NASKAH AKADEMIK - jdih.acehtimurkab.go.id Akademik... · naskah akademik rancangan qanun kabupaten aceh timur tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas kebudayaan,

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH TIMUR

D I S U S U N

OLEH:

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR

TAHUN 2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat

rahmat dan karunia-Nya selesailah penulisan Naskah Akademik Rancangan

Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Aceh Timur. Naskah akademik ini merupakan naskah hasil

penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap

Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Aceh Timur, yang nantinya akan dipergunakan sebagai

acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan



Kabupaten Aceh Timur.

Disadari bahwa selesainya penulisan Naskah Akademik Rancangan



Kabupaten Aceh Timur ini dikarenakan adanya bantuan, pengarahan,

bimbingan serta dorongan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, baik

secara perseorangan maupun bersama-sama. Untuk itu, pada kesempatan

ini penulis ucapkan terima kasih.

Harapan penulis dengan telah selesainya penulisan Naskah Akademik

Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Aceh Timur, dapat segera disusun Rancangan Qanun

Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Aceh Timur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disadari bahwa penulisan Naskah Akademik Rancangan Qanun

Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Aceh Timur ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materi maupun

teknis penulisannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati

diharapkan adanya saran demi kesempurnaannya.

i

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ............................................................................ i

DAFTAR ISI ......................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................ 1

B. Identifikasi Masalah ........................................................ 4

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah

Akademik ......................................................................... 5

D. Metode ............................................................................ 6

E. Sistematika ..................................................................... 6

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis ................................................................ 8

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait ................... 9

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan ..................... 9

D. Kajian Terhadap Implikasi Sosial, Politik dan Ekonomi ... 10

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN TERKAIT ......................................................... 11

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis .......................................................... 14

B. Landasan Sosiologis ...................................................... 14

C. Landasan Yuridis ............................................................ 16

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN ................................................................ 19

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan ..................................................................... 22

B. Saran ............................................................................... 22

DAFTAR PUSTAKA............................................................................... 24

ii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi faktual selama ini masih menunjukkan bahwa kualitas

pelayanan publik terutama yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Daerah masih memprihatinkan. Padahal, kebijakan otonomi daerah

dimaksudkan untuk mendekatkan jarak antara pemberi pelayanan

(Pemerintah Daerah) dengan yang dilayani (warga masyarakat),

sehingga kualitas pelayanan publik diharapkan sesuai dengan aspirasi

masyarakat dan menjadi semakin berkualitas.

Rendahnya kualitas pelayanan publik yang terjadi selama ini

ditandai oleh terbatasnya sarana pelayanan, perilaku petugas yang

belum bersifat melayani dan tidak jelasnya waktu serta biaya yang

diperlukan untuk mendapatkan pelayanan publik serta panjangnya

prosedur yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu jenis pelayanan

publik.

Salah satu yang menjadi kendala dalam pemberian pelayanan

publik selama ini adalah belum adanya standar yang jelas mengenai

penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri. Padahal, standar itu

sangat berguna sebagai panduan bagi Pemerintah untuk memberikan

pelayanan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut dibutuhkan reformasi

administrasi publik, karena secara normatif reformasi administrasi publik

merupakan bagian dari rekayasa sosial (social re-engineering) guna

mengatasi krisis multidimensi yang melanda daerah-daerah di Indonesia.

Urgensi reformasi administrasi publik berkaitan dengan adanya tuntutan

akan pengelolaan Pemerintahan khususnya Pemerintah Daerah dalam

menjalankan fungsinya, yaitu pelayanan kepada masyarakat (services),

membuat kebijakan atau ketentuan bagi kepentingan masyarakat

(regulation) dan mengupayakan pemberdayaan (empowerment).

Melalui reformasi, masyarakat akan dapat mengetahui

sejauhmana kinerja birokrasi Pemerintah, disamping masyarakat

diletakkan pada kedudukan yang sesungguhnya, yaitu sebagai pemilik

Pemerintahan (Rasyid, 2000 dan Kaloh, 2003 dalam Rakhmat, 2005 : 3).

1

Dalam hal ini pengertian reformasi administasi menurut Zauhar

(1996 : 47 dalam Rakhmat, 2005 : 4) merupakan suatu pola yang

menunjukkan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya yang

tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian

dalam reformasi administrasi perhatian lebih dicurahkan pada upaya dan

bukan semata-mata hasil.

