38
OPTIMALISASI PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI GOTONG-ROYONG POLRES X BERSAMA MASYARAKAT GUNA MENGANTISIPASI KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN DALAM RANGKA TERPELIHARANYA KAMTIBMAS BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kebakaran lahan dan hutan adalah masalah menahun yang menjadi momok bagi Provinsi Riau, ini berhubungan dengan iklim di Indonesia pada umumnya dan dampaknya pada dareah di provinsi Riau pada khususnya. Iklim di Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan, namun pada penghujung musim hujan, provinsi Riau akan merasakan dampak El nino, yaitu fenomena peningkatan suhu muka laut yang dapat memberikan dampak kekeringan. Sehingga dalam setahun, wilayah-wilayah pada provinsi Riau bisa merasakan musim kemarau lebih dari 6 bulan. Pada saat kekeringan tersebutlah dapat terjadi kebakaran hutan dan lahan, yang apabila tidak diantisipasi dampaknya, maka akan menyebabkan gangguan kesehatan yang berat yaitu kabut asap. LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH

NKP 1 GUSTI

Embed Size (px)

DESCRIPTION

uuu

Citation preview

Page 1: NKP 1 GUSTI

OPTIMALISASI PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI GOTONG-ROYONG POLRES X BERSAMA MASYARAKAT

GUNA MENGANTISIPASI KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN DALAM RANGKA TERPELIHARANYA KAMTIBMAS

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kebakaran lahan dan hutan adalah masalah menahun yang

menjadi momok bagi Provinsi Riau, ini berhubungan dengan iklim di

Indonesia pada umumnya dan dampaknya pada dareah di provinsi Riau

pada khususnya. Iklim di Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim panas

dan musim hujan, namun pada penghujung musim hujan, provinsi Riau

akan merasakan dampak El nino, yaitu fenomena peningkatan suhu muka

laut yang dapat memberikan dampak kekeringan. Sehingga dalam

setahun, wilayah-wilayah pada provinsi Riau bisa merasakan musim

kemarau lebih dari 6 bulan.

Pada saat kekeringan tersebutlah dapat terjadi kebakaran hutan

dan lahan, yang apabila tidak diantisipasi dampaknya, maka akan

menyebabkan gangguan kesehatan yang berat yaitu kabut asap.

Pada bulan September tahun 2015, yaitu puncak musim kemarau di

Provinsi Riau dinyatakan Riau sebagai provinsi Darurat Kabut Asap.1 Hal

ini menandakan masalah Kebakaran lahan dan hutan yang tiada hentinya.

Polri sebagai bagian dari unsur pemerintahan Indonesia, yang

merupakan lembaga yang bertugas untuk memberikan perlindungan,

pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, memelihara kamtibmas,

serta melakukan penegakan hukum, turut bertanggung jawab agar

1 Menteri LHK: Hari Ini Riau Dinyatakan Darurat Asap, senin, 14 September 2015 <m.detik.com>

LEMBAGA PENDIDIKAN POLRISEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH

Page 2: NKP 1 GUSTI

masalah yang ada di Indonesia ini, khususnya provinsi Riau, dapat

teratasi, oleh karena itu, Polri perlu melakukan langkah-langkah bersama

masyarakat, saling bahu membahu, tolong menolong, berpastisipasi untuk

mengatasi kebakaran lahan dan hutan.

Masyarakat adalah kekuatan utama Polri, mengutip slogan yang

sering kita dengar di Polri sebagai berikut, “kekuatan utama Polri adalah

simpati masyarakat”. Polri tidak dapat bekerja sendiri, perlu ada partisipasi

masyarakat agar apa yang diusahakan oleh Polri ini berhasil. Oleh karena

itu perlu upaya dari Polri untuk merangkul masyarakat, mengambil simpati

masyarakat dan bersama-sama bekerja untuk menciptakan situasi yang

diharapkan, yaitu mangantisipasi terjadinya kebakaran lahan dan hutan.

Dalam Negara kita, Republik Indonesia, terdapat nilai-nilai luhur

Pancasila, yang merupakan warisan leluhur kita, yang di rumuskan dalam

5 sila, sebagai dasar Negara, filosofi bangsa, dan moral bangsa. Pada sila

ke-4 yang berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan”, mengharuskan pemerintahan

Negara kita dijalankan dengan sistem Demokrasi, yaitu pemerintahan

yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pada pengertian

dan pelaksanaan nilai-nilai luhur Pancasila sila ke-4 ini pula terdapat asas

partisipasi didalamnya, yaitu pancasila sebagai moral Negara berarti

Negara melaksanakan peningkatan partisipasi rakyat dalam pelaksanaan

tugas-tugas nasional. Dan juga Pancasila sebagai moral perorangan

berarti setiap individu menyadari diri sebagai warga Negara dan ikut

bertanggung jawab atas keselamatan Negara dan pelaksanaan tugas-

tugasnya memajukan kesejahteraan umum.2

Dengan adanya asas partisipasi sebagai salah satu moral bangsa,

yang merupakan warisan leluhur bangsa kita, maka dapat kita dilakukan

gotong-royong antara polri dengan masyarakat untuk mengantisipasi

kebakaran lahan dan hutan, yaitu suatu wujud partisipasi masyarakat dan

partisipasi Polri untuk bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong,

bantu-membantu,3 untuk mewujudkan kegiatan dalam mengantisipasi

kebakaran lahan dan hutan.

2 Kirdi Dipoyudo, Pancasila dan Arti pelaksanaannya, Penerbit Yayasan Proklamasi CSIS, Jakarta, 1979, h. 66.

Page 3: NKP 1 GUSTI

B. Permasalahan Bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan

gotong-royong yang dilaksanakan oleh Polres X bersama-sama dengan

masyarakat guna mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan dalam

rangka terwujudnya Kamtibmas?

