41
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian. Di dalam setiap konstitusi atau Undang-Undang Dasar, peran negara yang uta ma adalah mewuju dka n cita -cita bangsa itu sendir i, dan cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi  egara !epublik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah diamandemen, memiliki semangat yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia serta membentuk negara kesejahteraan" #onsep negara kesejahteraan menurut $agir %anan adalah negara atau  pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memiku l tanggung jawab utama un tuk mewujudk an keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" 1  &ejalan dengan pendapat $agir %anan, menurut &jahran $asah, berkaitan dengan negara kes ejah ter aan ters ebu t, mak a tuj uan pemerin tah tid ak semata-m ata di bid ang  pemerintahan saja, melainkan harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara melalui pembangunan nasional" '   egara Indonesia menunjukkan keinginan untuk membentuk negara kesejah teraan tersebu t sebaga imana diaman atkan dalam (emb ukaan Unda ng- Undang Dasar 1945, yaitu) *%embentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanaka n ketert iban dunia yang berdasa rkan kemerdekaa n, perdamaian abadi dan keadilan sosial+"  Dalam mencapai tujuan yang diamanatkan (embukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka dilakukanlah pembangunan nasional di dalam segala 1  $a gi r %an an ,  Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi  Perekonomian, akultas .ukum UI/0, /ampung, 199, hlm" 1" '  &jahran $asah  , Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia , 0lumni, $andung, 192, hlm" "  3""" &una ryati .ar tono,  Politik Hukum Menuu !atu !istem Hukum "asional , 0lumni, $andung, 1991, hlm" ' 1

Na Pemakaian Kekayaan 2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aset desa

Citation preview

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 1/41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Di dalam setiap konstitusi atau Undang-Undang Dasar, peran negara yang

utama adalah mewujudkan cita-cita bangsa itu sendiri, dan cita-cita bangsa

Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi

 egara !epublik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah diamandemen,

memiliki semangat yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warga

negara Indonesia serta membentuk negara kesejahteraan"

#onsep negara kesejahteraan menurut $agir %anan adalah negara atau

 pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban

masyarakat, tetapi memikul tanggung jawab utama untuk mewujudkan keadilan

sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"1  &ejalan

dengan pendapat $agir %anan, menurut &jahran $asah, berkaitan dengan negara

kesejahteraan tersebut, maka tujuan pemerintah tidak semata-mata di bidang

 pemerintahan saja, melainkan harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam

rangka mencapai tujuan negara melalui pembangunan nasional"' 

 egara Indonesia menunjukkan keinginan untuk membentuk negara

kesejahteraan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam (embukaan Undang-

Undang Dasar 1945, yaitu) *%embentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, sertaikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial+" 

Dalam mencapai tujuan yang diamanatkan (embukaan Undang-Undang

Dasar 1945 tersebut, maka dilakukanlah pembangunan nasional di dalam segala

1   $agir %anan,  Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi

 Perekonomian, akultas .ukum UI/0, /ampung, 199, hlm" 1"'   &jahran $asah , Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia ,

0lumni, $andung, 192, hlm" "

  3""" &unaryati .artono,  Politik Hukum Menuu !atu !istem Hukum "asional , 0lumni,$andung, 1991, hlm" '

1

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 2/41

 bidang kehidupan baik isik maupun pembangunan non isik" Dalam rangka

 penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk

mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan (ancasila dan

Undang-undang Dasar 1945, maka (asal 1 UUD 1945 menetapkan bahwa )

*egara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk !epublik+"

Di dalam mencapai tujuan tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan

negara membagi egara #esatuan !epublik Indonesia atas daerah-daerah

 pro6insi, dan daerah pro6insi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota" 7iap-

tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan eisiensi dan eekti6itas

 penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat"

Diundangkannya Undang-undang omor '' 7ahun 1999 dan Undang-

undang omor '5 7ahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang omor

' 7ahun '884 dan Undang-undang omor 7ahun '884, merupakan

momentum yang sangat baik untuk melaksanakan otonomi daerah" 0dapun yang

dimaksud dengan tonomi Daerah menurut (asal 1 angka :5; Undang-undang

 omor ' 7ahun '884 tentang (emerintahan Daerah, yaitu ) *.ak, wewenang,

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

 pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-

undangan*"

/ebih lanjut (asal 1 angka :; Undang-undang omor ' 7ahun '884

tentang (emerintahan Daerah menyebutkan bahwa daerah otonom yaitu )

*#esatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang

 berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam sistem egara #esatuan !epublik Indonesia+"

0danya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah,

tentunya akan membawa konsekuensi penyerahan sebagian sumber-sumber

keuangannya" .al ini dilakukan guna menjamin kelancaran penyelenggaraan

urusan tersebut, sehingga akan terjadi suatu keseimbangan antara urusan yang

dibebankan serta sumber-sumber keuangan untuk pembiayaannya" #eadaan inilah

'

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 3/41

yang kemudian menimbulkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat

dengan daerah"

.ubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah atau dalam arti yang

lebih sempit sering disebut sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah

merupakan salah satu bentuk hubungan dari sekian banyak hubungan antara

 pemerintah pusat dan daerah" $erdasarkan (asal 1 ayat :; Undang-undang

 omor 7ahun '884, (erimbangan #euangan 0ntara (emerintah (usat dan

Daerah, yaitu )

*&uatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis,

transparan, dan eisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraandesentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan

daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas

 pembantuan+"

0dapun yang dimaksud dengan Desentralisasi berdasarkan (asal 1 ayat :2;

Undang-undang omor 7ahun '884, yaitu ) *(enyerahan wewenang

 pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dalam sistem egara #esatuan !epublik

Indonesia+"

#emudian Dekonsentarasi menurut (asal 1 ayat :9; Undang-undang

 omor 7ahun '884, yaitu ) *(elimpahan wewenang kepada gubernur sebagai

wakil pemerintah+, dan 7ugas (embantuan berdasarkan (asal 1 ayat :18;

Undang-undang omor 7ahun '884, yaitu ) *(enugasan dari pemerintah

kepada daerah dan<atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan

 pelaksanaannya kepada yang menugaskannya+"

#etentuan perundang-undangan tentang perimbangan keuangan pusat dan

daerah sebagaimana diuraikan di atas dimaksudkan untuk mendukung pendanaan

atas penyerahan urusan kepada pemerintahan daerah"  0dapun sumber-sumber

 pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang o" 7ahun '884 $ab

I= (asal 5 yang menyebutkan bahwa &umber (enerimaan Daerah terdiri atas

 pendapatan daerah dan pembiayaan"

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 4/41

(endapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

 penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan :(asal 1

ayat :1; Undang-undang o" 7ahun '884;" (endapatan daerah sebagaimana

dimaksud di atas bersumber dari ) (endapatan asli daerah :(0D;, yaitu

 pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan (eraturan Daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersumber

dari ) :a; (ajak Daerah> :b; !etribusi Daerah> :c; .asil pengelolaan

kekayanaan daerah yang dipisahkan> dan :d; /ain-lain (0D yang sah yang

meliputi ) :1; .asil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan> :'; ?asa

giro> :; (endapatan bunga> :4; #euntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap

mata uang asing> :5; #omisi> :; (otongan ataupun bentuk lain sebagai akibat

dari penjualan dan<atau pengadaan barang dan<jasa oleh daerah, yang semuanya

 bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali

 pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas

desentralisasi"

&ecara sosiologis, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat

dipandang sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan ganda" (ertama,

 pemberian otonomi daerah merupakan strategi untuk merespon tuntutan

masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu  s#aring o$ po%er ,

distribution o$ in&ome, dan kemandirian sistem manajemen di daerah" #edua,

otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian

daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional untuk menghadapi era

 perdagangan bebas"4

 amun demikian, pemberian otonomi daerah tidak berarti permasalahan

 bangsa akan selesai dengan sendirinya" $ertambahnya urusan yang menjadi

kewenangan daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah menimbulkan

 pengaruh bertambahnya 6olume urusan terutama berkenaan dengan pengurusan

atau pengelolaan aset<kekayaan daerah" leh karena itu, otonomi daerah tersebut

harus diikuti dengan serangkaian reormasi pemerintah daerah" Dimensi reormasi

 pemerintahan daerah tersebut tidak saja sekadar perubahan struktur organisasi

4 %ardiasmo, 'tonomi dan Manaemen (euangan Daera#, 0ndi, @ogyakarta, '88'"

