NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · 2020. 2. 13. · ekonomi antara Indonesia dan Australia serta cara mengatasi permasalahan tersebut. 2. Merumuskan landasan pemikiran

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN

EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA

(INDONESIA–AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)

JAKARTA, JANUARI 2020

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas

karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Naskah

Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan

Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan

Australia (Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership

Agreement).

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang

Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara

Indonesia dan Australia merupakan rumusan yang berisi landasan,

dasar pemikiran dan alasan lain tentang perlunya Rancangan Undang-

Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi

Komprehensif antara Indonesia dan Australia.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam memajukan kesejahteraan

umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terwujud dalam


Australia yang akan memberikan manfaat peningkatan akses pasar

barang dan jasa, memfasilitasi arus barang dan kepabenan, akses

promosi dan proteksi penanaman modal, economic powerhouse,

pengembangan sumber daya manusia Indonesia dan program-program

kerja sama ekonomi bagi Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada tanggal 4 Maret 2019

di Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia

telah menandatangani Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif.


Indonesia dan Australia melalui Undang-Undang merupakan hasil

keputusan bersama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan

2

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diharapkan pengesahan


Australia dapat diselesaikan tepat waktu agar manfaatnya dapat

dirasakan oleh masyarakat Indonesia serta mempererat hubungan

bilateral di antara kedua negara.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada perwakilan

Kementerian/Lembaga terkait yang telah memberikan masukan yang

sangat berharga atas penyusunan Naskah Akademik ini. Semoga

Naskah Akademik ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam

penyusunan dan pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan

Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia.

Jakarta, Januari 2020

Sekretaris Jenderal,

Kementerian Perdagangan

Oke Nurwan

3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1

A. Latar Belakang ....................................................................................... 1

B. Identifikasi Masalah ............................................................................... 4

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik ........................... 4

D. Metode ................................................................................................... 5

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .......................................... 6

A. Kajian Teoretis ....................................................................................... 6

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan

norma ........................................................................................................ 15

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada,

Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan

Perbandingan dengan Negara Lain ....................................................... 19

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan

Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan

Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan

Negara.................................................................................................. 26

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN TERKAIT .................................................................................... 33

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS ........................ 43

A. Landasan Filosofis ................................................................................ 43

B. Landasan Sosiologis ............................................................................. 45

C. Landasan Yuridis ................................................................................. 45

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI

MUATAN UNDANG-UNDANG ......................................................................... 47

A. Sasaran ................................................................................................ 47

4

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan ......................................................... 47

C. Ruang Lingkup Materi Muatan ............................................................. 48

BAB VI PENUTUP .......................................................................................... 57

A. Simpulan .............................................................................................. 57

B. Saran ................................................................................................... 59

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 60

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Negara Republik Indonesia memiliki amanat untuk

mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam

konteks perekonomian global, Pemerintah Indonesia hidup berdampingan

dengan negara-negara lain di dunia di mana setiap negara memiliki

keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Perdagangan internasional

memberikan peluang yang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Keadaan perekonomian global di Abad ke-21 ditandai dengan ciri-ciri:

berubah-ubah (Volatility), tidak pasti (Uncertanity), rumit (Complexity) dan

ambiguitas (Ambiguity), atau disingkat dengan VUCA 1 . Mengingat kondisi

Indonesia yang berada dalam middle income trap 2 , Pemerintah Negara

Republik Indonesia berupaya keras untuk meminimalisir potensi atau dampak

negatif dari VUCA dan di saat yang sama melakukan transformasi ekonomi

guna meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa, membuka keran

masuknya penanaman modal, dan mengembangkan sumber daya manusia.

Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif merupakan salah satu

cara untuk membantu Indonesia dalam melakukan transformasi ekonomi,

meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa, membuka keran masuknya

penanaman modal, dan mengembangkan sumber daya manusia. Australia

1 VUCA adalah akronim yang pertama kali digunakan pada tahun 1987 untuk

menggambarkan atau untuk merefleksikan volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas dan

ambiguitas kondisi dan situasi umum. Lebih lanjut, konsep VUCA digunakan untuk

menggambarkan dunia multilateral yang lebih tidak stabil, tidak pasti, kompleks, dan ambigu

yang dirasakan sebagai hasil dari berakhirnya Perang Dingin.VUCA juga sering digunakan untuk menggambarkan keadaan perekonomian global pasca Global Financial Crisis (GFC) di

tahun 2007 – 2008 sumber: Bennis, Warren G dan Burt Nanus. Leaders : the strategies for

taking charge. New York: Harper & Row, 1985.

2Indonesia berada dalam jebakan penghasilan menengah (middle income trap). Lebih dari

15 tahun pendapatan per kapita Indonesia berada di bawah angka USD5.000 sumber: World Bank. (2019, October 11). Data for Middle income, Indonesia. Diambil kembali dari

data.worldbank.org: https://data.worldbank.org/?locations=XP-ID.

2

merupakan negara yang ideal untuk menjadi mitra bilateral pembentukan

Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif.

Australia merupakan salah satu negara mitra dagang dan sumber

penanaman modal terdekat Indonesia yang penting dan saling melengkapi

dalam perdagangan dan penanaman modal. Australia yang memiliki ekonomi

berorientasi pasar yang ditandai dengan tingkat perdagangan luar negeri yang

tinggi dan reputasi institusi keuangan yang kuat dan kebijakan yang baik

yang mendapatkan peringkat obligasi salah satu yang terkuat di Pasifik.

Berdasarkan perbandingan indikator ekonomi seperti produk domestik

bruto, pendapatan per kapita, dan inflasi kedua negara, pertumbuhan

ekonomi Australia jauh lebih besar dari Indonesia3 , Australia juga adalah

negara eksportir barang terbesar ke-21 dunia4 dan berada pada peringkat ke-

20 untuk ekspor dan impor jasa komersial dunia pada tahun 20175.

Australia dikenal sebagai penanam modal besar ke-17 di dunia.

Penanaman modal dari Australia ke dunia pada tahun 2017 mencapai nilai

USD2,28 triliun. Penanaman modal dari Australia sangat kuat terutama dalam

sektor keuangan dan asuransi, manufaktur, pertambangan, real estate,

konstruksi, perdagangan dan kesehatan, Australia juga memiliki salah satu

jaringan persetujuan perdagangan bebas dan kemitraan ekonomi yang cukup

luas mencakup lebih dari 30 negara/ekonomi6.

Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif dengan Australia

(Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement/IA-

3 Pada tahun 2018, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai USD1.092,14 Miliar

sementara Australia sebesar USD1.428,28 Miliar. Pendapatan perkapita penduduk Indonesia

mencapai USD4.116,37 per tahun, sementara pendapatan perkapita penduduk Australia

USD58.940,72 pertahun. Tingkat inflasi Australia lebih rendah yaitu 2,17% dibandingkan

Indonesia yang sebesar 3,91 %. Sumber: International Monetary Found. International

Monetary Fund. 11 October 2019. . 4 Pada tahun 2018, total nilai perdagangan luar negeri Australia tercatat sebesar

USD481,1 miliar, ekspor sebesar USD253,82 miliar dan nilai impor sebesar USD227,28 miliar.

Sumber: ITC Trademap. Trademap. 4 September 2019. .

5Australia berada pada peringkat ke-20 untuk ekspor dan impor jasa komersial dunia

pada tahun 2017. Nilai ekspor Australia untuk sektor jasa sebesar USD65.1 miliar dan impor

jasa Australia sebesar USD68.4 miliar dengan total perdagangan sebesar USD133.5 miliar.

sumber Organization for Economic Cooperation and Development. OECD.org. 19 August 2019.

).

6Sumber: Departement of Foreign Affairs and Trade of Australia. 11 December 2019.

.

3

CEPA) akan memberikan manfaat peningkatan akses pasar barang dan jasa

termasuk tenaga kerja, memfasilitasi arus barang dan kepabeanan, akses

promosi dan proteksi penanaman modal, economic powerhouse,

pengembangan sumber daya manusia Indonesia dan program-program kerja

sama ekonomi bagi Indonesia.

Persetujuan IA-CEPA diinisiasi pada tahun 2005, dan kemudian

dilanjutkan dengan penyusunan Studi Kelayakan Bersama yang menghasilkan

kesimpulan bahwa persetujuan tersebut akan bermanfaat baik bagi kedua

belah pihak. Perundingan IA-CEPA diluncurkan oleh Presiden R.I dan Perdana

Menteri Australia pada tanggal 2 November 2010.

Perundingan pertama dan kedua dilakukan pada September 2012 dan

Juli 2013 namun setelah itu terhenti selama 3 (tiga) tahun. Pada Maret 2016,

Indonesia dan Australia sepakat melanjutkan kembali perundingan dan

setelah melalui 12 putaran perundingan dan 5 pertemuan tingkat Ketua

Perunding, kedua negara berhasil menyelesaikan perundingan secara

substansial. Pada tanggal 31 Agustus 2018 kedua belah pihak mengeluarkan

pernyataan bersama yang menandakan selesainya secara substansial proses

perundingan dan pada tanggal 4 Maret 2019 Persetujuan IA-CEPA

ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri

Perdagangan, Pariwisata dan Penanaman modal Australia di Jakarta,

Indonesia.