Secara internal tujuan reformasi adalah untuk menyempurnakan

atau meningkatkan kinerja. Adapun secara eksternal yang berkaitan

dengan masyarakat adalah menyesuaikan sistem administrasi terhadap

meningkatnya kebutuhan masyarakat dengan melihat reformasi atau

pembaruan dari 2 (dua) sisi, yaitu perubahan struktur dan perubahan

kinerja (Riggs, 1986 : 94).

Penerapan kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif

bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk

dalam hal perubahan kewenangan baik ditingkat Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan

kewenangan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur

organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang

pada gilirannya menuntut dilakukannya penataan kelembagaan

pemerintahan di daerah. Penataan kelembagaan Pemerintahan Daerah

merupakan konsekwensi logis dari perubahan mendasar sistem

Pemerintahan Daerah sebagaimana digariskan dalam kebijakan

desentralisasi.

Otonomi organisasi menjadi salah satu faktor penting untuk

menjamin pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan. Dalam

melaksanakan otonomi organisasi, Pemerintah Daerah harus memiliki

kepekaan dan rasionalitas terhadap kebutuhan dan permasalahan dalam

wilayahnya. Karena itu, Pemerintah Daerah harus memiliki hak untuk

menentukan jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (dinas, badan dan

lembaga teknis) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, baik

kemampuan keuangan maupun sumber daya manusia yang tersedia.

Analisis terhadap kebutuhan perangkat daerah menghendaki

adanya evaluasi terhadap kondisi eksisting organisasi perangkat daerah.

Hasil evaluasi akan mengakibatkan perubahan organisasi perangkat

daerah, berupa pembentukan unit baru, penggabungan unit-unit yang

2

sudah ada, penghapusan unit-unit yang sudah ada dan perubahan

fungsi-fungsi unit yang sudah ada.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh, telah memberikan mandat kepada Aceh termasuk Kabupaten/Kota

untuk mengurus berbagai kewenangan/urusan yang berbeda dengan

daerah lain. Seperti kewenangan bidang syariat Islam, kewenangan

memungut zakat, kewenangan dalam bidang pertanahan dan beberapa

kewenangan lain yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang

tersebut. Kondisi ini diperkuat dengan lahirnya Peraturan Pemerintah

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang

didalamnya telah memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk

melakukan evaluasi dan penyesuaian organisasi perangkat daerah.

Pembentukan tata kelola Pemerintahan yang akuntabel,

transparan, efisien dan efektif merupakan salah satu misi yang diemban

oleh Bupati/Wakil Bupati Aceh Timur. Berangkat dari hal tersebut, perlu

dirancang desain kelembagaan organisasi perangkat daerah Kabupaten

Aceh Timur yang mendukung pencapaian misi tersebut dan juga

mendukung pencapaian misi pemerintahan yang melayani masyarakat.

Permasalahan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga

merupakan permasalahan yang krusial pada saat ini di Kabupaten Aceh

Timur karena belum optimalnya pengembangan prasarana dan sarana

dibidang kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan

serta belum terdapatnya Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK)

Aceh Timur yang secara khusus menangani permasalahan kebudayaan,

pariwisata, pemuda dan olahraga tersebut. Sementara pada

kenyataannya di Kabupaten Aceh Timur bidang kebudayaan,

kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan mempunyai fungsi dan

peran yang sangat strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat di Kabupaten Aceh Timur dan peningkatan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Timur serta merupakan identitas jati diri

dan kebanggaan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur.

