No · Web viewPeraturan masing-masing Menteri/Kepala Lembaga mengenai otoritas auditor internal Hasil: Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan, terbuka dan

RENCANA AKSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSIBIDANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

TAHUN 2004-2009

Sub

Isu

Kegiatan Indikator Waktu Pelaksana Program PJM terkait

PembiayaanKeluaran/Hasil

1 2 3 4 5 6 7Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik

Memperbaiki mekanisme perizinan usaha di bidanginvestasi dan penanaman modal

Keluaran: Mekanisme perizinan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Ketua BKPM

Hasil: 1. Masyarakat dan pelaku

dunia usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar

2. Biaya untuk menjalankan usaha di Indonesia dapat ditekan sehingga menarik investasi dan kompetitif untuk dilirik oleh calon investor luar negeri

Triwulan 1 Tahun 2005

Deputi Bidang Pelayanan dan Fasilitas Penanaman Modal, BKPM

Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur, MenPAN

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004 - 2009

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Bab XV RPJM 2004 – 2009

APBN Tahun 2005

1

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Memperbaiki mekanisme perizinan dan pelayanan publik di bidangkependudukan

Keluaran: Mekanisme perizinan dan pelayanan publik yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Mendagri

Hasil: Masyarakat dan pelaku dunia usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar


Dirjen Administrasi Kependudukan., Depdagri



APBN Tahun 2005

2

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Memperbaiki mekanisme perizinan di bidanglingkungan hidup

Keluaran: Mekanisme perizinan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup





Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi, Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Non-institusi, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup


Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004-2009.


APBN Tahun 2005

3

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Memperbaiki mekanisme perizinan dan pelayanan publik di bidangPertanahan

Keluaran: Mekanisme perizinan dan pelayanan publik bidang pertanahan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional.


dunia usaha dapat memperoleh layanan bidang pertanahan yang lebih mudah tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar



Deputi Bidang Pengurusan Hak-hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional




APBN Tahun 2005

4

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Memperbaiki mekanisme perizinan di bidangenergi, sumberdaya dan mineral

Keluaran: Mekanisme perizinan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM





Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral, Departemen ESDM




APBN Tahun 2005

5

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Memperbaiki layanan di bidang pendidikan

Keluaran: Kebijakan pendidikan yang mendukung program pencerdasan kehidupan bangsa dan perizinan bidang kependidikan yang yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Hasil: 1. Peningkatan kesempatan

belajar pada semua lapisan dan golongan masyarakat.

2. Pengurangan tingkat buta huruf.

3. Peningkatan taraf pendidikan rata-rata masyarakat.

4. Masyarakat dan pelaku dunia usaha lebih mudah dalam mengurus izin pendirian sekolah dan pendidikan lain tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar


Dirjen Dikdasmen, Dirjen Dikti, Dirjen PLSP Depdiknas

Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama




APBN Tahun 2005

6

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Memperbaiki mekanisme layanan di bidang keagamaan, khususnya penyelenggaraan haji

Keluaran: Sistem dan mekanisme penanganan jemaah haji yang responsif, mudah, tidak diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Menteri Agama

Hasil: Masyarakat lebih mudah dalam mengurus keberangkatan haji tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar


Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama




APBN Tahun 2005

7

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Memperbaiki layanan dibidang ketenagakerjaan

Keluaran: Mekanisme pelayanan dan perizinan ketenagakerjaan yang mudah, responsif, cepat, non diskriminatif, ransparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Hasil: 1.Masyarakat dan pelaku


2.Biaya untuk menjalankan usaha di Indonesia dapat ditekan sehingga menarik investasi dan kompetitif untuk dilirik oleh calon investor luar negeri


Dirjen Pembinaan dan Penempatan TKDN, Dirjen Pembinaan dan Penempatan TKLN, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi




APBN Tahun 2005

8

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Memperbaiki mekanisme pelayanan bidang Keimigrasian, HaKI, Badan Hukum

Keluaran: Mekanisme pelayanan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM




Triwulan 1, Tahun 2005

Dirjen Imigrasi, Dirjen HaKI, Dirjen Administrasi Hukum Umum, DepHukHAM


Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum, Bab X RPJM 2004 – 2009

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004-2009


APBN Tahun 2005

9

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Memperbaiki mekanisme pelayanan jasa kekonsuleran di perwakilan RI

Keluaran: Mekanisme pelayanan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Menteri Luar Negeri



Dirjen Protokol dan Konsuler, Deplu



Program Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional. Bab VII RPJM 2004 –2009

APBN Tahun 2005

10

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Memperbaiki mekanisme perizinan di bidang kepolisian (SIM, STNK, Senjata Api, Keramaian)

Keluaran: Mekanisme perizinan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Kapolri.