Menindaklanjuti persetujuan yang sudah ditandatangani tersebut,

pemerintah menyampaikan persetujuan tersebut kepada DPR untuk dibahas

dan selanjutnya diputuskan perlu atau tidaknya persetujuan DPR. DPR

memberikan persetujuan kepada IA-CEPA melalui surat Pimpinan DPR R.I

Nomor PW/20934/DPR RI/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 dalam surat

tersebut juga sudah diputuskan pengesahan IA-CEPA dilakukan melalui

Undang-Undang. Oleh kerena itu perlu disusun Naskah Akademik Rancangan

Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi

Komprehensif antara Indonesia dan Australia (Indonesia–Australia

Comprehensive Economic Partnership Agreement/IA-CEPA).

4

B. Identifikasi Masalah

Naskah akademik ini disusun untuk menjawab permasalahan-

permasalahan berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Indonesia dengan Australia dalam

bidang ekonomi dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?

2. Apa yang menjadi urgensi Rancangan Undang-Undang tentang


Indonesia dan Australia?

3. Apa rumusan pertimbangan, landasan filosofis, sosiologis, yuridis

pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan


Australia?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan,dalam ruang lingkup pengaturan,

jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang


Indonesia dan Australia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan bidang

ekonomi antara Indonesia dan Australia serta cara mengatasi

permasalahan tersebut.

2. Merumuskan landasan pemikiran yang menjadi latar belakang dan

urgensi Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan

Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia

sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam

kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis,

yuridis pembentukan Undang-Undang tentang Pengesahan


Australia.

5

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup

pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Undang-Undang

tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif

antara Indonesia dan Australia.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik akan menjadi acuan

untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi dasar dan bahan

untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan


Australia.

D. Metode

Naskah akademik disusun dengan menggunakan metode penelitian

yuridis normatif dan penelitian empiris. Metode penelitian yuridis normatif

dilakukan dengan cara melakukan penelitian berkaitan dengan asas-asas

hukum, sistematika hukum, sinkronisasi (harmonisasi) hukum, dan atau

perbandingan hukum. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah

melalui studi kepustakaan/literature review yang menelaah terutama data

sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan

hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Persetujuan Kemitraan Ekonomi

Komprehensif antara Indonesia dan Australia, dan berbagai peraturan

perundang-undangan terkait lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder

diperoleh melalui kajian/ hasil-hasil penelitian, publikasi maupun jurnal

ilmiah serta bahan pustaka lainnya yang membahas tentang perjanjian

perdagangan Internasional.

Sementara itu, metode penelitian empiris dilakukan dengan cara

menyelenggarakan analisis kuantitatif atas manfaat dan biaya Persetujuan IA-

CEPA melalui perhitungan Autoregressive Integrated Moving Average

(ARIMA),Computable General Equilibrium (CGE),serta SWOT (Strength,

Weakness, Opportunity, Threat) dan konsultasi publik (FGD, sosialisasi, dan

diseminasi) yang melibatkan para pemangku kepentingan (DPR RI, dunia

usaha, pemerintah, maupun akademika).

6

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Hukum Internasional

Dalam hukum internasional dikenal teori mengenai hubungan

antara hukum internasional dan hukum nasional. Kedua teori utama

tersebut adalah monisme dan dualisme.

a. Monisme

Teori monisme memandang bahwa hukum internasional

dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lain. Menurut

teori monisme, hukum internasional adalah lanjutan dari

hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar

negeri. Menurut teori monisme, hukum nasional kedudukannya

lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum

nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional.

Pelopor teori monisme adalah Hans Kelsen (1881-1973) yang

menyatakan bahwa baik hukum internasional maupun hukum

nasional merupakan ketentuan tunggal yang tersusun dari

kaidah-kaidah hukum yang mengikat negara-negara, individu,

atau kesatuan lain non-negara. Berlakunya hukum

internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan

ratifikasi menjadi hukum nasional. Apabila ada pertentangan

antar keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum

nasional suatu negara. Pandangan ini dikemukakan oleh Hans

Kelsen. Lebih jauh Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu

ada pembedaan antara hukum nasional dengan hukum

internasional. Terdapat beberapa alasan yang melandasi hal

tersebut. Alasan pertama adalah bahwa objek dari kedua

7

hukum itu sama, yaitu tingkah laku individu. Alasan kedua

adalah bahwa kedua kaidah hukum tersebut memuat perintah

untuk ditaati, dan alasan ketiga adalah bahwa kedua-duanya

merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau

keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan

kesatuan ilmu pengetahuan hukum.

b. Dualisme

Berbeda dengan Kelsen yang mengajarkan teori monisme,

Triepel dan Anzilotti mengajarkan apa yang disebut dengan teori

dualisme atau teori pluralistik. Menurut teori ini, hukum

nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem

hukum yang sama sekali berbeda secara intrinsik. Menurut

aliran dualisme, perbedaan antara hukum internasional dan

hukum nasional terdapat pada: sumber hukum, subjek, dan

kekuatan hukum.

Dalam hal sumber hukum, hukum nasional bersumber

pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara,

sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum

kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama

negara-negara dalam masyarakat internasional. Terkait masalah

subjek hukum, hukum nasional adalah individu-individu yang

terdapat dalam suatu negara sedangkan subjek hukum

internasional adalah negara-negara anggota masyarakat

internasional. Dalam hal kekuatan hukumnya, hukum nasional

mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika

dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih banyak

bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.

2. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan sumber hukum

internasional yang utama dan merupakan instrumen-instrumen yuridis

yang menampung kehendak dan Persetujuan antara negara atau subjek

hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama.

8

Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut

merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-

negara atau subjek hukum internasional lainnya.

Bermacam-macam nama yang diberikan untuk perjanjian mulai dari

yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling sederhana,

kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak

terkait. Menurut Myers ada 39 macam istilah yang digunakan untuk

perjanjian-perjanjian internasional, antara lain:

1. Perjanjian Internasional/Traktat (Treaties);

2. Konvensi (Convention);

3. Piagam (Charter) ;

4. Protokol (Protocol);

5. Deklarasi (Declaration);

6. Final Act;

7. Agreed Minutes and Summary Records;

8. Nota Kesepahaman, Memorandum saling pengertian (Memorandum of

Understanding);

9. Arrangement;

10. Exchanges of Notes;

11. Process-Verbal;

12. Modus Vivendi;

13. Persetujuan (Agreement);

Bentuk perjanjian internasional yang akan dibahas lebih lanjut

dalam NA ini adalah agreement (Persetujuan). Terminologi agreement

memiliki pengertian umum dan pengertian khusus. Dalam pengertian

umum, Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian

menggunakan terminologi dalam arti luas. Selain memasukan definisi

treaty sebagai international agreement, Konvensi tersebut juga

menggunakan terminologi international agreement bagi perangkat

internasional yang tidak memenuhi definisi treaty. Dengan demikian,

maka pengertian agreement secara umum mencakup seluruh jenis

perangkat internasional dan biasanya mempunyai kedudukan yang lebih

rendah dari traktat dan konvensi.

9

Dalam pengertian khusus, terminologi agreement dalam bahasa

Indonesia lebih dikenal dengan istilah Persetujuan. Menurut pengertian

ini, Persetujuan umumnya mengatur materi yang memiliki cakupan lebih

kecil dibanding materi yang diatur pada traktat. Saat ini terdapat

kecenderungan untuk menggunakan istilah Persetujuan bagi perjanjian

bilateral dan secara terbatas pada perjanjian multilateral. Terminologi

Persetujuan pada umumnya juga digunakan pada perjanjian yang

mengatur materi kerja sama di bidang ekonomi, kebudayaan, teknik, dan

ilmu pengetahuan.

Sampai tahun 1969 pembuatan perjanjian internasional hanya

diatur oleh hukum kebiasaan. Pada tanggal 26 Maret s.d. 24 Mei 1968

dan tanggal 9 April s.d. 22 Mei 1969 diselenggarakan Konferensi

Internasional di Wina, yang kemudian melahirkan Vienna Convention on

the Law of Treaties (Konvensi Wina 1969), yang ketentuan di dalamnya

selalu dijadikan dasar dan pedoman negara-negara dan subjek hukum

internasional lainnya dalam pembuatan perjanjian internasional.

Dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional

memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan

pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional tiap negara

menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, dan

menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat

itu sendiri.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara

Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain,

organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya adalah

suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara

pada bidang-bidang tertentu. Oleh sebab itu, penyusunan dan

pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mulai berlakunya suatu perjanjian pada umumnya ditentukan pada

klausula penutup dari perjanjian itu sendiri. Dengan perkataan lain

bahwa para pihak dari perjanjian itulah yang menentukan keberlakuan

secara efektif suatu perjanjian. Prinsip ini juga disebutkan secara jelas

10

dalam Konvensi Wina 1969. Pasal 2 Konvensi Wina antara lain

menyebutkan bahwa suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti

cara dan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan

Persetujuan antara negara-negara yang berunding, dan mungkin pula

suatu perjanjian internasional mulai berlaku segera setelah semua negara

yang berunding setuju untuk diikat dalam perjanjian. Di samping itu,

Pasal 25 Konvensi Wina 1969 juga mengatur mengenai pemberlakuan

sementara suatu perjanjian internasional jika disepakati oleh pihak-pihak

yang berunding. Pasal 25 Konvensi Wina menyebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian atau sebagian dari suatu perjanjian internasional diberlakukan sementara sambil menunggu saat mulai berlakunya, jika ditentukan demikian dalam perjanjian atau negara-negara yang

berunding dengan cara lain menyetujuinya.”

Dalam pelaksanaannya, kata sepakat dari para pihak dapat dibagi

dalam 2 (dua) kategori, yaitu perjanjian yang langsung dapat berlaku

segera setelah penandatanganan, maka dalam hal ini tidak diperlukan

lagi proses pengesahan lebih lanjut, dan perjanjian yang memerlukan

pengesahan sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di

negara masing-masing pihak pada perjanjian tersebut. Secara garis besar

mulai berlakunya suatu perjanjian ialah sebagai berikut:

a. Mulai berlakunya perjanjian internasional segera sesudah tanggal

penandatanganan

Bagi perjanjian-perjanjian bilateral tertentu yang materinya

tidak begitu penting dan yang biasanya merupakan suatu perjanjian

pelaksanaan, maka umumnya mulai berlaku sejak

penandatanganan. Jadi pada prinsipnya dapat dinyatakan bahwa

penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat berlakunya suatu

perjanjian.

b. Notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional

Suatu perjanjian bilateral yang tidak langsung berlaku sejak

tanggal penandatanganan, namun harus disahkan terlebih dahulu

sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara

masing-masing pihak. Untuk dapat berlakunya perjanjian tersebut

11

secara efektif, maka setelah pengesahan perjanjian harus

diberitahukan pada pihak lainnya bahwa negaranya telah

mengesahkan perjanjian tersebut sesuai prosedur konstitusionalnya.

Tanggal mulai berlakunya secara efektif perjanjian tersebut pada

umumnya adalah tanggal notifikasi terakhir dari kedua notifikasi

dari para pihak pada perjanjian tersebut. Tetapi dalam praktiknya

penggunaan klausula ini mengalami variasi rumusan, tetapi titik

tolaknya tetap pada tanggal notifikasi terakhir.

3. Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional adalah bentuk transaksi dagang yang

terjadi antara subyek-subyek ekonomi negara satu dengan lainnya, baik

berupa transaksi barang atau pun jasa. Adapun subyek ekonomi tersebut

dapat beragam, seperti penduduk yang terdiri dari warga negara biasa,

perusahaan impor, perusahaan ekspor, perusahaan industri, perusahaan

negara, pemerintah, atau pun individu.7

Perdagangan internasional memiliki sisi ekonomi yang penting dan

berdampak positif kepada perkembangan dan kesejahteraan masyarakat.

Perdagangan Internasional berperan sebagai kekuatan dinamis yang

meningkatkan jangkauan pasar, cakupan pembagian tenaga kerja,

penggunaan mesin/otomatisasi, menstimulasi inovasi, mengatasi

technical indivisibilities, menambah produktifitas buruh dan umumnya

memberikan keuntungan dan pembangunan ekonomi bagi negara-negara

yang terlibat.8

Saat ini perdagangan internasional dan globalisasi secara

keseluruhan digerakan oleh teknologi informasi yang secara radikal

mengurangi biaya bagi ide berpindah melalui batas negara. Sehingga

amat praktis bagi perusahaan multinasional untuk memindahkan proses

produksi yang padat karya ke negara berkembang, sementara

mempertahankan seluruh proses manufaktur tetap harmonis.

7 Sobri. Ekonomi Internasional: Teori Masalah dan Kebijaksanaannya. Yogyakarta:

BPFE-UI, 2000 8 Krugman, Paul. "Increasing Returns, Monopolistic Competition and International

Trade." Journal of International Economics, Vol.9 (1979): 102.

12

Perusahaan-perusahaan juga memindahkan bagian marketing,

manajerial, dan riset ke luar negeri. Keadaan ini disertai dengan

tekonologi tinggi dan upah yang rendah mendorong industrialisasi yang

cepat dari negara-negara berkembang.9 Untuk menjaga momentum ini

negara berkembang membutuhkan suatu instrumen kebijakan untuk

memastikan industrialisasi terus berjalan dan mengembangkan

kontribusi sektor jasa/tersier pada perekonomian.

Perjanjian Perdagangan Internasional merupakan konsekuensi

rasional dari aktivitas perdagangan Internasional karena negara

umumnya menginginkan suatu kepastian dan aturan main dalam

melakukan Perdagangan internasional, maka pada setelah Perang Dunia

II, negara-negara berusaha untuk mendirikan sebuah Organisasi

Perdagangan International atau International Trade Organization (ITO)

untuk mengatur perdagangan. ITO tidak jadi berdiri karena Amerika

Serikat menolak usulan tersebut pada 1950, namun tidak sampai empat

puluh lima tahun kemudian, berdirilah Organisasi Perdagangan Dunia

atau World Trade Organization (WTO). Untuk sementara waktu ketika ITO

batal berdiri dan WTO belum dibentuk, negosiasi perdagangan yang

dilakukan negara-negara maju dilakukan di bawah General Agreement on

Tariff and Trade (GATT) yang telah mereduksi tarif untuk barang

manufaktur secara besar-besaran dan menciptakan fondasi perdagangan

internasional modern.10

WTO mencatat bahwa terdapat 302 perjanjian perdagangan yang

berlaku di dunia. 11 Penyebab banyak dibentuknya perjanjian

perdagangan internasional adalah karena terdapat banyak manfaat yang

diperoleh dari dibentuknya perjanjian perdagangan internasional 12 .

Manfaat-manfaat tersebut yaitu:

1. Peningkatan Akses Pasar

9 Baldwin, Richard. The Great Convergence Information Technology and the New

Globalization. World: Belknap Press, 2016. 10 Stiglitz, Joseph and Andrew Charlton. "Fair trade for all." Oxford: Oxford University

Press, 2005. 11 Per 1 September 2019, World Trade Organization. www.wto.org. 25 November 2019.

. 12 Lynch, David A. Trade and Globalization: an introduction to Regional Trade Agreement.

Maryland: Ronan & Littlefield Publishers, Inc., 1966.

13

Akses yang lebih besar pada pasar-pasar di luar negeri umumnya

merupakan faktor utama suatu negara membentuk perjanjian

perdagangan internasional. Penurunan tarif bea masuk merupakan

langkah termudah untuk mendapatkan akses pasar. Namun

demikian akses pasar juga dapat datang dalam bentuk pengurangan

hambatan non-tarif seperti penyederhanaan regulasi.

2. Promosi Penanaman modal

Akses yang lebih baik atas pasar di luar negeri membuat suatu

negara lebih menarik bagi para penanam modal karena terdapat

insentif ekonomi seperti kepastian akses pasar bagi pelaku usaha

untuk memproduksi dan mengekspor dari negara yang memiliki

perjanjian perdagangan internasional. Selain itu banyak perjanjian

perdagangan internasional yang mencakup aspek perlindungan

penanaman modal sehingga penanam modal dapat merasa lebih

aman dalam menanamkan modalnya.

3. Untuk melindungi terhadap kebijakan pengamanan perdagangan

yang sewenang-wenang

Perjanjian perdagangan internasional dapat menjadi “tameng”

kebijakan pengamanan perdagangan seperti bea anti-dumping, bea

countervailing, dan safeguards yang dipersepsikan oleh suatu negara

diterapkan dengan sewenang-wenang. Contoh kasus: pada tahun

2002 Amerika Serikat menerapkan bea safeguard terhadap produk

impor baja, namun Meksiko dan Kanada yang tergabung dalam

North America Free Trade Area (NAFTA) bersama AS dikecualikan

dari bea safeguard tersebut.

4. Sebagai alternatif dari proses liberalisasi multilateral yang lambat

Perjanjian perdagangan internasional mempromosikan pembukaan

pasar terutama ketika perundingan perdagangan multilateral sedang

terhambat, sebagaimana yang terjadi saat ini di putaran Doha.

5. Meningkatkan dukungan bagi proses liberalisasi multilateral

Competitive Liberalization - semakin banyak negara yang membentuk

perjanjian perdagangan internasional dengan satu negara, maka

negara lainnya yang merasa tersaingi akan terdorong untuk

14

membentuk perjanjian perdagangan internasional dengan negara

tersebut. Ketika hampir semua negara memiliki jaringan perjanjian

perdagangan dengan satu dengan yang lain maka kesepakatan di

tingkat multilateral akan lebih mudah untuk dicapai.

