NOMOR 124 /PMK.02/2005 TENTANG DANA ALOKASI KHUSUS … · Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 mengenai DAK antara Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah

Lampiran

-

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 124 /PMK.02/2005

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN

DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2006

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil rapat pembahasan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2006 mengenai DAK antara Panitia Anggaran DPR-RI

dengan Pemerintah yang terdiri dari unsur Departemen

Keuangan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen

Kesehatan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen

Kelautan dan Perikanan, Departemen Pertanian, Departemen

Dalam Negeri, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, dan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah

diputuskan alokasi DAK ke Daerah;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Khusus

sebagaimana dimaksud dalam butir a, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Alokasi dan

Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun

Anggaran 2006.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);


Lampiran

-

Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437);


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4571);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN

ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA

ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2006

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari

APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan

prioritas nasional.

Lampiran

-

2. Menteri Teknis adalah Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang

teknis tertentu (Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri

Pekerjaan Umum, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri

Dalam Negeri, dan Menteri Negara Lingkungan Hidup).

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah

rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah

rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui

bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum

yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

7. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah

kabupaten atau walikota bagi daerah kota.

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA memuat sasaran

yang hendak dicapai, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, MAK,

rencana penarikan tiap-tiap bulan serta pendapatan yang diperkirakan oleh Satuan

Kerja dalam 1 tahun.

9. Surat Rincian Alokasi Anggaran yang selanjutnya disebut SRAA adalah dokumen

rincian alokasi dana yang merupakan batas tertinggi pengeluaran dan disahkan

Direktur Jenderal Perbendaharaan terhadap konsep DIPA yang disampaikan Kepala

Daerah penerima DAK.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas

nasional.

Lampiran

- (2) DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang

merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang menjadi urusan Daerah.

(3) Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Daerah yang dapat

memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria

teknis.

Pasal 3

DAK dialokasikan untuk membantu Daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan

prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan,

infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, serta

lingkungan hidup.

BAB III

ALOKASI DAK

Pasal 4

(1) Alokasi DAK untuk Tahun Anggaran 2006 ditetapkan sebesar

Rp11.569.800.000.000,00 (sebelas triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar

delapan ratus juta rupiah).

(2) Alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk :

a. Bidang pendidikan sebesar Rp2.919.525.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus

sembilan belas miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

b. Bidang kesehatan sebesar Rp2.406.795.000.000,00 (dua triliun empat ratus

enam miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

c. Bidang infrastruktur sebesar Rp3.811.380.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus

sebelas miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian :

1) prasarana jalan sebesar Rp2.575.705.000.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh

puluh lima miliar tujuh ratus lima juta rupiah);

2) prasarana irigasi sebesar Rp627.675.000.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh

miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

3) prasarana air bersih sebesar Rp608.000.000.000,00 (enam ratus delapan

miliar rupiah);

d. Bidang prasarana pemerintahan daerah sebesar Rp448.675.000.000,00 (empat

ratus empat puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Lampiran

-

e. Bidang kelautan dan perikanan sebesar Rp775.675.000.000,00 (tujuh ratus tujuh

puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

f. Bidang pertanian sebesar Rp1.094.875.000.000,00 (satu triliun sembilan puluh

empat miliar depan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

g. Bidang lingkungan hidup sebesar Rp112.875.000.000,00 (seratus dua belas

miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

BAB IV

ARAH KEGIATAN

Bagian Pertama

Bidang Pendidikan

Pasal 5

(1) DAK bidang pendidikan dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar

(Wajar) Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun.

(2) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi SD/SDLB dan

MI/Salafiah, termasuk sekolah-sekolah setara SD yang berbasis keagamaan dengan

kegiatan:

a. rehabilitasi fisik gedung sekolah/ruang kelas;

b. pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana sanitasi air bersih dan mandi, cuci,

kakus (MCK);

c. pengadaan meubelair untuk ruang kelas;

d. pembangunan rumah dinas untuk penjaga sekolah;

e. pengadaan dan/atau rehabilitasi sarana perpustakaan kelas.

Bagian Kedua

Bidang Kesehatan

Pasal 6

(1) DAK bidang kesehatan dialokasikan untuk dapat meningkatkan jangkauan, dan

kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten/Kota terutama

kelompok Kabupaten/Kota dengan derajat kesehatan masyarakat yang belum

optimal.

(2) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk kegiatan:

Lampiran

-

a. pembangunan baru / rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu),

Puskesmas Keliling (Pusling), dan Pondok Bersalin Desa (Polindes);

b. peningkatan fisik Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap, Pustu menjadi

Puskesmas;

c. pembangunan baru / rehabilitasi rumah dinas dokter, perawat, dan bidan

Puskesmas dan jaringannya;

d. pengadaan fisik dan rehabilitasi Pusling perairan, Puskesmas terapung, Pusling

roda 4 beserta peralatannya;

e. pengadaan kendaraan bermotor roda 2 untuk petugas Puskesmas;

f. pengadaan alat kesehatan dan meubelair Puskesmas, Pustu dan Polindes.

(3) Masing-masing Daerah dapat memilih kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) sesuai dengan prioritas di Daerah dengan memperhatikan alokasi DAK bidang

kesehatan yang diterimanya.

Bagian Ketiga

Bidang Infrastruktur

Pasal 7

(1) DAK bidang infrastruktur dialokasikan untuk:

a. meningkatkan tingkat pelayanan transportasi dan aksesibilitas guna mendukung

pertumbuhan ekonomi melalui penanganan prasarana jalan;

b. meningkatkan tingkat pelayanan jaringan irigasi untuk mendukung Program

Ketahanan Pangan melalui penanganan prasarana irigasi;

c. meningkatkan pelayanan air bersih yang dikelola masyarakat untuk

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan prasarana dan

sarana air bersih.


a. prasarana jalan yaitu untuk pemeliharaan periodik/berkala dan peningkatan

prasarana jalan Kabupaten/Kota termasuk jembatan yang menghubungkan antar

kecamatan dan desa/kelurahan;

b. prasarana irigasi yaitu untuk pemeliharaan dan/atau rehabilitasi jaringan irigasi

kabupaten/kota dan bangunan pelengkapnya untuk menunjang produksi

pertanian;

Lampiran

-

c. prasarana air bersih yaitu untuk rehabilitasi, optimalisasi dan/atau pembangunan

baru sistem prasarana air bersih bagi masyarakat pada desa/kelurahan rawan air

bersih dan kekeringan.



infrastruktur yang diterimanya.

Bagian Keempat

Bidang Kelautan dan Perikanan

Pasal 8

(1) DAK bidang Kelautan dan Perikanan dialokasikan untuk meningkatkan prasarana

dasar di bidang perikanan khususnya dalam menunjang pengembangan perikanan

tangkap dan budidaya di Daerah.


a. penyediaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Pendaratan Ikan;

b. penyediaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Perikanan Budidaya termasuk

mendorong penyediaan benih;

c. penyediaan sarana perikanan tangkap;

d. penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

e. penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di pesisir dan Pulau-pulau

Kecil.



kelautan dan perikanan yang diterimanya.

Bagian Kelima

Bidang Pertanian

Pasal 9

Lampiran

-

(1) DAK bidang pertanian dialokasikan untuk meningkatkan sarana/prasarana pertanian

guna mendukung ketahanan pangan dan agribisnis.


a. sarana dan prasarana Kelembagaan Perbenihan/Pembibitan;

b. sarana dan prasarana untuk Penangkar Benih/Pembibitan;

c. sarana dan prasarana Penyuluhan Pertanian;

d. infrastruktur lahan sawah untuk peningkatan produksi dan produktivitas

pertanian;

e. infrastruktur lahan kering untuk peningkatan produksi dan produktivitas.



pertanian yang diterimanya.

Bagian Keenam

Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah

Pasal 10

(1) DAK bidang prasarana pemerintahan Daerah dialokasikan untuk mendukung

kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai akibat pemekaran.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk

pembangunan/perluasan gedung kantor pemerintahan Daerah.

Bagian Ketujuh

Bidang Lingkungan Hidup

Pasal 11

(1) DAK bidang lingkungan hidup dialokasikan untuk mendukung kegiatan pengadaan

sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk kegiatan:

a. perlindungan sumber daya air;

b. pencegahan pencemaran;

c. pemulihan kualitas air.

Lampiran

-



lingkungan hidup yang diterimanya.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK harus selesai selambat-lambatnya pada

tanggal 31 Desember 2006.

(2) Hasil dari kegiatan yang didanai DAK harus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir

Tahun 2006.

BAB V

KRITERIA

Bagian Pertama

Kriteria Umum

Pasal 13

(1) Pengalokasian DAK diprioritaskan untuk Daerah-Daerah yang memiliki

kemampuan fiskal rendah atau di bawah rata-rata nasional.

(2) Kemampuan Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada

selisih antara realisasi Penerimaan Daerah (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi

Umum, dan Dana Bagi Hasil) dengan belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah pada

APBD Tahun Anggaran 2004.

Bagian Kedua

Kriteria Khusus

Pasal 14

Pengalokasian DAK memperhatikan Daerah-Daerah tertentu yang memiliki karakteristik

dan/atau berada di wilayah:

a. Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang merupakan

Daerah Otonomi Khusus;

b. daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah

tertinggal/terpencil, dan daerah yang masuk kategori ketahanan pangan;

c. daerah yang memperoleh DAU tetap, daerah yang persentase kenaikan DAU-nya

lebih kecil dari persentase kenaikan gaji pegawai, daerah rawan banjir / longsor,

Lampiran

-

daerah penampung dan penerima pengungsi, daerah penerima transmigrasi, daerah

pasca konflik, daerah rawan pangan / kekeringan, dan daerah yang memiliki pulau

terluar.