C. Pokok Persoalan Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka pokok persoalan

yang mendasari penulisan naskah ini adalah :

1. Bagaimana kemampuan anggota Polres X dalam mengamalkan

nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan gotong-royong bersama

masyarakat?

2. Bagaimana mengoptimalkan pengamalan nilai-nilai Pancasila di

Polres X melalui kegiatan gotong-royong agar dapat mengantisipasi

kebakaran lahan dan hutan?

D. Ruang Lingkup Pembahasan Ruang lingkup penulisan NKP ini dibatasi pada pembahasan

mengenai bagaimana mengoptimalkan pengamalan nilai-nilai Pancasila

melalui kegiatan gotong-royong Polres X bersama-sama dengan

masyarakat guna mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan dalam

rangka terwujudnya pemeliharaan Kamtibmas

E. Maksud dan Tujuan 1. Maksud

Maksud dari penulisan ini adalah yang pertama adalah untuk

memenuhi penugasan peserta didik Sespimmen dikreg ke-56 TA

2016, yang kedua adalah untuk memberikan gambaran tentang

pengamalan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan gotong-royong

oleh Polres X.

2. Tujuan

3 Arti kata “gotong royong” menurut KBBI, KBBI.co.id <kbbi.co.id/arti-kata/gotong+royong

Page 4: NKP 1 GUSTI

Penulisan naskah ini bertujuan yang pertama adalah untuk

mengaplikasikan mata perkuliahan pengamalan Nilai-nilai Pancasila

dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres X, sedangkan tujuan

yang kedua adalah untuk memberikan gambaran serta masukan

kepada pimpinan mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila

melalui kegiatan gotong-royong oleh Polres X.

F. Metode dan Pendekatan 1. Metode

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode

deskriptif analaitis. Metode ini merupakan metode yang mencoba

mendeskripsi fakta-fakta yang terjadi sekaligus memberikan analisis

dan interpretasi terhadap fakta-fakta tersebut.

2. PendekatanPendekatan yang digunakan penulis dalam naskah ini adalah

pendekatan manajemen sumber daya manusia dan manajemen

perubahan berdasarkan pengalaman penulis selama bertugas di

Polres X. Serta studi kepustakaan dengan menggali beberapa teori

dan konsep sebagai pedoman dalam mengupas permasalahan.

G. Tata Urut Agar penulisan tersusun secara sistematis maka urutan penulisan

pada naskah ini adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

2. Bab II Landasan Teori

3. Bab III Kondisi Saat Ini Terkait Kemampuan Anggota Dan Metode

Yang Dilaksanakan Dalam Mengamalkan Nilai-nilai Pancasila

Melalui Kegiatan Bergotong-royong

4. Bab IV Faktor-faktor Yang Mempengaruhi

5. Bab V Kondisi Yang Diharapkan Terkait Kemampuan Anggota Serta

Metode Dalam Mengamalkan Nilai-nilai Pancasila Melalui Kegiatan

Bergotong-royong Guna Mengantisipasi Kebakaran Lahan Dan

Hutan.

Page 5: NKP 1 GUSTI

6. Bab VI Optimalisasi Impelementasi Kegiatan Bergotong-royong Guna

Mengantisipasi Kebakaran Lahan Dan Hutan Dalam Rangka

Terwujudnya Kamtibmas.

7. Bab VII Penutup

H. Pengertian - Pengertian 1. Pengamalan

Pengamalan diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan

mengamalkan, penerapan, pelaksanaan.

2. Nilai-nilai PancasilaPancasila memuat nilai-nilai luhur yang telah menjadi milik bersama

bangsa Indonesia, karena nilai-nilai luhur Pancasila sudah ada

pada bangsa kita jauh sebelum Negara Republik Indonesia

terbentuk. Pada Pancasila sila ke-4 yaitu, kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,

terdapat maksud bahwa Negara kita menganut paham demokrasi,

yaitu pemerintahan yang bersumber dari rakyat, untuk rakyat, dan

oleh rakyat. Demokrasi dalam arti yang luas memiliki asas pokok

yaitu asas partisipasi rakyat serta pengakuan akan harkat dan

martabat manusia yang berwujud adanya tindakan-tindakan

pemerintah yang melindungi hak-hak asasi manusia demi

kepentingan bersama.4

3. Gotong-royongGotong-royong merupakan akitivitas untuk bekerja-sama, saling

tolong-menolong, serta bantu-membantu. Gotong-royong

merupakan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila sila ke-4 dari asas

partisipasi masyarakat serta tindakan demi kepentingan bersama.

4. OptimalisasiOptimalisasi berdasarkan pemahaman dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia diartikan sebagai “meningkatkan” atau “menjadikan lebih

baik” Jadi dalam naskah ini optimalisasi berarti upaya meningkatkan

atau menjadikan lebih baik.4 Drs. Burhanuddin Salam, Filsafat Pancasilaisme, Bina Aksara, 1988, hal. 178.

Page 6: NKP 1 GUSTI

5. KemampuanKemampuan menurut Stephen P. Robbins adalah kapasitas

seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam

pekerjaan. Lebih lanjut Robbins menyatakan bahwa kemampuan

(ability) adalah sebuah penilaian terkini terhadap apa yang dapat

dilakukan seseorang.5

6. MasyarakatMasyarakat adalah sekelompok orang/warga yang hidup dalam

sutu wilayah dalam arti yang lebih luas misalnya kecamatan, kota,

provinsi, atau bahkan yang lebih luas, sepanjang mereka memiliki

persamaan kepentingan, misalnya masyarakat pedesaan,

masyarakat perkotaan, masyarakat tradisional, masyarakat modern

dan sebagainya.

7. KamtibmasKeamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi dinamis

masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses

pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional

yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, tegaknya

hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung

kemampuan membina serta mengembangkan potensi masyarakat

dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk

pelanggaran hukum yang dapat meresahkan masyarakat.6

BAB IILANDASAN TEORI

A. Teori Kerjasama Menurut Thomson dan Perry dalam Keban (2007:28), Kerjasama

memiliki derajat yang berbeda, mulai dari kordinasi dan kooperasi

5 Stephen P. Robbins, Perilaku Organisasi, PT. Indeks, Jakarta, 1996, hal. 1146 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 1.

Page 7: NKP 1 GUSTI

(cooperation) sampai pada derajat yang lebih tinggi yaitu collaboration.

Para ahli pada dasarnya menyetujui bahwa perbedaan terletak pada

kedalaman interaksi, integrasi, komitmen, dan kompleksitas dimana

cooperation terletak pada tingkatan yang paling rendah. Sedangkan

collaboration pada tingkatan yang tinggi.

Pendekatan ini diutarakan oleh Thomson dan Perry dengan maksud

bahwa dalam melakukan suatu kerjasama ternyata mempunyai tingkatan

yang berbeda-beda dalam hal bagaimana cara interaksinya, bagaimana

cara integrasinya, serta bagaimana komitmen dari dua belah pihak atau

lebih yang melakukan kerjasama, maka dalam hal ini diperlukan suatu

kordinasi dan kooperasi yang jelas serta apabila dimungkinkan dilakukan

suatu kolaborasi kepentingan diantara keduanya.7

Dalam tulisan ini, teori kerjasama akan digunakan sebagai landasan

anggota Polres X untuk mengamalkan kegiatan gotong-royong bersama

masyarakat.

B. Teori Motivasi Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nailai yang

mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan

tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu invisible yang

memberikan kekuatan untuk mendorong individu bertingkah laku dalam

mencapai tujuan.8

Teori motivasi yang digunakan adalah teori ERG, teori ERG

(existence relatedness growth) mengansumsikan tiga kategori kebutuhan,

yakni kebutuhan akan eksistensi (E), kebutuhan untuk berhubungan

dengan pihak lain (R), dan kebutuhan akan pertumbuhan (G).

Dalam tulisan ini, teori motivasi akan digunakan sebagai pisau

analisis untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang dapat memotivasi

masyarakat agar dapat bekerjasama dengan anggota Polres X dalam

bergotong-royong guna mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan.

7 Scribd.com/doc/60055605/teori-kerja-sama, diakses pada tanggal 1 Mei 2016, pkl 18:05 Wib.8 Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan; dari Teori ke Praktik, Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2008, hal. 455.

Page 8: NKP 1 GUSTI

C. Analisis SWOT Sebagai dasar dalam merumuskan faktor-faktor yang

mempengaruhi maka teori analisis SWOT digunakan sebagai dasar untuk

menjabarkan faktor tersebut secara sistematis.

Menurut freddy Rangkutin analisis SWOT merupakan sebuah

konsepsi yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor

didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength)

dan kelemahan (weakness) serta peluang (opportunity) dan ancaman

(threats) secara sistematis.

Sehingga mengacu pada teori tersebut faktor-faktor yang

mempengaruhi akan diidentifikasi berdasarkan unsur internal yang terdiri

dari faktor kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yang terdiri dari

faktor peluang dan kendala.

BAB III KONDISI SAAT INI POLRES X DALAM MENGAMALKAN NILAI-NILAI

PANCASILA MELALUI KEGIATAN BERGOTONG-ROYONG

A. Kemampuan Anggota Polres X Dalam Mengamalkan Nilai-nilai Pancasila melalui Kegiatan Bergotong-royong Saat Ini

Page 9: NKP 1 GUSTI

1. Pengetahuan (Knowledge).

Anggota Polres X berjumlah 534 Personel, dengan jenjang

pendidikan 4 pers tamat S2, 200 pers tamat S1, dan 300 pers

tamatan SMU atau sederajat.

Bila dilihat dari pengetahuan/jenjang pendidikan, dapat kita

pahami bahwa seluruh anggota Polres X sebanyak 534 Pers telah

memahami nilai-nilai Pancasila, karena pada sistem pendidikan di

Indonesia pada setiap tingkatan memasukkan materi Pendidikan

Pancasila.

2. Keterampilan (Skill)

a. Pada saat berdinas, anggota Polres X belum pernah

mendapatkan pelatihan tentang pemahaman dan

pengamalan Pancasila.

b. Pengetahuan tentang Pancasila tidak pernah secara

langsung didapatkan, melainkan secara tidak langsung

melalui pengarahan-pengarahan dari pimpinan mengenai

nilai-nilai bermasyarakat, yang didalamnya terkandung nilai-

nilai Pancasila, seperti nilai persatuan, nilai kemanusiaan,

nilai toleransi, nilai kerjasama, nilai gotong-royong, dan

sebagainya.

3. Sikap (Attitude)

a. Anggota Polres X belum sepenuhnya mampu mengamalkan

nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di

lingkungan masyarakat, hal ini terlihat dari masih adanya

keluhan/komplain masyarakat mengenai sikap dan perilaku

anggota yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

b. Masih ditemukan sikap dan perilaku anggota Polres X yang

kurang peka, kurang memberikan simpati, acuh dan tidak

tanggap terhadap persoalan yang ada di masyarakat. Sikap

Page 10: NKP 1 GUSTI

seperti ini dapat menjauhkan simpati masyarakat sehingga

akan membuat semakin susahnya anggota Polres X untuk

mengajak masyarakat bergotong-royong.

B. Metode Yang Dilakukan Oleh Polres X Saat ini Dalam Mengamalkan Nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan Bergotong-royong Guna Mengantisipasi Kebakaran Lahan Dan Hutan

1. Pembinaan rohani dan mental yang bertujuan anggota dapat

melaksanakan tupoksi dengan kondisi mental dan kejiwaan yang

baik, saat ini tidak dilaksanakan secara konsisten, dari jadwal yang

direncanakan, binrohtal ini dilaksanakan seminggu sekali, namun

kadang dilaksanakan kadang tidak.

