Upload
heru-suprapto
View
28
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Aset desa
Citation preview
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 1/41
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian.
Di dalam setiap konstitusi atau Undang-Undang Dasar, peran negara yang
utama adalah mewujudkan cita-cita bangsa itu sendiri, dan cita-cita bangsa
Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi
egara !epublik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah diamandemen,
memiliki semangat yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warga
negara Indonesia serta membentuk negara kesejahteraan"
#onsep negara kesejahteraan menurut $agir %anan adalah negara atau
pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban
masyarakat, tetapi memikul tanggung jawab utama untuk mewujudkan keadilan
sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"1 &ejalan
dengan pendapat $agir %anan, menurut &jahran $asah, berkaitan dengan negara
kesejahteraan tersebut, maka tujuan pemerintah tidak semata-mata di bidang
pemerintahan saja, melainkan harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam
rangka mencapai tujuan negara melalui pembangunan nasional"'
egara Indonesia menunjukkan keinginan untuk membentuk negara
kesejahteraan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam (embukaan Undang-
Undang Dasar 1945, yaitu) *%embentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, sertaikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial+"
Dalam mencapai tujuan yang diamanatkan (embukaan Undang-Undang
Dasar 1945 tersebut, maka dilakukanlah pembangunan nasional di dalam segala
1 $agir %anan, Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi
Perekonomian, akultas .ukum UI/0, /ampung, 199, hlm" 1"' &jahran $asah , Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia ,
0lumni, $andung, 192, hlm" "
3""" &unaryati .artono, Politik Hukum Menuu !atu !istem Hukum "asional , 0lumni,$andung, 1991, hlm" '
1
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 2/41
bidang kehidupan baik isik maupun pembangunan non isik" Dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk
mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan (ancasila dan
Undang-undang Dasar 1945, maka (asal 1 UUD 1945 menetapkan bahwa )
*egara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk !epublik+"
Di dalam mencapai tujuan tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan
negara membagi egara #esatuan !epublik Indonesia atas daerah-daerah
pro6insi, dan daerah pro6insi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota" 7iap-
tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan eisiensi dan eekti6itas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat"
Diundangkannya Undang-undang omor '' 7ahun 1999 dan Undang-
undang omor '5 7ahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang omor
' 7ahun '884 dan Undang-undang omor 7ahun '884, merupakan
momentum yang sangat baik untuk melaksanakan otonomi daerah" 0dapun yang
dimaksud dengan tonomi Daerah menurut (asal 1 angka :5; Undang-undang
omor ' 7ahun '884 tentang (emerintahan Daerah, yaitu ) *.ak, wewenang,
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-
undangan*"
/ebih lanjut (asal 1 angka :; Undang-undang omor ' 7ahun '884
tentang (emerintahan Daerah menyebutkan bahwa daerah otonom yaitu )
*#esatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem egara #esatuan !epublik Indonesia+"
0danya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah,
tentunya akan membawa konsekuensi penyerahan sebagian sumber-sumber
keuangannya" .al ini dilakukan guna menjamin kelancaran penyelenggaraan
urusan tersebut, sehingga akan terjadi suatu keseimbangan antara urusan yang
dibebankan serta sumber-sumber keuangan untuk pembiayaannya" #eadaan inilah
'
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 3/41
yang kemudian menimbulkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat
dengan daerah"
.ubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah atau dalam arti yang
lebih sempit sering disebut sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah
merupakan salah satu bentuk hubungan dari sekian banyak hubungan antara
pemerintah pusat dan daerah" $erdasarkan (asal 1 ayat :; Undang-undang
omor 7ahun '884, (erimbangan #euangan 0ntara (emerintah (usat dan
Daerah, yaitu )
*&uatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis,
transparan, dan eisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraandesentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan
daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan+"
0dapun yang dimaksud dengan Desentralisasi berdasarkan (asal 1 ayat :2;
Undang-undang omor 7ahun '884, yaitu ) *(enyerahan wewenang
pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dalam sistem egara #esatuan !epublik
Indonesia+"
#emudian Dekonsentarasi menurut (asal 1 ayat :9; Undang-undang
omor 7ahun '884, yaitu ) *(elimpahan wewenang kepada gubernur sebagai
wakil pemerintah+, dan 7ugas (embantuan berdasarkan (asal 1 ayat :18;
Undang-undang omor 7ahun '884, yaitu ) *(enugasan dari pemerintah
kepada daerah dan<atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan
pelaksanaannya kepada yang menugaskannya+"
#etentuan perundang-undangan tentang perimbangan keuangan pusat dan
daerah sebagaimana diuraikan di atas dimaksudkan untuk mendukung pendanaan
atas penyerahan urusan kepada pemerintahan daerah" 0dapun sumber-sumber
pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang o" 7ahun '884 $ab
I= (asal 5 yang menyebutkan bahwa &umber (enerimaan Daerah terdiri atas
pendapatan daerah dan pembiayaan"
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 4/41
(endapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan :(asal 1
ayat :1; Undang-undang o" 7ahun '884;" (endapatan daerah sebagaimana
dimaksud di atas bersumber dari ) (endapatan asli daerah :(0D;, yaitu
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan (eraturan Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersumber
dari ) :a; (ajak Daerah> :b; !etribusi Daerah> :c; .asil pengelolaan
kekayanaan daerah yang dipisahkan> dan :d; /ain-lain (0D yang sah yang
meliputi ) :1; .asil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan> :'; ?asa
giro> :; (endapatan bunga> :4; #euntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing> :5; #omisi> :; (otongan ataupun bentuk lain sebagai akibat
dari penjualan dan<atau pengadaan barang dan<jasa oleh daerah, yang semuanya
bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali
pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas
desentralisasi"
&ecara sosiologis, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat
dipandang sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan ganda" (ertama,
pemberian otonomi daerah merupakan strategi untuk merespon tuntutan
masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu s#aring o$ po%er ,
distribution o$ in&ome, dan kemandirian sistem manajemen di daerah" #edua,
otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian
daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional untuk menghadapi era
perdagangan bebas"4
amun demikian, pemberian otonomi daerah tidak berarti permasalahan
bangsa akan selesai dengan sendirinya" $ertambahnya urusan yang menjadi
kewenangan daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah menimbulkan
pengaruh bertambahnya 6olume urusan terutama berkenaan dengan pengurusan
atau pengelolaan aset<kekayaan daerah" leh karena itu, otonomi daerah tersebut
harus diikuti dengan serangkaian reormasi pemerintah daerah" Dimensi reormasi
pemerintahan daerah tersebut tidak saja sekadar perubahan struktur organisasi
4 %ardiasmo, 'tonomi dan Manaemen (euangan Daera#, 0ndi, @ogyakarta, '88'"
4
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 5/41
pemerintahan daerah, akan tetapi mencakup berbagai instrumen yang diperlukan
untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga daerah tersebut secara ekonomis,