Bagian Ketiga

Kriteria Teknis

Pasal 15

Kriteria Teknis kegiatan DAK untuk bidang pendidikan dirumuskan oleh Menteri

Pendidikan Nasional, bidang kesehatan dirumuskan oleh Menteri Kesehatan, bidang

infrastruktur jalan, irigasi, dan air bersih dirumuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum,

bidang kelautan dan perikanan dirumuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, bidang

pertanian dirumuskan oleh Menteri Pertanian, bidang prasarana pemerintahan

dirumuskan oleh Menteri Dalam Negeri, dan bidang lingkungan hidup dirumuskan oleh

Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 16

Kriteria Teknis kegiatan bidang pendidikan mempertimbangkan:

a. Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah keagamaan setara SD yang

mengalami kerusakan berat dan sedang;

b. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Pasal 17

Kriteria Teknis kegiatan bidang kesehatan mempertimbangkan:

a. Human Poverty Index (Indeks kemiskinan masyarakat);

b. Jumlah Puskesmas (Perawatan dan Non Perawatan), Puskesmas Pembantu (Pustu),

Pondok Bersalin Desa (Polindes), Puskesmas Keliling (Perairan dan Roda Empat),

Rumah Dinas Dokter dan Paramedis;

c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Pasal 18

(1) Kriteria Teknis kegiatan bidang infrastruktur meliputi :

a. Kriteria Teknis untuk prasarana jalan;

b. Kriteria Teknis untuk prasarana irigasi;

c. Kriteria Teknis untuk prasarana air bersih.

Lampiran

-

(2) Kriteria Teknis untuk prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

mempertimbangkan:

a. Panjang prasarana jalan (km);

b. Panjang prasarana jalan dalam kondisi mantap dan tidak mantap (km);


(3) Kriteria Teknis untuk prasarana irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

mempertimbangkan:

a. Luas daerah irigasi keseluruhan (ha);

b. Luas daerah irigasi fungsional (ha);

c. Kondisi kerusakan irigasi (ha);

d. Produksi padi (ton);

e. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

(4) Kriteria Teknis untuk prasarana air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c mempertimbangkan:

a. Jumlah desa/kelurahan (desa/kelurahan);

b. Jumlah desa/kelurahan rawan air bersih (desa/kelurahan);


Pasal 19

Kriteria Teknis kegiatan bidang kelautan dan perikanan mempertimbangkan:

a. Luas baku usaha budidaya (ha);

b. Produksi perikanan budidaya (ton);

c. Jumlah balai benih ikan (unit);

d. Produksi perikanan tangkap (ton);

e. Jumlah pangkalan pendaratan ikan (unit);

f. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Pasal 20

Kriteria Teknis kegiatan bidang pertanian mempertimbangkan:

a. Jumlah balai perbenihan/pembibitan (unit);

b. Populasi ternak (ekor);

c. Luas lahan pertanian (ha);

d. Jumlah kantor penyuluh pertanian (unit);

e. Jumlah penyuluh (orang);

Lampiran

- f. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Pasal 21

Kriteria Teknis kegiatan bidang prasarana pemerintahan daerah mempertimbangkan

kebutuhan minimum prasarana gedung kantor untuk mendukung penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah sebagai dampak Pemekaran Daerah.

Pasal 22

Kriteria Teknis kegiatan bidang lingkungan hidup mempertimbangkan:

a. Panjang sungai yang tercemar (km);

b. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

BAB VI

PERHITUNGAN ALOKASI

Pasal 23

Alokasi DAK kepada Daerah dihitung berdasarkan Kriteria Umum, Kriteria Khusus, dan

Kriteria Teknis, serta perlakuan khusus untuk Daerah-Daerah tertentu.

BAB VII

PENETAPAN ALOKASI

Pasal 24

(1) Rincian penetapan Daerah penerima dan besaran alokasi DAK untuk masing-

masing bidang adalah sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Peraturan Menteri

Keuangan ini.

(2) Penetapan alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh

Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan kepada Kepala Daerah

penerima DAK dan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan kepada

Menteri Teknis, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas.

Lampiran

-

(3) Berdasarkan penetapan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur

Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Rincian Alokasi Anggaran Dana

Alokasi Khusus (SRAA-DAK) Tahun Anggaran 2006 dan selanjutnya dikirimkan

kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan

tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.

(4) Alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam

APBD Tahun Anggaran 2006.

BAB VIII

DANA PENDAMPING

Pasal 25

(1) Untuk menyatakan komitmen dan tanggung jawab Daerah dalam pelaksanaan

program yang didanai DAK, Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana

Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai DAK yang

diterimanya untuk membiayai kegiatan fisik.

(2) Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dianggarkan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, untuk mendanai

kegiatan fisik.

(3) Dalam hal Daerah tidak menganggarkan Dana Pendamping sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), pencairan DAK tidak dapat dilakukan.

(4) Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam

Rencana Definitif dan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA)/Dokumen Anggaran

Satuan Kerja (DASK).

BAB IX

PETUNJUK TEKNIS

Pasal 26

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK, Menteri Teknis

menetapkan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan DAK masing-masing bidang.

(2) Dalam hal Menteri Teknis tidak menerbitkan Petunjuk Teknis DAK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), maka digunakan Petunjuk Teknis tahun yang lalu.

(3) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri

Teknis kepada:

Lampiran

-

a. Menteri Keuangan

1) c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan;

2) c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan;

3) c.q. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan

b. Kepala Daerah c.q. Kepala Dinas terkait.

BAB X

PERENCANAAN DI DAERAH

Pasal 27

(1) Berdasarkan penetapan alokasi DAK sebagaimana tersebut dalam pasal 24 ayat (1),

Kepala Daerah penerima DAK menyusun rencana penggunaan DAK sesuai

Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Menteri Teknis terkait.

(2) Rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam

bentuk Rencana Definitif yang memuat rincian kegiatan yang akan didanai DAK

beserta rencana biaya yang bersumber dari DAK dan Dana Pendamping .

(3) Berdasarkan Rencana Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Daerah menyusun konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

(4) Konsep DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktur

Jenderal Perbendaharaan c.q. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan setempat.

(5) Berdasarkan SRAA-DAK sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (3), Kepala Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat melakukan konfirmasi atas

DIPA dan Rencana Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Kepala

Daerah Penerima DAK atau pejabat yang ditunjuk.

(6) Dalam melaksanakan konfirmasi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan setempat tidak dapat mengurangi besaran alokasi DAK yang telah

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

(7) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat atas nama

Menteri Keuangan mensahkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Dana Alokasi DAK (SP-DIPA DAK) dan menyampaikannya beserta

lampiran Rencana Definitif kepada:

a. Kepala Daerah penerima DAK;

b. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan;

c. Menteri Teknis yang bersangkutan;

Lampiran

-

d. Direktur Jenderal Perbendaharaan; dan

e. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.

Pasal 28

(1) Atas dasar DIPA-DAK, Kepala Daerah penerima DAK menyusun DIPDA/DASK

dan mengirimkan 1 (satu) eksemplar kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Perbendaharaan setempat.

(2) DIPDA/DASK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kegiatan dan alokasi

DAK serta Dana Pendampingnya.

(3) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian antara DIPDA/DASK dengan DIPA DAK,

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat mengembalikan

DIPDA/DASK dimaksud untuk direvisi dan disesuaikan dengan DIPA-DAK.

BAB XI

KELEMBAGAAN

Pasal 29

(1) Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan DAK dapat dibentuk Tim Koordinasi

pada masing-masing Pemerintah Daerah.

(2) Tim Koordinasi bertugas:

a. mengkoordinasikan kegiatan DAK dalam hal perencanaan, pelaksanaan,

pelaporan, dan pemantauan;

b. mengkoordinasikan kegiatan DAK agar terjadi sinkronisasi, sinergi, dan tidak

tumpang tindih dengan kegiatan pembangunan lainnya; serta

c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan aspek

transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pada masing-masing kegiatan DAK.

(3) Masing-masing Kepala Daerah penerima DAK dapat menunjuk dan mengukuhkan

Pejabat Daerah yang menangani koordinasi perencanaan pembangunan Daerah

sebagai koordinator Tim Koordinasi dengan anggota dari masing-masing dinas

pelaksana DAK.

BAB XII

PENYALURAN

Pasal 30

Lampiran

-

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tatacara penyaluran DAK diatur dengan

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB XIII

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

(1) Menteri Teknis melakukan pemantauan dari segi teknis terhadap penyelenggaraan

kegiatan di Daerah yang didanai dari DAK sesuai dengan kewenangan masing-

masing.

(2) Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan

DAK.

Pasal 32

Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan

DAK dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PELAPORAN

Pasal 33

(1) Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan

kegiatan dan penggunaan DAK kepada :

a. Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan

dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, sebagaimana terlampir dalam Lampiran

II Peraturan Menteri Keuangan ini;

b. Menteri Teknis; dan

c. Menteri Dalam Negeri .

(2) Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan

berakhir.

(3) Menteri Teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir

tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 34

Lampiran

-

Kelalaian Kepala Daerah dalam menyampaikan laporan triwulanan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan Menteri Keuangan

dalam pengalokasian DAK Tahun Anggaran berikutnya.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Kegiatan yang tidak dapat didanai dari DAK meliputi:

1. Administrasi kegiatan;

2. Penyiapan kegiatan fisik;

3. Penelitian;

4. Pelatihan; dan

5. Perjalanan pegawai Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri

Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2005

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dak/DAK_2006.htm

PENETAPAN ALOKASI

DANA ALOKASI KHUSUS TA. 2006UNTUK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE - INDONESIA

( Rp. Juta )

