NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Tim Penyusun:

1. Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si 2. Dr. Supardal, M.Si 3. Dra. Widati, lic.rer.reg 4. Drs. RY.Gatot Raditya, M.Si 5. Dra. MC.Candra Rusmala Dibyorini, M.Si

KERJASAMA:

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M) SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA DENGAN

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PASER

2016

ii

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur alhamdulillah, penyusunan Naskah Akademik dan

draft Raperda Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur tentang Pengangkatan

dan Pemberhentian Perangkat Desa telah dapat kami selesaikan. Penyusunan Naskah

Akademik ini merupakan perwujudan kerjasama antara Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Paser dengan Pusat

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Pembangunan

Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Naskah Akademik dan draft Raperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa ini disusun dengan mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Disamping itu juga informasi

dari stakeholder Kabupaten Paser di himpun melalui Focus Group Discussion (FGD) terkait

dengan bidang Pemerintahan Desa, sehingga bisa diketahui konteks Pemerintahan dan

regulasi yang ada di Kabupaten Paser. Dengan demikian hasil penyusunan Naskah

Akademik diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang berkaitan dengan

Pengangkatan Perangkat Desa melaui draft rancangan peraturan daerah.

Tim Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi

Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” mengakui bahwa Naskah Akademik dan draft

Raperda ini masih belum sempurna, untuk itu masukan yang konstruktif guna

penyempurnaan naskah ini sangat diharapkan. Dalam kesempatan ini juga kami

mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : Pemerintah

Daerah Kabupaten Paser, khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Paser yang telah memberikan kepercayaan untuk

tugas ini. Demikian juga kepada segenap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait yang

telah memberikan masukan dalam penyusunan Naskah Akademik dan draft Raperda,

kepada segenap stakeholders Kabupaten Paser terkait yang telah memberikan data dan

informasi yang kami butuhkan, sehingga naskah akademik dan Raperda ini bisa selesai.

Penyusun

Tim P3M

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ........................................................................................ i

KATA PENGANTAR ......................................................................................... ii

DAFTAR ISI .......................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. .1

A. Latar Belakang ................................................................................ 1

B. Profil Kabupaten Paser .................................................................... 5

C. Dasar Pemikiran ........................................................................... 11

D. Identifikasi Masalah ..................................................................... 12

E. Tujuan dan Sasaran Penulisan .................................................... 13

F. Metode dan Pendekatan Penulisan .............................................. 14

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS ..................................................... 17

A. Kajian Teoritis ............................................................................... 17

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan

Norma ............................................................................................. 24

C. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem ................................. 26

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .... 28

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS...................... 33

A. Dasar Filosofis ............................................................................... 38

B. Dasar Sosiologis ............................................................................. 38

C. Landasan Yuridis .......................................................................... 39

BAB V RUANG LINGKUP PENGATURAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN

DAERAH ............................................................................................ . 42

A. Ketentuan Umum .......................................................................... 42

B. Ruang Lingkup dan Isi Pengaturan ............................................... 44

BAB VI PENUTUP ........................................................................................ 46

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 47

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tersebut Desa memiliki: a). Kewenangan berdasarkan atas asal usul; b).

Kewenangan lokal beskala Desa; c). Kewenangan yang ditugaskan oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota; dan d). Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan berdasarkan atas asal usul sering disebut juga sebagai

“hak purba”, “hak tradisional”, “hak bawaan” atau “hak asli”. Istilah-istilah

tersebut memiliki kesamaan, yang pada dasarnya mencakup dua hal yaitu:

1. Hak-hak asli masa lalu yang telah ada sebelum lahir NKRI pada tahun

1945 dan tetap dibawa dan dijalankan oleh Desa setelah lahir NKRI

sampai sekarang. Misalnya tanah Bengkok di Jawa dan tanah ulayat/

adat di luar Jawa.

2. Hak-hak asli yang muncul dari prakarsa desa yang bersangkutan atupun

prakarsa dari masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan peraturan perudangan yang berlaku. Misalnya Pasar Desa,

Tambatan perahu yang dibangun atas prakarsa desa.

2

Kewenangan lokal berskala desa terkait dengan kepentingan

masyarakat setempat yang sudah dijalankan oleh desa atau mampu

dijalankan oleh desa, karena muncul dari prakarsa masyarakat. Kewenangan

lokal adalah kewenangan yang lahir karena prakarsa dari desa sesuai dengan

kemampuan, kebutuhan, dan kondisi lokal desa. Kewenangan yang terkait

dengan kepentingan masyarakat ini mempunyai cakupan yang relatif kecil

dalam lingkup desa, yang berkaitan sangat dekat dengan kebutuhan hidup

sehari-hari warga desa, dan tidak mempunyai dampak keluar dan kebijakan

makro yang luas. Jenis kewenangan lokal berskala desa ini merupakan

turunan dari konsep subsidiaritas, yang berarti bahwa baik masalah maupun

urusan berskala lokal yang sangat dekat dengan masyarakat sebaiknya

diputuskan dan diselesaikan oleh organisasi lokal yang dalam hal ini adalah

desa, tanpa harus ditangani oleh organisasi yang lebih tinggi.

Kewenangan penugasan seperti tugas pembantuan tidak berarti

pengaturan tentang penyerahan dan/ atau pelimpahan kewenangan secara

permanen yang dirumuskan dalam peraturan pemerintah, peraturan

menteri, maupun peraturan daerah. Pemerintah supra desa dapat

memberikan penugasan kepada desa dengan memberi surat tugas kepada

kepala desa untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan,

publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberi tugas

mempunyai kewenangan dan tanggung jawab, sementara desa berposisi

mengurus dan membantu tugas yang diberikan. Atas tugas itu, pemberi

tugas menyertakan biaya kepada desa. Penugasan semacam ini didasarkan

kepada beberapa pertimbangan:

a. Pemerintah menghadapi keterbatasan sumber daya untuk menyelenggarakan

tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang menjangkau ke seluruh

pelosok masyarakat dan setiap rumah tangga;

b. Desa lebih dekat, tahu, dan mampu menjangkau pelayanan kepada

masyarakat;

c. Pelaksanaan tugas ke level bawah lebih efisien (berbiaya murah)

dan efektif (tepat sasaran) jika dilakukan oleh desa daripada

dilakukan sendiri oleh aparat pemerintah.

3

Kewenangan penugasan lain, dalam hal ini peraturan

perundang-udangan yang dimaksud adalah berbagai undang-undang

sektoral yang bersentuhan dengan desa. Namun kewenangan lain dalam

hal ini tidak bermakna “mengatur”, melainkan bermakna “mengurus”

atau mengelola, menjalankan, melaksanakan, dan menikmati.

Pemerintah juga mengakui adanya kemandirian yang dimiliki oleh

Desa, yakni semacam hak Wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Pemerintahan dan kepentingan

masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada

pada masyarakat setempat diberi ruang tetap eksis dalam rangka mendorong

pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan desa.

Beberapa kewenangan Kepala Desa seperti yang tercantum dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, adalah

menetapkan Peraturan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDesa). Peraturan Desa yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan

Pemerintahan Desa atau sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial

budaya masyarakat setempat. Selanjutnya dijelaskan bahwa Peraturan Desa

yang dibuat dilarang bertentangan dengan Kepentingan umum dan atau

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Terkait dengan hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD

dalam prakteknya menimbulkan dinamika hubungan tersendiri. Karena

banyak ditemukan berbagai persoalan menunjukkan disharmonisasi

hubungan kelembagaan diantara keduanya. Hal ini terjadi karena ketidak

jelasan hubungan keduanya, karena di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, BPD bukan lagi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

Desa, melainkan hanya lembaga desa yang ikut menjalankan fungsi

pemerintahan Desa. Pasal 55 ayat (1) menegaskan BPD mempunyai fungsi

membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala

Desa. Dengan demikian kedudukan BPD bukan sebagai badan yang harus

menyetujui Rancangan Peraturan Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.

4

Selain itu masih terdapat lembaga-lembaga kemasyarakatan

seperti LPMD, RT/RW, PKK, dan lain-lain yang turut memberikan

kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

desa. Sinergisitas antara Pemerintah Desa, BPD dan lembaga-lembaga

kemasyarakatan di desa, tentu akan memberikan iklim kondusif bagi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini juga

terkait dengan konsep ketata-pemerintahan yang baik, dimana relasi

antara berbagai komponen governance menjadi kunci terwujudnya good

governance di tingkat lokal.

Untuk itulah dibutuhkan keberanian daerah kabupaten mengatur

Pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, karena perangkat

desa akan sangat membantu tugas kepala desa dan pemerintah desa, sehingga

ada pedoman bagi desa untuk mengisi kekosongan perangkat desa. Hal ini

disadari penting karena kewenangan Desa untuk mengisi perangkat desa

mempunyai landasan hukum yang kuat yakni Peraturan Daerah, karena Desa

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya

sendiri, termasuk mengisi perangkat desa.

Kewenangan Daerah mengatur pedoman pengangkatan dan

pemberhentian perangkat desa didasarkan pada : Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan

Dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa.

Untuk itulah urgensinya peraturan daerah yang mengatur tentang

pedoman pengisian perangkat desa dan pemberhentian perangkat Desa,

sehingga bisa dijadikan acuan dan pedoman bagi desa dalam mengisi

perangkat desa dan struktur organisasi pemerintah desa. Demikian pula

menyangkut hubungan kerja dan tata kerja pemerintah desa. Dengan Perda

yang akan dirumuskan ketentuan dan mekanisme pengisian perangkat desa,

selama tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan yang di atasnya.

Selain itu masih banyak pula persoalan organisasi pemerintah

desa yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut:

5

Kelembagaan dan organisasi pemerintah desa belum sepenuhnya tertata

dengan baik, termasuk kerangka regulasinya.

Pemahaman tupoksi dari aparatur desa yang masih rendah, sehingga

berjalannya pelaksanaan tugas pemerintahan desa belum optimal.

Perubahan struktur organisasi pemerintah desa yang baru jangan sampai

mengorbankan aparat desa yang sudah ada menurut struktur yang lama.

Untuk itulah perlunya pengaturan tentang proses dan mekanisme

pengangkatan perangkat desa yang sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa. dengan demikian akan memberikan kepastian dan dasar hukum

bagi desa dalam mengisi kekosongan perangkat desa di desa masing-masing.

B. Profil Kabupaten Paser

1. Kondisi Umum Kabupaten Paser atau sebelumnya dikenal dengan sebutan

Pasir merupakan kabupaten paling selatan di Kalimantan Timur. Wilayah

penempatan Pengajar Muda terletak di tiga kecamatan yakni Tanah

Grogot, Paser Belengkong dan Tanjung Harapan. Tiga kecamatan terbagi

dalam dua topografi berbeda; darat dan pesisir. Wilayah pesisir

(Kecamatan Tanah Grogot dan Tanjung Harapan) terletak di pinggir

pantai dengan mata pencaharian utama penduduk adalah nelayan.

