukan di Jl. Petai 12,

Menteng. Perusahaan tersebut memiliki cabang di Jl.

Gejayan 100, Sleman; Jl. Kaliurang Km 5, Sleman, dan Jl.

Malioboro 10, Yogyakarta.

NPWP Pusat: 01.234.567.0.025.000

NPWP Sleman 1: 01.234.567.0.542.001

NPWP Sleman 2: 01.234.567.0.542.002

NPWP Yogyakarta: 01.234.567.0.541.001

Contoh Kepemilikan NPWP Wajib

Pajak Orang Pribadi

Bp. Gigih memiliki usaha pembuatan tas, yang tinggal di

Serangan, Yogyakarta. Selain di rumahnya, produksi tas juga

dilakukan di Godean, Sleman. Untuk pemasaran, dia memiliki

outlet di Mal Menteng, Jakarta.

NPWP Pusat: 08.123.456.7.541.000

NPWP Sleman: 01.234.567.0.542.001

NPWP Menteng: 01.234.567.0.025.001

Penerbitan NPWP & Pengukuhan

PKP Secara Jabatan

KPP dapat menerbitkan NPWP dan

Pengukuhan PKP secara jabatan,

apabila WP tidak mendaftarkan diri

untuk diberikan NPWP atau tidak

melaporkan usahanya untuk

dikukuhkan sebagi PKP.

Sanksi Yang Berhubungan Dengan

NPWP & Pengukuhan PKP

Setiap orang yang dengan sengaja tidak

mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau

menggunakan tanpa hak NPWP atau

Pengukuhan PKP, sehingga dapat merugikan

pada pendapatan negara dipidana

pidana penjara paling lama 6 (enam)

tahun dan denda paling tinggi 4

(empat) kali jumlah pajak terutang

yang tidak atau kurang bayar.

Alasan Penghapusan NPWP

Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan pemberitahuan tertulis dari ahli waris, dilampiri fotokopi akte kematian;

Wanita Kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, fotokopi surat nikah atau akte perkawinan;

Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sesudah selesai terbagi surat pernyataan dari ahli waris;

Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku akte pembubaran dan neraca likuidasi;

Bentuk Usaha Tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap, surat atau dokumen lain yang mendukung hal tersebut;

Wajib Pajak orang pribadi lainnya yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak laporan Pemeriksaan Lapangan

Alasan Pencabutan NPPKP

Pencabutan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal:

Pengusaha Kena Pajak pindah ke KPP lain.

Pengusaha Kena Pajak bubar.

Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP.

Pengusaha Kena Pajak yang jumlah peredaran dalam 1 tahun pajak tidak melebihi batasan Pengusaha Kecil PPN, dengan ketentuan:

Mengajukan permohonan pencabutan PKP.

Diajukan setelah lewat jangka waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak

Catatan :

DJP harus memberi keputusan dalam jangka waktu 3 bulan sejak permohonan diterima (dengan pemeriksaan). Jika lewat jangka waktu tersebut keputusan tidak diberikan maka permohonan dianggap dikabulkan dan surat pencabutan NPPKP harus diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

PELAPORAN PAJAK

FUNGSI SPT

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan

penghitungan jumlah pajak yang terutang

Melaporkan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang

telah dilaksanakan sendiri

Dari SPT tersebut akan dapat diketahui jumlah Pajak terutang,

jumlah pajak yang telah dipotong oleh pihak lain dan berapa

kekurangan/kelebihan pembayaran pajak pada tahun tersebut

Melaporkan pembayaran dari pemotong pajak atau

pemungut pajak tentang pemotongan/ pemungutan dan

pembayaran yang telah dilakukan kepada orang atau

badan lain

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk

melaporkan penghitungan dan atau pembayaran

pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta dan

kewajiban,

Masa Tahunan

Untuk suatu

masa pajak

Untuk suatu tahun

pajak atau bagian

tahun pajak

Karakteristik SPT PPh OP

SPT 1770 SPT 1770 S SPT 1770 SS bagi Wajib Pajak yang mempunyai

penghasilan:

1. dari usaha/pekerjaan bebas

yang menyelenggarakan

pembukuan atau

NormaPenghitungan

Penghasilan Neto;