eisien, eekti, transparan, dan akuntabel, salah satunya penataan mengenai
pengelolaan kekayaan < aset daerah"
0set<barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli
atau diperoleh atas beban 0nggaran (endapatan dan $elanja Daerah maupun yang
berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak
bergerak beserta bagian-bagiannya atau pun yang merupakan satuan tertentu yang
dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-
tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya"5
&ecara sederhana pengelolaan kekayaan :aset; daerah meliputi tiga ungsi
utama, yaitu ) :1; 0danya perencanaan yang tepat> :'; (elaksanaan<pemanaatan
secara eisien dan eekti> dan :; (engawasan :monitoring ;"
amun demikian, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan
dari ketiga ungsi yang telah disebutkan di atas adalah berkenaan dengan upaya
optimalisasi pengelolaan atau pemanaataan kekayaan daerah" Untuk itu,
diperlukan strategi yang tepat dalam pemanaatan aset daerah" &asaran strategis
yang harus dicapai dalam kebijakan pengelolaan < pemanaatan aset daerah antara
lain ) :1; 7erwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah baik
menyangkut in6entarisasi tanah dan bangunan, sertiikasi kekayaan daerah,
penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar menukar,
hibah, dan ruislag > :'; 7erciptanya eisiensi dan eektiitas pembangunan aset
daerah> :; (engamanan aset daerah> dan :4; 7ersedianya data inormasi yang
akurat mengenai jumlah kekayaan daerah"A
&alah satu optimalisasi barang daerah<aset daerah yang dapat dilakukan
agar tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah, bahkan
meningkatkan (0D yaitu melalui ) perjanjian sewa menyewa, kerjasama
pemanaatan, $angun una &erah : Build 'perate and Trans$er)B'T*> dan
5 3habib &oleh dan .eru !ochmansjah, Pengelolaan (euangan Dan Aset Daera#, !ebua#
Pendekatan !truktural Manuu Tata (elola Pemerinta#an +ang Baik , okusmedia, $andung,
'818, hlm" 152"
Ibid ", hlm" 151"A Ibid ", hlm" 154-155"
5
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 6/41
$angun &erah una : Build Trans$er 'perate;" 7erhadap pemanaatan aset daerah
tersebut dikenakan retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan
pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai
dengan harga pasar" (engenaan retribusi atas pemanaatan kekayaan daerah
merupakan perwujudan kegotong royongan masyarakat untuk ikut serta dalam
melaksanakan pembangunan di daerah, sehingga tujuan otonomi daerah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud"
amun demikian, perlu disadari bahwa mengelola aset daerah jangan
seperti menangani harta warisan nenek moyang yang dapat dilakukan
sehendaknya sendiri" 0set daerah merupakan titipan generasi mendatang yang
membutuhkan proesionalisasi dan politi&al %ill yang kokoh" 7idak dapat
dipungkiri lagi bahwa manajemen aset termasuk aset pemerintah pusat dan daerah
merupakan bidang proesi atau keahlian tersendiri" &ayangnya, pada saat ini
belum berkembang dengan baik di lingkungan pemerintahan maupun di satuan
kerja atau instansi"
%anajemen aset itu terbagi menjadi lima tahapan kerja yang satu sama
lainnya saling berkaitan dan terintegrasi" 7ahap yang pertama adalah
Inentarisasi Aset " 7erdiri atas dua aspek yaitu in6entarisasi isik dan yuridis atau
legal" 0spek isik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, 6olume<jumlah, jenis, alamat
dan lain-lain" #emudian, yang dimaksud aspek yuridis adalah status penguasaan,
masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain" (roses kerja
yang dilakukan dalam tahapan pertama adalah pendataan, kodiikasi atau
labelling, pengelompokan dan pembukuan"2
7ahapan kedua adalah /egal 0udit , merupakan satu lingkup kerja
manajemen aset yang berupa in6entarisasi status penguasaan aset, sistem dan
prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identiikasi dan mencari solusi atas
permasalahan legal" ?uga strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal
yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset"9
2 .emat Dwi uryanto, Mengatasi Rabun Dekat Asat Daera#, #ompas, ?awa $arat, 12
&epetember '882"9 Ibid "
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 7/41
7ahapan #etiga adalah (enilaian 0set" %erupakan satu proses kerja untuk
melakukan penilaian atas aset yang dikuasai" $iasanya ini dikerjakan oleh
konsultan independen" .asil dari nilai aset tersebut akan dapat dimanaatkan
untuk mengetahui nilai kekayaan maupun inormasi untuk penetapan harga bagi
aset yang ingin dijual maupun untuk disewakan, dimanaatkan, maupun
dikerjasamakan dengan pihak ketiga" 18
7ahapan keempat adalah 'ptimalisasi Aset %erupakan proses kerja
dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan :potensi isik,
lokasi, nilai, jumlah<6olume, legal dan ekonomi; yang terkandung dalam aset
tersebut" Dalam tahapan ini, aset-aset yang dikuasai (emda diidentiikasi dan
dikelompokan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi" 0set
yang memiliki potensi dapat dikelompokan berdasarkan sektor-sektor unggulan
yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi daerah, baik dalam
jangka pendek, menengah maupun jangka panjang" 7entunya kriteria untuk
menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan" &edangkan aset yang tidak
dapat dioptimalkan, harus dicari aktor penyebabnya" 0pakah aktor permasalahan
legal, isik, nilai ekonomi yang rendah ataupun aktor lainnya" .asil akhir dari
tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk
mengoptimalkan aset yang dikuasai" 11
7ahapan yang kelima adalah (engembangan &istem Inormasi %anajemen
0set sebagai wahana untuk pengawasan dan pengendalian aset" %elalui wahana
tersebut transparansi dalam pengelolaan aset dapat terjamin, sehingga setiap
penanganan terhadap suatu aset dapat termonitor secara jelas" %ulai dari lingkup
penanganan hingga siapa yang bertanggung jawab menanganinya"1'
(akar manajemen aset Doli D" &iregar menyatakan bahwa ilosoi dari
manajemen aset adalah .'ptimi/ing t#e utili/ation o$ assets in terms o$ seri&e
bene$it and $inan&ial return., yang mengandung pengertian bahwa pengelolaan
aset membutuhkan minimalisasi biaya kepemilikan :minimi/e &ost o$ o%ners#ip;,
memaksimalkan ketersediaan aset :ma0imi/e asset aailabilit1; dan
18 Ibid "11
Ibid "1' Ibid "
A
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 8/41
memaksimalkan penggunaan aset :ma0imi/e asset utili/ation;" &elain memahami
ilosoinya, pengelola aset daerah harus memahami secara benar pengertian
mengenai $arang %ilik Daerah 6ersi yang terbaru" &esuai dengan (eraturan
%enteri Dalam egeri o"1A 7ahun '88A" (rinsip dasar pemanaatan barang
daerah adalah tidak membebani 0($D dari segi pemeliharaan dan penyerobotan
oleh pihak lain, dan menciptakan sumber (0D yang signiikan"
B. Identifikasi Masalah.
1" #etentuan-ketentuan hukum apakah yang memiliki keterkaitan
dengan retribusi pemakaian kekayaan daerah #abupaten 3ianjur"
'" $agaimanakah peranan retribusi pemakaian kekayaan daerah
terhadap peningkatan (0D #abupaten 3ianjurB
" %asalah-masalah apakah yang dihadapi (emerintah #abupaten
3ianjur dalam melaksanakan pemugutan retribusi pemakaian
kekayaan daerah dan bagaimanakah solusi pemecahan terhadap
masalah tersebut B
C. Tujuan dan Kegunaan Penusunan Naskah Akade!ik.
". Tujuan Penusunan Naskah Akade!ik.
0dapun tujuan dari penyusunan naskah akademik di bidang
retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah untuk )
a" %engkaji ketentuan-ketentuan hukum yang memiliki
keterkaitan dengan retribusi pemakaian kekayaan daerah
#abupaten 3ianjur"
b" %engkaji dan menganalisis peranan retribusi pemakaian
kekayaan daerah terhadap peningkatan (0D #abupaten
3ianjur"
c" %engkaji masalah-masalah yang dihadapi (emerintah
kabupaten 3ianjur dalam melaksanakan pemugutan
retribusi pemakaian kekayaan daerah dan mencari solusi
pemecahan terhadap masalah tersebut"
2
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 9/41
#. Kegunaan Penusunan Naskah Akade!ik.
a. $e%ara Te&ritis.