6. Untuk mencapai manfaat yang lebih dari WTO (WTO-Plus)

Sejumlah negara menginginkan liberalisasi lebih dari yang WTO saat

ini tawarkan. Negara-negara tersebut berkumpul dan menjalin

kesepakatan membentuk perjanjian perdagangan internasional.

Manfaat tersebut tidak hanya berupa akses pasar perdagangan

barang, namun dapat berupa pembentukan ketentuan-ketentuan

baru di bidang penanaman modal, kompetisi, kekayaan intelektual

dan lainnya.

7. Untuk mendorong reformasi perekonomian domestik

Reformasi perekonomian merupakan tantangan bagi banyak negara.

Kurangnya niatan politik, dukungan dari masyarakat dan

bertahannya pihak status quo kadang menjadi penyebab bagi

pemerintah untuk mencari dorongan dari luar seperti melalui

perjanjian perdagangan internasional. Contoh: masuknya RRT dalam

WTO didasarkan kebutuhan untuk mereformasi ekonominya,

membangun iklim usaha yang lebih kondusif.

8. Untuk meningkatkan daya saing di pasar dunia

Meningkatnya biaya tenaga kerja seiring dengan meningkatnya

pertumbuhan ekonomi mengurangi daya saing suatu barang/jasa.

Oleh karena itu banyak negara membentuk perjanjian perdagangan

internasional guna mendapatkan akses tenaga kerja melalui

penanaman modal dan bahan baku yang lebih murah sehingga

dapat mempertahankan daya saingnya di pasar dunia.

9. Untuk menambah pengaruh dan keterwakilan di perundingan

internasional

Negara-negara memiliki keterbatasan pengaruh dan sumber daya

untuk menghadiri perundingan. Dengan menggabungkan diri

kepada negara-negara yang berkepentingan sama maka pengaruh

dari negara-negara tersebut dapat lebih dipandang di perundingan

15

internasional. Contohnya negara-negara kecil di Pasifik bergabung

dalam Pacific Island Forum (PIF).

10. Untuk mencapai stabilitas ekonomi

Negara dengan perekonomian yang tidak stabil berharap mencapai

stablitas dengan membentuk perjanjian perdagangan internasional

dengan negara yang lebih maju sehingga melalui akses pasar ke

negara maju dan penanaman modal dari negara yang lebih maju ke

negara berkembang dapat membantu menstabilkan

perekonomiannya.

11. Untuk mencapati tujuan strategis lainnya

Perjanjian perdagangan internasional kadang dibentuk atas dasar

motif ekonomi, seringkali faktor pembentukan perjanjian

perdagangan internasional bersifat politik seperti perjanjian

perdagangan antara European Union (EU) dengan negara-negara

berpenduduk muslim di Afrika Utara dan Timur Tengah yang tujuan

utamanya memperkuat perekonomian negara-negara berpenduduk

muslim sehingga mengurangi imigrasi ke EU.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan

norma

Asas/prinsip yang dijadikan pedoman penyusunan norma dalam

pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia

dan Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership

Agreement) antara lain sebagai berikut:

1. Asas Kedaulatan

Asas ini menyatakan bahwa dalam membuat perjanjian kerja sama

dengan negara lain harus senantiasa memperhatikan kedaulatan wilayah

negara demi tetap terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Dengan mengesahkan Persetujuan Kemitraan

Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia dan Australia, kedaulatan

negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus

tetap diperhatikan dan dijaga.

2. Asas Kesetaraan (egality rights)

16

Asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan

hubungan mempunyai kedudukan yang sama. Melalui Pengesahan

Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia dan

Australia, kedua pihak memliki kedudukan yang sama dalam

mengadakan setiap hubungan kerja sama sebagaimana tertuang dalam

Persetujuan.

3. Asas Timbal Balik (reciprositas)

Asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap

negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif

maupun negatif. Asas ini memberikan peringatan terhadap negara yang

melakukan perjanjian internasional untuk melaksanakan isi perjanjian

dengan cara-cara yang baik sesuai dengan tujuan negaranya masing-

masing tanpa mengesampingkan tujuan awal pelaksanaan perjanjian itu

sendiri, sehingga balasan yang timbul dari negara pihak adalah balasan

yang bersifat positif. Dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi

Komprehensif Antara Indonesia dan Australia berlaku ketentuan timbal

balik dalam berbagai ketentuan yang diatur.

4. Asas Saling Menghormati (courtesy)

Asas yang mendasarkan bahwa suatu kerja sama harus saling

menghormati kedaulatan masing-masing negara. Melalui pengesahan


Australia, maka hubungan hukum yang akan dilaksanakan oleh kedua

belah pihak wajib didasarkan pada prinsip saling menghormati sebagai

negara berdaulat.

5. Asas rebus sig stantibus

Dengan menggunakan asas ini, kedua negara yang mengikatkan diri

dalam perjanjian memiliki keinginan untuk melakukan perubahan

terhadap perjanjian ataupun karena kondisi atau kejadian yang berada di

luar dugaan yang menghendaki adanya perubahan perjanjian tersebut.

Dengan adanya ketentuan asas ini, maka Persetujuan Kemitraan

Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia dan Australia dapat diubah

setiap saat melalui kesepakatan bersama secara tertulis dalam bentuk

protokol antara para pihak.

17

6. Asas Iktikad Baik (bonafides)

Asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus

didasari oleh iktikad baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian

tersebut tidak ada yang merasa dirugikan. Persetujuan Kemitraan

Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia dan Australia, didasari iktikad

baik yang diwujudkan dengan membangun kerja sama militer dan

memperkukuh hubungan persahabatan di bidang pertahanan dan militer.

Iktikad baik ini pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi kedua

negara.

7. Asas Konsensualisme (pacta sun servanda)

Asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi

hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.

Berdasarkan asas ini, melalui pengesahan Persetujuan Kemitraan

Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia dan Australia, maka kedua

negara sepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan

kewajiban yang menjadi akibat dari Persetujuan.

8. Asas Kepastian Hukum

Asas yang menyatakan bahwa berlakunya suatu Persetujuan

tersebut secara efektif setelah disahkan dalam Undang-Undang.


Australia setelah disahkan dalam Undang-Undang maka Persetujuan ini

menjadi produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi

Pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan isi Persetujuan.

9. Asas Manfaat/Saling Menguntungkan

Bahwa pengesahan Persetujuan antara Persetujuan Kemitraan

Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia dan Australia, harus

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pemerintah Republik

Indonesia khususnya dalam bidang pertahanan.

Selain itu Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia

dan Australia, dalam membentuk persetujuan perdagangan internasional,

tunduk pada asas/prinsip dalam rezim perdagangan internasional yang

dikodifikasi oleh WTO. Asas/prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

18

1. Development Agenda (Agenda Pembangunan Ekonomi)

WTO secara resmi mencantumkan agenda pembangunan ekonomi di

perundingan putaran Doha yang mengakomodir kepentingan negara-

negara berkembang dan memberikan negara berkembang special and

differential treatment.

2. Most-favoured-nation (MFN)

MFN adalah salah satu prinsip non-diskriminasi dalam perdagangan

internasional. Negara-negara tidak diizinkan untuk mendiskriminasi

antara satu mitra dagang dengan yang lainnya. Namun terdapat

pengecualian untuk asas ini seperti perjanjian perdagangan bebas,

perlakuan preferensi bagi negara-negara miskin dan berkembang.

3. National Treatment (NT/perlakuan nasional)

Prinsip non-diskriminasi lainnya adalah NT yang berarti negara-negara

harus memberikan perlakuan yang sama antara barang impor atau jasa

dari penyedia jasa asing dan yang barang/jasa diproduksi secara lokal

harus diperlakukan sama. NT hanya berlaku apabila suatu barang/jasa

telah memasuki pasar sehingga pungutan bea cukai atas impor bukan

merupakan pelanggaran terhadap NT.

4. Keterbukaan Perdagangan

Rezim perdagangan internasional mendorong adanya keterbukaan

perdagangan antar negara. Penurunan hambatan tarif merupakan

langkah pertama dalam mendorong keterbukaan perdagangan.

5. Persaingan yang adil

Prinsip-prinsip non-diskriminasi seperti MFN dan NT dirancang untuk

mengamankan kondisi perdagangan yang adil. Praktek perdagangan yang

tidak adil seperti dumping (mengekspor dengan biaya di bawah biaya

untuk mendapatkan pangsa pasar) dan subsidi ekspor tidak

diperbolehkan dalam perdagangan internasional.

6. Transparansi

Setiap negara diharapkan untuk mempublikasikan kebijakannya dan

peraturan perundang-undangannya terutama kebijakan yang terkait

dengan bidang perdagangan agar dapat diakses oleh negara mitra dagang.

19

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta

Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan

Negara Lain

Pada tanggal 4 Maret 2019 Persetujuan IA-CEPA ditandatangani oleh

Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan,

Pariwisata dan Penanaman Modal Australia di Jakarta, Indonesia.