Kode Nama Daerah

ALOKASI PER BIDANG

TOTALBidang Pendidikan

Bidang Kesehatan

Bidang InfrastrukturBidang Kelautan dan Perikanan

Bidang Pertanian

Bidang Praspem

Bidang Lingkungan

HidupJalan Irigasi Air Bersih

100 Prop. Nanggroe Aceh Darussalam 101 Kab. Aceh Barat 6.850 5.470 5.640 1.320 1.740 1.820 3.530 0.000 0.310 26.680102 Kab. Aceh Besar 9.290 6.400 6.600 1.950 2.180 2.320 3.460 0.000 0.310 32.510103 Kab. Aceh Selatan 6.630 6.130 5.870 1.750 1.850 2.410 2.840 0.000 0.310 27.790104 Kab. Aceh Singkil 5.520 5.100 4.450 1.120 1.680 1.310 3.330 4.000 0.310 26.820105 Kab. Aceh Tengah 6.560 5.360 5.190 1.320 2.190 1.730 3.170 0.000 0.310 25.830106 Kab. Aceh Tenggara 5.520 5.150 5.110 1.680 1.670 1.640 3.360 0.000 0.310 24.440107 Kab. Aceh Timur 8.810 6.180 6.650 1.470 1.970 4.410 3.950 4.000 0.310 37.750108 Kab. Aceh Utara 8.880 6.940 6.910 1.450 2.410 4.750 3.230 3.000 0.300 37.870109 Kab. Bireuen 7.930 6.420 9.010 2.070 2.060 2.710 3.950 4.000 0.310 38.460110 Kab. Pidie 13.850 7.910 6.470 2.600 3.050 3.610 3.600 0.000 0.310 41.400111 Kab. Simeuleu 5.920 4.850 4.850 1.410 1.250 1.370 2.860 4.000 0.300 26.810112 Kota Banda Aceh 7.050 4.780 5.050 0.000 1.220 1.690 2.540 0.000 0.300 22.630113 Kota Sabang 4.910 9.470 6.600 0.000 0.930 4.050 1.530 0.000 0.000 27.490114 Kota Langsa 5.500 4.210 4.690 0.000 1.090 1.560 1.670 3.000 0.000 21.720115 Kota Lhokseumawe 5.570 3.990 4.060 0.000 1.030 1.240 0.000 3.000 0.000 18.890116 Kab. Gayo Lues 5.010 4.050 4.280 1.140 1.340 1.060 2.270 3.000 0.310 22.460117 Kab. Aceh Barat Daya 6.640 5.030 4.880 1.590 1.360 1.620 2.440 3.000 0.310 26.870118 Kab. Aceh Jaya 6.870 4.500 4.350 1.090 1.370 1.240 2.530 3.000 0.310 25.260119 Kab. Nagan Raya 6.230 5.100 4.620 1.300 1.340 1.320 2.540 3.000 0.310 25.760120 Kab. Aceh Tamiang 6.040 5.040 5.430 1.170 1.540 1.960 2.600 3.000 0.310 27.090121 Kab. Bener Meriah 7.820 5.520 5.870 1.700 1.390 0.000 2.660 3.000 0.310 28.270

Total 147.400 117.600 116.580 26.130 34.660 43.820 58.060 43.000 5.550 592.800

200 Prop. Sumatera Utara 201 Kab. Asahan 11.360 6.300 6.800 1.350 1.390 3.770 3.370 0.000 0.310 34.650202 Kab. Dairi 7.240 6.720 7.930 1.750 1.580 1.880 2.910 0.000 0.310 30.320

Page 1 of 24

19/05/2008http://www.sikd.djapk.go.id/dp/dak/DAK_2006.htm

203 Kab. Deli Serdang 8.090 6.080 6.180 1.390 1.480 3.180 3.570 0.000 0.310 30.280204 Kab. Tanah Karo 6.610 6.060 6.210 1.710 1.490 1.380 2.900 0.000 0.300 26.660205 Kab. Labuhan Batu 10.310 6.410 6.720 1.420 1.320 2.720 2.910 0.000 0.310 32.120206 Kab. Langkat 7.940 6.190 6.060 1.370 1.270 3.530 2.860 0.000 0.310 29.530207 Kab. Mandailing Natal 6.620 7.675 5.550 1.320 1.980 1.670 2.270 0.000 0.310 27.395208 Kab. Nias 8.370 7.230 7.610 1.530 2.000 2.460 2.780 0.000 0.310 32.290209 Kab. Simalungun 10.030 5.600 7.080 2.380 1.420 3.090 3.020 0.000 0.300 32.920

Page 2 of 24


210 Kab. Tapanuli Selatan 7.230 9.360 8.510 1.620 6.130 1.490 3.330 3.000 0.310 40.980211 Kab. Tapanuli Tengah 6.580 5.670 5.290 1.430 1.490 1.960 2.380 0.000 0.300 25.100212 Kab. Tapanuli Utara 8.160 5.710 6.150 1.510 1.630 2.050 2.910 0.000 0.310 28.430213 Kab. Toba Samosir 6.650 5.200 5.800 1.500 1.530 2.830 2.460 0.000 0.300 26.270214 Kota Binjai 5.430 4.410 4.240 0.890 1.030 1.200 2.270 0.000 0.300 19.770215 Kota Medan 4.710 4.630 7.840 0.000 0.500 1.340 1.460 0.000 0.000 20.480216 Kota Pematang Siantar 5.020 3.750 3.900 0.700 0.880 0.940 1.430 0.000 0.000 16.620217 Kota Sibolga 3.370 1.780 2.470 0.000 0.510 0.870 0.000 0.000 0.000 9.000218 Kota Tanjung Balai 4.760 3.620 6.340 0.000 0.870 1.020 0.000 0.000 0.300 16.910219 Kota Tebing Tinggi 4.820 3.750 3.790 0.670 0.880 0.960 0.000 0.000 0.300 15.170220 Kota Padang Sidempuan 3.110 1.590 2.230 0.860 0.450 0.640 0.000 3.000 0.300 12.180221 Kab. Pakpak Barat 7.360 6.100 6.360 1.860 1.660 0.000 2.190 3.000 0.310 28.840222 Kab. Nias Selatan 9.340 5.480 5.550 1.580 1.620 2.740 1.750 3.000 0.310 31.370223 Kab. Humbang Hasundutan 7.250 4.970 5.520 1.340 1.430 0.000 1.770 3.000 0.300 25.580224 Kab. Samosir 6.930 5.070 5.250 1.400 1.720 0.000 0.000 3.000 0.300 23.670225 Kab. Serdang Bedagai 7.150 7.950 5.710 1.020 1.260 1.600 1.420 3.000 0.300 29.410

Total 174.440 137.305 145.090 30.600 37.520 43.320 49.960 21.000 6.710 645.945

300 Prop. Sumatera Barat 301 Kab. Lima Puluh Kota 7.210 6.130 6.760 1.880 1.230 1.840 3.270 0.000 0.300 28.620302 Kab. Agam 6.780 6.170 8.400 2.080 1.230 1.760 3.110 0.000 0.310 29.840303 Kab. Kepulauan Mentawai 5.570 4.790 4.990 1.290 1.150 1.280 2.410 0.000 0.310 21.790304 Kab. Padang Pariaman 7.670 6.010 6.450 2.150 1.230 1.840 3.420 0.000 0.300 29.070305 Kab. Pasaman 9.620 7.150 12.565 3.520 1.260 1.660 3.760 0.000 0.310 39.845306 Kab. Pesisir Selatan 8.040 5.740 9.600 3.900 1.170 2.080 3.070 0.000 0.310 33.910307 Kab. Sawah Lunto Sijunjung 6.230 5.260 5.650 1.270 1.270 1.700 3.480 0.000 0.310 25.170308 Kab. Solok 7.780 5.790 9.730 1.770 1.380 1.590 3.480 0.000 0.310 31.830309 Kab. Tanah Datar 6.500 5.420 5.660 1.710 1.120 1.890 3.110 0.000 0.300 25.710310 Kota Bukit Tinggi 5.170 4.010 4.690 0.830 0.990 1.330 0.000 0.000 0.300 17.320311 Kota Padang Panjang 2.980 1.490 2.030 0.940 0.440 0.650 0.500 0.000 0.000 9.030312 Kota Padang 6.390 4.770 8.950 1.020 1.060 1.130 2.430 0.000 0.300 26.050313 Kota Payakumbuh 4.720 3.690 3.770 0.710 0.910 1.130 2.090 0.000 0.300 17.320314 Kota Sawahlunto 5.100 4.320 3.930 0.860 1.040 1.210 1.640 0.000 0.300 18.400315 Kota Solok 4.780 3.770 3.690 0.750 0.890 1.060 2.110 0.000 0.300 17.350316 Kota Pariaman 5.510 4.060 4.440 0.930 1.090 1.770 2.260 3.000 0.310 23.370317 Kab. Dharmas Raya 5.830 4.730 4.860 1.070 1.020 1.300 2.300 3.000 0.310 24.420318 Kab. Solok Selatan 6.140 3.680 5.070 1.570 0.990 0.000 0.000 3.000 0.310 20.760319 Kab. Pasaman Barat 7.000 4.780 5.200 1.550 1.040 1.550 2.240 3.000 0.310 26.670

Total 119.020 91.760 116.435 29.800 20.510 26.770 44.680 12.000 5.500 466.475

400 Prop. Riau

Page 3 of 24


401 Kab. Bengkalis 2.760 2.760 2.720 0.000 0.610 0.840 1.920 0.000 0.000 11.610

Page 4 of 24


402 Kab. Indragiri Hilir 3.110 3.710 9.425 0.000 0.810 1.360 2.110 0.000 0.000 20.525403 Kab. Indragiri Hulu 2.410 3.260 9.695 0.000 0.740 0.480 2.270 0.000 0.000 18.855404 Kab. Kampar 2.480 3.540 9.370 0.000 0.720 1.000 2.690 0.000 0.000 19.800405 Kab. Kuantan Singingi 2.380 2.590 1.800 0.000 0.750 0.340 1.790 0.000 0.000 9.650406 Kab. Pelalawan 1.860 2.400 11.395 0.000 0.530 0.370 1.840 0.000 0.000 18.395407 Kab. Rokan Hilir 2.380 2.750 9.085 0.000 0.550 0.440 1.870 0.000 0.000 17.075408 Kab. Rokan Hulu 2.410 2.930 1.910 0.000 0.660 0.590 2.160 0.000 0.000 10.660409 Kab. Siak 1.890 1.990 4.300 0.000 0.460 0.240 1.260 0.000 0.000 10.140410 Kota Dumai 2.030 2.240 1.690 0.000 0.500 0.450 1.560 0.000 0.000 8.470411 Kota Pekanbaru 2.380 2.590 9.025 0.000 0.480 0.340 1.580 0.000 0.000 16.395