4

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 5/41

 pemerintahan daerah, akan tetapi mencakup berbagai instrumen yang diperlukan

untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga daerah tersebut secara ekonomis,

eisien, eekti, transparan, dan akuntabel, salah satunya penataan mengenai

 pengelolaan kekayaan < aset daerah"

0set<barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli

atau diperoleh atas beban 0nggaran (endapatan dan $elanja Daerah maupun yang

 berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak

 bergerak beserta bagian-bagiannya atau pun yang merupakan satuan tertentu yang

dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-

tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya"5

&ecara sederhana pengelolaan kekayaan :aset; daerah meliputi tiga ungsi

utama, yaitu ) :1; 0danya perencanaan yang tepat> :'; (elaksanaan<pemanaatan

secara eisien dan eekti> dan :; (engawasan :monitoring ;" 

 amun demikian, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan

dari ketiga ungsi yang telah disebutkan di atas adalah berkenaan dengan upaya

optimalisasi pengelolaan atau pemanaataan kekayaan daerah" Untuk itu,

diperlukan strategi yang tepat dalam pemanaatan aset daerah" &asaran strategis

yang harus dicapai dalam kebijakan pengelolaan < pemanaatan aset daerah antara

lain ) :1; 7erwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah baik

menyangkut in6entarisasi tanah dan bangunan, sertiikasi kekayaan daerah,

 penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar menukar,

hibah, dan ruislag > :'; 7erciptanya eisiensi dan eektiitas pembangunan aset

daerah> :; (engamanan aset daerah> dan :4; 7ersedianya data inormasi yang

akurat mengenai jumlah kekayaan daerah"A

&alah satu optimalisasi barang daerah<aset daerah yang dapat dilakukan

agar tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah, bahkan

meningkatkan (0D yaitu melalui ) perjanjian sewa menyewa, kerjasama

 pemanaatan, $angun una &erah : Build 'perate and Trans$er)B'T*> dan

5   3habib &oleh dan .eru !ochmansjah,  Pengelolaan (euangan Dan Aset Daera#, !ebua#

 Pendekatan !truktural Manuu Tata (elola Pemerinta#an +ang Baik , okusmedia, $andung,

'818, hlm" 152"

  Ibid ", hlm" 151"A   Ibid ", hlm" 154-155"

5

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 6/41

$angun &erah una : Build Trans$er 'perate;" 7erhadap pemanaatan aset daerah

tersebut dikenakan retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan

 pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai

dengan harga pasar" (engenaan retribusi atas pemanaatan kekayaan daerah

merupakan perwujudan kegotong royongan masyarakat untuk ikut serta dalam

melaksanakan pembangunan di daerah, sehingga tujuan otonomi daerah untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud"

 amun demikian, perlu disadari bahwa mengelola aset daerah jangan

seperti menangani harta warisan nenek moyang yang dapat dilakukan

sehendaknya sendiri" 0set daerah merupakan titipan generasi mendatang yang

membutuhkan proesionalisasi dan  politi&al %ill   yang kokoh" 7idak dapat

dipungkiri lagi bahwa manajemen aset termasuk aset pemerintah pusat dan daerah

merupakan bidang proesi atau keahlian tersendiri" &ayangnya, pada saat ini

 belum berkembang dengan baik di lingkungan pemerintahan maupun di satuan

kerja atau instansi"

%anajemen aset itu terbagi menjadi lima tahapan kerja yang satu sama

lainnya saling berkaitan dan terintegrasi" 7ahap yang pertama adalah

 Inentarisasi Aset " 7erdiri atas dua aspek yaitu in6entarisasi isik dan yuridis atau

legal" 0spek isik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, 6olume<jumlah, jenis, alamat

dan lain-lain" #emudian, yang dimaksud aspek yuridis adalah status penguasaan,

masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain" (roses kerja

yang dilakukan dalam tahapan pertama adalah pendataan, kodiikasi atau

labelling, pengelompokan dan pembukuan"2

7ahapan kedua adalah /egal 0udit , merupakan satu lingkup kerja

manajemen aset yang berupa in6entarisasi status penguasaan aset, sistem dan

 prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identiikasi dan mencari solusi atas

 permasalahan legal" ?uga strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal

yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset"9

2   .emat Dwi uryanto,  Mengatasi Rabun Dekat Asat Daera#, #ompas, ?awa $arat, 12

&epetember '882"9  Ibid "

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 7/41

7ahapan #etiga adalah (enilaian 0set" %erupakan satu proses kerja untuk

melakukan penilaian atas aset yang dikuasai" $iasanya ini dikerjakan oleh

konsultan independen" .asil dari nilai aset tersebut akan dapat dimanaatkan

untuk mengetahui nilai kekayaan maupun inormasi untuk penetapan harga bagi

aset yang ingin dijual maupun untuk disewakan, dimanaatkan, maupun

dikerjasamakan dengan pihak ketiga" 18

7ahapan keempat adalah 'ptimalisasi Aset %erupakan proses kerja

dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan :potensi isik,

lokasi, nilai, jumlah<6olume, legal dan ekonomi; yang terkandung dalam aset

tersebut" Dalam tahapan ini, aset-aset yang dikuasai (emda diidentiikasi dan

dikelompokan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi" 0set

yang memiliki potensi dapat dikelompokan berdasarkan sektor-sektor unggulan

yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi daerah, baik dalam

 jangka pendek, menengah maupun jangka panjang" 7entunya kriteria untuk

menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan" &edangkan aset yang tidak

dapat dioptimalkan, harus dicari aktor penyebabnya" 0pakah aktor permasalahan

legal, isik, nilai ekonomi yang rendah ataupun aktor lainnya" .asil akhir dari

tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk

mengoptimalkan aset yang dikuasai" 11

7ahapan yang kelima adalah (engembangan &istem Inormasi %anajemen

0set sebagai wahana untuk pengawasan dan pengendalian aset" %elalui wahana

tersebut transparansi dalam pengelolaan aset dapat terjamin, sehingga setiap

 penanganan terhadap suatu aset dapat termonitor secara jelas" %ulai dari lingkup

 penanganan hingga siapa yang bertanggung jawab menanganinya"1'

(akar manajemen aset Doli D" &iregar menyatakan bahwa ilosoi dari

manajemen aset adalah .'ptimi/ing t#e utili/ation o$ assets in terms o$ seri&e

bene$it and $inan&ial return., yang mengandung pengertian bahwa pengelolaan

aset membutuhkan minimalisasi biaya kepemilikan :minimi/e &ost o$ o%ners#ip;,

memaksimalkan ketersediaan aset :ma0imi/e asset aailabilit1; dan

18  Ibid "11

  Ibid "1'  Ibid "

A

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 8/41

memaksimalkan penggunaan aset :ma0imi/e asset utili/ation;" &elain memahami

ilosoinya, pengelola aset daerah harus memahami secara benar pengertian

mengenai $arang %ilik Daerah 6ersi yang terbaru" &esuai dengan (eraturan

%enteri Dalam egeri o"1A 7ahun '88A" (rinsip dasar pemanaatan barang

daerah adalah tidak membebani 0($D dari segi pemeliharaan dan penyerobotan

oleh pihak lain, dan menciptakan sumber (0D yang signiikan"

B. Identifikasi Masalah.

1" #etentuan-ketentuan hukum apakah yang memiliki keterkaitan

dengan retribusi pemakaian kekayaan daerah #abupaten 3ianjur"

'" $agaimanakah peranan retribusi pemakaian kekayaan daerah

terhadap peningkatan (0D #abupaten 3ianjurB

" %asalah-masalah apakah yang dihadapi (emerintah #abupaten

3ianjur dalam melaksanakan pemugutan retribusi pemakaian

kekayaan daerah dan bagaimanakah solusi pemecahan terhadap

masalah tersebut B

C. Tujuan dan Kegunaan Penusunan Naskah Akade!ik.

". Tujuan Penusunan Naskah Akade!ik.

