Nomor : DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK … fileBapak, Ibu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Aris Hilman Nugraha dan Ibu Opong Sumiati yang berbahagia. Pertama

Nomor :

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA

-----------

RISALAH

RDPU KOMITE III DPD RI DENGAN NARASUMBER

MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2015-2016

I. KETERANGAN

1. Hari : Senin

2. Tanggal : 18 April 2016

3. Waktu : 13.56 WIB – Selesai

4. Tempat : R.Sidang 2 C

5. Pimpinan Rapat :

Pimpinan Rapat

1. Drs. Hardi Selamat Hood (Ketua Komite III)

2. Fahira Idris, SE (Wakil Ketua Komite III)

3. Ir. Abraham Liyanto (Wakil Ketua Komite III)

6. Acara : Permasalahan Sistem Pembukuan di Indonesia dengan

menghadirkan :

1. Dra. Opong Sumiati, M.Si. (Pustakawan)

2. Aris Hilman Nugraha (Penerbit)

7. Hadir : Orang

8. Tidak hadir : Orang

RDPU KOMITE III DPD RI MS IV TS 2015-2016 DENGAN NARASUMBER

SENIN, 18 APRIL 2016 1

II. JALANNYA RAPAT :

PIMPINAN RAPAT : Drs. H. HARDI SELAMAT HOOD (KETUA KOMITE III DPD

RI)

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat sore.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak, Ibu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Aris

Hilman Nugraha dan Ibu Opong Sumiati yang berbahagia.

Pertama dan utama mari kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan

kesempatan kita untuk silaturahim pada petang ini, sore ini. Yang kedua, kita berharap pada

sore hari ini juga kita dapat berdiskusi bersama terhadap persoalan-persoalan yang kita

anggap saat ini menjadi penting bagi berkenaan dengan permasalahan sistem perbukuan di

Indonesia. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Aris

Hilman Nugraha dan Bapak Opong Sumiati kalau asal usulnya kayaknya dua-dua orang

Sunda ya. Ibu ya, Ibu Opong oh salah. Dua-duanya orang Sunda ya. Saya lama disana tapi

tidak bisa berbahasa Sunda.

Bersama Ibu Opong dan Pak Aris hari ini adalah tim kecil dari Dewan Perwakilan

Daerah Republik Indonesia yang kami diberikan tugas untuk memberikan telaah terhadap

Rancangan Undang-Undang yang masuk ke kami di Komite III tentang sistem perbukuan.

Jadi Undang-Undang ini adalah Undang-Undang yang kami terima berdasarkan dari Dewan

Perwakilan Rakyat jadi bukan kami pada posisi pengusul. Nah dalam kebiasaan di dalam tata

kerja antara DPD dan DPR kami diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan

pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang tersebut sebab itulah kehadiran Ibu Opong

Sumiati dan Bapak Aris Hilman menjadi sangat penting pada sore hari ini karena kami

berharap kami mendapat pencerahan dari bapak/ibu sekalian sekaligus akhirnya kami dapat

juga menyusun pandangan dan pendapat yang tentu saja sumbernya nanti adalah dari Bapak

Haris dan Ibu Opong. Lalu yang menjadi, Bapak Haris dan Ibu Opong ketahui bahwa

dihadapan bapak/ibu sekalian kami adalah Komite III yang salah satu tugasnya adalah

sebenarnya di bidang perpustakaan. Jadi di bidang perpustakaan sebab itulah kami rasa erat

kaitannya dengan Ibu Opong sebagai kepala pusat pengembangan pustakawan dan Bapak

Haris Hilman Nugraha yang mempunyai pengalaman sebagai salah satu penerbit yang saya

kira juga berkaitan dengan persoalan perbukuan. Tim kecil ini sengaja dibentuk karena kami

di Komite III ini hanya berjumlah 33 orang namun demikian 2 dari anggota satu pimpinan

dan satu meninggal dunia pada bulan lalu sehingga posisi kami pada 32 orang dan kami

membagi tim menjadi saat ini ada yang sedang melakukan pengawasan tenaga kerja

Indonesia karena berkaitan dengan tenaga kerja dan nanti ada tim yang berkaitan dengan

kebudayaan karena bersamaan dengan ini kami juga mendapat limpahan dari Dewan

Perwakilan Rakyat terhadap rancangan Undang-Undang Kebudayaan. Oleh karena itu

izinkanlah kami memperkenalkan sahabat kami pertama adalah Utadz Abdurrahman dari

Gorontalo, sebelah kanan dan Ibu Maria Goreti ini dari Kalimantan Barat. Kalau soal

pengalaman di parlemen Ibu Maria ini ranking satu karena dia 3 kali berturut turut jadi

RAPAT DIBUKA PUKUL 13.56 WIB



hatrick dia saya sudah 2 kali dan Pak Abdurrahman pada saat ini. Nah Ibu Opong dan Bapak

Haris oleh karena itu kami sangat berharap ibu dan bapak dapat menyampaikan beberapa

pokok-pokok pemikiran yang kiranya pokok-pokok pemikiran itu terkait pada sistem

perbukuan dalam Rancangan Undang-Undang sehingga pada poin-poin mana yang kiranya

menjadi titik perhatian kita untuk diberikan penekanan atau penguatan atau mungkin ada

yang harus dihapuskan atau dihilangkan akan menjadikan masukan buat kami dan Insya

Allah pandangan pendapat itu akan kami lanjutkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia.

Bapak/Ibu jam sudah menunjukkan pukul 14.37 WIB kita berharap dalam waktu 60

menit kita dapat bersidang pada lakukan rapat pertemuan pada saat ini. Oleh karena itu

masing-masing kami persilakan sekitar 15 sampai 20 menit untuk menyampaikan beberapa

pemikirannya terhadap sistem perbukuan setelah itu kita akan diskusi dan selanjutnya kita

Insya Allah paling lambat mungkin pukul 16.00 WIB atau sebelum itu kita sudah dapat

mengakhiri pertemuan ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan izinkanlah saya

membacakan biodata untuk diketahui oleh yang terhormat Bapak Abdurrahman dan Ibu

Maria bahwa di depan kita adalah Ibu Opong Sumiati, Kepala Pusat Pengembangan

Pustakawan Perpustakaan Nasional Indonesia, lahir di Cianjur karena perempuan saya tidak

bacakan tanggal lahirnya. Wah, rumahnya dekat rumah saya ini, Salemba Raya Nomor 28A

Jakarta Pusat. Kemudian nomor Handphone di 081611311091, S2 di Ilmu Perpustakaan.

Kemudian Bapak Haris Hilman Nugraha, Direktur Republika Penerbit di PT. Pustaka Abdi

Bangsa lahir di Bandung karena laki-laki boleh dibacakan tanggal lahirnya 28 Mei Tahun

1968, di Warung Buncit di Jakarta Selatan di 0811189568 kemudian aktif di PPWI dan

pernah menjadi Wapemred Republika dan saat ini di Direktur Operasional PT. Republika

Media Mandiri. Terima kasih sekali lagi Bapak Haris dan Ibu Opong. Oleh karena itu apakah

Ladys First atau mau ibu dulu atau bapak dulu yang tidak boleh serentak karena kalau

serentak ini. Ya silakan ibu Opong Sumiati dipersilakan.

PEMBICARA : OPONG SUMIATI (KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN

PUSTAKAWAN PERPUSTAKAAN NASIONAL INDONESIA)

Bismillahirohmanirrohim.

Yang terhormat Bapak Ketua Dewan dan ibu/bapak anggota, Bapak Hardi ya, Bapak

Hardi kemudian Ibu Maria dan Pak Abdurrahman.


Selamat siang, terima kasih.

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah SWT dapat berjumpa dengan

bapak, ibu di ruangan ini dan selanjutnya terima kasih sebesar besarnya atas undangan yang

saya peroleh dari Bapak Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini hari ini diminta untuk posisi saya

sebagai seorang pustakawan melihat RUU Sistem Pembukuan. Baik, saya sampaikan materi

paparan ya mungkin itu bahwa saya tidak akan bacakan semuanya bapak, hanya mungkin

kalau bapak, ibu ingin banyak tahu latar belakang atau siapa sih atau apa sih perpustakaan

yang saya geluti saat ini apa hubungannya dengan buku mungkin saya akan coba baca

sepintas ya bapak/ibu.

Baik, saya awali dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan dengan perpustakaan, ke pustakawanan dan saya kaitkan juga dengan ini nantinya

dengan Undang-Undang sistem perbukuan. Banyak sebenarnya peraturan perundangan yang

terkait akan tetapi ini yang lebih dekat dan utama yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1990 tentang serah simpan, karya cetak dan karya rekam. Ini di ada PP nya yaitu ada 2, tahun

1991 dan 1999. Ini sangat terkait saya pikir dengan sistem pembukuan ini karena mau tidak

mau penerbit harus menyerahkan, punya kewajiban untuk menyerahkan terbitannya setiap



judul itu dua eksemplar. Nanti kita coba lihat. Baik, selanjutnya selain Undang-Undang

Nomor 4 ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 ini masih baru dan PP nya adalah

masih tahun masih baru sekali yaitu tahun 2014. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 ini

yaitu tentang perpustakaan mudah-mudahan ini menjadi acuan juga untuk ada Undang-

Undang nomor 43 tahun 2007. Selanjutnya untuk karena di lingkungan perpustakaan

terutama perpustakaan di instansi pemerintah ada jabatan fungsional pustakawan ya. Bapak

Ibu. Nah ini yang menjadi kitab sucinya atau aturannya adalah Permenpan. Permenpan

Peraturan Menpan RB Nomor 9 yang ini yang terakhir tahun 2014 tentang jabatan fungsional

perpustakawan dan angka kreditnya, di sini diatur tentang perolehan angka kredit bagi para

pejabat fungsional pustakawan. Baik, ini adalah PP Perber-nya, peraturan bersamanya yaitu

tahun yang sama 2014 juga yang ditandatangani oleh Perpusnas dan Kepala BKN. Itu yang

peraturan perundang-undangan yang utama. Sepintas juga ini pengertian bapak-ibu, mungkin

ini hanya agar bapak-ibu melihat, apa keterkaitannya dengan RUU sistem perbukuan ini

pengertian dari perpustakaan ini ada dalam Undang-Undang 43 adalah institusi pengelola

koleksi karya cetak, karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam secara profesional dengan

sistem yang baku, guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi

para pusatakawan. Otomatis yang di yang diurus atau dikelola adalah koleksi diantaranya

adalah buku bentuknya tertulis tercetak atau terekam. Mungkin nanti bisa apakah ini bisa

diacu dengan istilah-istilah ini yang berasal dari Undang-Undang 43. Selanjutnya siapa

pustakawan? Yaitu orangnya, yang mengelola, yang melaksanakan pengelolaan pelayanan

perpustakaan ini terserah mau di swasta atau di negeri sama tetapi untuk PNS yang saya

sampaikan tadi jabatan fungsional pustakawan ini sama, mengelola yang objek yang sama

yaitu koleksi akan tetapi kerjanya di lingkungan PNS pemerintahan. Apa itu kepustakawanan

adalah saya ulangi, pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan dan pengembangan

sistem pustakawanan. Nah ini koleksi perpustakaan itu apa, semua informasi dalam bentuk

ada karya tuis karya cetak dan atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai

pendidikan. Jadi yang masuk ke perpustakaan adalah yang dihimpun oleh perpustakaan

adalah yang memiliki nilai pendidikan. Baik, perpustakaan nasional memiliki kewajiban

untuk mengoleksi koleksi nasional yaitu yang terbitan baik dari dalam negeri maupun dari

luar negeri tentang Indonesia. Baik, fungsi perpustakaan sebagai wahana pendidikan,

penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan

keberdayaan keberdayaan bangsa. Saya lihat dari RUU ini juga ending-nya atau tujuan

akhirnya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga kami yakin perpustakaan

RUU ini satu visi, satu nafas. Tujuan perpustakaan, saya lewat. Nah ini minimal, syarat

minimal pembentukan perpustakaan otomatis harus ada koleksi perusakan, koleksi

perpustakaan itu diantaranya adalah buku. Tanpa buku baik itu secara fisik atau nantinya

digital bukanlah perpustakaan. Jadi buku adalah aset utama atau modal dasar sebuah

perpustakaan otomatis kami inginkan bahwa disini juga ada instansi perpustakaannya yang

yang disebut karena saya lihat di dalam ini perpustakaan tidak ada disebutkan di dalam sini

padahal mungkin ini sangat erat kaitannya ya. Baik ini dan saya kemukakan tentang sekolah

karena saya lihat ada istilah yang berbeda antara yang di RUU dengan di Undang-Undang

Perpustakaan. Perpustakaan sekolah wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang

ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah

yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik. Kemudian

mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan nanti bisa

bisa dilihat dari matriks apa hubungannya dengan perpustakaan sekolah. Kemudian

perguruan tinggipun demikian harus memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah

exemplarnya yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat. Kami yakin tujuan utama dari bapak/ibu disini juga untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga dan yang digaet atau yang digandeng adalah



selain perpustakaan sebagai wahana untuk pendidikan seumur hidup atau sepanjang hayat

juga pendidikan tinggi dan sekolah. Ini terkait dengan perpustakaan nasional terutama

memiliki kewajiban untuk mendorong terbentuknya budaya membaca atau gemar kegemaran

membaca. Ini dapat bapak/ibu lihat, pemberdayaan kegemaran membaca pada keluarga

difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui buku murah. Jadi diharapkan

buku yang nanti diterbitkan itu murah tapi berkualitas karena memang terutama untuk

perpustakaan diharapkan buku itu semurah-murah mungkin. Kemudian disatuan pendidikan

dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran dan

pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum

yang mudah dijangkau dan murah dan bermutu kemudian mendorong tumbuhnya taman

bacaan masyarakat dan rumah baca pemerintah dan pemerintah daerah mendorong

pembudayaan kepada membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah di sini di

ulangi lagi murah tapi bermutu, murah dan berkualitas ini diharapkan dari pihak

perpustakaan. Baik, gerakan buku murah, buku penerjemahan, penerbitan buku berkualitas

dan ini sangat akan membantu mendorong terciptanya budaya gemar membaca masyarakat.