Hasil: 1.Masyarakat dan pelaku


2.Biaya untuk menjalankan usaha di Indonesia dapat ditekan sehingga menarik investasi dan kompetitif untuk dilirik oleh calon investor luar negeri


Kadivbinkum, KaBabinkam, Ka Baintelkam, POLRI


Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum, Bab X RPJM 2004 – 2009



APBN Tahun 2005

11

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Memperbaiki mekanisme perizinan dan pelayanan publik di bidangkesehatan

Keluaran: Mekanisme perizinan dan pelayanan publik yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan



Dirjen Binkesmas, Depkes



APBN Tahun 2005

12

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Memperbaiki mekanisme perizinan di bidangperhubungan

Keluaran: Mekanisme perizinan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan biaya yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Menteri Perhubungan, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Walikota

Hasil: 1. Masyarakat dan

pelaku dunia usaha lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar



Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Pos dan Telekomunikasi, Dephub


Gubernur

Bupati/Walikota



APBN Tahun 2005

13

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Memperbaiki mekanisme perizinan usaha di bidangperikanan

Keluaran: Mekanisme perizinan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Hasil: 1. Masyarakat dan

pelaku dunia usaha perikanan lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar

2. Biaya untuk menjalankan usaha perikanan di Indonesia dapat ditekan sehingga menarik investasi dan kompetitif untuk dilirik oleh calon investor luar negeri


Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Perikanan Budidaya, DKP




APBN Tahun 2005

14

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Memperbaiki mekanisme perizinan usaha dan pelayanan pubilik di bidang ke-pekerjaan umum-an

Keluaran: Mekanisme perizinan dan pelayanan publik yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau, dalam bentuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum


dunia usaha perikanan lebih mudah dalam mengurus perizinan tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar



Dirjen SDA, Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya,Dirjen Tata Ruang Departemen Pekerjaan Umum




APBN Tahun 2005

15

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Menyusun Peraturan Pemerintah tentang pelayanan perizinan satu pintu (one stop service) bagi Kabupaten/Kota di Indonesia

Keluaran:1. Naskah Rancangan

Peraturan Pemerintah tentang pelayanan perijinan satu pintu

2. Partisipasi Gubernur dalam mendorong Bupati/ Walikota untuk meningkatkan pelayanan publik

3. Review regulasi perijinan

Hasil:Meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan


Deputi Bidang Pelayanan Publik, MenPAN

Dirjen Otonomi Daerah, Dirjen Pemerintahan Umum, Depdagri

Gubernur

Bupati/Walikota



APBN Tahun 2005

Peningkatan Kinerja Layanan KepemerintahanMenerapkan Pakta Integritas bagi petugas yang berwenang melaksanakan pelayanan publik

Keluaran:Pakta Integritas petugas pelayanan publik dengan salinan yang ditembuskan kepada MenPAN

Hasil:Meningkatkan akuntabilitas kinerja petugas pelayanan publik

Semester 1, Tahun 2005

Instansi pelayanan publik terkait

Deputi Pengawasan, MenPAN

Komisi Ombudsman Nasional

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bab XII RPJM 2004 – 2009

APBN Tahun 2005

16

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Menerapkan reward and punishment dalam pemberian pelayanan publik di bidang Investasi dan Penanaman Modal

Keluaran:Penerapan Sanksi dan Pemberian Penghargaan dalam pelayanan publik di bidang investasi dan penanaman modal

Hasil:Pelayanan publik di bidang investasi dan penanaman modal yang transparan dan akuntabel


Sestama, BKPM




APBN Tahun 2005

Menerapkan reward and punishment dalam pemberian pelayanan publik di bidang Kependudukan

Keluaran:Penerapan Sanksi dan Pemberian Penghargaan dalam pelayanan publik di bidang kependudukan

Hasil:Pelayanan publik di bidang kependudukan yang transparan dan akuntabel


Sekjen, Depdagri



APBN Tahun 2005

Menerapkan reward and punishment dalam pemberian pelayanan publik di bidang Kesehatan

Keluaran:Penerapan Sanksi dan Pemberian Penghargaan dalam pelayanan publik di bidang kesehatan

Hasil:Pelayanan publik di bidang kesehatan yang transparan dan akuntabel


Sekjen, Depkes



APBN Tahun 2005

17

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Menerapkan reward and punishment dalam pemberian pelayanan publik di bidang perhubungan

Keluaran:Penerapan Sanksi dan Pemberian Penghargaan dalam pelayanan publik di bidang perhubungan

Hasil:Pelayanan publik di bidang perhubungan yang transparan dan akuntabel


Sekjen, Dephub



APBN Tahun 2005

Menerapkan reward and punishment dalam pemberian pelayanan publik di bidang perikanan

Keluaran:Penerapan Sanksi dan Pemberian Penghargaan dalam pelayanan publik di bidang perikanan

Hasil:Pelayanan publik di bidang perikanan yang transparan dan akuntabel


Sekjen, DKP



APBN Tahun 2005

Menerapkan reward and punishment dalam pemberian pelayanan publik di bidang Lingkungan Hidup

Keluaran:Penerapan Sanksi dan Pemberian Penghargaan dalam pelayanan publik di bidang lingkungan hidup

Hasil:Pelayanan publik di bidang lingkungan hidup yang transparan dan akuntabel


Sesmeneg, Kantor Meneg Lingkungan Hidup




APBN Tahun 2005

18

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Menerapkan reward and punishment dalam pemberian pelayanan publik di bidang Pertanahan

Keluaran:Penerapan Sanksi dan Pemberian Penghargaan dalam pelayanan publik di bidang pertanahan

