Nambah Ilmu Tentang Desa Siaga

1. Pengertian Desa Siaga*)

Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan

sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan

mengatasi masalah-masalah kesehatan secara mandiri dalam rangka

mewujudkan desa sehat.3)

Desa Siaga dapat dikatakan merekonstruksi atau membangun

kembali berbagai upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM).

Pengembangan Desa Siaga juga merupakan revitalisasi Pembangunan

Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) sebagai pendekatan edukatif yang

perlu dihidupkan kembali, dipertahankan, dan ditingkatkan.

Desa Siaga juga dapat merupakan pengembangan dari konsep

Siap-Antar-Jaga, sehingga diharapkan pada gilirannya akan menjadi

Desa Siaga dan selanjutnya Desa Sehat yang dilengkapi komponen-

komponen yaitu dikembangkannya pelayanan kesehatan dasar dan

UKBM, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di kalangan masyarakat,

diciptakannya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi

kegawatdaruratan dan bencana, serta sistem pembiayaan kesehatan

yang berbasis masyarakat.

Kerangka pikir pertama adalah bahwa Desa Siaga akan dapat

terwujud apabila manajemen dalam pelaksanaan pengembangannya

diselenggarakan secara paripurna oleh berbagai pihak (unit-unit

kesehatan dan pemangku kepentingan lain yang terkait).

Sebagaimana diketahui, secara elementer komponen dari

manajemen adalah 3 P, yaitu P1 - Perencanaan (terdiri atas Persiapan,

Pembentukan Tim, Penyusunan Pedoman, Penerbitan Peraturan

Perundang-undangan, Penganggaran. dan Iain-Iain). P2 - Penggerakan

Pelaksanaan (terdiri atas Pemilihan Desa, Pengadaan SDM, Pengadaan

Sarana, Pelaksanaan Kegiatan). dan P3 - Pemantauan, Pengawasan dan

Penilaian. Kesemuanya itu harus tertampung sebagai tugas/peran dari

jajaran kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait

*) SUTOPO PATRIA JATI

(sesuai dengan kewenangan menurut Otonomi Daerah). Dengan

demikian, maka pelaksanaan konsep dan kebijakan Desa Siaga akan

berjalan dengan sukses.

Sumber : Kebijakan Pengembangan Desa Siaga

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Pencapaian Desa Siaga (1) 1)

Kerangka pikir kedua merupakan lanjutan dari kerangka pikir

pertama. yaitu bagaimana cara membagi tugas/peran di antara jajaran

kesehatan dan pemangku kepentingan lain yang terkait.

Kerangka pikir ini berawal dari pertanyaan: Apa yang semestinya ada

dan terjadi di desa? Bila hal ini sudah dapat dirumuskan, maka yang perlu

diuraikan dulu tugas/perannya adalah mereka yang ada di garis depan,

yaitu Puskesmas, Rumah Sakit, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Jika garda depan ini sudah dapat diuraikan tugas/perannya,

kemudian diuraikan tugas/peran Dinas Kesehatan Propinsi Departemen

Kesehatan (Pusat), dan Pemangku Kepentingan Lain.

2

KONSEP DAN KEBIJAKAN

DESA SIAGA

KONSEP DAN KEBIJAKAN

DESA SIAGA

MANAJEMEN

P1TIM PEDOMANPERATURAN/ PER-UU-

ANPENGANGGARAN

P2PEMILIHAN DESAPENGADAAN SDMPELAKSANAAN

KEGIATAN

P3PENGAWASAN PEMANTAUAN EVALUASI

TUGAS/PERAN MASING-MASING UNIT KES DAN STAKEHOLDERS LAIN

SESUAI TK ADMINISTRASI (MEMPERTAHANKAN UU

PEMERINTAHAN DAERAH)

TUGAS/PERAN MASING-MASING UNIT KES DAN STAKEHOLDERS LAIN

SESUAI TK ADMINISTRASI (MEMPERTAHANKAN UU

PEMERINTAHAN DAERAH)

PELAKSANAAN KONSEP DAM

KEBIJAKAN DESA SIAGA

PELAKSANAAN KONSEP DAM

KEBIJAKAN DESA SIAGA

DEPKES: Apa peran Depkes untuk mendukung RS, Prov dan Kab/Kota

Ditjen Binkesmas

Ditjen Yanmed

Ditjen P2PL

Ditjen Binfar

Badan PPSDM

Badan Litbang

Set Jen

Rt Jen

Sumber : Kebijakan Pengembangan Desa Siaga

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Pencapaian Desa Siaga (2) 1)

2. Tujuan Desa Siaga

Pengembangan Desa Siaga bertujuan :2)

a. Tujuan Umum

Terwujudnya masyarakat desa yang sehat serta peduli dan tanggap

terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya.

b. Tujuan Khusus

(1) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa

tentang pentingnya kesehatan.

(2) Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa

terhadap risiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan

kesehatan seperti bencana, wabah, kegawatdaruratan, dan

sebagainya.

3

Seluruh Desa menjadi DESA SIAGA

Apa yang harus ada dan terjadi di Desa?

Seluruh Desa menjadi DESA SIAGA

Apa yang harus ada dan terjadi di Desa?

RUMAH SAKITApa peran RS

untuk mendukung Desa Siaga

RUMAH SAKITApa peran RS


DINKES KAB/KOTAApa peran Dinkes Kab/ Kota

untuk mendukung Desa Siaga, Puskesmas, dan RS

DINKES KAB/KOTAApa peran Dinkes Kab/ Kota

untuk mendukung Desa Siaga, Puskesmas, dan RS

PUSKESMAS Apa peran puskesmas

untuk mendukung Desa Siaga?

PUSKESMAS Apa peran puskesmas

untuk mendukung Desa Siaga?

DINKES PROVINSI Apa peran Dinkes Prov

untuk mendukung Dinkes Kab/Kota


DINKES PROVINSI Apa peran Dinkes Prov

untuk mendukung Dinkes Kab/Kota


Apa peran Stakeholders lain?Apa peran

Stakeholders lain?

(3) Meningkatnya keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan

perilaku hidup bersih dan sehat.

(4) Meningkatnya kemandirian masyarakat desa dalam pembiayaan

kesehatan.

(5) Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat desa untuk

menolong diri sendiri di bidang kesehatan.

(6) Meningkatnya dukungan dan peran aktif para pemangku

kepentingan dalam mewujudkan kesehatan masyarakat desa.

3. Sasaran Pengembangan Desa Siaga

Untuk mempermudah strategi intervensi, sasaran pengembangan

Desa Siaga dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :2)

(1) Semua individu dan keluarga di desa, yang

diharapkan mampu melaksanakan hidup sehat, serta peduli dan

tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayah desanya.

(2) Pihak-pihak yang mempunyai pengaruh terhadap

perubahan perilaku individu dan keluarga atau dapat menciptakan

iklim yang kondusif bagi perubahan perilaku tersebut, seperti tokoh

masyarakat, termasuk tokoh agama; tokoh perempuan dan pemuda;

kader desa; serta petugas kesehatan.

(3) Pihak-pihak yang diharapkan memberikan dukungan

kebijakan, peraturan perundang-undangan, dana, tenaga, sarana,

dan Iain-Iain, seperti Kepala Desa, Camat, para pejabat terkait,

swasta, para donatur, dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Kriteria Desa Siaga

Sesuai dengan pengertian Desa Siaga, maka Kriteria dari Desa

Siaga adalah :1)

a. Memiliki sarana pelayanan kesehatan dasar (bagi yang tidak memiliki

akses ke Puskesmas/Pustu, dikembangkan Pos Kesehatan Desa).

b. Memiliki berbagai UKBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat

setempat (Posyandu, Pos/Warung Obat Desa. dan Iain-Iain).

c. Memiliki sistem pengamatan (surveilans) penyakit dan faktor-faktor

risiko yang berbasis masyarakat.

d. Memiliki sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan

kegawatdaruratan dan bencana berbasis masyarakat.

4

e. Memiliki sistem pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat.

f. Memiliki lingkungan yang sehat.

g. Masyarakatnya sadar gizi serta berperilaku hidup bersih dan sehat.

Adapun penjelasan singkat untuk masing-masing kriteria tersebut

di atas adalah sebagai berikut : 2)

a. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)

Poskesdes adalah sarana kesehatan yang dibentuk di desa

yang tidak memiliki akses terhadap Puskesmas/Pustu dalam rangka

menyediakan/mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi

masyarakat desa.

Pelayanannya meliputi upaya-upaya promotif, preventif, dan

kuratif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (bidan, perawat,

tenaga gizi dan sanitarian) dengan melibatkan kader atau tenaga

sukarela lainnya.