0dapun tujuan dari penyusunan naskah akademik di bidang

retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah untuk )

a" %engkaji ketentuan-ketentuan hukum yang memiliki

keterkaitan dengan retribusi pemakaian kekayaan daerah

#abupaten 3ianjur"

 b" %engkaji dan menganalisis peranan retribusi pemakaian

kekayaan daerah terhadap peningkatan (0D #abupaten

3ianjur"

c" %engkaji masalah-masalah yang dihadapi (emerintah

kabupaten 3ianjur dalam melaksanakan pemugutan

retribusi pemakaian kekayaan daerah dan mencari solusi

 pemecahan terhadap masalah tersebut"

2

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 9/41

#. Kegunaan Penusunan Naskah Akade!ik.

a. $e%ara Te&ritis.

Diharapkan penyusunan naskah akademik di bidang

retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan suatu

naskah yang dapat dipertanggungjawabkan untuk

memberikan sumbangan pemikiran mengenai konsepsi

yang melatar belakangi disusunnya retribusi pemakaian

kekayaan daerah, termasuk sasaran yang ingin diwujudkan,

lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan substansi

rancangan peraturan daerah retribusi pemakaian kekayaan

daerah #abupaten 3ianjur"

 

'. $e%ara Praktis.

&ecara praktis, penyusunan naskah akademik ini

diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pihak-

 pihak yang memiliki keterkaitan dengan retribusi

 pemakaian kekayaan daerah yaitu )

1; $agi pemerintah daerah, ditetapkannya retribusi

 pemakaian kekayaan daerah ini diharapkan dapat )

:a; %endorong peningkatan kualitas pelayanan

 publik karena masyarakat tentu tidak mau

membayar lebih tinggi apabila pelayanan

yang diterima sama saja kualitas dan

kuantitasnya" Dengan demikian pemerintah

daerah ditantang untuk meningkatkan

kinerja dalam memberikan pelayanan

 publik>

:b; (emanaatan kekayaan daerah baik melalui

sewa, kerjasama pemanaatan, bangun guna

serah atau pun bangun serah guna akan

9

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 10/41

menguntungkan secara inansial maupun

secara administrati, yaitu menghemat

 pendanaan 0($D untuk memelihara

aset<kekayaan daerah>

:c; #husus untuk pemanaatan aset daerah

melalui konsep bangun guna serah atau

 bangun serah guna, (emerintah Daerah

#abupaten 3ianjur tidak harus mengadakan

studi kelayakan, proyek akan dibiayai dan

dilaksanakan oleh dan atas risiko pihak lain

dan dari mutu atau kualitas hasil

 pembangunan dapat dipertanggung-

 jawabkan" #emudian, pada akhir masa

 pengelolaan, maka segala bangunan dan

asilitas yang ada diserahkan kepada

 pemerintah, dan untuk menjaga agar

 bangunan beserta asilitas pendukung yang

diserahkan kepada pemerintah tersebut tetap

dalam kondisi yang baik, pemerintah tetap

dapat membebani kewajiban kepada pihak

 pengguna pemanaatan kekayaan daerah

tersebut untuk melakukan pemeliharaan

maupun perbaikan-perbaikan selama masa

 pemanaatan aset daerah tersebut

 berlangsung>

:d; (emerintah dapat merealisasikan pengadaan

inrastruktur yang sangat bermanaat bagi

 pelayanan terhadap masyarakat, tanpa

mengeluarkan pendanaan yang berarti

karena semua telah ditanggung oleh

 penggunan pemanaatan kekayaan daerah,

18

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 11/41

dan bahkan membuka kesempatan kerja

untuk mengurangi jumlah pengangguran"

:e; (emanaatan aset daerah baik melalui sewa,

kerjasama pemanaatan, pembangunan

dengan sistem $7 tidak menimbulkan

 beban utang bagi pemerintah daerah"1

:; (emanaatan aset daerah oleh pihak ketiga

tidak membebani 0($D, khususnya biaya

 pemeliharaan dan kemungkinan terhindar

adanya penyerobotan dari pihak lain yang

tidak bertanggungjawab"

:g; (emanaatan barang milik daerah yang

optimal akan membuka lapangan kerja,

meningkatkan pendapatan masyarakat, serta

meningkatkan (0D"

'; $agi masyarakat<badan usaha yang menjadi subjek

retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah )

:a; &ebagai salah satu wujud kegotongroyongan

nasional"

:b; %endapatkan kesempatan untuk mengambil

 bagian dalam pemanaatan aset daerah yang

dapat digunakan untuk mendukung kegiatan

usahanya, sehingga dapat meningkatkan

kualitas kehidupan dan kesejahteraannya"

 :c; %emperluas usaha ke bidang lain yang

mempunyai prospek bagus dan

menguntungkan"

:c; %enciptakan bidang dan iklim usaha baru"

1   0ndjar (achta Cirana,  Penelitian Tentang Aspek Hukum Peranian Build 'perate and

Trans$er 2B'T*, $adan (embinaan .ukum asional Departemen #ehakiman !I, ?akarta,7ahun 1994<1995, hlm" '"

11

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 12/41

:d; Dapat memanaatkan lahan strategis yang

dimiliki pemerintah daerah"

D. Met&de Penelitian.

0dapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai

 berikut)

". Met&de Pendekatan

%etode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah yuridis normati, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas

hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positi yang berasal dari

 bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturan perundang-

undangan, serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan

dengan retribusi pemakaian kekayaan daerah, baik dalam bentuk

sewa menyewa, kerjasama pemanaatan, bangun guna serah

maupun bangun serah guna" Dalam penelitian ini juga meliputi

usaha untuk menemukan hukum yang in &on&reto yang tujuannya

untuk menemukan hukum yang sesuai dan yang akan diterapkan

dalam suatu permasalahan terutama di dalam penelitian tersebut"14

#. $(esifikasi Penelitian

(enelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskripti

analisis, yaitu memberikan gambaran umum yang menyeluruh dan

sistematis mengenai retribusi pemakaian kekayaan daerah baik

dalam bentuk sewa menyewa, kerjasama pemanaatan, bangun

guna serah maupun bangun serah guna, dalam meningkatkan

 penerimaan asli daerah" ambaran umum tersebut dianalisis

dengan bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan,

 pendapat para ahli, serta praktik pelaksanaan

 pemanaatan<pemakaian kekayaan daerah"

14

 !onny .anitijo &oemitro,  Metodologi Penelitian Hukum Dan 3urimetri, halia Indonesia,?akarta, 1998, hlm" ''"

1'

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 13/41

). $u!'er Data.