Rumah-rumah di pesisir dibangun di atas pancang kayu yang tinggi guna

mengantisipasi jika air pasang.

Di wilayah darat (Kecamatan Paser Belengkong), beberapa

wilayah Pengajar Muda dilewati oleh Sungai Kandilo, sungai terpanjang

kedua di Paser setelah Sungai Pasir, dan menggunakan perahu dalam

kegiatan sehari-hari sedangkan beberapa wilayah lainnya bisa dilalui

kendaraan roda dengan keadaan jalan yang terbatas. Sinyal dan listrik

sangat terbatas, baik di darat dan pesisir dan biasanya listrik baru tersedia

dari pukul 18.00 – 22.00 tergantung dari ketersediaan bahan bakar.

Kabupaten Paser dihuni oleh berbagai suku seperti Paser,

Bugis, Jawa, Bajo, Banjar dan Madura. Suku asli adalah Suku Paser

6

sedangkan Suku Bugis dan Bajo merupakan suku pendatang yang

biasanya bekerja sebagai nelayan. Suku Jawa merupakan transmigran

yang banyak bekerja di bagian perkebunan dan pertanian. Hubungan

antar suku cukup baik walaupun dalam skala kecil masih terdapat

konflik-konflik yang biasanya tidak terlalu serius. Mayoritas penduduk

Paser beragama Islam dan secara simbolik ditampilkan dalam busana

dan acara-acara formal. Karakter masyarakat di bagian pesisir biasanya

keras dan agak menutup diri terutama kepada pendatang.

2. Keadaan Geografis

Kabupaten Paser merupakan wilayah Propinsi Kalimantan

Timur yang terletak paling Selatan, tepatnya pada posisi 0045’18,37”-

2027’20,82” Lintang Selatan dan 115036’14,5” 166057’35,03” Bujur Timur.

Batas wilayah Kabupaten Paser meliputi sebelah Utara

berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara,

sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan

Selat Makasar, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kota Baru

Propinsi Kalimantan Selatan, dan sebelah Barat berbatasan dengan

Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan.

Luas Wilayah Kabupaten Paser adalah seluas 11.603,94 Km2.

Luas ini terdistribusi ke 10 (sepuluh) kecamatan dengan 144 desa /

kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah cukup luas adalah

Kecamatan Long Kali dengan luas 2.385,39 Km2 dan yang tersempit

adalah Kecamatan Tanah Grogot dengan luas 335,58 Km2.

Jumlah penduduk Kabupaten Paser dari tahun ke tahun

terus mengalami kenaikan yan cukup berarti. Pada tahun 2012,

jumlah penduduk Kabupaten Paser mencapai 247.612 jiwa dan

bertambah menjadi 256.312 jiwa pada tahun 2013. Penduduk

Kabupaten Paser masih mengelompok pada wilayah – wilayah yang

jaraknya cukup dekat dengan ibu kota kabupaten. Lebih dari 28

persen penduduk Kabupaten Paser bertempat tinggal di kecamatan

7

yang terletak di ibu kota kabupaten, yaitu Kecamatan Tanah Grogot.

Sedang sisanya tidak merata tersebar di 9 kecamatan.

Sebelum adanya pemekaran kabupaten, Kabupaten Paser

memiliki 12 Kecamatan, termasuk Kecamatan Penajam, dan Kecamatan

Sepaku. Pada saat Pemekaran Kabupaten, Kabupaten Induk adalah

Kabupaten Paser sedangkan Pemekaran adalah Kabupaten Penajam

Paser Utara (termasuk Kecamatan Sepaku) dengan Ibukotanya Penajam.

Setelah pemekaran tersebut, Kabupaten Paser hanya

memiliki 8 Kecamatan, dan pada tahun 2003 lalu terjadi pemekaran

Kecamatan Tanjung Aru menjadi Tanjung Harapan dan Batu Engau

dan Kecamatan Batu Sopang menjadi Kecamatan Muara Samu dan

Kecamatan Batu Sopang. Pusat Pemerintahan berada di Kota Tanah

Grogot sekaligus sebagai pusat ibukota Kabupaten Paser.

Sepuluh Kecamatan di Kabupaten Paser, yaitu:

1. Batu Sopang

2. Muara Samu

3. Batu Engau

4. Tanjung Harapan

5. Pasir Belengkong

6. Tanah Grogot

7. Kuaro

8. Longikis

9. Muara Komam

10. Longkali

3. Topografi

Secara topografi, Kabupaten Paser terdiri dari dua bagian, yaitu

bagian imur dan bagian barat. Bagian timur Kabupaten Paser merupakan

daerah ataran rendah, landai dan bergelombang. Daerah tersebut

terbentang dari utara hingga selatan dengan lebih melebar di bagian selatan,

serta terdiri ari rawa-rawa dan daerah aliran sungai; dengan jalan Negara

Penajam - Kuaro - Kerang Daro sebagai batas topografi. Selanjutnya, bagian

8

barat merupakan daerah yang bergelombang, berbukit dan bergunung,

yang terbentang hingga ke perbatasan propinsi Kalimantan Selatan. Pada

wilayah ersebut terdapat beberapa buah gunung, yaitu Gunung Serumpaka

(1.380 m2), Gunung Lumut (1.233 m2), Gunung Narujan dan Gunung Halat

(Pemerintah Kabupaten Paser, 2002).

Lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan agribisnis

di Kabupaten Paser bertipe ultisol, inseptisol, oxisol, alfisol, histosol,

spodosol dan entisol, yang sebagian besar berada pada daerah dengan

kemiringan antara 8 persen hingga 13 persen, dengan luas totalnya adalah

252.470 hektar. Luas lahan tersebut sebenarnya lebih sempit daripada

luas lahan dengan kemiringan 0 persen hingga 7 persen. Meskipun

demikian, karena lahan dengan kemiringan 0 persen hingga 7 persen

tersebut sebagian besar merupakan hutan bakau, kawasan itu hanya

dapat dipergunakan untuk lahan konservasi. Berdasarkan tipe dan kondisi

tanah serta kemiringan lahan, maka terdapat beberapa komoditi yang

dapat dikembangkan dengan baik di daerah Kabupaten Paser. Komoditi-

komoditi tersebut digolongkan ke dalam 12 kelompok tanaman, yaitu

kelompok tanaman serealia (padi dan jagung), umbi-umbian (ubi jalar dan

ubi kayu), kacang-kacangan (kacang panjang, kacang tanah, kacang

kedelai dan kacang hijau), tebu, tembakau, serat (abaca), sayur-sayuran

(kubis, cabe, paprika, tomat, timun, terung dan bawang), penghasil minyak

(kelapa sawit, kelapa dan kacang tanah), penyegar (kakao), buah (nenas,

sirsak, rambutan, durian, pisang, pepaya, duku, jambu biji, manggis,

kuini, cempedak, jambu, alpukat dan salak), karet dan merica.

4. Demografis

Pemerintah Kabupaten Paser (2007) melaporkan bahwa

pada tahun 2006 penduduk di Kabupaten tersebut berjumlah

185.051 jiwa, atau mengalami peningkatan dari 168.521 jiwa pada

tahun 2002, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,37

persen per tahun. Penyebaran penduduk di Kabupaten tersebut tidak

merata, karena sebagian besar memilih untuk tinggal di sekitar

9

pantai, daerah aliran sungai, unit permukiman transmigrasi, daerah

perkotaan serta lebih terkonsentrasi di kecamatan-kecamatan yang

potensi pengembangannya lebih baik. Kecamatan Tanah Grogot dan

Kecamatan Long Ikis memiliki kepadatan lebih tinggi daripada

kecamatan-kecamatan lainnya, yaitu 142 jiwa per km2 dan 27 jiwa

per km2. Di lain pihak, Kecamatan Muara Samu, Tanjung Harapan

dan Muara Komam termasuk ke dalam kelompok kecamatan yang

kepadatan penduduknya masih rendah.

Kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam

kerangka pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan kependudukan

atau dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh

kebijakan dan program pembangunan yang akan dilakukan. Masalah

kependudukan memiliki posisi yang sangat penting bagi pembangunan

daerah, sehingga data kependudukan sangat diperlukan sebagai penentu

kebijakan maupun perencanaan program. Lebih luas lagi data

kependudukan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang lalu

dan yang sedang berjalan, bahkan dapat memperkirakan bentuk dan

volume kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Pada

tahun 2014 ini BPS Kabupaten Paser melakukan perapihan data proyeksi

penduduk. Perapihan ini dilakukan untuk mengevaluasi hasil proyeksi

penduduk tahun 2010 – 2014. Selama kurun waktu lima tahun terakhir,

perkembangan penduduk Kabupaten Paser mengalami kenaikan. Jumlah

penduduk pada tahun 2010 tercatat 231.688 jiwa dan pada tahun 2014

mencapai 256.175 jiwa. Selama kurun waktu lima tahun terakhir,

penduduk Kabupaten Paser bertambah sekitar 24.487 jiwa. Dan jika

dihitung rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Paser tahun

2014 tercatat 22,08 orang/km2. Pola penyebaran penduduk Kabupaten

Paser menurut luas wilayah per kecamatan masih timpang sehingga

menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar

kecamatan. Pada tahun 2014 sebagian besar penduduk Kabupaten Paser

berada ibukota kabupaten atau Kecamatan Tanah Grogot dengan interval

10

kepadatan penduduk 197,85 jiwa/km2, sedangkan di kecamatan –

kecamatan lainnya berada pada kisaran 6,20 – 36,06 jiwa/km2.