2. Pengawasan yang dilakukan pada keseharian anggota Polres X

memang terbatas, pengawasan dapat dilakukan secara langsung

yaitu pada kegiatan seperti operasi bersama, apel, pekerjaan rutin

di kantor, dan tugas yang dilakukan secara bersama oleh pimpinan

dengan anggota sesuai tupoksi anggota masing-masing.

3. Sosialisasi pemahaman nilai-nilai Pancasila tidak pernah diberikan

secara langsung kepada anggota, melainkan melalui arahan-arahan

oleh pimpinan mengenai nilai-nilai bermasyarakat, etos kerja,

semangat bekerjasama untuk institusi dan masyarakat serta nilai-

nilai yang terdapat dalam Tribrata dan Catur Prasetya yang

kesemuanya bersumber kepada nilai-nilai luhur bangsa kita yaitu

Pancasila.

4. Pada Polres X dijalankan program Bhakti Bhabinkamtibmas yang

dilaksanakan setiap sebulan sekali, program Bhakti

Bhabinkamtibmas ini merupakan program yang dilaksanakan untuk

mengajak masyarakat bergotong-royong di lingkungan kerja

Bhabinkamtibmas, dengan sasaran yang ditentukan oleh Kepala

Desa, masyarakat dan Bhabinkamtibmas itu sendiri, kemudian saat

pelaksanaannya dilaksanakan oleh masyarakat dan juga oleh

anggota Polres dan Polsek, bukan hanya Bhabinkamtibmasnya.

Page 11: NKP 1 GUSTI

5. Pada Polres X telah dibuat forum masyarakat untuk melaksanakan

gotong-royong melawan kebakaran lahan dan hutan, tetapi bukan

untuk mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan, yaitu disebut

dengan Forum Masyarakat Gotong-royong melawan api (FMGR)

yang dibentuk di tingkat desa, namun belum semua desa telah

terbentuk, yang memiliki tugas apabila ada kebakaran lahan dan

hutan, maka FMGR membantu tugas pemerintah dalam hal ini

Polres X untuk mematikan api kebakaran diwilayahnya.

C. Implikasi Belum Optimalnya pengamalan Nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan Bergotong-royong Guna Mengantisipasi Kebakaran Lahan Dan Hutan

1. Implikasi Dari Segi Kemampuan

a. Implikasi dari belum dilaksanakannya pelatihan mengenai

pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila, maka anggota

Polres X belum dapat memahami dan melaksanakan nilai-nilai

Pancasila secara utuh.

b. Dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polres X,

berimplikasi terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat

terhadap Polres X, sehingga apabila anggota Polres X

melaksanakan program dengan mengajak masyarakat untuk

bergotong-royong mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan

bisa berakibat program tersebut tidak diterima atau ajakan

tersebut tidak diikuti.

2. Implikasi Dari Segi Metode

a. Implikasi dari belum dilaksanakannya binrohtal secara konsisten

mengakibatkan belum optimalnya kondisi rohani dan mental

anggota yang baik dalam melaksanakan tupoksi sehari-hari.

Page 12: NKP 1 GUSTI

b. Implikasi dari terbatasnya pengawasan maka dapat berakibat

adanya perbuatan yang dilakukan anggota Polres X yang tidak

sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

c. Implikasi dari belum adanya program pelatihan dan penerapan

nilai-nilai Pancasila, namun telah adanya arahan-arahan dari

pimpinan mengenai nilai-nilai bermasyarakat, Tribrata dan

Catur Prasetya dapat berakibat kurangnya wawasan tentang

nilai-nilai Pancasila, perbuatan yang dilakukan terarah pada

nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya, berdampak pada tidak

optimalnya penerapan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat.

d. Implikasi adanya Forum Masyarakat Gotong-royong (FMGR)

melawan api dapat menumbuhkan nilai-nilai gotong-royong pada

masyarakat, namun, nilai ini ada pada saat bila telah terjadi

kebakaran lahan dan hutan, sehingga ada kepasifan nilai-nilai

bergotong-royong bila hanya ada kebakaran saja. Hal ini

mengakibatkan kebakaran lahan dan hutan terus terjadi.

BAB IVFAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPTIMALISASI

PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI GOTONG-ROYONG POLRES X BERSAMA MASYARAKAT

Page 13: NKP 1 GUSTI

A. Internal a. Kekuatan

1) Grand Staregy Polri yang telah memasuki tahap ke-3, yaitu

Strive For Exellence, merupakan landasan bagi Polri untuk

terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

2) Adanya Kode Etik Profesi Polri yang tertuang dalam Perkap

No 14 Tahun 2011 sebagai pedoman etika profesi Polri

termasuk didalamnya etika kemasyarakatan.

3) Adanya UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri yang memberikan

landasan tugas dan wewenang bagi Polri untuk melindungi,

melayani dan mengayomi masyarakat, memelihara

Kamtibmas serta melakukan penegakan hukum.

4) Adanya program Bhakti Bhabinkamtibmas dari Kapolres X

yaitu program bergotong-royang anggota Polres X bersama-

sama dengan masyarakat.

5) Komitmen dari Kapolres X dalam melakukan pembinaan

rohani dan mental kepada anggota Polres X.

6) Komitmen dari Kapolres X dalam melakukan upaya

mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan.

b. Kelemahan 1. Masih lemahnya kemampuan anggota Polres X dalam

mengamalkan nilai-nilai pancasila melalui kegiatan gotong-

royong.

2. Terbatasnya pengawasan dan pengendalian dari pimpinan

Polres X terhadap sikap dan perilaku anggota dalam

mengamalkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat.

3. Masih adanya pelanggaran yang dilakukan anggota Polres X

di tengah-tengah masyarakat yang menyebabkan

masyarakat tidak simpati kepada Polres X.