Berdasarkan Pasal 21.4 IA-CEPA, persetujuan ini akan mulai berlaku 60

(enam puluh) hari setelah ditukarkannya pemberitahuan tertulis melalui

saluran diplomatik oleh kedua negara bahwa Indonesia dan Australia

telah menyelesaikan persyaratan internal masing-masing, atau pada

tanggal lain sebagaimana disepakati oleh kedua negara. Pada tanggal 17

Desember 2019 Australia telah menyampaikan notifikasi telah selesainya

prosedur internalnya.

Indonesia dan Australia sebelumnya sudah memiliki perjanjian

perdagangan bebas dalam ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade

Agreement (AANZFTA) yang mulai berlaku sejak tahun 2012. Namun

demikian, AANZFTA melibatkan 12 negara, masing-masing dengan

kepentingannya sendiri, sehingga kepentingan khusus Indonesia belum

sepenuhnya dapat ditampung.

Salah satu kepentingan khusus Indonesia terdapat di bidang

perdagangan barang, di mana masih terdapat sekitar 214 pos tarif

kepentingan Indonesia yang belum dikomitmenkan oleh Australia dalam

AANZFTA, antara lain produk otomotif, tekstil dan furnitur. AANZFTA

juga mengatur fasilitasi untuk mendapatkan visa dan izin kerja maupun

pengakuan atas kualifikasi tenaga kerja terampil yang dimiliki Indonesia.

Sektor penanaman modal Indonesia di sektor tertentu khususnya

pertanian, pertambangan, energi serta jasa termasuk profesi tidak

dikomitmenkan Indonesia dalam AANZFTA, sementara potensi

penanaman modal Australia di sektor ini cukup besar untuk ditarik ke

Indonesia. Dalam AANZFTA juga belum terdapat kerja sama di bidang

20

Sumber Daya Manusia (SDM) dan aturan-aturan yang mendukung

transformasi ekonomi.

Di sisi lain negara pesaing seperti Malaysia telah menyepakati

perjanjian perdagangan bilateral dengan Australia pada tahun 2012

segera setelah AANZFTA ditandatangani di tahun 2010. Bahkan Thailand

sudah lebih dahulu memiliki perjanjian bilateral dengan Australia pada

tahun 2005, yakni sebelum perundingan AANZFTA diselesaikan13.Baik

Thailand dan Malaysia juga menikmati surplus perdagangan barang

dengan Australia, kontras dengan Indonesia yang mengalami defisit

perdagangan barang.14

Kinerja neraca perdagangan Indonesia dengan Australia selama lima

tahun terakhir (2014-2018) selalu mencatatkan defisit dengan nilai

sebesar USD0,69 miliar pada tahun 2014 dan defisit sebesar USD3,02

Miliar pada tahun 2018. Selama periode 2014-2018, total perdagangan

Indonesia dan Australia mengalami tren penurunan sebesar 4,01%. Pada

periode yang sama, ekspor Indonesia ke Australia mengalami tren

penurunan sebesar 14,12% namun impor Indonesia dari Australia

mengalami peningkatan dengan tren sebesar 2,87%.15

Defisit perdagangan dengan Australia terjadi sejak tahun 2012

hingga saat ini. Defisit disebabkan oleh peningkatan impor batu bara dan

minyak bumi mentah yang adalah produk impor terbesar pertama dan

ketiga. Impor batu bara meningkat dari USD39 ribu pada tahun 2012

menjadi senilai USD664 juta pada tahun 2018 dengan tren peningkatan

222% per tahunnya, sementara impor minyak bumi mentah meningkat

dari USD217 juta pada tahun 2012 menjadi USD629 juta pada tahun

2018 dengan tren peningkatan 39% per tahunnya.

Dari sisi ekspor Indonesia, defisit disebabkan oleh ekspor minyak

bumi mentah yang turun drastis dari USD1,5 miliar pada tahun 2012

menjadi USD550 juta pada tahun 2018 dengan tren penurunan -19% per

tahun. Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah RI untuk membatasi

13 Departement of Foreign Affairs and Trade of Australia. 11 December 2019.

14ITC Trademap. Trademap. 4 September 2019. . 15Badan Pusat Statistik. 28 September 2019. .

21

ekspor minyak bumi mentah untuk diolah di dalam negeri sehingga impor

produk turunan minyak bumi (bensin, avtur, solar) dapat dikurangi dan

memperbaiki defisit neraca perdagangan migas.

Di sektor jasa, Indonesia pada tahun 2018 mengalami surplus

sebesar USD1,7 miliar dengan kontribusi terbesar disumbangkan oleh

ekspor jasa travel, sektor penyumbang surplus lainnya adalah jasa

perawatan dan perbaikan, jasa telekomunikasi, jasa personal budaya and

informasi, barang dan jasa pemerintah. Sementara sektor transportasi,

konstruksi, asuransi, jasa keuangan, hak kekayaaan intelektual dan jasa

bisnis lainnya tercatat defisit16.

Sementara dalam kinerja penanaman modal, selama kurun waktu

2014-2018, penanaman modal dan jumlah proyek Australia di Indonesia

meningkat dengan rata-rata peningkatan nilai penanaman modal per

tahun sebesar 9.97%. Pada tahun 2018 Australia adalah sumber

penanaman modal ke-10 bagi Indonesia dengan nilai realisasi USD597

juta di 703 proyek di sektor pertambangan, pertanian, infrastruktur,

keuangan, kesehatan, makanan-minuman, dan transportasi.17

Arus masuk Penanaman modal Indonesia lebih tinggi dibandingkan

negara pesaing dibandingkan Thailand, namun tren atau kecepatan arus

penanaman modal Australia ke Indonesia pada periode 2011-2018 berada

di tingkat 2,9% atau lebih rendah dari Malaysia 5,1% dan Thailand 9,5%

sehingga arus penanaman modal masuk ke Indonesia dapat tersusul oleh

kedua negara pesaing tersebut.18

Berdasarkan kondisi di atas, beberapa pertimbangan yang

melatarbelakangi pentingnya pengesahan persetujuan ini yaitu:

1. Tertinggalnya Indonesia dari negara pesaing lainnya di pasar

Australia

Berdasarkan statistik Australia, Pada tahun 2018, Indonesia

menempati peringkat ke 16 dalam daftar negara pemasok impor

Australia dengan nilai sebesar USD3,54 miliar. Posisi negara Asia

16 Bank Indonesia. www.bi.go.id. 16 November 2019.

17BKPM. nswi.bkpm.go.id. 3 Oktober 2019. 18 Australian Bureau of Statistics. https://www.abs.gov.au/. 1 November 2019.

22

Tenggara lainnya di pasar Australia sebagai berikut: Thailand

(5/USD10.90 miliar); Malaysia (6/USD9.70 miliar); Singapura

(8/USD8.58 miliar); Viet Nam (13/USD4.50 miliar); dan Brunei

Darussalam (39/USD0,56 miliar)19.

Dengan adanya Persetujuan ini diharapkan nilai ekspor

Indonesia akan meningkat lebih signifikan melalui penurunan tarif.

Tarif yang lebih rendah akan membuat produk Indonesia lebih

berdaya saing dibandingkan produk-produk yang sama dari

beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Dalam Persetujuan Indonesia dan Australia, seluruh produk

Indonesia akan mendapatkan tarif preferensi. Pemerintah berharap

para pelaku usaha untuk sektor-sektor tersebut hendaknya dapat

memanfaatkan akses pasar yang telah terbuka lebar setelah

pemberlakuan Persetujuan ini.

2. Kurang terintegrasinya Indonesia ke dalam global value chains

Economic Powerhouse merupakan kolaborasi kekuatan ekonomi

untuk mendorong produktivitas industri dan pertanian guna

meningkatkan ekspor ke pasar negara ketiga.Berdasarkan struktur

ekonomi, Indonesia dan Australia memiliki hubungan yang saling

komplementer, sehingga terdapat potensi adanya peningkatan arus

perdagangan dan penanaman modal. Dengan dibukanya akses pasar

bagi produk Australia, maka industri dalam negeri akan mempunyai

lebih banyak pilihan atas bahan baku maupun barang modal dengan

harga dan kualitas yang cukup kompetitif. Dengan semakin

murahnya harga bahan baku, biaya produksi dapat ditekan sehingga

daya saing produk Indonesia akan meningkat, dan Indonesia dapat

berkontribusi lebih besar pada global value chains untuk memasok

kebutuhan global.

3. Memperluas akses pasar produk Indonesia tidak hanya di Australia,

tetapi juga di kawasan Pasifik

Bagi Indonesia, Australia memiliki arti penting karena letak

geografisnya yang strategis dapat menjadi pintu masuk (hub) bagi

19idem

23

produk Indonesia di Kawasan Pasifik. Di sisi lain, Australia

memandang Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi

terpenting di kawasan Asia Tenggara dan dapat menjadi basis

“regional hub” untuk mengembangkan kerja sama ekonomi dan

perdagangan ke kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.