Hasil:Pelayanan publik di bidang pertanahan yang transparan dan akuntabel


Sestama, Badan Pertanahan Nasional




APBN Tahun 2005

Menerapkan reward and punishment dalam pemberian pelayanan publik di bidang Ketenagakerjaan

Keluaran:Penerapan Sanksi dan Pemberian Penghargaan dalam pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan

Hasil:Pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan yang transparan dan akuntabel


Sekjen, Depnakertrans




APBN Tahun 2005

19

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Menerapkan reward and punishment dalam pemberian pelayanan publik di bidang Keimigrasian, HaKI, Badan Hukum

Keluaran:Penerapan Sanksi dan Pemberian Penghargaan dalam pelayanan publik di bidang Keimigrasian, HaKI, Badan Hukum

Hasil:Pelayanan publik di bidang Keimigrasian, HaKI, Badan Hukum yang transparan dan akuntabel


Sekjen, DepHuk HAM




APBN Tahun 2005

Menerapkan reward and punishment dalam pemberian pelayanan publik di bidang kepolisian

Keluaran:Penerapan Sanksi dan Pemberian Penghargaan dalam pelayanan publik di bidang kepolisian

Hasil:Pelayanan publik di bidang kepolisian yang transparan dan akuntabel


Itwasum, Kadiv Propam, Deputi SDM, POLRI



APBN Tahun 2005

20

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Menerapkan reward and punishment dalam pemberian pelayanan publik di bidang pengadaan infrastruktur

Keluaran:Penerapan Sanksi dan Pemberian Penghargaan dalam pelayanan publik di bidang pengadaan infrastruktur Hasil:Pelayanan publik di bidang pengadaan infrastruktur yang transparan dan akuntabel


Sekjen, Departemen Pekerjaan Umum



APBN Tahun 2005

Menerapkan reward and punishment dalam pemberian pelayanan publik di bidang pekerjaan umum

Keluaran:Penerapan Sanksi dan Pemberian Penghargaan dalam pelayanan publik di bidang pekerjaan umum

Hasil:Pelayanan publik di bidang pekerjaan umumyang transparan dan akuntabel


Sekjen, Departemen Pekerjaan Umum

Sekjen, Departemen Dalam Negeri



APBN Tahun 2005

21

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Menerapkan standar pelayanan minimum dan sistem penilaian kinerja lembaga pelayanan publik

Keluaran: Peraturan Menteri PAN tentang Standar Pelayanan Minimum dan Sistem Penilaian Kinerja Lembaga Pelayanan Publik

Hasil:Sistem Pelayanan Publik yang berbasis kinerja, lebih transparan dan akuntabel

Semester 1 Tahun 2005


Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, LAN


Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik, Bab XII RPJM 2004-2009

APBN Tahun 2005

Menyempurnakan sistem mengenai akuntabilitas kinerja dari instansi dan pejabat pemerintah

Keluaran:Kebijakan dan penyempurnaan SAKIP yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan, penganggaran dan evaluasi.

Hasil:Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang menerapkan SAKIP.Peningkatan kegunaan LAKIP sebagai instrumen feedback bagi peningkatan pelayanan kepemerintahan


Irtama Bappenas,

Deputi Bidang Akuntabilitas, MenPAN


Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur NegaraBab XXII RPJM 2004 – 2009

APBN Tahun 2005

Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik

22

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Melaksanakan proyek percontohan “islands of integrity”(penerapan tata kepemerintahan yang baik) pada beberapa wilayah/instansi pemerintah

Keluaran:Peraturan MenPAN tentang proyek percontohan “islands of integrity”pada beberapa wilayah/instansi pemerintah

Hasil: Evaluasi proyek untuk penerapan yang lebih luas di wilayah/sektor lainnya



Program Penerapan Tata Keperintahan yang Baik, Bab XII RPJM 2004 - 2009

APBN Tahun 2005

Internalisasi dan aplikasi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam manajemen pemerintahan di pusat dan di daerah

Keluaran:Persamaan persepsi mengenai prinsip tata kepemerintahan yang baik

Hasil:Terwujudnya penerapan prinsip tata kepemerintahan yang baik, di pusat dan di daerah




Dirjen Pemerintahan Umum, Depdagri

Gubernur, Bupati/Walikota,

Eselon 1 lembaga terkait

Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik, Bab XII, RPJM 2005 -2009

APBN Tahun 2005

23

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Internalisasi dan aplikasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dalam manajemen BUMN dan BUMD

Keluaran:Persamaan persepsi mengenai prinsip tata kelola perusahaan yang baik

Hasil:Terwujudnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, di pusat dan di daerah


Sesmeneg BUMN,

Deputi Bidang Tatalaksana Aparatur, Deputi Bidang Akuntabilitas, MenPAN

Program Penerapan Kepemerintahan yang baik Bab XII, RPJM 2005 -2009

APBN Tahun 2005

Peningkatan Pengawasan atas Pelayanan KepemerintahanMeningkatkan akses masyarakat terhadap informasi penanganan aduan yang telah dilaporkan

Keluaran:Aparat penegak hukum secara transparan dan terbuka memberikan informasi, baik berupa proses maupun dokumen

Hasil:Kemudahan masyarakat untuk untuk mendapatkan informasi terhadap laporan yang diberikan

Triwulan I, tahun 2005


Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, KPK,

Kadivhumas POLRI,

Jamwas, Kejagung,

Inspektorat masing-masing Departemen / LPND


Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Bab XII RPJM 2004-2009

APBN Tahun 2005

24

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Meningkatkan Pelayanan Pengaduan (Public Complaint) warga masyarakat atas sikap dan perilaku personel.