Diharapkan penyusunan naskah akademik di bidang
retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan suatu
naskah yang dapat dipertanggungjawabkan untuk
memberikan sumbangan pemikiran mengenai konsepsi
yang melatar belakangi disusunnya retribusi pemakaian
kekayaan daerah, termasuk sasaran yang ingin diwujudkan,
lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan substansi
rancangan peraturan daerah retribusi pemakaian kekayaan
daerah #abupaten 3ianjur"
'. $e%ara Praktis.
&ecara praktis, penyusunan naskah akademik ini
diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pihak-
pihak yang memiliki keterkaitan dengan retribusi
pemakaian kekayaan daerah yaitu )
1; $agi pemerintah daerah, ditetapkannya retribusi
pemakaian kekayaan daerah ini diharapkan dapat )
:a; %endorong peningkatan kualitas pelayanan
publik karena masyarakat tentu tidak mau
membayar lebih tinggi apabila pelayanan
yang diterima sama saja kualitas dan
kuantitasnya" Dengan demikian pemerintah
daerah ditantang untuk meningkatkan
kinerja dalam memberikan pelayanan
publik>
:b; (emanaatan kekayaan daerah baik melalui
sewa, kerjasama pemanaatan, bangun guna
serah atau pun bangun serah guna akan
9
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 10/41
menguntungkan secara inansial maupun
secara administrati, yaitu menghemat
pendanaan 0($D untuk memelihara
aset<kekayaan daerah>
:c; #husus untuk pemanaatan aset daerah
melalui konsep bangun guna serah atau
bangun serah guna, (emerintah Daerah
#abupaten 3ianjur tidak harus mengadakan
studi kelayakan, proyek akan dibiayai dan
dilaksanakan oleh dan atas risiko pihak lain
dan dari mutu atau kualitas hasil
pembangunan dapat dipertanggung-
jawabkan" #emudian, pada akhir masa
pengelolaan, maka segala bangunan dan
asilitas yang ada diserahkan kepada
pemerintah, dan untuk menjaga agar
bangunan beserta asilitas pendukung yang
diserahkan kepada pemerintah tersebut tetap
dalam kondisi yang baik, pemerintah tetap
dapat membebani kewajiban kepada pihak
pengguna pemanaatan kekayaan daerah
tersebut untuk melakukan pemeliharaan
maupun perbaikan-perbaikan selama masa
pemanaatan aset daerah tersebut
berlangsung>
:d; (emerintah dapat merealisasikan pengadaan
inrastruktur yang sangat bermanaat bagi
pelayanan terhadap masyarakat, tanpa
mengeluarkan pendanaan yang berarti
karena semua telah ditanggung oleh
penggunan pemanaatan kekayaan daerah,
18
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 11/41
dan bahkan membuka kesempatan kerja
untuk mengurangi jumlah pengangguran"
:e; (emanaatan aset daerah baik melalui sewa,
kerjasama pemanaatan, pembangunan
dengan sistem $7 tidak menimbulkan
beban utang bagi pemerintah daerah"1
:; (emanaatan aset daerah oleh pihak ketiga
tidak membebani 0($D, khususnya biaya
pemeliharaan dan kemungkinan terhindar
adanya penyerobotan dari pihak lain yang
tidak bertanggungjawab"
:g; (emanaatan barang milik daerah yang
optimal akan membuka lapangan kerja,
meningkatkan pendapatan masyarakat, serta
meningkatkan (0D"
'; $agi masyarakat<badan usaha yang menjadi subjek
retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah )
:a; &ebagai salah satu wujud kegotongroyongan
nasional"
:b; %endapatkan kesempatan untuk mengambil
bagian dalam pemanaatan aset daerah yang
dapat digunakan untuk mendukung kegiatan
usahanya, sehingga dapat meningkatkan
kualitas kehidupan dan kesejahteraannya"
:c; %emperluas usaha ke bidang lain yang
mempunyai prospek bagus dan
menguntungkan"
:c; %enciptakan bidang dan iklim usaha baru"
1 0ndjar (achta Cirana, Penelitian Tentang Aspek Hukum Peranian Build 'perate and
Trans$er 2B'T*, $adan (embinaan .ukum asional Departemen #ehakiman !I, ?akarta,7ahun 1994<1995, hlm" '"
11
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 12/41
:d; Dapat memanaatkan lahan strategis yang
dimiliki pemerintah daerah"
D. Met&de Penelitian.
0dapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai
berikut)
". Met&de Pendekatan
%etode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah yuridis normati, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas
hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positi yang berasal dari
bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturan perundang-
undangan, serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan
dengan retribusi pemakaian kekayaan daerah, baik dalam bentuk
sewa menyewa, kerjasama pemanaatan, bangun guna serah
maupun bangun serah guna" Dalam penelitian ini juga meliputi
usaha untuk menemukan hukum yang in &on&reto yang tujuannya
untuk menemukan hukum yang sesuai dan yang akan diterapkan
dalam suatu permasalahan terutama di dalam penelitian tersebut"14
#. $(esifikasi Penelitian
(enelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskripti
analisis, yaitu memberikan gambaran umum yang menyeluruh dan
sistematis mengenai retribusi pemakaian kekayaan daerah baik
dalam bentuk sewa menyewa, kerjasama pemanaatan, bangun
guna serah maupun bangun serah guna, dalam meningkatkan
penerimaan asli daerah" ambaran umum tersebut dianalisis
dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan,
pendapat para ahli, serta praktik pelaksanaan
pemanaatan<pemakaian kekayaan daerah"
14
!onny .anitijo &oemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan 3urimetri, halia Indonesia,?akarta, 1998, hlm" ''"
1'
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 13/41
). $u!'er Data.