Nah ini saya baca juga ada ternyata tidak semua boleh masuk sebenarnya ke perpustakaan

untuk terbitan-terbitan yang dilarang. Ini masih berlaku itu barang-barang cetakan yang

isinya dapat mengganggu ketertiban umum khusus mengenai buletin, surat kabar harian,

majalah dan penerbitan berkala akan tetapi untuk kepentingan penelitian dan pengembangan

keilmuan bahan perpustakaan yang dilarang oleh dan Undang-Undang yang perundang-

undangan disimpan sebagai koleksi khusus ini dilayangkan kepada pemustaka yang khusus

yang mengadakan penelitian dan sebagainya, tidak sembarang, tidak dibuka secara umum.

Nah tadi terkait dari Undang-Undang 43 tentang Perpustakaan sekarang yang terkait dengan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 yaitu tentang simpan karya rekam, karya cetak adalah

saya lihat dari menimbang cukup bagus ini bahwa Undang-Undang 1945 mengamanatkan

upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional bahwa

karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting

dalam menunjukkan pembangunan nasional pada umumnya khususnya pengembangan

pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran

informasi serta pelestarian kekayaan budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila bahwa

dalam rangka pemanfaatan hasil budaya bangsa tersebut karya cetak dan karya rekam perlu

dihimpun, disimpan, dipelihara dan dilestarikan di suatu tempat tertentu sebagai koleksi

nasional dalam hal ini di perusahaan nasional dan di perpustakaan Provinsi bagi penerbit di

provinsi ada perpustakaan provinsi akan tetapi tetap perpustakaan nasional mengirim Baik,

itu ini tujuannya mulia sekali untuk dilestarikan hasil karya budaya bangsa. Baik ini saya

belum lihat di dalam ini tentang terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 ini ini

pengertian karya cetak itu apa, saya lewat, penerbit juga nanti kita lihat lagi. Nah ini yang

perlu diketahui oleh setiap penerbit adalah ini setiap penerbit yang berada di wilayah Negara

Republik Indonesia wajib menyerahkan 2 buah cetakan dari setiap judul, bukan setiap judul

itu 2 eksemplar karya cetak yang dihasilkan kepada perpustakaan nasional dan sebuah

kepada perpustakaan daerah di ibukota provinsi yang bersangkutan nah selambat-

selambatnya 3 bulan setelah terbitan nah ini belum semua penerbit melakukan ini. Mungkin

dengan adanya ditempel di sini tolong bapak/ibu agar diketahui dijadikan kewajiban bersama

untuk bangsa Indonesia ya bukan untuk perpustakaan nasional tapi untuk generasi berikutnya

Insya Allah di perpustakaan nasional atau perpustakaan umum provinsi dilestarikan dengan

sebaik-baiknya karena ini amanat rakyat atau amanat dari bangsa, hasil karya. Baik,

kemudian selain penerbit juga setiap orang yang memasukkan karya cetak dan atau karya

rekam mengenai Indonesia di luar negeri lebih dari 10 buah setiap judulnya, jadi bukan

eksemplar, judulnya macam-macam tapi satu judul eksemplarnya minimal 10, tidak dibalik

jumlah judulnya dengan maksud untuk diperdagangkan wajib menyerahkan sebuah setiap



jadi satu setiap judulnya kepada Perusahaan Nasional selambat-lambatnya satu bulan setelah

diterima oleh yang bersangkutan, ini belum berjalan berjalan dengan baik. Kemudian setiap

orang yang memasukan karya cetak dan atau karya rekam mengenai Indonesia dari luar

negeri kurang dari 10 buah setiap judul tetapi dalam jangka 2 tahun memasukkan lagi karya

yang sama sehingga jumlahnya menjadi 10 buah maka berlaku ketentuan di atas. Jadi tetap

harus. Nah ini setiap penerbit dan pengusaha rekaman wajib menyerahkan daftar judul

terbitan atau rekamannya kepada perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah di provinsi

yang bersangkutan sekali di setiap 6 bulan, setiap 6 bulan sekali apa yang diterbitkannya

masih. Jadi daftarnya saja dalam hal karya rekam yang berupa karya ini kalau tidak salah

tidak memungkinkan tidak harus di Perusahaan Nasional tapi di badan lain yang ditunjuk. Ini

rangkaian kegiatan di Perusahaan Nasional, perpustakaan apapun itu perpustakaan nasional

perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perusahaan

khusus selalu melakukan ini yaitu pengadaan, pengolahan, pelayanan, perawatan akan tetapi

untuk perusahaan nasional dan perpustakaan umum provinsi ditambah dengan deposit

dengan fungsi deposit menyimpan karya tulis, karya rekam titipan dari para penerbit.

Ini tahapan yang terkait dengan pengadaan mulai harus ada kebijakan, kebijakan ini

nanti dilihat ditentukan kualitas fisik, kualitas isi ini untuk para selektor, para pustakawan

yang menyeleksi buku akan memperhatikan hal-hal tersebut dan kreatibilitas pengarang dan

penerbit tentunya juga harga menjadi pertimbangan dengan kualitas yang bagus harganya

lebih rendah akan diambil yang lebih rendah. Baik seleksi, kemudian tahapan seleksi yaitu

diperlukan ada alat seleksi disini terutama yang banyak dipakai oleh perpustakaan-

perpustakaan ya selain perusahaan nasional itu adalah daftar terbitan, daftar terbitan dari para

penerbit atau daftar katalog para toko buku ini dipakai ketika seleksi bahan perpustakaan atau

buku dan disusun, disedarata atau bibliografi yang akan diadakan dan pengadaan pun bisa

langsung membeli ke toko buku atau melalui penerbit lelang pihak ketiga dan diadakan

registrasi, pencatatan dan penandaan kepemilikan. Nah untuk tahap pengolahan ini saya garis

besarnya sebenarnya banyak ya yang tahapannya tapi yang mungkin bapak/ibu sedikit

banyak tahu istilah kata registrasi ya, ada klasifikasi, ada sub klasifikasi apa untuk ada 00 dan

sebagainya kan perpustakaan ada nomor-nomor ya, baik dan elemen yang ada dalam katalog

itu harus ada pengarang, judul, penerbit, kolasi atau keterangan fisik, seri, catatan, ISBN iya

baik. Kemudian materi perpustakaan mulai dari buku sampai sumber daya berkelanjutan atau

di sini adalah majalah yang secara periodik terbitnya. Baik. Nah ini bapak/ibu, mungkin yang

ini yang sebenarnya bapak/ibu tunggu setelah saya lihat, kami melihat bahwa di RUU ini

terutama Pasal 1, di Pasal 1 buku adalah ini adalah pengertian, dipengertian buku adalah

publikasi dalam bentuk cetakan dan atau digital terdiri dari lembaran-lembaran berupa teks

gambar, audio, dan video atau gabungan dari semuanya yang diterbitkan tidak berkala secara

nasional maupun internasional. Nah ini dari perspektif kepustakawan atau seorang

pustakawan atau yang berlaku di area perpustakaan ini saya lihat ada terdiri, biasanya terdiri

atas ya ini mungkin ini hanya kata saja. Namanya buku diklasifikasikan menjadi sebagai

namanya monograf dan buku itu kalau dilihat dari definisi, pengertian selalu harus terjilid

mungkin bisa dimasukkan yang terjilid dan kalau di perpustakaan yang namanya buku ini, ini

dari UNESCO harus sekurang-kurangnya 49, tapi kalau, sepertinya berat kalau ada halaman

dimasukkan tapi kalau di perpustakaan untuk yang pustakawan itu kalau menulis buku dapat

angka kredit, itu sekurang-kurangnya harus 49 itu dapat angka kredit sesuai dengan bobot

untuk menyusun buku, penulis buku. Kalau mau ditaruh di sini silakan tapi sepertinya berat

karena ada yang, mungkin ada beberapa halaman tapi tetap disebut buku akan tetapi buku itu

harus terjilid. Baik.

Kemudian penerbit. Di RUU Pasal 1, penerbit itu adalah lembaga pemerintah atau

lembaga swasta yang menyelenggarakan, maaf salah ketik, kegiatan pencetakan. Kalau ini

bapak/ibu bisa ambil, penerbit adalah setiap orang, persekutuan badan hukum baik milik



negara maupun swasta yang menerbitkan karya cetak. Ini dari Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1990. Kemudian di RUU sistem pembukuan juga ini saya lihat ada azas dari

penyelenggaraan sistem pembukuan akan lebih, mungkin kami lihat akan lebih luwes apabila

kebangsaannya di atas, ini hanya urutan, dikelompokkan mana yang mendekati karena akan

lebih alurnya enak begitu. Kemudian mungkin bapak/ibu bisa melihat juga azas di

perpustakaan apabila memungkinkan silakan dilihat adanya pembelajaran sepanjang hayat

demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran itu dan kemitraan, itu adalah

azas yang untuk perpustakaan, yang dipakai di perpustakaan. Nah untuk sistem pembukuan

di RUU bentuk buku ini terdiri atas cetak dan digital kalau di dunia perpustakaan kami

mengenal ada karya tulis, karya cetak, karya rekam ini ada di Undang-Undang 43 maupun di

Undang-Undang Nomor 4 ya baik tapi untuk karya tulis, karya cetak ini tidak fokus untuk

perpustakaan, untuk buku akan tetapi untuk seluruh koleksi perpustakaan baik majalah ini

masuk kesini. Baik.

Kemudian ini adalah pengklasifikasian pembagian kategori untuk RUU ada jenis

buku itu terdiri dari buku umum dan buku pendidikan. Kami juga paham ini yang

menyusunnya mungkin sebagian besar dari Diknas sehingga pendidikan muncul akan tetapi

yang kami kenal di dunia kepustakawanan adalah diklasifikasikan berdasarkan informasinya

atau kandungan informasinya itu adalah fiksi, non fiksi dan referensi. Nah di fiksi ini

kemudian saya ingat lagi di ayat (2)-nya buku umum itu yang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) di RUU Perbukuan ada buku pengetahuan, buku agama, buku cerita fiksi dan non

fiksi bersumber ,buku pengetahuan praktis dan buku hiburan. Kami pikir ini sedikit tumpang

tindih ya tapi ya ini nanti kami serahkan lagi kepada bapak/ibu. Berarti ini maksudnya adalah

non fiksi dan fiksi itu bisa referensi juga dan kalau di perpustakaan, non fiksi itu

dikelompokkan menjadi yang 10, 00900 begitu ya itu persubyek. Kemudian buku pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi teks buku pengayaan, buku referensi dan buku

panduan pendidikan ini saya tambahkan tadi, mohon bapak/ibu tempat bapak/ibu mungkin

akan berbeda saya tambahkan karena saya mau lihat ada di PP bahwa ternyata ada istilah

buku wajib untuk mata kuliah sehingga yang pendidikan itu kan ini seolah-olah hanya untuk

SD sampai SLTA tapi perguruan tinggi itu apakah termasuk pendidikan atau bukan saya

kurang paham ya kalau memang itu pendidikan berarti ada istilah buku wajib mata kuliah

kalau di SD sampai SLTA mungkin ada buku teks pelajaran kalau di dua-duanya ada buku

referensi, buku lain yang mendukung atau pengayaan ini. Baik dan mungkin bapak/ibu

perhatikan untuk di perguruan tinggi itu yang mendukung pelaksanaan selain pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, ada bacaan wajib, bacaan pengayaan wawasan

keilmuwan yang terkait dengan mata kuliah yang disajikan.