Total 26.090 30.760 70.415 0.000 6.810 6.450 21.050 0.000 0.000 161.575

500 Prop. Jambi 501 Kab. Batanghari 2.110 2.700 1.890 0.000 0.640 0.560 2.130 0.000 0.000 10.030502 Kab. Bungo 5.260 5.140 7.100 1.020 1.330 1.250 3.280 0.000 0.310 24.690503 Kab. Kerinci 7.070 9.775 4.710 1.260 1.920 1.510 3.170 0.000 0.300 29.715504 Kab. Merangin 6.720 6.780 10.450 2.040 2.630 1.420 4.190 0.000 0.310 34.540505 Kab. Muaro Jambi 2.030 3.150 5.080 0.000 0.610 1.010 2.010 0.000 0.000 13.890506 Kab. Sarolangun 2.230 2.840 2.020 0.000 0.650 0.480 2.060 0.000 0.000 10.280507 Kab. Tanjung Jabung Barat 2.380 3.000 1.960 0.000 0.560 0.580 1.960 0.000 0.000 10.440508 Kab. Tanjung Jabung Timur 5.540 4.960 6.110 1.280 1.220 1.770 2.700 0.000 0.310 23.890509 Kab. Tebo 5.770 4.900 7.230 1.080 1.220 1.160 2.910 0.000 0.310 24.580510 Kota Jambi 5.400 4.510 4.010 0.000 0.900 1.140 2.040 0.000 0.300 18.300

Total 44.510 47.755 50.560 6.680 11.680 10.880 26.450 0.000 1.840 200.355

600 Prop. Sumatra Selatan 601 Kab. Lahat 2.900 6.080 5.475 1.000 1.450 0.780 2.180 0.000 0.000 19.865602 Kab. Musi Banyuasin 2.780 3.430 2.130 0.000 0.790 0.450 2.520 0.000 0.000 12.100603 Kab. Musi Rawas 3.100 3.720 1.710 0.000 0.880 1.030 2.580 3.000 0.000 16.020604 Kab. Muara Enim 3.250 6.080 3.850 1.000 0.900 2.850 2.580 0.000 0.000 20.510605 Kab. Ogan Komering Ilir 7.410 6.250 8.460 1.670 1.700 2.560 4.160 0.000 0.320 32.530606 Kab. Ogan Komering Ulu 6.250 6.250 6.485 1.360 1.380 1.700 3.930 0.000 0.310 27.665607 Kota Palembang 3.160 2.850 1.600 0.000 0.490 0.370 1.470 0.000 0.000 9.940608 Kota Prabumulih 4.530 6.330 3.130 0.670 0.830 0.800 1.360 3.000 0.300 20.950609 Kota Pagar Alam 4.560 6.470 4.390 0.800 1.070 0.860 1.950 3.000 0.300 23.400610 Kota Lubuk Linggau 4.570 6.490 3.790 0.000 0.890 0.870 1.380 4.000 0.000 21.990611 Kab. Banyuasin 6.270 5.400 4.560 1.440 1.600 1.840 2.910 3.000 0.310 27.330612 Kab. OKU Timur 7.820 6.230 7.930 1.020 1.840 0.000 2.580 3.000 0.000 30.420613 Kab. OKU Selatan 6.370 4.370 4.450 1.270 1.240 0.000 2.090 3.000 0.000 22.790614 Kab. Ogan Ilir 6.840 6.195 5.410 1.270 1.730 0.000 2.540 3.000 0.310 27.295

Page 5 of 24


Total 69.810 76.145 63.370 11.500 16.790 14.110 34.230 25.000 1.850 312.805

700 Prop. Bengkulu 701 Kab. Bengkulu Selatan 9.320 8.360 9.660 2.520 2.320 3.510 4.780 0.000 0.320 40.790

Page 6 of 24


702 Kab. Bengkulu Utara 7.180 7.450 6.320 1.810 1.860 3.330 3.420 0.000 0.320 31.690703 Kab. Rejang Lebong 9.460 9.100 11.280 3.450 2.240 3.310 5.100 1.000 0.310 45.250704 Kota Bengkulu 5.330 6.035 6.485 1.100 1.040 1.590 2.210 0.000 0.300 24.090705 Kab. Kaur 7.140 6.710 5.510 1.850 1.670 2.570 2.880 3.000 0.310 31.640706 Kab. Seluma 6.670 6.240 6.930 1.480 1.550 1.640 1.950 3.000 0.310 29.770707 Kab. Muko-muko 6.630 6.000 5.590 1.990 1.480 2.280 2.600 3.000 0.310 29.880708 Kab. Lebong 6.220 4.810 10.070 2.500 1.360 0.000 1.680 3.000 0.300 29.940709 Kab. Kepahiang 7.450 6.250 6.020 1.000 2.530 0.500 2.980 3.000 0.000 29.730

Total 65.400 60.955 67.865 17.700 16.050 18.730 27.600 16.000 2.480 292.780

800 Prop. Lampung 801 Kab. Lampung Barat 6.320 6.100 5.890 1.120 1.330 1.800 2.450 0.000 0.310 25.320802 Kab. Lampung Selatan 10.000 6.990 10.950 1.510 1.740 4.010 3.660 0.000 0.300 39.160803 Kab. Lampung Tengah 10.080 6.240 12.670 1.330 1.380 1.730 3.900 0.000 0.310 37.640804 Kab. Lampung Utara 8.550 5.870 14.900 1.180 1.480 1.610 3.160 0.000 0.310 37.060805 Kab. Lampung Timur 9.140 5.960 11.890 1.370 1.330 3.240 2.910 0.000 0.310 36.150806 Kab. Tanggamus 9.000 5.790 7.580 2.130 1.690 2.070 3.000 0.000 0.310 31.570807 Kab. Tulang Bawang 5.820 5.330 4.060 0.900 1.390 4.000 4.050 0.000 0.310 25.860808 Kab. Way Kanan 7.070 5.800 12.060 0.950 1.400 1.280 2.830 0.000 0.450 31.840809 Kota Bandar Lampung 8.040 8.440 5.770 0.000 1.000 1.240 2.090 0.000 1.000 27.580810 Kota Metro 4.790 3.520 4.430 0.000 0.880 1.060 1.530 0.000 0.000 16.210

Total 78.810 60.040 90.200 10.490 13.620 22.040 29.580 0.000 3.610 308.390

900 Prop. DKI Jakarta 1000 Prop. Jawa Barat 1001 Kab. Bandung 8.660 4.240 1.750 0.000 0.750 0.590 2.090 0.000 0.000 18.0801002 Kab. Bekasi 5.370 3.600 5.750 0.400 0.570 0.690 1.900 0.000 0.000 18.2801003 Kab. Bogor 8.400 4.620 4.890 0.000 0.760 0.670 2.120 0.750 0.500 22.7101004 Kab. Ciamis 18.250 7.680 13.690 3.500 1.710 3.230 4.280 0.000 0.560 52.9001005 Kab. Cianjur 14.910 6.010 5.980 1.760 1.760 2.290 3.380 0.000 0.300 36.3901006 Kab. Cirebon 11.330 6.590 7.930 5.080 1.590 3.430 4.660 0.000 0.300 40.9101007 Kab. Garut 15.140 7.690 5.510 1.740 2.030 2.850 3.490 0.000 0.300 38.7501008 Kab. Indramayu 12.110 6.250 5.210 5.890 1.510 3.980 3.430 0.000 0.300 38.6801009 Kab. Karawang 9.430 5.350 4.970 1.640 1.350 2.650 2.680 0.000 0.300 28.3701010 Kab. Kuningan 6.690 3.290 9.060 0.000 5.530 0.690 2.070 0.000 0.000 27.3301011 Kab. Majalengka 10.250 5.890 7.490 5.050 1.380 1.620 3.040 0.000 0.300 35.0201012 Kab. Purwakarta 7.330 4.450 8.945 1.160 1.200 1.690 2.360 0.000 0.300 27.4351013 Kab. Subang 11.810 6.360 5.160 4.740 1.270 2.760 2.960 0.000 0.300 35.3601014 Kab. Sukabumi 16.860 6.140 6.610 1.650 1.350 2.210 2.920 0.000 0.310 38.0501015 Kab. Sumedang 9.630 5.780 9.270 1.400 1.300 1.270 2.960 0.000 0.300 31.9101016 Kab. Tasikmalaya 18.020 7.450 9.480 1.550 1.920 2.680 3.760 4.000 0.300 49.160

Page 7 of 24


1017 Kota Bandung 4.280 2.950 4.620 0.000 0.460 0.000 1.560 0.000 1.000 14.8701018 Kota Bekasi 2.270 2.120 1.240 0.000 0.390 0.220 1.320 0.000 0.000 7.560

Page 8 of 24


1019 Kota Bogor 2.390 1.990 1.500 0.000 0.410 0.000 1.330 0.000 0.000 7.6201020 Kota Cirebon 5.220 4.190 3.780 0.000 0.890 1.510 1.930 0.000 0.310 17.8301021 Kota Depok 2.490 1.870 1.310 0.000 0.400 0.000 1.290 0.000 0.000 7.3601022 Kota Sukabumi 5.280 3.960 3.750 0.000 0.890 1.050 2.040 0.000 0.300 17.2701023 Kota Tasikmalaya 5.810 3.850 3.200 0.650 0.900 1.130 1.890 3.000 0.300 20.7301024 Kota Cimahi 3.770 1.585 4.790 0.600 0.380 0.540 0.000 5.000 0.300 16.9651025 Kota Banjar 8.450 6.900 9.120 0.000 1.480 2.500 3.130 3.000 1.560 36.140

