of 14 /14
KEBIJAKAN PEMBINAAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Membangun Manusia Karya

Norma Keselamatan Kerja (K3)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Norma Keselamatan Kerja (K3).pdf

Text of Norma Keselamatan Kerja (K3)

  • KEBIJAKAN PEMBINAAN

    AHLI KESELAMATAN DAN

    KESEHATAN KERJA

    Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Membangun Manusia Karya

  • LATAR BELAKANG

    Penjelasan pasal 1 ayat (6) : desentraliasi pelaksanaan pengawasan diataati UU secara meluas terjaminnya pelaksanaan secara seragam di seluruh

    Indonesia perlu staf tenaga pengawasan :

    * cukup * berkualitas tidak dapat dari Depnakertrans sendiri wewenang Menteri untuk menunjuk Ahli K3 di :

    * instansi pemerintah * swasta

  • PENGERTIAN

    Pejabat yang ditunjuk oleh Menaker untuk melaksanakan UUKK

    Tenaga tehnis berkeahlian khusus dari luar Depnaker yang ditunjuk oleh Menaker untuk mengawasi ditaatinya UU Keselamatan Kerja

    AHLI K3

    PEGAWAI PENGAWAS

    Pegawai tehnis berkeahlian khusus dari Depnaker yang ditunjuk oleh Menaker

    DIREKTUR

  • PENUNJUKAN AHLI K3

    MENAKER

    DIRJEN

    BINAWAS

    AHLI K3

    PERUSAHAAN PERUSAHAAN

    JASA k3

    TK > 100 orang

    TK < 100 orang dengan : bahan,proses,alat,instalasi - resiko besar

    Pasal 2 Per.Menaker No.02/MEN/1992

  • TATA CARA PENUNJUKAN AHLI K3

    S 1 + pengalaman 2 tahun SARMUD +pengalaman 4 tahun Sehat Kelakuan baik Bekerja penuh Lulus seleksi Tim Penilai

    PERSYARATAN (Ps.3 Bab II)

  • MEKANISME PENUNJUKAN AHLI K3

    PERMOHONAN

    Ps. 4

    MENAKER

    cq. Dirjen Binawas

    TIM PENILAI

    Ps. 5,6

    SK

    PENUNJUKAN

    Ps. 7

    3 tahun

    dapat diperpanjang

    dapat dicabut

  • MEKANISME PENUNJUKAN AHLI K3

    PERMOHONAN

    TERTULIS

    Ps.4 (1)

    MENAKER cq.

    DIRJEN Binawas

    TIM PENILAI

    Ps.6

    (1) Syarat administrasi

    (2) Kemampuan teknis *

    PERTIMBANGAN

    Ps.5 (1)

    Lampiran Ps.4 (2) a. C.V

    b. Pengalaman K3

    c. Ket.Sehat

    d. Ket.Psikotest

    e. Ket.Kelakuan baik

    f. Pernyataan bekerja penuh

    g. Salinan ijasah/STTB

    h. Sertifikat diklat K3

    i. Pas Foto (berwarna)

  • MEKANISME PENUNJUKAN AHLI K3

    KEMAMPUAN TEKNIS Ps.6 ayat (2)

    Identifikasi

    Evaluasi

    Pengendalian

    masalah-masalah K3

  • PERPANJANGAN PENUNJUKAN AHLI K3 Ps. 7

    SESUAI PROSEDUR Ps.4 ayat (1),(2)

    Salinan SK Penunjukan

    Evaluasi pengurus/pimpinan

    Rekapitulasi laporan

    Tim Penilai dapat menguji kembali

  • PENCABUTAN SK Ps. 8

    (1) Tidak berlaku :

    mutasi

    mengundurkan diri

    meninggal dunia

    (2) Dicabut :

    melanggar peraturan K3

    kesalahan

    membuka rahasia

  • KEWAJIBAN DAN WEWENANG Bab III

    KEWAJIBAN (Ps. 9) :

    melaksanakan SK

    melapor ke Menaker cq. Dirjen Binawas

    - P2K3 : 3 bulan;

    - PJK3 : setiap pemeriksaan

    tembusan laporan :

    - IPK3 setempat;

    - Propinsi

    - Dir. PNKK

  • WEWENANG (Ps. 10) :

    memasuki tempat kerja

    meminta keterangan

    memonitir, memeriksa, menguji, menganalisis, mengevaluasi, memberi syarat, pembinaan K3 :

    keadaan & fasilitas keja;

    keadaan mesin pesawat, alat-alat kerja, instalasi, peralatan;

    penanganan bahan;

    proses produksi;

    sifat pekerjaan;

    cara kerja;

    lingkungan kerja;

  • LAPORAN AHLI K3 Ps. 9

    AHLI K3

    PENGAWAS

    SPESIALIS

    2. PERSETUJUAN KEGIATAN

    1. LAPORAN RENCANA PEMERIKSAAN

    3. LAPORAN KEGIATAN

    4. IJIN, PENGESAHAN, SERTIFIKAT

  • ISI LAPORAN RENCANA PEMERIKSAAN

    JADWAL PEMERIKSAAN

    OBYEK PEMERIKSAAN

    METODE PEMERIKSAAN

    STANDAR/PEDOMAN TEHNIS (REF.)

    SARANA/ALAT BANTU :

    - merk alat

    - nomor serie

    - tahun pembuatan

    - kalibrasi terakhir