4. Kurangnya dilakukan analisa dan evaluasi oleh Pimpinan

terhadap perilaku anggota Polres X dalam mengamalkan

nilai-nilai Pancasila.

Page 14: NKP 1 GUSTI

B. Eksternal a. Peluang

1) Adanya kemauan yang sama antara pemerintah daerah,

serta intansi lainnya di wilayah Polres X untuk mengatasi

musibah kebakaran lahan dan hutan di wilayah X.

2) Adanya FMGR melawan Api yang dibentuk oleh Polri di

setiap desa di wilayah Polres X. Hal ini akan sangat

membantu apabila Polres X merubah metode dalam

mengatasi kebakaran lahan dan hutan.

3) Adanya nilai-nilai luhur yang dipegang oleh masyarakat, yang

dapat dibangkitkan agar mau bersama-sama mengantisipasi

kebakaran hutan dan lahan. Karena kebakaran lahan dan

hutan adalah masalah bersama yang harus diatasi bersama.

4) Adanya lembaga pers dan LSM yang dapat diajak untuk

mengkampanyekan bahaya kebakaran lahan dan hutan,

serta mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama

berjuang mengatasi kebakaran lahan dan hutan.

b. Kendala 1) Masih adanya rasa tidak simpati masyarakat kepada Polres

X akibat dari pelanggaran yang dilakukan anggota Polres X

di tengah-tengah masyarakat.

2) Adanya ketergantungan masyarakat terhadap peran

pemerintah, sehingga masyarakat merasa kebakaran lahan

dan hutan adalah tanggung jawab dari pemerintah saja.

3) Adanya rasa ketidakpedulian masyarakat terhadap

kebakaran lahan dan hutan yang terjadi, diakibatkan

sebagian masyarakat merasa bahwa kebakaran lahan dan

hutan terjadi adalah tanggung jawab para pemilik lahan dan

kebun. Sehingga masyarakat enggan untuk mengantisipasi

kebakaran yang akan terjadi.

4) Adanya anggapan bahwa perbuatan baik yang dilakukan

Polri adalah pencitraan, sehingga masyarakat kurang tertarik

Page 15: NKP 1 GUSTI

dengan ajakan Polres X untuk melakukan gotong-royong

mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan.

BAB VKONDISI YANG DIHARAPKAN PADA POLRES X DALAM MENGAMALKAN

NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI KEGIATAN BERGOTONG-ROYONG

A. Kemampuan Anggota Polres X Dalam Mengamalkan Nilai-nilai Pancasila melalui Kegiatan Bergotong-royong Yang Diharapkan

Page 16: NKP 1 GUSTI

1. Pengetahuan (Knowledge).

a. Diharapkan pengetahuan anggota Polres X mengenai nilai-

nilai Pancasila meningkat begitu juga dengan pemahaman

tentang nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya.

b. Diharapkan anggota Polres X juga dapat memahami Perkap

No 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri.

2. Keterampilan (Skill)

1) Diharapkan anggota Polres X pernah mendapatkan pelatihan

tentang pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila.

2) Diharapkan pimpinan Polres X dalam melakukan pembinaan

serta arahan mengenai tupoksi, mental dan rohani serta

disiplin, dapat memberikan pemahaman tentang nilai-nilai

luhur Pancasila serta keterkaitannya dengan tupoksi Polri

serta dengan Tribrata dan Catur Prasetya.

3. Sikap (Attitude)

1) Anggota Polres X dapat mengamalkan nilai-nilai luhur

Pancasila dalam sikap perilaku sehari-hari, sehingga tidak

ada komplain mengenai sikap anggota Polres X yang

melakukan pelanggaran di tengah-tengah masyarakat.

2) Anggota Polres X peduli, peka dan tanggap terhadap

persoalan yang ada di masyarakat, mau membantu kesulitan

yang ada di masyarakat, dan mendapat kepercayaan dari

masyarakat.

B. Metode Yang Diharapkan Dalam Mengamalkan Nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan Bergotong-royong Guna Mengantisipasi Kebakaran Lahan Dan Hutan oleh Polres X

1. Pembinaan rohani dan mental dilaksanakan secara konsisten,

dapat dilakukan dengan metode terjadwal serta tempat yang

variatif.

Page 17: NKP 1 GUSTI

2. Pengawasan terhadap anggota ditingkatkan, tidak hanya pada saat

kegiatan di kantor, dan apel, dapat juga dilaksanakan dengan

melakukan pertemuan di luar jam kantor, perkumpulan dengan

keluarga serta kegiatan bersama anggota dengan masyarakat.

3. Melakukan sosialisasi terhadap nilai-nilai luhur Pancasila kepada

anggota Polres X, kemudian berusaha di amalkan dalam

pelaksanaan tupoksi sehari-hari.

4. Pada program Bhakti Bhabinkamtibmas dapat dipadukan dengan

kegiatan Forum Masyarakat Gotong-royong (FMGR) melawan api,

dengan metode kerjasama untuk mengantisipasi kebakaran lahan

dan hutan, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi

kebakaran lahan dan hutan agar tidak terjadi.

5. Forum Masyarakat Gotong-royong (FMGR) melawan api, dirubah

menjadi FMGR mengantisipasi api.

C. Kontribusi Optimalnya pengamalan Nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan Bergotong-royong Guna Mengantisipasi Kebakaran Lahan Dan Hutan 1. Kontribusi Kemampuan

1) Anggota Polres X dapat memahami dan mengamalkan nilai-

nilai luhur Pancasila secara utuh.

2) Anggota Polres X memperoleh kepercayaan masyarakat,

sehingga dapat dengan mudah mengajak masyarakat untuk

melaksanakan gotong-royong mengantisipasi kebakaran

lahan dan hutan.

b. Kontribusi Metode1) Konsistennya pembinaan rohani dan mental menjadikan

anggota Polres X selalu siap dalam melaksanakan tugas

sehari-hari dengan baik.