Melalui Persetujuan ini, Australia diharapkan dapat menjadi

regional hub dan pintu masuk produk-produk ekspor Indonesia ke

pasar Pasifik dengan daya saing yang lebih baik dibandingkan

negara-negara pesaing yang belum memiliki skema persetujuan

perdagangan bebas dengan Australia. Mengingat saat ini Australia

telah memiliki 17 persetujuan perdagangan bebas dengan negara

mitra di dunia20, secara tidak langsung hal ini berdampak positif

terhadap produk-produk Indonesia yang dibutuhkan industri

Australia untuk memenuhi permintaan pasar-pasar tersebut.

4. Kurangnya diversifikasi negara tujuan ekspor Indonesia

Berdasarkan data perdagangan selama 3 (tiga) tahun terakhir,

hampir 50% perdagangan Indonesia didominasi oleh mitra yang

bertahun-tahun telah melakukan perdagangan dengan Indonesia

(mitra dagang tradisional) seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang,

India, dan Singapura21.

5. Rendahnya tingkat penanaman modal asing langsung (foreign direct

investment/FDI) yang masuk ke Indonesia

Tingkat tabungan domestik Indonesia tidak mencukupi

kebutuhan untuk melakukan penanaman modal. Sehingga Indonesia

membutuhkan penanaman modal dari negara-negara lain termasuk

Australia yang merupakan salah satu penanam modal terbesar

Indonesia. FDI merupakan sumber penting pertumbuhan ekonomi

karena secara langsung dapat meningkatkan modal, meningkatkan

output dan selanjutnya meningkatkan pendapatan, dan lapangan

kerja. Sementara Australia telah menyatakan niatannya untuk

meningkatkan FDI khususnya pada sektor Pendidikan Kejuruan dan

20 Departement of Foreign Affairs and Trade of Australia. 11 December 2019.

21Badan Pusat Statistik. 28 September 2019.

24

Vokasional, Pendidikan Tinggi, Pertambangan, Telekomunikasi,

Energi, Pariwisata, Infrastruktur transportasi, Pengolahan air

limbah, Konstruksi, Rumah Sakit, dan Panti Jompo.

6. Kurangnya tenaga kerja Indonesia di tingkat terampil

Melalui IA-CEPA, Indonesia akan mendapatkan manfaat pada

sektor jasa, dan ketenagakerjaan. Di mana Indonesia akan

mendapatkan penambahan kuota work and holiday visa, kuota

training visa, bantuan untuk mencapai mutual recognition dalam

profesi insinyur, program pertukaran keterampilan. Program kerja

sama ini akan meningkatkan kapasitas tenaga kerja terampil

Indonesia.

Atas dasar tersebut, dalam rangka mendorong transformasi ekonomi,

mengurangi defisit perdagangan barang, meningkatkan surplus

perdagangan jasa, mempercepat penanaman modal, dan membangun

sumber daya manusia (SDM), Indonesia perlu membentuk IA-CEPA.

Selain itu, Pemerintah Indonesia secara khusus menargetkan enam hal

dalam IA-CEPA, yakni peningkatan akses perdagangan barang, akses

perdagangan jasa, penanaman modal, pembentukan “economic

powerhouse,” kerja sama ekonomi, dan pengembangan SDM.

1. Di bidang perdagangan barang, melalui IA-CEPA ini Australia

mengeliminasi pos tarif pada saat implementasi. Beberapa produk

Indonesia yang berpotensi ditingkatkan ekspornya ke Australia

antara lain: otomotif, ban, kayu, furniture, plywood, pipa, monitor

LCD/LED, tekstil dan garmen, alas kaki, perikanan, cocoa butter,

karpet, plastik dan lainnya.

2. Akses pasar perdagangan jasa, melalui IA-CEPA ini Indonesia dapat

melakukan penanaman modal di Australia dengan kepemilikan

modal sampai dengan 100% untuk hampir seluruh sektor jasa di

Australia. Selain itu Indonesia mendapatkan fasilitas izin masuk

sementara hingga 4 tahun dan dapat diperpanjang bagi Eksekutif,

Manajer Senior, Spesialis, Eksekutif Independen, Business Visitor,

dan Spouses and Dependents. Indonesia juga mendapatkan peluang

25

untuk meningkatkan pengguna jasa dari Australia di Indonesia,

khususnya jasa pariwisata.

Sulitnya mendapatkan izin masuk sementara merupakan salah satu

hambatan bagi tenaga kerja ahli Indonesia untuk bekerja di

Australia. Dengan kemudahan yang ditawarkan dalam IA-CEPA,

diharapkan tenaga kerja ahli Indonesia dapat lebih mudah memasuki

pasar tenaga kerja di Australia.

3. Peningkatan penanaman modal. Melalui IA-CEPA Pemerintah akan

mendorong pelaku usaha Australia untuk meningkatkan penanaman

modalnya di Indonesia di sektor-sektor pendidikan tinggi, pendidikan

kejuruan dan vokasi, pertambangan, rumah sakit, panti jompo,

telekomunikasi, pariwisata, konstruksi, energi, pengolahan air

limbah, transportasi, dan jasa profesional. Penanaman modal di

sektor-sektor ini, terutama sektor pendidikan tinggi, pendidikan

kejuruan dan pendidikan vokasi diharapkan dapat meningkatkan

kapasitas SDM Indonesia, sementara penanaman modal di sektor

energi dan transportasi diharapkan dapat ikut mendorong

pembangunan infrastruktur.

4. Konsep economic powerhouse yang akan didorong melalui IA-CEPA

merupakan gagasan dari pelaku usaha Indonesia dan Australia

untuk memperdalam dan memperluas jaringan supply chains antara

kedua negara. Pemikiran utamanya adalah membangun kerja sama

produksi yang hasil finalnya tidak hanya dipasarkan di Indonesia

atau Australia tetapi terutama ke negara ketiga. Konsep economic

powerhouse ini menitikberatkan pada terintegrasinya Indonesia ke

dalam global supply chain dan membantu mentransformasikan

perekonomian Indonesia menjadi lebih outward looking.

5. IA-CEPA memiliki program kerja sama ekonomi yang berfokus pada

pengembangan kapasitas. Melalui IA-CEPA, kedua negara sepakat

untuk memberikan prioritas kerja sama pada sembilan area prioritas

yaitu:

a. Penguatan kapasitas teknis dan SDM untuk meningkatkan

produktivitas,

26

b. Technical Barriers to Trade – khususnya harmonisasi dan

kepatuhan pada standar teknis produk,

c. Sanitary and Phyto-Sanitary – terutama penguatan karantina

dan penerapan biosecurity,

d. Pertumbuhan sektor pariwisata,

e. Peningkatan kegiatan promosi dan inovasi,

f. Peningkatan kapasitas UKM,

g. Peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan vokasi,

h. Komunikasi dan koordinasi lembaga regulator,

i. Peningkatan standar dan daya saing tenaga kesehatan

profesional.

6. Bidang pengembangan SDM dalam rangka meningkatkan kapasitas

dan mendukung modernisasi perekonomian nasional serta

meningkatkan ekspor jasa Indonesia ke luar negeri berupa:

a. Peningkatan kuota Work and Holiday Visa dengan jumlah 4100-

5000 orang setiap tahunnya,

b. Fasilitasi program pertukaran tenaga kerja,

c. Pelatihan para tenaga pendidik seperti guru kejuruan, dosen

politeknik dan instruktur,

d. Membantu Insinyur Indonesia mendapatkan pengakuan standar

profesi di Australia,

e. Meningkatkan standar profesional Indonesia di bidang

kesehatan seperti pendidikan keperawatan,

f. Alokasi 200 visa training setiap tahunnya.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur

dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan

Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

IA-CEPA mencakup pembentukan kemitraan antara Indonesia dan

Australia di bidang perdagangan barang, perdagangan jasa, penanaman

modal, pengembangan sumber daya manusia, dan kerja sama ekonomi.

Adapun dampak dari pengesahan IA-CEPA, antara lain:

27

1. Dampak Politik

Pengesahan IA-CEPA akan berdampak positif terhadap aspek

politik kedua negara yaitu memperkuat hubungan bilateral antara

Indonesia dan Australia serta meningkatkan kepentingan bersama

kedua negara di kawasan Asia Pasifik.

2. Dampak Hukum

Ketentuan dalam IA-CEPA tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan nasional yang berlaku. Namun demikian,

untuk implementasi optimal dari Persetujuan ini diperlukan

harmonisasi peraturan perundang-undangan serta penyusunan

peraturan teknis antara lain peraturan mengenai pengenaan tarif bea

masuk dalam skema persetujuan, dan aturan kepabeanan lainnya

serta aturan di bidang fasilitasi perdagangan.

Dari aspek teknis hukum lainnya, Ketentuan penanaman modal

dalam IA-CEPA akan memberikan kepastian hukum bagi para

pelaku usaha dari kedua negara dalam melakukan penanaman

modal. Sementara Kesepakatan untuk Konsultasi dan Penyelesaian

Sengketa IA-CEPA akan membantu penyelesaian sengketa antara

Indonesia dan Australia dalam konteks IA-CEPA.

3. Dampak Pertahanan Keamanan

IA-CEPA yang merupakan persetujuan di bidang ekonomi tidak

memiliki dampak langsung pada bidang pertahanan dan keamanan.