Sasarannya adalah Ibu, bayi, anak balita, wanita usia subur,

usila, dan masyarakat lainnya.

b. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

UKBM merupakan wahana pemberdayaan masyarakat, yang

dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk

dan bersama masyarakat, dengan bimbingan petugas Puskesmas.

lintas sektor dan lembaga terkait lainnya. UKBM dapat berupa antara

lain :

1) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang

dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama

masyarakat guna memberikan kemudahan kepada masyarakat,

utamanya dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk

menunjang percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan

Angka Kematian Bayi (AKB).

2) Posyandu Usila

Posyandu Usila merupakan wahana pelayanan bagi kaum

usia lanjut (usila), yang dilakukan dari, oleh dan untuk kaum usila.

Titik berat pelayanannya pada upaya promotif dan preventif,

tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.

5

3) Pondok Bersalin Desa (Polindes)

Polindes adalah salah satu UKBM yang dibentuk dalam

upaya mendekatkan dan memudahkan masyarakat untuk

memperoleh pelayanan profesional Kesehatan Ibu dan Anak

(KIA) serta Keluarga Berencana (KB), yang dikelola oleh Bidan Di

Desa (BDD) dan pamong desa.

4) Pos Obat Desa (POD) atau Warung Obat Desa (WOD)

POD atau WOD adalah wahana edukasi dalam rangka

alih pengetahuan dan keterampilan tentang obat dan pengobatan

sederhana dari petugas kepada kader dan dari kader kepada

masyarakat, guna memberikan kemudahan dalam memperoleh

obat yang bermutu dan terjangkau.

Sasarannya adalah: kelompok masyarakat yang masih

rendah keterjangkauannya dalam hal obat dan pengobatan.

5) Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK)

Pos UKK adalah wadah dari serangkaian upaya

pemeliharaan kesehatan pekerja. diselenggarakan oleh

masyarakat pekerja yang memiliki jenis kegiatan usaha yang

sama dalam meningkatkan produktivitas kerja.

6) Saka Bhakti Husada (SBH)

SBH adalah wadah pengembangan minat, pengetahuan

dan keterampilan di bidang kesehatan bagi generasi muda,

khususnya anggota Gerakan Pramuka, untuk mernbaktikan

dirinya kepada masyarakat di lingkungan sekitar.

7) Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren)

Poskestren merupakan wahana dalam mendekatkan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat pondok pesantren

dengan prinsip dari, oleh, dan untuk warga pondok pesantren,

yang mengutamakan pelayanan promotif dan preventif tanpa

mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif.

6

c. Surveilans Berbasis Masyarakat

1) Pengertian

Surveilans berbasis masyarakat adalah pemantauan yang

dilakukan oleh masyarakat terhadap masalah-masalah kesehatan

dan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi atau menyebabkan

masalah-masalah tersebut. Pemantauan ini dilakukan melalui

proses pengumpulan data, pengolahan dan interpretasi data

secara sistematik dan terus menerus.

Selanjutnya hasil pemantauan oleh masyarakat

diinformasikan kepada petugas kesehatan atau unit yang

bertanggung jawab untuk dapatnya diambil tindakan

penanggulangan secara efektif dan efisien. Kegiatan surveilans

yang dilakukan oleh masyarakat merupakan kegiatan dalam

rangka kewaspadaan dini terhadap ancaman muncul atau

berkembangnya penyakit/masalah kesehatan yang disebabkan

antara lain oleh status gizi, kondisi lingkungan dan perilaku

masyarakat.

Beberapa contoh penyakit dan masalah kesehatan yang

sering muncul di masyarakat dan cenderung menimbulkan

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah: diare, demam berdarah

dengue, malaria, campak, Infeksi Saluran Pernafasan Atas

(ISPA), dan keracunan makanan. Sedangkan faktor-faktor

risikonya dapat berupa gizi buruk, perilaku yang merugikan

kesehatan, dan lingkungan yang tidak sehat.

2) Tujuan

Secara umum tujuan dari surveilans berbasis masyarakat

adalah terciptanya sistem kewaspadaan dan kesiapsiagaan dini

di masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya penyakit dan

masalah-masalah kesehatan yang akan mengancam dan

merugikan masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan secara khusus, surveilans berbasis

masyarakat bertujuan agar :

7

a) Masyarakat mengetahui secara dini tanda-

tanda akan timbulnya penyakit atau masalah-masalah

kesehatan lain, dan melaporkannya kepada petugas

kesehatan.

b) Masyarakat mengetahui secara dini tanda-

tanda akan timbulnya masalah lingkungan di wilayahnya

sebagai faktor risiko (yaitu misalnya tentang persediaan air

bersih, pembuangan air limbah, jamban, pengelolaan

sampah, dan perumahan yang meliputi ventilasinya,

pencahayaannya, kepadatan huninya, dan Iain-Iain).

c) Masyarakat mengetahui secara dini tanda-

tanda akan timbulnya masalah gizi sebagai faktor risiko.

d) Masyarakat mengetahui secara dini

berkembangnya perilaku hidup di kalangan warga yang

merugikan kesehatan. baik perorangan, keluarga maupun

masyarakat, sebagai faktor risiko.

3) Kegiatan

Diharapkan masyarakat melaporkan segera kepada

petugas kesehatan atau unit terkait bila ditemukan kasus

penyakit, masalah gizi, masalah lingkungan atau penyimpangan

perilaku yang terjadi pada masyarakat di wilayahnya. Setelah

laporan disampaikan oleh masyarakat kepada petugas kesehatan

atau unit terkait, tindakan penanggulangan segera dilakukan oleh

yang berwenang. Dalam pelaksanaannya, surveilans berbasis

masyarakat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

a) Sosialisasi kepada masyarakat

b) Advokasi kepada pengambil kebijakan

c) Identifikasi kasus laporan dari masyarakat

d) Pengolahan, analisis dan interpretasi data

e) Penyebaran informasi kepada masyarakat

dan unit terkait

f) Rekomendasi dan penyampaian alternatif

tindak lanjut.

g) Tindak lanjut.

8

d. Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kegawatdaruratan dan Bencana

Berbasis Masyarakat

1) Pengertian

Kesiapsiagaan dan penanggulangan kegawatdaruratan

dan bencana berbasis masyarakat adalah upaya yang dilakukan

masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya kegawatdaruratan

sehari-hari dan bencana, melalui langkah-langkah yang tepat

guna dan berdaya guna.

2) Tujuan

Secara umum tujuan dari kesiapsiagaan dan

penanggulangan keadaan darurat dan bencana adalah

masyarakat mampu mengenali, mengurangi, mencegah, dan

menanggulangi keadaan darurat sehari-hari dan bencana serta

faktor-faktor yang dapat menimbulkan keadaan tersebut.

3) Kegiatan

Titik berat dari konsep kesiapsiagaan masyarakat adalah

kegiatan pencegahan dan promosi kesehatan. Kesiapsiagaan

masyarakat harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan

saling mendukung antara masyarakat dan tenaga kesehatan.

Masing-masing unsur harus berperan dengan pembagian tugas

sebagai berikut:

a) Masyarakat

(1) Mengenali, mengurangi dan mencegah faktor-faktor

yang dapat menimbulkan masalah kesehatan maupun

kegawatdaruratan sehari-hari.

(2) Meningkatkan kemampuan mengatasi masalah

kesehatan, khususnya masalah kegawatdaruratan

sehari-hari dan bencana.

(3) Mengenai kondisi lingkungan di desa/kelurahan. Misal:

lokasi sekolah, lokasi peternakan, dan Iain-Iain.

(4) Mengenal kondisi yang dapat menimbulkan masalah

kesehatan di desa/kelurahan. Misal: sampah pasar

9

yang berserakan, saluran air limbah yang tersumbat,

sungai yang tercemar, sumur yang tidak mempunyai

bibir, dan lain-lain.

(5) Melakukan kegiatan yang bersifat pencegahan. Misal:

pembuatan bibir sumur, pembuatan jamban keluarga,

pembersihan lingkungan, dan lain-lain.

(6) Melakukan kegiatan yang bersifat promosi terhadap

kesehatan. Misal: penyuluhan kebersihan lingkungan,

pemanfaatan tanaman obat, bahaya obat terlarang,

membiasakan diri pola hidup sehat dan Iain-Iain.

(7) Peningkatan kemampuan di bidang penanganan

kegawatdaruratan sehari-hari. Misal: pelatihan P3K,

penanganan anak sakit, pembuatan dan pemanfaatan

oralit, tata cara perbaikan kualitas air bersih, sanitasi,

pembuangan kotoran, tata cara pencegahan. dan

pemberantasan penyakit, dan lain-lain.