Untuk memperoleh data yang mendukung penyusunan
naskah akademik retribusi pemakaian kekayaan daerah ini, maka
sumber data diperoleh melalui )
a" (enelitian #epustakaan :librar1 resear&#*, yaitu dengan
mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang
berkaitan dengan retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam
bentuk sewa menyewa, kerjasama pemanaatan, bangun guna
serah maupun bangun serah guna" Data sekunder yang
dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini
terdiri dari )
1; $ahan .ukum (rimer yang berkaitan dengan
penelitian ini, antara lain meliputi)
a; Undang-Undang Dasar 1945>
b; #itab Undang-undang .ukum (erdata>
c; Undang-undang o" 5 7ahun 198 tentang
(eraturan Dasar (okok-pokok 0graria atau
yang laim disebut dengan UU(0>
d; Undang-undang o" 1A 7ahun '88 tentang
#euangan egara>
e; Undang-undang o" ' 7ahun '884 tentang
(emerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang o" 1'
7ahun '882 tentang (erubahan #edua atas
Undang-undang o" ' 7ahun '884 tentang
(emerintahan Daerah>
; Undang-undang o" 7ahun '884 tentang
(erimbangan #euangan (emerintah (usat
dan Daerah>
1
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 14/41
g; Undang-undang o" 1 7ahun '884 tentang
(erbendaharaan egara>
h; Undang-undang o" '2 7ahun '889 tentang
(ajak Daerah dan !etribusi Daerah,
(eraturan (emerintah o" 7ahun '881
tentang !etribusi Daerah>
i; (eraturan (emerintah o" 52 7ahun '885
tentang (engelolaan #euangan Daerah>
j; (eraturan (emerintah o" '4 7ahun '885
tentang &tandar 0kuntansi (emerintahan
yang telah diubah dengan (eraturan
(emerintah o" A1 7ahun '818 tentang
&tandar 0kuntansi (emerintahan>
k; (eraturan (emerintah o" 7ahun '88
tentang (engelolaan $arang %ilik
egara<Daerah>
i; (eraturan (emerintah #abupaten 3ianjur
o" ' 7ahun '881 tentang 7ata 3ara
(enyusunan (eraturan Daerah dan
(enerbitan /embaran egara>
l; (eraturan %enteri Dalam egeri o" 1
7ahun '88 tentang (edoman (engelolaan
#euangan Daerah>
m; (eraturan %enteri Dalam egeri o" 59
7ahun '88A tentang (erubahan (eraturan
%enteri Dalam egeri o" 1 7ahun '88
tentang (edoman (engelolaan #euangan
Daerah>
n; (eraturan %enteri #euangan o" 4 7ahun
'882 tentang (embentukan !ekening #as
Umum Daerah> dan
14
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 15/41
o; (eraturan %enteri Dalam egeri o" 1A
7ahun '88A tentang (edoman 7eknis
(engelolaan $arang %ilik Daerah"
'; $ahan .ukum &ekunder, antara lain berupa tulisan-
tulisan ilmiah dari para pakar yang berhubungan
dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang
berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi
literatur-literatur, makalah-makalah, jurnal ilmiah,
dan hasil-hasil penelitian"
; $ahan .ukum 7ersier, antara lain berupa bahan-
bahan yang bersiat menunjang bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus
hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada
koran<surat kabar dan majalah-majalah"
b" (enelitian /apangan : $ield Resear&#*, tujuannya mencari
data-data lapangan :data primer; yang berkaitan dengan
materi penelitian dan berungsi hanya sebagai pendukung
data sekunder"
*. Teknik Pengu!(ulan Data.
Dalam melakukan penelitian ini, pengumpulan data
dilakukan melalui 4 :empat; cara, yakni penelitian awal : pra
sure1*, pengamatan 2obserasi*, wawancara :interie%*, dan studi
pustaka :librar1 resear&#*
a" (enelitian awal : pra sure1*, yaitu pengambilan data awal
di instansi<lembaga terkait, untuk memudahkan langkah
mengumpulkan data"
b" (engamatan 2obserasi* dalam penelitian ini dilakukan
tidak hanya mencatat suatu kejadian<peristiwa yang
diamati, akan tetapi juga segala sesuatu yang diduga
15
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 16/41
berkaitan dengan masalah yang diteliti" leh karena itu
obser6asi yang dilakukan selalu dihubungkan dengan
inormasi dan konteks supaya tidak kehilangan maknanya"15
c" Cawancara :interie%* dilakukan terhadap
responden<inorman yang telah ditentukan terlebih dahulu
serta memiliki inormasi yang berkaitan dengan retribusi
pemakaian kekayaan daerah dalam bentuk sewa menyewa,
kerjasama pemanaatan, bangun guna serah maupun
bangun serah guna"
+. Analisis Data
&etelah beberapa tahapan dalam penelitian ini dilalui, maka
pada tahap akhir penelitian ini dilakukan analisis data" 0nalisis
data dilakukan secara kualitati, yaitu suatu tata cara penelitian
yang menghasilkan data deskripti analisis, tanpa menggunakan
angka-angka dan segala sesuatu yang dinyatakan oleh responden
secara tertulis atau lisan, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh"1
Dengan kata lain penelitian tidak hanya mengungkapkan
kebenaran belaka, tetapi memahami kebenaran tersebut"1A
15 asution, Metode Resear&#, $umi 0ksara, $andung, '881, hlm" 52"1
!onny .anitijo &oemitro, 'p 4it ", hlm" '58"1A Ibid "
1
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 17/41
BAB II
A$A$,A$A$ -AN DIUNAKAN DALAM PEN-U$UNAN
N/0MA 0ET0IBU$I PEMAKAIAN
KEKA-AAN DAE0AH
A. Pengertian dan Peranan Asas Huku!.
Dalam ilmu hukum yang dimaksud dengan asas adalah pikiran dasar yang
umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat
di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan
perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positi dan
dapat ditemukan dengan mencari siat-siat atau ciri-ciri yang umum dalam
peraturan konkrit tersebut"12
/ebih lanjut, beberapa pakar seperti Paul $%h<en1 yang memberikan
pengertian asas hukum sebagai berikut )
12
&udikno %ertokusumo, Penemuan Hukum5 !ebua# Pengantar , /iberty, @ogyakarta, 199, hlm"5"
1A
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 18/41
*0sas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di
belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaandengannya dimana ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan
indi6idual dapat dipandang sebagai penjabarannya+"19
#emudian $atji(t& 0ahardj&, mengartikan asas hukum sebagai suatu hal
yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai basi& trut#
atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan
sosial masyarakat masuk ke dalam hukum" Dengan demikian, asas hukum
menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilaietis, moral, dan sosial masyarakatnya"'8 0sas-asas hukum berungsi untuk
menasirkan aturan-aturan hukum dan juga memberikan pedoman bagi suatu
perilaku" 0sas hukum pun menjelaskan dan menjustiikasi norma-norma hukum,
dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai ideologis tertib hukum"'1
$!its, memberikan pandangannya bahwa asas hukum memiliki :tiga;
ungsi, yaitu ) Pertama, asas-asas hukum memberikan keterjalinan dari aturan-
aturan hukum yang tersebar> (edua, asas-asas hukum dapat diungsikan untuk
mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka
bidang-bidang liputan masalah baru" Dari kedua ungsi tersebut, diturunkan ungsi
ketiga, bahwa asas-asas dalam hal-hal demikian dapat dipergunakan untuk
*menulis ulang+ bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian rupa, sehingga
dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang"''
%erujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum
bertujuan untuk memberikan arahan yang layak<pantas menurut hukum
2re&#tmatig ; dalam hal menggunakan atau menerapkan aturan-aturan hukum"
0sas hukum berungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana
hukum dapat dijalankan" 0sas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna
19 ?"?"." $ruggink, Re$leksi Tentang Hukum, 0lih $ahasa oleh 0rie &idharta, 3itra 0ditya $akti,
$andung, 199, hlm" 119-1'8"'8 &atjipto !aharjo, Peranan Dan (edudukan Asas-asas Hukum Dalam (erangka Hukum
"asional 2Pemba#asan Ter#adap Makala# !unar1ati Hartono*, &eminar dan /okakarya#etentuan Umum (eraturan (erundang-undangan, ?akarta, 19-'8 ktober 1922, tanpa halaman"
'1 !"?" ?ue, 6rondbeginselen an #et re&#t, roningen, 1928, hlm" "''
?"%" &mits, Het ertrou%ensbeginsel en de &ontra&tuele gebonden#eid , diss, !U/ 1995,0rnhem, 1995, hlm" 2-9"
12
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 19/41
sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal
menerapkan aturan"