Seiring dengan paradigma yang telah dipaparkan di atas dan

sejalan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang

dilatarbelakangi kemampuan keuangan daerah yang memadai dan

dengan memperhatikan beberapa aspek diatas, maka disusunlah

3

Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur dalam rangka optimalisasi

organisasi kelembagaan Pemerintah Daerah yang responsif terhadap

perkembangan zaman dan berdasarkan peraturan perundang-undangan

sekaligus untuk menjawab tuntutan masyarakat yang makin beragam

khususnya dalam bidang kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan

keolahragaan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam hal ini dapat diidentifikasi

permasalahan yang timbul adalah:

1. Perlu adanya suatu aturan yang memberikan kepastian hukum

terhadap pembentukan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK)

Aceh Timur yang secara khusus menangani permasalahan

kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;

2. Perlunya mengikutsertakan masyarakat pada berbagai tahap dalam

pengembangan potensi dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda

dan olahraga agar yang tadinya pengembangan prasarana dan

sarana dibidang kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan

keolahragaan dipandang sebagai tugas yang harus dilakukan oleh

Pemerintah, dapat dijadikan sebagai kemaslahatan bersama

sehingga menggalakkan peran serta masyarakat luas dalam

pengembangan potensi, prasarana dan sarana dibidang

kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan yang

pada akhirnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat di Kabupaten Aceh Timur dan peningkatan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Timur; dan

3. Memaksimalkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur agar

dapat mendorong koordinasi yang lebih jelas dalam rangka

peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur

serta menggali, mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) dalam bidang kebudayaan, kepariwisataan,

kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Aceh Timur.

4

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Adapun tujuan penulisan Naskah Akademik Rancangan Qanun


Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Aceh Timur adalah:

1. memberi masukan terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh

Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Aceh Timur;

2. menyusun kerangka Naskah Akademik Rancangan Qanun

Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Aceh Timur; dan

3. merumuskan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh

Timur yang dikaji secara ilmiah dan mencakup segala aspek teknis

secara ekonomis serta peran serta masyarakat.

Pengkajian terhadap penataan organisasi perangkat daerah

adalah penataan terhadap kelembagaan dan struktur organisasi

perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan peraturan

perundang-undangan.

Secara umum, kegunaan penulisan naskah akademik adalah

memberikan masukan terhadap kenyataan yang ada di lapangan

mengenai potensi dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan

olahraga yang mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam

rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur

dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Timur

serta merupakan identitas jati diri dan kebanggaan masyarakat di

Kabupaten Aceh Timur. Dengan dibentuknya Qanun ini, diharapkan

dapat memperkuat kelembagaan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

dalam pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan

transparan.

5

D. Metode

Dalam penyusunan naskah akademik ini, metode atau

pendekatan yang digunakan adalah melalui suatu kajian ilmiah secara

sistematik dan interdisipliner dengan metodologi sebagai berikut:

1. kajian pustaka yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan pembentukan susunan organisasi dan

tata kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

2. serangkaian kegiatan diskusi;

3. kaji terap pengalaman kabupaten/kota yang telah menerapkan

pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, yang didapatkan melalui proses

telaah dokumen-dokumen dari berbagai media (internet, proses

seminar, dll);

4. analisis dan evaluasi; dan

5. penyusunan naskah.

Penyusunan materi naskah akademik juga memperhatikan

kaidah-kaidah hukum, kelembagaan dan mempertimbangkan peran serta

masyarakat.

E. Sistematika

Naskah akademik ini ditulis sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang,

identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah

akademik, metode, dan sistematika.

Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris, berisi uraian tentang

kajian teoretis, kajian terhadap asas/prinsip yang terkait, kajian terhadap

praktik penyelenggaraan, kajian terhadap implikasi sosial, politik dan

ekonomi.

Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan

Terkait, berisi uraian tentang hasil kajian terhadap peraturan perundang-

undangan terkait dengan materi dan susunan Rancangan Qanun


Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

6

Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, berisi uraian

tentang landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi

Muatan, berisi uraian tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan

jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Qanun


Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Bab VI Penutup, bagian akhir naskah akademik berisi kesimpulan

dan saran hasil kajian analisa naskah akademik.

Daftar Pustaka, memuat buku, peraturan perundang-undangan

dan bahan-bahan yang diperoleh dari internet, yang menjadi sumber

bahan penyusunan naskah akademik.

7

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Penyelenggaraan kepentingan umum dalam rangka memajukan

kesejahteraan umum, tidak akan efektif apabila hanya dilaksanakan

secara sentralisasi oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu sebagian

tugas-tugas Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah

sebagai konsekwensi dari pelaksanaan asas desentralisasi. Dengan

demikian tujuan pembagian daerah Indonesia menjadi Provinsi dan

Kabupaten/Kota adalah agar daerah yang bersangkutan dapat mengurus

sendiri urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing atas dasar

otonomi daerah.

Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas,

nyata dan bertanggung jawab, yang bertujuan untuk peningkatan

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, maka daerah harus mampu

menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai

dengan kemampuan daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, maka

kemandirian daerah merupakan sesuatu yang perlu diupayakan secara

terus menerus. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Aceh Timur untuk meningkatkan fungsi dan peran yang

sangat strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di

Kabupaten Aceh Timur dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Aceh Timur adalah dengan membentuk Qanun Kabupaten

Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, yang diharapkan

dapat memperkuat kelembagaan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur

dalam pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, akuntabel dan

transparan sekaligus untuk mengoptimalkan pengembangan prasarana

dan sarana dibidang kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan

keolahragaan serta menjawab tuntutan masyarakat yang makin beragam


keolahragaan.

8

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait

Pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dilakukan dalam rangka optimalisasi

organisasi kelembagaan Pemerintah Daerah yang responsif terhadap

perkembangan zaman sekaligus untuk menjawab tuntutan masyarakat

yang makin beragam khususnya dalam bidang kebudayaan,

kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan. Berdasarkan ketentuan

Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa dalam rangka

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan

perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya,

Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari

perangkat daerah.

Disamping itu, pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur

tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga juga telah memenuhi

persyaratan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang

baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, yang meliputi asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau

pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki

dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan

kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan serta asas keterbukaan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan



Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam penyelenggaraannya harus

diupayakan untuk segera dilaksanakan, karena telah memenuhi

persyaratan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (good

governance) yaitu transparan, akuntabel, profesional, efektif dan efisien.

Selanjutnya, pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang


Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dilakukan dalam rangka pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

9

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah.

D. Kajian Terhadap Implikasi Sosial, Politik dan Ekonomi

Pengkajian terhadap penataan organisasi perangkat daerah

adalah penataan terhadap kelembagaan dan struktur organisasi

perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan peraturan

perundang-undangan.



Pariwisata, Pemuda dan Olahraga secara sosial, politik dan ekonomi

merupakan bagian daripada pengaturan dan penataan untuk

meningkatkan fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka

peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur dan

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Timur.

Disamping itu, pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang


Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dilakukan dalam rangka optimalisasi

organisasi kelembagaan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang

responsif terhadap perkembangan zaman dan berdasarkan peraturan

perundang-undangan, mengoptimalkan pengembangan prasarana dan


keolahragaan serta menjawab tuntutan masyarakat yang makin beragam


keolahragaan.

Oleh karena itu, untuk memperkuat kelembagaan Pemerintah

Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang

efektif, akuntabel dan transparan. maka sudah seharusnya Pemerintah

Kabupaten Aceh Timur membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur


Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

10

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TERKAIT

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara

Hukum, konsekwensi yuridis dari pernyataan tersebut maka setiap tindakan

aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus didasarkan pada

aturan hukum.

Pemerintah adalah keseluruhan sistem pelaksanaan kekuasaan dan

wewenang, baik mekanisme maupun prosedurnya didalam organisasi

kenegaraan yang meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Adapun tugas

pemerintah adalah menyelenggarakan kepentingan umum. Yang dimaksud

dengan kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa, masyarakat dan

Negara. Pelaksanaan kepentingan umum oleh Negara merupakan tugas

pokok Negara dalam rangka pelaksanaan tujuan Negara. Dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan

bahwa: “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum …”.

Penyelenggaraan kepentingan umum, dalam rangka memajukan

kesejahteraan umum, tidak akan efektif apabila hanya dilaksanakan secara

sentralisasi oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, sebagian tugas-tugas

Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada daerah sebagai konsekwensi dari

pelaksanaan asas desentralisasi. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas dinyatakan bahwa:

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi

dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap

propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang

diatur dengan undang-undang.

(2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan.

Dengan demikian tujuan pembagian daerah Indonesia menjadi

Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah agar daerah yang bersangkutan dapat

mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing atas

11

dasar otonomi daerah. Untuk mengimplementasikan otonomi daerah,

pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, yang materinya berupa pelimpahan

wewenang Pemerintah Pusat kepada daerah otonom dalam semua sektor

kehidupan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu.

Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa:

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi

dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-

masing mempunyai pemerintahan daerah.