(8) Melaporkan masalah kesehatan yang ada kepada

petugas kesehatan. Misal: kematian, kelahiran,

kecelakaan, dan Iain-Iain.

b) Tenaga Kesehatan

Dukungan tenaga kesehatan, khususnya Puskesmas,

dapat dilakukan melalui :

(1) Penyediaan informasi dan konsultasi

kesehatan.

(2) Pelatihan Kader.

(3) Pelayanan kegawatdaruratan sehari-hari.

(4) Upaya pemulihan kesehatan.

(5) Pembiayaan Kesehatan Berbasis

Masyarakat.

Secara umum terdapat dua bentuk sumber

pendanaan dari masyarakat yang dapat digali untuk

digunakan dalam peningkatan upaya kesehatan, yaitu

dana masyarakat yang bersifat aktif dan dana

masyarakat yang bersifat pasif.

10

a) Dana Masyarakat yang Bersifat Aktif

Dana masyarakat yang bersifat aktif adalah

dana yang secara khusus digali atau dikumpulkan

oleh masyarakat yang digunakan untuk membiayai

upaya kesehatan. Sering disebut dengan Dana

Sehat.

Dana Sehat merupakan suatu upaya dari,

oleh, dan untuk masyarakat yang diselenggarakan

berdasarkan azas gotong-royong dan bertujuan

untuk meningkatkan taraf kesehatan anggotanya,

melalui usaha perhimpunan dana secara praupaya

guna menjamin pemeliharaan kesehatan.

Pada dasarnya, pengertian dana sehat

mencakup tiga hal pokok :

(1) Adanya kesepakatan berdasarkan prinsip

gotong-royong dari sekelompok masyarakat

guna mengumpulkan sejumlah dana untuk

pemeliharaan dan peningkatan kesehatan.

(2) Adanya upaya pengembangan suatu

bentuk pemeliharaan kesehatan yang sesuai

dengan dan dapat memenuhi kebutuhan

kelompok masyarakat tersebut.

(3) Adanya sistem pengelolaan dari dana

yang terkumpul, sehingga mampu menjamin

pemeliharaan kesehatan bagi anggotanya

secara berkesinambungan.

Dalam pengembangannya, pengelolaan Dana

Sehat dapat dikaitkan dengan suatu usaha tertentu.

Persentase tertentu dari hasil usaha disisihkan untuk

digunakan dalam meningkatkan upaya kesehatan bagi

anggotanya.

Berbagai cara pengumpulan dana masyarakat

yang bersifat aktif antara lain :

11

(1) luran, yaitu pengumpulan sejumlah uang

atau benda dari masyarakat secara berkala atas

dasar kesepakatan masyarakat. Pengumpulan

dilakukan oleh kelompok masyarakat yang

ditunjuk. Pengumpulan iuran dalam bentuk uang

dapat dilakukan secara langsung atau bersamaan

dengan pembayaran rekening listrik, telepon, PBB

atau pada saat pembuatan KTP.

(2) Sumbangan, yaitu berupa pemberian

sukarela dari perorangan, kelompok, lembaga

masyarakat, badan sosial, dan perusahaan yang

berbentuk uang atau modal, benda tak bergerak

(tanah, bangunan) atau sarana yang dibutuhkan.

Sumbangan dapat juga dikumpulkan melalui

penjualan kupon/karcis sumbangan.

(3) Jimpitan, yaitu pengumpulan bahan

makanan pokok (biasanya beras) dari masyarakat

dalam jumlah tertentu dan biasanya diambil

secara harian. Hasil jimpitan yang telah terkumpul

dijual agar diperoleh uang untuk membiayai upaya

kesehatan.

(4) Arisan, yaitu pengumpulan sejumlah

uang atau barang untuk upaya kesehatan (seperti

jamban keluarga, sumur. rumah sehat, dan Iain-

lain) oleh peserta arisan secara berkala sesuai

dengan kesepakatan. Selain itu ada pula

pengumpulan dengan pola Artamas (Arisan

Tabungan Amal Sehat; yaitu menyisihkan

sebagian dana arisan untuk membiayai upaya

kesehatan.

(5) Penyisihan hasil usaha, yaitu

pengumpulan sejumlah uang hasil usaha atau

hasil pertanian/peternakan oleh masyarakat dalam

waktu tertentu untuk membiayai upaya kesehatan.

12

Berbagai bentuk dana sehat yang telah

berkembang di masyarakat antara lain :

(1) Tabulin (Tabungan Ibu Bersalin). yaitu

dana simpanan ibu hamil atau keluarga untuk

persalinan yang disimpan/dititipkan kepada bidan

daiam bentuk uang maupun barang.

(2) Arisan Jamban Keluarga, yaitu

pengumpulan dana untuk pembelian dan

pemasangan jamban keluarga secara bergiliran.

(3) Jambulin (Jaminan Ibu Bersalin) yaitu

iuran ibu hamil/keluarga untuk pemeliharaan

kesehatan ibu selama hamil, melahirkan, hingga

perawatan bayi. Jambulin dikelola oleh warga

yang ditunjuk bekerjasama dengan bidan dan

puskesmas selaku pemberi pelayanan kesehatan.

(4) Dasolin (Dana Sosial Ibu Bersalin) yaitu

dana yang dikumpulkan dari dan oleh masyarakat

untuk membantu biaya persalinan dan atas

kesepakatan dapat digunakan untuk biaya

kesehatan lain.

(5) Artamas (Arisan Tabungan Amal Sehat)

yaitu sejenis arisan, di mana penerima arisan

menyisihkan sebagian pendapatannya untuk

tabungan kesehatan, yang disimpan di bank dan

digunakan untuk membantu biaya pengobatan

peserta arisan. Atas kesepakatan bersama,

tabungan ini dapat juga digunakan untuk bukan

anggota.

(6) Dana Sehat Kelompok Usaha Bersama,

yaitu penyelenggaraan dana sehat yang iurannya

diambil dari sisa hasil usaha atau keuntungan

kelompok usaha bersama. Kelompok Usaha

Bersama adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat

yang berskala kecil, merupakan usaha bersama

13

dari. kelompok beberapa-keluarga (biasanya Dasa

Wisma) yang mendapat dana stimulan untuk

meningkatkan pendapatan keluarga.

b) Dana Masyarakat Yang Bersifat Pasif

Dana masyarakat yang bersifat pasif adalah

pemanfaatan dana yang sudah ada di masyarakat

untuk membiayai upaya kesehatan.

Salah satu bentuk dana pasif adalah dana

sosial keagamaan, yaitu misalnya dana yang

berasal dari zakat, infaq, shodaqoh, wasiat, hibah,

waris, dana kolekte, dana persembahan, dana

diakonia, dana aksi puasa, dana punia, dan dana

paramita yang dikelola dan didistribusikan sesuai

ajaran agama. Saat ini pemanfaatan dana sosial

keagamaan untuk pelayanan kesehatan telah

dilakukan oleh berbagai pengelola dana masing-

masing, baik dari agama Islam, maupun Katolik,

Protestan, Hindu, dan Budha. Namun

pemanfaatannya masih terbatas pada upaya

bantuan untuk berobat sewaktu sakit (kuratif) serta

bakti sosial, sehingga dirasakan belum optimal.

Bentuk dana pasif lain adalah penyisihan

dana sosial kemasyarakatan yang telah terkumpul di

masyarakat untuk membiayai upaya kesehatan.

Salah satu contoh dana sosial kemasyarakatan

adalah dana rareongan sarumpi yang pernah

dilakukan di Provinsi Jawa Barat.

Dana masyarakat yang terkumpul dapat

dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan yang

mendukung terselenggaranya Desa Siaga. Beberapa

kegiatan yang dapat memanfaatkan dana masyarakat

antara lain:

14

1) Pembangunan Poskesdes dan

pengembangan UKBM.

2) Upaya pemberdayaan masyarakat seperti

kemitraan antara bidan dengan dukun bayi,

lokakarya mini dengan tokoh masyarakat dalam

upaya mengembangkan komponen pemberdayaan

masyarakat, dan Iain-Iain.

3) Upaya promotif seperti pelatihan kader,

penyuluhan kesehatan dan gizi, perlombaan di

bidang kesehatan, dan lain-lain.

4) Upaya preventif seperti surveilans berbasis

masyarakat, kesiapsiagaan desa menghadapi

kegawatdaruratan kesehatan, pemeriksaan

kesehatan berkala termasuk pemeriksaan ibu hamil

dan balita, imunisasi, penyehatan lingkungan,

pemberantasan nyamuk. dan Iain-Iain.