2) Kontribusi dari dikembangkannya pola pengawasan

menjadikan perbuatan anggota Polres X lebih terarah kepada

pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila.

Page 18: NKP 1 GUSTI

3) Adanya pelatihan nilai-nilai Pancasila menjadikan anggota

lebih paham tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam

tugas sehari-sehari maupun tugas lain yang lebih berat.

4) Kontribusi dari adanya perpaduan program Bhakti

Bhabinkamtibmas dengan FMGR mengantisipasi api,

menjadikan wilayah Polres X dapat melakukan upaya

mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan agar tidak terjadi

di wilayah Polres X.

5) Kontribusi dari berubahnya FMGR melawan api menjadi

FMGR mengantisipasi api yaitu dari perubahan metode kerja

FMGR dari kerja pasif menunggu api menjadi kerja aktif

mengantisipasi agar tidak ada api.

BAB VI OPTIMALISASI PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI

GOTONG-ROYONG POLRES X BERSAMA MASYARAKAT GUNA MENGANTISIPASI KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN DALAM

RANGKA TERPELIHARANYA KAMTIBMAS

Page 19: NKP 1 GUSTI

Optimalisasi pengamalan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan gotong-

royong, oleh Polres X bersama dengan masyarakat, guna mengantisipasi

kebakaran lahan dan hutan, dalam rangka terpeliharanya Kamtibmas. Konsepsi

pemecahan masalah yang dikemukakan merupakan bentuk dari translation

process dengan menjabarkan elemen dasar dalam perumusan strategi (meliputi

pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Action Plan).9

Adapun untuk penjabaran lebih jelasnya yaitu sebagai berikut :

1. Visi.

Visi yang dapat dirumuskan dalam penulisan ini adalah :

“Terpeliharanya Kamtibmas dengan cara optimalisasi pengamalan nilai-

nilai Pancasila melalui kegiatan gotong-royong Polres X bersama-sama

masyarakat guna mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan”.

2. Misi.Berdasarkan rumusan visi tersebut di atas, selanjutnya akan

diuraikan tentang penjabaran misi Polres X dalam optimalisasi

pengamalan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan gotong-royong Polres X

bersama-sama masyarakat guna mengantisipasi kebakaran lahan dan

hutan adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan kepercayaan masyarakat di wilayah Polres X melalui

pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila oleh anggota Polres X.

b. Terpeliharanya Kamtibmas di wilayah Polres X melalui kegiatan

gotong-royong oleh Polres X bersama-sama dengan masyarakat

dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan dan hutan.

3. Tujuan.

a. Meningkatnya pemahaman anggota Polres X tentang nilai-nilai

luhur Pancasila.

b. Terwujudnya anggota Polres X yang dapat mengamalkan nilai-nilai

luhur Pancasila dalam pelaksanaan tugas.

9 Crown Dirgantoro, 2001, Manajemen Stratejik konsep, kasus dan implementasi, Grasindo, hal 9-10.

Page 20: NKP 1 GUSTI

c. Terciptanya kepercayaan masyarakat kepada anggota Polres X,

guna terjalinnya kerjasama anggota Polres X dengan masyarakat.

d. Tersusunnya metode yang tepat dan sistematis dalam optimalisasi

pengamalan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan gotong-royong

Polres X bersama masyarakat guna mengantisipasi kebakaran

lahan dan hutan.

4. Sasaran.

a. Meningkatkan kemampuan anggota dalam optimalisasi pengamalan

nilai-nilai Pancasila.

b. Membuat metode yang tepat dan sistematis dalam optimalisasi

pengamalan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan gotong-royong

Polres X dengan masyarakat.

c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pengamalan nilai-

nilai Pancasila sehingga dapat mewujudkan kerjasama Polres X

dengan masyarakat dalam melakukan gotong-royong

mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan.

5. Kebijakan.

a. Meningkatkan kemampuan anggota melalui pembinaan rohani dan

mental secara konsisten.

b. Meningkatkan kemampuan anggota melalui pelatihan-pelatihan

pemahaman dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila.

c. Menyusun metode yang tepat dan sistematis berupa petunjuk untuk

meraih kepercayaan masyarakat melalui pengamalan nilai-nilai

luhur Pancasila.

d. Menyusun metode yang tepat dan sistematis berupa kegiatan

gotong-royong bersama Polres X dengan masyarakat guna

mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan.

e. Melakukan analisa dan evaluasi terkait kegiatan optimalisai

pengamalan nilai-nilai Pancasila melalui gotong-royong Polres X

Page 21: NKP 1 GUSTI

dengan masyarakat guna mengantisipasi kebakaran lahan dan

hutan.

6. Strategi.

Sebelum merumuskan strategi yang akan diterapkan dalam

optimalisasi pengamalan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia guna meningkatkan perilaku anggota yang bermoral, maka

penulis menggunakan analisa Matrik TOWS (Threats-Opportunities-

Weakness-Strenght), yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1Matrik TOWS

KEKUATAN (S)

1) Grand Staregy Polri yang telah memasuki tahap ke-3, yaitu Strive For Exellence, merupakan landasan bagi Polri untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

2) Adanya Kode Etik Profesi Polri yang tertuang dalam Perkap No 14 Tahun 2011 sebagai pedoman etika profesi Polri termasuk didalamnya etika kemasyarakatan.

3) Adanya UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri yang memberikan landasan tugas dan wewenang bagi Polri untuk melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat, memelihara Kamtibmas serta melakukan penegakan hukum.

4) Adanya program Bhakti Bhabinkamtibmas dari Kapolres X yaitu program bergotong-royang anggota Polres X bersama-sama dengan masyarakat.

5) Komitmen dari Kapolres X dalam melakukan pembinaan rohani dan mental kepada anggota Polres X.

6) Komitmen dari Kapolres X dalam melakukan upaya mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan.