2. dari satu atau lebih pemberi

kerja;

3. yang dikenakan PPh Final

dan/atau Bersifat Final;

dan/atau

4. penghasilan lain.

bagi Wajib Pajak yang mempunyai

penghasilan:

1. dari satu atau lebih pemberi

kerja;

2. dari dalam negeri lainnya;

dan/atau

3. yang dikenakan PPh Final

dan/atau Bersifat Final.

bagi Wajib Pajak yang mempunyai

penghasilan:

1. hanya dari satu pemberi kerja

dengan jumlah penghasilan

bruto dari pekerjaan tidak lebih

dari Rp60.000.000 (enam puluh

juta rupiah) setahun dan

2. tidak mempunyai penghasilan

lain kecuali penghasilan bunga

bank dan/atau bunga koperasi

Ket:

Formulir 1721-A1 dan/atau Formulir

1721-A2 merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari SPT Tahunan

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang

Pribadi Sangat Sederhana (Formulir

1770 SS).

Jenis SPT Masa Tahunan

PPh Badan (1771)

PPh Orang Pribadi

(1770/1770S/1770SS)

PPh pasal 21/26

PPh pasal 22

PPh pasal 23/26

PPh pasal 25

PPh pasal 4(2)

PPh pasal 15

PPN dan PPnBM (1995)

PPN Pemungut (1101 PUT)

PIHAK YANG WAJIB MENGISI

DAN MENYAMPAIKAN SPT

Orang pribadi yang menerima penghasilan

dari usaha atau pekerjaan bebas;

Orang pribadi yang menerima penghasilan

lebih dari satu pemberi kerja;

Setiap badan

Apabila WP memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi

kerja dan atau tidak menerima penghasilan dari usaha atau

pekerjaan bebas, maka WP tidak wajib mengisi dan

menyampaikan SPT kecuali ber-NPWP

CARA MEMPEROLEH SPT

Kantor Pelayanan Pajak;

Kantor Penyuluhan Pajak;

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak; atau

Melalui sistem komputer dengan alamat situs internet atau Homepage Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: http://www.pajak.go.id atau mencetak/menggandakan/ fotokopi sendiri dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya. Surat pemberitahuan yang didapatkan melalui sistem komputer dan penggandaan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Pemberitahuan yang diambil dari tempat-tempat yang ditetapkan.

Ketentuan Pengisian SPT (ps 3 (1) UU KUP)

Setiap wajib pajak harus mengambil sendiri SPT ke Kantor

Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh

Direktur Jenderal Pajak seperti diatas.

SPT harus diisi dalam bahasa Indonesia dengan

menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang

Rupiah secara benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan

petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku, kemudian

menandatangani dan menyampaikan ke Kantor

Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh

Direktur Jenderal Pajak.

Untuk Wajib Pajak badan, Surat Pemberitahuan harus

ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

Apabila Surat Pemberitahuan yang mengisi dan

menandatangani orang lain bukan Wajib Pajak, harus

melampirkan surat kuasa khusus.

Surat Pemberitahuan Wajib dilengkapi dengan lampiran

yang ditentukan menurut perundang-undangan

perpajakan yang berlaku, termasuk neraca dan

perhitungan rugi laba (bagi wajib pajak yang wajib

melakukan pembukuan).

Setelah Surat Pemberitahuan tersebut diatas telah diisi

lengkap beserta lampiran-lampirannya, diserahkan

kembali ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu

yang telah ditentukan dengan tanda bukti penerimaan.

Ketentuan Pengisian SPT (ps 3 (1) UU KUP)

Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila

tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri

dengan keterangan atau dokumen yang harus dilampirkan

sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Kalau dikirim melalui pos, harus tercatat dan bukti tercatat

tersebut adalah bukti penerimaan.

Tidak / terlambat menyampaikan SPT Masa dikenakan

denda

Angsuran PPh Pasal 25 nihil, tetap wajib menyampaikan

SPT Masa PPh.

Kewajiban penyampaian SPT Tahunan tidak dipengaruhi

oleh kondisi ada atau tidaknya pajak yang harus dibayar.