Total 224.150 120.805 145.005 36.810 32.180 40.250 62.590 15.750 8.140 685.680

1100 Prop. Jawa Tengah 1101 Kab. Banjarnegara 10.540 6.280 5.780 2.340 1.590 1.350 3.685 0.000 0.300 31.8651102 Kab. Banyumas 10.150 6.130 4.920 2.030 1.550 2.410 2.760 0.000 0.300 30.2501103 Kab. Batang 7.670 5.750 4.500 2.160 1.400 1.810 2.600 0.000 0.300 26.1901104 Kab. Blora 3.700 3.120 1.590 0.000 0.640 0.380 2.410 0.000 0.000 11.8401105 Kab. Boyolali 8.950 5.320 4.120 1.060 1.310 1.250 2.620 0.000 0.300 24.9301106 Kab. Brebes 4.750 3.530 1.770 0.000 0.740 1.110 1.950 0.000 0.000 13.8501107 Kab. Cilacap 12.100 6.020 5.930 2.030 1.540 2.660 2.850 0.000 0.300 33.4301108 Kab. Demak 8.810 5.390 4.640 2.850 1.480 3.240 2.620 0.000 0.300 29.3301109 Kab. Grobogan 4.420 3.380 1.840 0.000 0.650 0.420 2.310 0.000 0.000 13.0201110 Kab. Jepara 7.800 5.130 4.830 1.840 1.180 2.670 2.330 0.000 0.300 26.0801111 Kab. Karanganyar 7.450 4.800 4.800 1.480 1.070 1.160 2.740 0.000 0.300 23.8001112 Kab. Kebumen 9.520 6.550 4.930 1.470 1.720 1.460 3.110 0.000 0.300 29.0601113 Kab. Kendal 8.970 5.550 9.990 1.300 1.380 2.180 2.370 0.000 0.300 32.0401114 Kab. Klaten 8.000 6.350 4.930 2.150 1.540 1.490 2.770 0.000 0.300 27.5301115 Kab. Kudus 6.760 4.790 4.510 1.130 1.110 1.480 2.530 0.000 0.300 22.6101116 Kab. Magelang 11.080 6.950 5.950 1.360 1.480 1.990 2.970 0.000 0.300 32.0801117 Kab. Pati 9.230 5.530 4.230 1.830 1.500 2.750 2.850 0.000 0.300 28.2201118 Kab. Pekalongan 8.410 5.810 4.740 1.340 1.360 1.660 2.290 0.000 0.300 25.9101119 Kab. Pemalang 8.550 5.590 5.010 1.670 1.290 2.740 2.610 0.000 0.300 27.7601120 Kab. Purbalingga 8.190 5.690 6.100 1.630 1.220 1.810 2.500 0.000 0.300 27.4401121 Kab. Purworejo 8.360 5.500 5.240 1.500 1.590 1.360 2.690 0.000 0.300 26.5401122 Kab. Rembang 8.070 5.390 15.250 7.000 3.590 3.050 3.260 0.000 0.300 45.9101123 Kab. Semarang 7.450 8.440 4.820 1.370 1.210 1.670 3.080 0.000 0.300 28.3401124 Kab. Sragen 13.140 7.015 8.560 1.580 1.190 1.520 2.750 0.000 0.300 36.0551125 Kab. Sukoharjo 7.470 5.140 4.430 1.240 1.120 1.340 2.730 0.000 0.300 23.7701126 Kab. Tegal 10.570 5.800 4.760 1.650 1.350 1.780 2.390 0.000 0.300 28.6001127 Kab. Temanggung 6.890 5.110 5.080 1.760 1.330 1.310 2.850 0.000 0.300 24.6301128 Kab. Wonogiri 10.340 6.580 6.380 2.200 1.510 1.700 3.400 0.000 0.300 32.4101129 Kab. Wonosobo 8.170 22.260 8.110 1.750 1.260 1.580 2.460 0.000 0.300 45.8901130 Kota Magelang 3.020 1.540 2.370 1.890 0.440 0.660 0.530 0.000 0.000 10.450

Page 9 of 24


1131 Kota Pekalongan 5.300 3.970 3.880 0.000 0.940 1.150 1.970 0.000 0.300 17.5101132 Kota Salatiga 5.890 4.580 11.400 0.920 1.050 1.140 1.680 0.000 0.150 26.8101133 Kota Semarang 2.560 2.300 1.440 0.000 0.510 0.540 1.470 0.000 0.000 8.8201134 Kota Surakarta 5.450 3.850 3.630 0.000 0.860 0.950 1.430 0.000 0.300 16.4701135 Kota Tegal 1.960 2.160 1.380 0.000 0.430 0.390 1.410 0.000 0.000 7.730

Total 269.690 197.295 181.840 52.530 44.130 56.160 86.975 0.000 8.550 897.170

1200 Prop. Yogyakarta 1201 Kab. Bantul 6.760 5.700 10.110 4.790 1.130 1.990 3.110 0.000 0.300 33.8901202 Kab. Gunung Kidul 8.360 6.200 6.030 1.570 1.540 1.670 3.410 0.000 0.300 29.0801203 Kab. Kulon Progo 7.490 6.110 8.925 3.510 1.280 2.120 3.130 0.000 0.300 32.8651204 Kab. Sleman 7.220 5.660 5.420 1.280 1.010 2.030 2.940 0.000 0.300 25.8601205 Kota Yogyakarta 1.000 1.800 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.800

Total 30.830 25.470 32.485 11.150 4.960 7.810 12.590 0.000 1.200 126.495

1300 Prop. Jawa Timur 1301 Kab. Bangkalan 9.390 6.550 5.370 1.160 1.470 2.080 3.460 0.000 0.300 29.7801302 Kab. Banyuwangi 13.030 6.480 5.250 2.450 1.500 2.940 3.300 0.000 0.300 35.2501303 Kab. Blitar 10.020 6.090 6.190 1.980 1.450 1.640 3.490 0.000 0.300 31.1601304 Kab. Bojonegoro 3.950 3.240 1.540 0.000 0.780 0.400 2.590 0.000 0.000 12.5001305 Kab. Bondowoso 2.080 3.170 1.860 0.000 0.820 0.430 2.250 0.000 0.000 10.6101306 Kab. Gresik 7.760 5.700 4.580 1.530 1.660 1.970 2.730 0.000 0.300 26.2301307 Kab. Jember 4.690 4.850 1.770 0.000 0.710 0.740 2.720 0.000 0.000 15.4801308 Kab. Jombang 3.420 3.170 1.440 0.000 0.590 0.400 2.190 0.000 0.000 11.2101309 Kab. Kediri 3.280 3.420 1.830 0.000 0.630 0.460 2.210 0.000 0.000 11.8301310 Kab. Lamongan 11.570 9.800 7.490 1.860 2.090 2.970 3.720 0.000 0.300 39.8001311 Kab. Lumajang 6.240 5.360 5.640 2.880 1.370 1.830 3.430 0.000 0.300 27.0501312 Kab. Madiun 7.030 5.980 5.370 1.760 1.260 1.330 2.940 0.000 0.300 25.9701313 Kab. Magetan 10.070 7.560 17.345 4.280 1.190 1.250 2.700 0.000 0.300 44.6951314 Kab. Malang 12.600 6.570 6.150 1.880 1.510 2.070 4.610 0.000 0.300 35.6901315 Kab. Mojokerto 6.030 5.180 6.680 0.000 0.680 0.430 2.180 0.000 0.000 21.1801316 Kab. Nganjuk 8.740 6.080 4.810 1.600 1.310 1.080 3.000 0.000 0.300 26.9201317 Kab. Ngawi 8.280 5.470 4.610 1.830 1.180 1.160 2.970 0.000 0.300 25.8001318 Kab. Pacitan 7.940 5.500 7.450 1.550 1.440 1.530 2.720 0.000 0.300 28.4301319 Kab. Pamekasan 9.010 5.140 4.890 1.100 1.500 1.580 2.610 0.000 0.300 26.1301320 Kab. Pasuruan 10.840 5.950 5.630 1.830 1.610 1.480 2.930 0.000 0.300 30.5701321 Kab. Ponorogo 9.040 5.520 4.980 1.550 1.430 1.090 2.710 0.000 0.300 26.6201322 Kab. Probolinggo 8.220 6.280 4.800 1.600 1.660 2.120 3.200 0.000 0.300 28.1801323 Kab. Sampang 10.500 5.770 5.000 1.190 1.550 2.540 3.240 0.000 0.300 30.0901324 Kab. Sidoarjo 6.850 4.720 4.790 2.030 1.310 3.850 2.120 0.000 0.300 25.9701325 Kab. Situbondo 7.470 5.820 5.770 1.520 1.370 2.050 3.050 0.000 0.300 27.350

Page 10 of 24


1326 Kab. Sumenep 4.330 3.500 1.770 0.000 0.830 1.170 2.980 0.000 0.000 14.580

Page 11 of 24


1327 Kab. Trenggalek 8.450 6.210 6.760 1.610 1.380 2.350 2.640 0.000 0.300 29.7001328 Kab. Tuban 8.630 5.460 4.820 1.620 1.430 2.520 3.570 0.000 0.300 28.3501329 Kab. Tulungagung 8.230 5.660 5.230 1.430 1.430 2.090 3.070 0.000 0.300 27.4401330 Kota Blitar 2.860 1.440 6.020 4.590 0.410 0.580 0.580 0.000 0.000 16.4801331 Kota Kediri 4.910 3.840 3.490 0.800 0.900 0.940 2.460 0.000 0.300 17.6401332 Kota Madiun 4.520 3.365 3.200 1.010 0.820 0.000 2.020 0.000 0.300 15.2351333 Kota Malang 6.790 4.270 6.890 1.070 0.400 0.540 0.600 0.000 0.300 20.8601334 Kota Mojokerto 6.630 4.140 3.270 4.950 0.460 0.000 0.560 0.000 0.300 20.3101335 Kota Pasuruan 5.170 4.490 7.480 0.000 0.470 0.720 0.560 0.000 0.300 19.1901336 Kota Probolinggo 5.810 3.650 5.110 1.930 0.480 1.890 1.680 1.000 0.800 22.3501337 Kota Surabaya 2.970 2.680 1.660 0.000 0.490 0.350 1.400 0.000 0.000 9.5501338 Kota Batu 4.530 3.230 3.110 0.730 0.810 0.830 1.370 3.000 0.300 17.910