Keluaran:Laporan pengaduan masyarakat terhadap sikap dan perilaku personel yang menyimpang

Hasil:Kemudahan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terhadap perilaku menyimpang dalam melakukan pelayanan publik



Inspektorat Jenderal masing-masing departemen yang melaksanakan pelayanan publik,



Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Bab XII RPJM 2004-2009

APBN Tahun 2005

Memperbaiki sistem pelaporan, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara

Keluaran:Sistem pelaporan yang lebih transparan

Hasil:Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara


Deputi Bidang Pencegahan, KPK


Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Bab XII RPJM 2004 - 2009

Program Penegakan Hukum dan HAM Bab XI RPJM 2004 – 2009

APBN Tahun 2005

25

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Meningkatkan akses masyarakat untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai gratifikasi

Keluaran:Sistem pelaporan gratifikasi yang memihak pada masyarakat

Hasil:Terwujudnya akses langsung kepada masyarakat dalam rangka pemberian gratifikasi


Inspektorat Jenderal Instansi/ Lembaga




Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Bab XII RPJM 2004 - 2009

APBN Tahun 2005

Meningkatan Peran Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU)

Keluaran:Koordinasi dalam penanganan TPPU

Hasil:Minimalisasi tindakan pencucian uang dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi


Wakil Kepala PPATK Bidang Hukum dan Kepatuhan

Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bab XI RPJM 2004 -2009

APBN Tahun 2005

Melakukan harmonisasi dan revisi peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan pengawasan dan pemeriksaan internal instansi pemerintah

Keluaran:Perubahan UU dan peraturan pelaksanaan yang terkait dengan pengawasan

Hasil:Pengawas internal menjadi pendeteksi awal terjadinya tindak pidana korupsi

Semester 1, Tahun 2005 -Semester 1 Tahun 2006

Dirjen Peraturan Perundang-undangan, DepHuk HAM




Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur NegaraBab XII RPJM 2005 – 2009

APBN Tahun 2005, Bab XII RPJM 2004-2009

26

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Negara

Menerapkan Pakta Integritas bagi petugas yang bertanggung jawab dalam penerimaan pendapatan negara

Keluaran:Pakta Integritas petugas penerimaan pendapatan negara dengan salinan yang ditembuskan kepada MenPAN

Hasil:Meningkatkan akuntabilitas kinerja penerimaan pendapatan negara


Instansi penerima pendapatan negara terkait


Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan NegaraBab XXII RPJM 2004 – 2009

APBN Tahun 2005

Menerapkan Pakta Integritas bagi petugas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran

Keluaran:Pakta Integritas petugas pelaksana anggaran dengan salinan yang ditembuskan kepada MenPAN

Hasil:Meningkatkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan anggaran negara


Instansi pelaksana anggaran negara terkait


Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara Bab XXII RPJM 2004 – 2009

APBN Tahun 2005

1.Menyempurnakan Sistem Pencairan Anggaran

2.Menerapkan Pakta Integritas bagi Petugas yang mengelola Sistem Pencairan Anggaran

Keluaran:Sistem Pencairan Anggaran yang cepat, transparan dan bebas korupsi

Hasil:Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan anggaran negara

Semester I 2005

Dirjen Perbendaharaan Negara, Depkeu


APBN Tahun 2005

27

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Melanjutkan perbaikan pelayanan dan sistem pemeriksaan terhadap wajib pajak

Keluaran:1.Sistem Pelayanan

Perpajakan yang cepat dan sederhana

2.Sistem Pengawasan yang berhasil guna dan berdaya guna

3.Sistem Pemeriksaan Perpajakan yang transparan dan akuntabel

4.Sistem informasi perpajakan, yang terbuka dan dapat dengan mudah diakses oleh publik

Hasil:Masyarakat memperoleh pelayanan pengurusan pajak, yang prima didukung oleh tranparansi, akuntablitas dan kejelasan persyaratan yang dibutuhkan serta kepastian sejauh mana penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kepentingan rakyat


Dirjen Pajak, Depkeu Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan NegaraBab XXII RPJM 2004 – 2009

APBN Tahun 2005

28

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Memperbaiki pelayanan dan sistem audit di bidang kepabeanan dan cukai

Keluaran:1. Sistem Pelayanan

Kepabeanan dan Cukai yang cepat dan sederhana

2. Sistem Pengawasan yang berhasil guna dan berdaya guna

3. Sistem Audit yang transparan dan akuntabel

4. Sistem informasi kepabeanan dan cukai yang terbuka dan dapat dengan mudah diakses oleh publik

Hasil:Masyarakat memperoleh pelayanan pengurusan kepabeanan dan cukai yang prima didukung oleh tranparansi, keadilan, akuntablitas dan konsistensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai


Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu

Deputi Bidang Investigasi, BPKP



APBN Tahun 2005

29

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Mengembangkan E-government di bidang perpajakan