Kemudian bagian kesembilan, percetakan atau usaha digitalisasi dan penerbitan ini

kalau di Undang-Undang 43 ya penerbit dan pengusaha rekaman istilahnya. Kemudian ini

kami mohon ya sebelum mencetak ini terkait dengan ini penerbit wajib mengajukan

permohonan, ini tidak ada di Undang-Undang 43 akan tetapi ini memang dilaksanakan di

perusahaan nasional. Permohonan kepada perusahaan nasional RI untuk dibuatkan katalog

dalam terbitan karena ini. Ini sebenarnya yang ada beberapa yang nakal penerbit itu membuat

sendiri katalognya ya, bukan dari produk perusahaan nasional tapi ditekankan mungkin

bapak/ibu bisa menyampaikan bahwa yang membuat KDT itu adalah perusahaan nasional

dan ISBN. Ini sekalian ini layanan kami adalah membuat KDT sekalian memberikan ISBN

pada buku untuk terbitan yang akan mau naik cetak ya. Baik. Kemudian dimohon juga

mungkin ada menyisipkan untuk mengingatkan kembali untuk mentaati para penerbit ini

mentaati Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah, simpan karya cetak dan karya

rekam yang menyerahkan 2 atau 1 eksemplar tadi, 1 eksemplar setiap judul. Kemudian yang

kedelapan yang kami tinjau adalah naskah buku meliputi karangan asli, terjemahan, saduran

dan ciptaan asli. Ini ternyata kalau di Undang-Undang 43 memungkinkan untuk terjemahan,



selain terjemahan juga ada alih aksara, ada alih suara dari suara ketulisan, ahli media atau

trans media. Baik, itu bisa saya sampaikan sebagai penutup menyimpulkan bahwa buku

merupakan modal dasar atau utama untuk mendirikan suatu perpustakaan. Isi RUU sistem

pembukuan sudah sudah kami baca secara format maupun isi komprehensif ya akan tetapi

mungkin ada yang masih belum menyangkut pada instansi kami. Kemudian Undang-Undang

sistem pembukuan mendorong mencapai tujuan tugas dan fungsi perpustakaan. Insya Allah

dengan ada Undang-Undang ini akan mendorong apalagi adanya Undang-Undang Nomor 4

Tahun ’90 dimasukkan akan akan mengayakan koleksi perpustakaan nasional atau

perpustakaan umum provinsi sehingga dapat tugas dan fungsi perpustakaan bisa kemudian

Undang-Undang sistem pembukuan dan perpustakaan memiliki tujuan yang sama tadi saya

sudah sampaikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Baik, bapak/ibu yang saya hormati. Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


RI)

Terima kasih Ibu Opung Sumiati telah memberikan juga pemaparan kepada kita

sangat komprehensif. Untuk Ibu Opong dan Pak Aris kami juga ingin memperkenalkan

sahabat-sahabat kami yang baru hadir. Samping kanan saya ada Bapak Habib Hamid

Abdullah Kalimantan Selatan. Sebelah kiri saya ada Bapak Abdul Aziz, SH dari Sumatera

Selatan dan Bapak Mervin Sadipun Komber dari Papua Barat ya, Raja Ampat pak bu, nah ini

yang ini raja kelima dia yang datang. Bu Opong tamat dari mana Bu, S1 nya Unpad ya luar

biasa nih tidak banyak orang mau mengambil ilmu perpustakaan. Bapak Aris Hilman

Nugraha sekaligus kami persilakan kepada bapak yang mempunyai ini pengalaman sebagai

penerbit sekaligus pernah menjadi Wapemred Republika. Waktu tersedia juga sekitar 15

sampai 20 menit, silakan.

PEMBICARA : ARIS HILMAN NUGRAHA (PENERBIT)


Selamat sore. Salam sejahtera.

Sebelumnya kami saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan

untuk bisa hadir di sini dalam rapat dengar pendapat dan Komite III tentang sistem saya

ingin cerita sedikit kebetulan saya tidak membuatkan presentasi power point tetapi saya

menuliskannya. Tadinya saya pikir akan banyak orang disini ternyata hanya kami berdua.

Saya adik kelasnya Ibu Opong di Unpad tapi beda jurusan wajar Ibu Opong duluan. Saya

berangkat dari peristiwa tahun lalu bulan Oktober, Bapak-bapak dan Ibu-ibu ketika kita

menjadi tamu kehormatan pada Frankfurt Book Fair 2015 kebetulan saya juga hadir di sana

atas undangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu acara yang luar biasa besar

dan nama kita disebut dengan luar biasa di sana walaupun sebagian besar yang kita tampilkan

adalah budaya bukan sekedar perbukuan karena acara Frankfrut Book Fair memang sudah

menyangkut segala macam aspek kebudayaan mudah-mudahan ada Pak di tahun ini ya Pak

ya karena tiap bulan Oktober biasanya Frankfrut itu. Frankfrut Book Fair adalah pameran

buku terbesar di dunia seperti juga tahun lalu itu hadir sampai 100 negara, kemudian seperti

saya tulis ada 4.000 mata acara ada 7.100 exhibitor di sana, ada 270.000 pengunjung, dan

bukan semata-mata pengunjung pembeli tetapi terutama adalah penerbit-penerbit buku

perpustakaan juga pemerintahan yang hadir di sana, jadi 270.000 pengunjung yang sangat

terseleksi berkelas begitu. Itu peristiwa luar biasa dan Indonesia itu mendapatkan kesempatan

yang sangat langka, Asia Tenggara yang pertama negara menjadi tamu kehormatan di acara



tersebut sampai-sampai sejumlah negara kemudian iri pada Indonesia dan mereka bertanya-

tanya kenapa Indonesia menjadi tuan rumah karena nama Indonesia toh tidak terlalu dikenal

sebenarnya di dunia perbukuan internasional. Nah dengan liputan yang luar biasa ada ribuan

wartawan di situ dari puluhan, ratusan ribu pengunjung kemudian juga pengunjungnya

kelasnya memang kelas intelektual kemudian apa sih sebenarnya yang kita dapatkan dari

keikutsertaan kita di sana? Seharusnya dalam bayangan saya adalah kita bisa seperti Turki

kita bisa seperti Korea Selatan begitu setelah menjadi tamu kehormatan nama negara menjadi

melambung dan kemudian buku kita itu menjadi sasaran dari penerbit-penerbit asing untuk

terjemahkan ke dalam bahasa asing. Ini memang sudah kita mulai sejak 3 tahun sebelumnya

pemerintah menyeleksi sejumlah buku untuk dibiayai untuk diterjemahkan ke dalam bahasa

Inggris dan bahasa Jerman itu adalah pintu begitu buku Indonesia sudah masuk dalam bahasa

Inggris maka bahasa-bahasa lain akan ikut tetapi kalau kita hanya berbuku berbahasa

Indonesia maka akan sulit bagi kita untuk diterjemahkan misalnya kedalam bahasa Latin,

maaf yang masih dipakai karena untuk ke Amerika Latin, ke Jepang, ke bahasa Spanyol dan

lain-lainnya tetapi begitu buku kita diterjemahkan masuk ke Frankfrut Book Fair maka

terbuka peluang ke seluruh negera untuk penerjemahan tetapi satu hal berbeda dengan Turki,

berbeda dengan Korea Selatan menurut saya Indonesia tidak cukup siap dari sudut dunia

perbukuan untuk menerima dampak dari kehadiran kita yang begitu luar biasa di Frankfurt

ini jadi yang saya bayangkan adalah kemudian orang-orang akan tertarik untuk datang ke

Indonesia dan menerjemahkan buku-buku Indonesia tetapi ternyata infrastruktur di kita tidak

memadai buku-buku kita ternyata belum bisa diterjemahkan ke dalam bahasa asing.

Yang pertama adalah disini yang saya sorot jumlah penerbit kita sangat sedikit hanya

1.400 penerbit, jumlah produksi buku kita juga sangat sedikit. Yang saya dapatkan ini data

dari IKAPI waktu itu yang saya dapatkan adalah setahun hanya 18.000 hingga buku 24.000

judul buku di Indonesia terbit dan itu kalau diperbandingkan dengan jumlah penduduk kita

250 juta maka hanya 72 buku per 100.000. Dengan perbandingan yang sama antara produk

buku dan jumlah penduduk maka angka Thailand adalah 156 artinya dua kali lipat dari

Indonesia, Jepang 531 artinya mungkin 8 kali lipat dari Indonesia. Minat baca, itu yang

terutama di Indonesia kita berada pada posisi ke-96 setara dengan Bahrain, Malta, dan

Suriname jadi sangat rendah. Sebagai negeri terbesar, Indonesia hanya punya tadi 1.217

penerbit dan mungkin berkurang dan hanya punya, sekitar 1.400 toko buku, turun tadinya

mencapai 5.000 toko buku. Jadi luar biasa penurunannya ini dan angka cetak biasanya kami

kalau mencetak itu satu edisi cetakan itu sekarang ini hanya 2.000-3.000 eksemplar saja

untuk satu judul. Angka ini turun dari rata-rata sebelumnya yang mencapai 4.000 hingga

5.000 cetakan pertama. Jadi kenapa karena memang daya serapnya rendah itu tadi ada

beberapa persoalan. Perhatian pemerintah terhadap dunia perbukuan juga rendah. Kalau

Alhamdulillah sebenarnya sejak tahun lalu beberapa tahun ini perhatian terutama dari

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah agak lebih baik tetapi buku bukan hanya

urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada Kementerian Agama juga disitu

karena pasar buku agama, juga ada mungkin buku yang terkait dengan pariwisata begitu, ada

buku-buku lain yang sifatnya spesifik baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang

tahun lalu misalnya untuk acara di Indonesia namanya Indonesia Internasional Book Fair itu

memberikan subsidi ketika IKAPI mengadakan pameran di Jakarta Convention Centre.

biaya untuk berpameran di sana terlalu tinggi untuk bisa dijangkau oleh penerbit. Saya

sampaikan disitu ada definisi UMKM terutama karena ingin saya sampaikan bahwa sebagian

besar penerbit buku adalah usaha kecil dan menengah dengan jumlah karyawan mungkin

hanya belasan orang, mungkin dibawah 10 yang jelas di bawah 99 sehingga termasuk

kategori paling tidak perusahaan menengah, usaha menengah sehingga ketika harus

berpameran di JCC itu tidak mampu mereka karena biaya akan lebih tinggi daripada yang di

dapatkan. Pemerintah kemudian memberikan subsidi tetapi karena ada subsidi dari



pemerintah maka panitia tidak boleh memungut biaya masuk untuk pengunjung pameran.