Total 271.880 191.305 190.045 55.320 42.380 53.400 96.560 4.000 9.200 914.090

1400 Prop. Kalimantan Barat 1401 Kab. Bengkayang 6.170 5.750 6.910 1.430 1.600 1.990 3.180 3.000 0.310 30.3401402 Kab. Landak 7.180 5.090 4.800 2.290 1.850 1.190 2.610 0.000 0.310 25.3201403 Kab. Kapuas Hulu 7.940 6.610 6.220 1.260 1.890 1.880 3.110 0.000 0.330 29.2401404 Kab. Ketapang 6.560 7.130 6.280 1.230 1.570 4.030 3.500 0.000 0.320 30.6201405 Kab. Pontianak 9.300 6.850 8.790 2.190 1.560 4.100 3.120 0.000 0.310 36.2201406 Kab. Sambas 6.360 6.770 6.100 4.730 1.690 2.810 3.420 3.000 0.310 35.1901407 Kab. Sanggau 7.440 6.800 6.500 1.670 2.010 1.760 4.080 4.000 0.320 34.5801408 Kab. Sintang 6.600 6.560 4.910 1.200 1.730 1.830 4.100 4.000 0.320 31.2501409 Kota Pontianak 5.650 4.900 4.160 0.000 0.940 1.060 1.570 0.000 0.300 18.5801410 Kota Singkawang 5.740 6.070 6.630 1.440 1.130 2.380 2.430 3.000 0.300 29.1201411 Kab. Melawi 6.620 5.250 4.740 1.150 1.470 1.460 2.370 3.000 0.310 26.3701412 Kab. Sekadau 6.560 5.710 4.720 2.750 1.660 1.420 0.000 3.000 0.310 26.130

Total 82.120 73.490 70.760 21.340 19.100 25.910 33.490 23.000 3.750 352.960

1500 Prop. Kalimantan Tengah 1501 Kab. Barito Selatan 5.810 5.080 5.230 1.100 1.500 2.060 2.890 4.000 0.310 27.9801502 Kab. Barito Utara 5.620 4.750 5.110 1.130 1.490 1.420 2.560 0.000 0.320 22.4001503 Kab. Kapuas 6.410 7.020 6.810 1.540 1.910 1.770 3.140 0.000 0.320 28.9201504 Kab. Kotawaringin Barat 5.700 5.790 6.690 1.120 1.800 1.970 2.810 0.000 0.310 26.1901505 Kab. Kotawaringin Timur 7.160 6.450 6.370 3.180 1.740 1.890 3.770 0.000 0.330 30.8901506 Kota Palangka Raya 5.520 5.810 4.770 0.920 1.120 2.150 2.550 0.000 0.300 23.1401507 Kab. Katingan 5.200 4.940 4.490 1.590 1.950 2.480 2.300 3.000 0.310 26.2601508 Kab. Seruyan 5.000 4.510 7.530 5.250 2.020 2.360 2.370 3.000 0.310 32.3501509 Kab. Sukamara 5.390 4.590 4.880 1.300 1.480 1.580 2.190 3.000 0.300 24.7101510 Kab. Lamandau 5.090 4.580 5.200 1.100 1.100 1.110 2.230 3.000 0.310 23.7201511 Kab. Gunung Mas 5.230 4.650 5.240 1.110 1.600 1.130 2.420 3.000 0.300 24.680

Page 12 of 24


1512 Kab. Pulang Pisau 7.560 6.270 5.900 8.420 1.330 6.320 2.650 3.000 0.310 41.760

Page 13 of 24


1513 Kab. Murung Raya 2.980 3.030 10.300 0.000 0.660 0.350 1.640 3.000 0.000 21.9601514 Kab. Barito Timur 5.250 4.510 5.010 0.830 1.200 1.490 2.170 3.000 0.300 23.760

Total 77.920 71.980 83.530 28.590 20.900 28.080 35.690 28.000 4.030 378.720

1600 Prop. Kalimantan Selatan 1601 Kab. Banjar 6.880 5.870 5.450 2.420 2.180 2.220 3.560 0.000 0.310 28.8901602 Kab. Barito Kuala 6.540 6.100 5.320 2.310 2.160 1.470 2.860 0.000 0.310 27.0701603 Kab. Hulu Sungai Selatan 6.510 6.190 5.000 1.030 1.380 1.270 2.390 0.000 0.300 24.0701604 Kab. Hulu Sungai Tengah 7.430 5.820 5.680 1.270 1.480 1.750 2.820 0.000 0.300 26.5501605 Kab. Hulu Sungai Utara 6.760 6.400 5.680 1.640 2.160 2.320 2.970 4.000 0.310 32.2401606 Kab. Kota Baru 5.770 6.040 5.380 1.260 1.540 2.290 2.930 0.000 0.310 25.5201607 Kab. Tabalong 5.810 5.470 5.430 1.830 1.340 1.280 2.810 0.000 0.310 24.2801608 Kab. Tanah Laut 6.320 5.330 5.480 1.330 1.260 3.030 2.930 0.000 0.310 25.9901609 Kab. Tapin 5.560 5.430 5.030 1.200 1.400 1.360 3.080 0.000 0.300 23.3601610 Kota Banjar Baru 4.770 3.590 4.430 0.850 0.870 0.950 1.470 0.000 0.000 16.9301611 Kota Banjarmasin 6.980 4.700 3.880 0.000 0.940 0.980 1.930 0.000 0.300 19.7101612 Kab. Balangan 5.500 4.860 4.870 1.090 1.590 0.000 2.410 3.000 0.300 23.6201613 Kab. Tanah Bumbu 5.970 4.630 5.660 1.310 1.370 3.430 2.690 3.000 0.310 28.370

Total 80.800 70.430 67.290 17.540 19.670 22.350 34.850 10.000 3.670 326.600

1700 Prop. Kalimantan Timur 1701 Kab. Berau 12.310 5.090 8.920 2.500 0.720 0.510 5.160 0.000 0.000 35.2101702 Kab. Bulungan 2.200 2.780 2.140 0.000 0.700 0.510 2.160 0.000 0.000 10.4901703 Kab. Kutai 2.890 3.450 1.690 0.000 0.800 1.090 2.780 0.000 0.000 12.7001704 Kab. Kutai Barat 6.680 4.950 4.730 1.270 1.990 1.180 2.950 4.000 0.330 28.0801705 Kab. Kutai Timur 1.860 2.780 1.560 0.000 0.610 0.620 2.090 0.000 0.000 9.5201706 Kab. Malinau 5.620 4.200 4.920 1.430 1.890 1.130 2.400 0.000 0.320 21.9101707 Kab. Nunukan 5.710 5.100 5.140 1.490 2.280 1.550 2.440 0.000 0.310 24.0201708 Kab. Pasir 2.350 3.270 1.880 0.000 0.680 1.360 2.210 0.000 0.000 11.7501709 Kota Balikpapan 1.940 2.470 1.360 0.000 0.420 0.400 1.350 0.000 0.000 7.9401710 Kota Bontang 1.830 1.820 1.390 0.000 0.420 0.300 0.000 0.000 0.000 5.7601711 Kota Samarinda 2.300 2.710 1.470 0.000 0.480 0.390 1.580 0.000 0.000 8.9301712 Kota Tarakan 1.710 1.750 5.310 0.000 0.400 0.320 0.000 0.000 0.000 9.4901713 Kab. Penajem Paser Utr 5.930 4.380 5.490 0.000 0.460 0.450 7.590 3.000 0.000 27.300

Total 53.330 44.750 46.000 6.690 11.850 9.810 32.710 7.000 0.960 213.100

1800 Prop. Sulawesi Utara 1801 Kab. Bolaang Mangondow 8.170 11.880 7.240 2.500 1.710 2.700 3.430 0.000 0.310 37.9401802 Kab. Minahasa 6.290 5.630 5.350 4.560 1.390 1.430 4.040 0.000 0.310 29.0001803 Kab. Sangihe Talaud 10.910 9.700 9.710 2.840 2.190 2.970 3.980 0.000 0.000 42.300

Page 14 of 24


1804 Kota Bitung 5.570 4.400 4.170 1.140 1.100 1.490 2.250 0.000 0.300 20.4201805 Kota Manado 7.110 6.360 11.740 1.170 1.210 1.490 2.420 0.000 0.300 31.8001806 Kab. Kep. Talaud 9.780 8.040 10.120 1.700 1.530 1.750 2.750 2.000 0.000 37.6701807 Kab. Minahasa Selatan 8.710 6.580 6.510 1.620 1.390 1.820 2.810 5.000 0.310 34.750

Page 15 of 24


1808 Kota Tomohon 9.650 8.130 9.340 3.390 1.850 2.710 3.740 3.000 0.310 42.1201809 Kab. Minahasa Utara 9.280 7.960 7.490 2.520 2.000 1.640 4.010 3.000 0.310 38.210

Total 75.470 68.680 71.670 21.440 14.370 18.000 29.430 13.000 2.150 314.210

1900 Prop. Sulawesi Tengah 1901 Kab. Banggai 7.090 6.970 8.270 1.490 1.630 2.130 4.110 0.000 0.310 32.0001902 Kab. Banggai Kepulauan 6.150 5.580 6.280 1.020 1.560 1.530 2.560 0.000 0.000 24.6801903 Kab. Buol 5.920 4.980 5.440 1.110 1.170 1.410 2.670 0.000 0.310 23.0101904 Kab. Toli-Toli 6.000 6.320 9.740 1.200 1.200 1.980 3.020 0.000 0.310 29.7701905 Kab. Donggala 8.760 7.080 6.030 1.910 1.860 3.760 5.060 3.000 0.310 37.7701906 Kab. Morowali 6.690 5.910 4.380 1.580 1.610 2.220 3.220 0.000 0.310 25.9201907 Kab. Poso 8.590 8.650 8.090 2.140 1.990 3.200 4.930 0.000 0.310 37.9001908 Kota Palu 6.050 4.540 5.600 0.870 0.980 0.000 2.100 0.000 0.300 20.4401909 Kab. Parigi Moutong 6.880 5.470 5.340 2.800 1.240 2.760 2.570 3.000 0.310 30.3701910 Kab. Tojo Una-Una 6.140 5.270 4.540 1.000 1.330 1.250 1.730 3.000 0.310 24.570