B. Asas,asas 0etri'usi Pe!akaian Kekaaan Daerah.
0gar pelaksanaan pemakaian kekayaan daerah dapat dilakukan dengan
baik dan benar sehingga dapat dicapai eekti6itas dan eisiensi terhadap
pengelolaan aset daerah, maka pengelola aset daerah hendaknya berpegang teguh
pada asas-asas sebagai berikut )
a" 0sas ungsional"
@aitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang
pemakaian kekayaan daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang,
pengguna barang, pengelola barang, dan #epala Daerah sesuai ungsi,
wewenang, dan tanggung jawab masing-masing"
b" 0sas kepastian hukum"
@aitu pemanaatan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan
hukum dan peraturan perundang-undangan"
c" 0sas transparansi"
@aitu penyelenggaraan pemanaatan barang milik daerah harus transparan
terhadap hak masyarakat dalam memperoleh inormasi yang benar"
d" 0sas eisiensi"
@aitu pemanaatan barang milik daerah diarahkan agar barang milik
daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang
diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan
ungsi pemerintahan secara optimal>
e" 0sas akuntabilitas"
@aitu setiap kegiatan pemanaatan barang milik daerah harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada rakyat>
" 0sas kepastian nilai"
@aitu pemanaatan barang milik daerah harus didukung oleh adanya
ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanaatan
19
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 20/41
dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca
(emerintah daerah"'
BAB III
0ET0IBU$I PEMAKAIAN KEKA-AAN DAE0AH
KABUPATEN CIAN2U0
' 3habib &oleh dan .eru !ochmansjah, 'p4it, hlm" 15A-152"
'8
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 21/41
A. Kajian 3 Analisis Keterkaitan dengan Huku! P&sitif
#ajian<0nalisis keterkaitan dengan hukum positi dimaksudkan dalam
rangka mengharmonisasikan dengan hukum positi yang telah ada, dalam raperda
ini memuat hal-hal yang sesuai antara UU o" '5 7ahun '884 tentang &istem
(erencanaan (embangunan asional dan UU o" ' 7ahun '884 tentang
pemerintahan daerah, penyusunan pemerintahan daerah ditetapkan dengan
peraturan daerah melalui bentuk matrik sebagai berikut )
N/MUATAN
MATE0I
0ET0IBU$I
PEMAKAIAN
KEKA-AAN DAE0AH
UU N/. #4 TAHUN
#556
1 #etentuan Umum (asal 1) mengenai
Deenisi yang termasuk
didalam peraturan daerah
tentang !etribusi
(emakaian #ekayaan
Daerah"
#etentuan Umum $ab
I" (asal 1 ) berisi deinisi
yang menyangkut (ajak
Daerah Dan !etribusi
Daerah"
' ama, bjek dan
&ubjek !etribusi
(asal ' ) berisikan nama
retribusi
(asal ) berisikan objek
retribusi dan pemakaian
kekayaan asset daerah"
(asal 4 ) berisikan
pengecualian dari (asal '
yaitu penggunaan tanah
yang tidak mengubah
ungsi dari tanah tersebut
(asal 5 ) mengenai
subjek retribusi
$ab =I ) !etribusi
(asal 182
(asal 1'2 ) bjek
!etribusi
(asal ) 1' !etribusi
?asa Usaha
(asal 19) &ubjek
!etribusi
'1
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 22/41
olongan
!etribusi
(asal ) !etribusi
(emakaian #ekayaan
Daerah termasuk
olongan !etribusi ?asa
Usaha
(asal 182 ayat 1 point b
(asal 1' ) point a dan b(asal 1'A ) point a
4 3ara %engukur
7ingkat
(enggunaan ?asa
(asal A ) berisikan
tingkat (enggunaan jasa
terhadap pemakaian<
pemanaatan< penggunaan
asset milik (emda,
bentuk-bentuk, lokasi,
luas berdasarkan jenis dan
waktu pemakaian"
$ab =II ) penetapan dan
muatan yang diatur
dalam peraturan daerah
tentang !etribusi"
(asal 15 ) ayat : ; poin c ) 3ara %engukur
7ingkat (enggunaan ?asa
5 (rinsip @ang
Dianut Dalam(enetapan &truktur
Dan $esarnya
7ari
(asal 2 ) $erisikan (rinsip
dan sasaran untuk tujuanmemperoleh keuntungan
yang layak
(asal 9 ) $entuk-
bentuk (emakaian dan
tujuan peruntukan
pemakaian tanah atau
bangunan"
(asal 18 ) diatur
mengenai &ewa dan
Imbalan uang tunai yang
sesuai dengan retribusi
yang telah ditetapkan"
(asal 11 ) sewa atas
pemanaatan barang dan
$agian ke tujuh )
(asal 15' ):1;(rinsip dan sasaran
dalam penetapan tari
!etribusi ?asa Umum
ditetapkan
Dengan memperhatikan
biaya penyediaan jasa
yang bersangkutan,
#emampuan masyarakat,
aspek keadilan, dan
eekti6itas pengendalian
atas pelayanan tersebut"
:'; $iaya sebagaimana
dimaksud pada ayat :1;
meliputi biaya
operasi dan
pemeliharaan, biaya
bunga, dan biaya modal"
:; Dalam hal penetapan
tari sepenuhnya
''
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 23/41
asset selain tanah dan
bangunan "
(asal 1' ) #erjasama
dan (emanaatan adalah
pemanaatan asset tanah
dan bangunan yng
memberikan kontribusi,
yang telah ditetapkan
sesuai retribusi dan
pembagian keuntungan
kerjsama"
(asal 1 ) $angun
una &erah adalah
pemanaatan asset tanah
oleh pihak lain dengan
imbalan uang tunai sesuai
masa retribusi dan nilai
untuk memperoleh
bangunan yang diserahkan
oleh pihak yang
memanaatkan aset tanah"
(asal 14 ) sama
memperhatikan
biaya penyediaan jasa,
penetapan tari hanyauntuk menutup sebagian
biaya"
(asal 15 ) ayat 1 dan '
:1; (rinsip dan sasaran
dalam penetapan
besarnya tari
!etribusi ?asa
Usaha didasarkan
pada tujuan untuk memperoleh
keuntungan yang
layak"
:'; #euntungan yang
layak sebagaimana
dimaksud pada ayat :1;
adalah keuntungan yang
diperoleh apabila
pelayanan jasa usaha
tersebut dilakukan secara
eisien dan
berorientasi pada harga
pasar"
(asal 154 ) ayat 1 dan '
:1;(rinsip dan sasaran
dalam penetapan tari
!etribusi
(eriinan 7ertentu
didasarkan pada tujuanuntuk menutup
sebagian atau seluruh
biaya penyelenggaraan
pemberian
iin yang bersangkutan"
:';$iaya
penyelenggaraan
pemberian iin
sebagaimana
dimaksud pada ayat :1;
'
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 24/41
meliputi penerbitan
dokumen iin,
pengawasandi
lapangan,
penegakan
hukum,
penatausahaan, dan
biaya dampak negati
dari pemberian
iin tersebut"
&truktur Dan
$esarnya 7arip
$agian (ertama ) &ewa
(asal 15 ) '4tariretribusi pemakaian tanah,
pemakaian bangunan,
'4tari retribusi
pemakaian aset bangunan,
sisa bangunan menurut
umur tidak sesuai dengan
kondisi nyata, dan sewa
prasarana gedung, nilai
satuan bangunan dan
'4ari retribusi
pemakaian aset,
pemakaian tanah dan
bangunan, pemakaian
kendaraan bermotor< alat-
alat berat, pemakaian
labolatorium<alat-alat
labolatorium, dan besar
tar retribusi jenis
pemakaian kekayaan dan
aset"
(asal 1 ) #erjasama
Dan (emanaatan berisi
(asal 155 ) ayat 1,' dan
'4
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 25/41
konstibusi tetap
berdasarkan objek yang
dikerjasamakan dan
tujuan, dan pembagian
keuntungan hasil
pendapatan kerjasama
pemanaatan aset daerah"
(asal 1A ) $& dan
$& berisi kontribusi