Keluaran:1. Sistem E-government di

bidang perpajakan2. Peraturan Menkeu

tentang penerapan E-government dalam bidang perpajakan

Hasil:Terciptanya pelayanan perpajakan yang berbasis e-government


Dirjen Pajak, Depkeu

Deputi Bidang Telematika, Meneg Kominfo



Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bab XII RPJM 2004 – 2009

APBN Tahun 2005

Mengembangkan E-government di bidang kepabeanan dan cukai

Keluaran:1. Sistem E-government di

bidang kepabeanan dan cukai

2. Peraturan Menkeu tentang penerapan E-government dalam bidang kepabeanan dan cukai

Hasil:Terciptanya pelayanan kepabeanan dan cukai yang berbasis e-government


Dirjen Bea dan Cukai Depkeu

Deputi Bidang Telematika, Meneg Kominfo




APBN Tahun 2005

30

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Menerapkan reward and punishment dalam pengelolaan pajak, kepabeanan dan cukai

Keluaran:Peraturan Menkeu mengenai Penerapan Sanksi dan Pemberian Penghargaan dalam Pengelolaan Pajak, Bea dan Cukai

Hasil:Pengelolaan Pajak, Bea dan Cukai yang transparan dan akuntabel


Irjen Depkeu Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan NegaraBab XXII RPJM 2004 – 2009

APBN Tahun 2005

Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat perpajakan, yang didukung oleh E-government

Keluaran:Aparat perpajakan yang profesional, dengan dukungan E-government.

Hasil:1. Tidak ada lagi kebocoran

dalam penerimaan keuangan negara.

2. Tidak adanya pungutan liar dalam pengurusan pajak


Dirjen Pajak, Depkeu Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan NegaraBab XXII RPJM 2004 – 2009


APBN Tahun 2005

31

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat kepabeanan, dan cukai yang didukung oleh E-government

Keluaran:Aparat kepabenan, dan cukai yang profesional, dengan dukungan E-government.

Hasil:1.Tidak ada lagi kebocoran

dalam penerimaan keuangan negara.

2.Tidak adanya pungutan liar dalam pengurusan kepabeanan, dan cukai


Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu



APBN Tahun 2005

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara pada sektor pendidikan, kesehatan, hankam, pekerjaan umum dan perhubungan

Keluaran:Pengelolaan keuangan negara yang efisien pada sektor pendidikan, kesehatan, hankam, pekerjaan umum dan perhubungan

Hasil:Penyelamatan preventif kekayaan negara pada 5 sektor penerima APBN terbesar


Dirjen Perbendaharaan, Depkeu

Irjen Depdiknas

Irjen Depkes

Itwasum POLRI

Irjen TNI, Orjen TNI dan POM TNI, Mabes TNI

Irjen Departemen PU

Irjen Dephub

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur NegaraBab XII RPJM 2005 – 2009


APBN Tahun 2005

32

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Menetapkan formula dan kriteria yang jelas dalam rangka pengalokasian DAU dan DAK

Keluaran:Formula dan Kriteria pengalokasian DAU dan DAK

Hasil:Terseleksinya Daerah yang benar-benar berhak untuk menerima DAK dan diterimanya DAU secara proporsional


Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Depkeu

Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah, Depdagri

Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas

Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara Bab XXII RPJM 2004 -2009

APBN Tahun 2005

Memperbaiki sistem informasi akuntansi dan manajemen keuangan pemerintah

Keluaran:Sistem informasi akuntansi dan manajemen keuangan pemerintah yang dapat diakses oleh publik

Hasil:Sistem manajemen keuangan negara yang transparan dan akuntabel



Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara Bab XXII RPJM 2004 -2009

APBN Tahun 2008

Memperbaiki sistem manajemen keuangan negara

Keluaran:Sistem manajemen keuangan negara yang akuntabel dan menjamin terlaksananya mekanisme check and balances

Hasil: Minimalisasi kebocoran APBN

Semester 1, Tahun 2005 - 2009




APBN Tahun 2005 -2009

33

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Menyusun Peraturan pelaksanaan UU No. 17/2003 mengenai anggaran berbasis kinerja, penerapan treasury single account, pengelolaan utang negara dll.

Keluaran:Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah pelaksanaan UU No. 17/2003

Hasil:Terciptanya good governance dalam pengelolaan keuangan negara.


Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Depkeu,




APBN Tahun 2007

Menyusun Peraturan pelaksanaan UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara

Keluaran:Peraturan pemerintah dan Perda pelaksanaan UU No.1/2004

Hasil:Pengelolaan administrasi keuangan negara yang transparan dan akuntabel.