Tingkat Pendidikan Pendidikan adalah usaha manusia dalam

rangka meningkatkan kualitas sumber daya dirinya untuk menuju

masyarakat yang dewasa dan mandiri. Saat ini kepedulian masyarakat

terhadap pendidikan semakin tinggi seiring dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar

bagi penduduk dan sebagai sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan

keterampilan serta merupakan prasyarat mutlak dalam pembentukan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sesuai dengan amanat

yang diemban negara, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD

1945 adalah usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka

pendidikan mutlak sebagai prioritas pembangunan. Pendidikan formal

merupakan suatu proses yang berjenjang dari SD hingga perguruan

tinggi. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan bidang pendidikan,

pendidikan formal yang umumnya diselenggarakan di sekolah-sekolah,

tidak hanya dibawahi oleh Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) saja, tetapi

ada juga yang dibawahi oleh Departemen di luar Depdiknas, seperti

Departemen Agama, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial,

Departemen Pertanian, dan lain-lain. Pada tahun 2014 jumlah sekolah

dari berbagai jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta di

Kabupaten Paser tercatat 501 sekolah, yang terdiri dari 143 buah TK, 231

buah untuk tingkat SD/MI/SDLB, 83 untuk tingkat SMP/MTS/SMPLB,

dan 40 untuk tingkat SMA/SMK/MA. Sedangkan untuk tingkat

perguruan tinggi ada sebanyak 4 perguruan tinggi. Perbandingan atau

rasio antara guru dan murid menggambarkan beban yang harus dihadapi

seorang guru dalam mengajar. Pada tahun 2014 rasio antara guru dan

murid untuk masing – masing jenjang pendidikan adalah 14,16 untuk

tingkat SD/SDLB, sebesar 12,29 untuk jenjang SMP/SMPLB, dan untuk

SMA/SMK/MA sebesar 9,09. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada

tingkat SD beban guru relatif lebih berat dibanding jenjang pendidikan

yang lebih tinggi, karena satu orang guru dalam mengajar harus

11

menghadapi 14 orang murid. Pada dasarnya pendidikan yang

diupayakan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga

masyarakat dan keluarga. Banyaknya penduduk yang mendapatkan

pendidikan di sekolah merupakan indikator tersedianya tenaga terdidik

atau sumber daya manusia terdidik yang tersedia saat ini. Pada tahun

2014, persentase penduduk Kabupaten Paser usia 10 tahun ke atas yang

tidak/belum pernah sekolah mengalami penurunan dibanding tahun

2012 dan 2013. Persentase penduduk Kabupaten Paser usia 10 tahun ke

atas yang tidak/belum pernah sekolah tahun 2014 adalah sebesar 2,84

persen, sementara itu yang berstatus masih sekolah ada sebesar 22,17

persen selebihnya 74,99 persen berstatus tidak bersekolah lagi

Indikator lain yang juga dapat digunakan untuk

menggambarkan kemajuan di bidang pendidikan adalah persentase

penduduk yang menamatkan sekolah pada jenjang tertentu. Berdasarkan

grafik 8.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2014, sebesar 32,83 persen

penduduk Kabupaten Paser yang berumur 10 tahun ke atas tamat

SD/MI/Sederajat, sementara itu penduduk Kabupaten Paser yang berumur

10 tahun ke atas yang tamat SMP Umum/Kejuruan/Sederajat sebesar

14,47 persen, tamat SMA Umum/Kejuruan/Sederajat sebesar 23,18 persen

dan tamat Diploma/Sarjana sebesar 5,7 persen. Serta masih ada penduduk

Kabupaten Paser usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum sekolah/belum

punya ijazah SD yaitu sebesar 23,82 persen.

C. Dasar Pemikiran

Dewasa ini relasi yang harmonis antara berbagai komponen pilar-

pilar pemerintahan dalam bingkai good governance (pemerintah, lembaga-

lembaga masyarakat sipil dan lembaga-lembaga ekonomi) di semua level

pemerintahan sangat dibutuhkan, termasuk di lingkungan pemerintahan

desa. Keharmonisan hubungan itu sangat dibutuhkan, terutama dalam

proses pembentukan kebijakan dan rekrutmen perangkat desa.

Sementara di sisi lain kebiasaan menunggu aturan pelaksanaan yang

terperinci dan jelas sudah membudaya di berbagai lini pemerintahan, sehingga

12

aturan-aturan normatif dan tidak jelas tentu menimbulkan ketidak-pastian bagi

pemerintah desa untuk melaksanakannya. Demikian pula dalam hal tata-

hubungan antara berbagai lembaga kemasyarakatan di desa dengan Pemerintah

Desa, sehingga keterlibatannya belum tentu dioptimalkan oleh pihak Pemerintah

Desa, dengan dalih “aturannya tidak jelas”. Maka dari itu gagasan Kantor

Pemberdayaan Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana

Kabupaten Paser untuk merumuskan Raperda tentang “Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa” merupakan suatu gagasan yang tepat dalam

rangka memberikan arah dan pedoman dalam pengisian perangkat desa dan

penataan struktur pemerintah desa, tanpa berpotensi untuk melakukan

intervensi dan formalisasi struktur pemerintah di desa.

D. Indentifikasi Masalah

1. Permasalahan Yang Dihadapi Dari hasil pengamatan dan diskusi dengan beberapa perangkat

daerah dan tokoh masyarakat desa, dapat ditemukan berbagai permasalahan

yang terkait dengan perangkat desa. Secara umum permasalahan tersebut

sebagai berikut:

a. Belum adanya pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat

desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

sehingga tidak ada kejelasan payung hukum dan landasan hukum yang

kuat bagi desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

b. Ketentuan yang ada terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian

perangkat desa tiak bisa lagi dipergunakan karena tidak sesuai lagi

dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa.

c. Belum adanya pengaturan relasi perangkat desa dengan pemerintah desa,

sehingga pelaksanaan tupoksinya belum berjalan secara baik, sehingga

konteks relasi dan menjalankan peran masih stagnan dan normatif.

Kurangnya kesadaran individu atas peraturan yang ada di desa

tersebut dan berubahnya perilaku masyarakat yang kurang menjunjung

tinggi nilai-nilai kearifan lokal terkait dengan norma-norma sosial dalam

13

musyawarah, sehingga dalam pelaksanaan tugas perangkat desa yang ada

dan dalam menjalin relasi dengan kepala desa terkadang belum adanya

sinergi dan keserasian. Untuk itulah perlunya kejelasan aturan, sehingga

masing-masing perangkat desa bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

2. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pemekaran Kabupaten

Paser;

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

PP No. 43/3014;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

h. Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa.

E. Tujuan dan Sasaran Penulisan

Penulisan naskah akademik ini dimaksudkan untuk memberikan

landasan akademik atas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah:

a. Sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai landasan

pengisian perangkat desa.

b. Melakukan kajian terhadap arti penting Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

14

c. Memberikan landasan bagi Daerah untuk melakukan upaya-upaya

pengaturan perangkat desa dan struktur pemerintah desa dan tugas

pokok fungsi pemerintah desa.

Peraturan Daerah yang hendak disusun ini tentu tidak

mungkin melakukan pengaturan pada semua aspek yang terkait dengan

pemerintahan desa dengan segala aspek yang ada didalamnya , karena

ada beberapa aspek yang belum bisa diatur secara tegas, hal ini

dikarenakan karena mempertimbangkan beberapa faktor, seperti,

kapasitas Pemerintahan Desa, kondisi perangkat desa, serta urgensi

hubungan perangkat desa dengan pemerintahan desa, serta ekesekusi

penerapannya di lapangan.

Adapun sasaran pengaturan yang hendak dijelaskan dalam

naskah akademik ini mencakup:

a. Memberikan kejelasan pengaturan terhadap upaya-upaya untuk

mengatur pengisian perangkat desa.

b. Memberikan kejelasan pengaturan terhadap pengangkatan dan

pemberhentian perangkat desa dan segala tupoksi pemerintah desa.

c. Menghidupkan dan melestarikan kembali kearifan lokal dengan tata

nilai positifnya dalam pengisian perangkat desa.

F. Metode dan Pendekatan Penulisan

1. Metode a) Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pembentukan hukum (law

making) sekaligus juga merupakan penelitian penerapan hukum (law

application). Yang dimaksud sebagai penelitian pembentukan hukum

karena bertujuan untuk merumuskan prinsip-prinsip/norma hukum yang

menjadi dasar/landasan hukum yang berlaku bagi peristiwa konkrit

sehari-hari. Sedangkan dimaksud sebagai penelitian penerapan hukum

karena dalam perumusan prinsip norma tersebut tidak terlepas dari

tindakan menerapkan norma yang ada sebelumnya baik di tingkat pusat

15

(nasional) maupun di tingkat daerah. Sesuai dengan tujuannya yang hendak

membentuk hukum positif, maka penelitian ini menggunakan metode

normatif (doktrinal). Data-data terutama didasarkan pada kajian literatur

(bahan hukum sekunder) dan studi lapangan (SKPD dan desa) melalui FGD,

selanjutnya dianalisa dengan analisa dan argumentasi kualitatif.

b) Jenis dan Alat Pengumpul Data

Data yang dikumpulkan adalah berupa keputusan hukum (das

sollen) yang mengatur mengenai kelembagaan desa yang sudah ada di

Kabupaten Paser, serta fakta (das sein), yang merupakan realisasi

keputusan hukum atau yang mendasari pembentukan ketentuan hukum

terkait perangkat desa. Keputusan hukum berupa peraturan-peraturan

hukum di tingkat nasional maupun daerah sampai desa. Data tersebut

dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang ditujukan sebagai penggalian

informasi kepustakaan di berbagai perpustakaan maupun lewat internet.

Disamping itu, data diambil melalui Focus Group Discussion

(FGD) stakeholders daerah Kabupaten Paser dan juga tokoh-tokoh desa,

serta pendapat para ahli yang berkompeten dalam hal peraturan

mengenai perangkat desa dan tupoksinya. Untuk melengkapi data dan

informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan Raperda

Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka

dilakukan FGD \ untuk mengumpulkan beberapa informasi terkait hal

yang bisa dijadikan acuan dalam menyusun Raperda.

c) Analisis Data

Analisis data dimulai dengan inventarisasi dan sistematisasi

norma untuk melihat ketentuan yang berkaitan dengan struktur

pemerintah desa dalam hukum nasional maupun peraturan daerah.

Tahap selanjutnya adalah analisis data dengan melakukan eksplikasi

yaitu penjelasan serta evaluasi atau penilaian mengenai hukum

positif baik dalam hukum nasional maupun peraturan daerah yang

sesuai dengan kondisi Kabupaten Paser berkaitan dengan Pedoman

16

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kegiatan penelitian

yang terakhir adalah melakukan preskripsi terhadap perumusan

aturan Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

dengan menggunakan analisa kualitatif yang dirumuskan selain dari

studi pustaka juga dari hasil pengkajian pendapat-pendapat para ahli

dan pihak-pihak berkompeten dalam FGD.

2. Pendekatan Penulisan

Dalam penulisan naskah akademik ini, metode dan pendekatan

yang digunakan adalah melalui pengamatan di lapangan dan studi literatur,

yang selanjutnya didiskusikan melalui FGD (forum group discusion) kemudian

dikomunikasikan dalam forum musyawarah dengan lembaga Desa.

Adapun sistematika penulisan naskah akademik ini, adalah

sebagai berikut:

a) Bagian pertama

Sampul depan /cover

Kata Pengantar

Daftar Isi

b) Bagian Kedua

Bab 1 Pendahuluan: (1) Latar Belakang; (2) Permasalahan; (3) Tujuan

dan Sasaran Penulisan; (4) Metode dan Pendekatan Penulisan.