(2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan.

(3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang

menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Dengan demikian tujuan pemberian otonomi luas kepada daerah

adalah agar daerah dapat mengelola wewenangnya sendiri, sehingga

pelayanan umum dapat berjalan dengan baik, daya saing daerah menjadi

kuat dan pada akhirnya dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan publik merupakan hal yang penting dan terkait dengan peran

Pemerintah Daerah, salah satu komponen pelayanan publik tersebut adalah

melakukan pengaturan (regulasi) di daerahnya terhadap seluruh aspek

kehidupan.

Adapun penerapan otonomi untuk Aceh ditempuh melalui Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 1

angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ditentukan bahwa

“Kabupaten/Kota adalah bagian dari Provinsi sebagai suatu kesatuan

masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan-kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

12

Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

tentang Pemerintahan Aceh ditentukan bahwa “Pemerintahan Aceh dan

Kabupaten/Kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah”. Oleh karena itu maka Pemerintah Aceh dan

Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengurus

semua urusan publik.

Penyelenggaraan kepentingan umum dalam rangka memajukan

kesejahteraan umum, tidak akan efektif apabila hanya dilaksanakan secara

sentralisasi oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu sebagian tugas-tugas

Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai

konsekwensi dari pelaksanaan asas desentralisasi. Dengan demikian

pembagian daerah Indonesia menjadi Provinsi dan Kabupaten/Kota agar

daerah yang bersangkutan dapat mengurus sendiri urusan pemerintahan

didaerahnya masing-masing atas dasar otonomi daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan

bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan

peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya,

Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari

perangkat daerah.

Selanjutnya untuk optimalisasi organisasi kelembagaan Pemerintah

Kabupaten Aceh Timur yang responsif terhadap perkembangan zaman dan

berdasarkan peraturan perundang-undangan, mengoptimalkan

pengembangan prasarana dan sarana dibidang kebudayaan,

kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan serta menjawab tuntutan

masyarakat yang makin beragam khususnya dalam bidang kebudayaan,

kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan, maka sudah seharusnya

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur membentuk Qanun Kabupaten Aceh

Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

13

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Selain adanya urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan

oleh Pemerintah Daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah

juga berkaitan dengan tuntutan perubahan dalam upaya mewujudkan

tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu untuk

mewujudkan Pemerintahan yang demokratis dan transparan.

Terlebih disadari oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bahwa

fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah : Public Service

Function (fungsi pelayanan masyarakat), development function

(fungsi pembangunan) dan protection function (fungsi perlindungan).

Good Governance akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah

mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai objective and

subjective responsibility. Responsibility objectif bersumber kepada

adanya pengendalian dari luar (external controls) yang mendorong atau

memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan three es

(economy, efficiency and effectiveness) dari organisasi perangkat daerah

dapat tercapai (Denhardt, 2003).

Sedangkan responsibilitas subjektif yang bersumber pada sifat

subjektif individu aparat (internal control) lebih mengedepankan nilai-nilai

etis dan kemanusiaan yang terangkum dalam EEF (Equity, Equality and

Fairness) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tugas-

tugas administratif lainnya.



Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan bagian daripada

pengaturan terhadap kelembagaan organisasi perangkat daerah

Kabupaten Aceh Timur yang sesuai dengan perkembangan zaman dan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif

apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis

yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah

14

terhadap peraturan tersebut. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur


Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menjawab

permasalahan tentang kepastian hukum terhadap pembentukan Satuan

Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Timur yang secara khusus

menangani permasalahan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan

olahraga serta mendorong koordinasi yang lebih jelas dalam rangka

peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur serta

menggali, mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dalam bidang kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan

keolahragaan di Kabupaten Aceh Timur.