APBN Tahun 2007

34

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Menyusun standar pelayanan minimal sesuai dengan PP No. 21/2004

Keluaran:Perpres tentang Standar Pelayanan Minimal

Hasil:Efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan negara


Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas,

Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Depkeu,

Dirjen Peraturan Perundang-undangan DepHuk HAM



APBN Tahun 2005

35

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Merevisi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabenanan dan cukai

Keluaran:1. Ditetapkannya

Rancangan revisi UU dan sejumlah peraturan pelaksanaan di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai

2. Penyerahan RUU tentang Perubahan UU Bidang Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai kepada DPR

Hasil:Masyarakat dan dunia usaha yang berkepentingan memperoleh kepastian hukum mengenai pelaksanaan UU dan peraturan pelaksanaan di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai yang lebih adil, terbuka, transparan dan akuntabel


Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu,

Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Dirjen Imigrasi, DepHuk HAM


APBN 2005

Penyempurnaan Sistem Procurement/ Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

36

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Menerapkan Pakta Integritas bagi petugas yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, mitra kerja dan pihak lain yang terkait

Keluaran:Pakta Integritas petugas pengadaan barang dan jasa pemerintah, mitra kerja dan pihak terkait dengan salinan yang ditembuskan kepada MenPAN

Hasil:Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah


Masing-masing instansi pelaksana pengadaan barang dan jasa pemerintah


Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran NegaraBab XXII RPJM 2004 – 2009

APBN Tahun 2005

Menerapkan sistem E-procurement

Keluaran:1. Konsep sistem E-

procurement2. Konsep Keppres tentang

pelaksanaan proyek percontohan Sistem E-procurement di beberapa daerah

Hasil:Berjalannya e-procurement untuk mendukung sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif dan efisien dengan prinsip persaingan yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan dan manfaat


Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas


Deputi Bidang Litbang Administrasi Pembangunan dan Otomatisasi Administrasi Negara, LAN


APBN Tahun 2005

37

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Pelaksanaan E- procurement di Departemen Pekerjaan Umum

Keluaran:Proses pelelangan/tender secara online di media internet antara panitia lelang/tender dengan penyedia jasa (full e-procurement)

Hasil:Meningkatnya transparansi pengadaan barang/jasa dengan menyampaikan paket-paket pengadaan barang dan jasa atau pelaksanaan pelelangan melalui media internet


Sekjen Departemen Pekerjaan Umum


APBN Tahun 2005

Memperkuat institusi audit internal dalam proses pengadaan

Keluaran:Peraturan masing-masing Menteri/Kepala Lembaga mengenai otoritas auditor internal

Hasil:Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan, terbuka dan akuntabel melalui pemeriksaan secara transparan mulai dari proses pengadaan sampai pada evaluasi


Irjen masing-masing Departemen/LPND


Deputi Bidang Investigasi, BPKP


APBN Tahun 2005

38

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Merevisi peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah

Keluaran:1. Penerapan pakta

integritas secara ketat2. Aturan mengenai

pelelangan/tender secara elektronik

3. Peraturan yang jelas hingga petunjuk teknis pengadaan

4. Penerapan tindak pidana korupsi yang tegas pada aparat dan rekanan yang terlibat suap

Hasil:Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif dan efisien dengan prinsip persaingan yang transparan, terbuka, akuntabel dan sehat, transparan, serta perlakuan adil bagi semua pihak


Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas



APBN Tahun 2005

39

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Membahas RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Keluaran:Aturan mengenai tanda tangan digital, materai digital dan hal lain yang berhubungan dengan transaksi secara elektronik

Hasil:Panitia pelelangan dan penyedia jasa dapat melaksanakan proses pelelangan secara elektronik dengan aman


Deputi Bidang Pemanfaatan Informasi., Deputi Bidang Pemanfaatan Informasi, Deputi Bidang Telematika, Meneg Kominfo



APBN Tahun 2005

Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM dan Pembinaan Aparatur NegaraIntegrasi muatan anti korupsi pada pendidikan dan pelatihan kedinasan dan diklat penjenjangan

Keluaran:Muatan anti korupsi pada kurikulum diklat kedinasan dan penjenjangan

Hasil:Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran tentang korupsi di kalangan aparatur pemerintah


Deputi Bidang SDM Aparatur, MenPAN

Deputi Bidang Bina Kindang, Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian, BKN

Deputi Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, LAN,


Program Penerapan Tata Keperintahan yang Baik Bab XII RPJM 2004 – 2009

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur. Bab XII RPJM Tahun 2004-2009

APBN Tahun 2006

40

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Mengembangkan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan strategis di pusat dan daerah

Keluaran:Sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan strategis di pusat dan daerah terutama di bidang pelayanan Publik

Hasil:Meningkatnya kualitas SDM yang didorong adanya persaingan sehat untuk menduduki jabatan-jabatan strategis



Deputi Pengadaan dan Mutasi, Deputi Bidang Informasi Kepegawaian, Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian BKN

Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur, LAN

Program Penerapan Tata Keperintahan yang Baik Bab XII RPJM 2004 - 2009

APBN Tahun 2008

Penyempurnaan sistem rekrutmen aparat penegak hukum

Keluaran:Tersedianya konsep sistem rekruitmen aparatur penegak hukum

Hasil:Dihasilkan aparatur penegak hukum yang memiliki kompetensi dan professional..



Deputi Pengadaan dan Mutasi, Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian BKN

Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur, LAN

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur. Bab XII RPJM Tahun 2004-2009.

Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum Bab IX, RPJM Tahun 2004-2009.