Ketentuan Pengisian SPT (ps 3 (1) UU KUP)

Batas Waktu Penyampaian SPT

SPT Masa > paling lama 20 hari setelah

akhir masa pajak

SPT Tahunan WP Pribadi > paling lama

3 bulan setelah akhir tahun pajak

SPT Tahunan WP Badan > paling lama 4

bulan setelah akhir tahun pajak

Dokumen yang dilampirkan dalam

Surat Pemberitahuan (KEP-214/PJ/2001)

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

Neraca dan Laporan laba rugi Tahun Pajak yang bersangkutan beserta rekonsiliasi laba rugi fiskal.

Daftar penghitungan penyusutan dan atau amortisasi fiskal.

Penghitungan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan.

SSP PPh pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang -Surat Kuasa Khusus, apabila SPT ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak.

Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan penghitungan besarnya PKP atau besarnya PPh Pasal 25.

Khusus untuk WP Bank, wajib melampirkan daftar debitur yang kreditnya digolongkan kurang lancar, diragukan dan macet. (SE-08/PJ.42/2002)

Dokumen yang dilampirkan dalam

Surat Pemberitahuan (KEP-214/PJ/2001)

SPT Tahunan PPh wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan

Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun yang bersangkutan beserta rekonsiliasi fiskal

Daftar penghitungan penyusutan dan atau amortisasi fiskal.

Penghitungan kompensasi kerugian, dalam hal terdapat sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan.

SSP PPh pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang, kecuali ada izin untuk mengangsur/menunda pembayaran PPh 29.

Surat Kuasa Khusus dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, atau Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang dalam hal ditandatangani oleh Ahli Waris.

Fotocopy formulir 1721- A1 dan atau 1721- A2, dalam hal wajib pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang sudah dipotong pajaknya oleh pemberi kerja.

Penghitungan PPh terutang oleh masing-masing Wajib Pajak yang kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak.

Bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayar WP orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah.

Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan penghitungan besarnya PKP atau besarnya PPh Pasal 25.

Dokumen yang dilampirkan dalam

Surat Pemberitahuan (KEP-214/PJ/2001)

SPT Tahunan PPh wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pencatatan

Jumlah peredaran atau penerimaan bruto setiap bulan selama setahun.

SSP PPh pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang.

Fotocopy formulir 1721- A1 dan atau 1721 - A2, dalam hal wajib pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang sudah dipotong pajaknya oleh pemberi kerja.

Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak.

SPT Tahunan PPh pasal 21

SSP PPh pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang.

Laporan Keuangan atas kegiatan kerjasama operasi bagi Wajib Pajak Kerjasama Operasi.

Surat Kuasa Khusus dalam hal SPT Tahunnan ditandatangani oleh bukan WP, atau Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang dalam hal WP orang pribadi telah meninggal dunia dan SPT Tahunan ditandatangani oleh Ahli Waris.

SANKSI TIDAK

MENYAMPAIKAN SPT

Rp500.000 untuk SPT Masa PPN;

Rp100.000 untuk SPT Masa

Lainnya;

Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan

WP Badan

Rp100.000 untuk SPT Tahunan

WP Pribadi

PEMBETULAN SENDIRI SPT

TAHUNAN PPh

Apabila SPT yang telah dilaporkan ternyata ada

kesalahan, WP dapat membetulkan sendiri

SPT-nya dengan syarat:

Belum dilakukan tindakan pemeriksaan

Bila terjadi rugi atau lebih bayar, WP

menyampaikan pernyataan secara

tertulis dalam jangka waktu dua tahun

sebelum daluarsa penetapan

Pembetulan Sendiri...lanjutan

Atas kurang bayar akibat pembetulan, maka kekurangan pajak dilunasi dengan denda bunga 2% per bulan.

Walaupun sudah dilakukan pemeriksaan tetapi belum ada SKP, WP diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran, tetapi terbatas pada:

Pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar

Rugi menjadi lebih kecil

Jumlah harta menjadi lebih besar

Jumlah modal menjadi lebih besar

Untuk hal demikian WP tetap dikenakan sanksi 50% dari pajak yang kurang bayar