Tahun ini juga semacam itu akan ada pameran JCC dan pemerintah kalau tidak salah sudah

bersedia untuk memberikan, Kemendikbud subsidi dari angka 1,9 juta rupiah permeter ini

bisa turun menjadi 1,4 pameran dan saya yakin itu tetap tidak akan cukup untuk peserta

pameran karena biaya yang keluar akan tetap lebih tinggi daripada hasil dari berpameran

tersebut sehingga ini hanya untuk kepentingan inikan branding dari penerbit bukan untuk

berjualan buku. Kalau pameran yang benar-benar berjualan buku baru di Indonesia baru ada

Islamic Book Fair Book Fair itu pengunjungnya sekitar 400 ribu orang lebih banyak daripada

Frankfrut Book Fair tetapi memang benar-benar retail berjualan dan di situ 400 pamerannya

pun di Istora dengan biaya sewa yang rendah. Jadi masih bisa berhitung berjualan buku

disitu. Karena berbeda dengan pameran yang lain kalau buku sudah berpameran itu jujur

kalau diskon 20% benar-benar itu diskon jadi tidak kalau jualan kendaraan dan lain-lain

mungkin tidak ada diskon tetap laku. Kalau buku sudah pasti kalau pameran dia akan

memberikan diskon 20 sampai 60 betul-betul dilakukan ini dan hitungannya benar-benar tipis

sekali. Republika misalnya pada Islamic kemarin itu kalau dihitung sebenarnya lebih banyak

keluar uangnya daripada mendapatkan uang tapi kita memang perlakukan itu akhirnya

sebagai branding saja. Nah jadi yang diperlukan adalah dukungan pemerintah yang kuat

terhadap kegiatan perbukuan tersebut yang antara lain berupa pameran buku. Nah

masalahnya adalah memang pandangan terhadap ibu itu seakan-akan agak terlalu

membesarkan kami. Maksudnya begini ah mereka kan pengusaha begitu. Kalau saya

diundang untuk Frankfrut misalnya untuk hadir disana kenapa penerbit itu harus undang kan

mereka berangkat sendiri dengan upaya bayar sendiri. Saya perlu ceritakan itu tidak betul ya,

tidak semua penerbit itu mampu untuk mengirimkan orang-orangnya yang dilakukan adalah

kami berpatungan ketika misalnya ada 5 orang yang di undang oleh pemerintah pada saat itu

dan mendapatkan semacam apa ya insentif perjalanan ke sana yang dilakukan adalah

memotong sebagian insentif ini sehingga yang bisa berangkat ke Frankfurt waktu itu saya

ingat sekali misalnya dari 10 orang 10 persen dipotong itu untuk mengajak teman penerbit

yang lain. Jadi seperti itulah sebenarnya kondisi penerbitan di Indonesia. Nah satu hal yang

disini menjadi sorotan kami adalah beban berganda berupa pajak. Beli kertas kami kena

pajak kemudian mencetak di percetakan kami kena pajak, penulis kami beri honor atau

royalti kena pajak, kemudian yang terutama adalah ketika buku itu dijual juga kena pajak.

Jadi pajak berganda itu saya sebutkan. Ini sudah IKAPI sudah perjuangkan sejak lama dan

memang belum lolos 100 persen. Saya kebetulan juga menjabat di koran di koran Republika

dan itu juga hal yang sama terjadi di koran kalau di Inggris begitu koran muncul pada abad

ke- 17 sudah langsung ada kampanye no tax on knowledge tidak boleh ada pajak sebenarnya

kalau untuk pengetahuan. Nah buku ini lebih tinggi kelasnya dari pada koran, kenapa? Kalau

koran kan masih mendapatkan dari iklan kalau buku kan tidak tetapi buku ternyata mendapat

perlakuan yang sama jadi pajak berganda. Ini sudah sudah kami sampaikan kepada Pak

Menteri Mendikbud dan beliau berjanji memang perlu waktu dan saya rasa juga momentum

karena ada Undang-Undang RUU Perbukuan yang juga bisa mengarah ke sana. Walaupun

sebenarnya ini bukan sesuatu yang sulit seharusnya karena pada tahun lalu di sini saya

sampaikan fotokopian Pak Presiden Jokowi mengeluarkan bailout untuk membebaskan PPN

untuk tontonan. Jadi kita bayangkan bahwa membeli buku harus bayar pajak tetapi untuk

penonton musik, penonton tari, pergelaran busana, binaraga, kontes kecantikan, pameran,

diskotek, karaoke, kelab malam, sirkus, akrobat, pacuan kuda, pertandingan olahraga,

macam-macam itu semuanya sudah bebas PPN sejak tahun lalu. Ini sudah keluar dalam

Peraturan Menteri Keuangan No.158/PMK010/58 mulai tanggal 12 Agustus 2015. Jadi

bayangkan saja yang termasuk tontonan sudah dibebaskan dari pajak tanpa pengecualian dan

tanpa proses apapun. Buku masih harus melakukan proses tertentu untuk mendapatkan



pembebasan pajak. Jadi bisa mendapatkan kebebasan pajak tetapi prosesnya agak rumit

dibandingkan tontonan yang boleh dibilang tanpa ketentuan apapun.

Disini saya ingin bicara soal ekosistem dan iklim penerbitan. Ekosistem perbukuan

itu sering disebut-sebut oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah bagaimana biar

kita negara ini masyarakatnya banyak membaca begitu, semua orang membaca dan itu

menurut beliau akan secara otomatis membuat buku jadi laku dan indutri penerbitan pun

akan tumbuh. Ada beberapa catatan tentang hal ini, yang pertama adalah begini ini terkait

juga dengan perpustakaan. Jadi kalau kita lihat mungkin di Jakarta kita tidak ada kesulitan

dalam mendapatkan buku jadi begitu ekosistem bukunya terbentuk masyarakat, suka

membaca, orang Jakarta tidak kesulitan untuk mendapatkan buku kalaupun tidak membeli

bisa datang ke perpustakaan-perpustakaan tetapi kita bayangkan mungkin di pelosok

perbatasan ini itu kesulitan, kenapa? Karena pada dasarnya juga misalnya TNI sudah

melakukan juga upaya-upaya di perbatasan untuk mendongkrak minat baca antara lain

dengan menggunakan buku-buku digital yang disediakan hanya IPAD, Android kemudian

penerbit memasok secara online sehingga bisa dijangkau di perbatasan, di pelosok tanpa

harus ada pengiriman lagi. Kalau dengan buku cetak kita bayangkan berapa biayanya dan

bukunya tidak bisa aktual karena pasti akan ada pengiriman berlanjut. Nah ini yang kita

bayangkan adalah bagaimana agar distribusi buku ini sampai ke seluruh wilayah Indonesia.

Di Jakarta juga kita dimudahkan dengan adanya pameran-pameran buku tetapi penerbit yang

sebagian besar berada di Jakarta dan Bandung itu kesulitan untuk misalnya mengadakan

pameran di daerah. Di Gorontalo misalnya itu Pak Gubernur nya meminta ada pameran

sebenarnya kita tidak keberatan tetapi untuk sampai ke sana perlu mengirim tentu perlu

ongkos kargo dan begitu buku tidak laku tidak mungkin kita tarik lagi kesini sehingga

biasanya yang berlaku adalah kerjasama dengan pemerintah setempat kalau tidak laku maka

diserap oleh pemerintah daerah untuk menjadi koleksi. Di Kalimantan juga sering bu

pameran diselenggarakan oleh pemerintah daerah begitu bukunya terserap maka, tidak terbeli

maka diserap oleh pemerintah. Namun itu juga sebenarnya bukan berarti ada keuntungan

karena begitu diserap oleh pemerintah itu pendekatan proyek kan lain lagi setidaknya diskon

buku 60 sampai 65 persen sebenarnya hanya untuk menghabiskan buku tetapi tidak ada lagi

margin disitu dan yang kurang beruntung itu nantinya antara lain adalah penulis, kenapa?

Karena itu pendekatannya proyek maka sesuai perjanjian royalti yang didapatkan adalah dari

net, harga nett bukan lagi dari cover price, beda kalau kita menjual buku ke toko buku royalti

adalah 10 persen rata-rata dari harga bukunya jadi dari harga gros bukan dari harga nett tapi

begitu masuk ke perpustakaan daerah itu menggunakan harga nett.

Ada beberapa hal yang juga perlu saya sampaikan saat ini kesulitan ada dua, yang

pertama tanpa maksud meyinggung toko buku. Sejumlah toko itu mengambil rabbat sangat

tinggi sampai 60 persen dari dari buku. Saya sebutkan komponen penerbitan buku, biaya

produksi itu rata-rata 20 sampai 25 persen. Jadi kalau kami menerbitkan buku biaya

produksinya katakanlah 20 ribu maka harga jual itu rata-rata adalah 80 ribu, tinggal kami

kalikan 4 jadi kira-kira biaya produksi itu adalah 25 persen. Royalti untuk penulis sampai

dengan 7 sampai dengan 13 %. Rabat atau untuk distributor atau toko buku itu 40 sampai 60

persen dan ada PPN 10% dari harga nett. Promosi, distribusi dan lain-lain 1 sampai dengan 5

persen. Dengan komposisi ini wajar kalau industri buku di Indonesia tidak bisa besar, akan

selalu kesulitan sehingga salah satu yang kita minta adalah pembebasan PPN tanpa

pengecualian. Kemudian yang kedua, tadi yang toko buku memang sangat besar, meminta

rabat. Yang kedua adalah soal pajak. Ada beberapa catatan kami terhadap pada Pasal 43 Ayat

(2) tentang pemerintah bertanggung jawab memfasilitasi kegiatan perbukuan. Itu adalah tadi

yang kegiatan perbukuan adalah pameran-pameran tersebut. Jadi yang kita perlukan adalah

dukungan pemerintah sehingga terjangkau semuanya. Yang terjadi adalah karena

ketidakjelasan juga dalam hal ini maka ada sebagian yang mengatakan ya tadi itu untuk apa



membantu industry mereka sudah punya uang sendiri. Yang kedua yang perlu disorot adalah

soal pembebasan PPN. Ini saya tadi, mohon maaf sebenarnya ada lampiran tapi saya lupa

sampaikan tentang Peraturan Menteri Keuangan pembebasan buku pelajaran umum, kitab

suci dan buku pelajaran agama dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Prosesnya adalah

seperti ini kami menerbitkan buku kalau sudah menerbitkan buku kemudian pemerintah akan

mengundang, hai penerbit anda punya buku apa kami akan seleksi berikan surat bebas wajib

pajak. Masalahnya yang pertama, undangan untuk seleksi tersebut itu sifatnya bukan sesuatu

yang terus menerus kadang setahun sekali, kadang setahun dua kali sementara kami

menerbitkan buku tidak bisa berhenti. Mungkin ada penerbit yang bisa sampai seminggu itu

sampai 50 buku tetapi tidak bisa diseleksi karena memang tidak ada undangan untuk

pembebasan pajak, seleksi pembebasan pajak. Jadi kami harus menunggu kalau ada

undangan baru kami serahkan buku-buku produksi kami tahun itu sementara sebelum masuk

ke situ berarti buku tersebut kena pajak. Nah ketika ternyata bebas pajak baru ini bisa

dibebaskan dari pajak. Suratnya biasanya keluar misalnya buku dapat dimasukkan dalam

kategori jadi untuk bebas pajak harus masuk kategori buku pelajaran umum sehingga

dibebaskan dari pajak nanti kami ngurus ke kantor pajak dengan daftar buku tersebut. Nah itu

yang pertama. Tidak ada waktu yang tetap dari pusat kurikulum perbukuan untuk menyeleksi

buku-buku yang bisa dikategorikan sebagai buku pelajaran umum. Maka yang berikutnya

adalah bayangkan saja ini sebuah kepanitiaan yang menurut saya sih Ad hoc ya karena hanya

bekerja sesekali begitu anggarannya ada. Yang kedua, Puskurbuk kan sibuk dengan buku

pelajaran sehingga buku umum itu akan sangat sulit jumlahnya sangat banyak pegawai di

Puskurbuk sedikit yang terjadi adalah kualitas seleksi saya yakin tidak bisa maksimal. Saya

punya buku ini namanya penulisnya Tere Liye ini penulis sangat-sangat populer di di

kalangan anak muda, kami sudah menerbitkan 15 buku karya Tere Liye. Gramedia sudah

menerbitkan 8 buku karya Teri Liye. Semua buku itu kami proses dan mendapatkan kategori

dari Dikbud sebagai buku penunjang pelajaran artinya buku ini menjadi bebas pajak, buku

karya Teri Liye yang sebelumnya tetapi begitu kami memasukkan buku ini tidak lolos

kenapa tidak lolos? Karena menurut sinopsisnya adalah tentang mafia di balik sebuah negara

yang seakan-akan ini bahwa kepemimpinan di Indonesia itu berada di balik bayang-bayang

mafia ekonomi. Memang begitu tapi yang terjadi adalah akhirnya buku ini tidak lolos, buku

ini tidak lolos di Puskurbuk padahal semua buku yang lain lolos. Jadi kami bertanya-tanya

kenapa tidak lolos karena isinya bagus, buku ini best seller dan ini nomine buku terbaik di

pameran buku. Boleh, silakan pak ini masih buku best seller pak dalam waktu sekian bulan

saja ini sudah puluhan ribu, di semua toko buku ada pak. Ini adalah ensiklopedia tetapi cara

penulisannya adalah she. Jadi memang ini ensiklopedia untuk perempuan begitu tetapi buku

ini memang lebih buku eksperimen secara desain. Ini yang buat adalah mahasiswa Binus,

lulusan Binus University dengan desain yang luar biasa menurut kami jadi tidak seperti buku

biasa tapi ini benar-benar ensiklopedia tentang perempuan. Jadi menurut kami ini adalah

buku pengetahuan juga, ini adalah buku pelajaran juga ya. Bagaimana cerita misalnya soal

perempuan tentang Jurassic Park misalnya dia cerita, tentang kesehatan, segala macam tetapi

ini tidak lolos. Kami tidak habis pikir bahwa buku ini bisa tidak lolos. Bisa bu, bisa ini

bukunya memang populer bu untuk pendekatannya bahasanya ya ini bahasanya juga bahasa

ini untuk perempuan dan memang muda sekali tapi karena lihatlah desainnya seperti ini. Ini

saya menduga, saya menduga juga karena isinya gaya bahasanya, gaya bahasa anak muda

sehingga ini tidak lolos juga di pusat kurikulum perbukuan padahal ini buku tentang

pengetahuan, bagaimana perempuan itu, bagaimana tentang perempuanlah misalnya. Nah

disini dalam PMK tersebut memang ada ketentuan ketentuan begini, ini juga yang

menyulitkan kami. Yang berhak mendapatkan pembebasan adalah satu buku pelajaran maaf

buku pelajaran umum, dua kitab suci, tiga buku pelajaran agama. Yang dimaksud dengan

buku pelajaran umum adalah fiksi dan non fiksi. Ini menurut kami adalah fiksi, pelajaran



umum. Kenapa? Karena dia untuk meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa yang

merupakan satu buku pelajaran pokok, dua buku penunjang, dan tiga buku kepustakaan.