Untuk memperoleh data yang mendukung penyusunan

naskah akademik retribusi pemakaian kekayaan daerah ini, maka

sumber data diperoleh melalui )

a" (enelitian #epustakaan :librar1 resear&#*,  yaitu dengan

mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang

 berkaitan dengan retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam

 bentuk sewa menyewa, kerjasama pemanaatan, bangun guna

serah maupun bangun serah guna" Data sekunder yang

dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini

terdiri dari )

1; $ahan .ukum (rimer yang berkaitan dengan

 penelitian ini, antara lain meliputi)

a; Undang-Undang Dasar 1945>

 b; #itab Undang-undang .ukum (erdata>

c; Undang-undang o" 5 7ahun 198 tentang

(eraturan Dasar (okok-pokok 0graria atau

yang laim disebut dengan UU(0>

d; Undang-undang o" 1A 7ahun '88 tentang

#euangan egara>

e; Undang-undang o" ' 7ahun '884 tentang

(emerintahan Daerah, sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang o" 1'

7ahun '882 tentang (erubahan #edua atas

Undang-undang o" ' 7ahun '884 tentang

(emerintahan Daerah>

; Undang-undang o" 7ahun '884 tentang

(erimbangan #euangan (emerintah (usat

dan Daerah>

1

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 14/41

g; Undang-undang o" 1 7ahun '884 tentang

(erbendaharaan egara>

h; Undang-undang o" '2 7ahun '889 tentang

(ajak Daerah dan !etribusi Daerah,

(eraturan (emerintah o" 7ahun '881

tentang !etribusi Daerah>

i; (eraturan (emerintah o" 52 7ahun '885

tentang (engelolaan #euangan Daerah>

 j; (eraturan (emerintah o" '4 7ahun '885

tentang &tandar 0kuntansi (emerintahan

yang telah diubah dengan (eraturan

(emerintah o" A1 7ahun '818 tentang

&tandar 0kuntansi (emerintahan>

k; (eraturan (emerintah o" 7ahun '88

tentang (engelolaan $arang %ilik

 egara<Daerah>

i; (eraturan (emerintah #abupaten 3ianjur

 o" ' 7ahun '881 tentang 7ata 3ara

(enyusunan (eraturan Daerah dan

(enerbitan /embaran egara>

l; (eraturan %enteri Dalam egeri o" 1

7ahun '88 tentang (edoman (engelolaan

#euangan Daerah>

m; (eraturan %enteri Dalam egeri o" 59

7ahun '88A tentang (erubahan (eraturan

%enteri Dalam egeri o" 1 7ahun '88

tentang (edoman (engelolaan #euangan

Daerah>

n; (eraturan %enteri #euangan o" 4 7ahun

'882 tentang (embentukan !ekening #as

Umum Daerah> dan

14

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 15/41

o; (eraturan %enteri Dalam egeri o" 1A

7ahun '88A tentang (edoman 7eknis

(engelolaan $arang %ilik Daerah"

'; $ahan .ukum &ekunder, antara lain berupa tulisan-

tulisan ilmiah dari para pakar yang berhubungan

dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang

 berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi

literatur-literatur, makalah-makalah, jurnal ilmiah,

dan hasil-hasil penelitian"

; $ahan .ukum 7ersier, antara lain berupa bahan-

 bahan yang bersiat menunjang bahan hukum

 primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus

hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada

koran<surat kabar dan majalah-majalah"

 b" (enelitian /apangan : $ield Resear&#*,  tujuannya mencari

data-data lapangan :data primer; yang berkaitan dengan

materi penelitian dan berungsi hanya sebagai pendukung

data sekunder"

 

*. Teknik Pengu!(ulan Data.

Dalam melakukan penelitian ini, pengumpulan data

dilakukan melalui 4 :empat; cara, yakni penelitian awal : pra

 sure1*, pengamatan 2obserasi*, wawancara :interie%*, dan studi

 pustaka :librar1 resear&#*

a" (enelitian awal : pra sure1*, yaitu pengambilan data awal

di instansi<lembaga terkait, untuk memudahkan langkah

mengumpulkan data"

 b" (engamatan 2obserasi* dalam penelitian ini dilakukan

tidak hanya mencatat suatu kejadian<peristiwa yang

diamati, akan tetapi juga segala sesuatu yang diduga

15

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 16/41

 berkaitan dengan masalah yang diteliti" leh karena itu

obser6asi yang dilakukan selalu dihubungkan dengan

inormasi dan konteks supaya tidak kehilangan maknanya"15

c" Cawancara :interie%*  dilakukan terhadap

responden<inorman yang telah ditentukan terlebih dahulu

serta memiliki inormasi yang berkaitan dengan retribusi

 pemakaian kekayaan daerah dalam bentuk sewa menyewa,

kerjasama pemanaatan, bangun guna serah maupun

 bangun serah guna"

+. Analisis Data

&etelah beberapa tahapan dalam penelitian ini dilalui, maka

 pada tahap akhir penelitian ini dilakukan analisis data" 0nalisis

data dilakukan secara kualitati, yaitu suatu tata cara penelitian

yang menghasilkan data deskripti analisis, tanpa menggunakan

angka-angka dan segala sesuatu yang dinyatakan oleh responden

secara tertulis atau lisan, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh"1 

Dengan kata lain penelitian tidak hanya mengungkapkan

kebenaran belaka, tetapi memahami kebenaran tersebut"1A

15 asution, Metode Resear&#, $umi 0ksara, $andung, '881, hlm" 52"1

 !onny .anitijo &oemitro, 'p 4it ", hlm" '58"1A  Ibid "

1

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 17/41

BAB II

A$A$,A$A$ -AN DIUNAKAN DALAM PEN-U$UNAN

N/0MA 0ET0IBU$I PEMAKAIAN

KEKA-AAN DAE0AH

A. Pengertian dan Peranan Asas Huku!.

Dalam ilmu hukum yang dimaksud dengan asas adalah pikiran dasar yang

umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat

di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan

 perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positi dan

dapat ditemukan dengan mencari siat-siat atau ciri-ciri yang umum dalam

 peraturan konkrit tersebut"12

/ebih lanjut, beberapa pakar seperti Paul $%h&lten1  yang memberikan

 pengertian asas hukum sebagai berikut )

12

 &udikno %ertokusumo, Penemuan Hukum5 !ebua# Pengantar , /iberty, @ogyakarta, 199, hlm"5"

1A

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 18/41

*0sas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di

 belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan

 perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaandengannya dimana ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan

indi6idual dapat dipandang sebagai penjabarannya+"19

#emudian $atji(t& 0ahardj&, mengartikan asas hukum sebagai suatu hal

yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai basi& trut#

atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan

sosial masyarakat masuk ke dalam hukum" Dengan demikian, asas hukum

menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilaietis, moral, dan sosial masyarakatnya"'8  0sas-asas hukum berungsi untuk

menasirkan aturan-aturan hukum dan juga memberikan pedoman bagi suatu

 perilaku" 0sas hukum pun menjelaskan dan menjustiikasi norma-norma hukum,

dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai ideologis tertib hukum"'1

$!its, memberikan pandangannya bahwa asas hukum memiliki :tiga;

ungsi, yaitu )  Pertama, asas-asas hukum memberikan keterjalinan dari aturan-

aturan hukum yang tersebar>  (edua, asas-asas hukum dapat diungsikan untuk

mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka

 bidang-bidang liputan masalah baru" Dari kedua ungsi tersebut, diturunkan ungsi

ketiga, bahwa asas-asas dalam hal-hal demikian dapat dipergunakan untuk

*menulis ulang+ bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian rupa, sehingga

dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang"''

%erujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum

 bertujuan untuk memberikan arahan yang layak<pantas menurut hukum

2re&#tmatig ; dalam hal menggunakan atau menerapkan aturan-aturan hukum"

0sas hukum berungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana

hukum dapat dijalankan" 0sas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna

19  ?"?"." $ruggink,  Re$leksi Tentang Hukum, 0lih $ahasa oleh 0rie &idharta, 3itra 0ditya $akti,

$andung, 199, hlm" 119-1'8"'8   &atjipto !aharjo,  Peranan Dan (edudukan Asas-asas Hukum Dalam (erangka Hukum

 "asional 2Pemba#asan Ter#adap Makala# !unar1ati Hartono*,  &eminar dan /okakarya#etentuan Umum (eraturan (erundang-undangan, ?akarta, 19-'8 ktober 1922, tanpa halaman"

'1 !"?" ?ue, 6rondbeginselen an #et re&#t, roningen, 1928, hlm" "''

  ?"%" &mits,  Het ertrou%ensbeginsel en de &ontra&tuele gebonden#eid , diss, !U/ 1995,0rnhem, 1995, hlm" 2-9"

12

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 19/41

sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal

menerapkan aturan"