5) Upaya kuratif dan rehabilitatif seperti

pengobatan kesehatan dasar, pertolongan

persalinan, dan rujukan kasus ke Puskesmas.

6) Upaya lain seperti biaya transportasi untuk

mengantar warga ke sarana pelayanan kesehatan

atau memanggil petugas kesehatan, biaya

transportasi pendamping ibu bersalin, biaya hidup

keluarga pasien yang tidak mampu, dan Iain-Iain.

c) Lingkungan Sehat

Pengembangan lingkungan yang sehat di desa

diarahkan kepada terciptanya lingkungan yang tertata dengan

baik. bebas dari pencemaran, sehingga menjamin kesehatan

bagi warga/masyarakat desa. Adapun aspek-aspek yang

perlu dicakupi dalam rangka pengembangan lingkungan

sehat ini antara Iain adalah sebagai berikut :

(1) Perumahan: mengupayakan terciptanya rumah-

rumah penduduk yang sehat (rumah sehat) dengan

15

lingkungan permukiman yang nyaman, aman. dan

sehat.

(2) Udara: menjaga agar udara di desa tetap segar dan

bersih, bebas dari polusi udara seperti asap knalpot,

asap pabrik, partikel-partikel debu, dan Iain-Iain.

(3) Air menjaga agar mata air, air sungai dan sumber

air lain bersih dan bebas dari polusi seperti buangan

limbah pabrik, sampah, pestisida/pupuk, dan Iain-Iain.

Selain itu juga mengupayakan adanya penyediaan air

bersih yang layak minum bagi penduduk desa.

(4) Limbah Padat. mengupayakan agar pembuangan

sampah rumah tangga dikelola dengan baik. sehingga

tidak mencemari lingkungan, Demikian juga sampah

dari tempat-tempat lain seperti pasar pabrik, dan Iain-

Iain.

(5) Limbah Cair. mengupayakan agar limbah cair dari

rumah tangga, pabrik. dan pusat-pusat kegiatan lain

dikelola dengan baik, sehingga tidak mencemari

lingkungan.

(6) Tempat Umum: mengupayakan agar tempat-tempat

umum seperti pasar, terminal, sekolah, dan lain-lain

memenuhi syarat-syarat kesehatan serta dikelola

dengan baik dan benar.

e. Pengembangan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)

1) Pengertian

Pengembangan kadarzi adalah pengembangan keluarga

yang berperilaku gizi seimbang, serta mampu mengenali dan

mengatasi masalah gizi anggota keluarganya.

Perilaku gizi seimbang. adalah perilaku yang dilandasi

pengetahuan dan sikap yang sesuai, meliputi perilaku

mengkonsumsi makanan seimbang serta perilaku hidup bersih

dan sehat. Makanan seimbang, adalah pilihan makanan keluarga

yang mengandung semua zat gizi yang diperlukan masing-

16

masing anggota keluarga dalam jumlah yang sesuai dengan

kebutuhan dan bebas dari pencemaran.

2) Sasaran

Sasaran pengembangan kadarzi adalah keluarga, karena:

a) Pengambilan keputusan dalam bidang

pangan, gizi dan kesehatan dilaksanakan terutama di tingkat

keluarga.

b) Sumber daya dimiliki dan dimanfaatkan di

tingkat keluarga.

c) Masalah gizi yang terjadi di tingkat keluarga

erat kaitannya dengan perilaku keluarga, tidak semata-mata

disebabkan oleh kemiskinan dan ketidaksediaan pangan.

d) Kebersamaan antar keluarga yang

merupakan wujud dari pemberdayaan dapat memobilisasi

masyarakat untuk memperbaiki keadaan gizi dan kesehatan.

3) Tujuan

Secara umum tujuan pengembangan kadarzi adalah

memandirikan keluarga berperilaku gizi seimbang, untuk

mencapai keadaan gizi optimal.

Secara khusus tujuan pengembangan kadarzi adalah:

a) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan

perilaku keluarga tentang gizi seimbang.

b) Meningkatkan kemampuan keluarga untuk

mengenali dan memanfaatkan sumber daya yang ada.

c) Meningkatkan keadaan gizi keluarga.

4) Kegiatan

a) Di Tingkat Keluarga

(1) Keluarga mencari informasi gizi yang tersedia

secara terus-menerus.

(2) Tukar pengalaman antar keluarga serta

pendampingan oleh tokoh masyarakat dan petugas.

(3) Memanfaatkan fasilitas rujukan kompeten secara

berjenjang yang terjangkau (Posyandu, Puskesmas dan

Rumah Sakit).

17

b) Di Tingkat Masyarakat:

(1) Pembentukan kelompok masyarakat yang

mendukung upaya menuju Kadarzi (LSM, organisasi

keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi wanita.

PKK). Setiap kelompok memiliki akses terhadap

informasi gizi dan informasi sistem pelayanan gizi.

(2) Rekruitmen kader (minimal terdapat seorang

kader di masing-masing kelompok).

(3) Setiap Kelompok aktif

menyediakan/menyebarluaskan informasi dan sumber

daya tentang kesehatan dan gizi.

f. Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)

1) Pengertian

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah

sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran

sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau

keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan

berperan serta dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.

PHBS dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok.

Di luar PHBS di bidang Gizi yang telah dicakup dalam

pengembangan keluarga sadar gizi terdapat :

a) Kelompok PHBS bidang Obat dan Farmasi,

yaitu misalnya: tidak menyalahgunakan NAPZA, memelihara

taman obat keluarga, dan Iain-Iain.

b) Kelompok PHBS bidang KIA & KB, yaitu

misalnya: memeriksakan kehamilan secara teratur, meminta

pertolongan tenaga kesehatan untuk persalinan, menjadi

akseptor KB, dan Iain-Iain.

c) Kelompok PHBS bidang Penyakit dan

Kesehatan Lingkungan, yaitu misalnya: menghuni rumah

sehat, memiliki persediaan air bersih, memberantas jentik

nyamuk, dan Iain-Iain.

d) Kelompok PHBS bidang Pemeliharaan

Kesehatan, yaitu misalnya: memiliki jaminan pemeliharaan

18

kesehatan, aktif dalam UKBM, memanfaatkan Puskesmas.

dan Iain-Iain.

PHBS merupakan tujuan yang akan dicapai oleh Program

Promosi Kesehatan.

2) Sasaran

Di Desa Siaga, Program Promosi Kesehatan

dilaksanakan untuk menciptakan PHBS di tatanan rumah tangga.

Prioritas kedua, PHBS di tatanan institusi pendidikan (sekolah dan

madrasah). Kelompok sasaran di tatanan rumah tangga adalah:

a) Pasangan usia subur.

b) Ibu hamil dan atau Ibu menyusui.

c) Bayi/anak di usia di bawah lima tahun (Balita).

d) Tenaga kerja laki-laki dan perempuan.

e) Remaja laki-laki dan perempuan, termasuk pelajar.

f) Penduduk berusia lanjut (usila).

Sedangkan sasaran di tatanan institusi pendidikan adalah:

1) Pengelola/pemilik institusi pendidikan.

2) Pendidik (guru).

3) Murid (siswa).

4) Lain-lain (misalnya pemilik warung/kantin).

5) Kegiatan.

Promosi Kesehatan dalam rangka Desa Siaga

dilaksanakan dengan strategi dasar pemberdayaan masyarakat

yang didukung oleh bina suasana dan advokasi.

Pelaksana pemberdayaan masyarakat adalah para

petugas Puskesmas, yaitu melalui tiga cara:

a) Konseling terhadap individu pasien.

b) Kunjungan rumah.

c) Pengorganisasian masyarakat.

Bina suasana dilakukan oleh Puskesmas dengan dibantu

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yaitu dengan cara:

a) Mendayagunakan pengaruh tokoh-tokoh masyarakat.

19

b) Mendayagunakan pengaruh kelompok-kelompok

dalam masyarakat (PKK, majelis taklim, dan Iain-Iain)

c) Mendayagunakan media, baik media cetak (poster,

leaflet, dan lain-lain) maupun media elektronik (radio, televisi.

dan Iain-Iain).

Advokasi juga-dilakukan oleh Puskesmas dengan dibantu

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. yaitu dalam

rangka .mendapatkan dukungan (kebijakan, pengaturan. dana.

dan Iain-Iain) untuk terciptanya PHBS masyarakat.