Semua buku produksi kami itu menunjang kepustakaan, semuanya masuk ke perpustakaan.

Artinya sebenarnya masuk dalam kategori yang seharusnya dibebaskan. Yang kedua, yang

tidak mendapatkan pembebasan otomatis sebenarnya terbatas hanya 12 kategori buku, satu

buku hiburan, dua buku music, tiga buku roman populer percintaan dan sebagainya buku

sulap iklan, promosi usaha, katalog di luar keperluan pendidikan dan karikatur, horoskop

horor, komik, reproduksi lukisan. Untuk 12 jenis buku bisa juga dibebaskan dari pajak tetapi

harus ngurus ke Dikbud baru nanti dapat surat dari Puskurbuk. Jadi seharusnya karena buku

kami ini tidak termasuk dalam 12 ini seharusnya kami tidak perlu menguruskan ke Dikbud

toh bukan buku yang 12 itu seharusnya kami secara otomatis masuk ke buku pelajaran

penunjang perpustakaan, kepustakaan dan buku penunjang pelajaran karena bukan misalnya

ini, ini bukan roman populer ini bukan komik, ini bukan musik bukan horor, bukan

reproduksi, bukan karikatur dan sebagainya tetapi kenapa kami terpaksa menguruskan

pembebasan juga ke Dikbud karena itulah yang terjadi sekarang semua penerbit seperti itu

daripada ditanyain duluan soal pajak ya sudah deh kita ke Dikbud padahal seharusnya tidak

multitafsir ini seharusnya adalah otomatis buku ini buku yang tidak usah diurus pembebasan

pajaknya begitu. Tetapi yang terjadi semua penerbit melakukan itu terpaksa mengurus dulu

mencari aman begitu. Saya mendengar bahwa buku yang beredar di Indonesia itu sebagian

besar adalah buku pelajaran. Jadi katanya ini perlu dicek bahwa dari sekitar 5 triliun itu 60%

nya adalah buku pelajaran. Kemudian sebagian besarnya lagi itu adalah buku penunjang

pelajaran sehingga yang disebut sebagai buku yang 12 kategori yang harus bayar pajak itu

sebenarnya nilainya hanya sedikit sekali sehingga apa signifikansinya di pemerintah untuk

mengail pendapatan dari buku karena nilainya kecil. Menurut saya jauh lebih kecil

dibandingkan tontotan karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat penonton bukan

masyarakat pembaca buku yang baik begitukan. Nah itu yang kita harapkan adalah nanti ke

depan sistem perbukuan akan menjamin bahwa untuk bebas pajak itu tidak perlu diurus

macam-macam lagi dan itu hanya bisa kalau tidak ada penafsiran ganda tentang Peraturan

Menteri Keuangan tersebut.

Tentang Dewan Perbukuan. Pada dasarnya dulukan pernah ada Dewan Perbukuan

Nasional tetapi waktu itukan ketuanya presiden terus pengurusnya itu menteri ya siapalah

yang akan kerja kalau seperti itu. Jadi sudah ada perbaikan pada rancangan saat ini dengan

anggota 9 yang terdiri ini memang dari pemerintah ada, dari masyarakat perbukuan ada

begitu dan saya lihat secara komposisi semuanya sudah terwakili hanya memang yang perlu

dicermati adalah nanti pihak seleksi juga harus lihat-lihat karena ada penulis yang terikat

dengan penerbitan juga penerbitan itu punya percetakan, percetakan itu juga punya toko buku

bayangkan saja dari hulu ke hilir ada sehingga kalau itu menyatu dalam satu Dewan

Perbukuan yang terjadi adalah kepentingan yang mengelompok pada satu pihak saja. Ini

yang harus kita cermati dari dari Dewan Perbukuan tersebut tapi di luar persoalan itu

komposisinya sudah tepat.

Kemudian ini memang penilaian pribadi saya bahwa sebagai penerbit bahwa RUU ini

lebih banyak mengatur kegiatannya di hilir daripada di hulu aktifitas kami. Kalau misalkan di

situ ada penerbit diberi jaminan kemudahan bahan baku. Kami tidak pernah persoalan

dengan masalah bahan penulis banyak, ilustrator banyak, desainer banyak jadi yang kami

perlukan justru tadi di hilirnya misalnya persoalan pajak, persoalan promosi buku, persoalan

keterlibatan kita di dunia internasional adalah sesuatu yang sifatnya di hilir setelah buku kita

terbit kalaupun ada dukungan misalnya di hulu yang terhadap percetakan, kami bukan

percetakan, kami penerbitan adalah sesuatu yang berbeda dari percetakan. Jadi mungkin juga

ada semacam koreksi bu untuk Bu Opong tadi yang dimaksud dengan Pasal 1 sebenarnya

adalah penerbitan adalah kegiatan penerbitan buku bukan pencetakan. Nah di luar persoalan



itu pada dasarnya kami sangat mendukung apa yang disampaikan juga Ibu Opong, semua

yang masuk ke perpustakaan buku kami adalah buku-buku yang memang mempunyai nilai

pendidikan, tidak untuk yang lainnya, semuanya untuk kecerdasan bangsa betul ada teks

pelajaran dan sebagian juga kami menerbitkan koleksi yang mendukung pelaksanaan

kurikulum. Yang kami garisbawahi juga tadi adalah soal fasilitasi pemerintah. Saya rasa itu

perlu penegasan karena disini hanya disebutkan pemerintah memfasilitasi tapi apa itu

memfasilitasi? Akan sangat sulit tapi bahwa ketika ditegaskan membuat buku menjadi murah

menjadi berkualitas itulah yang kami inginkan.

Di makalah saya juga disebutkan soal perbedaan kategorisasi jenis buku antara RUU

dan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) itu akan menjadi persoalan tersendiri. Yang lainnya

sudah kami lakukan termasuk juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 rata-rata penerbit

memang menyerahkan buku ke perpustakaan untuk serah simpan. Barangkali itu sebagai

pengantar Pak Ketua dan Bapak-bapak, Ibu Anggota yang terhormat.

Terima kasih.


RI)

Terima kasih ya. Terima kasih Pak Aris Hilman Nugraha dan tadi kita sudah dengar

bersama versi langsung sebagai pengalaman beliau, sebagai pelaku, sebagai penerbit dari

buku. Saya kira persoalan-persoalan yang sampaikan oleh Pak Aris pasti akan dialami oleh

juga oleh semua penerbit. Oleh karena itu tentu kita akan diskusikan dalam rangka

pengayaan bagi pandangan pendapat kita. Saya juga penulis pak sudah ada 4 buku saya tulis

ya, buku saya ini setiap terbit pasti laris pak karena saya bagi secara gratis. Nanti saya bagi

kepada bapak, dan ini saya tidak tahu kategorinya apa ini adalah kalender pantun, jadi

kalender setiap hari ada pantunnya. Jadi kalau bapak setahun lagi jumpa saya Insya Allah

bisa berpantun ini.

Kawan-kawan sekalian ini kesempatan baik kita semua, kita ada waktu sekitar 20

menit, jam 4 dari jam 16 namun bila kawan-kawan merasa memerlukan perpanjangan waktu

tentu kita akan juga lakukan bersama.

Bapak Habib Hamid Abdullah, silakan pak.

PEMBICARA : H. HABIB HAMID ABDULLAH, SH., MH (KALSEL)


Rekan-rekan senator yang saya hormati.

Bapak, ibu narasumber.

Menarik sekali apa yang disampaikan bapak/ibu karena terus terang saya baru

pertama kali ini mendengar nama tentang perbukuan ini meskipun kita sering ke toko buku

dan sebagainya ternyata banyak sekali, beragam sekali bentuk-bentuk dan permasalahan dari

segi pajak dan lain-lain. Kemudian saya tertarik dengan masalah tadi dikemukakan bapak

tentang minat baca. Ini apakah ada upaya pemerintah supaya minat baca ini paling tidak

sejajarlah dengan bangsa-bangsa lain di dunia, negara-negara katakanlah Eropa,

misalkanyakan itu kemana-mana dia pergi selalu bawa buku, di pesawat, dimana, saya juga

sudah biasa melihat wah ini pasti orang-orang memang berminat sekali menambah

pengetahuan dan sebagainya, dan kira-kira itu tergantung pada minat baca ini tadi. Nah

mungkin mereka dari kecil, dari mungkin TK ya, SD dan sebagainya itu diberikan semacam

apa itu supaya nanti begitu dia tua atau remaja, dan sebagainya itu memang minat bacanya

juga luar biasa hingga saya kira ini nanti akan menambah, tentu orang membaca kan

pengetahuannya bertambah begitu, orang yang tidak membaca mungkin tidak tahu apa-apa.



Jadi itu minat baca ini apakah ada semacam seminar dan sebagainya? Apa penyebabnya

sebenarnya sampai minat baca Indonesia itu rendah.

Kemudian yang kedua, yang terkait dengan ini kemarin pas kita ada acara di

Banjarmasin pak dengan para mahasiswa. Mahasiswa itu mengeluh bahwa di perpustakaan

mereka itu bukunya buku lama, Pak tolong dibantu kami ini bagaimana caranya supaya

pemerintah itu isa mendrop buku ke kami ini buku-buku yang baru, terbitan baru dan isinya

itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan menunjang kemampuan mahasiswa untuk

mengetahui hal-hal yang terbaru, bukan buku-buku lama, ini puluhan tahun perpustakaan

kami ini katanya belum ada buku-buku baru. Jadi itu mungkin ibu/bapak tahu di mana

peluang-peluang ini untuk supaya mereka itu di drop buku, apakah dari pendidikan,

Mendikbud misalnya atau dari mana-mana yang bisa memberikan buku tentang hal-hal yang

kemarin terkait dengan perikanan pak, mereka mahasiswa perikanan itu yang banyak, yang

mengeluh itu.

Mungkin dua itu saja dari saya. Terima kasih.



RI)

Iya persoalan buku baru. Saya punya pengalaman pak karena saya sedang kuliah dan

sudah mau selesai sebenarnya S3 di Malaysia. Di Malaysia itu literaturnya karena ini saya

belajar ilmu sosial dia tidak mau kalau yang lebih dari 5 tahun. Referensinya itu kalau 5

tahun kalau sekarang 2015 langkap kalau kita pakai 2003 mereka tidak mau, cari yang lebih

baru pak itu yang juga persoalan tapi ternyata di perpustakaan mereka ada.

Ibu Maria dipersilakan.

PEMBICARA : MARIA GORETI, S.Sos., M.Si (KALBAR)

Terima kasih ketua.

Ibu, bapak anggota Komite III, Bapak Aris dan Ibu Popong.