Adapun pertimbangan sosiologis pembentukan Qanun Kabupaten

Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, yaitu:

1. Secara geografis, demografis dan geologis Kabupaten Aceh Timur

merupakan daerah yang sedang dalam proses pembangunan,

dibutuhkan biaya yang besar dan penggalian potensi yang baru

dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dan menunjang kelancaran pembangunan tersebut khususnya dalam

bidang kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan

keolahragaan. Oleh karena itu, agar penyelenggaraan Pemerintahan

di Kabupaten Aceh Timur dapat berjalan secara optimal dan efektif,

dibutuhkan kerangka hukum yang tepat dan sesuai dengan kondisi

saat ini menyangkut dengan pembentukan susunan organisasi dan

tata kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

dan

2. Kondisi sosial masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan

pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, sehingga

melalui Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, diharapkan dapat

merubah pola pikir masyarakat, yang tadinya pengembangan

prasarana dan sarana dibidang kebudayaan, kepariwisataan,

kepemudaan dan keolahragaan dipandang sebagai tugas yang

harus dilakukan oleh Pemerintah, dapat dijadikan sebagai

15

kemaslahatan bersama sehingga menggalakkan peran serta

masyarakat luas dalam pengembangan potensi, prasarana dan


keolahragaan yang pada akhirnya bertujuan untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur dan

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Timur.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan secara hukum bahwa



Pemuda dan Olahraga, harus mempunyai landasan hukum yang kuat

untuk diberlakukan di Kabupaten Aceh Timur. Peraturan perundang-

undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan



Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah

Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

16

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


Nomor 4535);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh



10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan



11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan



17

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya




Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik



14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,


15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik



17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan

Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007


Nomor 4704);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan

Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 38);

18

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN

Arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan


dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga,

antara lain:

Bab I. Ketentuan Umum

Pada Bab ini dimuat pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang

akan dipergunakan lebih dari satu kali dalam pasal-pasal dari batang tubuh

dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda

dan Olahraga.

Bab II. Pembentukan

Pada Bab ini dijelaskan mengenai pembentukan susunan organisasi

dan tata kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Bab III. Susunan Organisasi

Pada Bab ini dijelaskan mengenai susunan organisasi dan tata kerja

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang terdiri dari

Sekretariat, Subbagian dan Bidang-Bidang.

Bab IV. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pada Bab ini dijelaskan mengenai tugas pokok, fungsi dan

kewenangan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga


Bab V. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Bab ini dijelaskan mengenai kelompok jabatan fungsional pada

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh

Timur.

Bab VI. Tata Kerja

Pada Bab ini dijelaskan mengenai tata kerja Kepala Dinas, Sekretaris,

Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala

Subbagian Tata Usaha pada UPTD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur.

19

Bab VII. Pengangkatan dan Pemberhentian Pada Jabatan

Pada Bab ini dijelaskan mengenai pengangkatan dan pemberhentian

pejabat struktural dan pejabat fungsional serta esselonering pada Dinas

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur.

Bab VIII. Pembiayaan

Pada Bab ini dijelaskan mengenai pembiayaan yang diperlukan dalam

pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga


Bab IX. Ketentuan Lain-Lain

Pada Bab ini dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan lainnya yang

terkait dengan pelaksanaan tugas pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur.

Bab X. Ketentuan Penutup

Pada Bab ini dijelaskan mengenai pengaturan lebih lanjut terhadap

hal-hal yang belum diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang


Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, pemberlakuan dan pengundangannya

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Adapun sasaran yang akan diwujudkan dari pembentukan Qanun

Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah:

1. memberikan pedoman dan payung hukum yang dapat memberikan

kepastian hukum dan sesuai dengan kebutuhan daerah dan berdasarkan

peraturan perundang-undangan;

2. meningkatkan peran serta masyarakat pada berbagai tahap dalam

pengembangan potensi dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan

olahraga agar yang tadinya pengembangan prasarana dan sarana

dibidang kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan

dipandang sebagai tugas yang harus dilakukan oleh Pemerintah, dapat

dijadikan sebagai kemaslahatan bersama sehingga menggalakkan peran

serta masyarakat luas dalam pengembangan potensi, prasarana dan


keolahragaan yang pada akhirnya bertujuan untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur dan peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Timur; dan

20

3. untuk optimalisasi organisasi kelembagaan Pemerintah Kabupaten Aceh

Timur yang responsif terhadap perkembangan zaman dan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan serta memaksimalkan tugas

pokok dan fungsi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Aceh Timur agar dapat mendorong koordinasi yang

lebih jelas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di

Kabupaten Aceh Timur serta menggali, mengembangkan dan

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bidang

kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan di


21

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Perlu adanya suatu aturan yang memberikan kepastian hukum dan

berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap pembentukan

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Timur yang secara

khusus menangani permasalahan kebudayaan, pariwisata, pemuda

dan olahraga.