KELEMAHAN (W)

1. Masih lemahnya kemampuan anggota Polres X dalam mengamalkan nilai-nilai pancasila melalui kegiatan gotong-royong.

2. Terbatasnya pengawasan dan pengendalian dari pimpinan Polres X terhadap sikap dan perilaku anggota dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat.

3. Masih adanya pelanggaran yang dilakukan anggota Polres X di tengah-tengah masyarakat yang menyebabkan masyarakat tidak simpati kepada Polres X.

4. Kurangnya dilakukan analisa dan evaluasi oleh Pimpinan terhadap perilaku anggota Polres X dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

PELUANG (O)

1. Adanya kemauan yang sama antara pemerintah daerah, serta intansi lainnya di wilayah Polres X untuk mengatasi musibah kebakaran lahan dan hutan di wilayah X.

2. Adanya FMGR melawan Api yang dibentuk oleh Polri di setiap desa di wilayah Polres X. Hal ini akan sangat membantu apabila Polres X merubah metode dalam mengatasi kebakaran lahan dan hutan.

3. Adanya nilai-nilai luhur yang dipegang oleh masyarakat, yang dapat dibangkitkan agar mau bersama-sama mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Karena kebakaran lahan dan hutan adalah masalah bersama yang harus diatasi bersama.

4. Adanya lembaga pers dan LSM yang dapat diajak untuk mengkampanyekan bahaya kebakaran lahan dan hutan, serta mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama berjuang mengatasi kebakaran lahan dan hutan.

STRATEGI (SO)

1. Kapolres bekerjasama dengan pemerintah daerah, instansi lainnya untuk membuat metode mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan. (S6+O1)

2. Kapolres bekerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya serta LSM dan pers untuk mensosialisasikan kegiatan larangan membakar lahan dan hutan dan mengajak masyarakat mengantisipasi (S6+01+04)

3. Kapolres memadukan program Bhakti Bhabinkamtibmas dengan FMGR melawan api dengan merubah metode menjadi mengantisipasi api. (S4+O2+O3)

STRATEGI (WO)

1. Melakukan kegiatan pelatihan nilai-nilai Pancasila melalui gotong-royong bekerjasama dengan pemerintah daerah. (W1+O1)

2. Melakukan pengawasan pengamalan nilai-nilai Pancasila diluar jam kantor dengan melakukan kegiatan bersama pemerintah daerah, instansi lain, ataupun dengan masyarakat. (W2+O1+O4)

KENDALA (T)

1. Masih adanya rasa tidak simpati masyarakat kepada Polres X akibat dari pelanggaran yang dilakukan anggota Polres X di tengah-tengah masyarakat.

2. Adanya ketergantungan masyarakat terhadap peran pemerintah, sehingga masyarakat merasa kebakaran lahan dan hutan adalah tanggung jawab dari pemerintah saja.

3. Adanya rasa ketidakpedulian

STRATEGI (ST)

1. Melakukan pembinaan rohani dan mental secara disiplin, serta menerapkan sistem reward dan punishment yang efektif. (S5+T1+T4)

2. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang ancaman kebakaran lahan dan hutan, serta menimbulkan tanggungjawab bahwa kebakaran lahan dan hutan adalah masalah bersama. (S6+T2+T3)

STRATEGI (WT)

1. Melaksanakan kegiatan Kepolisian yang dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila secara masiv dan konsisten.

FAKTORINTERNAL

FAKTOREKSTERNAL

Page 22: NKP 1 GUSTI

masyarakat terhadap kebakaran lahan dan hutan yang terjadi, diakibatkan sebagian masyarakat merasa bahwa kebakaran lahan dan hutan terjadi adalah tanggung jawab para pemilik lahan dan kebun. Sehingga masyarakat enggan untuk mengantisipasi kebakaran yang akan terjadi.

4. Adanya anggapan bahwa perbuatan baik yang dilakukan Polri adalah pencitraan, sehingga masyarakat kurang tertarik dengan ajakan Polres X untuk melakukan gotong-royong mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan.

Dari matrik TOWS diatas terlihat bagaimana kondisi peluang dan

ancaman dari luar Polres X yang dikaitkan dengan kekuatan dan

kelemahan, sehingga dapat dirumuskan strategi dalam optimalisasi

pengamalan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam

meningkatkan perilaku anggota yang bermoral, adalah sebagai berikut :

a. Strategi Jangka Pendek1) Melakukan pembinaan rohani dan mental secara disiplin, serta

menerapkan sistem reward dan punishment yang efektif.

2) Kapolres bekerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi

lainnya serta LSM dan pers untuk mensosialisasikan kegiatan

larangan membakar lahan dan hutan dan mengajak masyarakat

untuk mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan.

3) Kapolres memadukan program Bhakti Bhabinkamtibmas dengan

FMGR melawan api dengan merubah metode menjadi FMGR

mengantisipasi api.

b. Strategi Jangka Menengah1) Melakukan kegiatan pelatihan nilai-nilai Pancasila melalui

gotong-royong bekerjasama dengan pemerintah daerah.

2) Kapolres bekerjasama dengan pemerintah daerah, instansi

lainnya untuk membuat metode mengantisipasi kebakaran

lahan dan hutan.

3) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang ancaman

kebakaran lahan dan hutan, serta menimbulkan tanggungjawab

bahwa kebakaran lahan dan hutan adalah masalah bersama.

Page 23: NKP 1 GUSTI

c. Strategi Jangka Panjang1) Melaksanakan kegiatan Kepolisian yang dijiwai nilai-nilai luhur

Pancasila secara masiv dan konsisten.

2) Melakukan pengawasan pengamalan nilai-nilai Pancasila diluar

jam kantor dengan melakukan kegiatan bersama pemerintah

daerah, instansi lain, ataupun dengan masyarakat.