5. Tahapan Perkembangan Desa Siaga

Ketujuh kriteria tersebut di atas tentu tidak mungkin diciptakan

sekaligus. Oleh karena itu, pengembangan Desa Siaga dilaksanakan

secara bertahap. Berkaitan dengan hal tersebut, maka ditetapkan adanya

empat tingkatan Desa Siaga, yaitu:

a. Desa Siaga Pratama, bila telah memenuhi

tiga kriteria, yaitu:

1) Memiliki sarana pelayanan kesehatan dasar (bagi yang

tidak memiliki akses ke Puskesmas/Pustu, dikembangkan Pos

Kesehatan Desa.

2) Memiliki berbagai UKBM sesuai dengan kebutuhan

masyarakat setempat (Posyandu, Pos/Warung Obat Desa, dan

Iain-Iain).

3) Memiliki sistem pengamatan (surveilans) penyakit dan

faktor-faktor risiko yang berbasis masyarakat.

b. Desa Siaga Madya, bila telah memenuhi empat kriteria, yaitu:

1) Memiliki sarana pelayanan kesehatan dasar (bagi

yang tidak memiliki akses ke Puskesmas/Pustu, dikembangkan

Pos Kesehatan Desa).


masyarakat setempat (Posyandu. Pos/Warung Obat Desa. dan

Iain-Iain).

20

3) Memiliki sistem pengamatan (surveilans) penyakit

dan faktor-faktor risiko yang berbasis masyarakat.

4) Memiliki sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan


c. Desa Siaga Purnama, bila telah memenuhi lima kriteria, yaitu:

1) Memiliki sarana pelayanan kesehatan dasar (bagi

yang tidak memiliki akses ke Puskesmas/Pustu, dikembangkan

Pos Kesehatan Desa).



Iain-Iain).

3) Memiliki sistem pengamatan (surveilans) penyakit

dan faktor-faktor risiko yang berbasis masyarakat.



5) Memiliki sistem pembiayaan kesehatan berbasis

masyarakat.

d. Desa Siaga Mandiri. bila telah memenuhi semua kriteria, yaitu:

1) Memiliki sarana pelayanan kesehatan dasar (bagi yang tidak

memiliki akses ke Puskesmas/Pustu, dikembangkan Pos

Kesehatan Desa).



lain-lain).

3) Memiliki sistem pengamatan (surveilans) penyakit dan faktor-

faktor risiko yang berbasis masyarakat.



5) Memiliki sistem pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat

6) Memiliki lingkungan yang sehat.

7) Masyarakatnya sadar gizi serta berperilaku hidup bersih dan

sehat.

6. Langkah-langkah Pengembangan Desa Siaga

21

Pengembangan Desa Siaga dilaksanakan dengan membantu/

memfasilitasi masyarakat untuk menjalani proses pembelajaran melalui

siklus atau spiral pemecahan masalah yang terorganisasi

(pengorganisasian masyarakat). Yaitu dengan menempuh tahap-tahap :5)

(1) mengidentifikasi masalah, penyebabnya, dan sumber daya yang

dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah, (2) mendiagnosis masalah

dan merumuskan alternatif-alternatif pemecahan masalah.

(3) menetapkan alternatif pemecahan masalah yang layak,

merencanakan dan melaksanakannya. serta (4) memantau,

mengevaluasi dan membina kelestarian upaya-upaya yang telah

dilakukan.

22

Gambar 2.3. Pendekatan Pengembangan Desa Siaga

Meskipun di lapangan banyak variasi pelaksanaannya, namun

secara garis besarnya langkah-langkah pokok yang perlu ditempuh

adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan Tim Petugas

Langkah ini merupakan awal kegiatan, sebelum kegiatan-

kegiatan lainnya dilaksanakan. Tujuan langkah ini adalah

mempersiapkan para petugas kesehatan yang berada di wilayah

Puskesmas, baik petugas teknis maupun petugas administrasi.

Persiapan para petugas ini bisa berbentuk sosialisasi, pertemuan

atau pelatihan yang bersifat konsolidasi, yang disesuaikan dengan

kondisi setempat.

23

UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ATAU PENGEMBANGAN PERAN AKTIF MASYARAKAT MELALUI PROSES PEMBELAJARAN

YANG TERORGANISASI DENGAN BAIK(PENGORGANISASIAN MASYARAKAT-PKMD)

MENGIDENTIFIKASI MASALAH PENYEBAB

DAN SUMBR DAYA (SURVEI, MAWAS DIRI)

MENGIDENTIFIKASI MASALAH PENYEBAB

DAN SUMBR DAYA (SURVEI, MAWAS DIRI)

MEMANTAU & EVALUASI UNTUK

BINA KELESTARIAN

MEMANTAU & EVALUASI UNTUK

BINA KELESTARIAN

DIAGNOSIS & RUMUS-KAN ALTERNATIF2

PEMECAHAN

DIAGNOSIS & RUMUS-KAN ALTERNATIF2

PEMECAHAN

Proses Pembelajaran

Masyarakat Desa (Spiral Pemecahan

Masalah)

MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN

PEMECAHAN

MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN

PEMECAHAN

FASILITASI FASILITASI




Keluaran atau output dari langkah ini adalah para petugas

yang memahami tugas dan fungsinya, serta siap bekerjasama dalam

satu tim untuk melakukan pendekatan kepada pemangku

kepentingan dan masyarakat.

b. Pengembangan Tim Di Masyarakat

Tujuan langkah ini adalah untuk mempersiapkan para

petugas, tokoh masyarakat, serta masyarakat, agar mereka tahu dan

mau bekerjasama dalam satu tim untuk mengembangkan Desa

Siaga. Dalam langkah ini termasuk kegiatan advokasi kepada para

penentu kebijakan, agar mereka mau memberikan dukungan, baik

berupa kebijakan atau anjuran, serta restu, maupun dana atau

sumber daya lain, sehingga pengembangan Desa Siaga dapat

berjalan dengan lancar. Sedangkan pendekatan kepada tokoh-tokoh

masyarakat bertujuan agar mereka memahami dan mendukung,

khususnya dalam membentuk- opini publik guna menciptakan iklim

yang kondusif bagi pengembangan Desa Siaga.

Jadi dukungan yang diharapkan dapat berupa dukungan

moral, dukungan finansial atau dukungan material, sesuai

kesepakatan dan persetujuan masyarakat dalam rangka

pengembangan Desa Siaga.

Jika di daerah tersebut telah terbentuk wadah-wadah kegiatan

masyarakat di bidang kesehatan seperti Konsil Kesehatan

Kecamatan atau Badan Penyantun Puskesmas, Lembaga

Pemberdayaan Desa, PKK, serta organisasi kemasyarakatan lainnya,

hendaknya lembaga-lembaga ini diikutsertakan dalam setiap

pertemuan dan kesepakatan.

c. Survei Mawas Diri

Survei mawas diri (SMD) atau Telaah Mawas Diri (TMD) atau

Community Self Survey (CSS) bertujuan agar masyarakat dengan

bimbingan petugas mampu melakukan telaah mawas diri untuk

desanya. Survei ini harus dilakukan oleh pemuka-pemuka

masyarakat setempat dengan bimbingan tenaga kesehatan. Dengan

24

demikian, diharapkan mereka menjadi sadar akan permasalahan

yang dihadapi di desanya, serta bangkit niat dan tekad untuk mencari

solusinya. Untuk itu, sebelumnya perlu dilakukan pemilihan dan

pembekalan keterampilan bagi mereka Keluaran atau output dari

SMD ini berupa identifikasi masalah-masalah kesehatan serta daftar

potensi di desa yang dapat didayagunakan dalam mengatasi

masalah-masalah kesehatan tersebut.

d. Musyawarah Masyarakat Desa

Tujuan penyelenggaraan musyawarah atau lokakarya desa ini

adalah mencari alternatif penyelesaian masalah kesehatan hasil SMD

dikaitkan dengan potensi yang dimiliki desa. Di samping itu, juga

untuk menyusun rencana jangka panjang pengembangan Desa

Siaga.

Inisiatif penyelenggaraan musyawarah sebaiknya berasal dari

para tokoh masyarakat yang telah sepakat mendukung

pengembangan Desa Siaga. Peserta musyawarah adalah tokoh-

tokoh masyarakat, termasuk tokoh-tokoh perempuan dan generasi

muda setempat. Bahkan sedapat mungkin dilibatkan pula kalangan

dunia usaha yang bersedia mendukung pengembangan Desa Siaga

dan kelestariannya (untuk itu diperlukan upaya advokasi).