Saya juga ingin pendalaman dengan apa yang disampaikan dua narasumber kita pada

sore hari ini. Saya rasa spirit kita sama ya pak bahwa Undang-Undang Perbukuan ini wajib

dan mendesak untuk Bangsa Indonesia. Itu digambarkan oleh Pak Aris tadi bahwa apa

namanya ada tumpang tindih mengapa misalnya Dewan Perbukuan Nasional itu kemarin di

apa namanya ya itu di anulir atau di apa begitu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

dan kali ini semoga kita memiliki Undang-Undang lalu kita juga kemudian memiliki Dewan

Perbukuan sebagai konsekuensi logis dari sebuah Undang-Undang yang ada di Republik

Indonesia kalau itu jadi dan sebenarnya kalau menurut saya pak, kami juga sehari-hari, kami

satu tahun itu 4 kali reses pak dalam satu kali reses itu ada 15 sampai 20 kali pertemuan. Kita

melihat, saya melihat bahwa buku itu menjadi barang langka, apanamanya sekolah-sekolah

itu ada tulisan perpustakaan tapi ketika kita lihat di sana tidak ada bukunya pak. Jadi bagi

saya buku itu menjadi satu hal yang sangat elite sekali sekarang ini. Saya juga tidak terlalu

meyakini bahwa minat baca itu kurang pak karena saya ini termasuk orang yang meskipun

sudah tadi disebutkan oleh Pak Ketua 3 periode begitu tetapi saya masih mencari-cari buku

justru saya buku lama pak sehingga pertanyaan saya yang kedua begini sudah berapa judul ya

Bu Opong buku yang ada di Perpustakaan Nasional kita sejak orde lama dulu sudah berapa?

Kemudian dimana celah supaya kita generasi yang sekarang ini misalnya seperti saya dulu

masih kelas 3 SD ketika saya baru pertama kali pandai membaca itu saya membaca buku

namanya Sarinah Bu, masih pake ejaan lama pak dan sekarang buku itu masih ada kalau

Bapak Aris dan Ibu Opong berkenaan ke tempat saya dirumah kami itu masih ejaan lama tapi



sudah kena ngengat itu Buku Sarinah. Nah bapak juga buku Bung Karno itu konon pak yang

kemudian apa namanya Toserba Sarinah kan yang di Thamrin itu. Nah demikian juga buku-

buku lainnya. Bisa tidak kita ya Pak mencari celah mendaur ulang buku-buku itu karena

sekarang ini kita khawatir dan prihatin saya dengan anak-anak zaman sekarang pak tidak

tahu dengan sejarahnya. Sedikit berbeda dengan Pak Habib dan Pak Ketua kalau menggemari

buku-buku baru karena menurut saya buku-buku baru ini sudah banyak yang kehilangan akar

budaya kita sebagai Bangsa Indonesia bagi saya spiritnya adalah mesti ada mendaur ulang

buku-buku lama itu dan dipaksakan harus dibacakan pada generasi muda pak. Jadi kalau Ibu

Opong ini pakai terminologi pemberdayaan tadi saya 3 detik itu bu wah Ibu Opong pakai

terminologi pemberdayaan kegemaran membaca pasti ada satu pikiran dibelakang ini kok

pakai terminologi pemberdayaan kalau saya menggencarkan kegemaran membaca jadi apa ya

pembudayaan ya, Ibu pakai kalimat pemberdayaan ya, kalau pembudayaan cocok dengan

saya Bu Opong karena menurut saya juga guru-guru sekarang mesti memaksa murid-

muridnya untuk senang membacakan karena konon kalau membaca dan menulis kalau

menulis kan katanya mengikat ilmu ya pak. Kalau membaca itu menyusun pikiran kaya kita

di komputer itu mendefrag itu loh pak, komputer itu menyusun otak generasi muda yang

sekarang ini supaya dia bicara teratur, tidak plitat plitut, tidak seperti artis yang baru kena

sanksi itu. Burung Garuda katanya lambang negara kita bebek nungging kaya begitu-begitu

memprihatinkan ya pak terlepas dari dia sekarang bagaimana jadi spiritnya pak daur ulang.

Kemudian yang lain lagi saya ingin bertanya apa pendapat bapak tentang buku-buku

Pramoedya Anantatur apakah sama dengan yang barusan Pak Aris sampaikan dengan nasib

judulnya pulang dan yang itu yang pink sekali itu tadi. Buku-buku Pramoedya Anantatur kan

bagus pak kenapa ya apa namanya sangat dibenci kali ya, saya tidak menemukan terminologi

lain kecuali pemerintah kita membenci buku-buku ini dan terus terang pak saya mencarinya

sampai hari ini baru 3 judul yang dapat itu pun membelinya di Utan Kayu dan orang yang

menjualnya pun "jangan bilang-bilang ya" pakai kalimat seperti itu padahal kita, negara kita

kan tidak dalam ancaman apa-apa ya pak. Kira-kira apa ya yang ada di dalam benak orang

sehingga ada hal seperti itu padahal kalau kita buka saja buku-buku Pram itu saya rasa kita

akan menjadi bahasa yang kritis, yang membacanya paling tidak.

Dewan perbukuan, IKAPI. IKAPI pak, Ikatan Penerbit Indonesia ini apakah memang

hanya ada di Jakarta pak? Saya juga melihat begini sekarang ini ada fenomena beberapa hal

yang strategis itu terlalu sentralistik pak jadi hanya ada di ibukota negara, Jakarta. Mestinya

di sini kalau tidak salah 9 orang anggotanya ya bisa tidak di bawa misalnya orang-orang dari

daerah sehingga memperkuat barisan ikatan penerbit kita ini begitu pak dan saya setuju

spiritnya bahwa penerbit jangan dibiarkan jalan sendiri, pemerintah harus menggandeng

penerbit-penerbit ini apalagi saya lihat di sini kalau omongkan IKAPI pasti ada Republika

dibelakangnya begitu, jangan-jangan bapak tahu begitu ada korelasi signifikan apa gitu tetapi

mungkin belum bicara kepada kami tentang IKAPI ini dengan di Republika gemar sekali

sepertinya menggandeng pengurus IKAPI.

Mungkin itu saja pak ingin pendalaman dari saya. Terima kasih. Pak Ketua, saya

kembalikan.


RI)

Oke. Bapak, silakan. Iya banyak juga tidak apa-apa pak.



PEMBICARA : H. ABDURRAHMAN ABUBAKAR BAHMID, Lc (GORONTALO)

Kedua narasumber yang sangat luar biasa kami dapat banyak pengetahuan baru dan

ilmu baru, terima kasih banyak. Saya sangat sepakat bahwa membuat saya tergelitik prihatin

dengan keadaan Indonesia yang punya minat baca sangat rendah dibandingkan dengan

bangsa-bangsa lain bahkan seperti Suriname juga begitu. Suriname bahkan lebih tinggi dari

kita dan saya yakin bahwa untuk mengembalikan kembali minat baca Indonesia supaya jadi

bangsa yang lebih beradab dan lebih maju itu harus melakukan rekayasa ulang re-

engineering dan untuk itu perlu ada intervensi pemerintah. Saya di Mesir selama kurang

lebih 4 tahun disana ada sebuah program oleh ibu negara, istri dari diktator Hoesni Mubarak

Susana yang sangat bagus namanya Al Qiro Aliljami membaca, untuk bukunya dicetak

sangat murah sangat murah buku yang sama kita beli itu bisa sampai 4 kali lipat 5 terlipat

dari buku yang dicetak oleh negara. Memang kualitas kertasnya diambil kertas-kertas murah

akan tetapi kualitas isinya itu sangat bagus dan dijual sangat murah di masyarakat. Di zaman

awal-awal Islam ledakan ilmu pengetahuan itu diantaranya di mulai dari zaman Abasia itu

diantaranya adalah melakukan penerjemahan besar-besaran yang dibiayai oleh negara dan

penghargaan yang besar kepada para penerjemah dan para alim ulama dan ilmuwan. Nah ini

yang sekarang sepertinya pemerintah tidak melakukannya bahkan diberikan pajak yang

sangat luar biasa. Mudah-mudahan RUU ini bisa menjadi upaya untuk mendesak pemerintah

memberikan perhatian yang besar terhadap masalah ini.

Yang berikut ini masalah teknis. Tadi diantara item ya yang menjadikan buku kita

sangat mahal adalah dan itu yang paling besar adalah keuntungan buat buku ya, toko buku

ya. Kalau misalnya penerbit ya menjual secara online tapi bukan buku digital ini mungkin

bisa menjadi salah satu solusi sehingga memangkas toko buku, itu menurut bapak bagaimana

mohon masukan.

Lalu yang berikut ini juga masalah kepustakaan kepada ibu. Tadi Ibu belum melihat

belum membicarakan, belum menyinggung masalah manuskrip. Nasib manuskrip kita yang

ada di Indonesia. Kalau kita keperpustakaan-perpustakan di, saya belum ke Belanda yang

konon ceritanya disana begitu banyak manuskrip justru tentang Indonesia. Saya pernah ke

perpustakaan di Al Azhar tempat saya belajar itu di bawah manuskrip yang ribuan tahun itu

masih tersimpan rapi dijaga. Nah bagaimana nasib manuskrip yang ada di Indonesia ini

mohon pencerahan dari ibu/bapak berdua.

Lalu mengenai klasifikasi buku. Saya mohon mungkin penjelasan lagi dari Ibu Opong

ya. Klasifikasi buku ini yang saya tidak paham ini di RUU itu buku ada buku cetak begitu

dan buku digital ya. Oleh ibu bagusnya dibagi menjadi buku karya tulis, karya cetak dan

karya rekam. Ini yang saya kurang paham yang karya cetak sama karya tulis itu bedanya apa

begitu dan yang terakhir mohon juga dibenarkan, apa dibetulkan, diluruskan. Saya melihat

perbedaan antara buku lama sama buku sekarang itu sepertinya buku-buku sekarang itu yang

laku laris, yang laris manis itu adalah buku yang bahasanya ringan, populer tapi juga

bahasanya, kontennya juga ringan, tidak berat-berat. Kalau buku yang konten berat apalagi

bahasanya sangat akademik itu hampir pasti tidak akan laku. Paling laku karena dosennya

maksa karena untuk jadi referensi hanya itu. Jadi mohon diluruskan buku-buku yang laris dan

ini yang saya khawatirkan bangsa ini juga diarahkan untuk hal-hal yang ecek-ecek karena

buku-bukunya juga buku yang ecek-ecek, bukan dari sisi bahasanya ya tapi dari sisi

kontennya itu yang saya khawatirkan mohon bisa diluruskan. Itu saja dari saya.





RI)

Terima kasih Ustadz Abdurrahman.

Kita kembalikan ke narasumber untuk menjawab 3 pertanyaan dari 3 orang yang

bertanya dan kembali kami persilakan kalau tadi Ibu Opong sekarang Bapak Aris yang lebih

dahulu. Silakan pak. Saya mohon izin saya ke belakang sebentar.

PEMBICARA : ARIS HILMAN NUGRAHA (PENERBIT)

Terima kasih Pak Ketua.

Soal minat baca dari Pak Habib Hamid Abdulah. Ini memang saya sitir sedikit disini

bahwa masyarakat Indonesia tidak pernah memasuki masa pustaka. Dulu kita suka menonton

sekarang kita suka menonton. Dulu kita nonton wayang sekarang kita nonton televise, nonton

pertunjukan begitu. Jadi bu masa pustaka tidak pernah benar-benar masuk dalam dunia kita

begitu. Makanya kalau sesuatu yang ditunjukkan pasti ramai tetapi sesuatu yang sifat tulisan

itu di kita tidak terlalu ramai, ya betul. Nah terkait dengan hal itu tadi pertanyaan soal upaya

pemerintah ya pak ya sebenarnya Pak Anis Baswedan itu kan sudah meminta sekolah untuk

meluangkan waktu berapa 15 menit sebelum pelajaran di sekolah sekarang untuk membaca

buku apa pun bukan buku pelajaran. Jadi misalnya ada ensiklopedia ini itu boleh dibaca di

dalam kelas 15 menit pertama sebelumnya siswa belajar. Jadi inilah yang ya betul. Jadi apa

yang di kebetulan kami cukup intens berdiskusi dengan Pak Mendikbud soal perbukuan ini

dan kami menyambut baiklah kebijakan Pak Mendikbud untuk mewajibkan. Kalau

beliaukan dari SD sampai SMA ya pak karena untuk keperguruan tinggi ada lagi menteri

yang lain. Ini adalah apa yang disebut sebagai upaya memperbaiki ekosistem perbukuan kita

begitu jadi masyarakatnya harus mau membaca agar ya penerbit bisa tumbuh, penulis juga

bisa tumbuh begitukan ya. Jadi begitu ekosistem bagus maka yang lain pun akan tumbuh dan

upaya dengan mewajibkan membaca yaitu hal yang sangat mulia menurut kami yang telah

dilakukan oleh Pak Mendikbud. Jadi sudah oke pak sebenarnya pemerintah saatnya tapi kan

bukan hanya urusannya Mentri Pendidikan dan Kebudayaan ini adalah urusan pemerintah

secara keseluruhan begitu kan. Saya ingat waktu nah ini saya cerita juga waktu tadi karena

terkait dengan gadget begitu ya. Mahasiswa Indonesia yang waktu itu saya temui di di

Frankfurt Book Fair itu mengaku saya waktu datang kesini selalu lihat, selalu bawa Hp

untuk melihat-lihat di atas kereta dan kemudian saya malu karena penumpang yang lain

bukan lihat-lihat Hp mereka baca buku sehingga begitu mereka sudah sekian bulan di Jerman

akhirnya mereka berubah sikap sehingga bukan lagi membuka Hp tetapi membaca buku di

atas kereta. Ketularan pak jadi memang harus di tularkan dari-dari yang lain tidak di sana

saja tetapi juga di Indonesia.

