Nama para tokoh di bawah ini berpartisipasi dalam ... ?· Nama para tokoh di bawah ini berpartisipasi…

Embed Size (px)

Text of Nama para tokoh di bawah ini berpartisipasi dalam ... ?· Nama para tokoh di bawah ini...

IPU dan DCAF Pengawasan parlemen dalam sektor keamanan, 2003

ii

Nama para tokoh di bawah ini berpartisipasi dalam penyusunan bukuPU-DCAF tentang pengawasan parlemen dalam sektor keamanan

Pemimpin RedaksiPhilipp Fluri (Swiss) dan Anders B. Johnsson (Swedia)

Redaktur dan Penulis UtamaHans Born (Belanda)

KontributorAlexey Arbatov (Russia), Jean-Christophe Burkel (Perancis), Eva Busza (AS),Marina Caparini (Kanada), Umit Cizre (Turki), David Darchiashvili (Georgia),Jonah Isawa Elaigwu (Nigeria), Hans-Peter Furrer (Swiss), Denise Garcia (Brasilia),Suzana Gavrilescu (Romania), Wilhelm Germann (Jerman), Owen Greene (Inggris),Miroslav Hadzic (Serbia dan Montenegro), Karl Haltiner (Swiss), Heiner Hnggi(Swiss), David Hobbs (Inggris), Jan Hoekema (Belanda), Rogier Huizenga(Belanda), Andrzej Karkoszka (Polandia), Peter G. Kelly (AS), Simon Lunn(Inggris), Tom McDonald (Inggris), Dorijan Marsic (Slovenia), Gian GiacomoMigone (Italia), Michael F. Noone (AS), Aleksandr Pikayev(Russia), ChristinePintat (Perancis), Andreas Prfert (Jerman), Christopher Sabatini (AS), LilianeSerban (Romania), Ravinder Pal Singh (India), Anders C. Sjaastad (Norwegia),Bauke Snoep (Belanda), Svitlana Svetova (Ukraina), Jan Trapans (Latvia), MatiasTuler (Argentina), Marlene Urscheler (Swiss), Pentti Vnnen (Finlandia), BiljanaVankovska (Macedonia), Marie Vlachova (Republik Czech), Casper W. Vroom(Belanda), Tamas Wachsler (Hongaria), Donna Winslow (Kanada), HerbertWulf (Jerman).

Dewan RedaksiWillem van Eekelen (Belanda), Andreas Gross (Swiss), Miroslav Filipovic (Serbiadan Montenegro), Stepan Sulakshin (Russia), Dimitro Tabachnik (Ukraina), AhmadHusni Hanadzlah (Malaysia), Adeseye Ogunlewe (Nigeria) dan Elissavet Papa-dimitriou (Yunani) - anggota-anggota Komite IPU tentang Masalah-MasalahPolitik, Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata - dan Beth Mugo (Kenya)dan Ricardo Vazquez (Argentina), anggota-anggota Komite IPU tentang Ma-salah-Masalah Parlemen, Kehakiman dan HAM.

Redaktur BahasaOliver Wates (Inggris)

Versi asli: Bahasa Inggris, Jenewa, 2003

Alih bahasa: J. Soedjati Djiwandono

IPU dan DCAF Pengawasan parlemen dalam sektor keamanan, 2003

1

Pengantar

leh karena keamanan mutlak bagi kesejahteraan rakyat, sangat pen-ting bahwa pandangan-pandangan mereka tercerminkan dalam ke-bijakan keamanan bangsa. Kebijakan itu harus mencakup nilai-nilai dan

asas-asas yang melandasinya, yang berkaitan dengan keamanan yang hendakdibina dan dilindungi oleh Negara.