B. Asas,asas 0etri'usi Pe!akaian Kekaaan Daerah.

0gar pelaksanaan pemakaian kekayaan daerah dapat dilakukan dengan

 baik dan benar sehingga dapat dicapai eekti6itas dan eisiensi terhadap

 pengelolaan aset daerah, maka pengelola aset daerah hendaknya berpegang teguh

 pada asas-asas sebagai berikut )

a" 0sas ungsional"

@aitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang

 pemakaian kekayaan daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang,

 pengguna barang, pengelola barang, dan #epala Daerah sesuai ungsi,

wewenang, dan tanggung jawab masing-masing"

 b" 0sas kepastian hukum"

@aitu pemanaatan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan

hukum dan peraturan perundang-undangan"

c" 0sas transparansi"

@aitu penyelenggaraan pemanaatan barang milik daerah harus transparan

terhadap hak masyarakat dalam memperoleh inormasi yang benar"

d" 0sas eisiensi"

@aitu pemanaatan barang milik daerah diarahkan agar barang milik

daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang

diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan

ungsi pemerintahan secara optimal>

e" 0sas akuntabilitas"

@aitu setiap kegiatan pemanaatan barang milik daerah harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada rakyat>

" 0sas kepastian nilai"

@aitu pemanaatan barang milik daerah harus didukung oleh adanya

ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanaatan

19

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 20/41

dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca

(emerintah daerah"'

BAB III

0ET0IBU$I PEMAKAIAN KEKA-AAN DAE0AH

KABUPATEN CIAN2U0 

' 3habib &oleh dan .eru !ochmansjah, 'p4it, hlm" 15A-152"

'8

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 21/41

A. Kajian 3 Analisis Keterkaitan dengan Huku! P&sitif 

#ajian<0nalisis keterkaitan dengan hukum positi dimaksudkan dalam

rangka mengharmonisasikan dengan hukum positi yang telah ada, dalam raperda

ini memuat hal-hal yang sesuai antara UU o" '5 7ahun '884 tentang &istem

(erencanaan (embangunan asional dan UU o" ' 7ahun '884 tentang

 pemerintahan daerah, penyusunan pemerintahan daerah ditetapkan dengan

 peraturan daerah melalui bentuk matrik sebagai berikut )

N/MUATAN

MATE0I

0ET0IBU$I

PEMAKAIAN

KEKA-AAN DAE0AH

UU N/. #4 TAHUN

#556

1 #etentuan Umum (asal 1) mengenai

Deenisi yang termasuk

didalam peraturan daerah

tentang !etribusi

(emakaian #ekayaan

Daerah"

#etentuan Umum $ab

I" (asal 1 ) berisi deinisi

yang menyangkut (ajak

Daerah Dan !etribusi

Daerah"

' ama, bjek dan

&ubjek !etribusi

(asal ' ) berisikan nama

retribusi

(asal ) berisikan objek

retribusi dan pemakaian

kekayaan asset daerah"

(asal 4 ) berisikan

 pengecualian dari (asal '

yaitu penggunaan tanah

yang tidak mengubah

ungsi dari tanah tersebut

(asal 5 ) mengenai

subjek retribusi

$ab =I ) !etribusi

(asal 182

(asal 1'2 ) bjek

!etribusi

(asal ) 1' !etribusi

?asa Usaha

(asal 19) &ubjek

!etribusi

'1

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 22/41

olongan

!etribusi

(asal ) !etribusi

(emakaian #ekayaan

Daerah termasuk

olongan !etribusi ?asa

Usaha

(asal 182 ayat 1 point b

(asal 1' ) point a dan b(asal 1'A ) point a

4 3ara %engukur

7ingkat

(enggunaan ?asa

(asal A ) berisikan

tingkat (enggunaan jasa

terhadap pemakaian<

 pemanaatan< penggunaan

asset milik (emda,

 bentuk-bentuk, lokasi,

luas berdasarkan jenis dan

waktu pemakaian"

$ab =II ) penetapan dan

muatan yang diatur

dalam peraturan daerah

tentang !etribusi"

(asal 15 ) ayat : ; poin c ) 3ara %engukur

7ingkat (enggunaan ?asa

5 (rinsip @ang

Dianut Dalam(enetapan &truktur

Dan $esarnya

7ari 

(asal 2 ) $erisikan (rinsip

dan sasaran untuk tujuanmemperoleh keuntungan

yang layak 

(asal 9 ) $entuk-

 bentuk (emakaian dan

tujuan peruntukan

 pemakaian tanah atau

 bangunan"

(asal 18 ) diatur

mengenai &ewa dan

Imbalan uang tunai yang

sesuai dengan retribusi

yang telah ditetapkan"

(asal 11 ) sewa atas

 pemanaatan barang dan

$agian ke tujuh )

 (asal 15' ):1;(rinsip dan sasaran

dalam penetapan tari

!etribusi ?asa Umum

ditetapkan

Dengan memperhatikan

 biaya penyediaan jasa

yang bersangkutan,

#emampuan masyarakat,

aspek keadilan, dan

eekti6itas pengendalian

atas pelayanan tersebut"

:'; $iaya sebagaimana

dimaksud pada ayat :1;

meliputi biaya

operasi dan

 pemeliharaan, biaya

 bunga, dan biaya modal"

:; Dalam hal penetapan

tari sepenuhnya

''

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 23/41

asset selain tanah dan

 bangunan "

(asal 1' ) #erjasama

dan (emanaatan adalah

 pemanaatan asset tanah

dan bangunan yng

memberikan kontribusi,

yang telah ditetapkan

sesuai retribusi dan

 pembagian keuntungan

kerjsama"

(asal 1 ) $angun

una &erah adalah

 pemanaatan asset tanah

oleh pihak lain dengan

imbalan uang tunai sesuai

masa retribusi dan nilai

untuk memperoleh

 bangunan yang diserahkan

oleh pihak yang

memanaatkan aset tanah"

(asal 14 ) sama

memperhatikan

 biaya penyediaan jasa,

 penetapan tari hanyauntuk menutup sebagian

 biaya"

(asal 15 ) ayat 1 dan '

:1; (rinsip dan sasaran

dalam penetapan

 besarnya tari 

!etribusi ?asa

Usaha didasarkan

 pada tujuan untuk memperoleh

keuntungan yang

layak"

:'; #euntungan yang

layak sebagaimana

dimaksud pada ayat :1;

adalah keuntungan yang

diperoleh apabila

 pelayanan jasa usaha

tersebut dilakukan secara

eisien dan

 berorientasi pada harga

 pasar"

(asal 154 ) ayat 1 dan '

:1;(rinsip dan sasaran

dalam penetapan tari

!etribusi

(eriinan 7ertentu

didasarkan pada tujuanuntuk menutup

sebagian atau seluruh

 biaya penyelenggaraan

 pemberian

iin yang bersangkutan"

:';$iaya

 penyelenggaraan

 pemberian iin

sebagaimana

dimaksud pada ayat :1;

'

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 24/41

meliputi penerbitan

dokumen iin,

 pengawasandi

lapangan,

 penegakan

hukum,

 penatausahaan, dan

 biaya dampak negati

dari pemberian

iin tersebut"

&truktur Dan

$esarnya 7arip

$agian (ertama ) &ewa

(asal 15 ) '4tariretribusi pemakaian tanah,

 pemakaian bangunan,

'4tari retribusi

 pemakaian aset bangunan,

sisa bangunan menurut

umur tidak sesuai dengan

kondisi nyata, dan sewa

 prasarana gedung, nilai

satuan bangunan dan

'4ari retribusi

 pemakaian aset,

 pemakaian tanah dan

 bangunan, pemakaian

kendaraan bermotor< alat-

alat berat, pemakaian

labolatorium<alat-alat

labolatorium, dan besar

tar retribusi jenis

 pemakaian kekayaan dan

aset"

(asal 1 ) #erjasama

Dan (emanaatan berisi

(asal 155 ) ayat 1,' dan

'4

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 25/41

konstibusi tetap

 berdasarkan objek yang

dikerjasamakan dan

tujuan, dan pembagian

keuntungan hasil

 pendapatan kerjasama

 pemanaatan aset daerah"