Betul Pak di daerah itu yang menjadi konsern kita bukunya memang buku lama ya

pak. Ini hampir disemuanya pak. Yang menjadi masalah adalah tadi yang terkait juga

pertanyaan dari Bu Maria mungkin tentang IKAPI. IKAPI yang aktif memang yang terutama

adalah yang ada di Pulau Jawa kenapa karena jumlah penerbitnya memang banyak

kebanyakan paling banyak itu Bandung, Jakarta, Bandung, Yogya begitu ya Jawa Tengah

sudah sampai situ saja begitu di tempat lain tidak ada sehingga yang terjadi adalah begitu

harus mengirim ke luar Jawa itu itu menjadi mahal bukunya ya. Nah sehingga memang

sedikit koleksi yang bisa sampai. Salah satu yang sebenarnya Kalimantan itu termasuk rajin

Kalimantan Selatan misalnya itu termasuk rajin pemerintah daerah tingkat duanya. Terakhir

kami misalnya ke Banjar ya kabupaten, ya Kabupaten Banjar itu memang bupatinya pak

yang mengundang IKAPI. Nah masalahnya adalah yang di undang IKAPI DKI untuk

mengadakan pameran di sana. Begitu kami pameran di sana bukunya diserbu tapi tetap ada



sisa, yang sisa itu diserap untuk proyek pengadaan perpustakaan begitu. Nah sebenarnya

kampus-kampus harusnya bisa meniru langkah semacam ini dan terakhir kami membawa

penulis ke sana dan sabutnya luar biasa di Kabupaten Banjar ini untuk Buku Ayat-Ayat Cinta

dari Habiburrahman El Shirazy dan pembelinya luar biasa tetapi kan memang sangat terbatas

hanya itu saja sebenarnya peluang di daerah itu untuk mendapatkan buku beda dengan disini.

Yang namanya Islamic Book Fair itu kalau bapak dan ibu pernah melihat dI Istora itu

pengunjung setiap hari itu ribuan, puluhan ribu dan itu anak-anak sekolah. Ada yang naik bus

dari Cirebon rombongan 4 bis begitu, ada yang dari Serang, ada yang dari Rumpin Bogor,

ada yang dari Bandung menggunakan bis. Itu anak-anak sekolah jadi betapa buku itu

pameran tidak lagi sekedar pameran buku tetapi benar-benar menjadi destinasi wisata

sebenarnya buku itu. Jadi saya setuju tadi dengan Pak Abdurahman, Ustad bahwa memang

disitu sebenarnya begitu kita berhasil memicu ya triggers anak-anak untuk membaca, orang-

orang untuk membaca itu kebudayaan tumbuh. Islamic Book Fair di Jakarta ini

penyelenggaranya adalah IKAPI DKI. Kalau penyelenggara Indonesia Internasional Book

Fair penyelenggaranya adalah IKAPI Pusat. Beda, di daerah itu juga sama ada IKAPI daerah

penyelenggara acara untuk misalnya di Bandung ada penyelenggaraan IKPAI daerah tetapi

yang besar memang di Jakarta Indonesia Internasional Book Fair yang diselenggarakan oleh

IKAPI pusat dan Islamic Book Fair yang diselenggaran oleh IKAPI DKI. Nah jadi menurut

kami ya peluangnya adalah dengan mengadakan pameran di daerah yang sayangnya memang

ditangani kebanyakan oleh IKAPI DKI sebenarnya. Misalnya untuk 2016 IKAPI DKI

mendapat undangan dari Gubernur NTB untuk menyelenggarakan pameran di Lombok, di

Mataram bertepatan dengan ada nanti MTQ disana disana di bulan Agustus. Jadi panitianya

dari IKAPI DKI bukan IKAPI NTB karena kita tidak tahu IKAPI NTB ada atau tidak juga

tuh tidak tahu. Nah yang bawa buku kesana adalah pengurus IKAPI DKI dan lagi-lagi pola

skemanya adalah buku itu tidak usah kembali kesini, dikirim kesana, dijual kepada

masyarakat sisanya masuk ke perpustakaan begitu. Sampai ke maaf ke Maluku Utara itu juga

ada undangan semacam itu jadi sampai ke Indonesia pun undangan-undangan untuk itu yang

melayani adalah IKAPI DKI yang paling aktif.

Nah kemudian Pak Ketua tadi menyinggung soal Malaysia ini pak. Malaysia ini

secara perbukuan di belakang kita pak sebenarnya mereka. Kemarin minggu lalu hari Kamis

saya menerima rombongan dari sebuah universitas di Malaysia ingin belajar dunia perbukuan

dia datang mereka bertanya kenapa industri perbukuan bisa rupanya di sana memang sulit

buku berkembang tetapi dukungan pemerintahnya justru kuat dukungan pemerintah antara

lain penulis yang digaji oleh pemerintah misalnya itu ada kita mana ada penulis yang di

pemerintah dan itu independen tidak boleh kemudian karena dibiayai kemudian pemerintah

ikut campur. Yang kedua penerbit itu diberi juga insentif. Saya mengenal kemarin kebetulan

baru bertemu dengan penerbit Malaysia, dia penerbit baru mendapatkan dukungan dana dari

pemerintah mungkin polanya adalah simpanan, pinjaman lunak ya yang kemudian dia pakai

untuk membuat toko buku karena di Malaysia itu toko buku juga tidak banyak jaringannya

luas sekali, di sana tidak, rata-rata hanya toko buku, jaringan itu paling hanya beberapa buah

tidak ada yang sampai ratusan seperti di Indonesia Gramedia punya mungkin 115 toko buku,

Kharisma punya sekitar 50 toko buku, Harry Plus sedikit pak mungkin yang berikut adalah

Gunung Agung. Gunung Agung kemudian ada Toga Mas tapi yang terbesar memang

Gramedia mereka tidak punya kalau kami punya toko buku nanti Gramedianya jangan masuk

sini ya karena kamu sudah punya toko. Jadi itu betul pak antara ini saling ini pak, tidak

sehat karena waktu Kharisma membuat toko buku itu dimarahin juga pak sama Gramedia

pak di panggil waktu itu akhirnya buku Kharisma tidak dijual di Gramedia. Nah kami fokus

di penerbitan di Malaysia tidak seperti itu tetapi memang begitu dukungan pemerintahnya

kuat sekali penulis dan penerbit subsidi atau insentif dari pemerintah.



Yang berikutnya adalah soal buku lama. Saya juga suka buku lama ya bu ya nah

kebetulan yang kami alami begini buku lama kan ada istilah publik domain ya penulisnya

meninggal sekian puluh tahun maka dia sudah tidak lagi perlu dibayarkan royaltinya begitu.

kami menerbitkan buku-buku semacam itu. Mungkin Pak Ustad sudah lebih paham soal ini

kami menerbitkan Al Um dari kalau Mahzab Syafi'i. Kemudian juga kami menerbitkan karya

Al Ghazali 9 jilid itu Yaumiddin itu tanpa pajak itu karena memang buku agama ya

kemudian juga tanpa royalti karena memang sudah public domain penulisnya sudah

meninggal ratusan tahun yang lalu. Kami menerbitkan yang terbaru adalah buku karya Buya

Hamka. Buya Hamka ini masih domain punya keluarga jadi kami membayar royalti kepada

ahli waris dan lucunya penggemar Buya Hamka itu lebih banyak di Malaysia daripada di

Indonesia. Kalau di Indonesia pernah ada diskusi tentang buku Buya Hamka dari Universitas

Hamka di Jakarta pengunjungnya sedikit cuma beberapa orang tetapi kalau kita mengadakan

diskusi di Kualalumpur maka pengunjungnya bisa ratusan orang, anak muda pak bukan

hanya orang tua, anak muda. Jadi ada penerbit buku di sana anak-anak muda begitu yang

agak-agak kiri begitu kan tetapi mau kiri, mau kanan, mau apapun mereka bacanya Buya

Hamka itu. Jadi di Malaysia lebih tumbuh buku-buku Buya Hamka dan sangat dikenal ya

sehingga termasuk ini adalah buku yang kami jual right-nya ke Malaysia. Disamping

menjual bukunya kalau ke Malaysia kita bisa jual right- nya. Nah jadi sebenarnya buku lama

pun ada yang kita istilahnya tadi itu sebenarnya ada cukup banyak buy a termasuk yang buku

Pram sudah diterbitkan juga semacam arus balik dan sebagainya ada di Gramedia bu menjadi

salah satu buku terlaris juga di toko buku Gramedia saya juga dulu membaca buku-buku

Pram dan memang kualitasnya nomor satukan sangat bagus mungkin lebih karena persoalan

politik saja sehingga ditakuti tetapi saat ini sudah bebas bu tidak ada kendala untuk

menerbitkan juga untuk membacanya tidak usah diam-diam. Dulu waktu saya masih muda

saya ke rumah Pram minta tanda tangan. Iya waktu itu saya sudah di Republika sebagai

wartawan. Saya datang ke rumah beliau kamu dari mana, saya dari Republika, musuh saya

dong katanya karena perbedaan ideology saja tapi saya bilang tidak ada masalah. Saya suka

baca bukubBapak dan saya tetap mendapatkan tandatangan dari Pak Pramoedya pada saat itu

tapi ya itu bu, pada saat itu kan diam-diam kalau sekarang tidak usah diam-diam, di jual

bebas. Nah itu tadi yang IKAPI memang cenderung hanya di kota-kota tertentu.

Selanjutnya adalah maaf Bu Opong saya agak panjang. Nomer berikutnya dari Pak

Abdurrahman, Ustadz soal minat baca rendah betul perlu pemerintah menurut saya tidak bisa

hanya dari kelompok walaupun sudah banyak masyarakat ya bergerak di dalam hal ini. Nah

memang yang kita perlukan adalah bagaimana buku itu menjadi sangat murah terutama untuk

masyarakat tertentu. Sekarang ini bisa pak tapi itu buku bajakan pak. Jadi kalau kita

menerbitkan buku itu buku bajakan itu luar biasa murah. Saya baru menerbitkan berapa hari

saja buku Ayat-ayat Cinta 2 karya Habiburrahman El Shirazy saya lihat bukalapak.com itu

sudah beredar. Saya jual 95.000, dia jual 35.000 kualitasnya buruk sekali karena itu di scan

buruk tanpa, kami sudah lakukan pengamanan untuk biar tidak dibajak tapi sekarang bukan

tidak dibajak. Maksud kami adalah masyarakat harus diedukasi untuk membeli buku yang

sah, yang legal, yang asli begitu karena kalau membaca buku bajakan itu pasti tidak nyaman,

kualitas bajakannya pasti buruk sekali, covernya pasti buruk sekali. Punya kami ada emboss,

ada spot uv, di cover juga ada hologram. Itu hanya untuk menunjukkan kepada pembaca ini

loh kalau buku yang asli seperti ini bahwa pembaca masih ada yang menggunakan buku

bajakan kami tidak berdaya karena beberapa kali kami melanjutkan ke proses hukum.

Banyak sekali pembajaknya itu. Jadi lebih pada edukasi agar masyarakat membeli yang asli.

