1

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI NEGARA

HUKUM

OLEH:

AGUS NGADINO, SH, MH

TOT SCBD ANGKATAN VIILEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

CURRICULUM VITAENAMA AGUS NGADINO, S.H.,M.H.

PEKERJAAN DOSEN

JABATAN SEKRETARIS BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA FH-UNSRISEKRETARIS PUSAT KAJIAN KONSTITUSI FH-UNSRIAUDITOR MUTU INTERNAL AKADEMIK UNSRI

PENDIDIKAN TERAKHIR

S2 ILMU HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

MATAKULIAH 1. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA2. ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK3. HUKUM KEUANGAN NEGARA4. HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH5. HUKUM KEWARGANEGARAAN6. HUKUM LINGKUNGAN

HP 081329006684

EMAIL Agus.ngadino@yahoo.co.id

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI NEGARA

HUKUM

3

4MENU PEMBELAJARANNEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM DEMOKRATIS

1. Sejarah negara hukum2. Unsur-unsur negara

hukum3. Negara kesejahteraan4. Demokrasi atau

kedaulatan rakyat5. Negara Hukum

Demokratis

5

TUJUAN•Setelah selesai pembelajaran ini

diharapkan para peserta mampu menjelaskan konsep negara hukum sebagai dasar penyusunan peraturan-perundang-undangan di Indonesia dalam prinsip Negara Hukum Demokratis

6

Indonesia =Negara hukum ?

Das Sein

Das Sollen

Rp Keadilan

9

OPERA VAN HUKUM

•KURSI

•KATA

•KEBENARAN

MEJA

10

KONSEP NEGARA HUKUMFILOSOFIS

HISTORIS

YURIDIS

11

HAKEKAT NEGARA HUKUM• Gagasan atau pemikiran untuk melindungi hak-

hak asasi manusia yang dipelopori oleh pemikir-pemikir Inggris dan Prancis yang sangat mempengaruhi tumbangnya absolutisme.

• Berdasarkan pandangan para pakar maka negara hukum hakikatnya adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali. Negara yang pola hidupnya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis.

12

HAKEKAT NEGARA HUKUM

•Ide negara hukum menurut Aristoteles sangat erat dengan keadilan, bahkan suatu negara dikatakan sebagai negara hukum apabila keadilan telah tercapai

•Menurut Plato penyelenggaraan negara yang baik adalah adalah didasarkan pada pengaturan hukum yang baik

13

SEJARAH NEGARA HUKUM

•Masa Yunani: Plato, Aristoteles

•Abad 17: akibat situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme: Monstesquieu, J.J. Rousseau

•Dua sistem hukum: Eropa Kontinental dengan istilah Rechstsstaat dan Anglo Saxon dengan Rule of Law: F.J. Stahl, A.V. Dicey

14

UNSUR-UNSUR NEGARA HUKUMMenurut F.J Stahl merumuskan unsur-unsur:• Perlindungan hak-hak asasi manusia;

• Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;

• Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan

• Peradilan administrasi dalam perselisihan.

15

UNSUR-UNSUR NEGARA HUKUMA.V.Dicey mengemukakan unsur-unsur Rule of

Law sebagai berikut:1. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of

the law), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power);

2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the law). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun orang pejabat.

3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

16

Unsur-unsur negara hukum secara umum

1. Adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat

2. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan

3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)

4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara5. Adanya pengawasan dari badan-badan

peradilan yang bebas dan mandiri

17

6.Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah

7.Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pemebagian yang merata sumber daya yang diperluakan bagi kemakmuran warga negara.

18

SUBSTANSI DALAM KONSEP NEGARA HUKUM

Adanya Paham Konstitusi

Sistem Demokrasi atau Kedaulatan

Rakyat

19

Nkri sebagai negara hukumFILOSOFIS

YURIDIS

SOSIOLOGIS

20

Tujuan bernegara“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”

21

Karakteristik negara hukum pancasilaMenurut Philipus M. Hadjon1. Keserasian hubungan antara pemerintah

dan rakyat berdasarkan asas kerukunan2. Hubungan fungsional yang proporsional

antara kekuasaan-kekuasaan negara3. Prinsip penyelesaian sengketa secara

musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir

4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

22

Landasan konstitusional• Indonesia secara formil sudah sejak tahun 1945

(sebelum amandemen UUD 1945) mendeklarasikan diri sebagai negara hukum terbukti dalam penjelasan UUD 1945 pernah tegas dinyatakan, “ Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka”.

• Konsep negara hukum Indonesia dipertegas UUD 1945 hasil amandemen dalam Pasal 1 ayat 3 yang menegaskan : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

23

Unsur –unsur negara hukum dalam uud 1945

1. Prinsip kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat 2)

2. Pemerintahan berdasarkan konstitusi3. Ketiga jaminan terhadap hak-hak asasi

manusia (Pasal 27, 28, 29, 31)4. Pembagian kekuasaan (Pasal 2, 4, 16, 19)5. Pengawasan peradilan (Pasal 24)6. Partisipasi warga negara (Pasal 28)7. Sistem perekonomian (Pasal 33)

24

Negara berdasarkan hukumLEGALITAS

TINDAK/PERBUATAN APARATUR NEGARA DAN WARGA NEGARA

TUJUAN BERNEGARA

25

problema LEGALITAS(PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)

•Ketinggalan zaman

•Tidak Efektif dalam pelaksanaannya

•Tidak sinkron

•Alat pembenar kekuasaan

26

Asas-asas dalam negara hukum

Prajudi Atmosudirdjo:1. Asas monopoli paksa (Zwangmonopoli);

2. Asas persetujuan rakyat;

3. Asas persekutuan hukum (rechtsgemeenschap).

27

Negara indonesia sebagai negara hukum

1. Bab I Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum;

2.Pembukaan dicantumkan kata-kata : Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia;

3. Bab X Pasal 27 ayat (1) disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan itu dengan dengan tidak ada kecualinya;

28

4. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dihapus disebutkan dalam Sistem Pemerintahan Negara, yang maknanya tetap bisa dipakai, yaitu Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaat);

5. Sumpah/janji Presiden/Wakil Presiden ada kata-kata ”memegang teguh Undang-Undang Dasar dan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya”;

29

6. Bab XA Hak Asasi Manusia Pasal 28i ayat (5), disebutkan bahwa ”Untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam Peraturan Perundang Undangan;

7. Sistem hukum yang bersifat nasional;

30

8. Hukum dasar yang tertulis (konstitusi), hukum dasar tak tertulis (konvensi);

9. Tap MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan; UU No.10 tahun 2004

10. Adanya peradilan bebas.

11. Checks and Balances

31

Negara hukum demokratis

KEDAULATAN RAKYAT KEDAULATA

N HUKUM

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945

32

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK

NEGARA HUKUM

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

GOOD GOVERNANCEWELFARE STATE

33

KESIMPULAN

•KEADILAN

•KEPASTIAN

•KEMANFAATAN