tetap atas pemanaatan
aset tanah dalam bentuk
$& , nilai perolehan
bangunan, tari kontribui
tetap kerjasama
pemanaatan diatur oleh
$upati"
(asal 12 ) #ontribusi
tetap atas pemanaatan
aset tanah dalam bentuk
$&, dan setelah
perjanjian $& berakhir,
nilai bangunan yang
diterima tiak diakui
menjadi (0D"
(asal 19 ) 7arip
#ontribusi $& dan $&
diatur dan ditetapkan
dengan #eputusan $upati
A (emungutan
!etribusi
(asal '8 ) 7ata 3ara
pemungutan berisi
(asal 18 ) ayat 1,',
dan 4
'5
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 26/41
mengenai retribusi yg
dipungut menggunakan
&#!D dan dokumen lain
berupa karcis, kupon dan
kartu langganan
(asal '1 )
(emanaatan berisi
mengenai pemanaatan
penerimaan pendapatan
retribusi pemakaian
kekayaan daerah"
(asal '' ) #eberatan
(asal ' ) idem
(asal '4 ) idem
(asal '5 )
(engembalian #elebihan
(embayaran
(asal 11 ) ayat 1, dan '
(asal 1' ) ayat1,',,4,dan 5
(asal 1 ) ayat 1,',,
dan 4
(asal 14 ) ayat 1 dan '
$ab E ) pengembalian
kelebihan (embayaran
(asal 15 ayat ) 4,5,,A
dan 2
2 %asa !etribusi (asal ' ) berisi
tentang retribusi
pemakaian aset tanah dan
atau bangunan dlm bentuk
sewa, dalam bentuk $&,
alat-alat berat danlabolatorium bukan
termasuk retribusi
periodical"
$ab =II ) penetapan dan
muatan yang diatur
dalam peraturan daerah
tentang !etribusi"
(asal 15 ) ayat : 4;
poin a ) masa retribusi
9 Cilayah
(emungutan
(asal 'A ) retribusi
pemkaian daerah dipungut
di wilayah (emerintah
$ab =II ) penetapan dan
muatan yang diatur
dalam peraturan daerah
tentang !etribusi"
(asal 15 ) ayat : ;
'
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 27/41
3ianjur poin ) Cilayah
pemungutan
18 (enentuan
(embayaran,
7empat
(embayaran,
0ngsuran dan
(enundaan
(embayaran
(enentuan (embayaran,
7empat (embayaran,
0ngsuran dan (enundaan
(embayaran
$ab IE ) (emugutan
retribusi
(asal 15 ayat , poin g )
penentuan pembayaran,
tempat pembayaran,
angsuran dan penundaan
pembayaran
11 &anksi
0dministrati
(asal ' ) 7entang
hal wajib retribusi tidak
membayar tepat pada
waktunya atau kurang
membayar, penagihan
retribusi terutang
$ab IE ) (emungutan
retribusi
(asal 18 ayat ) Dalamhal Cajib !etribusi
tertentu tidak membayar
tepat
pada waktunya atau
kurang membayar,
dikenakan sanksi
administrati berupa
bunga sebesar 'F :dua
persen; setiap
bulan dari !etribusi yang
terutang yang tidak ataukurang
dibayar dan ditagih
dengan menggunakan
&7!D"
1' (enagihan (asal )
(engeluaran surat teguran,
jangka waktu, dikeluarkan
oleh pejabat yang
berwenang dan tata cara
penagihan"
$ab =II (asal 15 ayat
point 1 ) (enagihan
1 (enghapusan
(iutang !etribusi
@ang #adaluarsa
(asal 4 ) $erisi
mengenai hak untuk
melakukan penagihan
retribusi menjadi
kadalursa, dengan
$ab EI ) #edaluarsa
(enagihan"
(asal 15 0yat point j )
penghapusan piutang
retribusi yang
kadaluwarsa"
'A
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 28/41
diterbitkannya surat
teguran<pengakuan utang
baik secara langsung
maupuan tidak langsung"
(asal 5 ) berisi
mengenai penghapusan
utang retribusi yang tidak
mungkin ditagih, dengan
tata cara tersebut diatur
oleh peraturan bupati"
14 (engawasan (asal ) berisi
mengenai bupati
melakukan pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban
retribusi, C! yang
diperiksa wajib
memperlihatkan dokumen
retribusi terutang, tata cara
pemeriksaan diatur dengan
peraturan $upati"
$ab EII ) (embukuan
Dan (emeriksaan
(asal 1A8 ) ayat 1,' point
a,b, c dan ayat "
:1; #epala Daerah
berwenang
melakukan
pemeriksaan
untuk
menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban
perpajakan
daerah dan kewajiban
!etribusi dalam rangka
melaksanakan peraturan
perundang-undangan
perpajakan
daerah dan !etribusi"
:';Cajib (ajak atau
Cajib !etribusi yang
diperiksa wajib)
a" memperlihatkan
dan<atau meminjamkan
buku atau
catatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan
dokumen lain yang
berhubungan dengan
'2
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 29/41
objek (ajak
atau objek !etribusi
yang terutang
b" memberikan
kesempatan untuk
memasuki tempat
atau ruangan yang
dianggap perlu dan
memberikan
bantuan guna kelancaran
pemeriksaan> dan<atau
c" memberikan
keterangan yang
diperlukan"
" #etentuan lebih
lanjut mengenai tata
cara pemeriksaan
(ajak dan !etribusi
diatur dengan
(eraturan #epala
Daerah"
15 #etentuan (idana (asal A )&anksi
yang diberikan kepada
C! yang tidak
melaksanakan
kewajibannya berupa
pidana kurungan dan
pidana denda"
$ab E=I ) #etentuan
(idana
(asal 1A ) Cajib
!etribusi yang tidak
melaksanakankewajibannya
sehingga merugikan
keuangan Daerah
diancam pidana
kurungan paling lama
:tiga; bulan atau pidana
denda paling
banyak :tiga; kali
jumlah !etribusi
terutang yang tidak atau
kurang dibayar"
'9
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 30/41
1 (enyidikan (asal 2 ) berisi
mengenai ((&
dilingkungan (emda yang
diberi tugas khusus
sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang
retribusi daerah, dengan
wewenang penyidik, dan
penyidik harus
melaporkan dimualinya
penyidikan dan
menyampaikan hasilnya
kepada penuntut Umum
sesuai ketentuan dalam
.ukum 0cara (idana"
$ab E= ) (enyidikan
(asal 1A ) ayat 1,' ,
dan 4
1A #etentuan penutup (eraturan Daerah ini mulai
berlaku pada tanggal
diundangkannya"
(asal 121
A. Muatan Materi Perda
1" $0$ I) #etentuan umum
berisi mengenai Deenisi yang termasuk didalam peraturan daerah tentang
!etribusi (emakaian #ekayaan Daerah"
8
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 31/41
'" $0$ II ) ama bjek, dan &ubjek
berisikan nama retribusi, objek retribusi, pemakaian kekayaan asset
daerah, berisikan pengecualian dari (asal ' yaitu penggunaan tanah yang
tidak mengubah ungsi dari tanah tersebut dan mengenai subjek retribusi
" $ab III ) olongan !etribusi
$erisikan mengenai !etribusi (emakaian #ekayaan Daerah termasuk
olongan !etribusi ?asa Usaha
4" $ab I= ) 3ara %engukur 7ingkat (enggunaan ?asa
berisikan tingkat (enggunaan jasa terhadap pemakaian< pemanaatan<
penggunaan asset milik (emda, bentuk-bentuk, lokasi, luas berdasarkan
jenis dan waktu pemakaian"
5" $ab = ) (rinsip @ang Dianut Dalam (enetapan &truktur Dan $esarnya
7ari
$erisikan (rinsip dan sasaran untuk tujuan memperoleh keuntungan yang
layak, $entuk-bentuk (emakaian dan tujuan peruntukan pemakaian tanah
atau bangunan, diatur mengenai &ewa dan Imbalan uang tunai yang sesuai
dengan retribusi yang telah ditetapkan, sewa atas pemanaatan barang dan
asset selain tanah dan bangunan ,#erjasama dan (emanaatan adalah
pemanaatan asset tanah dan bangunan yng memberikan kontribusi, yang