Namun IA-CEPA memberikan dampak positif di bidang keamanan

energi. Dikomitmenkannya sektor energi pada perdagangan jasa dan

penanaman modal mendorong ditanamkannya modal Australia ke

Indonesia yang akan memperkuat keamanan energi Indonesia.

4. Dampak Ekonomi

IA-CEPA memiliki dampak positif pada perekonomian Indonesia.

Pembukaan akses pasar barang dan jasa di kedua negara dapat

mempererat hubungan perdagangan kedua negara, mengurangi

defisit perdagangan barang Indonesia atas Australia, meningkatkan

surplus perdagangan jasa Indonesia atas Australia. Sementara

28

kegiatan-kegiatan yang dicakup Kerja Sama Ekonomi IA-CEPA akan

memfasilitasi Indonesia untuk mencapai daya saing yang lebih baik.

Pada AANZFTA, Indonesia telah mengeliminasi beamasuk 92%

dari total pos tarif. Melalui IA-CEPA, Indonesia akan mengeliminasi

94,5% pos tariff dalam kurun waktu yang disepakati. Eliminasi bea

masuk di bawah IA-CEPA diperkirakan akan meningkatkan impor

produk batu bara, gandum, sapi, daging, gula, anggur, bijih besi,

emas, kristal buatan, garam, susu.

Indonesia dapat menggunakan instrumen trade remedies seperti

safeguard apabila terdapat lonjakan impor yang mengakibatkan

kerugian (injury) industri domestik, atau antidumping duty bila

terbukti perusahaan Australia menjual produknya di Indonesia di

bawah harga normal, atau countervailing duty apabila terbukti

produk Australia yang diekspor ke Indonesia menikmati subsidi

tertentu.

Dari segi pasokan, ekspor Australia ke dunia untuk produk-

produk yang diimpor Indonesia cenderung turun. Hal ini

mengindikasikan terbatasnya kapasitas ekspor Australia untuk

produk-produk tersebut. Pada periode 2014-2018, dari 10 produk

impor utama Indonesia dari Australia, Australia mengalami

penurunan ekspor ke dunia untuk 7 produk, di antaranya: gandum

(wheat & meslin) turun dengan tren 10% per tahun, minyak bumi

mentah turun 11% per tahun, sapi turun 2% per tahun, gula turun

2% per tahun, daging turun 6% per tahun, bijih besi turun 5% per

tahun, ferrous waste and scrap termasuk ingot besi dan baja turun

2%. Hanya batu bara, emas dan artifical corundum (kristal buatan)

yang trendnya meningkat masing-masing di angka 2%, 5% dan 9%.

Eliminasi bea masuk yang Indonesia komitmenkan dalam IA-

CEPA juga akan meningkatkan GDP dan kesejahteraan Indonesia

sampai USD22 juta 22 , sehingga Defisit dengan Australia perlu

dipandang dalam prespektif yang lebih luas, karena produk yang

22Pusat Pengkajian Kerja Sama Perdagangan Internasional. memo kebijakan Analisis

SWOT dan Cost and Benefit indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership

Agreement (IA-CEPA). Jakarta: Kementerian Perdagangan, 2019.

29

diimpor dari Australia memang dibutuhkan Indonesia sebagai bahan

baku untuk mengekspor ke negara lain. Contoh: impor gandum,

apabila Indonesia tidak mengimpor gandum dari Australia maka

industri biskuit, mie instan dan pasta akan kekurangan bahan baku

sehingga daya saing biskuit, mie instan dan pasta Indonesia di pasar

global akan berkurang. Hal ini dapat berdampak pada penurunan

ekspor biskuit mie instan dan pasta Indonesia ke dunia, yang pada

tahun 2018 tercatat menyumbang USD929 juta, Akibatnya defisit

neraca perdagangan barang Indonesia dengan dunia dapat

bertambah.

Sementara dari segi perdagangan jasa, kinerja ekspor jasa

Indonesia dalam skema IA-CEPA menunjukkan bahwa padakondisi

bisnis as usual Indonesia masihakan menunjukkan perkembangan

ekspor yang positif dalam periode 2019-2024. Meskipun demikian

tidak bergabungnya Indonesia dalam skema kerja sama perdagangan

IA-CEPA akan menyebabkan timbulnya potensi kerugian karena

Indonesia tidak dapat mengutilisasi potensi akses pasar di Australia.

Penyedia jasa Indonesia menghadapi diskriminasi karena dikenakan

hambatan perdagangan jasa dari negara Australia.

Ketika Indonesia melakukan IA-CEPA, dalam jangka pendek

diprediksi Indonesia akan mengalami peningkatan ekspor jasa secara

signifikan dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Secara kumulatif

ekspor Indonesia ke Australia akan diprediksi mencapai USD1.029

Miliar di tahun 2024. Liberalisasi perdagangan jasa dalam skema IA-

CEPA akan memberikan insentif dan strategi jangka panjang bagi

sektor jasa Indonesia untuk meningkatkan produktivitas dan

peningkatan kualitas SDM yang diakselerasi dengan teknologi dan

inovasi. Sehingga sektor jasa Indonesia dapat menembus akses pasar

di negara tujuan ekspor dengan lebih efisien.

Peranan sektor jasa terhadap perekonomian juga

direpresentasikan dengan level keterkaitan yang tinggi dengan

sektor-sektor lain dalam perekonomian. Dari hasil analisis Tabel

Input – Output 2010, yang dipublikasikan BPS pada Desember 2015,

30

diketahui bahwa dari 12 kelompok besar sektor jasa, 8 sektor

diantaranya mempunyai tingkat keterkaitan yang tinggi dengan

sektor-sektor yang menggunakan sektor jasa sebagai input 23 .

Disamping itu, sektor jasa juga berperan penting dalam

menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi. Duggan, Rahardja

dan Varela menemukan bahwa 35 persen dari total input antara

yang digunakan oleh industri pengolahan berasal dari sektor jasa24.

Dalam hal ini, sektor jasa Bisnis, yang meliputi seperti jasa

profesional, jasa teknologi informasi, jasa penelitian dan

pengembangan produk, dan jasa sewa menyewa, mempunyai peran

cukup signifikan dalam pengembangan sektor industri

manufaktur25.

Indonesia akan memperoleh manfaat berupa penurunan dan

bahkan eliminasi hambatan perdagangan jasa. Hal ini akan

memberikan insentif bagi sektor-sektor ekonomi Indonesia untuk

meningkatkan output. Penurunan hambatan perdagangan jasa akan

menurunkan biaya transaksi sehingga berdampak pada peningkatan

produktivitas. Peningkatan produktivitas sektor-sektor jasa

Indonesia mampumem berikan dampak yang signifikan dalam

peningkatan ekspor jasa Indonesia ke Australia. Beberapa sektor

yang akan menerima manfaat tertinggi di tahun 2024 adalah sektor

komunikasi, sektor transportasi udara, dan transportasi darat

dengan besaran ekspor mencapai USD1.679 Miliar, USD449.79 Juta,

dan USD405.35 Juta26. Dalam jangka panjang, seluruh ekspor jasa

Indonesia ke Australia akan diprediksi terus mengalami peningkatan.

23 Badan Pusat Statistik. 28 Agustus 2019. bps.go.id.

24( Duggan, Victor, Sjamsu Rahardja and Gonzalo Varela. "Service sector reform and

manufacturing productivity : evidence from Indonesia." Policy Research Working Paper Series

6349 The World Bank. (2013) 25 Anas, Titik. "Indonesia’s MSME Participation in Regional Integration." Journal of

Southeast Asian Economies Vol. 34, No. 1 (2017): 77–117. 26International Trade Analysis and Policy Studies. Analisis Biaya dan Manfaat Ratifikasi

Kerjasama Perdagangan Sektor Jasa dan Investasi Indonesia Australia CEPA (IACEPA). Bogor:

Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 2019.

31

Terkait kekhawatiran bahwa Indonesia akan dikuasai oleh

penyedia jasa asing, dapat disampaikan bahwa komitmen

perdagangan jasa dalam IA-CEPA mempunyai limitasi atau batasan-

batasan yang perlu diperhatikan oleh penanam modal terutama pada

Moda (keberadaan komersial) sebagaimana diatur dalam Perpres

Nomor 44 Tahun 2016. IA-CEPA juga tidak mengubah ketentuan

imigrasi dan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan data dari badan statistik Australia, arus

penanaman modal Indonesia ke Australia pada tahun 2018

mencapai AUD32 juta. 27 Sementara BKPM mencatat perusahaan-

perusahaan Indonesia yang melakukan penanaman modal bergerak

di sektor penanaman modal, migas dan batu bara, travel dan

turisme, peternakan, telekomunikasi, perdagangan, dan agribisnis.

Dengan adanya IA-CEPA ini, peluang penanam modal Indonesia

untuk dapat melakukan penanaman modal di Australia juga menjadi

terbuka, mengingat komitmen Australia untuk membuka akses ke

sebagian besar sektor jasanya diberikan tanpa persyaratan apapun.