(asal 1A ) $& dan

$& berisi kontribusi

tetap atas pemanaatan

aset tanah dalam bentuk

$& , nilai perolehan

 bangunan, tari kontribui

tetap kerjasama

 pemanaatan diatur oleh

$upati"

(asal 12 ) #ontribusi

tetap atas pemanaatan

aset tanah dalam bentuk

$&, dan setelah

 perjanjian $& berakhir,

nilai bangunan yang

diterima tiak diakui

menjadi (0D"

(asal 19 ) 7arip

#ontribusi $& dan $&

diatur dan ditetapkan

dengan #eputusan $upati

A (emungutan

!etribusi

(asal '8 ) 7ata 3ara

 pemungutan berisi

(asal 18 ) ayat 1,',

dan 4

'5

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 26/41

mengenai retribusi yg

dipungut menggunakan

&#!D dan dokumen lain

 berupa karcis, kupon dan

kartu langganan

(asal '1 )

(emanaatan berisi

mengenai pemanaatan

 penerimaan pendapatan

retribusi pemakaian

kekayaan daerah"

(asal '' ) #eberatan

(asal ' ) idem

(asal '4 ) idem

(asal '5 )

(engembalian #elebihan

(embayaran

(asal 11 ) ayat 1, dan '

(asal 1' ) ayat1,',,4,dan 5

(asal 1 ) ayat 1,',,

dan 4

(asal 14 ) ayat 1 dan '

$ab E ) pengembalian

kelebihan (embayaran

(asal 15 ayat ) 4,5,,A

dan 2

2 %asa !etribusi (asal ' ) berisi

tentang retribusi

 pemakaian aset tanah dan

atau bangunan dlm bentuk

sewa, dalam bentuk $&,

alat-alat berat danlabolatorium bukan

termasuk retribusi

 periodical"

$ab =II ) penetapan dan

muatan yang diatur

dalam peraturan daerah

tentang !etribusi"

(asal 15 ) ayat : 4;

 poin a ) masa retribusi

9 Cilayah

(emungutan

(asal 'A ) retribusi

 pemkaian daerah dipungut

di wilayah (emerintah

$ab =II ) penetapan dan

muatan yang diatur

dalam peraturan daerah

tentang !etribusi"

(asal 15 ) ayat : ;

'

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 27/41

3ianjur poin ) Cilayah

 pemungutan

18 (enentuan

(embayaran,

7empat

(embayaran,

0ngsuran dan

(enundaan

(embayaran

(enentuan (embayaran,

7empat (embayaran,

0ngsuran dan (enundaan

(embayaran

$ab IE ) (emugutan

retribusi

(asal 15 ayat , poin g )

 penentuan pembayaran,

tempat pembayaran,

angsuran dan penundaan

 pembayaran

11 &anksi

0dministrati 

(asal ' ) 7entang

hal wajib retribusi tidak

membayar tepat pada

waktunya atau kurang

membayar, penagihan

retribusi terutang

$ab IE ) (emungutan

retribusi

(asal 18 ayat ) Dalamhal Cajib !etribusi

tertentu tidak membayar

tepat

 pada waktunya atau

kurang membayar,

dikenakan sanksi

administrati berupa

 bunga sebesar 'F :dua

 persen; setiap

 bulan dari !etribusi yang

terutang yang tidak ataukurang

dibayar dan ditagih

dengan menggunakan

&7!D"

1' (enagihan (asal )

(engeluaran surat teguran,

 jangka waktu, dikeluarkan

oleh pejabat yang

 berwenang dan tata cara

 penagihan"

$ab =II (asal 15 ayat

 point 1 ) (enagihan

1 (enghapusan

(iutang !etribusi

@ang #adaluarsa

(asal 4 ) $erisi

mengenai hak untuk

melakukan penagihan

retribusi menjadi

kadalursa, dengan

$ab EI ) #edaluarsa

(enagihan"

(asal 15 0yat point j )

 penghapusan piutang

retribusi yang

kadaluwarsa"

'A

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 28/41

diterbitkannya surat

teguran<pengakuan utang

 baik secara langsung

maupuan tidak langsung"

(asal 5 ) berisi

mengenai penghapusan

utang retribusi yang tidak

mungkin ditagih, dengan

tata cara tersebut diatur

oleh peraturan bupati"

14 (engawasan (asal ) berisi

mengenai bupati

melakukan pemeriksaan

untuk menguji kepatuhan

 pemenuhan kewajiban

retribusi, C! yang

diperiksa wajib

memperlihatkan dokumen

retribusi terutang, tata cara

 pemeriksaan diatur dengan

 peraturan $upati"

$ab EII ) (embukuan

Dan (emeriksaan

(asal 1A8 ) ayat 1,' point

a,b, c dan ayat "

:1; #epala Daerah

 berwenang

melakukan

 pemeriksaan

untuk 

menguji kepatuhan

 pemenuhan kewajiban

 perpajakan

daerah dan kewajiban

!etribusi dalam rangka

melaksanakan peraturan

 perundang-undangan

 perpajakan

daerah dan !etribusi"

:';Cajib (ajak atau

Cajib !etribusi yang

diperiksa wajib)

a" memperlihatkan

dan<atau meminjamkan

 buku atau

catatan, dokumen yang

menjadi dasarnya dan

dokumen lain yang

 berhubungan dengan

'2

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 29/41

objek (ajak 

atau objek !etribusi

yang terutang

 b" memberikan

kesempatan untuk

memasuki tempat

atau ruangan yang

dianggap perlu dan

memberikan

 bantuan guna kelancaran

 pemeriksaan> dan<atau

c" memberikan

keterangan yang

diperlukan"

" #etentuan lebih

lanjut mengenai tata

cara pemeriksaan

(ajak dan !etribusi

diatur dengan

(eraturan #epala

Daerah"

15 #etentuan (idana (asal A )&anksi

yang diberikan kepada

C! yang tidak

melaksanakan

kewajibannya berupa

 pidana kurungan dan

 pidana denda"

$ab E=I ) #etentuan

(idana

(asal 1A ) Cajib

!etribusi yang tidak

melaksanakankewajibannya

sehingga merugikan

keuangan Daerah

diancam pidana

kurungan paling lama

:tiga; bulan atau pidana

denda paling

 banyak :tiga; kali

 jumlah !etribusi

terutang yang tidak atau

kurang dibayar"

'9

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 30/41

1 (enyidikan (asal 2 ) berisi

mengenai ((&

dilingkungan (emda yang

diberi tugas khusus

sebagai penyidik untuk

melakukan penyidikan

tindak pidana dibidang

retribusi daerah, dengan

wewenang penyidik, dan

 penyidik harus

melaporkan dimualinya

 penyidikan dan

menyampaikan hasilnya

kepada penuntut Umum

sesuai ketentuan dalam

.ukum 0cara (idana"

$ab E= ) (enyidikan

(asal 1A ) ayat 1,' ,

dan 4

1A #etentuan penutup (eraturan Daerah ini mulai

 berlaku pada tanggal

diundangkannya"

(asal 121

A. Muatan Materi Perda

1" $0$ I) #etentuan umum

 berisi mengenai Deenisi yang termasuk didalam peraturan daerah tentang

!etribusi (emakaian #ekayaan Daerah"

8

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 31/41

'" $0$ II ) ama bjek, dan &ubjek  

 berisikan nama retribusi, objek retribusi, pemakaian kekayaan asset

daerah, berisikan pengecualian dari (asal ' yaitu penggunaan tanah yang

tidak mengubah ungsi dari tanah tersebut dan mengenai subjek retribusi

" $ab III ) olongan !etribusi

$erisikan mengenai !etribusi (emakaian #ekayaan Daerah termasuk

olongan !etribusi ?asa Usaha

4" $ab I= ) 3ara %engukur 7ingkat (enggunaan ?asa

 berisikan tingkat (enggunaan jasa terhadap pemakaian< pemanaatan<

 penggunaan asset milik (emda, bentuk-bentuk, lokasi, luas berdasarkan

 jenis dan waktu pemakaian"