Bab 2 Kajian teoritis dan Kajian Empiris Bab 3 Analisis dan Kajian Peraturan Perundang-undangan yang

terkait dengan materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah

tentang Pedomana Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Bab 4 Ruang Lingkup Pengaturan Naskah Akademik Peraturan

Daerah: (1) Ketentuan umum ; (2) Materi pokok yang akan diatur; (3)

Ketentuan Penutup.

c) Bagian Ketiga

Bab 5 Penutup yang menguraikan saran/rekomendasi

d) Bagian Keempat

Daftar Pustaka

17

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

A. Kajian Teoritis Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen

(unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan

adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau

kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).

Selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi

pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Struktur Organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-

mekanisme formal organisasi diolah dan dikelola secara baik. Struktur

organisasi terdiri atas unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi,

sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan ukuran

satuan kerja organisasi, demikian juga dalam struktur organisasi

pemerintahan. Dalam prakteknya terdapat beberapa struktur organisasi

yang kurang tepat sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan seringkali terlambat ataupun seringkali kurang baik.

2. Organisasi tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap perubahan

kondisi lingkungan.

3. Dalam organisasi seringkali terjadi pertentangan, sehingga kurang

kondusif untuk mendukung kerja organisasi

Adapun faktor-faktor yang menentukan perancangan struktur

organisasi yang efektif sebagai berikut:

1. Strategi organisasi untuk mewujudkan pencapaian tujuan.

2. Perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi output akan

membedakan bentuk struktur organisasi.

3. Kemampuan dan cara berfikir para anggota serta kebutuhan mereka

juga lingkungan sekitarnya perlu dipertimbangkan dalam penyusunan

struktur organisasi.

18

4. Besarnya organisasi dan satuan kerjanya akan mempengaruhi struktur

organisasi.

Berkaitan dengan penyusunan struktur organisasi, maka ada

4 konsep penting sebagai berikut:

1. Departementalisasi adalah pengelompokan dari berbagai aktifitas kerja

suatu organisasi supaya berbagai aktifitas yang sama bisa digabungkan

dalam satu unit kerja.

2. Pembagian kerja, adalah rincian tugas/pekerjaan yang harus dilakukan

seseorang agar setiap orang yang terlibat dalam organisasi bertanggungjawab

melaksanakan aktifitas yang menjadi beban tanggungjawabnya.

3. Aspek koordinasi yaitu proses pengintegrasian beberapa tujuan aktifitas pada

satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional)

dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Ini untuk

mencegah seseorang berbuat untuk kepentingannya sendiri.

4. Rentang manajemen atau rentang kendali, adalah kemampuan manajer

untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung

kepada sejauhmana kemampuan manajer menjangkau control terhadap

semua bawahan dan jumlah bawahan yang melapor kepadan manajer

yang bertanggung jawab.

Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam penyusunan

struktur organisasi terdiri dari:

1. Spesialisasi kegiatan, sejauhmana fungsi itu terspesialisasi dalam masing-

masing struktur, semakin struktur itu terspesialisasi perannya semakin

bagus sehingga tidak terjadi overlapping tugas antar struktur.

2. Koordinasi kegiatan, adalah upaya untuk mengorganisir dan

mengintegrasikan berbagai kegiatan unit dalam suatu struktur yang

utuh sehingga mempermudah pencapaian tujuan organisasi.

3. Standarisasi kegiatan, bahwa masing-masing struktur organisasi

harus dibuat standarisasi kegiatan sehingga bisa menjadi alat ukur

kinerja masing-masing unit organisasi.

19

4. Sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan, menunjukkan

urusan mana dalam pengambilan keputusan itu sentralistik, dan

urusan apa yang harus melibatkan partisipasi anggota organisasi.

5. Ukuran satuan kerja, hal yang kalah pentingnya dalam struktur

organisasi adalah adanya ukuran satuan kerja sebagai pedoman

aparatur dalam menjalankan tugasnya.

Terlepas dari unsur-unsur organisasi bekerja, hal yang penting adalah

bagaimana pengorganisasian fungsi organisasi. Fungsi pengorganisasian adalah

suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumberdaya fisik lain

yang dimiliki organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta

menggapai tujuan organisasi. Dengan kata lain pengorganisasian adalah fungsi

manajemen yang berhubungan dengan pembagian tugas. Pengorganisasian

mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang

yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi

tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa

yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-

tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut,

dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil.

Selanjutnya terkait dengan organisasi pemerintah, Weber

mengemukakan karakteristik birokrasi menurut adalah:

Pembagian kerja yang jelas.

Hirarki wewenang yang dirumuskan secara baik.

Program rasional dalam pencapaian tujuan organisasi.

Sistem prosedur bagi penanganan situasi kerja.

Sistem aturan yang mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban

posisi para pemegang jabatan.

Hubungan antar pribadi yang bersifat impersonal.

Jadi secara keseluruhan pengorganisasian sebagai salah satu fungsi

manjemen amatlah penting karena tanpa ada langkah ini, tidaklah terwujud,

seperti orgnanisasi, uraian tugas wewenang dan tanggung jawab,uraian kaitan

tugas atau pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain. Sementara itu,

20

sumber-sumber dasar (manusia dan non manusia) tidak dapat digerakan untuk

mencapai tujuan sebagaimana telah diterapkan atau melalui perencanaan.

Dengan demikian dalam pengisian perangkat desa dalam struktur organisasi

pemerintah desa juga harus memperhatikan kaidah dan prinsip organisasi

dengan memperhatikan kondisi riel dari masing-masing desa.

Pemerintah desa sebagai organisasi dengan tipe struktur formal

ialah suatu organisasi yang memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang

jelas, serta tujuan yang ditetapkan secara jelas. Atau organisasi yang memiliki

struktur (bagan yang menggambarkan hubungan-hubungan kerja, kekuasaan,

wewenang dan tanggung jawab antara pejabat dalam suatu organisasi). Atau

organisasi yang dengan sengaja direncanakan dan strukturnya secara jelas

disusun. Organisasi formal harus memiliki tujuan atau sasaran.

Tujuan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

struktur organisasi yang akan dibuat, khususnya struktur pemerintahan

desa yang dimaksud.

Struktur organisasi (desain organisasi) dapat didefinisikan sebagai

mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Struktur

organisasi menunjukan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap

hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi,

atau pun orang-orang yang menunjukan kedudukan, tugas wewenang dan

tanggung jawab yang berbeda-beda dalam organisasi. Struktur ini mengandung

unsur-unsur spesialis kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi atau

desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan besaran (ukuran) satuan kerja.

1. Konsep Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

a) Pengertian Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk

membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah

tertentu. Dan juga sebagai sistem untuk menjalankan wewenang dan

kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, suatu

Negara atau bagian-bagiannya. Menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R.

Saragih (2008 :122) Pemerintah adalah alat bagi Negara dalam

21

menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat

juga, dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan”. Pemerintah

adalah pelayan publik yang memiliki sejumlah kewenangan dan

kekuasaan serta tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Adapun hakekat pelayanan publik adalah pemberian

pelayanan kepada masyarakat dan pemberian pelayanan publik tersebut

akan dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pelayanan publik yang

meliputi transparasi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan

hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat

istimewa. Pemerintahan desa sebagai pelaksana kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan yang terendah langsung dibawah camat. Penyelenggaraan

pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan

pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakatnya. Masalah pemerintahan desa telah

diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Susunan

organisasi pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa,

kepala dusun, dan kepala urusan.

Kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa,

kedudukannya sebagai alat pemerintah daerah terendah langsung di

bawah camat. Tugas kepala desa adalah menjalankan urusan rumah

tangga desanya sendiri, menjalankan urusan pemerintahan,

melaksanakan program pembangunan baik yang berasal dari

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penyelenggaraan

pemerintah desa termasuk didalam pembinaan ketentraman wilayah

desa, dan keamana, serta ketertiban di wilayah desa.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

(“UU Desa”), berkaitan dengan pengaturan perangkat desa, maka

dapat dijelaskan sebagai berikut:

22

Perangkat Desa terdiri atas:

a. sekretariat desa;

b. pelaksana kewilayahan; dan

c. pelaksana teknis.

Perangkat Desa berhenti karena

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

Perangkat Desa yang diberhentikan (sebagaimana huruf c) karena:

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. berhalangan tetap;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau

d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian

perangkat Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (“PP

Desa”). Pemberhentian perangkat desa yang diatur dalam PP Desa

pun serupa dengan UU Desa.

Yang diatur lebih rinci dalam PP Desa adalah mengenai

mekanisme pemberhentian perangkat Desa yakni dalam Pasal 70 PP

Desa misalnya yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut

mengenai kepala Desa dan perangkat Desa diatur dalam peraturan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pemerintahan dalam negeri. Yaitu Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan

Dan Pemberhentian Perangkat Desa (“Permendagri 83/ 2015”).

23

Dalam Permendagri 83/ 2015 disebutkan bahwa perangkat

Desa diberhentikan karena:

a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. Berhalangan tetap;

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan

e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Ini berarti, baik dalam UU Desa, PP Desa maupun

Permendagri 83/2015, tidak ada lagi ketentuan mengenai masa jabatan

perangkat desa, melainkan pembatasan seseorang dapat menjabat

sebagai perangkat desa berdasarkan umur.

Setelah adanya UU Desa, semua peraturan yang terkait

langsung dengan desa wajib menyesuaikan dengan UU Desa

sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UU tentang Desa bahwa:

“Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan secara langsung dengan Desa wajib mendasarkan dan

menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

Sebagai contoh peraturan daerah yang telah menyesuaikan

dengan UU tentang Desa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan

Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (“Perda Kuningan

13/2015”). Dalam Perda Kuningan 13/2015 disebutkan bahwa

perangkat desa diberhentikan, salah satunya karena usia telah genap 60

(enam puluh) tahun. Contoh lainnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten

Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa (“Perda Indragiri 4/2015”). Dalam Pasal

42 Perda Indragiri 4/2015 disebutkan bahwa masa jabatan perangkat

desa berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun.

24

B. Kajian Terhadap Asas / Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

1. Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan

perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang

hendak dicapai.

2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat adalah bahwa

setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat

oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-

undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut

dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga

negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan adalah

bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus

harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat

sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

4. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan

peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas

Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik

secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan adalah bahwa setiap

pembentukan peraturan perundang-undangan harus karena

memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Asas Kejelasan Rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan

perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan

Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah,

serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas keterbukaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan

perundang-undangan harus mulai dari perencanaan, penyusunan,

pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat

transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat

25

mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan

masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

8. Asas Pengayoman adalah bahwa setiap materi peraturan perundang-

undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan

ketentraman masyarakat.

9. Asas kemanusiaan bahwa setiap materi peraturan perundang-

undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan

hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara

dan penduduk Indonesia secara proporsional.

10. Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap materi peraturan perundang-

undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia

yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

11. Asas Kekeluargaan adalah bahwa setiap bahwa setiap materi

peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah

untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

12. Asas Kenusantaraan bahwa setiap materi peraturan perundang-

undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh

wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem

hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Asas Bhinneka Tunggal Ika bahwa setiap materi peraturan

perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk,

agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

14. Asas keadilan adalah bahwa bahwa setiap materi peraturan perundang-

undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi

setiap warga negara.

15. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan bahwa

setiap materi peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat

26

hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara

lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

16. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum bahwa setiap materi peraturan

perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam

masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

17. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan bahwa setiap materi

peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan,

keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat

dan kepentingan bangsa dan negara.

18. Asas Legalitas yaitu adanya persamaan kedudukan, perlindungan,

dan keadilan di hadapan hukum.

19. Asas Keseimbangan yaitu proses hukum yang ada haruslah menegakkan

hak asasi manusia dan melindungi ketertiban umum.

20. Asas kearifan lokal Kabupaten Paser.

C. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem

Dengan adanya peraturan daerah terkait dengan Pedoman

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Paser pada

dasarnya akan lebih melengkapi dan memberikan kepastian hukum, sekaligus

pedoman untuk pembentukan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa bagi

Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan pemerintahan desa di

lingkungan Kabupaten Paser. Selain itu juga diperlukan untuk memberi ruang

partisipasi masyarakat sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No. 12 tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memungkinkan

masyarakat dalam kaitannya dengan hak untuk memberikan masukan secara

lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan

undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

Kepentingan dan aspirasi masyarakat yang terwadahi dalam

berbagai lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu sumber utama

dalam partisipasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Tanpa lembaga-lembaga tersebut, pemerintah desa tentu akan mengalami

kesulitan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk

27

partisipasi. Selain itu lembaga-lembaga kemasyarakatan juga memiliki

tanggung jawab sosial dan moral terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di desanya.

Akan tetapi kebutuhan Pemerintah Desa akan adanya dukungan

partisipasi dari lembaga-lembaga kemasyarakatan dan tanggungjawab

lembaga-lembaga kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan itu, seolah mengalami hambatan formal karena belum adanya

pedoman aturan-aturan yang selama ini telah ada dan diberlakukan. Maka

dari itu diperlukan perda yang menjadi pedoman bagi pembentukan

organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, agar terjalin struktur organisasi

pemerintahan desa yang harmonis dan kondusif di Kabupaten Paser.

Banyak manfaat yang akan pemerintah desa dan lembaga-lembaga

kemasyarakatan di desa, antara lain akan memperoleh kepastian hukum dan

pedoman bagi Pemerintah Desa dalam membentuk struktur pemerintahan

desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Komitmen untuk membentuk struktur pemerintah desa dan relasi antara

Pemerintahan Desa dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan perlu dimulai

dari Pemerintah Kabupaten, antara lain dengan perumusan Raperda tentang

Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

28

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

Hukum sebagai perangkat norma-norma kehidupan dalam

bermasyarakat merupakan salah satu instrumen terciptanya aktivitas

segenap stakeholders desa terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa. Pada kenyataannya peraturan perundangan yang

mengatur tentang desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa, belum secara khusus mengatur proses pengangkatan dan

pemberhentian perangkat desa secara tuntas, demikian pula dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-

undang tentang Desa. Untuk itulah perlunya dibuat perda terkait dengan

pedoman organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, sehingga akan

tercipta pemerintahan desa dan kelembagaan desa dan masyarakat desa

yang bisa bersinergi untuk mengambil peran masing-masing. Kelembagaan

desa merupakan institusi lokal yang sudah cukup berperan dalam

mengorganisir masyarakat, maka harus didorong dengan peraturan daerah

sebagai acuan dan landasan gerak pembentukan organisasi pemerintah desa

dan pengisian perangkat desa.

Pengaturan Pemerintah Indonesia mengenai pedoman organisasi

dan tata kerja Pemerintahan Desa, secara umum diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tentang Desa, diatur sebagai berikut:

Pasal 61

(1) Perangkat Desa terdiri atas:

a. sekretariat desa;

b. pelaksana kewilayahan; dan

c. pelaksana teknis.

(2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.

29

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, sebagai

berikut:

Pasal 48 Perangkat Desa terdiri atas:

a. sekretariat desa;

b. pelaksana kewilayahan; dan

c. pelaksana teknis.

Pasal 49

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas

membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat

oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas

nama Bupati/ Walikota.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada

Kepala Desa.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Desa,

diatur sebagai berikut:

Pasal 61

(1) Perangkat Desa terdiri atas:

a. sekretariat Desa;

b. pelaksana kewilayahan; dan

c. pelaksana teknis.

(2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa.

Pasal 62

(1) Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur

staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang

administrasi pemerintahan.

(2) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

30

(3) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 63

(1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa

sebagai satuan tugas kewilayahan.

(2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional

antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan

keuangan Desa.

Pasal 64

(1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa

sebagai pelaksana tugas operasional.

(2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

(3) Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan

dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 1

(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang

telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

(2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau

yang sederajat;

b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

31

c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa

paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan

d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal

usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

dalam Peraturan Daerah.

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 2

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi

dengan Camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena:

a. Meninggal dunia;

b. Permintaan sendiri; dan

c. Diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c karena:

a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. Berhalangan tetap;

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan

e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan

disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat

belas) hari setelah ditetapkan.

32

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.

(6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud

ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Dari ketentuan menyebutkan bahwa di Desa dapat dibentuk struktur

pemerintah desa. Pembentukan struktur pemerintah desa sebagaimana dimaksud,

ditetapkan dengan Peraturan Desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa.

Fakta lain di masyarakat desa di Kabupaten Paser masih cukup

kuatnya budaya patron-klin antara elit pemerintah desa dengan masyarakat

desa, termasuk perangkat desa. Dengan demikian aturan normative sangatlah

penting untuk mendorong bekerjanya pemerintah desa dan lembaga desa.

Karena tidak ada aturan konkrit tentang pedoman organisasi dan tata kerja

pemerintah desa, maka lembaga desa yang ada cenderung menunggu perintah

dan ajakan dari pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa. Dengan adanya

peraturan daerah yang secara khusus mengatur pembentukan struktur

pemerintah desa dan tupoksinya, akan bisa mendorong dan menggerakan pera

lembaga desa, khususnya lembaga social dan lembaga ekonomi desa dalam

setiap proses pengambilan kebijakan desa dan pelaksanaannya.

33

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS A. Landasan Filosofis

Dalam konsep negara hukum yang demokratis keberadaan

peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah dalam

pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas. Menurut Van der

Vlies sebagaimana dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi membedakan 2 (dua)

kategori asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut

(beginselen van behoorlijk rcgelgeving), yaitu asas formal dan asas material.

Asas-asas formal meliputi: ( Rudi: 2008)

1. Asas tujuan jelas (Het beginsel van duideijke doelstellin)

2. Asas lembaga yang tepat (Het beginsel van het juiste orgaan)

3. Asas perlunya pengaturan (Het noodzakelijkheid beginsel)

4. Asas dapat dilaksanakan (Het beginsel van uitvoorbaarheid)

5. Asas Konsensus (het beginsel van de consensus)

Asas-asas material meliputi:

1. Asas kejelasan Terminologi dan sistematika (het beginsel van de

duiddelijke terminologie en duidelijke systematiek).

2. Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali (Het

beginsel van den kenbaarheid)

3. Asas persamaan (Het rechts gelijkheids beginsel)

4. Asas kepastian hukum (Het rechtszekerheids begin sel)

5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (Het

beginsel van de individuelerechtsbedeling)

Asas-asas ini lebih bersifat normatif, meskipun bukan norma

hukum, karena pertimbangan etik yang masuk ke dalam ranah hukum.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini penting

untuk diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi

34

pembentuk Peraturan Daerah membuat suatu peraturan atas dasar

intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya

asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan

dengan asas umum administrasi publik yang baik (general principles of

good administration).

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur bahwa

Peraturan Daerah yang di dalamnya termasuk adalah Peraturan Desa

dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-

undangan yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan: yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; yaitu adalah bahwa setiap

jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat

Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan

Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum,

apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; bahwa dalam

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar

memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan.

Perundang-undangannya.

4. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan

Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara

filosofis, yuridis maupun sosiologis.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-

undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat

dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Kejelasan rumusan; yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan

harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-

undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa

35

hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan

berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan: yaitu bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan,

dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian

seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya

untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan

Perundang-undangan.

Selain asas tersebut di atas, dalam pembetukan peraturan

perundang yang sifatnya mengatur, termasuk peraturan daerah, juga

harus memenuhi asas materi muatan sebagaimana diatur meliputi:

1. Asas pengayoman yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan

Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan

dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Asas kemanusiaan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan

Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan

penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat

setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Asas kebangsaan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan

Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa

Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga

prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

4. Asas kekeluargaan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan

Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk

mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Asas kenusantaraan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan

Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan

seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-

undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem

hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

36

6. Asas Bhinneka Tunggal Ika yaitu bahwa Materi Muatan Peraturan

Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk,

agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya

khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam

kehidupan. bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Asas keadilan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi

setiap warga negara tanpa kecuali.

8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yaitu bahwa

setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi

hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain,

agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Asas ketertiban dan kepastian hukum yaitu bahwa setiap Materi Muatan

Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban

dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yaitu bahwa setiap

materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan

individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Berkaitan dengan asas-asas materi muatan tersebut, ada sisi

lain yang harus dipahami oleh pengemban kewenangan dalam membentuk

Peraturan Daerah. Pengemban kewenangan harus memahami segala

macam seluk beluk dan latar belakang permasalahan dan muatan yang

akan diatur oleh Peraturan Daerah tersebut. Hal ini akan berkait erat

dengan implementasi asas-asas tersebut di atas.

Dalam proses pembentukannya, Peraturan Daerah membutuhkan

partisipasi masyarakat agar hasil akhir dari Peraturan Daerah dapat

memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan

pembentukannya. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat berupa

masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan substansi pengaturan

Peraturan Daerah. Hal ini sangat sesuai dengan butir-butir konsep

37

sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo bahwa hukum

atau perundang-undangan akan dapat berlaku secara efektif apabila

memenuhi tiga daya laku sekaligus yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Disamping itu juga harus memperhatikan efektifitas/daya lakunya secara

ekonomis dan politis.