40 sampai 60 persen memang larinya ke toko buku. Saya lihat memang toko buku terutama

yang terbesar itu terbesar memang membutuhkan karena mereka berjualannya di Mall, Mall-

nya bagus, layout-nya juga mahal begitu sehingga mereka habisnya di situ tetapi sekarang

sejumlah toko buku alternatif muncul di berbagai kota di Jakarta, di Bandung, di Yogya dan



cukup laku sehingga jaringan toko buku besar itu pun harus menyesuaikan diri tapi yang kita

khawatirkan justru bahkan jaringan buku terbesar pun sekarang hanya menjual buku tidak

lebih dari 50 persen di dalam toko itu. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu pergi ke toko buku G

itu isinya separuhnya bukan buku. Kalau Bapak-Ibu pergi ke toko buku Gunung Agung, G

juga, GA itu juga lebih dari separuhnya bukan buku lagi ATK, tas, jaket, bahkan jualan

sepatu, jualan organ, jualan alat musik, itu di toko buku sekarang ini sehingga isi buku dan

itu sudah menjadi kebijakan di toko buku untuk hanya maksimal 50% dari yang dijual adalah

buku. Itu sebenarnya layak kita khawatirkan ke depan mungkin bukunya tambah sedikit saja

jadi yang dijual memang yang lain-lainnya, aksesorisnya saja sementara bukunya sendiri

mungkin tidak. Menyiasati itu kami memang larinya ke online, ke toko buku online

walaupun disitu tadi banyak bajakan toko buku online itu biasanya memberikan rabatnya

kepada pembeli. Kami memberikan kepada mereka hanya 30% jauh sekali dari yang tadi itu.

Kami kena di Gramedia yaitu setengah persen pak, penerbit kecil bisa kena sampai 55%

sampai 60% dikenalnya penerbit tidak dikenal begitu masuk ke toko buku itu tapi kalau kami

kena 47% masih cukup besar buat kami dan itu sepihak saja. Dulu 45% tiba-tiba kirim surat

kami mau naikin jadi 47,5 wah nggak mau, nggak bisa, nggak ada tawar menawar ini. Nah

dengan masuk ke toko buku online itu rata-rata penerbit memberikan 30% kepada toko buku

online itu lalu toko buku online memberikan 20%-nya untuk pembeli buku end user,

pembaca jadi margin mereka hanya 10% di luar ongkos kirim. Itu yang sekarang sedang

berjalan dan volumenya sudah cukup besar ketika kami menerbitkan Ayat-Ayat Cinta 2 yang

kami lakukan adalah pre-order di toko buku online dan dalam waktu 4 hari terjual 10.000

eksemplar. Jadi ini sebenarnya ini adalah alternatif untuk membeli buku melalui toko buku

online. Jumlahnya sangat banyak bahkan sudah terkategorisasi ada toko buku online khusus

buku anak-anak di luar yang toko buku. Tokobukuanak.com itu namanya ini adalah peluang

sebenarnya.

Untuk konten, betul pak ada buku-buku yang memang sangat ringan bagaimana

pocong begitu ya, bagaimana bercerita kalau pocong itu tidak bisa melewati portal katanya

karena kan bisanya kan loncat-loncat begitu ada portal dia tidak bisa lewat. Hal-hal semacam

itu diceritakan dan itu begitu laku luar biasa tetapi Insya Allah sebenarnya kalau di Indonesia

buku-buku bermutunya banyak pak, masih sangat banyak. Jadi fungsi pendidikan masih

sangat kuat di Indonesia, tidak perlu khawatir, sebagian besar buku kita idealismenya kuat

dan mereka masih siaplah untuk bertarung di situ. Mungkin tidak sangat akademik juga

karena kalau akademik memang pasti ya pak mungkin bapak lebih tahu. Satu-satunya cara

kalau bukunya akademik bisa hadir di masyarakat adalah dengan sponsor. Sponsor itu

banyak yang dari terutama dari funding-funding luar itukan biasa itukan mau asia foundation,

ford foundation, segala macam itu biasanya membiayai penerbitan buku-buku yang sifatnya

akademik dan tidak akan laku kalau dijual di toko buku itu. Jadi memang harus polanya

bisnis modelnya adalah kerjasama dengan lembaga pembiayaan, lembaga yang memang

punya dalam advokasi yang tertentu sehingga untuk yang tadi yang sifatnya akademik dan

sebagainya masih tetap bisa beredar tetapi memang tidak dijual. Kami pun memang di

penerbitan melakukan dua pola, pertama adalah menerbitkan sendiri, biaya sendiri atau

penulis datang terus dia membiayai penerbitan buku itu, buku itu menjadi milik penerbit,

kami hanya menyiapkan untuk distribusi dan proses editing, segala macam, buku itu akan

menjadi milik pihak yang ingin menerbitkan buku tersebut, tidak ada royalti sebagainya

karena buku tersebut adalah milik penulis.

Demikian mungkin mudah-mudahan tidak ada yang terlewat.




RI)

Ya terima kasih. Ibu nampaknya tinggal sisa waktu sedikit, tapi yang sedikit itu

penting ibu. Terima kasih.

PEMBICARA : OPONG SUMIATI (KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN

PUSTAKAWAN PERPUSTAKAAN NASIONAL INDONESIA)

Terima kasih. Baik, saya tidak akan berlama-lama.

Pak Habib untuk minat baca, memang Perpustakaan Nasional konsern dalam hal ini

Perpustakaan Nasional membuat berbagai program kegiatan karena ini tidak hanya

perpustakaan yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan minat baca tetapi juga

keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Ini secara sudah berapa tahun ke belakang ada

kegiatan road show atau safari anggota DPR yang ikut serta ketika melaksanakan kampanye

atau apa kegiatan terkait dengan minat baca.

Baik untuk Pak Hardi. Keperluan untuk akademik memang dimana pun disini kan

sudah berlaku 5 tahun maksimal tapi mungkin di sini masih tidak terlalu strict seperti masih

bisa berapa persennya harus lima tahun, harus yang baru-baru.

Kkemudian untuk Bu Maria tentang Dewan Perbukuan dulu dibubarkan ini terkait

dengan yang di kami juga ada Undang-Undang 43 tentang Dewan Perpustakaan. Kami tidak,

sampai saat ini tidak membentuk karena ada peraturan, dulu itu ada peraturan yang namanya

dewan-dewan itu dibubarkan yang kira-kira belum perlu, penting karena menyangkut

fasilitas dan sebagainya mungkin anggaran juga. Nah ini seandainya memang ini di

perbukuan ini dibentuk dewan kami juga akan membentuk Dewan Perpustakaan karena ada

di Undang-Undang. Kemudian yang untuk koleksi buku bapak yang perpustakaan dan

termasuk ibu juga yang koleksinya sudah lama-lama. Kami di Perpustakaan Nasional ada

program memberikan hibah berupa buku, ada juga mobil keliling bu jadi ada. Itu silakan bagi

yang memerlukan itu membuat proposal jadi selain buku ada juga mobil keliling itu program

tahunan, program rutin dari Perpustakaan Nasional.

Kemudian minat baca juga tadi saya dengar dari Pak Abdurrahman harus ada

interfensi dari pemerintah. Saya setuju. Dari Pak Menteri sudah mulai bapak yang adanya

kewajiban 15 menit membaca itu hal yang sungguh permulaan yang baik sekali karena kalau

tidak dipaksa memang kita kalah dengan tontonan tadi.

Kemudian Ibu Maria, yang Sarinah bu yang sudah kena ngengat di Perpustakaan

Nasional ada reservasi. Bagian reservasi untuk melestarikan mau diapakan, mau di silakan

kalau memang bukunya itu langka, susah silakan ada di kami untuk dilestarikan atau di rawat

ya dilaminating, yang sobek dilaminating lagi ada. Kembali itu ada. Baik kemudian berapa

judul ya bu Perpustakaan Nasional. Saat ini saya punya data sampai saat ini Perpustakaan

Nasional mempunyai 2.576 ibu. 2.576 eh 2.576.316 eksemplar ini sedangkan yang dari

deposit, deposit itu yang serah terima karya simpan dari penerbit itu sejumlah 924.300 bu. Ini

eksemplarnya kalau judulnya 220. Jadi banyak 220.929. Judul Ibu, berbeda dengan

eksemplar, satu judul bisa beberapa eksemplar. Baik itu dari deposit dari itu di dalam yang

tadi ya bu, dalam jumlah tadi.

Kemudian dari Pak Abdurrahman yang manuskrip ya. Perpustakaan Nasional

memelihara, mengumpulkan manuskrip ya dan melestarikannya. Kami memiliki manuskrip

sebanyak 11.409 judul, eksemplarnya sama karena yang namanya manuskrip di tulis tangan,

tidak ada duanya. Jadi judulnya sama dengan eksemplar sekitar 11, ada, di Undang-Undang

ada, naskah kuno. Naskah kuno, manuskrip ada di Undang-Undang 43, oh yang ini belum,

kalau yang RUU tidak ada pak, tidak ada. Saya lihat memang nah terkait dengan definisi



yang karya cetak dan karya tulis itu. Karya tulis yang manuskrip, yang ditulis tangan pak

kalau cetak ya pencetakan itu. Jadi otomatis kalau dua klasifikasi itu yang manuskrip tidak

masuk. Untuk manuskrip sudah mulai digitalkan. Ada beberapa koleksi yang lama-lama

sudah mulai di digitalkan. Koleksi digital ada berapa, ada datanya pak ini saya kurang paham

ini judul atau lembar, ada 1.000.305. Saya kurang paham nanti saya tanya lagi di bagian

digital ini lembar atau judul. Jadi manuskrip juga mulai di digitalkan dan di mikro filmkan

mikrofis, memang Perpustakaan Nasional perlu dan sampai saat ini hunting selalu terus

mencari dan membeli karena di Undang-Undang ditekankan Perpustakaan Nasional

berkewajiban untuk memelihara dan mendaftar kalau memang di pelihara oleh masyarakat di

daftar Perpustakaan Nasional.

Baik, apa lagi ya. Manuskrip sudah. Ibu sepertinya untuk terkait dengan

Perpustakaan Nasional hanya seperti itu. Mohon bapak-ibu memikirkan kembali keberadaan

Perpustakaan, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan umum di provinsi mudah-mudahan

masuk perpustakaan daerah. Kalau dulu perpustakaan daerah sekarang umum daerah provinsi

sampai ke kabupaten kota. Baik, terima kasih bu, mungkin kalau perpustakaan khusus karena

itu terlepas dari kita karena kami melihat hanya yang ditekankan di sini perpustakaan sekolah

ada muncul tapi perpustakaan lainnya tidak. Baik, terima kasih bapak/ibu sekalian.



RI)

Terima kasih Ibu. Untuk memberikan penghargaan kepada narasumber kita mari kita

berikan tepuk tangan yang hangat kepada Ibu Opong dan Pak Aris. Terima kasih.

Kita tidak menyampaikan kesimpulan karena ini akan disimpulkan nanti pada

pandangan, pendapat Komite III. Oleh sebab itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih

kepada kedua narasumber. Sebagai oleh-oleh saya melihat Ibu Maria juga akan memberikan

buku, saya juga akan memberikan buku. Iya sangat berkenan kalau dikasih bu tapi sayangnya

saya belum dapat selama ini. Itu masalah itu. Iya kalau saya ini pantun abadi bu jadi boleh

pakai kapan saja. Ada 4 buku sudah saya terbitkan. Karena setiap saya berada di tugas

dimana saya akan mengarang buku. Waktu saya di KPU saya membuat buku memilih

menjadi pemilih yang cerdas. Saya pernah jadi Dewan Pendidikan menulis untuk apa

sekolah. Di DPD bekerja dengan hati tapi karena saya orang Melayu, saya menyusun pantun.

Satu buku lagi yang belum terbit Harmoni Hati Harmoni Negeri mungkin dalam tahun ini

tapi ini penulis orang kampung lah bu. Oleh karena itu, kami terima kasih. Ini hanya kenang-

kenangan saja. Kalau pantun saya Insya Allah pada bulan depan ini akan ada di Android ya

jadi kalau ibu ke daerah-daerah Kampung Melayu mau berpantun tidak usah lihat buku lagi,

lihat di Android buka.

Terima kasih, saya tutup.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat sore.

RAPAT DITUTUP PUKUL 15.52 WIB

Documents

Nomor : DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK … fileBapak, Ibu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Aris Hilman Nugraha dan Ibu Opong Sumiati yang berbahagia. Pertama