Terkait aspek penanaman modal, IA-CEPA akan mendorong

keseimbangan antara penanaman modal portofolio dan penanaman

modal langsung (FDI), yang cenderung lebih stabil. FDI merupakan

komitmen penanaman modal jangka panjang sehingga tidak terlalu

sensitif terhadap ketidak pastian ekonomi yang sifatnya

sesaat.Dalam perspektif jangka panjang, IA-CEPA akan mendorong

perekonomian Indonesia akan menjadi lebih kompetitif dengan

tingkat pertumbuhan yang lebih kuat, dan membuka kesempatan

kerja baru.

5. Dampak Sumber Daya Manusia (SDM)

IA-CEPA memberikan manfaat dalam pengembangan SDM

Indonesia. Dikomitmenkannya sektor pendidikan tinggi dan vokasi

dalam Penanaman modal IA-CEPA serta adanya program pertukaran

tenaga kerja, alokasi visa pemagangan di Australia, penambahan

27 Australian Bureau of Statistics. https://www.abs.gov.au/. 1 November 2019.

32

kuota visa workd and holiday di Australia, pelatihan bagi tenaga

pendidikan, dan kesediaan Australia dalam membantu Insinyur

Indonesia agar diakui di pasar Australia dan komitmen Australia

dalam membantu meningkatkan standar profesional di bidang

kesehatan, akan meningkatkan kapasitas tenaga kerja terampil dan

ahli Indonesia pada jangka menengah dan panjang.

6. Implikasi terhadap Keuangan Negara

Indonesia mengkomitmenkan eliminasi tarif dalam IA-CEPA

sebesar 94,5%, komitmen ini berpotensi mengurangi pendapatan

negara yang berasal dari pemungutan tarif bea masuk. Namun

demikian, komitmen eliminasi tarif IA-CEPA dibangun di atas

komitmen eliminasi tarif ASEAN – Australia – New Zealand FTA

(AANZFTA) yang telah mengeliminasi 92% tarif bea masuk Indonesia,

sehingga implikasi pengurangan pendapatan negara adalah tidak

signifikan apabila dibandingkan dengan manfaat ekonomi yang

tercipta dari IA-CEPA.

Pada praktiknya, terdapat biaya yang akan timbul saat

pelaksanaan kegiatan kerja sama. Biaya tersebut merupakan biaya

pendamping yang telah dianggarkan oleh Kementerian/Lembaga

pembina sektor dalam setiap program kerja sama yang melibatkan

negara mitra. Oleh karena itu IA-CEPA tidak berakibat pada adanya

beban keuangan yang baru.

33

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berikut beberapa peraturan perundang-undang yang terkait dengan

pembentukan norma:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya.28

Merujuk pada ketentuan menimbang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ini

diberlakukan untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati

dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-

langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat

dengan pembangunan itu sendiri. Dengan diberlakukannya IA-CEPA maka

penanaman modal Australia di Indonesia harus mengikuti ketentuan

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.29

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat tersebut, setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada

28 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3419. 29 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

34

dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak

menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha

tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan

oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian

internasional. Dengan diberlakukannya IA-CEPA, Pelaku usaha tunduk

pada larangan monopoli dan persaingan tidak sehat sebagaimana diatur

oleh Undang-Undang ini.

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.30


1999 tentang Telekomunikasi tersebut, penyelenggaraan telekomunikasi

mempunyai arti strategis dalam upaya memperkukuh persatuan dan

kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung

terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta

meningkatkan hubungan antarbangsa. Dengan diberlakukannya IA-CEPA,

implementasi Bab Telekomunikasi beserta akses pasar atas jasa

komunikasi dan penanaman modal dalam IA-CEPA tunduk pada Undang-

Undang ini. Selain itu persetujuan IA-CEPA juga mendukung sasaran

tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi.

4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.31

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 13 tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut, peranan dan kedudukan tenaga

kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan

kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta

peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan. Dengan diberlakukannya IA-CEPA,

baik penanam modal maupun tenaga kerja Australia di Indonesia harus

mengikuti peraturan nasional tentang ketenagakerjaan yang berlaku.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.32


Negara Republik Indonesia Nomor 3881 31 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran


Negara Republik Indonesia Nomor 4724

35


2007 tentang Penanaman Modal, bahwa untuk mempercepat pembangunan

ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi

Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah

potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan

modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan

bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan

keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu

diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan

kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan

kepentingan ekonomi nasional. Dengan diberlakukannya IA-CEPA, maka

Bab Penanaman Modal dan Komitmen Indonesia baik di bidang penanaman

modal jasa maupun non-jasa tunduk pada Undang-Undang tersebut.

Selain itu, IA-CEPA juga akan mendorong tumbuhnya penanaman modal

Australia di Indonesia dengan menciptakan iklim penanaman modal yang

kondusif sebagaimana dimanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007 tentang Penanaman Modal.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.33


2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, penggunaan

dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk

menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Dengan diberlakukannya IA-CEPA, implementasi Bab Perdagangan

Elektronik pada IA-CEPA wajib mengikuti ketentuan-ketentuan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut sehingga tujuan

pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik akan tercapai.

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi



36

Publik.34


2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, bahwa hak

memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan

informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan

negara yang baik. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, seluruh

informasi dalam Persetujuan IA-CEPA adalah terbuka bagi publik.

8. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah.35

Merujuk pada ketentuan menimbang Undang-Undang Nomor 20 tahun

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut, pemberdayaan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara

menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim

yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan,

dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan

kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam

mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan

pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan

kemiskinan. Dengan diberlakukannya IA-CEPA, Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah tetap dilindungi dalam hal penanaman modal, dengan cara

membatasi nilai penanaman modal yang dibuka untuk Australia.

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara.36


2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut, kegiatan

usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan

usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air

tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara





37

nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah

secara berkelanjutan. Dengan diberlakukannya IA-CEPA, penanaman

modal Australia di sektor pertambangan mineral dan batu bara wajib

tunduk pada Undang-Undang tersebut.

10. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan

Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.37


2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut, hewan sebagai karunia

dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam

penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi

manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan

masyarakat. Untuk mencapai maksud tersebut perlu diselenggarakan

kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta

ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju,

berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman,

sehat, utuh, dan halal sehingga perlu didayagunakan untuk kemakmuran

dan kesejahteraan masyarakat. Dengan diberlakukannya IA-CEPA, setiap

impor ternak dari Australia wajib memenuhi persyaratan dari peraturan

pelaksana Undang-Undang tersebut.

11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.38


2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tersebut, untuk mewujudkan

perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan

stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang

terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu

mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan




38

stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan diberlakukannya IA-CEPA, implementasi Bab Jasa Keuangan dan

Komitmen Indonesia dalam Jasa Keuangan wajib mengikuti ketentuan yang

berlaku pada Undang-Undang tersebut.

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 39


2012 tentang Pendidikan Tinggi tersebut, perlu diwujudkan keterjangkauan

dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi

yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan,

kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi

secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek

demografis dan geografis. Dengan diberlakukannya IA-CEPA, penanaman

modal Australia dalam sektor pendidikan tinggi wajib membentuk badan

yayasan serta mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya dalam pendidikan

tinggi.

13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian.40


2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tersebut, dalam

rangka melindungi kepentingan negara, keselamatan, keamanan, dan

kesehatan warga negara serta perlindungan flora, fauna, dan pelestarian

fungsi lingkungan hidup diperlukan standardisasi dan penilaian

kesesuaian. Standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan salah satu

alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi

perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan.

Dengan diberlakukannya IA-CEPA, maka setiap produk impor Australia

harus memenuhi standar dan penilaian kesesuaian di Indonesia.

14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.41






39

2014 tentang Perdagangan tersebut, diharuskan adanya harmonisasi

ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi

nasional guna menyikapi perkembangan situasi perdagangan era

globalisasi pada masa kini dan masa depan. IA-CEPA dibentuk untuk

melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan sebagai upaya menyikapi peningkatan akses pasar dengan

Australia serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional.

Salah satu kerjasama yang telah dilakukan dengan Australia adalah

kerjasama regional ASEAN yaitu Persetujuan Pembentukan Kawasan

Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (“AANZFTA”)

sebagaimana telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun

2011 tentang Pengesahan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area

(Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-

New Zealand). AANZFTA telah memberikan berkontribusi positif terhadap

hubungan perdagangan dan penanaman modal Indonesia dan Australia

sehingga menjadi dasar pijakan dalam penyusunan IA-CEPA sebagaimana

disebutkan dalam Pembukaan IA-CEPA. Adapun komitmen kedua belah

pihak dalam IA-CEPA, lebih luas dibandingkan dengan komitmen dalam

AANZFTA sehingga diproyeksikan kerja sama ini akan lebih

menguntungkan. Namun demikian, kedua belah pihak tetap dapat

menggunakan AANZFTA sebagai pilihan.

15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan,

Documents

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG … · 2020. 2. 13. · ekonomi antara Indonesia dan Australia serta cara mengatasi permasalahan tersebut. 2. Merumuskan landasan pemikiran