APBN Tahun 2005

41

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Menyempurnakan sistem Manajemen SDM bagi PNS, anggota TNI dan Polri

Keluaran:1. Sistem Rekrutmen

yang transparan dan akuntabel

2. Sistem penilaian kinerja dan pembinaan karir

3. Sistem Penggajian dan Insentif bagi PNS, anggota TNI dan Polri yang berbasis kinerja

Hasil: Terwujudnya sistem manajemen SDM yang transparan dan akuntabel




Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur, LAN,

Deputi SDM, POLRI

Kasum TNI

Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Bab XII RPJM 2004 - 2009

APBN Tahun 2008

42

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Pengembangan sistem pembinaan pegawai yang meliputi sistem pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan, penilaian kinerja dan pengembangan karir aparat penegak hukum

Keluaran:Tersedianya konsep sistem manajemen SDM yang mencakup sistem penilaian kinerja, sistem karir dan remunerasi aparat penegak hukum.

Hasil:Terkelolanya dan terpenuhinya kemampuan profesional, dan kesejahteraan aparatur penegak hukum


Deputi Bidang SDM Aparatur MenPAN

Deputi Bidang Bina Kindang, Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian, Deputi Bidang Informasi Kepegawaian, BKN

Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur, Deputi Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Pimpinan Administrasi Nasional, LAN,

Sekjen, KPK

Sekjen, MA

Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur. Bab XII RPJM Tahun 2004-2009.


APBN Tahun 2006

43

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Penyusunan database hasil pemantauan terhadap integritas dan kualitas aparat penegak hukum dalam rangka sistem promosi dan mutasi

Keluaran:Tersusunnya data base tentang kualitas dan integritas pimpinan lembaga dan aparatur penegak hukum di setiap level yang menjadi acuan penempatan pimpinan di level yang lebih tinggi.

Hasil:Terlaksananya sistem mutasi dan promosi penegak hukum berdasarkan kinerja dan kompetensi.

Semester 2 Tahun 2006


Deputi Pengadaan dan Mutasi, Deputi Bidang Informasi Kepegawaian, BKN



APBN Tahun 2006

44

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Menyempurnakan sistem remunerasi bagi PNS, anggota TNI dan Polri

Keluaran:Sistem Penggajian dan Insentif bagi PNS, anggota TNI dan Polri yang berbasis kinerja

Hasil: Peningkatan kesejahteraan aparatur PNS, TNI dan Polri






Deputi SDM, POLRI

Kasum, TNI

Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Bab XII RPJM 2004 - 2009

APBN Tahun 2008

Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

45

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Meningkatkan penerapan materi mengenai anti korupsi mulai dari pendidikan dini sampai dengan pendidikan tinggi

Keluaran:Mata ajar baru atau internalisasi pada mata pelajaran yang sudah ada mengenai Anti Korupsi

Hasil:Masyarakat, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, mempunyai imunitas dan rasa alergi terhadap tindakan korupsi beserta segala modus operandi-nya.


Dirjen Dikdasmen, Dirjen Dikti, Dirjen PLSP Depdiknas

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Bab XI RPJM 2004 –2009

APBN Tahun 2006

Meningkatkan partisipasi aktif tokoh masyarakat dalam kampanye gerakan anti korupsi

Keluaran:Meningkatnya jumlah tokoh masyarakat dari ormas yang terlibat secara aktif dalam kampanye pemberantasan korupsi

Hasil:Masyarakat menjadi lebih berani dan kritis menyikapi perilaku korupsi


Deputi Bidang Akuntabilitas, Meneg Kebudayaan dan Pariwisata,

Kepala BPHN, DepHuk HAM,

Jamintel, Kejaksaan Agung

Kadivhumas, POLRI


APBN Tahun 2006

46

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Melakukan gerakan penyuluhan dampak negatif dari korupsi

Keluaran:Penyuluhan-penyuluhan dampak negatif korupsi di pusat dan daerah

Hasil:Masyarakat, terutama pihak-pihak yang belum terkontaminasi, menyadari akan bahaya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara


Deputi Bidang Akuntabilitas Meneg Kebudayaan dan Pariwisata,

Kepala BPHN,DepHuk HAM,

Jamintel, Kejaksaan Agung


APBN Tahun 2005

Kampanye Toleransi Nol terhadap Korupsi

Keluaran:1. Kampanye media (cetak

dan elektronik)2. Kampanye aksi

Hasil:Masyarakat menyadari bahwa tindak pidana korupsi dengan segala manifestasinya tidak dapat ditolerir sama sekali


Jamintel, Kejaksaan Agung,

Kepala BPHN, DepHuk HAM,

Deputi Bidang Pencegahan, KPK,

Kadivbinkum, POLRI,

Gubernur,

Bupati/Walikota


APBN Tahun 2005

Penyempurnaan Materi Hukum Pendukung

47

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Menyelesaikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Revisi UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Keluaran:Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Revisi UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Hasil:Pemberlakuan ketentuan-ketentuan acara pidana yang berhubungan dengan percepatan, akuntabilitas dan tranparansi penanganan perkara korupsi seperti perlindungan saksi dan pelapor, pembuktian terbalik, dan ijin pemeriksaan


Dirjen Peraturan Perundang-undangan DepHuk HAM,

Program Pembentukan Hukum Bab IX RPJM 2004 - 2009

APBN Tahun 2005

Membahas RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik

Keluaran:UU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik

Hasil:Masyarakat mempunyai akses atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintrahan (baik proses maupun dokumen) untuk menilai, memantau dan melaksanakan fungsi check and balances