Maka jelas terdapat kebutuhan para wakil rakyat di parlemen untuk bekerjasamaerat dengan pemerintah dan sektor keamanan. Tetapi meskipun mereka bekerjake arah tujuan yang sama, peranan mereka tidak sama dan seharusnya memangsecara fundamental berbeda. Parlemen bertanggung jawab untuk menetapkanparameter hukum, menetapkan anggaran dan mengawasi kegiatan-kegiatan ke-amanan. Dia hanya dapat melaksanakan tanggungjawab-tanggungjawab itusepenuhnya jika dia memiliki akses yang luas akan informasi, keahlian teknisyang diperlukan, dan kekuasaan serta kehendak untuk menuntut pertanggung-jawaban pemerintah. Pada gilirannya, ini memerlukan suatu struktur sosial yangdilandasi kepercayaan dan dialog.

Di Chile, hubungan antara masyarakat dan angkatan bersenjata telah semakinbaik selama bertahun-tahun. Masyarakat internasional masa kini akan mendapatidi Chile suatu iklim saling hormat dan kerjasama, yang kami harap akan se-makin terkonsolidasikan di masa mendatang. Kami percaya bahwa buku iniakan membantu semua pelaksana kunci dalam bidang keamanan yangakan mengarahkan usaha-usaha kerjasama mereka untuk kepentingan setiapwarga negara.

Senator Sergio Pez Verdugo

Ketua Dewan IPU

O

IPU dan DCAF Pengawasan parlemen dalam sektor keamanan, 2003

3

Pendahuluan

ejak dulu kedaulatan dan keamanan nasional dianggap vital bagi ke-langsungan hidup negara. Sekarang, peranan yang dilakukan oleh merekayang bertugas menjaga keamanan tengah mengalami perubahan besar.

Jenis-jenis konflik baru dan hubungan yang berkembang antar negara telah men-dorong reaksi-reaksi yang inovatif dan pemikiran baru tentang konsep keamananitu sendiri. Serangan 11 September 2001 dan perkembangannya kemudianmenggarisbawahi kebutuhan ini.

Pengawasan yang efektif oleh parlemen dengan demikian telah menjadi lebihpenting lagi untuk menjamin bahwa reaksi-reaksi baru itu direncanakan dan di-laksanakan dengan penuh transparansi dan pertanggungjawaban. Tanpa itu,ada bahaya bahwa dinas-dinas keamanan salah mengerti misi mereka dan ber-tindak seperti negara dalam negara, dengan membebani sumber-sumber sudahlangka, atau menggunakan pengaruh politik dan ekonomi yang berlebihan. Me-reka bisa menghambat demokratisasi dan bahkan memperbesar kemungkinankonflik. Meskipun sifatnya transisi, masyarakat-masyarakat yang dilanda pepe-rangan atau krisis mengalami risiko khusus, negara-negara demokrasi juga ha-rus menangani hubungan sipil-militer, mentransformasi dan mengatur hubunganitu untuk mengikuti derap lingkungan keamanan yang berubah.

Hakikat sifat dan dinamika sektor keamanan merupakan tantangan nyata ter-hadap pengawasan parlemen yang efektif. Keragaman isu-isu yang sering sangatteknis, besar dan kompleksnya organisasi personalia keamanan, dan seringkalihukum-hukum, aturan-aturan dan praktek-praktek kerahasiaan, sangat mem-persulit efektifitas kerja para anggota parlemen, kalau mereka tidak dapat meng-gunakan penelitian dan keahlian yang independen.

Dengan latar-belakang itu, the Inter-Parliamentary Union (IPU) dan the GenevaCentre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) menyepakati ada-nya keperluan praktis akan suatu petunjuk yang singkat dan mudah didapatyang akan menyediakan seperangkat yang luas tentang praktek-praktek dan me-kanisme yang mungkin merupakan sumbangan parlemen pada pengawasan ke-amanan. Buku panduan ini merupakan puncak gagasan itu. Selama proses per-siapan, naskah telah diteliti dan dipertajam oleh suatu dewan redaksi anggotaparlemen, dan diperiksa oleh berbagai ahli.