Data serta temuan lain yang diperoleh pada saat SMD

disajikan, utamanya adalah daftar masalah kesehatan, data potensi,

serta harapan masyarakat. Hasil pendataan tersebut

dimusyawarahkan untuk penentuan prioritas, dukungan dan

kontribusi apa yang dapat disumbangkan oleh masing-masing

individu/institusi yang diwakilinya, serta langkah-langkah solusi untuk

pengembangan Desa Siaga. Dalam hal ini, seyogianya masyarakat

difasilitasi untuk sampai kepada kesimpulan tentang pentingnya hal-

hal yang disebutkan sebagai kriteria Desa Siaga.

Musyawarah masyarakat desa dapat dilakukan dalam dua

tahap, yaitu:

1) Tahap I:

25

a) Memahami masalah-masalah kesehatan dan

menyusun masalah-masalah kesehatan tersebut berdasar

prioritas

b) Mendiagnosis penyebab masalah kesehatan

prioritas pertama, mempertimbangkan pendayagunaan

potensi-potensi yang ada untuk mengatasinya,

merumuskan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang

mungkin dilakukan, dan menetapkan alternatif yang paling

layak untuk dilaksanakan.

2) Tahap II:

a) Menyusun rencana jangka panjang Pengembangan Desa

Siaga.

b) Menyusun rencana operasional pemecahan masalah

prioritas pertama.

c) Rencana yang disusun hendaknya lengkap dengan waktu

dan tempat penyelenggaraan, pelaksananya dan

pembagian tugasnya serta sarana dan prasarana yang

diperlukan.

e. Pelaksanaan Kegiatan

Secara operasional pembentukan Desa Siaga dilakukan

dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Pemilihan Pengurus dan Kader Desa Siaga

Pemilihan pengurus dan kader Desa Siaga dilakukan

melalui pertemuan khusus para pimpinan formal desa dan

tokoh masyarakat serta beberapa wakil masyarakat. Pemilihan

dilakukan secara musyawarah & mufakat. sesuai dengan tata

cara dan kriteria yang berlaku, dengan difasilitasi oleh

Puskesmas.

2) Orientasi/Pelatihan Kader Desa Siaga

Sebelum melaksanakan tugasnya. kepada pengelola

dan kader desa yang telah ditetapkan perlu diberikan orientasi

atau pelatihan. Orientasi/pelatihan dilaksanakan oleh

Puskesmas sesuai dengan pedoman orientasi/pelatihan yang

berlaku. Materi orientasi/pelatihan mencakup kegiatan yang

26

akan dilaksanakan di desa dalam rangka pengembangan Desa

Siaga (sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana

Operasional). Yaitu antara lain pengelolaan Desa Siaga secara

umum, pembangunan dan pengelolaan pelayanan kesehatan

dasar seperti Poskesdes (jika diperlukan). pengelolaan UKBM.

Serta hal-hal lain seperti kehamilan dan persalinan sehat, Siap-

Antar-Jaga, Keluarga Sadar Gizi. posyandu, kesehatan

lingkungan, pencegahan penyakit menular, penyediaan air

bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman (PAB-PLP).

kegawatdaruratan sehari-hari, kesiapsiagaan bencana. kejadian

luar biasa, warung obat desa (WOD), diversifikasi pertanian

tanaman pangan dan pemanfaatan pekarangan melalui Taman

Obat Keluarga (TOGA), kegiatan surveilans, perilaku hidup

bersih dan sehat (PHBS), dan Iain-Iain.

3) Pengembangan Pelayanan Kesehatan Dasar dan

UKBM

Dalam hal ini, pembangunan Poskesdes (jika

diperlukan) bisa di-kembangkan dari UKBM yang sudah ada,

khususnya Polindes. Apabila tidak ada Polindes, maka perlu

dibahas dan dicantumkan dalam rencana kerja pembangunan

Poskesdes. Dengan demikian sudah diketahui bagaimana

pelayanan kesehatan dasar tersebut akan diadakan–

membangun baru dengan fasilitas dari Pemerintah,

membangun baru dengan bantuan dari donatur, membangun

baru dengan swadaya masyarakat, mengembangkan bangunan

Polindes yang ada, atau memodifikasi bangunan lain yang ada.

Bilamana Poskesdes sudah berhasil diselenggarakan, kegiatan

dilanjutkan dengan membentuk UKBM-UKBM yang diperlukan

dan belum ada di desa yang bersangkutan, atau merevitalisasi

yang sudah ada tetapi kurang/tidak aktif.

4) Penyelenggaraan Kegiatan Desa Siaga

Dengan telah adanya pelayanan kesehatan dasar dan

UKBM yang diperlukan, maka desa yang bersangkutan telah

dapat ditetapkan sebagai Desa Siaga Pratama.

27

Setelah Desa Siaga resmi dibentuk. dilanjutkan dengan

pelaksanaan kegiatan Desa Siaga secara rutin sesuai dengan

kriteria Desa Siaga, yaitu pengembangan sistem surveilans

berbasis masyarakat, pengembangan kesiapsiagaan dan

penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana,

penggalangan dana. pemberdayaan masyarakat menuju

kadarzi, serta penyehatan lingkungan. Pelayanan kesehatan

dasar melalui Poskesdes (bila ada) dan pelayanan UKBM

seperti Posyandu dan Iain-Iain digiatkan dengan berpedoman

kepada panduan yang berlaku.

Kegiatan-kegiatan di Desa Siaga utamanya dilakukan

oleh kader kesehatan yang dibantu tenaga kesehatan

profesional (bidan, perawat, tenaga gizi, dan sanitarian).

Secara berkala kegiatan Desa Siaga dibimbing dan dipantau oleh

Puskesmas, yang hasilnya dipakai sebagai masukan untuk

perencanaan dan pengembangan Desa Siaga selanjutnya secara

lintas sektoral.

7. Pembinaan Dan Peningkatan

Mengingat permasalahan kesehatan sangat dipengaruhi oleh

kinerja sektor lain, serta adanya keterbatasan sumberdaya, maka untuk

memajukan Desa Siaga perlu adanya pengembangan jejaring kerjasama

dengan berbagai pihak. Perwujudan dari pengembangan jejaring Desa

Siaga dapat dilakukan melalui Temu Jejaring UKBM secara internal di

dalam desa sendiri atau Temu Jejaring antar Desa Siaga (minimal sekali

dalam setahun). Upaya ini selain untuk memantapkan kerjasama, juga

diharapkan dapat menyediakan wahana tukar-menukar pengalaman dan

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama.

Yang juga tidak kalah pentingnya adalah pembinaan jejaring lintas

sektor, khususnya dengan program-program pembangunan. yang

bersasaran Desa.

Salah satu kunci keberhasilan dan kelestarian Desa Siaga adalah

keaktifan para kader. Oleh karena itu, dalam rangka pembinaan perlu

dikembangkan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan para kader agar

tidak drop out. Kader-kader yang memiliki motivasi memuaskan

28

kebutuhan sosial-psikologisnya harus diberi kesempatan seluas-luasnya

untuk mengembangkan kreativitasnya. Sedangkan kader-kader yang

masih dibebani dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya harus dibantu

untuk memperoleh pendapatan tambahan, misalnya dengan pemberian

gaji/insentif atau difasilitasi agar dapat berwirausaha.

Untuk dapat melihat perkembangan Desa Siaga. perlu dilakukan

pemantauan dan evaluasi. Berkaitan dengan itu, kegiatan-kegiatan di

Desa Siaga perlu dicatat oleh kader, misalnya dalam Buku Register

UKBM (contohnya: kegiatan Posyandu dicatat dalam buku Registrasi Ibu

dan Anak Tingkat Desa atau RIAD dalam Sistem Informasi Posyandu).

8. Peran Jajaran Kesehatan dan Pemangku Kepentingan Terkait

a. Peran Jajaran Kesehatan

1) Peran Puskesmas

Dalam rangka Pengembangan Desa Siaga, Puskesmas

merupakan ujung tombak dan bertugas ganda. yaitu sebagai

penyelenggara PONED dan penggerak masyarakat Desa.

Namun demikian, dalam menggerakkan masyarakat Desa,

Puskesmas akan dibantu oleh Tenaga Fasilitator dari Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota yang telah dilatih di Provinsi.

Adapun peran Puskesmas adalah sebagai berikut.

a) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar,

termasuk Pelayanan Obstetrik & Neonatal Emergensi Dasar

(PONED).

b) Mengembangkan komitmen dan kerjasama tim di

tingkat kecamatan dan desa dalam rangka pengembangan

Desa Siaga.

c) Memfasilitasi pengembangan Desa Siaga.

d) Melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan Desa

Siaga.