5" $ab = ) (rinsip @ang Dianut Dalam (enetapan &truktur Dan $esarnya

7ari 

$erisikan (rinsip dan sasaran untuk tujuan memperoleh keuntungan yang

layak, $entuk-bentuk (emakaian dan tujuan peruntukan pemakaian tanah

atau bangunan, diatur mengenai &ewa dan Imbalan uang tunai yang sesuai

dengan retribusi yang telah ditetapkan, sewa atas pemanaatan barang dan

asset selain tanah dan bangunan ,#erjasama dan (emanaatan adalah

 pemanaatan asset tanah dan bangunan yng memberikan kontribusi, yang

telah ditetapkan sesuai retribusi dan pembagian keuntungan kerjsama,

$angun una &erah adalah pemanaatan asset tanah oleh pihak lain

dengan imbalan uang tunai sesuai masa retribusi dan nilai untuk

memperoleh bangunan yang diserahkan oleh pihak yang memanaatkan

aset tanah, $angun una &erah selanjutnya disingkat $&, sebagaimana

dimaksud pada pasal 2 ayat :1; huru c, adalah pemanaatan aset tanah oleh

 pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan uang tunai dan nilai

 bangunan yang diterima> Imbalan uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat

:1; pasal ini, adalah besarnya imbalan<kontribusi bersiat tetap sesuai masa

1

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 32/41

retribusi yang telah ditetapkan> ilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

:1; pasal ini, adalah nilai pasar wajar atas bangunan yang diserahkan oleh pihak

yang memanaatkan aset tanah setelah jatuh tempo pemanaatan"

" $ab =I ) &truktur Dan $esarnya 7arip

$agian (ertama ) &ewa

$erisi tari retribusi pemakaian tanah, pemakaian bangunan, tari

retribusi pemakaian aset bangunan, sisa bangunan menurut umur tidak

sesuai dengan kondisi nyata, dan sewa prasarana gedung, nilai satuan

 bangunan dan tari retribusi pemakaian aset, pemakaian tanah dan

 bangunan, pemakaian kendaraan bermotor< alat-alat berat, pemakaian

labolatorium<alat-alat labolatorium, dan besar tar retribusi jenis

 pemakaian kekayaan dan aset, #erjasama Dan (emanaatan berisi

konstibusi tetap berdasarkan objek yang dikerjasamakan dan tujuan, dan

 pembagian keuntungan hasil pendapatan kerjasama pemanaatan aset

daerah, $& dan $& berisi kontribusi tetap atas pemanaatan aset tanah

dalam bentuk $& , nilai perolehan bangunan, tari kontribui tetap

kerjasama pemanaatan diatur oleh $upati, #ontribusi tetap atas

 pemanaatan aset tanah dalam bentuk $&, dan setelah perjanjian $&

 berakhir, nilai bangunan yang diterima tiak diakui menjadi (0D, 7arip

#ontribusi $& dan $& diatur dan ditetapkan dengan #eputusan $upati

A" $ab =II ) (emungutan !etribusi

7ata 3ara pemungutan berisi mengenai retribusi yg dipungut

menggunakan &#!D dan dokumen lain berupa karcis, kupon dan kartu

langganan, (emanaatan berisi mengenai pemanaatan penerimaan

 pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah, keberatan, dan

(engembalian #elebihan (embayaran

2" $ab =III ) %asa !etribusi

'

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 33/41

 berisi tentang retribusi pemakaian aset tanah dan atau bangunan dlm

 bentuk sewa, dalam bentuk $&, alat-alat berat dan labolatorium bukan

termasuk retribusi periodical"

9" $ab IE ) Cilayah (emungutan

retribusi pemkaian daerah dipungut di wilayah (emerintah 3ianjur 

18" $ab E ) (enetuan (embayaran, 7empat (embayaran, 0ngsuran dan

(enundaan (embayaran"

$erisi menegenai ,(enentuan (embayaran, 7empat (embayaran,

0ngsuran, (enundaan (embayaran, tentang melaksanakan penundaan

 pembayaran retribusi terutang

11" $ab EI ) &anksi 0dministrati  

$erisi 7entang hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya

atau kurang membayar, penagihan retribusi terutang

1'" $ab EII ) (enagihan

$erisi menegenai (engeluaran surat teguran, jangka waktu, dikeluarkan

oleh pejabat yang berwenang dan tata cara penagihan"

1" $ab EIII ) (enghapusan (iutang !etribusi @ang #adaluarsa

$erisi mengenai hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi

kadalursa, dengan diterbitkannya surat teguran<pengakuan utang baik

secara langsung maupuan tidak langsung, penghapusan utang retribusi

yang tidak mungkin ditagih, dengan tata cara tersebut diatur oleh

 peraturan bupati"

14" $ab EI= ) (engawasan

 berisi mengenai bupati melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

 pemenuhan kewajiban retribusi, C! yang diperiksa wajib

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 34/41

memperlihatkan dokumen retribusi terutang, tata cara pemeriksaan diatur

dengan peraturan $upati"

15" $ab E= ) #etentuan (idana

&anksi yang diberikan kepada C! yang tidak melaksanakan

kewajibannya berupa pidana kurungan dan pidana denda"

1" $ab =I ) (enyidikan

 berisi mengenai ((& dilingkungan (emda yang diberi tugas khusus

sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang

retribusi daerah, dengan wewenang penyidik, dan penyidik harus

melaporkan dimualinya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada

 penuntut Umum sesuai ketentuan dalam .ukum 0cara (idana"

1A" $ab E=II ) #etentuan (enutup

BAB I7

P E N U T U P

A. Kesi!(ulan.

4

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 35/41

". Untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemugutan retribusi

 pemakaian kekayaan daerah, maka ketentuan-ketentuan yang

menjadi dasar pembenar pemungutannya adalah )

a; Undang-Undang Dasar 1945,

 b; #itab Undang-undang .ukum (erdata,

c; Undang-undang o" 5 7ahun 198 tentang (eraturan Dasar

(okok-pokok 0graria atau yang laim disebut dengan UU(0,

d; Undang-undang o" 1A 7ahun '88 tentang #euangan

 egara,

e; Undang-undang o" ' 7ahun '884 tentang (emerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

 o" 1' 7ahun '882 tentang (erubahan #edua atas Undang-

undang o" ' 7ahun '884 tentang (emerintahan Daerah,

; Undang-undang o" 7ahun '884 tentang (erimbangan

#euangan (emerintah (usat dan Daerah,

g; Undang-undang o" 1 7ahun '884 tentang (erbendaharaan

 egara,

h; Undang-undang o" '2 7ahun '889 tentang (ajak Daerah

dan !etribusi Daerah, (eraturan (emerintah o" 7ahun

'881 tentang !etribusi Daerah,

i; (eraturan (emerintah o" 52 7ahun '885 tentang

(engelolaan #euangan Daerah,

 j; (eraturan (emerintah o" '4 7ahun '885 tentang &tandar

0kuntansi (emerintahan yang telah diubah dengan (eraturan

(emerintah o" A1 7ahun '818 tentang &tandar 0kuntansi

(emerintahan,

k; (eraturan (emerintah o" 7ahun '88 tentang (engelolaan

$arang %ilik egara<Daerah,

i; (eraturan (emerintah #abupaten 3ianjur o" ' 7ahun '881

tentang 7ata 3ara (enyusunan (eraturan Daerah dan

(enerbitan /embaran egara,

5

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 36/41

l; (eraturan %enteri Dalam egeri o" 1 7ahun '88 tentang

(edoman (engelolaan #euangan Daerah,

m; (eraturan %enteri Dalam egeri o" 59 7ahun '88A tentang

(erubahan (eraturan %enteri Dalam egeri o" 1 7ahun

'88 tentang (edoman (engelolaan #euangan Daerah,

n; (eraturan %enteri #euangan o" 4 7ahun '882 tentang

(embentukan !ekening #as Umum Daerah, dan

o; (eraturan %enteri Dalam egeri o" 1A 7ahun '88A tentang

(edoman 7eknis (engelolaan $arang %ilik Daerah"

#. Peranan retri'usi (e!akaian kekaaan daerah terhada(

(eningkatan PAD Ka'u(aten Cianjur.