Masing-masing unsur atau landasan daya laku tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut: (1) landasan filosofis, maksudnya agar produk

hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jangan sampai

bertentangan dengan nilai-nilai hakiki ditengah-tengah masyarakat,

misalnya agama dan adat istiadat; (2) daya laku yuridis berarti bahwa

perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan asas-asas hukum

yang berlaku dan dalam proses penyusunannya sesuai dengan aturan

main yang ada. Asas-asas hukum umum yang dimaksud disini contohnya

adalah asas “retroaktif”, “lex specialis derogat lex generalis”; lex superior

derogat lex inferior; dan “lex posteriori derogat lex priori”; (3) produk-produk

hukum yang dibuat harus memperhatikan unsur sosiologis, sehingga

setiap produk hukum yang mempunyai akibat atau dampak kepada

masyarakat dapat diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan;

(4) landasan ekonomis, yang maksudnya agar produk hukum yang

diterbitkan oleh Pemerintah daerah dapat berlaku sesuai dengan tuntutan

ekonomis masyarakat dan mencakup berbagai hal yang menyangkut

kehidupan masyarakat, misalkan kehutanan dan pelestarian sumberdaya

alam; (5) landasan politis, maksudnya agar produk hukum yang

diterbitkan oleh pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan

tanpa menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat.

Tidak dipenuhinya kelima unsur daya laku tersebut diatas akan

berakibat tidak dapat berlakunya hukum dan perundang-undangan secara

efektif. Kebanyakan produk hukum yang ada saat ini hanyalah berlaku

secara yuridis tetapi tidak berlaku secara filosofis dan sosiologis.

Ketidaktaatan asas dan keterbatasan kapasitas daerah dalam penyusunan

produk hukum yang demikian ini yang dalam banyak hal menghambat

38

pencapaian tujuan otonomi daerah. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat

akan sangat menentukan aspek keberlakuan hukum secara efektif.

Dari pandangan Pound ini dapat disimpulkan bahwa unsur

normatif dan empirik dalam suatu peraturan hukum harus ada;

keduanya adalah sama-sama perlunya. Artinya, hukum yang pada

dasarnya adalah gejala-gejala dan nilai-nilai yang dalam masyarakat

sebagai suatu pengalaman dikonkretisasi dalam suatu norma-norma

hukum melalui tangan para ahli-ahli hukum sebagai hasil rasio yang

kemudian dilegalisasi atau diberlakukan sebagai hukum oleh negara.

Yang utama adalah nilai-nilai keadilan masyarakat harus senantiasa

selaras dengan cita-cita keadilan negara yang dimanifestasikan dalam

suatu produk hukum.

B. Landasan Sosiologis

Pertama, secara sosiologis, jelas bahwa untuk menciptakan

masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia harus

memulai paradigma pembangunan dari bawah (Desa) karena sebagian

besar penduduk Indonesia beserta segala permasalahannya tinggal di

Desa. Tetapi selama ini, pembangunan cenderung berorientasi pada

pertumbuhan dan biasanya di kota. Sumberdaya ekonomi yang tumbuh

di kawasan Desa diambil oleh kekuatan yang lebih besar, sehingga Desa

kehabisan sumberdaya dan menimbulkan arus urbanisasi penduduk

Desa ke kota. Kondisi ini yang menciptakan ketidakadilan, kemiskinan

maupun keterbelakangan senantiasa melekat pada Desa.

Kedua, ide dan pengaturan kemandirian desa kedepan

dimaksudkan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan sosial, budaya

ekonomi dan politik Desa. “kemandirian desa” hendak memulihkan basis

penghidupan masyarakat Desa, dan secara sosiologis hendak memperkuat

desa sebagai entitas masyarakat paguyuban yang kuat dan mandiri,

mengingat transformasi desa dari patembayan menjadi paguyuban tidak

39

berjalan secara alamiah sering dengan perubahan zaman, akibat dari

intervensi negara (struktur kekuasaan yang lebih besar).

Ketiga, pengaturan tentang kemandirian Desa dimaksudkan

untuk merespon proses globalisasi, yang ditandai oleh proses liberalisasi

(informasi, ekonomi, teknologi, budaya, dan lain-lain) dan munculnya

pemain-pemain ekonomi dalam skala global. Dampak globalisasi dan

ekploitasi oleh kapitalis global tidak mungkin dihadapi oleh lokalitas,

meskipun dengan otonomi yang memadai. Tantangan ini memerlukan

institusi yang lebih kuat (dalam hal ini negara) untuk menghadapinya.

Oleh karena diperlukan pembagian tugas dan kewenangan secara rasional

pemerintah dan masyarakat agar dapat masing-masing bisa menjalankan

fungsinya. Prinsip dasar yang harus dipegang erat dalam pembagian tugas

dan kewenangan tersebut adalah dan Desa dapat dibayangkan sebagai

kompartemen-kompartemen fleksibel dalam entitas negara. Berikutnya,

ketiganya memiliki misi yang sama yaitu mewujudkan kesejahteraan

masyarakat, bahkan yang lebih mendasar adalah survival ability bangsa.

Perlu diingat bahwa negara tidaklah sekedar agregasi daerah-

daerah atau Desa-Desa yang otonom. (Hastu, 2007). Spirit Desa bertenaga

sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat

secara budaya sebenarnya menjadi cita-cita dan fondasi lokal-bawah yang

memperkauat negara-bangsa (Sutoro Eko, 2007; AMAN, 2006). Maka dari

itu mengatur pedoman organisasi dan tata kerja pemerintahan desa

menjadi penting untuk membuktikan komitmen dalam mewujudkan

struktur pemerintahan desa yang mampu mewujudkan kemandirian desa.

C. Landasan Yuridis

Berkaitan dengan landasan yuridis yang dijadikan dasar acuan

penyusunan Raperda Pedomanan Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa, maka dapat dipaparkan beberapa acuan hukum sebagai

berikut:

40

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kita

merujuk pada Pasal 118 UU Desa:

(1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku

sampai habis masa jabatannya.

(2) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan Undang-

Undang ini.

(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini

tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaanya.

(4) Periodisasi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa mengikuti

ketentuan Undang-Undang ini.

(5) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap

melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.

(6) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil

melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ini berarti bagi perangkat desa yang bukan pegawai negeri

sipil (“PNS”), masa jabatannya mengikuti peraturan daerah pada saat

pengangkatannya sebagai perangkat desa. Sedangkan perangkat desa

yang berstatus sebagai PNS tetap melaksanakan tugasnya sampai

ditetapkan penempatannya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 155 diatur

mengenai sekretaris Desa (salah satu perangkat desa), bahwa pada saat PP

Desa ini mulai berlaku, sekretaris Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri

sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Sedangkan dalam Permendagri 83/2015 diatur secara

keseluruhan perangkat desa, yaitu perangkat desa yang diangkat sebelum

ditetapkan Permendagri 83/2015 tetap melaksanakan tugas sampai habis

masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

Karena tidak ada ketentuan tentang pembentuksan struktur

organisasi pemerintah desa, maka, ketentuan lebih lanjut mengenai

41

pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah desa akan diatur

dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan

kondisi sosial budaya masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud, sekurang-kurangnya memuat:

a. Tata cara pengangkatan;

b. maksud dan tujuan;

c. tugas, fungsi dan kewajiban;

d. kepengurusan;

e. tata kerja;

f. hubungan kerja.

42

BAB V RUANG LINGKUP PENGATURAN NASKAH AKADEMIK

PERATURAN DAERAH

Bab ini akan memaparkan lebih lanjut mengenai ruang lingkup

pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengangkatan

dan Pemberhentian Perangkat Desa .

A. Ketentuan Umum 1. Daerah adalah Kabupaten Paser.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Paser.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal- usul dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari

Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Dukuh, dan Staf.

43

12. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan

lingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin seorang Dukuh.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan

Permusyawaratan Desa.

14. Staf adalah pembantu Kepala Urusan dan pembantu Kepala Seksi.

15. Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang

diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab-sebab

tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan

untuk diangkat kembali.

16. Diberhentikan tetap untuk selanjutnya disebut diberhentikan adalah suatu

keadaan dimana seseorang diberhentikan dari jabatannya secara tetap.

17. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja

pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun.

18. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang

meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi,

pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.

19. Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka

mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis

oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.

20. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian

Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan,

pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.

21. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia

Pengisian Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon

sampai dengan diperolehnya hasil.

22. Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah kepanitiaan yang dibentuk

oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan

dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.

23. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon

adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah

44

mengajukan permohonan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa

untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.

24. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal

Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan

administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat

25. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya

disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang

ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis.

26. Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi adalah Calon

yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah

nilai kelulusan dan memperoleh nilai tertinggi.

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB

Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dengan

persetujuan BPD.

28. Hari adalah hari kerja.

B. Ruang Lingkup dan Isi Pengaturan

BAB II RUANG LINGKUP

Dalam bab ini diatur tentang ruang lingkup pengaturan tentang perangkat

desa ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

PERANGKAT DESA

Dalam bab ini mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, hak dan

kewajiban perangkat desa dengan segala persyaratan dan kewenangannya.

BAB IV TATA KERJA

Dalam bab ini diatur tentang hubungan kerja antar perangkat desa

dalam lingkup pemerintahan desa.

BAB V PEMBINAAN PERANGKAT DESA

Dalam bab ini diatur tentang mekanisme pembinaan bagi perangkat

desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

45

BAB VI PENGISIAN PERANGKAT DESA

Dalam bab ini diatur tentang proses dan mekanisme pengisian

perangkat desa.

BAB VII PENYARINGAN

Dalam bab ini akan diatur proses seleksi dan penyaringan calon perangkat

desa dalam rangka pengangkatan perangkat desa.

BAB VIII PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Dalam bab ini diatur tentang prosesi pengangkatan perangkat desa terpilih.

BAB IX BIAYA DAN MASA JABATAN

Dalam bab ini diatur tentang pembiayaan dalam proses seleksi perangkat

desa, dan masa jabatan perangkat desa.

BAB X LARANGAN DAN SANKSI

Dalam bab ini diatur tentang larangan dan sanksi bagi perangkat desa.

BAB XI PEMBERHENTIAN

Dalam bab ini diatur tentang mekanisme pemberhentian bila terjadi

pelanggaran perangkat desa.

BAB XII PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL PERANGKAT DESA

BERHALANGAN SEMENTARA ATAU BERHALANGAN TETAP

ATAU PEMBERHENTIAN SEMENTARA ATAU PEMBERHENTIAN

Dalam bab ini diatur tentang pelaksana tugas sementara ketika

perangkat desa diberhentikan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Dalam bab ini diatur masa peralihan setelah diperlakukan peraturan

daerah yang baru dengan segala konsekuensi.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Alam bai ini diatur tentang masa pemberlakuannya dan memerintahkan

pengundangan di lembaran daerah.

46

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini, akan disampaikan saran dan rekomendasi terkait

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengangkatan

dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang antara lain sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah hendaknya dapat

memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa yang nantinya

akan menjadi objek dari peraturan daerah, terutama kelembagaan

kemasyarakatan yang ada, serta pengaturan oleh peraturan daerah

sebelumnya (Perda Paser).

2. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah hendaknya ada pelibatan

dan partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara langsung, melalui public

hearing maupun konsultasi publik atas draft Raperda tersebut. Disamping

ada semangat wakil rakyat untuk memberdayakan masyarakat desa,

terutama perangkat desa yang bertugas langsung melayani warga

masyarakat yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.

3. Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah hendaknya disiapkan dan

diikuti dengan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah yang nantinya akan ditetapkan.

Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah hendaknya disiapkan dan

diikuti dengan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah yang nantinya akan ditetapkan.

47

DAFTAR PUSTAKA

Anoraga, Pandji, 2001, Perilaku Keorganisasian, Jakarta : Dunia Pustaka

Jaya.

B. Hestu Cipto Handoyo. 2008. Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah

Akademik. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dharma, Surya, 2005, Manajemen Kinerja, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Maria Farida Indrati S. 2007. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi,

dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius

Mukhyi, Abdul. M & Saputro, Imam, Hadi, 1995. Pengantar Manajemen

Umum. Jakarta: Gunadarma University

I.C. van der Vlies, Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke

regelgeving, ’s-Gravenhage: Vuga 1984 hal 186 seperti dikutip oleh

A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik

Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, hal. 330,

dalam Maria Farida Indrati, S., Ilmu Perundang-undangan, Jenis,

Fungsi, dan Materi Muatan, Jakarta: Kanisius, hlm. 253-254.

I.C. van der Vlies, Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke

regelgeving, ’s-Gravenhage: Vuga 1984 hal 186 seperti dikutip oleh

A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik

Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, hal. 330,

dalam Maria Farida Indrati, S., Ilmu Perundang-undangan, Jenis,

Fungsi, dan Materi Muatan, Jakarta: Kanisius, hlm. 253-254.

Syamsi, Ibnu, 1999, Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen, Yogyakarta:

Bina Aksara.

__________, 1996, Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen, Yogyakarta,

Renika Cipta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan.

48

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737).

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan

dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR ........TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Paser. 2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Paser. 3. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama

lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

11. Tim Seleksi Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.

12. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksnakan oleh Tim Seleksi untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa.

13. Penyaringan adalah adalah kegiatan yang dilaksnakan oleh Tim Seleksi untuk mendapatkan calon Perangkat Desa.

14. Calon Perangkat Desa adalah orang yang ditetapkan dari hasil proses penjaringan dan penyaringan yang telah memenuhi persyaratan.

15. Penghasilan Tetap Perangkat Desa adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Perangkat Desa oleh pejabat yang berwenang.

16. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengisian Jabatan Perangkat Desa

Pasal 2

(1) Pengisian jabatan Perangkat Desa dilakukan melalui mekanisme Penjaringan dan Penyaringan.

(2) Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Perangkat

Desa dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Perangkat Desa berakhir atau paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.

4

(3) Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) melalui tahapan sebagai berikut: a. pendaftaran dan penelitian administrasi; dan b. ujian seleksi kompetensi.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 3

(1) Dalam rangka pengisian jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa wajib

berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat.

(2) Dalam hal pengisian formasi jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa menetapkan formasi jabatan Perangkat Desa yang lowong dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pembentukan Tim Seleksi

Pasal 4

(1) Untuk melaksanakan tahapan Penjaringan dan Penyaringan pengisian bakal Calon Perangkat Desa sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Kepala Desa membentuk Tim Seleksi.

(2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa.

(3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur Perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan unsur tokoh masyarakat Desa setempat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota.

(4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan

keterwakilan unsur perempuan.

(5) Penentuan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan proporsional dengan melibatkan lebih banyak peran serta masyarakat.

(6) Tim Seleksi mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan kebutuhan biaya kegiatan; b. menetapkan jadual pelaksanaan pencalonan; c. mengadakan sosialisasi dan pengumuman pengisian formasi jabatan

Perangkat Desa;

5

d. melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi; e. menerima berkas administrasi pendaftaran bakal calon; f. meneliti persyaratan administrasi bakal calon; g. membuat Berita Acara bakal Calon Perangkat Desa dan

mengumumkannya secara terbuka; h. menerima dan meneliti keberatan masyarakat terhadap bakal calon; i. melaksanakan tahapan seleksi calon Perangkat Desa; j. membuat Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa dan

mengumumkannya secara terbuka; k. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan

pelaksanaan tahapan pengisian Perangkat Desa; dan l. membuat/menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengisian

jabatan Perangkat Desa.

(7) untuk kelancaran Tahapan ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf i, panitia dapat melibatkan unsur pemerintah daerah.

(8) Dalam pelaksanaan tugas Tim Seleksi sebagimana dimaksud pada ayat (6) huruf i dapat meminta bantuan kepada instansi terkait.

(9) Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan wajib dikonsultasikan kepada Camat.

(10) Untuk keperluan administrasi, Tim Seleksi dapat mengunakan cap/ stempel sendiri.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

(1) Tim Seleksi dilarang menerima sesuatu atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proses Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa.

(2) Dalam hal Tim Seleksi terbukti menerima sesuatu atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memberhentikan keanggotaannya dan mengangkat penggantinya dari unsur yang sama dengan Keputusan Kepala Desa.

(3) Dalam hal anggota Tim Seleksi mengundurkan diri atau disebabkan dengan alasan tertentu yang menyebabkan berhalangan tetap, Kepala Desa memberhentikan keanggotaannya dan mengangkat penggantinya dari unsur yang sama dengan Keputusan Kepala Desa.

6

(4) Dalam hal anggota Tim Seleksi ada yang mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara seibu dan/ atau seayah termasuk ipar, dan suami/ istri dengan Bakal Calon, maka Kepala Desa memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain sekaligus menentukan susunan keanggotaan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

(5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan mengadakan rapat yang mengundang seluruh anggota Tim Seleksi, unsur Perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan Desa, dan unsur Tokoh Masyarakat.

(6) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan kepada anggota Tim Seleksi paling lambat 1 (satu) Hari setelah tanggal penetapan.

Bagian Keempat

Persyaratan Calon Perangkat Desa

Pasal 6

(1) Setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi Perangkat Desa.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan

c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sanggup bekerja sama dengan Kepala Desa; b. khusus calon Kepala Dusun yang diangkat dan ditetapkan oleh

Kepala Desa menjadi Kepala Dusun wajib bertempat tinggal di dusun yang menjadi wilayah kerjanya;

c. anggota Badan Permusyawatan Desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawatan Desa setelah ditetapkan menjadi perangkat desa; dan

d. memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidang administrasi perkantoran, keuangan, pemerintahan, perencanaan, hubungan masyarakat.

7

(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sampai dengan huruf f dibuat dalam bentuk pernyataan tertulis bermaterai secukupnya dan ditandatangani, selanjutnya dilampirkan pada saat pengajuan pendaftaran.

Pasal 7

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi: a. asli dan fotocopy surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat

oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup bagi Perangkat Desa yang diproses melalui Penjaringan dan Penyaringan; (sesuai Pasal 3 Permendagri No. 67/2017 tentang perubahan Permendagri No. 83/2015)

b. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;

c. asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat keterangan tanda penduduk (sesuai Pasal 3 Permendagri No. 67/ 2017 tentang perubahan Permendagri No. 83/2015);

d. fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

e. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; f. asli dan fotokopi Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit

Pemerintah/Kepolisian; g. asli dan fotokopi Surat Pernyataan Bukan Pengurus Partai Politik

bermeterai cukup; h. asli dan fotokopi surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa yang dibuat di atas kertas bermaterai dan ditandatangani oleh Calon Perangkat Desa;

i. asli dan fotokopi surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Calon Perangkat Desa;

j. asli dan fotokopi surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah atau dari Puskesmas;

k. asli dan fotokopi surat keterangan catatan kepolisian; l. asli dan fotokopi surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa

tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara hukuman badan atau hukuman percobaan atau tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

m. khusus calon Kepala Dusun, asli dan fotocopy surat dukungan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk dari penduduk desa yang berada di Dusun setempat paling sedikit 15% (lima belas persen) dan/atau Berita Acara musyawarah Rukun Tetangga/Rukun Warga dusun setempat.

n. asli dan fotokopi surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS;

8

o. asli dan fotokopi surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa dan Staf Desa; dan

p. asli dan fotokopi pernyataan mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan/atau asli dan fotokopi Keputusan Bupati tentang pemberhentian yang bersangkutan dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kelima

Pendaftaran Calon Perangkat Desa

Pasal 8

(1) Tim Seleksi mengadakan pengumuman formasi Calon Perangkat Desa yang akan diisi secara terbuka melalui papan pengumuman yang berada di Desa setempat.

(2) Pengumuman sebagimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat:

a. nama formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi; b. persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3); c. dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7; d. tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan seleksi; dan e. batas waktu penyampaian dan pengumpulan dokumen administrasi

lamaran.

Pasal 9

(1) Pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari.

(2) Dalam hal pendaftaran, apabila sampai batas akhir jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata pendaftar bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang untuk formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi, maka Tim Seleksi memperpanjang waktu pendaftaran selama 5 (lima) Hari.

(3) Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya terdapat 1 (satu) orang pendaftar bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan untuk formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi, maka Penjaringan dan Penyaringan formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 10

(1) Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan

persyaratan khusus bakal Calon Perangkat Desa hanya diperbolehkan mendaftar untuk 1 (satu) formasi jabatan Perangkat Desa.

9

(2) Pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa dengan cara mengajukan surat lamaran secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Tim Seleksi dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(3) Tim Seleksi menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa.

(4) Dalam hal menerima dan meneliti sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), jika belum lengkap Tim Seleksi mengembalikan berkas persyaratan administrasi kepada pendaftar bakal Calon Perangkat Desa untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.

(5) Tim Seleksi membuat Berita Acara penetapan bakal Calon Perangkat

Desa menjadi Calon Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya batas waktu pendaftaran, dan mengumumkannya paling lambat 1 (satu) Hari setelah ditetapkan.

(6) Jumlah Calon Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan Perangkat Desa.

(7) Sebelum menetapkan bakal Calon Perangkat Desa menjadi Calon

Perangkat Desa, Tim Seleksi beserta Kepala Desa wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat.

(8) Bakal Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi menjadi Calon Perangkat Desa wajib mengikuti tahapan Penjaringan dan Penyaringan selanjutnya.

(9) Tim Seleksi menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Desa sebagai laporan 1 (satu) Hari setelah ditetapkan.

Pasal 11

Dalam hal anggota Tim Seleksi turut serta mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Perangkat Desa, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Tim Seleksi.

Pasal 12

Bakal Calon Perangkat Desa atau Calon Perangkat Desa dilarang memberikan sesuatu atau janji dalam bentuk apapun kepada Tim Seleksi atau pihak lain yang dapat mempengaruhi proses Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa.