2) Peran Rumah Sakit

Rumah Sakit memegang peran penting sebagai sarana

rujukan dan pembina teknis pelayanan medik. Oleh karena itu:

dalam hal ini peran Rumah Sakit adalah:

29

a) Menyelenggarakan pelayanan rujukan, termasuk

Pelayanan Obstetrik & Neonatal Emergent Komprehensif

(PONEK).

b) Melaksanakan bimbingan teknis medis, khususnya

dalam rangka pengembangan kesiapsiagaan dan

penanggulangan kedaruratan dan bencana di Desa Siaga.

c) Menyelenggarakan promosi kesehatan di Rumah

Sakit dalam rangka pengembangan kesiapsiagaan dan

penanggulangan kedaruratan dan bencana.

3) Peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Sebagai penyelia dan pembina Puskesmas dan Rumah

Sakit, peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota meliputi:

a) Mengembangkan komitmen dan kerjasama tim di tingkat

kabupaten/ kota dalam rangka pengembangan Desa Siaga.

b) Merevitalisasi Puskesmas dan jaringannya sehingga mampu

menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dengan baik,

termasuk PONED, dan pemberdayaan masyarakat.

c) Merevitalisasi Rumah Sakit sehingga mampu

menyelenggarakan pelayanan rujukan dengan baik, termasuk

PONEK, dan promosi kesehatan di Rumah Sakit.

d) Merekrut/menyediakan calon-calon fasilitator untuk dilatih

menjadi Fasilitator Pengembangan Desa Siaga.

e) Melakukan advokasi ke berbagai pihak (pemangku

kepentingan) tingkat kabupaten/kota dalam rangka


f) Bersama puskesmas melakukan pemantauan, evaluasi dan

bimbingan teknis terhadap Desa Siaga.

g) Menyediakan anggaran dan sumber daya lain bagi

kelestarian Desa Siaga.

4) Peran Dinas Kesehatan Provinsi

Sebagai penyelia dan pembina Rumah Sakit dan Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota. Dinas Kesehatan Provinsi berperan:

a) Mengembangkan komitmen dan kerjasama tim di tingkat

provinsi dalam rangka pengembangan Desa Siaga.

30

b) Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

mengembangkan kemampuan melalui pelatihan-pelatihan

manajemen, pelatihan-pelatihan teknis, dan cara-cara lain.

c) Membantu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

mengembangkan kemampuan Puskesmas dan Rumah Sakit

di bidang konseling, kunjungan rumah, dan pengorganisasian

masyarakat serta promosi kesehatan dalam rangka


d) Menyelenggarakan pelatihan Fasilitator Pengembangan Desa

Siaga dengan metode kala karya (interrupted training).

e) Melakukan advokasi ke berbagai pihak (pemangku

kepentingan) tingkat provinsi dalam rangka pengembangan

Desa Siaga.

f) Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan

pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis terhadap Desa

Siaga.

g) Menyediakan anggaran dan sumber daya lain bagi


5) Peran Departemen Kesehatan

Unit-unit di Departemen Kesehatan harus melaksanakan

tugas dan fungsinya masing-masing untuk menyukseskan upaya

pengembangan Desa Siaga. Secara terinci dapat disebutkan

tugas dari setiap unit di Departemen Kesehatan tersebut sebagai

berikut.

a) Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat:

(1) Melanjutkan upaya revitalisasi Puskesmas dan

jaringannya, revitalisasi Posyandu, serta pembinaan

UKBM lain.

(2) Membantu pengembangan kemampuan Puskesmas

dalam PONED.

(3) Membangun Poskesdes di desa-desa yang tidak

terjangkau pelayanan Puskesmas atau Pustu.

(4) Memfasilitasi pengembangan dan pembinaan


31

(5) Melaksanakan pemantauan, supervisi, dan bimbingan

terhadap provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka

penyelenggaraan Desa Siaga

b) Ditjen Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan

(1) Memfasilitasi pengembangan surveilans berbasis

masyarakat serta kesiapsiagaan dan penanggulangan

kedaruratan dan bencana di Desa Siaga.

(2) Memfasilitasi pengembangan lingkungan sehat di Desa

Siaga.



(4) Melaksanakan pemantauan. supervisi dan bimbingan

terhadap provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka

penyelenggaraan Desa Siaga

c) Ditjen Bina Pelayanan Medik

(1) Membantu Rumah Sakit mengembangkan

kemampuan rujukan, termasuk PONEK.

(2) Memfasilitasi pengembangan kesiapsiagaan dan

penanggulangan kedaruratan dan bencana berbasis

masyarakat di Desa Siaga.


kelestarian Desa Singa.

(4) Melaksanakan pemantauan, supervisi dan

bimbingan terhadap Rumah Sakit, provinsi, kabupaten,

dan kota dalam rangka penyelenggaraan Desa Siaga

d) Ditjen Bina Farmasi & Alat Kesehatan

(1) Melanjutkan pengembangan Warung Obat Desa

(WOD).




bimbingan terhadap provinsi, kabupaten, dan kota

dalam rangka penyelenggaraan Dosa Siaga

e) Badan Litbang Kesehatan

32

(1) Mengembangkan model public-private partnership

di berbagai tingkat administrasi.

(2) Mengembangkan model-model upaya pelestarian

Desa Siaga.

(3) Menyelenggarakan evaluasi tahunan

perkembangan Desa Siaga.


bimbingan terhadap rumah sakit, provinsi, kabupaten,

dan kota.

f) Badan PPSDM

(1) Menyusun konsep dan pendanaan serta

melaksanakan pelatihan bagi pelatih (TOT) manajemen

dalam rangka revitalisasi Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dan RSUD.

(2) Menyusun konsep dan pendanaan serta

memfasilitasi pelatihan kader Desa Siaga.

(3) Menyusun konsep dan perencanaan tenaga

kesehatan yang diperlukan di berbagai unit/tingkat

administrasi dalam rangka pengembangan Desa Siaga.

(4) Mengupayakan agar Desa Siaga masuk ke dalam

kurikulum pendidikan tenaga Kesehatan.

(5) Bersama unit-unit Departemen Kesehatan

menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang diperlukan

dalam rangka pengembangan Desa Siaga (penyusunan

kurikulum, modul, dan lain-lain).


bimbingan terhadap rumah sakit: provinsi, kabupaten,

dan kota

g) Sekretariat Jenderal (Pusat-Pusat)

(1) Pusat Data dan Informasi

a) Mendukung penyiapan data dan informasi untuk

penyelenggaraan Desa Siaga.

33

b) Mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan yang

dapat menjangkau & dijangkau sampai tingkat desa.

c) Melaksanakan evaluasi triwulanan perkembangan

Desa Siaga.

(2) Pusat Promosi Kesehatan

a) Bersama Badan PPSDM menyelenggarakan

pelatihan bagi pelatih (TOT) Fasilitator

Pengembangan Desa Siaga (tenaga-tenaga

provinsi).

b) Bersama Dinas Kesehatan Provinsi

menyelenggarakan pelatihan Fasilitator

Pengembangan Desa Siaga di Provinsi.

c) Menyusun konsep dan pendanaan serta

melaksanakan pengembangan UKBM-UKBM yang

diperlukan di Desa Siaga (Tabulin/Daselin, Pokmair,

dan Iain-Iain).

d) Menyusun konsep dan pendanaan serta

melaksanakan pengembangan PUBS dan sistem

surveilansnya.

e) Melaksanakan pemantauan, supervisi dan

bimbingan terhadap rumah sakit, provinsi,

kabupaten, dan kola.

(3) Pusat Komunikasi Publik

a) Melaksanakan komunikasi dan koordinasi

komunikasi kebijakan publik tentang Desa Siaga

dan hal-hal yang berkaitan.

b) Mengelola umpan-balik dari masyarakat berkaitan

dengan pengembangan, penyelenggaraan, dan


c) Melaksanakan pemantauan, supervisi dan

bimbingan terhadap rumah sakit, provinsi.

kabupaten, dan kota.

(4) Pusat Sarana Kesehatan

34

a) Membantu unit-unit Departemen Kesehatan dalam

pembangunan sarana untuk Desa Siaga, termasuk

Poskesdes dan UKBM-UKBM lainnya.

b) Melaksanakan pemantauan, supervisi dan



(5) Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan

a) Melaksanakan kajian-kajian berkaitan dengan

kebijakan Desa Siaga, UKBM, dan hal-hal lain yang

terkait.

b) Mengkoordinasikan masukan untuk Pimpinan

Departemen Kesehatan dalam pengambilan

keputusan berkaitan dengan pengembangan Desa

Siaga.


bimbingan terhadap rumah sakit. provinsi,


(6) Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

a) Membantu Ditjen Bina Pelayanan Medik dan unit-

unit lain dalam pengembangan kesiapsiagaan dan

penanggulangan kedaruratan dan bencana di Desa

Siaga.