Total 68.270 60.770 63.710 15.120 14.570 20.240 31.970 9.000 2.780 286.430

2000 Prop. Sulawesi Selatan 2001 Kab. Bantaeng 6.400 7.505 5.520 2.080 1.300 1.710 2.900 0.000 0.000 27.4152002 Kab. Barru 6.240 4.860 6.320 1.550 1.280 2.720 2.720 0.000 0.310 26.0002003 Kab. Bone 10.500 6.110 5.840 1.800 1.900 2.440 3.420 0.000 0.310 32.3202004 Kab. Bulukumba 7.080 5.390 5.850 1.940 1.340 3.740 3.100 0.000 0.300 28.7402005 Kab. Enrekang 6.470 6.280 6.360 1.720 1.260 1.660 2.770 0.000 0.310 26.8302006 Kab. Gowa 7.870 5.460 9.620 1.410 1.270 1.910 3.470 0.000 0.300 31.3102007 Kab. Jeneponto 6.090 8.065 6.370 1.860 1.300 2.560 2.750 0.000 0.300 29.2952008 Kab. Luwu 7.270 5.480 6.450 2.150 1.650 3.710 3.230 3.000 0.310 33.2502009 Kab. Luwu Utara 6.260 6.025 7.080 2.160 1.410 1.690 2.650 0.000 0.310 27.5852010 Kab. Maros 6.790 5.180 5.590 1.660 1.410 5.330 3.190 0.000 0.300 29.4502011 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 6.740 5.440 9.185 2.140 1.320 3.750 2.590 0.000 0.300 31.4652012 Kab. Pinrang 7.260 6.260 6.320 4.770 1.240 3.370 3.040 0.000 0.310 32.5702013 Kab. Selayar 6.020 6.915 6.800 1.200 1.240 2.180 2.420 0.000 0.000 26.7752014 Kab. Sidenreng Rappang 6.640 6.260 5.500 2.290 1.180 1.900 3.130 0.000 0.300 27.2002015 Kab. Sinjai 7.360 5.400 6.280 6.580 1.260 2.750 2.880 0.000 0.310 32.8202016 Kab. Soppeng 6.080 5.700 5.310 1.940 1.150 1.510 2.690 0.000 0.300 24.6802017 Kab. Takalar 6.550 5.600 6.180 2.260 1.320 3.400 2.800 0.000 0.310 28.4202018 Kab. Tana Toraja 7.790 7.380 6.910 1.340 1.220 1.730 3.230 0.000 0.310 29.9102019 Kab. Wajo 7.930 5.330 5.660 2.160 1.270 4.380 2.840 0.000 0.300 29.8702020 Kota Pare-Pare 5.000 3.680 9.720 1.530 3.420 3.660 1.450 0.000 1.500 29.9602021 Kota Makassar 2.740 2.780 6.630 0.000 0.530 0.530 1.470 0.000 0.000 14.6802022 Kota Palopo 5.750 4.510 4.490 1.340 1.140 2.640 2.460 3.000 0.000 25.3302023 Kab. Luwu Timur 5.870 4.330 5.330 1.950 1.130 0.000 2.300 3.000 0.000 23.910

Page 16 of 24


Total 152.700 129.940 149.315 47.830 31.540 59.270 63.500 9.000 6.690 649.785

Page 17 of 24


2100 Prop. Sulawesi Tenggara 2101 Kab. Buton 7.540 7.180 6.950 1.790 1.870 2.390 4.140 3.000 0.310 35.1702102 Kab. Kendari / Konawe 7.070 6.640 6.750 4.850 1.590 3.390 4.940 0.000 0.310 35.5402103 Kab. Kolaka 6.850 6.030 8.575 2.720 1.560 2.680 3.540 0.000 0.310 32.2652104 Kab. Muna 8.250 6.640 8.780 0.990 1.740 2.540 3.620 0.000 0.300 32.8602105 Kota Kendari 6.830 5.630 6.800 1.380 1.110 1.330 2.640 0.000 0.310 26.0302106 Kota Bau-Bau 6.320 8.475 6.330 1.140 1.080 1.460 1.560 3.000 0.000 29.3652107 Kab. Konawe Selatan 8.290 7.140 10.390 5.470 2.730 4.150 3.500 3.000 0.310 44.9802108 Kab. Bombana 6.270 5.000 5.030 1.340 1.360 1.930 2.400 3.000 0.300 26.6302109 Kab. Wakatobi 9.300 7.790 7.870 0.000 2.030 2.940 2.530 3.000 0.000 35.4602110 Kab. Kolaka Utara 6.180 4.660 4.670 1.310 1.190 1.950 0.000 3.000 0.300 23.260

Total 72.900 65.185 72.145 20.990 16.260 24.760 28.870 18.000 2.450 321.560

2200 Prop. Bali 2201 Kab. Badung 7.060 4.810 4.670 1.000 1.000 3.180 2.330 0.000 0.300 24.3502202 Kab. Bangli 6.160 5.130 4.860 1.390 1.250 1.710 2.940 0.000 0.300 23.7402203 Kab. Buleleng 7.890 6.360 6.300 1.810 1.410 2.570 3.440 0.000 0.310 30.0902204 Kab. Gianyar 8.180 6.610 6.240 2.700 2.150 1.630 2.720 0.000 0.300 30.5302205 Kab. Jembrana 6.030 5.560 5.840 1.510 1.150 2.190 2.820 0.000 0.300 25.4002206 Kab. Karangasem 7.940 5.630 5.580 1.640 1.360 1.980 3.330 0.000 0.300 27.7602207 Kab. Klungkung 6.930 6.230 6.980 2.250 1.140 1.660 2.530 0.000 0.300 28.0202208 Kab. Tabanan 6.870 5.560 6.160 2.010 1.140 1.970 2.840 0.000 0.300 26.8502209 Kota Denpasar 5.590 3.880 4.150 0.910 0.940 1.090 1.990 0.000 0.300 18.850

Total 62.650 49.770 50.780 15.220 11.540 17.980 24.940 0.000 2.710 235.590

2300 Prop. Nusa Tenggara Barat 2301 Kab. Bima 7.730 5.960 6.750 2.080 1.390 3.240 5.910 3.000 0.300 36.3602302 Kab. Dompu 6.250 5.310 5.040 1.770 1.170 2.870 2.920 0.000 0.300 25.6302303 Kab. Lombok Barat 8.505 7.790 7.490 1.590 2.350 2.730 3.530 0.000 0.800 34.7852304 Kab. Lombok Tengah 7.550 6.150 6.390 4.330 1.370 3.080 5.650 0.000 1.700 36.2202305 Kab. Lombok Timur 9.390 5.970 5.460 1.560 1.200 3.080 3.510 0.000 0.000 30.1702306 Kab. Sumbawa 8.540 7.420 6.260 2.180 1.330 3.110 3.270 0.000 0.300 32.4102307 Kota Mataram 8.920 8.620 6.290 1.020 3.440 3.220 2.060 2.000 2.275 37.8452308 Kota Bima 7.440 5.450 6.020 1.520 2.070 1.440 1.600 3.000 0.300 28.8402309 Kab. Sumbawa Barat 5.510 4.660 6.040 1.100 1.080 1.760 3.300 3.000 2.300 28.750

Total 69.835 57.330 55.740 17.150 15.400 24.530 31.750 11.000 8.275 291.010

2400 Prop. Nusa Tenggara Timur 2401 Kab. Alor 6.470 6.630 6.060 1.410 1.770 2.910 2.860 0.000 0.300 28.4102402 Kab. Belu 6.730 6.450 5.960 1.510 1.720 1.880 3.830 0.000 0.310 28.390

Page 18 of 24


2403 Kab. Ende 7.130 7.470 6.590 1.460 1.730 1.810 2.900 0.000 0.300 29.3902404 Kab. Flores Timur 7.110 7.920 5.400 1.140 1.500 2.020 2.720 0.000 0.300 28.1102405 Kab. Kupang 7.310 6.300 6.070 1.560 1.650 2.780 4.090 3.000 0.310 33.0702406 Kab. Lembata 6.080 4.710 4.980 1.260 1.350 1.500 2.280 0.000 0.300 22.460

Page 19 of 24


2407 Kab. Manggarai 7.950 8.570 6.900 1.640 2.260 3.270 3.950 0.000 0.310 34.8502408 Kab. Ngada 8.010 8.110 8.300 1.570 1.560 1.850 3.320 0.000 0.310 33.0302409 Kab. Sikka 7.480 8.000 5.710 1.470 1.650 2.610 2.740 0.000 0.300 29.9602410 Kab. Sumba Barat 6.650 5.750 5.960 1.860 1.760 1.890 4.010 0.000 0.000 27.8802411 Kab. Sumba Timur 7.740 6.040 7.710 1.950 1.620 2.130 4.230 0.000 0.300 31.7202412 Kab. Timor Tengah Selatan 9.560 6.390 11.680 6.480 2.010 1.620 3.810 0.000 0.300 41.8502413 Kab. Timor Tengah Utara 7.360 6.780 6.230 1.400 1.620 1.970 3.510 0.000 0.310 29.1802414 Kota Kupang 6.820 4.340 9.100 0.000 1.020 1.380 1.590 0.000 0.000 24.2502415 Kab. Rote-Ndao 5.850 5.430 8.275 2.890 1.850 1.450 2.460 3.500 0.000 31.7052416 Kab. Manggarai Barat 9.680 6.710 11.250 2.090 1.710 3.040 0.000 3.000 0.310 37.790

Total 117.930 105.600 116.175 29.690 26.780 34.110 48.300 9.500 3.960 492.045

2500 Prop. Maluku 2501 Kab. Maluku Tenggara Barat 6.480 6.310 6.300 0.000 1.980 1.850 2.790 0.000 0.300 26.0102502 Kab. Maluku Tengah 9.150 7.830 8.190 3.540 2.060 1.500 3.440 4.000 0.310 40.0202503 Kab. Maluku Tenggara 7.220 6.790 7.760 1.600 1.850 5.600 3.800 4.000 0.310 38.9302504 Kab. Pulau Buru 6.160 5.380 5.000 1.460 1.360 1.670 2.680 0.000 0.310 24.0202505 Kota Ambon 8.730 6.840 4.770 0.000 2.140 1.320 1.800 0.000 0.000 25.6002506 Kab. Kepulauan Aru 7.170 5.600 5.670 1.740 1.520 2.040 2.260 3.000 0.310 29.3102507 Kab. Seram Bagian Barat 9.050 7.140 7.090 1.690 1.500 3.910 2.110 3.000 0.310 35.8002508 Kab. Seram Bagian Timur 6.040 4.800 8.870 1.130 1.160 2.070 1.780 5.000 0.310 31.160