S

IPU dan DCAF Pengawasan parlemen dalam sektor keamanan, 2003

4

Buku panduan ini telah ditulis berdasarkan asumsi bahwa tiada suatu modeltunggal tentang pengawasan parlemen yang berlaku untuk semua negara.Aturan-aturan dan praktek-prakteknya yang diterima dan efektif di suatu tempatmungkin tidak terpikirkan atau tidak relevan di tempat lain. Lagi pula, tidaksemua parlemen mempunyai kekuasaan yang sama. Karena perbedaan realitasini tidak terhindari bahwa beberapa saran dalam buku ini akan nampak terlaluidealistik. Pada saat yang sama, sifat yang kompleks masalah-masalah ke-amanan tidak memungkinkan menyajikan semua segi dalam satu jilid. Sebabitu, buku ini hendaknya dilihat sebagai pengantar yang luas pada pening-katan pengawasan parlemen atas sektor keamanan, yang diharapkan akanmendorong pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Akhirnya, kamiberharap bahwa penerbitan ini akan lebih menjamin bahwa kebijaksanaandan pelaksanaan keamanan benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat yangakan mereka layani.

Anders B. Johnsson Ambasador Dr. Theodor H. Winkler

Sekretaris Jendral DirekturInter-Parliamentary Union (IPU) Geneva Centre for the

Democratic Control of Armed Forces

IPU dan DCAF Pengawasan parlemen dalam sektor keamanan, 2003

5

Apa yang dapat anda dapati dalambuku panduan ini

Buku ini dibagi menjadi delapan bagian, masing-masing berisi beberapa bab, dandapat dibaca dengan dua cara. Membaca seluruh Buku Panduan ini akan mem-berikan pemahaman yang paling luas tentang masalah-masalah keamanan danperanan parlemen dalam pengawasan. Tetapi mungkin juga membaca dengan me-milih bagian-bagian dan bab-bab yang menjadi perhatian khusus pembaca.Indeks dan berbagai cross-references dirancang untuk maksud ini.

Dalam seluruh buku terdapat boks-boks yang menjelaskan masalah-masalahyang kompleks dalam naskah utama, memberi contoh-contoh hukum dan pe-raturan-peraturan serta menyoroti praktek-praktek pengawasan parlemen atassektor keamanan di berbagai negara. Pada akhir sebagian besar bab-bab ter-dapat bagian yang disebut Apa yang dapat Anda lakukan sebagai anggotaparlemen, di mana rekomendasi yang konkrit diberikan.Tetapi, seperti di-katakan sebelumnya, rekomendasi-rekomendasi ini harus dilihat dalam konteksnasional.

Dua bagian pertama berisi kerangka teori dan analitis untuk meneliti peng-awasan parlemen atas sektor keamanan. Bagian I dipusatkan pada perkem-bangan konsep keamanan dan memberikan suatu tinjauan global tentang pe-ranan Parlemen dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam sektor ke-amanan. Pertanyaan-pertanyaan utama dalam Bagian I adalah: Apakah perkembangan-perkembangan mutakhir dalam lingkungan keamanan? Apakah yang dinamakan ancaman-ancaman dan balasan-balasan baru? Mengapa pengawasan parlemen atas sektor keamanan perlu? Apakah asas-asas utama pemerintahan (governance) demokratis dalam

sektor keamanan? Apakah peranan parlemen dalam kaitannya dengan pemerintah dan ke-

hakiman?

Bagian II menggambarkan semua tahapan rangkaian kebijakan keamanan na-sional dan peraturan-peraturan internasional yang relevan dengan kebijakankeamanan nasional. Kedua bab terakhir dari Bagian II menyajikan peranan civilsociety dan media dan perspektif gender masalah-masalah keamanan. Perta-nyaan-pertanyaan penting adalah: Apakah peranan parlemen dalam pengambilan keputusan berkaitan de-

ngan kebijakan keamanan nasional? Bagaimana hukum internasional membatasi atau memperluas kesempatan

bagi kebijakan keamanan nasional?

IPU dan DCAF Pengawasan parlemen dalam sektor keamanan, 2003

6

Bagaimana civil society dan media berkaitan dengan sektor