(7) Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

a) Bersama unit-unit Departemen Kesehatan

mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan

berbasis masyarakat.




h) Sekretariat Jenderal (Biro-Biro)

(1) Biro Perencanaan & Anggaran

35

a) Menyusun rencana dan anggaran untuk

pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan

peningkatan Desa Siaga.



kabupaten. dan kota.

(2) Biro Kepegawaian

a) Bersama instansi-instansi terkait dan pembina

kepegawaian daerah mengembangkan dan

melaksanakan sistem kepegawaian kesehatan

untuk mendukung Desa Siaga.




(3) Biro Hukum & Organisasi

a) Mengupayakan payung hukum dan berbagai

peraturan perundang-undangan lain dalam rangka

Desa Siaga.

b) Memberikan masukan tentang pengorganisasian

Desa Siaga, Poskesdes, dan UKBM lain dalam




kabupaten. dan kola.

(4) Biro Keuangan

a) Mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi

negara dalam rangka pengembangan, pembinaan

dan peningkatan Desa Siaga.



kabupaten, dan kola.

(5) Biro Umum

36

a) Bersama Pusat Promosi Kesehatan mengupayakan

display-display di gedung Departemen Kesehatan

dalam rangka sosialisasi Desa Siaga.

i) Inspektorat Jenderal

(1) Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan


b. Peran Pemangku

Kepentingan Terkait

Pemangku kepentingan lain, yaitu para pejabat Pemerintah

Daerah, pejabat lintas sektor, unsur-unsur organisasi/ikatan profesi,

pemuka masyarakat, tokoh-tokoh agama, PKK, LSM, dunia

usaha/swasta dan lain-lain, diharapkan berperan-aktif juga di semua

tingkat administrasi.

1) Di tingkat

Kecamatan dan Desa

a) Camat,

selaku penanggung jawab wilayah kecamatan

(1) Me

ngkoordinasikan pengembangan dan


(2) Me

mberikan dukungan kebijakan dan pendanaan,

terutama dalam rangka pembinaan kelestarian kader.

(3) Mel

akukan pembinaan dalam upaya meningkatkan

kinerja Desa Siaga, antara lain melalui fasilitasi atau

membantu kader berwirausaha, pemberian

penghargaan terhadap kader Desa Siaga.

b) Lurah/

Kepala Desa atau sebutan lain:

(1) Memberikan dukungan kebijakan, sarana dan

dana untuk penyelenggaraan Desa Siaga.

37

(2) Mengkoordinasikan penggerakan masyarakat

untuk memanfaatkan pelayanan Puskesmas/Pustu/

Poskesdes dan berbagai UKBM yang ada (Posyandu,

Polindes, dan Iain-Iain).

(3) Mengkoordinasikan penggerakan masyarakat

untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan UKBM

yang ada.

(4) Menindaklanjuti hasil kegiatan Desa Siaga

bersama LKMD/LPM/LKD atau sebutan lainnya.

(5) Melakukan pembinaan untuk terselenggaranya

kegiatan Desa Siaga secara teratur dan lestari.

c) Tim

Penggerak PKK

(1) Berperan aktif dalam pengembangan dan

penyelenggaraan UKBM di Desa Siaga (Posyandu

dan Iain-lain).

(2) Menggerakkan masyarakat untuk mengelola,

menyelenggarakan dan memanfaatkan UKBM yang

ada.

d) Menyeleng

garakan penyuluhan kesehatan dalam rangka

menciptakan kadarzi Tokoh Masyarakat/Konsil Kesehatan

Kecamatan (apabila telah terbentuk)

(1) Menggali sumber daya untuk kelangsungan


(2) Menaungi dan membina kegiatan Desa Siaga.

(3) Menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif

dalam kegiatan Desa Siaga.

(4) Organisasi Kemasyarakatan/ LSM / Dunia

Usaha / Swasta

(5) Bersama petugas Puskesmas berperan aktif

dalam penyelenggaraan Desa Siaga.

(6) Memberikan dukungan sarana dan dana untuk

pengembangan dan penyelenggaraan Desa Siaga.

38

Organisasi-organisasi masyarakat seperti

Aisyiyah, Fatayat, dan Iain-Iain yang giat membina desa,

diharapkan dapat mengintegrasikan atau

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatannya dalam rangka


2) Di tingkat

Kabupaten/Kota:

a) Berperan serta dalam Tim Pengembangan Desa

Siaga Tingkat Kabupaten/Kota.

b) Berperan serta menggerakkan masyarakat Desa

mengembangkan Desa Siaga.

c) Memberikan dukungan kebijakan dan sumber

daya (manusia, dana, dan Iain-Iain) untuk pengembangan

dan kelestarian Desa Siaga, serta revitalisasi Puskesmas

dan Rumah Sakit.

3) Di tingkat Provinsi:


Siaga Tingkat Provinsi.

b) Memberikan dukungan kebijakan dan sumber

daya (manusia, dana. dan lain-lain) untuk pengembangan

dan kelestarian Desa Siaga, serta revitalisasi Puskesmas.

Rumah Sakit, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

4) Di tingkat Pusat


Siaga Tingkat Pusat.

b) Memberikan dukungan sumber daya (manusia,

dana, dan lain-lain untuk pelaksanaan peran Pusat dalam


9. Indikator Keberhasilan Pengembangan Desa Siaga

Keberhasilan upaya Pengembangan Desa Siaga dapat dilihat dari

empat kelompok indikatornya, yaitu: (1) indikator masukan, (2) indikator

proses, (3) indikator keluaran, dan (4) indikator dampak.

39

a. Indikator Masukan

Indikator masukan adalah indikator untuk mengukur seberapa

besar masukan telah diberikan dalam rangka pengembangan Desa

Siaga. Indikator masukan terdiri atas hal-hal berikut.

1) Ada atau tidaknya

Forum Masyarakat Desa


sarana pelayanan kesehatan dasar (bagi desa yang tidak

memiliki akses Puskesmas/Pustu: Ada/tidaknya Poskesdes dan

sarana bangunannya).


UKBM yang dibubuhkan masyarakt


tenaga kesehatan.


dana untuk kesehatan masyarakat desa.

b. Indikator Proses

Indikator proses adalah indikator untuk mengukur seberapa

aktif upaya yang dilaksanakan di suatu Desa dalam rangka

pengembangan Desa Siaga. Indikator proses terdiri atas hal-hal

berikut.

1) Frekuensi

pertemuan Forum Masyarakat Desa.

2) Berfungsi atau

tidaknya pelayanan kesehatan dasar/Poskesdes.

3) Berfungsi atau

tidaknya UKBM yang ada.

4) Berfungsi atau

tidaknya Sistem Kegawatdaruratan dan Penanggulangan

Kegawatdaruratan dan Bencana.

5) Berfungsi atau

tidaknya Sistem Surveilans berbasis masyarakat.


kegiatan promosi kesehatan untuk kadarzi dan PHBS.

40

c. Indikator Keluaran

Indikator Keluaran adalah indikator untuk mengukur seberapa

besar hasil kegiatan yang dicapai di suatu Desa dalam rangka

pengembangan Desa Siaga. Indikator keluaran terdiri alas hal-hal

berikut.

1) Cakupan

pelayanan kesehatan dasar/Poskesdes

2) Cakupan

pelayanan UKBM.

3) Jumlah kasus

kegawatdaruratan dan KLB yang dilaporkan

4) Cakupan rumah

tangga yang memperoleh penyuluhan kadarzi dan PHBS

d. Indikator Dampak

Indikator dampak adalah indikator untuk mengukur seberapa

besar dampak dari hasil kegiatan di desa dalam rangka

pengembangan Desa Siaga. Indikator proses terdiri atas hal-hal

berikut:

1) Jumlah Penduduk

yang menderita sakit

2) Jumlah penduduk

yang menderita gangguan jiwa

3) Jumlah ibu

melahirkan yang meninggal dunia

4) Jumlah bayi dan

balita yang meninggi dunia

5) Jumlah balita

dengan gizi buruk.

41

DAFTAR PUSTAKA

1. Depkes RI, Kebijakan Pengembangan Desa Siaga, Jakarta,.2006

2. Depkes RI, Pedoman Pengembangan Desa Siaga, Jakarta, 2006.

42

Documents

Nambah Ilmu Tentang Desa Siaga