Dirjen Peraturan Perundang-undangan DepHuk HAM,

Deputi Bidang Pemanfaatan Informasi Kominfo


APBN Tahun 2005

48

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Merevisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Keluaran:Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan TPPU

Hasil:Meningkatnya efektifitas rezim anti pencucian uang dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi



Wakil Kepala PPATK Bidang Hukum dan Kepatuhan

Program Pembentukan Hukum Bab IX RPJM 2004 – 2009

APBN Tahun 2005

Meratifikasi Konvensi PBB tentang Anti Korupsi

Keluaran:UU tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Melawan Korupsi

Hasil:Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan hukum internasional


Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Dirjen Administrasi Hukum Umum, DepHuk HAM

Dirjen Multilateral, Deplu


APBN Tahun 2005

49

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Menyelesaikan RUU tentang Pelayanan Publik

Keluaran:RUU tentang Pelayanan Publik.

Hasil:Disetujuinya UU tentang Pelayanan Publik oleh DPR

Semester 1, Tahun 2005.


Dirjen Peraturan Perundang-undangan, DepHukHAM

Deputi Bidang Kajian Menajemen Kebijakan dan Pelayanan, LAN




APBN Tahun 2005

Menyelesaikan RUU tentang Administrasi Pemerintahan

Keluaran:RUU tentang Administrasi Pemerintahan

Hasil:Disetujuinya UU tentang Administrasi Pemerintahan oleh DPR



Deputi Bidang Litbang Administrasi Pembangunan dan Otomatisasi Administrasi Negara, LAN


APBN Tahun 2005

Membahas perubahan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Keluaran:UU Revisi KUHAP

Hasil:Kepastian dalam hukum beracara




APBN Tahun 2005

50

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Mengembangkan Sistem tentang Manajemen Informasi Penanganan Perkara (SMIPP)

Keluaran:Sistem Manajemen Informasi Penanganan Perkara di setiap instansi penegak hukum

Hasil:1. Kemudahan bagi para

pihak yang berkaitan dengan perkara untuk mendapat informasi perkembangan dan kendala penanganan perkara.

2. Kemudahan akses publik untuk mengetahui dan memonitor penanganan perkara dengan tetap menghormati kerahasiaan pribadi, negara dan proses penanganan itu sendiri, yang diatur secara jelas terukur dan limitatif.

3. Adanya unit yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi penanganan perkara.


Jambin Kejaksaan Agung,

Deputi Bidang Penindakan, KPK,

Deputi Operasional, POLRI,

Sekjen Mahkamah Agung

Program Peningkatan Kinerja Pengadilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya, RPJM Tahun 2004-2005..

APBN Tahun 2005

51

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Amandemen UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

Keluaran:Perubahan UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ektradisi.

Hasil:Penyerahan RUU Amandemen UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi kepada DPR



Dirjen Administrasi Hukum Umum, Dirjen Imigrasi DepHuk HAM

Eselon I Deplu cq Direktur Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan, Deplu

Program Pembentukan Hukum, RPJM Tahun 2004-2009.

APBN Tahun 2005

Penyusunan RUU Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Keluaran:Naskah RUU tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Hasil:Meningkatnya Kerjasama Internasional dalam rangka pemberantasan Korupsi



Dirjen Administrasi Hukum Umum, DepHuk HAM

Dirjen Multilateral, Deplu


APBN Tahun 2005

52

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Mendorong pengesahan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Pelapor.

Keluaran:Diundangkannya RUU yang mengatur tentang perlindungan saksi dan pelapor .Hasil:Masyarakat berani dan proaktif untuk melaporkan terjadinya TPK oleh oknum aparat/penyelenggara negara/ pegawai negeri.




APBN Tahun 2005

Memasukkan ketentuan mengenai asas pembuktian terbalik dalam penanganan perkara korupsi

Keluaran:Adanya ketentuan tentang penggunaan asas pembuktian terbalik terhadap perkara korupsi dalam peraturan perundangan tentang TPK baik dalam materi Perpu, amandemen UU tentang pemberantasan TPK atau KUHAP.

Hasil:1. Pembuktian TPK di

depan pengadilan berlangsung dengan mudah dan persidangan berlangsung cepat.

2. Korupsi menjadi perbuatan yang berisiko tinggi namun rendah hasilnya (high risk and low reward).




APBN Tahun 2005

53

Sub

Isu



1 2 3 4 5 6 7Penyusunan RUU tentang Badan Hukum Nirlaba

Keluaran:Naskah RUU tentang Badan Hukum Nirlaba.

Hasil:Meningkatnya pengawasan terhadap badan hukum nirlaba, terutama dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang






APBN Tahun 2005

Penyusunan RUU tentang Hubungan Kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 19 A ayat 1 UUD 1945

Keluaran:Naskah RUU tentang Hubungan Kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Hasil:Meningkatnya checks and balences dalam pengelolaan sumber daya negara, baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah




Dirjen Otonomi Daerah, Depdagri



APBN Tahun 2005

54

Documents

No · Web viewPeraturan masing-masing Menteri/Kepala Lembaga mengenai otoritas auditor internal Hasil: Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan, terbuka dan