telah ditetapkan sesuai retribusi dan pembagian keuntungan kerjsama,
$angun una &erah adalah pemanaatan asset tanah oleh pihak lain
dengan imbalan uang tunai sesuai masa retribusi dan nilai untuk
memperoleh bangunan yang diserahkan oleh pihak yang memanaatkan
aset tanah, $angun una &erah selanjutnya disingkat $&, sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 ayat :1; huru c, adalah pemanaatan aset tanah oleh
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan uang tunai dan nilai
bangunan yang diterima> Imbalan uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat
:1; pasal ini, adalah besarnya imbalan<kontribusi bersiat tetap sesuai masa
1
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 32/41
retribusi yang telah ditetapkan> ilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
:1; pasal ini, adalah nilai pasar wajar atas bangunan yang diserahkan oleh pihak
yang memanaatkan aset tanah setelah jatuh tempo pemanaatan"
" $ab =I ) &truktur Dan $esarnya 7arip
$agian (ertama ) &ewa
$erisi tari retribusi pemakaian tanah, pemakaian bangunan, tari
retribusi pemakaian aset bangunan, sisa bangunan menurut umur tidak
sesuai dengan kondisi nyata, dan sewa prasarana gedung, nilai satuan
bangunan dan tari retribusi pemakaian aset, pemakaian tanah dan
bangunan, pemakaian kendaraan bermotor< alat-alat berat, pemakaian
labolatorium<alat-alat labolatorium, dan besar tar retribusi jenis
pemakaian kekayaan dan aset, #erjasama Dan (emanaatan berisi
konstibusi tetap berdasarkan objek yang dikerjasamakan dan tujuan, dan
pembagian keuntungan hasil pendapatan kerjasama pemanaatan aset
daerah, $& dan $& berisi kontribusi tetap atas pemanaatan aset tanah
dalam bentuk $& , nilai perolehan bangunan, tari kontribui tetap
kerjasama pemanaatan diatur oleh $upati, #ontribusi tetap atas
pemanaatan aset tanah dalam bentuk $&, dan setelah perjanjian $&
berakhir, nilai bangunan yang diterima tiak diakui menjadi (0D, 7arip
#ontribusi $& dan $& diatur dan ditetapkan dengan #eputusan $upati
A" $ab =II ) (emungutan !etribusi
7ata 3ara pemungutan berisi mengenai retribusi yg dipungut
menggunakan &#!D dan dokumen lain berupa karcis, kupon dan kartu
langganan, (emanaatan berisi mengenai pemanaatan penerimaan
pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah, keberatan, dan
(engembalian #elebihan (embayaran
2" $ab =III ) %asa !etribusi
'
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 33/41
berisi tentang retribusi pemakaian aset tanah dan atau bangunan dlm
bentuk sewa, dalam bentuk $&, alat-alat berat dan labolatorium bukan
termasuk retribusi periodical"
9" $ab IE ) Cilayah (emungutan
retribusi pemkaian daerah dipungut di wilayah (emerintah 3ianjur
18" $ab E ) (enetuan (embayaran, 7empat (embayaran, 0ngsuran dan
(enundaan (embayaran"
$erisi menegenai ,(enentuan (embayaran, 7empat (embayaran,
0ngsuran, (enundaan (embayaran, tentang melaksanakan penundaan
pembayaran retribusi terutang
11" $ab EI ) &anksi 0dministrati
$erisi 7entang hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, penagihan retribusi terutang
1'" $ab EII ) (enagihan
$erisi menegenai (engeluaran surat teguran, jangka waktu, dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang dan tata cara penagihan"
1" $ab EIII ) (enghapusan (iutang !etribusi @ang #adaluarsa
$erisi mengenai hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi
kadalursa, dengan diterbitkannya surat teguran<pengakuan utang baik
secara langsung maupuan tidak langsung, penghapusan utang retribusi
yang tidak mungkin ditagih, dengan tata cara tersebut diatur oleh
peraturan bupati"
14" $ab EI= ) (engawasan
berisi mengenai bupati melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi, C! yang diperiksa wajib
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 34/41
memperlihatkan dokumen retribusi terutang, tata cara pemeriksaan diatur
dengan peraturan $upati"
15" $ab E= ) #etentuan (idana
&anksi yang diberikan kepada C! yang tidak melaksanakan
kewajibannya berupa pidana kurungan dan pidana denda"
1" $ab =I ) (enyidikan
berisi mengenai ((& dilingkungan (emda yang diberi tugas khusus
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang
retribusi daerah, dengan wewenang penyidik, dan penyidik harus
melaporkan dimualinya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada
penuntut Umum sesuai ketentuan dalam .ukum 0cara (idana"
1A" $ab E=II ) #etentuan (enutup
BAB I7
P E N U T U P
A. Kesi!(ulan.
4
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 35/41
". Untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemugutan retribusi
pemakaian kekayaan daerah, maka ketentuan-ketentuan yang
menjadi dasar pembenar pemungutannya adalah )
a; Undang-Undang Dasar 1945,
b; #itab Undang-undang .ukum (erdata,
c; Undang-undang o" 5 7ahun 198 tentang (eraturan Dasar
(okok-pokok 0graria atau yang laim disebut dengan UU(0,
d; Undang-undang o" 1A 7ahun '88 tentang #euangan
egara,
e; Undang-undang o" ' 7ahun '884 tentang (emerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
o" 1' 7ahun '882 tentang (erubahan #edua atas Undang-
undang o" ' 7ahun '884 tentang (emerintahan Daerah,
; Undang-undang o" 7ahun '884 tentang (erimbangan
#euangan (emerintah (usat dan Daerah,
g; Undang-undang o" 1 7ahun '884 tentang (erbendaharaan
egara,
h; Undang-undang o" '2 7ahun '889 tentang (ajak Daerah
dan !etribusi Daerah, (eraturan (emerintah o" 7ahun
'881 tentang !etribusi Daerah,
i; (eraturan (emerintah o" 52 7ahun '885 tentang
(engelolaan #euangan Daerah,
j; (eraturan (emerintah o" '4 7ahun '885 tentang &tandar
0kuntansi (emerintahan yang telah diubah dengan (eraturan
(emerintah o" A1 7ahun '818 tentang &tandar 0kuntansi
(emerintahan,
k; (eraturan (emerintah o" 7ahun '88 tentang (engelolaan
$arang %ilik egara<Daerah,
i; (eraturan (emerintah #abupaten 3ianjur o" ' 7ahun '881
tentang 7ata 3ara (enyusunan (eraturan Daerah dan
(enerbitan /embaran egara,
5
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 36/41
l; (eraturan %enteri Dalam egeri o" 1 7ahun '88 tentang
(edoman (engelolaan #euangan Daerah,
m; (eraturan %enteri Dalam egeri o" 59 7ahun '88A tentang
(erubahan (eraturan %enteri Dalam egeri o" 1 7ahun
'88 tentang (edoman (engelolaan #euangan Daerah,
n; (eraturan %enteri #euangan o" 4 7ahun '882 tentang
(embentukan !ekening #as Umum Daerah, dan
o; (eraturan %enteri Dalam egeri o" 1A 7ahun '88A tentang
(edoman 7eknis (engelolaan $arang %ilik Daerah"
#. Peranan retri'usi (e!akaian kekaaan daerah terhada(
(eningkatan PAD Ka'u(aten Cianjur.