7) Action Plan a. Action Plan Jangka Pendek

1) Melakukan kegiatan pelatihan nilai-nilai Pancasila melalui

gotong-royong bekerjasama dengan pemerintah daerah, yaitu

dengan :

a) Melaksanakan jadwal pelatihan.

b) Mengundang tokoh masyarakat untuk ikut berlatih

menanamkan nilai-nilai Pancasila.

c) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang

mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui

gotong royong, seperti kegiatan penanaman pohon,

pasar bersih, sungai bersih, selokan bersih, fogging,

dan lain-lain.

2) Kapolres bekerjasama dengan pemerintah daerah dan

instansi lainnya serta LSM dan pers untuk mensosialisasikan

kegiatan larangan membakar lahan dan hutan dan mengajak

masyarakat untuk mengantisipasi kebakaran lahan dan

hutan, yaitu dengan:

a) Memberitakan tentang kejadian kebakaran lahan dan

hutan serta dampaknya.

b) Mengadakan pertemuan dengan toga, tomas, dan

tokoh pemuda untuk mensosialisasikan bahaya

kebakaran lahan dan hutan serta dampaknya serta

mengajak masyarakat untuk mengantisipasi

kebakaran lahan dan hutan.

Page 24: NKP 1 GUSTI

c) Memberitakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

dalam rangka sosialisasi mengantisipasi kebakaran

lahan dan hutan.

3) Kapolres memadukan program Bhakti Bhabinkamtibmas

dengan FMGR melawan api dengan merubah metode

menjadi FMGR mengantisipasi api, yaitu dengan:

a) Melaksanakan sosialisasi perubahan nama FMGR

melawan api menjadi FMGR mengantisipasi api.

b) Melaksanakan gotong-royong Bhakti

Bhabinkamtibmas bersama-sama dengan FMGR

mengantisipasi api dengan sasaran membuat embung

dan tanggul (canal blocking) di daerah-daerah yang

rawan terjadi kebakaran lahan dan hutan.

b. Action Plan Jangka Menengah1) Melaksanakan pembinaan kejujuran dan keadilan kepada

anggota sebagai landasan dalam kehidupan sehari-hari di

lingkungan masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan :

a) Mengarahkan para Perwira Polres untuk memberikan

contoh dan keteladan mengenai sikap jujur dan adil

dengan memperlakukan seluruh anggota secara

setara tanpa membedakan golongan atau kesamaan

latar belakang.

b) Menerapkan sistem dan metode pengawasan secara

melekat oleh setiap atasan langsung secara

berjenjang.

2) Kapolres bekerjasama dengan pemerintah daerah, instansi

lainnya untuk membuat metode mengantisipasi kebakaran lahan

dan hutan. Hal ini dilakukan dengan :

a) Mengadakan rapat untuk mencari pemecahan

masalah guna mengantisipasi Kebakaran lahan dan

hutan.

Page 25: NKP 1 GUSTI

b) Membuat program pencegahan kebakaran lahan dan

hutan, seperti pembuatan embung dan tanggul

bersama-sama masyarakat di lahan-lahan yang

rawan terbakar.

c) Membuat program sosialisasi pencegahan kebakaran

lahan dan hutan dengan melibatkan Forum

masyarakat gotong-royong mengantisipasi api serta

masyarakat peduli lainnya.

c. Action Plan Jangka Panjang1) Melaksanakan kegiatan Kepolisian yang dijiwai nilai-nilai luhur

Pancasila secara masiv dan konsisten. Yaitu dengan membuat

program Polisi hadir ditengah-tengah masyarakat, seperti

pelayanan kegiatan masyarakat di pagi hari dan sore hari, Polisi

sahabat anak, Polisi peduli pendidikan, Polisi peduli

pengangguran dan lain-lain.

2) Melakukan pengawasan pengamalan nilai-nilai Pancasila diluar

jam kantor dengan melakukan kegiatan bersama pemerintah

daerah, instansi lain, ataupun dengan masyarakat, dengan cara:

a) Mengefektifkan pengawasan dan pengendalian

terhadap sikap dan perilaku anggota dalam

mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila baik dalam

pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-

hari dilingkungan masyarakat

b) Melakukan kegiatan pengawasan non formal diluar kantor,

seperti family gathering, kunjungan ke rumah-rumah anggota

bersama-sama tokoh masyarakat dan sebaliknya.

Page 26: NKP 1 GUSTI

BAB VIIPENUTUP

A. Kesimpulan

a. Kemampuan anggota Polres X dalam pengamalan nilai-nilai

Pancasila melalui gotong-royong guna mengantisipasi kebakaran

lahan dan hutan belum dapat terlaksana dengan optimal. Oleh

karena itu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan Kemampuan

Page 27: NKP 1 GUSTI

anggota Polres X melalui peningkatan pengetahuan tentang

pemahaman serta pelatihan nilai-nilai luhur Pancasila agar dapat

menjadi Polisi yang dipercaya masyarakat serta dapat mengajak

masyarakat bergotong-royong guna mengantisipasi kebakaran

lahan dan hutan.

b. Penerapan metode yang digunakan oleh Polres X dalam

mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan belum optimal. Untuk

itu, dibutuhkan metode yang tepat dan sistematis berupa

pembentukan Forum Masyarakat Gotong-royong mengantisipasi

kebakaran lahan dan hutan yang bersama-sama dengan Polres X

melakukan tindakan-tindakan nyata dalam mengantisipasi

terjadinya kebakaran lahan dan hutan.

B. Rekomendasi a. Merekomendasikan untuk membentuk Forum Masyarakat Gotong-

royong di setiap Polres yang rawan terjadi kebakaran lahan dan

hutan, yang bertujuan untuk bekerja bersama-sama Polri dalam

melakukan tindakan antisipasi kebakaran lahan dan hutan.

b. Merekomendasikan untuk dilakukan program peningkatan

kemampuan setiap anggota Polri dalam pengamalan nilai-nilai luhur

Pancasila agar dapat menjadi Polisi yang dipercaya dan dicintai

masyarakat.