2. Perlunya mengikutsertakan masyarakat pada berbagai tahap dalam

pengembangan potensi dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda

dan olahraga agar yang tadinya pengembangan prasarana dan


keolahragaan dipandang sebagai tugas yang harus dilakukan oleh

Pemerintah, dapat dijadikan sebagai kemaslahatan bersama

sehingga menggalakkan peran serta masyarakat luas dalam

pengembangan potensi, prasarana dan sarana dibidang

kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan yang

pada akhirnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat di Kabupaten Aceh Timur dan peningkatan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Timur.

B. Saran

1. Pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan


Pemuda dan Olahraga untuk memenuhi kewajiban Pemerintah

Kabupaten Aceh Timur sebagai pelayan masyarakat (public service)

serta mengupayakan pemberdayaan (empowerment) akan

peningkatan mutu yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan

penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, perlu segera

diwujudkan.

22



Pemuda dan Olahraga harus dapat memberikan keamanan,

kenyamanan, kepastian hukum, pedoman yang jelas dan sesuai

dengan kondisi saat ini.



Pemuda dan Olahraga diharapkan dapat menjadi sebuah solusi

dalam menuju Kabupaten Aceh Timur yang efektif dan efisien dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,

sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan dan

mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Timur.

23

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

1. Prof. DR. H. Sri Soemantri M, SH, Prosedur dan Sistem Perubahan

Konstitusi, PT. Alumni, Bandung, 2006.

2. Rahimullah, SH, M.Si, Hukum Tata Negara Ilmu Perundang-

Undangan Versi Amandemen UUD 1945, PT. Gramedia,

Jakarta, 2007.

3. Prof. DR. I Gede Pantja Astawa, SH, MH dan Suprin Na’a, SH, MH,

Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia,

PT. Alumni, Bandung, 2008.

4. Komisi Pemberantasan Korupsi, Meningkatkan Kapasitas Fungsi

Legislasi dan Pengawasan DPRD Dalam Konteks Pencegahan

Korupsi, Jakarta, 2008.

5. Prof. DR. H. Dahlan Thaib, SH, M.Si, Jazim Hamidi, SH, M.Hum dan

Hj. Ni’matul Huda, SH, M.Hum, Teori dan Hukum Konstitusi,

PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

6. Prof. DR. M. Solly Lubis, SH, Ilmu Pengetahuan Perundang-

Undangan, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.

7. B. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain

Naskah Akademik, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.


Peraturan Perundang-Undangan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah.

24

C. Internet

1. Anonimous, (http://purwakartakab. bps. go. id/ index. Php ? option =

com_content & view=article&catid=47:korpti&id=77&Itemid=30).

2. Anonimous, (http://id.wikipedia.org /wiki/ _ Republik_Indonesia).

3. Anonimous, (http:// www. bkn. go.id/ in/ peraturan/pedoman/pedoman-

html).

4. Anonimous, (http://tunas63.wordpress.com /2008/11/24/sifat-dan-visi-

misi).

5. Anonimous, (http:// www. google. co. id/ url ? sa = t & rct = j & q =

Perenan%2Bkorpri&source=web&cd=11&ved=0CBYQFjAAOAo&url=

http%3A%2F%2Fwww.dephut.go.id%2Ffiles%2FMATRIKULASI%252

02008.pdf&ei=8lGmToz4M4HxrQfXlLHtDQ&usg=AFQjCNHKFJHbKjF

yjNi7wS3t3lrePQ2NYA&cad=rja).

25

Tim Penyusun Naskah Akademik Bagian Hukum Setdakab. Aceh Timur:

1. Drs. BAHRUMSYAH, MM

2. ISKANDAR, SH

3. MB. BANDI HARVIRDAUS, SH

4. MUCHSIN MUCHTAR, SH

5. MUHAMMAD AFANDI, SH

6. SAIFUL ADHAR

7. AGUS JUFRIZAL

8. NURHAYATI

Documents

NASKAH AKADEMIK - jdih.acehtimurkab.go.id Akademik... · naskah akademik rancangan qanun kabupaten aceh timur tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas kebudayaan,