0set<barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah
baik yang dibeli atau diperoleh atas beban 0($D maupun yang
berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun
yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya atau pun yang
merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur,
atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali
uang dan surat-surat berharga lainnya, yang dapat dioptimalkan
dengan menyerahkan pemanaatan aset daerah tersebut kepada
pihak ketiga"
$entuk-bentuk optimalisasi pemanaatan aset milik daerah
tersebut dapat berupa penyewaan aset, pinjam pakai, kerjasama
pemanaatan :#&(;, $angun una &erah :$&; dan $angun &erah
una :$&;" @ang dimaksud dengan optimalisasi pemanaatan
aset adalah usaha yang dapat dilakukan dengan pertimbangan
untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik
daerah" (emanaatan barang milik daerah yang optimal akan
membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan
masyarakat sekaligus mengatrol pendapatan daerah"
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 37/41
). Masalah,!asalah ang dihada(i dala! !elaksanakan
(e!ugutan retri'usi (e!akaian kekaaan daerah dan s&lusi
(e!e%ahan terhada( !asalah terse'ut.
1; #eberadaan dan pengelolaan aset milik pemerintah daerah
dalam kondisi yang memprihatinkan" Di beberapa daerah,
banyak pejabat dan aparat daerah yang kurang peduli dan
belum mengelola aset itu secara eekti, eisien dan proit"
0kibatnya, tidak sedikit aset daerah yang pindah tangan
secara tidak wajar atau dikelola oleh pihak lain dengan
sewa yang sangat kecil" #urangnya proesionalisasi
manajemen aset daerah menimbulkan persoalan serius
dibelakang hari" 0kibatnya, potensi besar yang sudah ada di
depan mata tidak tergarap secara optimal" &eharusnya aset
daerah yang luar biasa besarnya itu dikelola lebih baik
sehingga menghasilkan keuntungan optimal"
'" 7idak terin6entarisirnya aset daerah, sehingga
menimbulkan modus-modus penggelapan seperti sertiikat
ganda yang telah menggerogoti aset daerah dan
menyebabkan ketidakjelasan status tanah yang berpengaruh
terhadap pembangunan dan in6estasi" (emerintah desa
banyak yang belum tergerak untuk mendatarkan dan
mengelola asetnya secara benar" #alaupun ada, itupun
hanya bersiat insidentil atau proyek sesaat dan belum
sistematis dalam kerangka manajemen aset"
" ptimalisasi aset daerah pada saat ini masih jauh dari yang
diharapkan, banyak aset daerah yang dibiarkan terlantar,
diserobot atau disewakan semurah-murahnya kepada pihak
lain dengan cara di bawah meja" leh sebab itu pentingnya
e6aluasi ptimalisasi (emanaatan 0set<$arang %ilik
A
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 38/41
Daerah dengan cara menge6aluasi secara detail terhadap
pemanaatan aset saat ini :e0isting use* dengan hal yang
sama diluar aset daerah" %isalnya besarnya sewa, tingkat
produksi, harga barang dan parameter lainnya" ?uga
pentingnya e6aluasi perbandingan pendapatan dari aset
atau Return on Asset :!0;" Dari hasil e6aluasi terhadap
penerimaan dari masing-masing aset tersebut dapat diambil
tindakan tegas dan langkah strategis kedepan"
B. $aran.
1" Untuk meningkatkan penerimaan retribusi pemanaatan kekayaan
daerah, maka pemerintah perlu menyiapkan instrumen yang tepat
untuk melakukan pengelolaan<manajemen aset daerah secara
proesional, transparan, akuntabel, eisen, dan eekti, mulai dari
perencanaan, pendistribusian, pemanaatan, serta pengawasan
pemanaatan aset daerah tersebut"
'" #emudian, dalam menunjang peningkatan penerimaan dari
retribusi pemanaatan kekayaan daerah, alangkah baiknya jika
#epala Daerah yaitu $upati, begitu dilantik langsung mengetahui
dan memahami secara persis kondisi aset daerah lalu
melaporkannya kepada rakyat secara berkala"
" 7idak bisa ditunda-tunda lagi bahwa untuk mengoptimalkan aset
daerah yang dapat meningkatkan (0D, maka harus dilakukan )
a" In6entarisasi 0set, yang terdiri atas dua aspek yaitu
in6entarisasi isik dan yuridis atau legal" 0spek isik terdiri
atas bentuk, luas, lokasi, 6olume<jumlah, jenis, alamat dan
lain-lain" #emudian, aspek yuridis adalah status
penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir
penguasaan dan lain-lain"
2
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 39/41
b" /egal 0udit , merupakan satu lingkup kerja manajemen aset
yang berupa in6entarisasi status penguasaan aset, sistem
dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset"
c" #etiga adalah (enilaian 0set , merupakan satu proses kerja
untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai
d" ptimalisasi 0set , merupakan proses kerja dalam
manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan
:potensi isik, lokasi, nilai, jumlah<6olume, legal dan
ekonomi; yang terkandung dalam aset tersebut"
e" (engembangan &istem Inormasi %anajemen 0set sebagai
wahana untuk pengawasan dan pengendalian aset" %elalui
wahana tersebut transparansi dalam pengelolaan aset bisa
terjamin"
DA8TA0 PU$TAKA
0ndjar (achta Cirana, Penelitian Tentang Aspek Hukum Peranian Build
'perate and Trans$er 2B'T*, $adan (embinaan .ukum asional
Departemen #ehakiman !I, ?akarta, 7ahun 1994<1995"
$agir %anan, Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi
Liberalisasi Perekonomian, akultas .ukum UI/0, /ampung, 199"
3""" &unaryati .artono, Politik Hukum Menuu !atu !istem Hukum "asional ,
0lumni, $andung, 1991"
3habib &oleh dan .eru !ochmansjah, Pengelolaan (euangan Dan Aset Daera#,
!ebua# Pendekatan !truktural Manuu Tata (elola Pemerinta#an
+ang Baik , okusmedia, $andung, '818"
.emat Dwi uryanto, Mengatasi Rabun Dekat Asat Daera#, #ompas, ?awa
$arat, 12 &epetember '882"
9
7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2
http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 40/41
?"?"." $ruggink, Re$leksi Tentang Hukum, 0lih $ahasa oleh 0rie &idharta, 3itra
0ditya $akti, $andung, 199"
?"%" &mits, Het ertrou%ensbeginsel en de &ontra&tuele gebonden#eid , diss, !U/
1995, 0rnhem, 1995"
%ardiasmo, 'tonomi dan Manaemen (euangan Daera#, 0ndi, @ogyakarta,
'88'"
asution, Metode Resear&#, $umi 0ksara, $andung, '881"
!onny .anitijo &oemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan 3urimetri, halia
Indonesia, ?akarta, 1998"
!"?" ?ue, 6rondbeginselen an #et re&#t, roningen, 1928"
&jahran $asah , Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di
Indonesia, 0lumni, $andung, 192"
&udikno %ertokusumo, (enemuan .ukum) &ebuah (engantar, /iberty,
@ogyakarta, 199"
&atjipto !aharjo, Peranan Dan (edudukan Asas-asas Hukum Dalam (erangka
Hukum "asional 2Pemba#asan Ter#adap Makala# !unar1ati
Hartono*, &eminar dan /okakarya #etentuan Umum (eraturan
(erundang-undangan, ?akarta, 19-'8 ktober 1922"
48