Total 60.000 50.690 53.650 11.160 13.570 19.960 20.660 19.000 2.160 250.850

2600 Prop. Papua 2601 Kab. Biak Numfor 6.940 7.330 7.680 0.000 1.740 1.810 3.020 0.000 0.000 28.5202602 Kab. Jayapura 6.780 7.900 8.890 1.770 2.070 2.670 4.020 0.000 0.340 34.4402603 Kab. Jayawijaya 7.720 8.430 6.040 1.720 6.190 2.620 3.360 0.000 0.320 36.4002604 Kab. Merauke 7.090 7.990 9.070 2.160 1.950 7.670 3.890 0.000 0.320 40.1402605 Kab. Mimika 5.720 6.480 6.320 1.560 1.620 2.730 2.610 4.000 0.000 31.0402606 Kab. Nabire 5.990 7.030 6.840 1.370 1.630 2.510 3.460 0.000 0.310 29.1402607 Kab. Paniai 6.310 8.200 9.960 2.090 4.000 3.980 2.990 4.000 0.310 41.8402608 Kab. Puncak Jaya 8.690 8.610 10.940 0.000 4.090 1.740 0.000 6.000 0.310 40.3802609 Kab. Yapen Waropen 6.980 6.920 7.230 0.000 1.720 2.360 2.840 0.000 0.310 28.3602610 Kota Jayapura 4.230 2.440 4.320 0.000 0.690 1.390 0.700 0.000 0.310 14.0802611 Kab. Sarmi 7.820 6.800 6.660 1.610 1.710 0.000 0.000 5.000 0.310 29.9102612 Kab. Keerom 8.460 8.080 8.800 2.630 1.990 0.000 0.000 3.000 0.310 33.2702613 Kab. Yahukimo 7.120 6.660 7.350 2.160 2.890 0.000 0.000 3.000 0.000 29.1802614 Kab. Pegunungan Bintang 9.940 9.630 10.060 3.610 2.970 0.000 0.000 3.000 0.310 39.5202615 Kab. Tolikara 7.920 7.860 11.415 3.380 3.690 0.000 0.000 3.000 0.310 37.5752616 Kab. Boven Digoel 11.260 11.210 7.040 2.895 2.750 2.100 0.000 5.000 0.310 42.5652617 Kab. Mappi 6.550 6.400 6.340 2.080 1.910 2.060 0.000 3.000 0.310 28.650

Page 20 of 24


2618 Kab. Asmat 6.280 6.080 5.260 1.990 2.600 0.000 2.830 3.000 0.000 28.040

Page 21 of 24


2619 Kab. Waropen 5.340 5.080 5.530 0.000 1.270 0.000 0.000 3.000 0.310 20.5302620 Kab. Supiori 11.650 12.570 8.590 0.000 1.990 2.930 0.000 5.425 0.000 43.155

Total 148.790 151.700 154.335 31.025 49.470 36.570 29.720 50.425 4.700 656.735

2700 Prop. Maluku Utara 2701 Kab. Halmahera Tengah 9.070 6.990 7.240 1.650 1.510 2.750 3.360 6.000 0.310 38.8802702 Kab. Halmahera Barat 6.060 5.510 9.270 1.450 1.600 1.860 2.790 3.000 0.300 31.8402703 Kota Ternate 5.680 4.800 4.280 0.000 1.240 1.980 2.550 4.000 0.310 24.8402704 Kab. Halmahera Timur 6.770 8.200 9.320 2.780 1.420 5.630 2.790 3.000 0.310 40.2202705 Kota Tidore Kepulauan 6.910 6.410 6.000 1.810 1.440 3.370 3.010 3.000 0.310 32.2602706 Kab. Kepulauan Sula 9.590 9.180 10.480 3.650 2.570 2.480 4.220 3.000 0.000 45.1702707 Kab. Halmahera Selatan 7.320 6.500 6.170 1.600 1.860 6.330 2.990 3.000 0.310 36.0802708 Kab. Halmahera Utara 7.740 7.050 6.620 1.830 1.750 2.780 3.280 3.000 0.310 34.360

Total 59.140 54.640 59.380 14.770 13.390 27.180 24.990 28.000 2.160 283.650

2800 Prop. Banten 2801 Kab. Lebak 11.080 4.790 5.380 1.670 1.870 2.220 3.090 0.000 0.310 30.4102802 Kab. Pandeglang 7.190 6.070 5.390 2.400 1.800 2.780 3.080 0.000 0.310 29.0202803 Kab. Serang 4.690 3.260 1.620 0.000 0.760 1.020 2.190 0.000 0.000 13.5402804 Kab. Tangerang 4.120 3.110 1.910 0.000 0.740 1.000 1.800 0.000 0.000 12.6802805 Kota Cilegon 1.880 1.740 1.410 0.000 0.420 0.290 0.000 0.000 0.000 5.7402806 Kota Tangerang 2.160 1.940 1.290 0.000 0.420 0.200 2.280 0.000 0.000 8.290

Total 31.120 20.910 17.000 4.070 6.010 7.510 12.440 0.000 0.620 99.680

2900 Prop. Bangka Belitung 2901 Kab. Bangka 7.170 5.280 5.860 1.450 1.380 2.100 3.430 0.000 0.310 26.9802902 Kab. Belitung 5.740 4.830 7.510 1.200 1.190 3.320 2.500 0.000 0.310 26.6002903 Kota Pangkal Pinang 5.040 4.380 3.820 0.000 0.950 2.070 2.100 0.000 0.000 18.3602904 Kab. Bangka Selatan 6.300 4.770 4.860 1.550 1.320 4.300 1.600 3.000 0.310 28.0102905 Kab. Bangka Tengah 6.240 4.700 5.180 1.450 1.180 3.650 0.000 3.000 0.310 25.7102906 Kab. Bangka Barat 6.300 4.640 5.600 1.420 1.240 1.400 0.000 3.000 0.310 23.9102907 Kab. Belitung Timur 6.000 4.560 7.830 1.470 1.210 2.880 1.620 3.000 0.300 28.870

Total 42.790 33.160 40.660 8.540 8.470 19.720 11.250 12.000 1.850 178.440

3000 Prop. Gorontalo 3001 Kab. Boalemo 5.890 9.100 8.030 1.360 1.330 1.990 2.710 0.000 0.310 30.7203002 Kab. Gorontalo 7.270 6.810 8.530 1.370 1.810 2.340 3.390 0.000 0.310 31.8303003 Kota Gorontalo 5.180 4.180 4.280 0.000 0.990 1.330 1.480 0.000 0.300 17.7403004 Kab. Pohuwato 5.850 5.030 6.500 1.180 1.270 0.000 2.520 3.000 0.310 25.660

Page 22 of 24


3005 Kab. Bone Bolango 6.620 5.630 5.800 2.460 1.480 1.000 2.910 3.000 0.310 29.210 Total 30.810 30.750 33.140 6.370 6.880 6.660 13.010 6.000 1.540 135.160

3100 Prop. Kepulauan Riau 3101 Kab. Riau Kepulauan 2.340 2.730 2.360 0.000 0.550 0.870 1.890 0.000 0.000 10.7403102 Kab. Natuna 1.920 2.560 1.730 0.000 0.510 0.500 1.520 0.000 0.000 8.7403103 Kab. Karimun 4.630 3.210 1.560 0.000 0.440 1.340 2.340 0.000 0.000 13.5203104 Kota Batam 2.150 2.820 1.840 0.000 0.510 0.660 1.630 0.000 0.000 9.6103105 Kota Tanjung Pinang 4.930 4.800 3.690 0.940 0.910 1.290 0.000 3.000 0.000 19.560

Page 23 of 24


3106 Kab. Lingga 4.790 3.780 4.030 0.950 0.950 1.790 0.000 3.000 0.300 19.590 Total 20.760 19.900 15.210 1.890 3.870 6.450 7.380 6.000 0.300 81.760

3200 Prop. Irian Jaya Barat 3201 Kab. Sorong 6.620 8.820 6.100 1.640 2.000 2.440 5.390 0.000 0.310 33.3203202 Kab. Manokwari 5.060 7.550 5.810 0.970 2.280 2.500 2.860 8.000 0.310 35.3403203 Kab. Fak-Fak 6.320 6.230 7.010 0.000 1.580 2.450 2.800 4.000 0.310 30.7003204 Kota Sorong 3.180 1.740 2.270 0.000 0.480 1.120 0.000 4.000 0.000 12.7903205 Kab. Raja Ampat 8.470 7.830 7.030 2.520 2.220 0.000 0.000 3.000 0.310 31.3803206 Kab. Teluk Bintuni 7.000 6.150 7.580 1.400 2.350 0.000 0.000 3.000 0.310 27.7903207 Kab. Teluk Wondama 8.820 8.200 8.230 1.780 2.300 2.545 0.400 5.000 0.710 37.9853208 Kab. Kaimana 5.550 5.010 4.210 0.000 1.460 2.020 2.400 3.000 0.310 23.9603209 Kab. Sorong Selatan 6.540 5.740 6.230 1.750 1.630 0.000 1.790 3.000 0.000 26.680

Total 57.560 57.270 54.470 10.060 16.300 13.075 15.640 33.000 2.570 259.945

3300 Prop. Sulawesi Barat 10.000 10.0003301 Kab. Majene 6.130 6.250 5.560 1.380 1.190 2.130 2.420 0.000 0.300 25.3603302 Kab. Mamuju 6.960 6.280 5.510 2.680 1.410 2.990 3.430 0.000 0.310 29.5703303 Kab. Polewali Mamasa 7.580 7.655 10.345 2.090 1.500 3.300 3.430 4.000 0.310 40.2103304 Kab. Mamasa 5.650 6.250 4.310 1.300 1.430 1.350 2.200 3.000 0.000 25.4903305 Kab. Mamuju Utara 6.280 6.220 5.130 2.030 1.240 0.000 2.480 3.000 0.000 26.380

Total 32.600 32.655 30.855 9.480 6.770 9.770 13.960 10.000 0.920 157.010 TOTAL 2,919.525 2,406.795 2,575.705 627.675 608.000 775.675 1,094.875 438.675 112.875 11,569.800

Page 24 of 24


Documents

NOMOR 124 /PMK.02/2005 TENTANG DANA ALOKASI KHUSUS … · Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 mengenai DAK antara Panitia Anggaran DPR-RI dengan Pemerintah