0set<barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah

 baik yang dibeli atau diperoleh atas beban 0($D maupun yang

 berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun

yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya atau pun yang

merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur,

atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali

uang dan surat-surat berharga lainnya, yang dapat dioptimalkan

dengan menyerahkan pemanaatan aset daerah tersebut kepada

 pihak ketiga"

$entuk-bentuk optimalisasi pemanaatan aset milik daerah

tersebut dapat berupa penyewaan aset, pinjam pakai, kerjasama

 pemanaatan :#&(;, $angun una &erah :$&; dan $angun &erah

una :$&;" @ang dimaksud dengan optimalisasi pemanaatan

aset adalah usaha yang dapat dilakukan dengan pertimbangan

untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik

daerah" (emanaatan barang milik daerah yang optimal akan

membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan

masyarakat sekaligus mengatrol pendapatan daerah"

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 37/41

). Masalah,!asalah ang dihada(i dala! !elaksanakan

(e!ugutan retri'usi (e!akaian kekaaan daerah dan s&lusi

(e!e%ahan terhada( !asalah terse'ut.

1; #eberadaan dan pengelolaan aset milik pemerintah daerah

dalam kondisi yang memprihatinkan" Di beberapa daerah,

 banyak pejabat dan aparat daerah yang kurang peduli dan

 belum mengelola aset itu secara eekti, eisien dan proit"

0kibatnya, tidak sedikit aset daerah yang pindah tangan

secara tidak wajar atau dikelola oleh pihak lain dengan

sewa yang sangat kecil" #urangnya proesionalisasi

manajemen aset daerah menimbulkan persoalan serius

dibelakang hari" 0kibatnya, potensi besar yang sudah ada di

depan mata tidak tergarap secara optimal" &eharusnya aset

daerah yang luar biasa besarnya itu dikelola lebih baik

sehingga menghasilkan keuntungan optimal"

'" 7idak terin6entarisirnya aset daerah, sehingga

menimbulkan modus-modus penggelapan seperti sertiikat

ganda yang telah menggerogoti aset daerah dan

menyebabkan ketidakjelasan status tanah yang berpengaruh

terhadap pembangunan dan in6estasi" (emerintah desa

 banyak yang belum tergerak untuk mendatarkan dan

mengelola asetnya secara benar" #alaupun ada, itupun

hanya bersiat insidentil atau proyek sesaat dan belum

sistematis dalam kerangka manajemen aset"

" ptimalisasi aset daerah pada saat ini masih jauh dari yang

diharapkan, banyak aset daerah yang dibiarkan terlantar,

diserobot atau disewakan semurah-murahnya kepada pihak

lain dengan cara di bawah meja" leh sebab itu pentingnya

e6aluasi ptimalisasi (emanaatan 0set<$arang %ilik

A

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 38/41

Daerah dengan cara menge6aluasi secara detail terhadap

 pemanaatan aset saat ini :e0isting use*  dengan hal yang

sama diluar aset daerah" %isalnya besarnya sewa, tingkat

 produksi, harga barang dan parameter lainnya" ?uga

 pentingnya e6aluasi perbandingan pendapatan dari aset

atau Return on Asset :!0;" Dari hasil e6aluasi terhadap

 penerimaan dari masing-masing aset tersebut dapat diambil

tindakan tegas dan langkah strategis kedepan"

B. $aran.

1" Untuk meningkatkan penerimaan retribusi pemanaatan kekayaan

daerah, maka pemerintah perlu menyiapkan instrumen yang tepat

untuk melakukan pengelolaan<manajemen aset daerah secara

 proesional, transparan, akuntabel, eisen, dan eekti, mulai dari

 perencanaan, pendistribusian, pemanaatan, serta pengawasan

 pemanaatan aset daerah tersebut"

'" #emudian, dalam menunjang peningkatan penerimaan dari

retribusi pemanaatan kekayaan daerah, alangkah baiknya jika

#epala Daerah yaitu $upati, begitu dilantik langsung mengetahui

dan memahami secara persis kondisi aset daerah lalu

melaporkannya kepada rakyat secara berkala"

" 7idak bisa ditunda-tunda lagi bahwa untuk mengoptimalkan aset

daerah yang dapat meningkatkan (0D, maka harus dilakukan )

a" In6entarisasi 0set, yang  terdiri atas dua aspek yaitu

in6entarisasi isik dan yuridis atau legal" 0spek isik terdiri

atas bentuk, luas, lokasi, 6olume<jumlah, jenis, alamat dan

lain-lain" #emudian, aspek yuridis adalah status

 penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir

 penguasaan dan lain-lain"

2

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 39/41

 b" /egal 0udit , merupakan satu lingkup kerja manajemen aset

yang berupa in6entarisasi status penguasaan aset, sistem

dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset"

c" #etiga adalah (enilaian 0set , merupakan satu proses kerja

untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai

d" ptimalisasi 0set , merupakan proses kerja dalam

manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan

:potensi isik, lokasi, nilai, jumlah<6olume, legal dan

ekonomi; yang terkandung dalam aset tersebut"

e" (engembangan &istem Inormasi %anajemen 0set sebagai

wahana untuk pengawasan dan pengendalian aset" %elalui

wahana tersebut transparansi dalam pengelolaan aset bisa

terjamin"

DA8TA0 PU$TAKA

0ndjar (achta Cirana,  Penelitian Tentang Aspek Hukum Peranian Build

'perate and Trans$er 2B'T*,  $adan (embinaan .ukum asional

Departemen #ehakiman !I, ?akarta, 7ahun 1994<1995"

$agir %anan,  Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi

 Liberalisasi Perekonomian, akultas .ukum UI/0, /ampung, 199"

3""" &unaryati .artono,  Politik Hukum Menuu !atu !istem Hukum "asional ,

0lumni, $andung, 1991"

3habib &oleh dan .eru !ochmansjah, Pengelolaan (euangan Dan Aset Daera#,

!ebua# Pendekatan !truktural Manuu Tata (elola Pemerinta#an

+ang Baik , okusmedia, $andung, '818"

.emat Dwi uryanto,  Mengatasi Rabun Dekat Asat Daera#, #ompas, ?awa

$arat, 12 &epetember '882"

9

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 40/41

?"?"." $ruggink,  Re$leksi Tentang Hukum, 0lih $ahasa oleh 0rie &idharta, 3itra

0ditya $akti, $andung, 199"

?"%" &mits, Het ertrou%ensbeginsel en de &ontra&tuele gebonden#eid , diss, !U/

1995, 0rnhem, 1995"

%ardiasmo, 'tonomi dan Manaemen (euangan Daera#, 0ndi, @ogyakarta,

'88'"

 asution, Metode Resear&#, $umi 0ksara, $andung, '881"

!onny .anitijo &oemitro,  Metodologi Penelitian Hukum Dan 3urimetri, halia

Indonesia, ?akarta, 1998"

!"?" ?ue, 6rondbeginselen an #et re&#t, roningen, 1928"

&jahran $asah , Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di

 Indonesia, 0lumni, $andung, 192"

&udikno %ertokusumo, (enemuan .ukum) &ebuah (engantar, /iberty,

@ogyakarta, 199"

&atjipto !aharjo, Peranan Dan (edudukan Asas-asas Hukum Dalam (erangka

 Hukum "asional 2Pemba#asan Ter#adap Makala# !unar1ati

 Hartono*,  &eminar dan /okakarya #etentuan Umum (eraturan

(erundang-undangan, ?akarta, 19-'8 ktober 1922"

48

7/18/2019 Na Pemakaian Kekayaan 2

http://slidepdf.com/reader/full/na-pemakaian-kekayaan-2 41/41