10

Bagian Keenam Penyampaian Keberatan Terhadap Calon Perangkat Desa

Pasal 13

(1) Masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa setempat

dapat menyampaikan keberatan terhadap Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Tim Seleksi dalam bentuk tertulis dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas dan lengkap, paling lambat 3 (tiga) Hari sejak penetapan Calon Perangkat Desa.

(3) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil seleksi.

(4) Tim Seleksi wajib meneliti kebenaran atas keberatan masyarakat dan dituangkan dalam Berita Acara.

(5) Batas waktu penelitian atas keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) Hari dari batas terakhir penyampaian keberatan.

(6) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Tim Seleksi untuk mengambil keputusan dan menetapkan Calon Perangkat Desa.

Pasal 14

(1) Bakal Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi

menjadi Calon Perangkat Desa tidak diperkenankan mengundurkan diri dari formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi.

(2) Dalam hal Calon Perangkat Desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan Desa dicatat dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal terdapat Calon Perangkat Desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1), proses Penjaringan dan Penyaringan formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

11

BAB III SELEKSI CALON PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Ujian Seleksi

Pasal 15

(1) Setiap Calon Perangkat Desa wajib mengikuti tahapan ujian seleksi kompetensi.

(2) Tahapan ujian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas: a. ujian tertulis; b. ujian praktik; dan c. wawancara.

(3) Tim Seleksi berkoordinasi dengan Camat untuk menetapkan bobot

nilai setiap tahapan ujian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang selanjutnya dimuat dalam Berita Acara.

(4) Dalam rangka transparansi dan akuntabel selama berlangsungnya proses pelaksanaan tahapan ujian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Camat.

Pasal 16

(1) Ujian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Tim Seleksi.

(2) Materi soal seleksi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, meliputi dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(3) Seleksi ujian praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, yaitu praktik mengoperasikan komputer.

(4) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam rangka mengukur kecakapan individu Calon Perangkat Desa.

Pasal 17

(1) Panitia seleksi wajib mengamankan dan menjaga kerahasiaan materi ujian tertulis.

(2) Pemeriksaan hasil ujian seleksi tertulis dilakukan Tim Seleksi pada

Hari yang sama setelah selesai ujian seleksi dilaksanakan.

12

Pasal 18

(1) Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus ujian seleksi kompetensi merupakan Calon Perangkat Desa yang mengikuti seluruh tahapan ujian seleksi dan dipilih paling banyak 2 (dua) orang Calon Perangkat Desa yang memperoleh peringkat teratas untuk setiap formasi Jabatan Perangkat Desa yang akan diisi.

(2) Tim Seleksi membuat Berita Acara hasil ujian seleksi kopetensi untuk

disampaikan kepada Kepala Desa dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 19

Tim Seleksi melaporkan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa disertai dengan penyampaian Berita Acara hasil ujian seleksi paling lambat 3 (tiga) Hari setalah ditetapkannya Calon Perangkat Desa.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 20

(1) Hasil Penjaringan dan Penyaringan seleksi Calon Perangkat Desa

dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis Calon Perangkat Desa yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa, paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya Berita Acara hasil ujian seleksi kopetensi Calon Perangkat Desa.

(2) Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa paling

lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan konsultasi pengangkatan Calon Perangkat Desa.

(3) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan berpedoman pada: a. persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3); b. kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7; dan c. hasil ujian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

(4) Dalam hal proses pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon

Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat memberikan rekomendasi yang berisi persetujuan terhadap Calon Perangkat Desa yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa.

13

(5) Berdasarkan identifikasi Camat dalam hal proses pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat memberikan rekomendasi yang berisi penolakan terhadap Calon Perangkat Desa yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa.

(6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan, Kepala Desa

menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

(7) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, maka Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan kembali paling lambat 1 (satu) tahun.

(8) Jika rekomendasi Camat berisi penolakan, berdasarkan kewenangannya

Kepala Desa tetap menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan dan pengangkatan Perangkat Desa, Keputusan Kepala Desa tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 21

PNS Daerah yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 22

(1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa dan wajib mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

(2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Camat dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari unsur tokoh masyarakat Desa setempat.

14

(3) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik dan para saksi.

(4) Susunan acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembacaan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan

Perangkat Desa; b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Kepala Desa; c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji; d. kata pelantikan oleh Kepala Desa; e. sambutan Camat; f. sambutan Kepala Desa; dan g. pembacaan doa.

(5) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat

Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

(6) Serah Terima Jabatan Perangkat Desa dilaksanakan dihadapan Kepala

Desa dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Jabatan.

(7) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dihadapan Kepala Desa.

BAB IV BIAYA DAN MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 23

Biaya pengisian Perangkat Desa sampai dengan pelantikan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa.

Pasal 24

Masa jabatan Perangkat Desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB V STAF PERANGKAT DESA

Pasal 25

Hasil rapat harmon dengan kantor wilayah: (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.

15

(2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

(3) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian staf Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA DAN STAF

PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 26

Setiap Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa wajib: a. mengucapkan sumpah/janji jabatan; b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

c. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; d. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas serta wewenangnya; e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan

bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; f. menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik. g. menjunjung tinggi kehormatan negara dan Pemerintah; h. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri,

seseorang, dan/atau golongan; i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan

negara; j. melaporkan dengan segera kepada Kepala Desa dan/atau unsur terkait

apabila mengetahui ada hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara;

k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; l. menggunakan dan memelihara aset Desa dengan sebaik-baiknya; m. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; n. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; dan o. melestarikan seni dan budaya nusantara.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 27

Setiap Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa dilarang: a. merugikan kepentingan umum;

16

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan

masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan yang dapat meresahkan sekelompok masyarakat

Desa; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan

Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala Daerah;

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) Hari kerja secara berturut-

turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 28

(1) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

(2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran kesatu dengan teguran kedua dan teguran ketiga paling singkat 10 (sepuluh) Hari dan paling lama 15 (lima belas) Hari.

(3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

(4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Staf Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

17

BAB VII PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 29

(1) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; dan c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

(3) Dalam hal Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa terlebih

dahulu melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat.

(4) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang berisi persetujuan pemberhentian jika usul pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai dengan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

(5) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila dalam usulan proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat memberikan rekomendasi yang berisi penolakan pemberhentian Perangkat Desa.

(6) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa.

(7) Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(8) Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.

(9) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah ditetapkan.

18

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 30

(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa, karena:

a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara; (sesuai ketentuan angka 5 Pasal 6 ayat (2) huruf a Permendagri No. 67/2017 tentang Perubahan Permendagri No. 83/2015.)

b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; (sesuai ketentuan angka 5 Pasal 6 ayat (2) huruf b Permendagri No. 67/2017 tentang Perubahan Permendagri No. 83/2015.)

c. tertangkap tangan dan ditahan; dan d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

(3) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat.

Pasal 31

(1) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang melakukan tindak pidana

dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diberhentikan oleh Kepala Desa.

(2) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang melakukan tindak

pidana dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana umum dapat tidak diberhentikan apabila: a. amar putusan pengadilan menetapkan hukuman yang dijatuhkan

oleh Hakim berupa hukuman percobaan; dan/atau b. pidana umum yang dilakukan tidak dengan berencana dan

hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kurang dari 3 (tiga) bulan.

Pasal 32

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

19

Bagian Ketiga Rotasi Jabatan Perangkat Desa

Pasal 33

(1) Dalam rangka penyegaran atau meningkatkan pengetahuan dan

pengalaman keja Perangkat Desa, Kepala Desa dapat melakukan rotasi jabatan atau perubahan posisi jabatan antar Perangkat Desa.

(2) Rotasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. dari jabatan Kepala Urusan menjadi jabatan Kepala Urusan yang lain; b. dari jabatan Kepala Seksi menjadi jabatan Kepala Seksi yang lain; c. dari jabatan Kepala Urusan menjadi jabatan Kepala Seksi; d. dari jabatan Kepala Seksi menjadi jabatan Kepala Urusan; e. dari jabatan Kepala Dusun menjadi jabatan Kepala Seksi/Kepala

Urusan; f. dari jabatan Sekretaris Desa menjadi jabatan Kepala Seksi/Kepala

Urusan; dan g. dari jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun menjadi

jabatan Sekretaris Desa.

(3) Sebelum melakukan rotasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat.

(4) Pemberian rekomendasi oleh Camat sebagaimana dimaksud Pasal 20

ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap rotasi Perangakat Desa

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rotasi jabatan atau perubahan posisi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 34

Dalam hal Perangkat Desa berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Desa berwenang mengangkat Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian untuk melaksanakan tugas.

Pasal 35

(1) Dalam hal Perangkat Desa berhalangan tetap sehingga terjadi

kekosongan jabatan Perangkat Desa, untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, Kepala Desa mengangkat Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.

20

(2) Dalam hal Perangkat Desa berhalangan sementara paling sedikit 7 (tujuh) Hari maka untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, Kepala Desa mengangkat Pelaksana Harian dengan batasan kewenangan tertentu.

Pasal 36

(1) Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal Surat Keputusan diterbitkan.

(2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

menyebutkan tugas yang dilakukan selama diangkat sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas.

(3) Perangkat Desa yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tetap melaksanakan tugas dalam jabatan definitifnya.

(4) Perangkat Desa yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian tidak diberikan tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.

(5) Dalam hal menjalankan tugasnya, Pelaksana Tugas atau Pelaksana

Harian tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, dan alokasi anggaran.

BAB IX PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 37

(1) Perangkat Desa wajib mengenakan pakaian dinas berikut atribut lengkap.

(2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukan identitas Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

21

BAB X KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 38

(1) Selain Penghasilan Tetapi Perangkat Desa menerima jaminan

kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan Jabatan Perangkat Desa.

(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (sesuai ketentuan angka 7 Pasal 10 ayat (2) Permendagri No. 67/2017 tentang Perubahan Permendagri No. 83/2015.)

(3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, selain mendapatkan haknya sebagai PNS, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Des. (sesuai ketentuan angka 8 Pasal 10A ayat (2) Permendagri No. 67/2017 tentang Perubahan Permendagri No. 83/2015.)

(4) Besaran nilai Penghasilan Tetap Perangkat Desa ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

BAB XI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 39

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melaksanakan pembinaan

dan pengawasan dalam rangka peningkatan kapasitas Perangkat Desa.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode sosialisasi, pendampingan dan pelatihan.

(3) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.

(4) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD, dan APB Desa, dan sumber lain yang sah.

22

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

(1) Perangkat Desa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan

Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa tugas berdasarkan Surat Keputusan pengangkatannya.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat kembali sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.

(3) Sekretaris Desa yang bersetatus PNS yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang ditetapkan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal ……………………

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKARWI

23

Diundangkan di Tana Paser pada tanggal …………………………….. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

Ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN .... NOMOR ….. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (....C/....)